modul sistem dan prosedur pengeluaran kas

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 4548);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Hibah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4577);14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang PedomanPenyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia3

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tentangPedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan,dan Pertanggungjawaban4

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KASA. PENDAHULUANSistem akuntansi pengeluarankas merupakan sistem yangdigunakan untuk mencatatseluruh transaksi pengeluarankas, yang meliputi serangkaianproses kegiatan menerima,menyimpan, menyetor,membayar, menyerahkan, danmempertanggungjawabkanpengeluaran uang yang beradadalam pengelolaan SKPKDdan/atau SKPD.Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakansistem yang digunakan untuk mencatat seluruhtransaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluarankas merupakan serangkaian proses kegiatanmenerima, menyimpan, menyetor, membayar,menyerahkan, dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang yang berada dalam pengelolaanSKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah)dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran kasterdiri atas 4 sub sistem yaitu:1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Persediaan (UP)2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU).3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS).Prosedur Sub Sistem Akuntansi PengeluaranKas, terdiri atas:1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)5

B. SPD (SURAT PENYEDIAAN DANA)SPD adalah Surat PenyediaanDana, yang dibuat oleh BUDdalam rangka manajemen kasdaerah.SPD digunakan untukmenyediakan dana bagi tiaptiapSKPD dalam waktu tertentu.Informasi dalam SPDmenunjukkan secara jelasalokasi tiap kegiatan.SPD yang diterbitkan terdiriatas 3 lembarSPD adalah Surat Penyediaan Dana, yangdibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalamrangka manajemen kas daerah.SPD digunakan untuk menyediakan dana bagitiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalamSPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan.SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 lembar, terdiri atas:1. Lembar 1 diterima oleh Bendahara PengeluaranPembantu-SKPD;2. Lembar 2 diterima oleh BendaharaPengeluaran-SKPD;3. Lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD.Pihak TerkaitPihak Terkait :1.Kuasa BUD2. PPKD3. Pengguna Anggaran1. Kuasa BUDDalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas: Menganalisa DPA-SKPD yang ada di database Menganalisa anggaran kas pemerintahkhususnya data per SKPD Menyiapkan draft SPD Mendistribusikan SPD kepada para penggunaanggaran2. PPKDDalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas: Meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD Melakukan otorisasi SPDC. SPP (SURAT PERMINTAANPEMBAYARAN)Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yangdipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran6

mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepadapengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaluiPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari:SPP-UP dipergunakan untukmengisi uang persediaan tiaptiapSKPD‣ SPP Uang Persediaan (SPP-UP)Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP)tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanyadilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untukmengisi saldo uang persediaan akan menggunakanSPP-GU.SPP-GU dipergunakan untukmengganti uang persediaanyang sudah terpakai dandiajukan setelah uangpersediaan habis‣ SPP Ganti Uang (SPP-GU)Dipergunakan untuk mengganti UP yang sudahterpakai. Diajukan ketika UP habis.SPP-TU dipergunakan hanyauntuk memintakan tambahanuang, apabila pengeluaran yangsedemikian rupa sehingga saldoUP tidak akan cukup untukmembiayainya‣ SPP Tambahan Uang (SPP-TU)Dipergunakan hanya untuk memintakan tambahanuang, apabila terjadi pengeluaran yang sedemikianrupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untukmembiayainya. Jumlah dana yang dimintakandalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkantersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkankembali.Pengajuan SPP UP, GU, dan TU dilampiri dengandaftar rincian rencana penggunaan dana sampaidengan jenis belanja.SPP-LS dipergunakan untukpembayaran langsung padapihak ketiga dengan jumlahyang telah ditetapkan‣ SPP Langsung (SPP-LS)Dipergunakan untuk pembayaran langsung kepadapihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.SPP-LS dikelompokkan menjadi: SPP-LS Gaji dan Tunjangan SPP-LS Barang dan Jasa SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan danTak Terduga, serta pengeluaran pembiayaan.7

SPP UP,TU dan LS yangdiajukan dibuat rangkap 3Sedangkan SPP-GU yangdiajukan dibuat rangkap 2 yangdua-duanya diserahkan keBendahara Pengeluaran.Mekanisme atas pengeluaran-pengeluaranbelanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanjabagi hasil, bantuan keuangan, dan pengeluaranpembiayaan dapat dilakukan oleh bendaharapengeluaran SKPKD dengan menerbitkan SPP-LS yangdiajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.SPP UP,TU dan LS yang diajukan dibuatrangkap 3:1 Lembar 1 dan 2 untuk Bendahara Pengeluaranyang akan diteruskan ke PPK-SKPD dan PPKD,setelah ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran.2 Lembar 3 diarsip oleh Bendahara PengeluaranPembantuSedangkan SPP-GU yang diajukan dibuatrangkap 2 yang dua-duanya diserahkan ke BendaharaPengeluaran.Pihak Terkait :1.Bendahara Pengeluaran2. PPK-SKPD3. PPTKPihak Terkait1. Bendahara PengeluaranDalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaranmempunyai tugas: Mempersiapkan dokumen SPP besertalampiran-lampirannya Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD2. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD)Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD mempunyai tugas: Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yangdiajukan Bendahara Pengeluaran.3. PPTK (Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan)Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas: Mempersiapkan dokumen-dokumen yangdiperluka dalam pengajuan SPP-LS8

