Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan - Dinas Kehutanan ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2009TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahandaerah dalam membentuk peraturan daerah mengenaiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang PedomanPengelolaan Kawasan Perkotaan;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.BAB I . . .

- 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaiankegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian dalam upaya pencapaian tujuanpembangunan Kawasan Perkotaan secara efisien danefektif.2. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utamalindung atau budidaya.3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama bukan pertanian, dengan susunanfungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.4. Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaanyang direncanakan untuk dikembangkan menjadiKawasan berfungsi perkotaan.5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasildari suatu proses untuk menentukan struktur ruangdan pola ruang yang meliputi penyusunan danpenetapan rencana tata ruang di Kawasan Perkotaan.7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemenpembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkanuntuk menjamin agar program/kegiatan pembangunandan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakansesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untukmewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.8. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnyadisebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yangdibentuk dengan peraturan daerah untukmengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki duniausaha dan masyarakat dalam pembangunan KawasanPerkotaan.9. Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baruyang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badanyang dibentuk dengan peraturan bupati untukmelakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunanKawasan Perkotaan Baru.10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orangtermasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukumyang bermukim di Kawasan Perkotaan tersebut.11. Menteri . . .

- 3 -11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalamurusan pemerintahan dalam negeri.BAB IIBENTUK KAWASAN PERKOTAANPasal 2Kawasan Perkotaan dapat berbentuk:a. kota sebagai daerah otonom;b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasanlangsung dan memiliki ciri perkotaan.Pasal 3(1) Pembentukan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a ditetapkan dengan undang-undang.(2) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur denganperaturan daerah kabupaten.(3) Pembentukan Kawasan Perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur denganperaturan daerah kabupaten masing-masing.Pasal 4(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari duaatau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsungdalam satu provinsi ditetapkan berdasarkan:a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerahkabupaten;b. persetujuan gubernur; danc. persetujuan Menteri.(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari duaatau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsungantarprovinsi ditetapkan berdasarkan:a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerahkabupaten;b. persetujuan gubernur; danc. persetujuan . . .

- 4 -c. persetujuan Menteri.Pasal 5Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, batas, luas,fungsi, dan pengelolaan Kawasan.Pasal 6Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:a. rencana pembangunan jangka panjang daerahkabupaten;b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;c. hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangankegiatan dan pelayanan perkotaan; dand. batas Kawasan yang menggunakan batas desa atausebutan lain.BAB IIIPENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAANBagian KesatuUmumPasal 7(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonomdikelola oleh pemerintah kota.(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerahkabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atauLembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.(3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari duaatau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelolabersama oleh pemerintah kabupaten terkait dandikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.Bagian Kedua . . .

- 6 -Pasal 10(1) Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantuoleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk olehbupati.(2) Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatanLembaga Pengelola; danb. penyelenggaraan administrasi keuangan LembagaPengelola.(3) Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretarisLembaga Pengelola.(4) Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasionalberada di bawah dan bertanggung jawab kepadapimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratifbertanggung jawab kepada sekretaris daerah melaluiasisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan.(5) Struktur organisasi dan eselonering sekretariat LembagaPengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuanmenteri yang membidangi urusan pendayagunaanaparatur negara.Pasal 11Pendanaan Lembaga Pengelola bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaanlainnya yang sah.Pasal 12(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan danpengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiLembaga Pengelola.(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelolamenyampaikan laporan triwulan dan tahunan ataulaporan lainnya kepada bupati.Pasal 13Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata kerja,dan hak keuangan Lembaga Pengelola diatur denganperaturan bupati.Bagian . . .

- 7 -Bagian KetigaPengelolaan BersamaPasal 14(1) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3) dalam hal penataan ruang dan penyediaanfasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama olehdaerah terkait.(2) Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitaspelayanan umum yang merupakan urusan kewenangandaerah.(3) Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentuyang dikelola bersama oleh daerah terkait harusmempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dansaling menguntungkan.(4) Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugaspokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturanperundangan-undangan.Bagian KeempatPerencanaan Pembangunan Kawasan PerkotaanPasal 15(1) Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaandidasarkan pada kondisi, potensi, karakteristikKawasan, dan keterkaitan dengan Kawasan disekitarnya.(2) Keterkaitan pembangunan Kawasan Perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan:a. keterpaduan pembangunan antar KawasanPerkotaan dengan Kawasan Perkotaan lainnya; danb. optimalisasi peran dan fungsi masing-masingKawasan Perkotaan.Pasal 16Substansi rencana pembangunan Kawasan Perkotaantertuang dalam dokumen:a. rencana pembangunan jangka panjang daerahkabupaten/kota;b. rencana . . .

