Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat 2016_2

http://papuabarat.bps.go.id 

INDEKS DEMOKRASI INDONESI (IDI) PROVINSI PAPUA BARAT, 2016

PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga 

booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi 

Papua Barat Tahun 2016 kembali dapat diterbitkan. 

IDI sebagai alat ukur demokrasi terbukti sensitif 

terhadap dinamika kehidupan demokrasi itu 

sendiri. Indeks Demokrasi Indonesia berfokus pada 

tiga aspek demokrasi: kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga 

demokrasi. Proses pengumpulan data IDI dilakukan melalui review 

surat kabar, review dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan 

wawancara mendalam (WM). 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan, 

serta ucapan terima kasih kepada para enumerator dan tim IDI daerah 

yang telah bekerja keras mengumpulkan data IDI Provinsi Papua Barat 

Tahun 2016 sehingga dapat tersusun dengan baik. Semoga booklet ini 

bermanfaat. 

Kepala Badan Pusat Statistik 

Provinsi Papua Barat 


Endang Retno Sri Subiyandani 

2 2 


PENDAHULUAN 

Hakekat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintahan 

oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi memiliki 

pengertian yang bermacam macam. Secara Etimologis, demokrasi 

berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu demos dan kratos . Demos 

artinya rakyat dan Kratos artinya pemerintahan /kekuasaan. 

Dengan demikian istilah demokrasi dapat diartikan sebagai 

kekuasaan/pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dalam 

pemerintahan yang berkuasa adalah Rakyat. Rakyat selalu 

diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. 

Meski sudah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu negara 

paling demokratis, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam untuk 

meningkatkan ‘kualitas’ demokrasinya. Alat ukur untuk 

menentukan seberapa berhasilkah demokrasi di Indonesia pun 

dibuat. Meski beragam, salah satu alat ukur yang menjadi acuan/ 

referensi keberhasilan demokrasi di Indonesia adalah IDI (Indeks 

demokrasi Indonesia). 


INDEKS DEMOKRASI INDONESI (IDI) PROVINSI PAPUA BARAT, 2016 

3 

3

APAKAH IDI...??? 

INDEKS DEMOKRASI 

INDONESIA (IDI) .... 

adalah sebuah alat ukur 

empiris dan obyektif terhadap 

kondisi demokrasi politik 

provinsi di tanah air. IDI 

merupakan pengukuran yang 

dibangun dengan latar 

belakang perkembangan 

sosial-politik Indonesia. merumuskan konsep 

Kegiatan penyusunan IDI demokrasi maupun metode 

dilaksanakan sejak tahun pengukurannya, IDI 

2009 yang dinahkodai oleh mempertimbangkan 

Kemenkopolhukam, 

kekhasan persoalan 

Bappenas, didukung oleh Indonesia. Secara makro, 

Kementerian Dalam Negeri, kekhasan yang dimaksud 

Badan Pusat Statistik (BPS), 

serta pemerintah provinsi dan 

dalam prosesnya melibatkan 

organisasi masyarakat sipil 

dan akademisi dari seluruh 

Indonesia. Dalam 


yaitu terkait dengan realitas 

demokrasi di Indonesia yang 

tidak bisa dipisahkan dari 

4 4 


dinamika pergeseran relasi antara Negara dan masyarakat 

pada periode pasca-Soeharto (periode reformasi). IDI 

diharapkan menjadi rujukan, baik dalam melakukan kajiankajian 

akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan 

dan program pembangunan politik. Terkait dengan 

formulasi kebijakan dan pembangunan politik, IDI sudah 

seharusnya dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit. 

MENGAPA IDI 

DIPERLUKAN 

…??? 