D. SPM (SURAT PERINTAHMEMBAYAR)Penerbitan SPM adalah otoritasPejabat Pengguna Anggaran(PPA)SPM yang diajukan dibuatrangkap 3Proses penerbitan SPM adalah tahapan pentingdalam penatausahaan pengeluaran yang merupakantahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagaitahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat)sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU,SPM-TU, dan SPM-LS.SPM dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi paguanggaran yang tersedia Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuaidengan peraturan perundang-undanganWaktu pelaksanaan penerbitan SPM: Diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak SPPditerima Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1(satu) hari sejak diterima SPPSPM yang diajukan dibuat rangkap 3, antara lain: Lembar 1 dan 2 untuk Kepala SKPD/PenggunaAnggaran yang diteruskan ke PPKD dan PPKSKPD ,setelah ditandatangani oleh KepalaSKPD/Pengguna Anggaran. Lembar 3 diarsip oleh Bendahara PengeluaranPembantu.Pihak TerkaitPihak Terkait :1.PPK-SKPD2. Pengguna Anggaran1. PPK-SKPDDalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugassebagai berikut: Menguji SPP beserta kelengkapannya Membuat rancangan SPM atas SPP yang telahdiuji kelengkapan dan kebenarannya dan9

mengajukannya ke Pengguna Anggaran Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPPyang diajukan oleh Bendahara SKPD tidaklengkap Membuat Register SPM2. Pengguna AnggaranDalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memilikitugas sebagai berikut: Mengotorisasi dan menerbitkan SPM Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yangditerbitkan PP-SKPD bila SPP yang diajukanbendahara SKPD tidak lengkapE. SP2D (SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA)SP2D atau Surat PerintahPencairan Dana adalah suratyang dipergunakan untukmencairkan dana lewat bankyang ditunjuk setelah SPMditerima oleh BUDPenerbitan SP2D terdiri atas 5lembarSP2D atau Surat Perintah Pencairan Danaadalah surat yang dipergunakan untuk mencairkandana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterimaoleh BUD.SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanyadibuat untuk satu SPM saja.Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPMditerima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1hari sejak diterima SPM.Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar yang terdiriatas:a. Lembar 1 dikirim ke bank.b. Lembar 2 diarsip oleh Bendahara PengeluaranPembantu.c. Lembar 3 diarsip oleh fungsi akuntansi SKPKDd. Lembar 4 diarsip oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD.10

e. Lembar 5 diarsip oleh PPKDPihak Terkait :1. Kuasa BUD2. Pengguna Anggaran3. Bendahara PengeluaranSKPKDPihak Terkait1. Kuasa BUDDalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugassebagai berikut: Melakukan pengujian atas kebenaran dankelengkapan SPM. Mencetak SP2D. Mengirimkan SP2D kepada bank. Membuat dokumen :1. Register SP2D,2. Register surat penolakan penerbitan SP2D,dan3. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.2. Pengguna AnggaranDalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memilikitugas: Menandatangani SPM.3. Bendahara Pengeluaran SKPKDDalam kegiatan ini, Bendahara PengeluaranSKPKD memiliki tugas: Mencatat SP2D pada dokumen penatausahaanyang terdiri atas:‣ BKU Pengeluaran‣ Buku Pembantu Simpanan Bank‣ Buku Pembantu Pajak‣ Buku Pembantu Panjar‣ Buku Rekapitulasi Pengeluaran PerincianObjek11

F. SPJ (SURATPERTANGGUNGJAWABANPENGELUARAN)Bendahara pengeluaran wajibmempertanggungjawabkanpenggunaan uangpersediaan/ganti uangpersediaan/tambah uangpersediaan kepada kepala SKPDmelalui PPK-SKPD palinglambat 10 bulan berikutnyaPertanggungjawaban (SPJ) UP,TU, dan LS rangkap 3Sedangkan pada mekanisme GU,SPJ dibuat rangkap 2 yangkeduaya diserahkan kebendahara pengeluaranBendahara pengeluaran secara administratifwajib mempertanggungjawabkan penggunaan uangpersediaan/ganti uang persediaan/tambah uangpersediaan (UP/GU/TU) kepada kepala SKPD melaluiPPK-SKPD paling lambat 10 bulan berikutnya.Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPDdalam menatausahakan pertanggungjawabanpengeluaran mencakup:‣ Register penerimaan laporanpertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);‣ Register pengesahan laporanpertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);‣ Surat penolakan laporan pertanggungjawabanpengeluaran (SPJ);‣ Register penolakan laporanpertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);‣ Register penutupan kas.Bendahara Pengeluaran Pembantu membuatLaporan Pertanggungjawaban (SPJ) UP, TU, dan LSrangkap 3:a. Lembar 3 diarsip oleh Bendahara PengeluaranPembantu;b. Lembar 1 dan 2 bersama SPP GU lembar 1 dan 2dikirim ke Bendahara Pengeluaran-SKPD.Sedangkan pada mekanisme GU, SPJ dibuatrangkap 2 yang keduaya diserahkan ke bendaharapengeluaran.Pihak terkaitPihak terkait:1. Bendahara Pengeluaran2. PPK-SKPD3. Pengguna Anggaran1. Bendahara PengeluaranDalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran12

memiliki tugas: Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumenpertanggungjawaban. Melakukan pencatatan bukti-buktipembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LSpada dokumen Buku Pengeluaran, BukuPembantu Simpanan/Bank, Buku PembantuPajak, Buku Pembantu Panjar, dan BukuPembantu Pengeluaran per Objek. Melakukan rekapitulasi pengeluaran danmencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkanke Pengguna Anggaran (melalui PPK-SKPD)untuk disahkan.2. PPK-SKPDDalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas: Meneliti kelengkapan dokumenpertanggungjawaban dan keabsahan buktibuktipengeluaran yang dilampirkan; Menguji kebenaran perhitungan ataspengeluaran per rincian obyek yang tercantumdalam ringkasan per rincian obyek; Menghitung pengenaan PPN/PPh atas bebanpengeluaran per rincian obyek; dan Menguji kebenaran sesuai dengan SPM danSP2D yang diterbitkan periode berikutnya. Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikanoleh Bendahara Pengeluaran dalam bukuregister penerimaan SPJ pengeluaran,meregister SPJ pengeluaran yang telahdisahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalambuku register pengesahan SPJ pengeluaran, danmeregister SPJ pengeluaran yang telah ditolakoleh Pengguna Anggaran ke dalam bukuregister penolakan SPJ pengeluaran.13