- 8 -b. rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;c. rencana pembangunan jangka menengah daerahkabupaten/kota; dand. rencana kerja pembangunan daerah kabupaten/kota.Pasal 17(1) Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuatpengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasipantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan.(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Bagian KelimaPelaksanaan Pembangunan Kawasan PerkotaanPasal 18Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuaiurusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahprovinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di KawasanPerkotaan.Bagian KeenamPengendalian Pembangunan Kawasan PerkotaanPasal 19Pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaaandilaksanakan terhadap:a. rencana pembangunan; danb. pelaksanaan rencana pembangunan.Pasal 20Pengendalian terhadap rencana pembangunan dilakukanmelalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dokumenrencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 21 . . .

- 9 -Pasal 21Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunandilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan/ataupenertiban.Pasal 22(1) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakanbagian dari daerah kabupaten dilakukan oleh bupati.(2) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakanbagian dari dua atau lebih kabupaten dilakukan olehgubernur.(3) Pengendalian Kawasan Perkotaan yang merupakanbagian dari dua atau lebih kabupaten antarprovinsidilakukan oleh Menteri.BAB IVKAWASAN PERKOTAAN BARUBagian KesatuPembentukan Kawasan Perkotaan BaruPasal 23(1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadiKawasan Perkotaan Baru.(2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskanuntuk:a. menyediakan ruang permukiman;b. menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri,perdagangan, dan jasa;c. menyediakan ruang bagi pelayanan jasapemerintahan; dan/ataud. menyediakan ruang bagi pembangunan pusatkegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten.Pasal 24Kawasan perdesaan yang direncanakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhikriteria:a. sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjangdaerah kabupaten;b. sesuai . . .

- 10 -b. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;c. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkanuntuk pengembangan fungsi perkotaan;d. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknismaupun yang direncanakan beririgasi teknis; dane. bukan merupakan kawasan lindung.Pasal 25(1) Usulan Lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapatdiajukan oleh pihak swasta dan/atau unsur pemerintahdaerah.(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukankepada bupati.(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapidengan:a. hasil studi kelayakan;b. rencana induk pembangunan perkotaan baru; danc. rencana pembebasan lahan.(4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usullokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru berdasarkankriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.(5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harusmendapat persetujuan gubernur.Bagian KeduaBadan PengelolaPasal 26(1) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Barudilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah,pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelolayang mempunyai tugas meliputi perencanaan danpelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru.(2) Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan denganperaturan bupati.(3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rinciantugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola.Pasal 27 . . .

- 11 -Pasal 27(1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainyapembangunan Kawasan Perkotaan Baru.(2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola PembangunanKawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaanbeserta aset kepada bupati.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola diaturdengan peraturan Menteri.Bagian KetigaPendanaanPasal 28Sumber pendanaan Badan Pengelola Pembangunan KawasanPerkotaan Baru dapat berasal dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahprovinsi/kabupaten;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atauc. sumber pendanaan lainnya yang sah.BAB VKETENTUAN LAIN-LAINPasal 29Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, danpengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah daerahmengikutsertakan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaanMasyarakat.Pasal 30Pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan identifikasiuntuk menetapkan Kawasan Perkotaan di wilayahnyaselambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah PeraturanPemerintah ini diundangkan.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 31Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .

- 12 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 April 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 22 April 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 68Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,Setio Sapto Nugroho