Era Reformasi di Indonesia 

dimulai pada pertengahan 

1998, tepatnya saat Presiden 

Soeharto mengundurkan diri 

pada 21 Mei 1998 dan 

digantikan wakil presiden BJ 

Habibie. Kondisi setelah 

berakhirnya era pemerintahan 

Soeharto memberikan ruang 

penuh kepada Bangsa Indonesia 

untuk melakukan reformasi 

terhadap penyelenggaraan 

kenegaraan. Demokrasi 

kemudian menjadi satu satunya 

pilihan karena dianggap tidak 



5 

5

ada bentuk pemerintahan 

atau sistem politik lain 

yang lebih tepat untuk 

menggantikan sistem 

politik Orde Baru yang 

otoriter. Proses demokrasi 

yang terjadi di Indonesia 

pasca pemerintahan Soeharto dimulai dengan timbulnya gerakangerakan 

massa dari rakyat secara spontan. Suasana kebebasan ini 

tercipta hingga ke level daerah. Masyarakat kian menyadari hakhaknya 

dan semakin peka terhadap praktek-praktek dan seluruh 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan dianggap 

merugikan rakyat. Bahkan Lebih jauh perkembangan demokrasi 

juga menyentuh lembaga legislatif di tingkat daerah yang 

dicerminkan oleh penguatan kedudukan dan fungsi DPRD. 

Lembaga wakil rakyat kemudian memiliki kedudukan yang sama 

dengan Gubernur/ Bupati/Walikota. Gubernur tidak lagi sebagai 

penguasa tunggal seperti yang disebutkan dalam UU masa Orde 

Baru (UU No 5 tahun 1974). 

Dalam upaya menyikapi perkembangan politik inilah yang 

kemudian mengharuskan pemerintah untuk dapat bersikap lebih 

tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam pemerintah. 

Untuk itu diperlukan data empiris dan obyektif yang dapat 


6 6 


dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan 

strategi yang spesifik dan akurat. IDI lahir sebagai salah satu cara 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan data yang dapat 

memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi demokrasi 

di tanah air. 

APA MANFAAT DARI IDI …??? 

Secara akademis, IDI dapat menunjukkan tingkat 

perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di seluruh 

wilayah Indonesia. IDI memberikan data penting dengan 

tolak ukur jelas bagi keperluan studi mengenai 

perkembangan demokrasi di Indonesia. 

IDI bermanfaat bagi perencanaan pembangunan politik di 

tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu 

menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang 

tidak atau kurang berkembang. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat 

dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasar kajian 

ilmiah untuk memperbaiki kinerja demokrasi di provinsi 

masing-masing. 



7 

7

METODOLOGI IDI …??? 

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, 

yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan 

pengumpulan data IDI terdiri dari 3 tahapan utama yaitu: 

1. Review Berita Koran dan Dokumen Resmi 

Tim IDI Provinsi melakukan review berita 

koran setiap tahun karena berita koran 

dianggap sebagai sumber informasi paling 

realistis untuk mendapatkan data 

kuantitatif berkaitan dengan IDI. Untuk 

review dokumen resmi yang digunakan 

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD, seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan 

Gubernur, serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data 

pemilih dari KPUD. 

2. Focus Group Discussion (FGD) IDI 

Pada tahap kedua data IDI dikumpulkan melalui Focus Group 

Discussion (FGD) IDI. Tahapan ini berfungsi untuk melengkapi 

kekurangan yang berasal dari review koran atau dokumen resmi 


8 8 


serta mengklarifikasi pemberitaan 

yang kurang jelas pada saat review 

berita koran/dokumen resmi. 

Peserta yang terlibat pada saat 

FGD adalah Akademisi, Pemerintah 

Daerah, DPRD, Pimpinan Partai 

Politik, LSM/NGO , Kepolisian, Kejaksaan dll. 

3. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Tahapan wawancara mendalam 

dilakukan setelah FGD IDI. Tahapan ini 

bersifat pelengkap informasi. Pemilihan 

responden untuk dilakukan wawancara 

bersifat purposive. Selama ini 

responden yang menjadi target untuk 

diwawancarai adalah peserta yang hadir pada saat FGD IDI yang 

dinilai cukup berkompeten dan aktif dalam memberikan 

informasi pada saat kegiatan FGD. 



9 

9

PERKEMBANGAN IDI PAPUA BARAT 

Pelaksanaan perhitungan IDI telah dilakukan sejak tahun 2009 

hingga tahun 2016. Dalam kurun waktu 8 (depalan) tahun 

perkembangan IDI Papua Barat sangat fluktuatif. Fluktuasi angka 

IDI Papua Barat adalah cermin dinamika demokrasi di Provinsi 

Papua Barat. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang 

khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya 

kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat 

berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang 

dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. 