Prosedur pengajuan SPD-UP secara rinci adalah :1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalamrangka manajemen kas menerbitkan SPD.2) SPD disiapkan oleh kuasa BUD untukditandatangani oleh PPKD3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukanberdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPDPengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP)Dokumen yang digunakandalam Prosedur Pengajuan SPP-UP adalah:1. Surat Penyediaan Dana (SPD)2. Surat PermintaanPembayaran-UangPersediaan (SPP-UP)Register SPP-UP adalah daftarSPP-UP yang telah diotorisasioleh Bendahara PengeluaranProsedur pengajuan SPP-UP secara rinci adalah:1) Berdasarkan SPD atau yang dipersamakandengan SPD, Bendahara Pengeluaran Pembantumembuat kemudian mengajukan SPP-UPkepada Bendahara Pengeluaran.2) Bendahara Pengeluaran kemudianmencocokkan SPP-UP dari BendaharaPengeluaran Pembantu dengan SPD untukkemudian ditandatangani dan diserahkankepada PPK-SKPD.3) Catatan yang digunakan dalam prosedurpenerbitan SPP-UP adalah: Register SPP-UP,yaitu daftar SPP-UP yang telah diotorisasi olehBendahara Pengeluaran. Register SPP-UPdiselenggarakan oleh Bendahara PengeluaranPembantu–Pencatat Dokumen4) Kelengkapan dokumen SPP-UP terdiri atas:a. Surat Pengantar SPP-UP;b. Ringkasan SPP-UP;c. Rincian SPP-UP;d. Salinan SPD;e. Draft surat pernyataan penggunananggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang15

menyatakan bahwa uang yang diminta tidakdipergunakan untuk keperluan lain selainuang persediaan;f. Lampiran lain yang diperlukan;5) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yangdiajukan ke dalam register SPP-UP. Penerbitan Surat Permintaan Membayar(SPM)Dokumen yang digunakandalam Prosedur PenerbitanSPM-UP:1. SPP-UP2. SPM-UPBerikut ini merupakan uraian kegiatan ProsedurPenerbitan SPM-UP secara rinci meliputi :a. PPK-SKPD atas nama PA/KPA menerimaSPP-UP yang diajukan oleh BendaharaPengeluaran.b. PPK-SKPD mencatat SPP-UP yang diterimake dalam register SPP-UP.c. PPK-SKPD atas nama KepalaSKPD/Pengguna Anggaran menelitikelengkapan dokumen SPP-UP.d. Catatan yang digunakan dalam ProsedurPenerbitan SPM-UP adalah: Register SPP-UP Register Penerbitan SPM-UP Register Penolakan SPP-UPe. Jika kelengkapan dokumen SPP-UPdinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPDmenyiapkan SPM-UP untuk ditandatanganioleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.f. Jika kelengkapan dokumen SPP-UPdinyatakan tidak lengkap dan sah, makaPPK-SKPD menolak untuk menerbitkanSPM-UP dan selanjutnya mengembalikanSPP-UP kepada bendahara pengeluaranuntuk dilengkapi dan diperbaiki.g. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran melalui16

PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP palinglambat satu hari kerja terhitung sejakditerimanya pengajuan SPP-UP yangbersangkutan.h. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP kedalam register penerbitan SPM-UP.i. PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitanSPM-UP ke dalam register penolakan SPP-UP.Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)Berikut ini merupakan Prosedur Penerbitan SP2D-UP secara rinci:a. PPKD menerima SPM-UP yang diajukanoleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.b. PPKD mencatat SPM-UP yang diterima kedalam register SPM-UP.c. PPKD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP.d. Catatan yang digunakan dalam ProsedurPenerbitan SP2D-UP adalah : Register SPM-UP Register Penerbitan SP2D-UP Register Penolakan SP2D-UPe. Jika kelengkapan dokumen SPM-UPdinyatakan lengkap dan sah, PPKDmenyiapkan SP2D-UP untuk diterbitkanSP2D-UP.f. Jika kelengkapan dokumen SPM-UPdinyatakan tidak lengkap dan sah, makaPPKD menolak untuk menerbitkan SP2D-UPdan selanjutnya mengembalikan SPM-UPkepada PPK-SKPD untuk dilengkapi dandiperbaiki.17

g. PPKD mengembalikan SPM-UP palinglambat satu hari kerja terhitung sejakditerimanya pengajuan SPM-UP yangbersangkutan.h. PPKD mencatat penerbitan SP2D-UP kedalam register penerbitan SP2D-UP.i. PPKD mencatat penolakan penerbitan SP2D-UP ke dalam register penolakan SPM-UP. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Dokumen yang digunakandalam Penerbitan SPJ-UP:1. Surat Perintah PencairanDana–UP (SP2D-UP).2. Surat Pertanggungjawaban(SPJ-UP).Prosedur laporan pertanggungjawaban secara rinciadalah:1) Oleh Bendahara Pengeluaran–SKPD, SPJ-UPditandatangani dan diserahkan ke PPK-SKPD.2) PPK-SKPD memverifikasi kesahihan bukti SPJ-UP, lembar pertama kemudian dikirim keKepala SKPD/Pengguna Anggaran sedangkanlembar ke dua dikirim ke fungsi akuntansiSKPD.3) Setelah ke Kepala SKPD/Pengguna AnggaranSPJ-UP kemudian dikirim ke PPKD untukdiverifikasi dan dikirim ke fungsi akuntansiSKPKD.18

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KASMEKANISME UANG PERSEDIAANBUD/KUASA BUDMulaiMenerbitkanSPDSPDSPD321T1RegisterSPD219

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU-SKPD1711SPD1UangSP2D 22SPM-UPTMembuatSPP-UPSPD 13321SPP-UPT13Menerimatransfer uang12RegisterSP2DKe sub prosedurpenggunaan kas dibendahara pengeluaranpembantu (kas kecil)TDilengkapi:-Surat Pengantar-Ringkasan SPP-Rincian SPP-Salinan SPP-SuratPernyataan-Lampiran lain3RegisterSPP-UPMempersiapkanSPJ-UP danMembuat SPP-GUSPP-GU SPJ 132SPJ-UP 12SPM-UP23Seluruh dokumen yangtidak diarsip diserahkanke BendaharaPengeluaran untukselanjutnya mengikutiprosedur pengeluarankas mekanisme GUT20

BENDAHARA PENGELUARAN -SKPD23SPD2SP2D 1SPP-UP2Dicocokkan/ditandatanganidan diserahkanke PPK-SKPD3 SPP-UP 12SPD2T421

