E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 3 JANUARI 2019

More documents

Recommendations

Info

POLITIK KAMIS, 4 3 JANUARI KAMIS, 3 JANUARI 2019 / 26 2019 RABIUL AKHIR 1440 H Radar Cianjur 2 KPU Anggap Wajar Persentase Pemilih Tinggi HENDRA EKA/JAWA POS DUKUNGAN OTOMATIS: Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin (kiri) menerima kunjungan Lily Wahid di rumahnya, Jalan Situbondo, Jakarta, kemarin. Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyampaikan dukungan untuk paslon Jokowi-Ma’ruf. Terima Dukungan dari Lily Wahid JAKARTA – Selama tiga bulan melakukan kampanye di berbagai daerah, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatsumbangandanadarimasyarakat. Jumlahnya sekitar Rp 100 juta. Dana tersebut berasal dari pemberian perorangan maupun kelompok. Data itu disampaikan Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Thomas Djiwandono, di media center Prabowo-Sandi kemarin (31/12). Menurut Tomi, sapaan akrabnya, nilai sumbangan Rp 100 juta itu terbagi dalam sumbangan perorangan, kelompok, serta sumbangan yang belum teridentifikasi sumbernya. Belum ada sepeser pun sumbangan dana kampanye badan usaha atau perusahaan yang masuk ke rekening dana kampanye Prabowo-Sandi. ”Ini kami terima perorangan, bukan melalui proses penggalangan,’’ kata Tomi, didampingi langsung cawapres Sandiaga Uno dan juru bicara Sudirman Said. Dalam laporan sumbangan kampanye yang disampaikan Tomi, ada 14 anggota masyarakat yang menyumbang perorangan, ditambah 8 yang menyumbang kelompok. Di luar itu, masih ada 14 sumbangan senilai Rp 31,3 juta yang belum teridentifikasi. ”Kami masih melakukan iden- LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE DESEMBER LAPORAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DESEMBER Sumbangan perorangan: Rp 46,662 juta Sumbangan Prabowo Subianto: Rp 13,054 miliar Sumbangan Sandiaga Uno: Rp 39,5 miliar Sumbangan Gerindra: Rp 1,389 miliar Sumbangan perorangan: Rp 76,19 juta Sumbangan kelompok: Rp 28,86 juta Pendapatan bunga bank: Rp 938.227 Pertemuan terbatas: Rp 1,184 miliar Pertemuan tatap muka: Rp 8,071 miliar Iklan: Rp 285 juta APK: Rp 6,022 miliar Bahan kampanye: Rp 2,435 miliar Kegiatan lain: Rp 23,209 miliar Operasional lain: Rp 2,986 miliar Pengeluaran modal: Rp 2,427 miliar SUMBANGAN PIHAK LAIN YANG DITERIMA LANGSUNG Sumbangan kelompok: Rp 30,035 juta Belum terverifikasi: Rp 31,365 juta Sumber: Laporan Periodik Dana Kampanye Prabowo-Sandi Desember Video Kampanye Melawan Plastik SEBUAH video yang menggambarkan kawanan penguin hidup di gundukan sampah plastik tersebar di media sosial. Banyak yang mengira kejadian tersebut asli. Padahal, itulah video hasil olah digital karya WWF untuk kampanye melawan sampah plastik. Video tersebut terlihat seperti hasil rekaman seseorang dari atas kapal laut. Kawanan penguin tampak berada di sebuah gundukan. Adegan lain dalam video itu memperlihatkan dari dekat kawanan penguin tersebut. Ternyatamerekasedangberadadiatasgu di atas gundukan sampah plastik. Sebuah channel YouTube GMS Watch and Pray menyebutkan, peristiwa itu terjadi di perairan Pasifik Selatan. ’’Cuplikan mengejutkan dari penguin yang hidup di pulau sampah plastik! Para peneliti merekam gambar-gambar yang mengganggu ini di Pasifik Selatan: puluhan penguin Gentoo telah menetap di sebuah pulau sampah plastik,’’ tulis akun tersebut. Nah, beberapa media yang punya kanal pengecekan fakta membahasnya. Termasuk ABC 10 News. Ternyata video penguin itu hanya fiksi serta dibuat World Wide Fund for Nature (WWF). WWF Jerman menampilkan video tersebut sebagai bentuk kampanye melawan sampah plastik untuk April Mop. Dalam link tulisan itu, www.wwf.de/aktuell/pinguine-aufplastikmuellinsel/aufloesung, dijelaskan bahwa video