Download

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANGPERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR 11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 11/BC/2005tentang Jalur Prioritas diubah sebagai berikut:1. Menyisipkan 1 (satu) angka diantara Pasal 1 angka 3 dan angka 4, yakni angka 3a yangberbunyi sebagai berikut:“3a. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yangmelakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atasnama pemilik barang.”2. Menghapus Pasal 2 ayat (2) huruf g.3. Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3, yakni Pasal 2a yang berbunyisebagai berikut:“Pasal 2A(1) Pengajuan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh:a. Importir, dan/ataub. PPJK.(2) Dalam hal Importir menguasakan pengajuan pemberitahuan pabean kepada PPJK,Importir mengajukan permohonan nama-nama PPJK yang dikuasakan kepadaDirektur Jenderal.(3) Direktur Jenderal menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) di atas berdasarkan profil PPJK.”(4) PPJK yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal, wajib membuat Perjanjiantentang Pertukaran Data Elektronik dengan Importir dan Direktorat Jenderal Beadan Cukai (DJBC).4. Mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:“b. Jaminan atas pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor untuk IJPyang mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).”5. Mengubah ketentuan Pasal 8 huruf a serta menambah ketentuan yakni huruf d dan esehingga berbunyi sebagai berikut:“a. tidak memberikan atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain.d. menyerahkan surat kuasa penunjukan nama-nama PPJK yang diberi kuasa untukmengajukan pemberitahuan pabean dalam hal importir menggunakan jasa PPJK.e. Memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada DirekturJenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelumpencabutan kuasa.”6. Mengubah Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf g sehingga berbunyi sebagaiberikut:“(1) Untuk mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas, importir mengajukan permohonankepada Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis Kepabeanan.(3) g. Fotokopi Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dimiliki perusahaan jika pengajuanpemberitahuan pabean dilakukan secara langsung oleh Importir atau suratkuasa (penunjukan) dari Importir kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuanpabean dikuasakan kepada PPJK.”