PPK-SKPD4SPP-UP12TMenelitikelengkapanSPP-UPRegisterSPP-UPLengkapYaTidakMengembalikan keBendaharaPengeluaran SKPDMenyiapkanSPM-UPRegisterPenolakanSPP-UPSPM-UPSPP-UP 1321TRegisterSPM-UP522

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN5SPP-UP 13 2SPP 1SPM-UPMeneliti &MenandatanganiSPMSPP-UP 13 21SPM-UP623

PPKD6SPP-UP 121SPM-UPSetelah dicapkembali kePPK-SKPDTRegisterSPMMenelitikelengkapanSPMLengkapYaMenyiapkanSP2DTidakMengembalikan ke PPK-SKPDRegisterPenolakanSPMSPM 4SPM 3SPM 2SP2D SPM 11SPM UP510T87RegisterPenerbitanSP2D924

BANK8SP2D1Mengeluarkanuang dalam bentukcek/transferUang925

FUNGSI AKUNTANSI – SKPKDFUNGSI AKUNTANSI - SKPD910SP2D3SP2D4TT26

2. PROSEDUR GU (GANTI UANG)Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran KasPembebanan GU, terdiri atas:Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)Lanjutan prosedur UPPengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP)Prosedur pertanggungjawaban dan pengajuanSPP-GU secara rinci adalah:1 Bersamaan dengan membuat SPJ-UP,Bendahara Pengeluaran Pembantu jugamembuat Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU) dan kemudianmenyerahkannya kepada BendaharaPengeluaran.2 Bendahara Pengeluaran kemudianmenandatangani SPP-GU danmenyerahkannya ke PPK-SKPD.3 Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri atas:a. Surat Pengantar SPP-GU;b. Ringkasan SPP-GU;c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yanglalu;d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap;e. Salinan SPD;f. Draf surat pernyataan penggunananggaran/ Kuasa Pengguna Anggaranyang menyatakan bahwa uang yangdiminta tidak dipergunakan untukkeperluan lain selain ganti uang27

persediaan;g. Lampiran lain yang diperlukan.Penerbitan Surat Permintaan Membayar(SPM)Prosedur Penerbitan SPM-GU secara rincimeliputi :1. PPK-SKPD atas nama KepalaSKPD/Pengguna Anggaran menerima SPP-GU dan SPJ yang diajukan oleh BendaharaPengeluaran.2. PPK-SKPD mencatat SPP-GU yang diterimake dalam register SPP-GU.3. PPK-SKPD atas nama KepalaSKPD/Pengguna Anggaran memverifikasikesahihan bukti SPJ dan menelitikelengkapan dokumen SPP-GU.4. Jika kelengkapan dokumen SPP-GUdinyatakan lengkap dan sahih, PPK-SKPDmenyiapkan SPM-GU untuk ditandatanganioleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.5. Jika kelengkapan dokumen SPP-GUdinyatakan tidak lengkap dan sahih, makaPPK-SKPD menolak untuk menerbitkanSPM-GU dan selanjutnya mengembalikanSPP-GU kepada bendahara pengeluaranuntuk dilengkapi dan diperbaiki.6. Penerbitan SPM-GU paling lambat dua harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuanSPP-GU yang dinyatakan lengkap dan sah.7. Kepala SKPD/Pengguna Anggaran melaluiPPK-SKPD mengembalikan SPP-GU palinglambat satu hari kerja terhitung sejakditerimanya pengajuan SPP-GU yangbersangkutan.28

8. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-GU kedalam register penerbitan SPM-GU.9. PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitanSPM-GU ke dalam register penolakan SPP-GU.Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)Prosedur Penerbitan SP2D-GU secara rinci:1 PPKD menerima SPP-GU, SPJ-UP, danSPM-GU yang diajukan oleh PPK-SKPD.2 PPKD mencatat SPM-GU yang diterima kedalam register SPM-GU.3 PPKD memverifikasi kesesuaian anggarandan meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU.4 Jika kelengkapan dokumen SPM-GUdinyatakan lengkap dan sah, PPKDmenyiapkan SP2D-GU untuk diterbitkanSP2D-GU.5 Jika kelengkapan dokumen SPM-GUdinyatakan tidak lengkap dan sah, makaPPKD menolak untuk menerbitkan SP2D-GU dan selanjutnya mengembalikan SPM-GU kepada PPK-SKPD untuk dilengkapi dandiperbaiki.6 Penerbitan SP2D-GU paling lambat dua harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuanSP2D-GU yang dinyatakan lengkap dan sah.7 Pengembalian SPM-GU paling lambat satuhari kerja terhitung sejak diterimanyapengajuan SPM-GU yang bersangkutan.8 PPKD mencatat penerbitan SP2D-GU kedalam register penerbitan SP2D-GU.9 PPKD mencatat penolakan penerbitan SP2D-29

UP ke dalam register penolakan SPM-GU.10 PPKD menyerahkan SPJ-UP kepada FungsiAkuntansi SKPKD.11 PPKD menyerahkan SPM-GU kepadaBendahara Pengeluaran Pembantu Penerbitan Surat Pertanggungjawaban(SPJ)Prosedur laporan pertanggungjawaban secararinci adalah:1 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPDmembuat SPJ GU rangkap 2 yang diajukanke Bendahara Pengeluaran SKPD.2 SPJ GU dan SPP GU ini dijadikan dasarpengajuan pencairan dana.30

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KASMEKANISME GANTI UANGBENDAHARA PENGELUARAN – SKPDMulaiDiterima dariBendaharaPengeluaranPembantu SKPDLanjutan dariprosedurpengeluaran kasmekanisme UPSPJSP2D121SPP-GU2Ditandatanganidan diserahkanke PPK-SKPDSPP-GUSPJSP2D1212131

PPK – SKPD1SPJ 221SPP-GU3Memverifikasikesahihan buktiSPJ dan Menelitikelengkapan SPP-GURegisterSPP-GUSahihYaTidakMengembalikanke BendaharaPengeluaranSKPDMenyiapkanSPM-GURegisterPenolakanSPP-GU1SPM-GUSPP-GU 1SPM3SPJ 22323RegisterSPM232

