E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01

Nomor : 023/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 201Revisi : Tanggal :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BKPPBC TIPE MADYA PABEAN TANGERANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAIDASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidanadi Bidang Kepabeanan dan Cukai5. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/2009 tentang tentang Tata Cara Penghentian,Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita CukaiAtau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses PenyidikanTindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang TatalaksanaPengawasan.DESKRIPSI :1. SOP ini menggambarkan proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dimulai sejakditerimanya SPTP oleh Tim Penyidik dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pidana sampaidengan diserahkannya berkas perkara ke Kejaksaan2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.3. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undanguntuk melakukan penyidikan.4. Tindak pidana Kepabenan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksuddalam Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang PerubahanAtas Undang-undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai.5. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan :a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undangundangnomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1995tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaranc. pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensifd. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam haldiperlukane. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan, danf. penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.