buletin tes

Demi meladeni antusiasme Wajib Pajak mengikuti program pemerintah ini, banyak Kantor Pelayanan Pajak
membuka layanan hingga dinihari, yups hingga dinihari, dan yang membedakan dengan kantor atau instansi
lainnya yang harus membuka layanan hingga larut malam yaitu mereka menerapkan shift masuk atw pulang
kantor, maka pegawai DJP demi mensukseskan program amnesti pajak ini membuka layanan amnesti pajak
hingga antrian tuntas, dengan menambah jam kerja pegawai. Bener-bener sesuai dengan slogan anda puas
kami lemas.
Usai kegilaan di periode pertama Amnesti Pajak, apresiasi langsung dari Presiden Jokowi langsung disambut
pegawai dengan harapan adanya insentif di bulan Oktober, namun harapan tersebut langsung dimentahkan
oleh petinggi lapangan banteng dan tak lama kemudian justru terbit PMK tentang insentif kepada Bea Cukai,
terkait capaian kinerja institusi.
Sebenarnya perbincangan internal DJP mengusik insentif tetangga, bukan melulu mengusik nominal rupiah
yang tidak diperoleh. Lebih dari itu, pertanyaan di benak insan DJP, bahwa apakah pernyataan "Kami Hebat"
baru sekedar pengakuan di internal DJP saja? Apakah di forum eksternal kita pun berani lantang menyatakan
bahwa kita hebat. Bukan untuk sebuah arogansi, namun lebih ke harga diri, bahwa capaian kinerja DJP akan
bias jika hanya diukur dengan persentase realisasi target yang bias, karena semua mahfum, bahwa menyusun
angka proyeksi di APBN hanyalah asumsi, meskipun itu sebuah professional assumption sekalipun. Di lain
pihak, ketika proyeksi APBN meleset, maka angka penerimaan pajak adalah yang paling alot dan terakhir
untuk direvisi pemerintah karena memang merupakan salah satu komponen vital dalam postur APBN kita.
So, ketika Amnesti Pajak dengan begitu banyak kendala di awal pelaksanaannya, dengan begitu banyak
yang pesimis dan pencibir program ini, dan ketika capaian program ini di periode pertama saja sudah jauh
melebihi ekspetasi seorang pakar professonal assumption sekaliber Agus Martowardojo, maka sungguh mengusik
insan DJP, ketika seorang petinggi lapangan banteng, entah berdasarkan instruksi atau opini pribadi
menyatakan bahwa capaian Amnesti Pajak tidak berarti bahwa pegawai DJP mendapatkan insentif.
Begitu menyentak harga diri, at least buat saya pribadi sih.., ketika eksternal Kemenkeu mengapresiasi hingga
Bapak Agus Martowardojo pun harus mengakui bahwa Amnesti Pajak ternyata memiliki imbas positif terhadap
ekonomi makro Indonesia, justru internal Kemenkeu cenderung acuh dengan capaian Amnesti Pajak.
So, mari perlihatkan Kita Hebat terutama dari pihak luar, insentif hanya salah satunya, ke depan begitu berharap
DJP lebih bisa mandiri menentukan target penerimaan yang lebih realistis, pun kalo hal tersebut masih
sekedar utopia, ajukan perubahan klausul Perpres.37/2015 tentang Tukin, sehingga nilai Tukin minimal yang
diperoleh pegawai DJP tidak lebih kecil dari nilai Tukin yang diterima sebelum Perpres No.37 tahun 2015 ini.
Selanjutnya semoga revisi Undang undang KUP yang sudah di depan mata ini, benar-benar membuat slogan
"Kita Hebat" tidak hanya sekedar pengakuan dari kita untuk kita saja, namun menjadi
pengakuan dari pihak luar kepada DJP atau entah berubah nama apa kelak, bahwa,
"Kita memang Hebat ".
17
Buletin dari Barat