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN2SPP GU 12 SPJ 12SPP 1SPM GUMeneliti &MenandatanganiSPM-GUSPP GU 12 SPJ 12SPP 1SPM GU433

PPKD4SPP-GU 1SPJ 121SPM-GUSetelah dicapkembali kePPK SKPDTRegisterSPM-GUMemverifikasikesesuaian anggarandan Menelitikelengkapan SPM-GULengkap& SahlengkaptidakMengembalikanke PPK-SKPDMenyiapkanSP2DRegisterPenolakanSPM-GUSPM 4SPM 3SPM 2SP2D SPM 12SPM GUSPP-GU 1SPJ 195RegisterPenerbitanSP2DT5107834

BANK5SP2D1TMengeluarkanuang dalam bentukcek/transferUang635

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU – SKPD6Uang7SP2D SP2D 2SPM-GU SP2D23TMenerimaTransfer uangRegisterSP2DDari sub prosedurpenggunaan kas dibendahara pengeluaranpembantu (kas kecil)1112Ke sub prosedurpenggunaan kas dibendahara pengeluaranpembantu (kas kecil)Mempersiapkandan membuatSPJSPP-GU SPM 132SPJ 12SP2D32TDiserahkan keBendahara Pengeluaranuntuk selanjutnya mengikutiprosedur pengeluaran kasmekanisme GU,berulang dari awal sampai akhir36

FUNGSI AKUNTANSI – SKPKDFUNGSI AKUNTANSI - SKPD10839SPJ1SP2D3SPJ2SP2D4Mencatat keJurnalMencatat keJurnalJurnalJurnalPosting keBuku BesarPosting keBuku BesarSPJSP2D 31BukuBesarSPJSP2D 42BukuBesarTT37

3. PROSEDUR TU (TAMBAHAN UANG)Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran KasPembebanan TU, terdiri atas:Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)Prosedur pengajuan SPD-TU secara rinci adalah :1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalamrangka manajemen kas menerbitkan SPD.2) SPD disiapkan oleh kuasa BUD untukditandatangani oleh PPKD3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukanberdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPDPengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP)Dokumen yang digunakandalam Pengajuan SPP-TUadalah:1. Surat Penyediaan Dana (SPD)2. Surat PermintaanPembayaran-Tambahan Uang(SPP-TU)Register SPP-TU, merupakandaftar SPP-TU yang telahdiotorisasi oleh BendaharaPengeluaranProsedur pengajuan SPP-TU secara rinci adalah:1) Berdasarkan SPD atau yang dipersamakandengan SPD, Bendahara Pengeluaran Pembantudengan persetujuan PPTK mengajukan SPP-TUkepada Bendahara Pengeluaran.2) Bendahara Pengeluaran kemudianmencocokkan SPP-TU dari BendaharaPengeluaran Pembantu dengan SPD untukkemudian ditandatangani dan diserahkankepada PPK-SKPD.3) Catatan yang digunakan dalam prosedurpenerbitan SPP-TU adalah: Register SPP-TU,merupakan daftar SPP-TU yang telah diotorisasioleh Bendahara Pengeluaran4) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri atas:a. Surat Pengantar SPP-TU;b. Ringkasan SPP-TU;38

c. Rincian SPP-TU;d. Salinan SPD;e. Draft surat pernyataan penggunananggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yangmenyatakan bahwa uang yang diminta tidakdipergunakan untuk keperluan lain selainuang persediaan/ganti uangpersediaan/tambahan uang persediaan;f. Harus ada surat keterangan yang memuatpenjelasan keperluan pengisian tambahanuang persediaan;g. Lampiran lain yang diperlukan.5) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-TU yangdiajukan ke dalam register SPP-TU. Penerbitan Surat Permintaan Membayar(SPM)Dokumen yang digunakandalam Penerbitan SPM-TUadalah:1. SPP-TU2. SPM-TUBerikut ini merupakan uraian kegiatan ProsedurPenerbitan SPM-TU secara rinci meliputi :1) PPK-SKPD atas nama Kepala SKPD/PenggunaAnggaran menerima SPP-TU yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.2) PPK-SKPD mencatat SPP-TU yang diterima kedalam register SPP- TU.3) PPK-SKPD atas nama Kepala SKPD/PenggunaAnggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU.4) Jika kelengkapan dokumen SPP-TU dinyatakanlengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-TU untuk ditandatangani oleh KepalaSKPD/Pengguna Anggaran.5) Catatan yang digunakan dalam ProsedurPenerbitan SPM-TU adalah:a. Register SPP-TU,b. Register Penerbitan SPM-TU39

c. Register Penolakan SPP-TU6) Jika kelengkapan dokumen SPP- TU dinyatakantidak lengkap dan sah, maka PPK-SKPDmenolak untuk menerbitkan SPM-TU danselanjutnya mengembalikan SPP-TU kepadabendahara pengeluaran untuk dilengkapi dandiperbaiki.7) Penerbitan SPM-TU paling lambat dua harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuanSPP- TU yang dinyatakan lengkap dan sah.8) Kepala SKPD/Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD mengembalikan SPP- TU paling lambatsatu hari kerja terhitung sejak diterimanyapengajuan SPP- TU yang bersangkutan.9) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM- TU kedalam register penerbitan SPM- TU.10) PPK-SKPD mencatat penolakanpenerbitan SPM- TU ke dalam registerpenolakan SPP- TU.Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)Berikut ini merupakan Prosedur Penerbitan SP2D-TU secara rinci:1) PPKD menerima SPM-TU yang diajukan olehKepala SKPD/Pengguna Anggaran.2) PPKD mencatat SPM-TU yang diterima kedalam register SPM-UP.3) PPKD meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU.4) Catatan yang digunakan dalam ProsedurPenerbitan SP2D-TU adalah:1. Register SPM-TU2. Register Penerbitan SP2D-TU3. Register Penolakan SP2D-TU40