tersebut merupakan karya montase. Tidak asli. ’’Seluruh penguin yang difilmkan baik-baik saja dan terus hidup bahagia di pulau es mereka. Ini adalah montase gambar. Tapi, kita hidup di dunia tempat bahaya pencemaran plastik seperti itu bisa dengan cepat menjadi nyata,’’ tulis WWF. Kalau saja video itu berada di tangan para peternak fan page di Indonesia, mungkin ceritanya bakal sama. Disebarkan sebagai disinformasi seolah apa yang ada di video tersebut benar. Plus, ditambahi kalimat-kalimat berharap like, share, dan comment dengan modus minta ketik ’’amin’’. (gun/c14/fat) JAKARTA – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin kembali mendapat dukungan. Kali ini, dukungan datang dari Lily Wahid, adik kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid. Dukungan itu disampaikan Lily di rumah Ma’ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Lily, dukungan kepada Jokowi- Ma’ruf tak perlu diragukan lagi. ’’Itu sudah otomatis,’’ katanya. Lily sudah lama bersahabat dengan Ma’ruf. Sebagai teman, tidak mungkin Lily tak mendukung Ma’ruf. Apalagi, mereka sama-sama kader NU. Terkait adanya keluarga pendiri NU yang mendukung Prabowo-Sandi, Lily menjelaskan bahwa perbedaan politik sudah biasa terjadi di keluarganya. Menurut dia, dukungan kepada pasangan nomor urut 02 itu tidak mengakar. ”Warga NU sudah tahu bagaimana memilih pemimpin,’’ ucapnya. Sementara itu, Ma’ruf mengaku sudah cukup lama mengenal Lily dan Gus Dur. Ma’ruf sering bertemu Lily di PB NU. Keduanya kerap berdiskusi Total: Rp 54,050 miliar Total: Rp 46,662 miliar GRAFIS ERIE DINI/JAWA POS HOAX ATAU BUKAN FAKTA Terkait video penganiayaan dengan menggantung anak dalam kondisi terbalik, lokasi kejadian bukan Indonesia, melainkan Filipina. Pelaku sudah tertangkap. dengan diselingi canda dan tawa. ’’NU memang sering gegeran, tapi selalu diselesaikan dengan ger-geran,’’ tuturnya. Dulu, Ma’ruf juga sering ke luar kota bersama Gus Dur. Karena itu, dia tahu be tul bagaimana mantan ketua umum PB NU itu membangun ekonomi umat. Salah satunya, pengembangan ekonomi pesantren melalui koperasi. Ke depan, Ma’ruf juga berupaya mengembangkan koperasi di pesantren. ’’Koperasi sangat bermanfaat bagi pesantren,” ujarnya. (lum/c18/fat) Prabowo-Sandi Terima Rp 100 Juta dari Masyarakat tifikasi agar dananya bisa digunakan. Jika tidak (teridentifikasi), makanya dana dikembalikan ke kas negara,’’ ujar Tomi. Jika ditotal, penerimaan dana kampanye Prabowo-Sandi hingga Desember mencapai Rp 54,05 miliar. Sandi masih menjadi penyumbang dana kampanye terbanyak dengan Rp 39,5 miliar, disusul Prabowo dengan Rp 13,05 miliar. Sementara itu, pengeluaran dana kampanye tercatat sebesar Rp 46,62 miliar, dengan pospengeluaranterbesarkampanye daerah yang masuk pos kegiatan lain sebesar Rp 23,2 miliar. Sandi menambahkan, laporan periodik dana kampanye kubunya memang sengaja disampaikan menjelang pergantian tahun 2018. Sebab, pada 2 Januari, seluruh peserta pemilu wajib melaporkan sumbangan dana kampanyenya ke KPU. ’’Makanya kami push untuk disampaikan saat ini,’’ ucap Sandi. Di sisi lain, Sandi tidak menampik bahwa belum ada satu pun badan usaha yang memberikan sumbangan dana kampanye ke pihaknya. Jika nanti ada, pihaknya akan tetap transparan menyampaikan sumbangan itu ke publik. ”Kalau memang mau berperan, tentu harus mau diekspos. Karena prinsip kami adalah KYC, know your contributors,’’ jelasnya. Terkait dengan dana kampanye dari kantong pribadinya, Sandi memastikan bahwa proses itu juga dilakukan terbuka. Selama ini, Sandi tercatat sudah melepas sejumlah sahamnya di Saratoga, yang nilainya mencapai Rp 157,84 miliar. ”Semua saham yang dilepas sudah dilaporkan ke OJK. Itu bagian dari laporan publik. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dari mana sumber pendanaan saya’,’ ucapnya. (bay/c17/fat) Prinsipnya, DPT adalah data yang dinamis. Kami menerima semua masukan. Jika memang masukan itu benar, pasti akan kami tindak lanjuti.” CHOIRUL ANAM Komisioner KPU Jatim Penganiayaan Anak di Filipina, Bukan Indonesia HOAX yang menyebar dalam bentuk video kadang lebih meyakinkan. Contohnya video penganiayaan anak yang baru saja muncul di media sosial. Awalnya, tidak disebutkan lokasi penganiayaan itu. Akibatnya, banyak yang mengira kejadian tersebut di Indonesia. Kebanyakan pesan yang terkait dengan hal itu disertai sebuah video dan dua foto. Videonya berdurasi 2 menit 41 detik. Namun, ada emoticon marah yang digunakan untuk menutup tampilan bagian tengah. Dalam video, juga terlihat seorang pria yang menyiksa anak laki-laki. Penyiksaan begitu keji. Seperti film G 30 S/PKI, si anak digantung di dekat jendela dengan posisi kepala terbalik. ”#PENGANIAYAAN PDA ANAK INI TP NYATA, seorang ayah tega mengikat anknya sendiri di cendela serta mepulang mukulinya,jika istrinya tdk k rumah mka dia akn mmbunuh anak mereka semoga segera ditangani oleh pihak kepolisian,” bunyi pesan tersebut. Meskipun disebarkan oleh akun-akun yang berbeda, kebanyakan isi narasinya sama. Banyak yang mengira kejadian tersebut di Indonesia. Itu terlihat dari komentar warganet. Faktanya, penganiayaan itu terjadi di Filipina. Sejumlah media Filipina mengangkat kejadian Karena DPT Bersifat Aktif SURABAYA – Hasil analisis DPT Pemilu 2019 oleh Bawaslu Jatim menyebut sejumlah daerah dengan persentase pemilih yang sangat tinggi dari jumlah penduduk. Angka itu tak jauh berbeda dengan perhitungan KPU terhadap DPT pemilu. Namun, KPU memastikan bahwa data pemilih yang telah ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan. Diberitakan sebelumnya, data jumlah pemilih di Kabupaten Sampang dan Tuban dinilai aneh. Di Sampang, persentasenya mencapai 96,09 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan di Tuban 90,03 persen. Persentase jumlah pemilih terhadap jumlah penduduk yang kurang wajar pernah menjadi penyebab Pilkada Sampang 2018 diulang. Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengungkapkan, rata-rata persentase jumlah pemilih dibanding jumlah penduduk berdasar data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) di Jatim sekitar 77 persen. ”Dari segi angka, persentase antara data pemilih dan DAK2 cukup tinggi,” katanya kemarin. Namun, jelas Anam, persentase data pemilih dibanding DAK2 itu tak sepenuhnya bisa menjadi acuan. Itu tak lepas dari perbedaan karakteristik DPT dengan DAK2, terutama dari segi penyusunan. Anam menjelaskan, DPT adalah data aktif. Sebab, penetapannya dilakukan melalui berbagai tahapan. Mulai pengecekan data penduduk, verifikasi, hingga pencocokan dan penelitian (coklit) ke tiap rumah. Sedangkan DAK2 bersifat pasif. Angkanya berbasis penduduk yang sudah tercatat dalam data kependudukan. ”Sehingga, ketika ada penduduk tak aktif mengurus dokumen kependudukan, maka dia tak masuk,” ucapnya. Karena itulah, terang Anam, selama proses penyusunan DPT, ada cukup banyak daerah yang persentase DPT dengan DAK2-nya sangat SEMENTARA itu, Bawaslu menilai persentase tinggi daftar pemilih seperti di Sampang dan Tuban berpotensi menimbulkan kegaduhan. Meskipun demikian, Bawaslu memastikan masih bisa memberikan rekomendasi bila temuan itu memunculkan fakta baru. Yang terpenting, DPT tersebut memang berisi pemilih yang memenuhi syarat. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Bawaslu Jatim tentang temuan di Sampang dan Tuban. Hanya, persoalan tersebut tidak bisa ditangani Bawaslu semata. Unsur KPU dan dispendukcapil setempat juga harus terlibat karena itu berkaitan dengan data kependudukan. ’’Kami akan menggelar pertemuan dengan KPU dan dispendukcapil setempat Januari nanti untuk membahas hal ini’, tutur Afif saat tersebut sebagai berita. Salah satunya koran The Philippine Star dan Philippine Daily Inquirer. Dikutip dari arsip koran The Philippine Star yang terdapat di pressreader pada 28 Desember 2018, peristiwa itu terjadi di Kota Santa Rosa, Provinsi Laguna. Kepala Kepolisian Kota Santa Rosa Superintendent Eugene Orate mengatakan, anak dalam video tersebut berusia 4 tahun. Ayahnya berusia 31 tahun. Anak yang dianiaya itu sudah diselamatkan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Santa Rosa. Orate mengatakan, kasus tersebut dilatarbelakangi persoalan rumah tangga. Si ayah melakukan tindakan keji tersebut untuk mengancam sang istri yang meninggalkan dirinya. tinggi. Terutama di daerah-daerah yang tingkat keaktifan warganya untuk mengurus data kependudukan tidak tinggi. ”Seperti di Sampang, banyak warga yang belum tercatat dalam data kependudukan,” katanya. Meski demikian, Anam memastikan tetap bakal menindaklanjuti hasil analisis Bawaslu. ”Prinsipnya, DPT adalah data yang dinamis. Kami menerima semua masukan. Jika memang masukan itu benar, pasti akan kami tindak lanjuti,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Anam juga membeberkan perihal dugaan adanya 5 juta pemilih di Jatim yang berstatus ganda. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi soal temuan itu. ”Tentu kami berharap data tersebut bisa diserahkan. Sehingga nanti bisa dikroscek bersama,” tuturnya. (ris/c9/fat) Bawaslu Janjikan Pertemuan Tiga Lembaga ditemuidikantorBawaslukemarin(31/12). Yang utama, tentu harus dipastikan data dalam DPT memang orang-orang yang memenuhi syarat. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah meskipun misalnya berselisih sedikit dengan jumlah penduduk. Menurut Afif, persoalan itu harus segera dicarikan titik temu mumpung masih ada di tataran kabupaten dan jaraknya jauh dengan hari pemungutan suara. ’’Ini bisa ramai nanti (bila tidak ada kejelasan),’’ lanjutnya. Pertemuan ketiga pihak menjadi kuncinya. Sejauh ini, Bawaslu baru menerima laporan di dua kabupaten tersebut. Selebihnya, belum ada laporan lagi yang masuk ke Bawaslu dari jajaran daerah. Termasuk dari Papua yang pada pemilihan-pemilihan sebelumnya pernah terjadi tudingan serupa. (byu/c19/fat) ILUSTRASI ERIE DINI/JAWA POS Video itu sengaja direkam dan dikirim kepada rekannya dengan maksud agar diteruskan kepada sang istri. Ibu korban juga dilaporkan sudah dalam perjalanan kembali ke Santa Rosa untuk menjemput anaknya. Orate mengatakan, ayah korban kini menghadapi dakwaan. Sementara itu, koran Philippine Daily Inquirer terbitan 28 Desember 2018 menyebut kejadian itu berlangsung pada 24 Desember lalu. Pelaku selama ini diketahui sebagai sukarelawan penyelamat kota. Elizabeth Dumalag dari Kantor Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjelaskan, video tersebut sengaja dibuat agar istrinya pulang. (gun/c11/fat)
politik KAMIS, 3 JANUARI 2019 5 cawagub PKS Kembali Ajukan Satu Nama Pendamping Anies JAKARTA - PKS menambah nama Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi sebagai calon wagub pengganti Sandiaga Uno. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak mau menanggapi terlalu jauh pengajuan nama Suhaimi. Anies hanya berharap, nama-nama tersebut segera diproses oleh PKS dan Gerindra selaku partai pengusung. “Biar diproses oleh partai, karena dua partai itulah yang mengusung,” kata Anies di Sunter Jaya, Jakarta, Rabu, (2/1). Anies menegaskan, keinginannya agar kedua partai segera menyepakati nama yang diajukan ke DPRD DKI. Sehingga segera ada nama Wagub DKI yang didapatkan. “Kalau sekarang sudah ada tiga nama, segera ada dua nama. Kalau sudah dua nama bisa