VS Jan18

Recommendations

Info

Berita Utama sutas: Dasar Kegiatan Pertanian Pembangunan di sektor pertanian masih dianggap yang terpenting dari keseluruhan awal awal pembangunan ekonomi. Selain karena menyerap banyak tenaga kerja, sektor ini juga berperan dalam memenuhi konsumsi dalam negeri, meningkatkan devisa negara, dan lainlain. “Sektor pertanian adalah sektor primer karena berhubungan langsung dengan alam. Sektor primer ini sangat diharapkan datanya seakurat mungkin karena akan diolah dan dipakai untuk sektor sekunder seperti manufaktur atau industri pengolahan, konstruksi, dan sebagainya. Ibarat kata, sektor primer ini pondasi rumah, harus sebagus mungkin. Jika tidak akan berdampak ke segala sisi rumah pada tahap selanjutnya,” ujar Yomin Tofri, Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Data terkait sektor pertanian cepat berubah karena perkembangan teknologi, perubahan musim, dan harga. Sedangkan penyediaan data pertanian yang berbasis sensus dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, sehingga Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) yang dilaksanakan pada Mei-Juni 2018 menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan update terkini data pertanian. “Output SUTAS dan ST2013 tidak ada perbedaan. SUTAS bertujuan untuk updating data sensus pertanian karena data pertanian dapat berubah dengan cepat seperti rumah tangga yang beralih komoditas,” ungkap Eko Haryono Subagya, Kepala Subdirektorat Statistik Kehutanan. Lebih lanjut Eko menjelaskan ada tujuh kegiatan yang menjadi cakupan pada SUTAS2018 yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian. SUTAS merupakan rekomendasi dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan kali pertama dilaksanakan BPS. Persiapan matang sudah dilakukan dengan Uji Coba SUTAS2018 di akhir Yomin Tofri, Dir. Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2017. Pelaksanaan uji coba ini dilakukan di dua kabupaten di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Yomin mengakui dari hasil uji coba tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pada pelaksanaan SUTAS2018. “Perubahan transisi antar subsektor yang lumayan banyak dan waktu wawancara petugas dengan responden yang sangat berbeda dengan waktu estimasi perlu mendapat perhatian khusus. Ada petugas yang mewawancarai dengan waktu yang sangat lama sehingga menyita waktu responden dan ada petugas yang wawancara dengan cepat sehingga dicurigai petugas tidak menanyakan semua pertanyaan yang ada. Sedangkan estimasi waktu wawancara sekitar 45 menit,” ucap pria berdarah Minang ini. Eko Haryono menambahkan bahwa dari hasil uji coba SUTAS tahun lalu, pengawasan lapangan harus lebih ditingkatkan sehingga diberikan penambahan lembar kerja agar dapat melihat hasil kerja yang telah dilakukan. “Monitoring perlu diperbaiki karena dari uji coba, monitoring dilaksanakan pada saat pencacahan sudah hampir selesai sehingga tidak maksimal.” Tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk SUTAS2018. Dana sebesar Rp342 miliar dipersiapkan khusus untuk pelaksanaan SUTAS tahun ini yang dimulai dari persiapan, pelatihan innas,inda dan petugas lapangan di Maret-April, pelaksanaan lapangan di Mei-Juni, editing coding di Juni- Juli, entry data di provinsi pada Juli-Agustus, verifikasi data hasil pengolahan di Agustus- September, penyusunan publikasi pusat dan provinsi pada Oktober-November 2018, sehingga hasil SUTAS2018 akan dapat dirilis di November tahun ini. SUTAS yang dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia ini membutuhkan petugas cacah sebanyak 18.721 orang yang semuanya adalah mitra statistik dan 6.416 orang sebagai pengawas atau pemeriksa untuk mensurvei sebanyak 55.679 blok sensus. Ada dua jenis kuesioner yaitu Daftar SUTAS2018-L1 untuk pendaftaran bangunan sensus dan identifikasi rumah tangga pertanian. Sedangkan untuk pendataan lengkap rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga usaha pertanian menggunakan Daftar SUTAS2018-L2. Yomin menambahkan bahwa kuesioner yang telah disusun secara terperinci ini tidak hanya mencakup komoditas saja namun juga meliputi penguasaan, kepemilikan tanah serta teknologi pertanian yang dipakai. Pengadaan dokumen dan instrumen lain menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan SUTAS2018 karena BPS belum bisa memprediksi jumlah rumah tangga usaha pertanian di setiap daerah. “Untuk mengantisipasinya, pengadaan dokumen dan instrumen lain disiapkan di BPS provinsi sehingga memudahkan untuk melakukan relokasi jika ada perbedaan jumlah kuesioner dengan jumlah rumah tangga pertanian,” ucap Eko Haryono. Kegiatan SUTAS2018 yang berada di bawah koordinator Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sangat diharapkan akan menjadi benchmarking bagi kegiatan survei lainnya. “Concern BPS dalam SUTAS2018 adalah bagaimana mendapatkan data yang cakupannya lengkap dan berkualitas, sehingga hasil dari SUTAS dapat menjadi dasar untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pertanian,” tutup Yomin. • Gita & Arlan Yulianto 20 V A R I A StatistiK Januari 2018