Grafik 1. Perkembangan IDI Papua Barat, 2009-2016 


10 10 


Grafik 1 diatas memperlihatkan perkembangan capaian IDI Papua 

Barat sejak tahun 2009. IDI Papua Barat tahun 2009 hingga tahun 

2014 berkisaran antara 60.70 hingga 67.75 poin atau dalam 

kategori demokrasi sedang. 

IDI Papua Barat 2015 merupakan 

sejarah dimana kemerosotan nilai demokrasi Papua Barat 

merosost menjadi 59,97 dan terkategori “kondisi demokrasi 

buruk”. Pada tahun 2016 capaian ini kembali membaik menjadi 

60,35 poin dan terkategori kondisi demokrasi sedang. 

Relevansi pencapaian angka IDI Papua Barat tahun 2016 tidak 

TAHUKAH ANDA….!!!!! 

TINGKAT DEMOKRASI PAPUA 

BARAT TAHUN 2015 ADALAH 

PENCAPAIAN TERBURUK SELAMA 

7 TAHUN TERAKHIR. 

searah dengan capaian nasional, 

karena pada periode yang sama 

(2016) capaian IDI Papua Barat 

meningkat sebesar 0,38 poin, 

Grafik 2. Capaian IDI Papua Barat dan Nasional, 2009-2016 

67.30 63.17 65.48 62.63 63.72 73.04 72.82 


70.09 

63.06 67.75 61.78 65.70 60.70 65.65 59.97 60.35 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Papua Barat 

Nasional 


11 11

tetapi capaian nasional terjadi sebaliknya yaitu turun sebesar 

2,73 poin. 

Angka IDI Papua Barat 2016 merupakan indeks komposit yang 

disusun dari skor tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil (93,67 

poin); aspek hak-hak politik (38,05 poin); dan aspek lembaga 

demokrasi (53,85 poin). Selama delapan tahun pengukuran IDI 

(2009-2016), aspek kebebasan sipil selalu masuk dalam kategori 

baik dengan nilai diatas 90 poin. Tahun 2016 aspek lembaga 

demokrasi memiliki kontribusi utama dalam meningkatkan 

capaian IDI Papua Barat dengan peningkatan sebesar 2,04 poin. 

Grafik 3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Papua Barat, 

2009-2016 

93.14 

99.84 

66.48 64.73 

37.09 

93.58 94.42 92.33 

97.93 

50.03 

44.24 43.99 45.74 

Aspek Kebebasan Sipil 

92.33 93.67 

61.27 60.26 66.93 51.81 53.85 

35.93 39.29 39.48 38.05 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aspek Lembaga Demokrasi 

Aspek Hak-Hak Politik 

12 12 


1. Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil 

Aspek kebebasan sipil terdiri dari 4 variabel dan 10 indikaor. 

Keempat variabel tersebut antara lain : (1) Kebebasan Berkumpul 

dan Berserikat; (2) Kebebasan Berpendapat; (3) Kebebasan 

Berkeyakinan; dan (4) Kebebasan dari Diskriminasi. 

Aspek kebebasan sipil tahun 2016 naik dibandingkan tahun 2015 

sebesar 1,34 poin. Peningkatan aspek ini disebabkan karena nilai 

indeks variable kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari 

diskriminasi yang naik signifikan dari tahun 2015 menjadi 100,00 

di tahun 2016. Namun, pada aspek kebebasan berpendapat 

mengalami penurunan sebesar 2,11 poin menjadi 31,94 di tahun 

Grafik 4. Indeks Variabel Kebebasan Sipil Papua Barat Tahun 

2015 dan 2016 



13 13

2016. Fenomena ini terjadi karena ada peningkatan jumlah 

kejadian pelanggaran terhadap kebebasan pers, dan kebebasan 

berpendapat lainnya yang dinilai dari kacamata demokrasi adalah 

suatu bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat. 

2. Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik 

Aspek hak-hak politik pada tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 1,43 poin menjadi 38,05. Aspek hak-hak politik yang 

dibangun dari variabel hak memilih dan dipilih meningkat dari 

60,99 di tahun 2015 menjadi 61,70 di tahun 2016. Akan tetapi 

untuk indeks variable partisipasi politik dalam pengambilan 

keputusan dan pengawasan turun 3,56 poin menjadi 14,40 di 

tahun 2016. Perbaikan indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih 

terjadi dikarenakan kontribusi keterwakilan perempuan di DPRD 

Provinsi Papua Barat. 