- 13 -PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2009TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAANI. UMUMPengaturan Kawasan Perkotaan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah merupakan cermin pengakuan negara atas artistrategis Kawasan Perkotaan sebagai simpul utama pertumbuhanpembangunan guna perwujudan tujuan pembangunan nasional.Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah telah menetapkan Kawasan Perkotaan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitukota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciriperkotaan, dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsungdan memiliki ciri perkotaan. Mengingat sistem pemerintahan Indonesia yangmembagi seluruh wilayah tanah air Indonesia ke dalam wilayahpemerintahan provinsi, kabupaten/kota, maka dalam penetapan batasKawasan Perkotaan menganut prinsip sebagai berikut:a. tidak ada Kawasan Perkotaan di dalam Kawasan Perkotaan. Prinsip inimemiliki makna bahwa di Kawasan Perkotaan daerah otonom tidakdikenal adanya Kawasan Perkotaan lainnya termasuk pembentukanKawasan Perkotaan Baru.b. tidak ada Kawasan Perkotaan yang berada di perbatasan antara daerahkabupaten dengan perbatasan kota sebagai daerah otonom. KawasanPerkotaan yang seperti itu diasumsikan sebagai Kawasan Perkotaanyang berdiri tunggal di wilayah daerah kabupaten.Pengakuan negara atas keberadaan Kawasan Perkotaan membawakonsekuensi perlunya pengaturan secara khusus model pengelolaanKawasan Perkotaan dipandang dari sudut penyelenggaraan sistempemerintahan daerah. Pengaturan model lain pengelolaan KawasanPerkotaan guna optimalisasi tujuan pembangunan nasional dan daerahyang diemban berbagai sektor dimungkinkan namun hendaknyadiupayakan sejalan dengan model pengelolaan Kawasan Perkotaan yangdiatur di dalam Peraturan Pemerintah ini.Pembentukan . . .

- 14 -Pembentukan Kawasan Perkotaan dan penyelenggaraan pemerintahandaerah di kota sebagai daerah otonom telah diatur dalam Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam undangundangpembentukan kota sebagai daerah otonom. Oleh karena itu titikberat dari Peraturan Pemerintah ini lebih banyak diarahkan padapengaturan Kawasan Perkotaan di luar kota sebagai daerah otonom. Namundemikian, dalam hal-hal tertentu Peraturan Pemerintah ini juga berlakubagi Kawasan Perkotaan yang merupakan kota sebagai daerah otonom.Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan ini adalahsebagai berikut:a. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan secara serasi, selaras, danseimbang antara kawasan perdesaan dengan Kawasan Perkotaan;b. mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapaikehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasanlingkungan, berkeadilan, serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya;c. menyelenggarakan pemerintahan di Kawasan Perkotaan yang mampumemberikan pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien kepadaMasyarakat Kawasan Perkotaan;d. meningkatkan peran pemerintah dan Masyarakat termasuk dunia usahadalam pembangunan Kawasan Perkotaan sebagai usaha bersama sesuaidengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab;e. mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah danMasyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan KawasanPerkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, seimbang,layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang pelestarian nilai-nilaisosial budaya.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud “peraturan daerah kabupaten” adalah peraturandaerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 4Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .

Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.- 15 -Huruf bPersetujuan gubernur yang dimaksud dalam ketentuan iniadalah persetujuan dari gubernur pada provinsi masingmasingyang berbatasan.Huruf cCukup jelas.Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasiperencanaan dan pengendalian pembangunan.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aPendayagunaan sumber daya badan usaha swasta danMasyarakat dilaksanakan melalui pembentukan badanusaha di wilayahnya.Penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usahaswasta dilakukan dalam rangka pengembangan KawasanPerkotaan tanpa menggunakan sumber-sumber dana dariPemerintah atau pemerintah daerah. Kegiatan ini tidakdimaksudkan untuk mencari keuntungan.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf e . . .

Huruf eCukup jelas.Pasal 9Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.- 16 -Ayat (3)Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam ketentuan ini tidaktermasuk pejabat fungsional antara lain peneliti, guru, dosen,widyaiswara, dan perencana.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibatasiuntuk belanja kebutuhan operasional kantor lembaga seperti gaji, alattulis kantor, rapat, dan perjalanan dinas guna mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber pendanaan lainnya yang sahdiperoleh dari badan usaha swasta dan Masyarakat.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penataan kembaliarea terbangun bagian Kawasan Perkotaan yang mengalamidegradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan,dan/atau penyesuaian bagian Kawasan Perkotaan terhadaprencana pembangunan Kawasan Perkotaan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 18 . . .

- 17 -Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Pengendalian dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agarrencana pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalahkemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupanmanusia dan makhluk hidup lainnya.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .

- 18 -Ayat (2)Yang dimaksud dengan “aset” adalah tanah dan bangunan untukprasarana dan sarana lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitasumum yang sesuai dengan rencana tapak (site plan).Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5004