diproses ke dewan,” ujar Anies. Sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI, Syakir Purnomo mengungkapkan, pihaknya mengajukan satu nama lagi, yaitu Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Padahal sebelumnya, PKS sudah mengajukan dua nama, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. “Nama kader PKS yang diajukan sebagai cawagub, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, Abdurrahman Suhaimi. Setelah fit and proper test, dari tiga nama tersebut di atas, yang nanti akan dimajukan ke DPRD DKI Jakarta hanya dua nama,” terang Syakir. Syakir mengungkapkan, nama-nama cawagub dan tim penyeleksi Wagub DKI dari PKS akan segera dikirimkan. Sehingga proses pengajuan nama Wagub DKI segera bisa ditindaklanjuti. “Insyaallah, surat yang berisi nama kader cawagub dan tim fit and proper test akan dikirimkan ke kantor DPD Gerindra,” tutur Syakir. (jpnn) persiapan SBY Bakal Mentoring Tim Debat Prabowo-Sandi JAKARTA - Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi debat perdana pada 17 Januari 2019 mendatang. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan mentoring kepada seluruh tim debat pasangan calon yang disingkat PAS itu pada (4/1) mendatang. Sudirman Said selaku Direktur Materi Debat dan Kampanye Prabowo-Sandi menyebut, SBY telah mengirimkan undangan resmi kepada timnya untuk hadir mendengarkan mentoring darinya. Ketua Umum Partai Demokrat itu akan memberikan masukan penting kepada tim yang dipimpinnya tersebut. “Pak SBY tanggal 4 Januari mengundang tim debat untuk memberikan masukan-masukan. Karena, biar bagimanapun, beliau sangat berpengalaman berkompetisi dua kali memimpin negara,” kata Sudirman di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1). Selain SBY, Sudirman menyebut, timnya juga bakal mendapatkan mentoring dari kalangan profesor maupun akademisi. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut nama-nama tersebut. “Sejumlah ahli, sejumlah profesor, sejumlah akademisi yang mungkin tidak bisa terbuka, tapi mereka memberikan banyak masukan yang baik kepada calon kami,” tuturnya. Di sisi lain, lanjut dia, mereka pun telah siap mengantisipasi berbagai ‘serangan’ dari kubu rivalnya terkait isu hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, isu HAM merupakan isu yang kerap diulang kembali. “Buat kami Insya Allah tidak ada hal yang sensitif. Karena semua masalah penting dan mengenai HAM itu kan sesuatu yang sudah diulang-ulang. Pak Prabowo tiga kali maju, terdahulu sudah pernah dimunculkan, jadi kami akan serahkan semuanya pada penegak hukum,” pungkasnya. (ce1/aim/jpc) sanksi Bawaslu: Laporan Fiktif Sumbangan Dana Kampanye Bisa Dipidana JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun pasangan capres cawapres untuk melaporkan hasil penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan fakta. Besaran dana sumbangan yang diterima tidak boleh melebihi ketentuan dari UU. “Yang perlu diperhatikan, soal satu tentu besaran sumbangan yang tidak boleh melampaui batasan perseorangan 2,5 (miliar). Kemudian perusahaan atau badan usaha non pemerintah Rp25 miliar,” kata Afif di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (2/1). Afif menjelaskan, besaran sumbangan dana kampanye, baik untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh melampaui Rp 2,5 miliar untuk perseorangan, dan maksimal Rp 25 miliar bagi kalangan kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah. Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 331 ayat (1) dan (2). Sementara aturan soal besaran dana kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Afif menuturkan, pihaknya akan mengecek jumlah sumbangan apakah sesuai dengan nominal yang diserahkan kepada KPU. Diharapkan partai dan timses caprescawapres melaporkan sumbangan sesuai dengan jumlah yang diterima. (bis/jpc) (Koko/JawaPos.com) ILUSTRASI: Prabowo Subianto-Sandiga Uno. PKS Yakin Prabowo-Sandi Menang di Jabar BEKASI TIMUR - Tanda - tanda perpecahan di koalisi partai politik (parpol) pen dukung calon Presiden Prabo wo Subianto-Sandiaga Uno mu lai terlihat. Salah satu buktinya adalah, partai koalisi Prabowo - Sandi di Kota Bekasi lebih terfokus pada kampanye legislatif. Pengamat politik Kota Bekasi, Adi Susila menilai, sikap sejumlah calon anggota legislatif (caleg) parpol koalisi di Kota Bekasi tidak mendukung secara penuh pasangan Prabowo- Sandi. Ini merupakan indikasi nyata bahwa kubu partai pengusung Prabowo – Sandi tidak solid. “Saya kira partai koalisi Prabowo - Sandi lebih fokus di pi leg. Terlihat jelas, tidak ada nya konsolidasi tim dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasa ngan tidak ada gambar foto pas lon presiden. Saya me lihat hanya Gerindra dan PAN saja, itupun tidak mak simal, hanya beberapa APK. Itu jelas mem perlihatkan kubu oposisi (Prabo wo-Sandi) tidak solid dalam pencapresan,” beber Adi. Menurut Adi, rentannya soli ditas partai pendukung Prabo wo-Sandi, akan meng untungkan kubu petahana Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Keengganan caleg dari parpol koalisi berkampanye untuk Prabowo- Sandi jelas merugikan pasangan tersebut. “Jika ada Caleg enggan mengkam panyekan pasangan capres-nya, tentu sebuah blunder,” katanya. Boleh jadi, lanjut Adi, keengganan partai koalisi mengkampanyekan Prabowo - Sandi, juga karena secara politik, mereka tak punya capres dari internal. Apalagi, pasangan capres dan cawapres ini keduanya dari Partai Gerindra. Selain itu, keengganan caleg berkampanye untuk pasangan Prabowo-Sandi, adalah efek dari sistem Pemilu 2019. Sistem ini mengagendakan pemilihan presiden, DPRD, DPR, DPD, secara serentak. Kondisi ini Polisi dan Bawaslu Antisipasi Pelanggaran Pemilu BEKASI TIMUR – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, memprediksi tindak pidana pemilu dan penyebaran berita bohong (hoax) akan meningkat. “Prediksi penyebaran berita bohong hingga pidana pemilu bakal meningkat di Kota Bekasi 2019 ini,” ujar Indarto. Untuk itu, kata dia, kasus berita bohong dan pidana pemilu bakal menjadi perhatian lebih dari pihaknya. “Penyebaran hoax dan pidana pemilu bisa berdampak terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Maka dari itu, hal tersebut menjadi perhatian kami di 2019 ini,” terang Indarto. Dalam mengantisipasi itu, lanjut Indarto, pihaknya akan melakukan sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam berikan pemahaman ke masyarakat agar menjadikan pemilu tahun 2019, aman, tertib, jujur dan sejuk. “Semua sendi-sendi hingga tingkat bawah, seperti RT/ RW kami minta untuk menjaga persatuan. Itu juga jadi resolusi kami (Polrest Metro Bekasi Kota) di 2019, termasuk me ningkatkan peran “Polisi Ma sya rakat atau Polisi RW” yang sudah kami bentuk untuk ting kat kan lagi perannya dalam menjaga Kamtibmas,” bebernya. Sementara, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Siswanto mem prediksi, potensi pelanggaran kam panye memasuki tahun poli tik pada 2019 ini akan meningkat. Sebab, para calon anggota legislatif (caleg) akan meningkatkan intensitas kampanye mereka menjelang Pemilu pada 17 April 2019. “Untuk kampanye terbuka akan dmulai 23 Maret, tentunya di sini potensi pelanggaran akan lebih banyak. Itu rencana pengawasan yang akan kami lakukan awal tahun ini,” ujar Tommy. Adapun pengawasan kampanye yang dilakukan, adalah dengan mengawasi konten kam panye para caleg saat bertemu dengan calon pemilih. Seperti mengawasi adanya kampanye yang berisi politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) atau hal-hal