Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA-9-1(2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yangmengetahui adanya dugaan pelanggaran <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> dapatmenyampaikan pengaduan kepada atasan <strong>Pegawai</strong> KementerianKesehatan yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepadaKepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana <strong>di</strong>maksud dalam ayat (2)<strong>di</strong>lakukan secara tertulis deng& menyebutkan jenis pelanggaranyang <strong>di</strong>lakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitaspelapor.(4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahuiadanya dugaan Pelanggaran <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> r~ajib meneliti pengaduantersebut dan menjaga kerahasian identitas pelapor.(5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaanpelanggaran <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong>, atasan dari <strong>Pegawai</strong> yang melakukanpelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis <strong>Kode</strong><strong>Etik</strong>.(6) Atasan <strong>Pegawai</strong> yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana<strong>di</strong>maksud ayat (3) dan ayat (4) <strong>di</strong>anggap melakukan pelanggarai~<strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> dan <strong>di</strong>kenakan sanksi.IIBAB VIIMAJELIS KODE ETIKPasal 16(1) Dalarn rangka pengawasan dan pelaksanaan <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> <strong>Pegawai</strong><strong>di</strong>bentuk Majelis <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> <strong>Pegawai</strong> Kementerian Kesehatan.(2) Majelis <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> <strong>di</strong>bentuk dan <strong>di</strong>tetapkan oleh Pejabat PembinaKepegawaian.Pasal 17(1) Majelis <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong> hanya <strong>di</strong>bentuk apabila ada <strong>Pegawai</strong> <strong>Negeri</strong> <strong>Sipil</strong>yang <strong>di</strong>sangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.(2) Dalam ha1 instansi Pemerintah mempunyai instansi vertikal <strong>di</strong>daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikanwewenangnya kepada pejabat lain <strong>di</strong> daerah untuk menetapkanpembentukan Majelis <strong>Kode</strong> <strong>Etik</strong>.Pasal 18
Change language