5) Jika kelengkapan dokumen SPM-TUdinyatakan lengkap dan sah, PPKDmenyiapkan SP2D-TU untuk diterbitkanSP2D- TU.6) Jika kelengkapan dokumen SPM- TUdinyatakan tidak lengkap dan sah, maka PPKDmenolak untuk menerbitkan SP2D-TU danselanjutnya mengembalikan SPM- TU kepadaPPK-SKPD untuk dilengkapi dan diperbaiki.7) Penerbitan SP2D-TU paling lambat dua harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuanSP2D- TU yang dinyatakan lengkap dan sah.8) Pengembalian SPM- TU paling lambat satuhari kerja terhitung sejak diterimanyapengajuan SPM- TU yang bersangkutan.9) PPKD mencatat penerbitan SP2D- TU kedalam register penerbitan SP2D- TU.10) PPKD mencatat penolakan penerbitan SP2D-TU ke dalam register penolakan SPM- TU. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban(SPJ)Prosedur laporan pertanggungjawaban secara rinciadalah:1) Bendahara pengeluaran pembantu membuatsurat pertanggungjawaban (SPJ)2) SPJ lembar 2 dan 3 dari bendahara pengeluaranpembantu diajukan ke bendahara pengeluaranuntuk dicatat, direkap di BKU danditandatangani3) Setelah ditandatangani oleh bendaharapengeluaran, SPJ 2 dan 3 diajukan ke PPK-SKPD untuk diverifikasi kesahihannya dankelengkapannya4) Jika kelengkapan dokumen SPJ dinyatakan41

lengkap dan sah, maka diajukan ke PPKD danfungsi akutansi PPK- SKPD lalu ke fungsiakuntansi SKPD untuk diverifikasi kesesuaiandengan anggaran dan kelengkapannya sertadicatat dalam jurnal5) Jika kelengkapan dokumen SPJ dinyatakantidak lengkap, maka dikembalikan ke PPK-SKPD untuk dibuat register penolakan SPJ.Prosedur Pencatatan AkuntansiDokumen yang digunakan dalam ProsedurAkuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang adalahSurat Pertanggungjawaban (SPJ) BendaharaPengeluaran SKPD.Prosedur Pencatatan Akuntansi Pengeluaran Kas-TU diuraikan sebagai berikut:1. Fungsi Akuntansi-SKPKD menerima berkas SPJlembar kedua dari PPKD. Fungsi Akuntansi-SKPKD mencatat SPJ ke Jurnal PengeluaranKas per tanggal pengesahan SPJ yang telahdiotorisasi dan melakukan peringkasantransaksi-transaksi (posting) dari JurnalPengeluaran Kas ke Buku Besar. FungsiAkuntansi-SKPKD juga mencatat mencatattransaksi-transaksi ke dalam buku pembantuyang berisi rincian item buku besar setiaprekening yang dianggap perlu (dalam rincianobyek belanja).2. Fungsi Akuntansi-SKPD menerima berkas SPJlembar ke 3 dari PPK-SKPD. Fungsi Akuntansi-SKPD mencatat berkas-berkas tersebut kedalam buku Jurnal Pengeluaran Kas per tanggalpengesahan yang telah diotorisasi oleh KuasaBUD. Fungsi Akuntansi SKPD menerima SPJlembar ke-3 dari PPK-SKPD kemudian42

mencatat ke dalam buku jurnal umum pertanggal pengesahan SPJ. Fungsi AkuntansiSKPD melakukan peringkasan transaksitransaksi(posting) dari Jurnal Pengeluaran Kaske dan Jurnal Umum ke Buku Besar. FungsiAkuntansi-SKPD juga mencatat mencatattransaksi-transaksi ke dalam buku pembantuyang berisi rincian item buku besar setiaprekening yang dianggap perlu (dalam rincianobyek belanja).43

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KASMEKANISME TAMBAHAN UANG (TU)BUD/KUASA BUDMulaiMenerbitkanSPDSPD123T1RegisterSPD244

BENDAHARA PENGELUARAN - SKPD2314SPD2SP2D 1SPP-TU2SPJ 2SP2D2SP2D3Dicocokkan/ditandatanganidan diserahkan kePPK-SKPDDicatat, direkapdi BKU danditandatanganiSPP-TU 3 12SPD232 SPJ 232SP2D4T15T45

PPK - SKPD415SPP-TU12SPJ23TMenelitikelengkapanSPP-TURegisterSPP-TUMemverifikasikesahihan SPJ danbukti pengeluaranLengkapYaTidakMengembalikanke BendaharaPengeluaranSKPDLengkapYatidakRegisterPenolakanSPJMenyiapkanSPM-TURegisterPenolakanSPP-TUSPJ23SPP-TU 1SPM-TU12317T16RegisterSPM-TU546

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN5SPP-TU 12 2SPP 1SPM TUMeneliti &MenandatanganiSPMSPP-TU 12 2SPP 1SPM TU647

PPKD616SPP-TU 1 Setelah22 dicap kembaliSPJke2 1PPK-SKPDSPM-TUTMenelitikelengkapanSPM-TURegisterSPMMemverifikasikesesuaiananggaran dankelengkapan SPJLengkapYatidakMengembalikan ke PPK-SKPDLengkapYatidakMengembalikan ke PPK-SKPDMenyiapkanSP2DSPM-UP 25443 3SP2D 2SP2D 1SP2DRegisterPenerbitanSP2DRegisterPenolakanSPMSPJ182RegisterPenolakanSPJ791011T48

BANK7SP2D1TMengeluarkanuang dalam bentukcek/transferUang849

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU- SKPD18913SPD1UangSP2D SP2D2 2SP2D2SPM-TU3MenyiapkanSPJTDilengkapi:-Surat Pengantar-Ringkasan SPP-Rincian SPP-Salinan SPP-Surat Pernyataan-Lampiran lainMembuatSPP-TUSPD 13312SPP-TURegisterSPPAtasUsulanPPTKTTMenerimatransfer uang12Ke sub prosedurpenggunaan kas dibendahara pengeluaranpembantu (kas kecil)RegisterSP2DTSP2D 2SPJ 33 22 3SPJ 1SPM-TU214350

FUNGSI AKUNTANSI – SKPKDFUNGSI AKUNTANSI - SKPD18101711SPJ2SP2D3SPJ3SP2D4Mencatat keJurnalMencatat keJurnalJurnalJurnalMempostingke Buku BesarMempostingke Buku BesarBukuBesarBukuBesarSP2D 32SPJSP2D 32SPJTT51

