E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

ka Nomor : 039/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN KEBERATAN DENGAN BUKTI PENYERAHANJAMINAN/BUKTI PELUNASAN TAGIHANDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupaDenda di Bidang Kepabeanan.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dansanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhirdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk PenghitunganBea Masuk.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di BidangKepabeanan.8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuandan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang PelimpahanWewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat danMenandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di BidangKepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai danKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangkapenerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yangdiajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan keberatan diterimasecara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan.2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi :a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atauc. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe B.PERSYARATAN :1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B sesuai format sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Kepabeanan.