E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 026/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARAHASIL PENINDAKANDASAR HUKUM:1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 17 tahun 2006;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2007;3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang PerlakukanKepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan PengeluaranBarang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentangPenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara,Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010tentang Tatalaksana Pengawasan.DESKRIPSI:1. SOP ini menggambarkan proses penetapan barang yang dikuasai negara hasil penindakan,dimulai sejak penerimaan berkas penindakan dari Seksi Penindakan kepada Seksi Penyidikansampai dengan ditetapkannya sebagai barang yang dikuasai negara.2. Barang yang Dikuasai Negara adalaha. barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkan atau dikeluarkan yang tidakdiberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atauc. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yangtidak dikenal.3. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasipemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasarkan peraturanlarangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.PERSYARATAN:1. Berkas penindakan telah diterima secara lengkap oleh seksi penyidikan yang meliputi LaporanPelanggaran (LP), Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), dandokumen lain terkait penindakan (LPHP).2. Telah dilakukan penerimaan berkas penindakan dengan dibuatkan Laporan Penerimaan Perkara(LPP) dan Lembar Penelitian Formal (LPF);3. Barang hasil penindakan telah diserahkan kepada Seksi Penyidikan dengan Berita Acara SerahTerima Barang hasil Penindakan;4. Telah diterbitkan surat perintah penelitian (SPLIT) apabila diduga terjadi pelanggaran ataudiperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran. Hasil penelitian dituangkandalam lembar resume penelitian (LRP-1);5. Barang hasil penindakan telah dilakukan pencacahan bersama-sama antara petugas seksipenindakan dan seksi penyidikan dengan dibuatkan berita acara pencacahan;BIAYA:Tidak dipungut biaya.