4. PROSEDUR NOTA PERMINTAANDANA (NPD)Uraian Kegiatan Prosedur Penerbitan NotaPermintaan Dana secara rinci meliputi :a. PPTK mengajukan 2 lembar Nota PermintaanDana (NPD) untuk melaksanakan kegiatankepada Pengguna Anggaran atau KuasaPengguna Anggaran.b. Pengguna Anggaran meneliti dan menyetujuiNPD.c. NPD yang telah disetujui diberikan kepadaPPTK untuk diarsip dan kepada BendaharaPengeluaran Pembantu bersama dengan jumlahuang.d. Dalam waktu satu hari, PPTK harusmengembalikan sisa uang yang digunakanbeserta bukti (nota/ kuitansi) untukdipertanggungjawabkan kepada BendaharaPengeluaran Pembantu.e. Berdasarkan bukti (nota/ kuitansi) dari PPTK,Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti danmencatatnya ke BKU Pengeluaran, BukuPembantu Pengeluaran per Rincian Objek, BukuPembantu Kas Tunai, Buku PembantuSimpanan/ Bank, Buku Pembantu Panjar, danBuku Pembantu Pajak.f. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkanSPJ (kwitansi).52

SUB PROSEDUR PENGGUNAAN KASDI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (KAS KECIL)PPTKMulaiPA/ Kuasa PABendahara PengeluaranPembantuNPD yg 2telah disetujui222 Nota 1PermintaanDana (NPD)2Nota 2 1PermintaanDana (NPD)2UangNPD yg 1telah disetujuiTMenelitidanMenyetujuiNPD 2 yg 1telah disetujui2BKUBuku PembantuPanjarSisa UangBukti/ NotaKuitansiMenelitidanMencatatBKU PengeluaranUangMempersiapkanPertanggungjawabanSisa UangBukti/ NotaKuitansi1 hari stlh uangpanjar diterimaBuku Pembantupengeluaran PerRincian ObjekBuku PembantuKas TunaiBuku PembantuSimpanan/ BankBuku PembantuPanjarBuku PembantuPajakMempersiapkanPertanggungjawabanSelesai53

5. PROSEDUR LS (LANGSUNG)Prosedur sub sistem akuntansi pengeluarankas- pembebanan langsung (LS), meliputi: Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)Prosedur pengajuan SPD-LS secara rinci adalah :1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalamrangka manajemen kas menerbitkan SPD.2) SPD disiapkan oleh kuasa BUD untukditandatangani oleh PPKD3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukanberdasarkan SPD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPDPengajuan Surat Permintaan Pembayaran(SPP)Berikut ini merupakan Deskripsi ProsedurPengajuan SPP-LS :a) Berdasarkan SPD atau yang dipersamakandengan SPD, Bendahara PengeluaranPembantu, atas usulan PPTK membuat SPP-LSPembayaran Gaji dan Tunjangan atauPengadaan Barang dan Jasa untuk kemudiandiajukan kepada Bendahara Pengeluaran.b) Bendahara Pengeluaran membandingkan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan atauPengadaan Barang dan Jasa yang diterima dariBendahara Pengeluaran Pembantu untukkemudian ditandatangani dan diajukan kepadaPPK-SKPD.c) Kelengkapan dokumen SPP-LS pembayaran gajidan tunjangan terdiri atas:54

1) Surat Pengantar SPP-LS;2) Ringkasan SPP-LS;3) Rincian SPP-LS; dan4) Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji danTunjangan yang mencakup:a. Pembayaran gaji induk;b. Gaji susulan;c. Kekurangan gaji;d. Gaji terusan;e. Uang duka wafat/tewas yang dilengkapidengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat;f. SK CPNS;g. SK PNS;h. SK Kenaikan Pangkat;i. SK Jabatan;j. Kenaikan gaji berkala;k. Surat Pernyataan Pelantikan;l. Surat Pernyataan masih mendudukijabatan;m. Surat Pernyataan melaksanakan tugas;n. Daftar Keluarga (KP4);o. Fotocopy surat nikah;p. Fotocopy akte kelahiran;q. SKPP;r. Daftar potongan sewa rumah dinas;s. Surat keterangan masih sekolah/ kuliah;t. Surat pindah;u. Surat kematian;v. SSP PPh pasal 21; danw. Kelengkapan tersebut digunakan sesuaiperuntukkannyad) Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaanbarang dan jasa terdiri atas:1) Surat Pengantar SPP-LS;55

2) Ringkasan SPP-LS;3) Rincian SPP-LS; dan4) Lampiran SPP-LS Pengadaan Barang danJasa mencakup:a. Salinan SPD;b. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPDteknis terkait;c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)yang telah ditandatangani wajib pajak;d. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengenaipenetapan rekanan;e. Surat perjanjian kerjasama/ kontrakantara pihak ketiga dengan PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaranyang mencantumkan nomor rekeningpihak ketiga;f. Berita acara penyelesaian pekerjaan;g. Berita acara serah terima barang danjasa;h. Berita acara pembayaran;i. Kwitansi bermeterai, nota/ faktur yangditandatangani pihak ketiga dan PPTKserta disetujui oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;j. Dokumen lain yang disyaratkan untukkontrak-kontrak yang dananya sebagianatau seluruhnya bersumber daripenerusan pinjaman/ hibah luar negeri;k. Berita acara pemeriksaan yangditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaanbarang berikut lampiran daftar barangyang diperiksa;l. Surat angkutan atau konosemen apabila56

pengadaan barang dilaksanakan di luarwilayah kerja;m. Surat pemberitahuan potongan dendaketerlambatan pekerjaan dari PPTKapabila pekerjaan mengalamiketerlambatan;n. Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;o. Potongan jamsostek;p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yangperhitungan harganya menggunakanbiaya personil; berita acara prestasikemajuan pekerjaan dilampiri denganbukti kehadiran dari tenaga konsultansesuai pentahapan waktu pekerjaan danbukti penyewaan/ pembelian alatpenunjang serta bukti pengeluaranlainnya berdasarkan rincian dalam suratpenawaran.q. Kelengkapan tersebut digunakan sesuaiperuntukkannya.e. Kelengkapan dokumen SPP-LS BelanjaPengeluaran PPKD terdiri atas:1) Surat Pengantar SPP-LS BelanjaPengeluaran PPKD2) Ringkasan SPP-LS Belanja PengeluaranPPKD3) Rincian Penggunaan Dana SPP-LS BelanjaPengeluaran PPKD4) Lampiran SPP-LS Belanja PengeluaranPPKD yang mencakup:a. Salinan SPDb. Rincian belanja LS PPKD kepada pihakketiga57