Pusat Serah Terima kenaikan grade BPS Berita menggembirakan datang di awal tahun bagi kita, pegawai BPS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) baru menaikan grade untuk jabatan eselon III pusat dan fungsional umum (bendahara dan pengelola BMN), serta KSK. Serah terima kenaikan grade ini dilakukan di Gedung 1 Lantai 5, (16/1). Pihak Kemenpan RB dihadiri oleh Salman Sijabat (Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur). Dari BPS sendiri hadir Sekretaris Utama, Adi Lumaksono yang juga didampingi oleh Inspektur Wilayah II, Yani Kurniani. Menurut Salman, kenaikan grade ini fokusnya bukan untuk kepentingan BPS saja tapi untuk Indonesia. “Hasil kenaikan grade ini prosesnya sangat panjang, komunikasi secara intens dan kerja keras dari setiap pihak BPS maupun Kemenpan RB,” ujarnya. Diawali dengan usulan sederhana, sebagai contoh untuk usulan Esselon III (pusat) dengan kenaikan grade dari 11 menjadi 12, namun akhirnya terealisasi dengan kenaikan grade 13. dan untuk esselon III (provinsi) menjadi grade 12. Kenaikan juga diperuntukkan bagi garda terdepan BPS, KSK. Awalnya KSK hanya mencapai grade 7 (Pelaksana), sekarang ini bisa sampai ke grade 8 sesuai kompetensi. Sedangkan untuk bendahara, baik di pusat maupun satker, BPS kenaikan grade menjadi kelas 8. Perlunya penatausahaan anggaran yang akuntabel dan sistematis untuk BPS menjadi pertimbangan utama menaikkan kelas jabatan ini. Menurut Yani Kurniani, “Untuk tindak lanjutnya, ini masa sosialisasi bagi mereka dengan grade 13. Perlu sosialisasi dengan BPS daerah bagaimana kenaikan grade 12 (untuk eselon III, red) dan bagaimana kelanjutan bagi kenaikan grade ke bawah seperti apa ke depannya. Untuk pegawai yang baru promosi, tidak bisa langsung ke grade 13, tetapi harus berjenjang dimulai dari grade 12, sehingga ada pembeda antara eselon III baru dengan yang lama.” • Amiruli D. Listiarso, Inspektorat Wilayah II BPS Berita Duka Cita Pimpinan dan segenap pegawai BPS mengucapkan turut berdukacita atas meninggalnya: 1. Elvisari, Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Bandar Lampung, Lampung 2. Henhen, KSK BPS Kota Cimahi, Jawa Barat 3. La Nurdin, Staf Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Ambon, Maluku 4. Acros Abas, Pensiunan BPS Kota Pangkalpinang, Ayahanda dari Dewi Savitri, Kabid Nerwilis BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung 5. Hj. Yayah Rukanah binti Sukarnawinata, Ibunda dari Noneng Komara Nengsih, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Barat 6. Mijatun, Ibu dari Sunarmi, Kepala BPS Kabupaten Ngada, NTT 7. Ananda ke-2 dari Prihanto Widyan Aribowo, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 8. Muhammad Naufal Zuhri Harahap, Ananda dari M. Iriansyah Harahap, Kasi Statistik Sosial BPS Kota Medan, Sumatera Utara 9. Indra Darma Lubis, Suami dari Lulu Lutfiasari, Kasi Nerwilis BPS Kabupaten Jember, Jawa Timur 10. H. Sadiran bin Somoprawiro, Ayahanda dari Eny Martisasiwi, Kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi BPS dan Tuti Mayawati, Staf Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS 11. Sudjito bin Suko, Ayahanda dari Cahya Wisnu Wardana, Kasi Statistik Produksi BPS Kota Pekalongan dan Ayah Mertua dari Nur Saidah, Staf Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Batang, Jawa Tengah 12. Bukran Bin Tuntut, Ayahanda dari Melindawati, Kasubbag Tata Usaha BPS Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 13. Moehadi, Ayahanda dari Hadi Sulistiyono, Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Blitar, Jawa Timur Semoga amal ibadah almarhum/almarhumah diterima Tuhan Yang Maha Esa V A R I A StatistiK Januari 2018 21
Page 1 and 2: NO.11THXXXVIJANUARI2018ISSN0215-727
Page 3 and 4: daftar isi Agenda besar bps di 2018
Page 5 and 6: Positif akan Memberikan Hasil Posit
Page 7 and 8: Agenda besar bps di 2018 V A R I A
Page 9 and 10: Efliza, saat menjadi narasumber di
Page 11 and 12: Sensus PENDUDUK 2020 Seluruh rumah
Page 13 and 14: Papan monografi desa yang bisa menj
Page 15 and 16: pada Januari 2018 dan akan berakhir
Page 17 and 18: Kepala BPS (kiri) di acara Pengumpu
Page 19: Salah satu perbaikan metodologi unt
Page 23 and 24: d Baksos DWP BPS Provinsi DIY untuk
Page 25 and 26: Profil bps kABUPATEN bangka barat M
Page 27 and 28: Rakor KSK di Aceh Sestama, Adi Luma
Page 29 and 30: Sharing Resolusi yang tercapai dan
Page 31 and 32: V A R I A StatistiK Januari 2018 31
Page 33 and 34: Terdapat juga fasilitas vila di pun
Page 35 and 36: Fotogenik Buat yang sudah pelatihan

VS Jan18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?