Grafik 5. 

Indeks Variabel Hak-Hak 

Politik Papua Barat Tahun 

2015 dan 2016 

14 14 


3. Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi 

Aspek lembaga demokrasi merupakan salah satu aspek yang 

memiliki kemerosotan indeks cukup tinggi pada tahun 2015. 

Namun, di tahun 2016 nilai indeks aspek lembaga demokrasi 

mengalami peningkatan, walapun masih masuk pada kategori 

buruk yakni dari 51,81 pada tahun 2015 menjadi 53,85 di tahun 

2016. Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar 

sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka untuk aspek 

lembaga demokrasi diterapkan dua indikator baru yakni indikator 

25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan 

bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita 

penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol 

tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya 

penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu 

“Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik 

parpol pada pemilu legislatif”. 

Peningkatan aspek lembaga demokrasi di tahun 2016 dipengaruhi 


oleh dua faktor utama yaitu (1) kinerja DPRD Papua Barat naik 

16,99 poin dari 10,83 tahun 2015 menjadi 27,82 di tahun 2016. 

Peran DPRD sebagai lembaga legislatif mulai optimal dalam 

menjalankan tiga fungsinya, terutama fungsi yudikatif, dimana 

pada tahun 2016 terdapat dua perda atau rekomendasi legislatif 


15 15

ke eksekutif DPRD Papua Barat yang dikeluarkan DPRD Papua 

Barat. Namun, dalam fungsinya sebagai pengawasan masih sangat 

kurang. Hal ini ditunjukan oleh indikator besaran alokasi anggaran 

di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih kurang dari 5 

persen. (2) Peran Birokrasi Pemerintah yang naik sebesar 4,52 

poin dari 44,50 pada tahun 2015 menjadi 49,02 di tahun 2016. 

Kendati demikian, peran birokrasi pemerintahan masih dinilai 

buruk dikarenakan nilai indeks yang kurang dari 60, penyebab 

utamanya adalah belum tersedianya informasi APBD Pemprov 

Papua Barat yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari 12 item 

struktur APBD yang harusnya ada pada website resmi pemerintah 

daerah. 

Grafik 6. Indeks Variabel Lembaga Demokrasi Papua Barat 

Tahun 2015 dan 2016 


16 16 


PENUTUP 

Data IDI merupakan gambaran umum penerapan demokrasi di 

Indonesia. Pemerintah Provinsi dapat merujuk pada data IDI 

untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan di bidang 

politik. Selain itu pihak legislatif dapat mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan dari segi penerapan hukum dan 

pelayanan publik yang demokratis. 

Kemajuan demokrasi Papua Barat dapat berhasil apabila 

diperbaiki kelemahan utama seperti penggerakan fungsi DPRD 

Provinsi untuk lebih intens menjalankan tiga fungsi utamanya. 

Selain itu perlu disosialisasikan pendidikan politik kepada 

masyarakat, agar dalam menyuarakan pendapat dan keluhan 

terhadap pemerintah dapat berjalan teratur dan tidak anarkis. 

Selain itu dari sisi lembaga demokrasi, peran partai politik dalam 

melakukan kegiatan kaderisasi parpol harus ditingkatkan lagi. 

Tingkat demokrasi di Papua Barat harus didukung oleh semua 

pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan untuk 

kedepan, POKJA IDI yang dimotori oleh KESBANGPOL Provinsi 

Papua Barat dapat diaktifkan dan bekerja untuk memperbaiki 

tingkat demokrasi di Papua Barat. 



