Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan ... - KPPU

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 51Meeting antara Direktur Eksekutif KPPU dengan Director Fiscal and Sector Management JICA pada 29Juli 2009. Bentuk project yang disepakati antara KPPU dengan JICA antara lain: Joint Coordinator committee(suatu kerjasama antara KPPU dengan expert dari Jepang dalam memonitor Progress implementasiproject tersebut), Working group, Koordinasi dengan donor internasional lainnya, penempatan staf JICAdi KPPU, adanya pelatihan ke Jepang bagi staf KPPU, bantuan dalam upgrading sistem manajemenadministrasi serta evaluasi bersama atas pelaksanaan project tersebut.2. GTZ –ICL (Implementation on Competition Law)Selama tahun 2009 KPPU telah menerima sejumlah project terkait technical assistance ataupun capacitybuilding dari sejumlah lembaga donor. Dimana project tersebut merupakan kerjasama yang bersifatsaling membantu antara KPPU dengan lembaga tersebut, yang memberikan manfaat antara lain; salingtukar-menukar informasi, study kasus serta pengalaman sebagai sesama lembaga persaingan usaha sertabeberapa hal teknis yang dapat membantu kinerja masing-masing lembaga. Kemudian kerjasama KPPUdan GTZ-ICL juga memiliki program beserta I-Radio dalam acara Talkshow yang membahas perkara-perkarayang berkaitan dengan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoly dan PersainganUsaha tidak Sehat, dengan narasumber dari Komisioner KPPU. Tanggapan masyarakat untuk acara inisangat baik, dengan demikian KPPU dapat menarik perhatian masyarakat dan mengembangkan sosialisasinyakepada seluruh masyarakat Indonesia.2.1. GTZ Project - Penyusunan Buku Ajar Hukum Persaingan UsahaKegiatan ini merupakan salah satu bagian kerjasama dari KPPU dengan GTZ-ICL Project (Implementatiinon Competution Law) untuk memberikan suatu pemahaman yang komprehensif terkaitdengan dinamika hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya bagi civitas akademika. Selainitu juga sebagai suatu guidelines terhadap informasi dan keterangan terkait dengan persaingan usahadan UU No. 5/1999. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat KPPU No. 25/Kep/KPPU/II/2009,KPPU terdapat beberapa akademisi yang turut terlibat aktif didalam kelompok kerja penyusunanBuku Ajar Hukum Persaingan Usaha tersebut. Diharapkan kegiatan penyusunan buku ajar tersebutdapat memberikan edukasi bagi masyarakat luas dan juga dapat mereduksi kesenjangan pemikirandan perspektif antar otoritas persaingan usaha dengan kalangan akademisi.2.2 Fasilitasi Kerjasama dengan Mahkamah Agung dan GTZWorkshop yang diselenggarakan di Bali, pada 13-15 Agustus tersebut tersebut merupakan kerjasamaKPPU dengan Mahkamah Agung yang difasilitasi oleh GTZ guna merumuskan teknik-teknikimplementasi persaingan usaha di Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan sosialisasiidentifikasi dalam analisis perkara-perkara terkait persaingan usaha baik secara konseptualmaupun secara teknis. Dalam hal ini, acara tersebut merupakan suatu bentuk sinkronisasi dalamimplementasi hukum persaingan di Indonesia antara KPPU sebagai lembaga pengemban amanahUU N0. 5/1999 dan lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dengan Mahkamah Agungsebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia.Rangkaian workshop tersebut membahas analisis secara utuh tentang merger, yang meliputi analisapasar bersangkutan (pasar produk dan wilayah), konsentrasi pasar, faktor efisiensi, dan faktor lainseperti persaingan asing, perusahaan bangkrut, substitusi, hambatan masuk, tingkat persaingansetelahnya, hilangnya pesaing yang efektif, dan perubahan dalam inovasi yang juga dibandingkandengan studi kasus atas kondisi Kanada. Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan melakukananalisis atas posisi dominan yang dilakukan atas pasar produk, pasar geografis, dan indikasi adanyaabuse of dominant, hal tersebut dilakukan untuk menganalisis bahwa apakah pelaku posisi dominantersebut mempengaruhi struktur pasar atau tidak. Tahapan selanjutnya adalah teknik investigsikartel, sehingga berdasarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapatdianalisis menjadi barang bukti terjadinya kegiatan kartel.