yang melanggar lainnya dalam orasi oleh para calon. “Teman-teman caleg sudah mematuhi peraturan dengan pemberitahuan kampanye kepada polisi, tetapi konten kampanye ini yang perlu kami awasi,” tandas Tommy. (sar) membuat partai politik berpegang pada agenda masing-masing. “Ini salah satu persoalan dalam pemilu serentak,” ulas Adi. Namuin ia menganggap itu merupakan dinamika politik elektoral. Adi menilai wajar jika parpol koalisi mementingkan pemilihan legislatif ketimbang mengkampanyekan Prabowo-Sandi. “Buat parpol, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki capres dan cawapres, marwah parpol dan kemenangan itu ada di pileg. Karena bagaimanapun, hidup dan mati caleg mereka ditentukan lolos ke legislatif atau tidak,” ujar Adi. Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koeswara membantah kabar tersebut. Dirinya membeberkan, jika partai koalisi Prabowo - Sandi di Kota Bekasi solid. “Kami tetap solid, dan sering melakukan pertemuan. Para caleg juga kami intruksikan turut mensosialisasikan Pak Prabowo - Sandi,” terang pria yang akrab disapa Herkos ini. Dia meyakini, Prabowo - Sandi akan memenangkan per tarungan Pilpres 2019 mendatang. “Kami terus berge rak, dan meyakini di Jawa Barat (Jabar), khususnya di Kota Bekasi, Prabowo - Sandi akan meriah suara terbanyak dan menang,” ucapnya optimis. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi, Sodikin. “Semua partai pendukung masih solid. Kami masih komit untuk memenangkan Prabowo - Sandi. Mungkin di daerah lain ada kabar perpecahan, tapi untuk Kota Bekasi kami solid,” tegasnya. (sar) KPU Imbau Peserta Pemilu Segera Pasang APK BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menyebutkan, masih banyak peserta Pemilu 2019, baik partai politik, calon anggota legislative (caleg) maupun pasangan calon presiden-wakil presiden yang belum memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah diberikan. Komisioner KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah APK kepada seluruh peserta Pemilu 2019 pada Desember 2018 lalu. Namun, dia menyayangkan masih banyak peserta Pemilu 2019 belum memasang APK yang pencetakannya dibiayai oleh negara tersebut. “Ada APK yang difasilitasi KPU untuk pencetakannya, namun desain tetap dari peserta Pemilu. Tapi hingga hari ini banyak yang belum memasang. Tentu kami sangat menyesalkan itu,” ujarnya. Ali mengakui, terkait APK yang difasilitasi KPU hanya biaya pencetakan, sedangkan untuk pemasangan dilakukan oleh masing – masing caleg maupun capres – cawapres melalui timnya. Pemasangan APK, kata Ali, diserahkan kepada masing-masing peserta Pemilu. “Kami sudah minta kalau APK yang sudah dipasang agar dilaporkan titiknya ke KPU. Begitu juga dengan APK yang tidak difasilitasi, tetap harus lapor. Hanya saja, hingga saat ini belum ada yang melaporkan,” bebernya. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk memasang APK tersebut sehingga anggaran yang dikeluarkan KPU tidak sia-sia. Ia menjelaskan, setiap partai politik dan tim kampanye capres dan cawapres akan difasilitasi APK masingmasing 10 baliho berukuran maksimal 4x7 meter dan 16 spanduk berukuran 1,5x7 meter. “Ada 16 parpol peserta pemilu dan dua pasangan capres-cawapres. Berarti total ada 170 baliho dan 272 spanduk,” tukasnya. (sar)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id KAMIS, 3
Page 3: JURNALISME WARGA 3 KAMIS, 3 JANUARI
Page 7 and 8: 2015. Mengapa memakai nama divers?
Page 9 and 10: TRANSPORTASI SELALU DEKAT PEMBACA !
Page 11 and 12: SATELIT BEKASI RAYA KAMIS, 3 JANUAR
Page 13 and 14: GELANGGANG RADAR BEKASI kamis, 3 ja
Page 15 and 16: TERUSAN METROPOLIS KAMIS, 3 JANUARI

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 3 JANUARI 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?