5) Bendahara pengeluaran pembantu mencatatSPP-LS yang diajukan ke dalam registerSPP-LS. Penerbitan Surat Permintaan Membayar(SPM)Berikut ini merupakan Deskripsi ProsedurPenerbitan SPM-LS:a. PPK-SKPD menerima SPP-LS yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.b. PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima kedalam register SPP-LS.c. PPK-SKPD memverifikasi kesahihan bukti &meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS.d. Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakanlengkap dan sahih, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh KepalaSKPD/Pengguna Anggaran.e. Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakantidak lengkap dan sahih, maka PPK-SKPDmenolak untuk menerbitkan SPM-LS danselanjutnya mengembalikan SPP-LS kepadabendahara pengeluaran untuk dilengkapi dandiperbaiki.f. Pengembalian SPP-LS paling lambat satu harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS yang bersangkutan.g. PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-LS kedalam register penerbitan SPM-LS.h. PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM-LS ke dalam register penolakan SPP-LS58

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)Prosedur Penerbitan SP2D-LS secara rinci adalah:1. PPKD menerima SPM-LS yang diajukan olehKepala SKPD/Pengguna Anggaran2. PPKD mencatat SPM-LS yang diterima ke dalamregister SPM-LS.3. PPKD memverifikasi kesesuaian anggaran danmeneliti kelengkapan dokumen SPM-LS.4. Jika kelengkapan dokumen SPM-LS dinyatakanlengkap dan sah, PPKD menyiapkan SP2D-LSuntuk diterbitkan SP2D-LS.5. Jika kelengkapan dokumen SPM-LS dinyatakantidak lengkap dan sah, maka PPKD menolakuntuk menerbitkan SP2D-LS dan selanjutnyamengembalikan SPM-LS kepada PPK-SKPDuntuk dilengkapi dan diperbaiki.6. Pengembalian SPM-LS paling lambat satu harikerja terhitung sejak diterimanya pengajuanSPM-LS yang bersangkutan.7. PPKD mencatat penerbitan SP2D-LS ke dalamregister penerbitan SP2D-LS.8. PPKD mencatat penolakan penerbitan SP2D-LSke dalam register penolakan SPM-LS.Prosedur Pencatatan AkuntansiProsedur Pencatatan Akuntansi Pengeluaran Kas-Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) secara rinciadalah sebagai berikut:a). Fungsi Akuntansi-SKPKD menerima berkasSP2D-LS lembar 3 dari PPKD. FungsiAkuntansi-SKPKD mencatat SP2D-LS ke jurnalpengeluaran kas per tanggal pengesahan SP2D-59

LS yang telah diotorisasi oleh PPKD danmelakukan peringkasan transaksi-transaksi(posting) dari jurnal pengeluaran kas ke bukubesar. Fungsi Akuntansi-SKPKD juga mencatatmencatat transaksi-transaksi ke dalam bukupembantu yang berisi rincian item buku besarsetiap rekening yang dianggap perlu (dalamrincian obyek belanja).b). Fungsi Akuntansi-PPK SKPD menerima berkasSP2D-LS lembar ke 4 dari PPKD. FungsiAkuntansi-PPK SKPD mencatat SP2D-LSpembayaran gaji dan tunjangan ke dalam bukujurnal pengeluaran kas dan SP2D-LS pengadaanbarang dan jasa ke dalam buku jurnal umum pertanggal pengesahan SP2D-LS yang telahdiotorisasi oleh PPKD dan melakukanperingkasan transaksi-transaksi (posting) darijurnal pengeluaran kas ke dan jurnal umum kebuku besar. Fungsi Akuntansi-PPK SKPD jugamencatat mencatat transaksi-transaksi ke dalambuku pembantu yang berisi rincian item bukubesar setiap rekening yang dianggap perlu(dalam rincian objek belanja).60

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KASMEKANISME LANGSUNGBUD/KUASA BUDMulaiMenerbitkanSPDSPDSPD 1SPD23T12RegisterSPD61

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU18SPD1TSPM 12 2SP2DRegisterSP2DTMembuatSPPAtasUsulanPPTKMencatatke BKU sisipenerimaanSPP 1SPP23BKUT3RegisterSPP62

BENDAHARA PENGELUARAN32SPPSPP 12SPD2TDibandingkan,Ditandatangani dandiserahkan ke PPKSKPD463

PPK-SKPD4SPP 1SPP2TMemverifikasikesahihanbukti &MenelitikelengkapanSPPRegisterSPPLengkap &SahihMenyiapkanSPMYaTidakMengembalikanke BendaharaPengeluaranSKPDRegisterPenolakan SPPSPMSPP 1SPP 3SPP 21T5RegisterSPM64

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN5SPP 12SPM 1SPMMeneliti &MenandatanganiSPMSPP 121SPM665

PPKD6SPP 1SPD 2SPM 1SPMTMemverifikasikesesuaiananggaran danmenelitikelengkapan SPMRegisterSPMLengkapMenyiapkanSP2DYaSPM 4SPM 3SPM 2SP2D SPM 11SPM5Tidak10Mengembalikan ke PPKSKPDTRegisterPenolakanSPM78RegisterPenerbitanSP2D966

BANK7SP2D1T

FUNGSI AKUNTANSI – SKPKDFUNGSI AKUNTANSI - SKPD910SP2D3SP2D4Mencatat keJurnalMencatat keJurnalJurnalJurnalPosting keBuku BesarPosting keBuku BesarBuku BesarBuku Besar68