17 17


18 18 


Lampiran 1 

Capaian Kinerja Demokrasi Papua Barat di Tingkat Nasional 

Tahun 2016 

Nasional : 70,09 



19 19

Lampiran 2 

Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua Barat 

Tahun 2015 dan 2016 


20 20 


Lampiran 3 

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek 

dan Provinsi, 2015-2016 

IDI 2015 IDI 2016 

Provinsi 

IDI 

Aspek 

Kebebasan 

Sipil 

Aspek 

Hak-hak 

Politik 

Aspek 

Lembaga 

Demokrasi 

IDI 

Aspek 

Kebebasan 

Sipil 

Aspek 

Hak-hak 

Politik 

Aspek 

Lembaga 

Demokrasi 

Aceh 67.78 74.81 63.98 64.97 72,48 92,92 63,94 60,33 

Sumatera Utara 69.01 82.02 62.17 63.52 67,37 82,71 62,29 56,13 

Sumatera Barat 67.46 52.99 69.77 82.01 54,41 51,01 54,33 58,82 

Riau 65.83 66.46 66.61 63.80 71,89 71,78 77,98 62,34 

Jambi 70.68 75.89 62.12 77.72 68,89 84,39 65,63 54,58 

Sumatera Selatan 79.81 96.06 78.79 61.00 80,95 91,17 81,94 66,53 

Bengkulu 73.60 78.50 68.45 75.61 74,23 85,14 63,84 77,01 

Lampung 65.95 71.99 63.19 62.74 61,00 60,49 59,32 64,31 

Kep. Bangka Belitung 72.31 81.25 66.95 69.60 83,00 87,65 81,09 80,20 

Kepulauan Riau 70.26 80.16 65.01 66.13 72,84 85,43 71,28 59,48 

DKI Jakarta 85.32 89.64 83.19 83.26 70,85 81,11 67,54 63,19 

Jawa Barat 73.04 79.10 81.89 51.37 66,82 73,37 72,34 49,79 

Jawa Tengah 69.75 79.44 67.28 61.48 66,71 66,06 67,24 66,69 

D.I.Yogyakarta 83.19 90.41 77.98 82.38 85,58 90,00 81,59 86,37 

Jawa Timur 76.90 85.26 67.44 81.39 72,24 73,73 76,49 63,63 

Banten 68.46 74.28 63.72 68.66 71,36 83,47 68,30 60,99 

Bali 79.83 94.42 77.42 65.31 78,95 96,94 69,60 71,18 

Nusa Tenggara Barat 65.08 51.59 61.11 88.36 65,41 65,06 62,08 71,13 

Nusa Tenggara Timur 78.47 93.19 71.69 70.73 82,49 96,25 81,68 66,46 

Kalimantan Barat 76.40 96.81 65.57 67.95 75,28 83,29 75,70 64,54 

Kalimantan Tengah 73.46 85.07 68.31 67.05 74,77 84,98 70,66 68,43 

Kalimantan Selatan 74.76 54.15 85.77 83.17 73,43 61,04 83,58 72,89 

Kalimantan Timur 81.24 93.07 82.74 63.99 73,64 78,25 78,35 60,36 

Kalimantan Utara 80.16 98.10 83.65 52.05 76,98 100,00 66,64 64,48 

Sulawesi Utara 79.40 86.71 77.92 72.53 76,34 96,31 70,42 60,62 


Sulawesi Tengah 76.67 94.60 68.85 66.53 72,20 80,39 67,89 68,76 

Sulawesi Selatan 67.90 69.38 64.25 71.84 68,53 75,54 61,51 70,86 

Sulawesi Tenggara 69.44 91.14 56.95 61.99 71,13 88,07 55,51 74,66 

Gorontalo 76.77 81.35 69.97 81.81 77,48 82,35 75,54 74,42 

Sulawesi Barat 68.25 81.88 61.16 62.37 72,37 82,89 69,02 64,47 

Maluku 65.90 76.04 63.20 57.43 78,20 87,17 76,18 70,13 

Maluku Utara 61.52 73.53 61.00 47.25 73,27 92,27 61,79 67,59 

Papua Barat 59.97 92.33 39.48 51.81 60,35 93,67 38,05 53,85 

Papua 57.55 82.72 41.81 50.87 61,02 92,15 41,13 53,45 

INDONESIA 72.82 80.30 70.63 66.87 70,09 76,45 70,11 62,05 


21 21

Lampiran 4 

Tahapan Perhitungan IDI 


22 22 


Lampiran 5 

Tim Panel Ahli dan Juri AHP Penyusunan IDI 



23 23


24 24 


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat 2016_2

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?