E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 12 SEPTEMBER 2019

More documents

Recommendations

Info

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 / 12 MUHARAM 1441 H POLITIK POLITIK 4 KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 JAKARTA – Polisi PPP, RADAR SUMEDANG 5 DISKUSI OTT KPK itu Hanya 10 Persen JAKARTA - Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melulu soal penindakan yakni operasi tangkap tangan (OTT), justru kerjakerja pencegahan antikorupsi lebih dominan ketimbang penindakan. Begitu kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif disela diskusi publik bertajuk “Pelemahan KPK 4.0” di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9). Laode menyesalkan pernyataan dari salah seorang kandidat calon pimpinan KPK (Capim KPK) yang sedang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bahwa kerja KPK seolah hanya melakukan OTT. “Saat fit and proper test salah seorang calon kandidat mengatakan oh pencegahan KPK itu cuma pergi pasangpasang poster, di sisi jalan. Pengen sekali saja ajari, ini kan tahu sebenarnya, hey you guys,” kata Laode. Laode menjelaskan, presentase penindakan yang dilakukan oleh KPK hanya sekitar 10 persen, untuk pencegahan justru hampir mencapai 90 persen. “Kami melakukan pencegahan. Sekali lagi OTT, KPK itu cuma bisanya OTT. Tolong dong media juga tulis, dari semua kasus KPK kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya kita kembangkan kasusnya,” kata Laode. Lebih lanjut, Laode mengakui bahwa pihaknya kurang massif dalam mempublikasi aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK. “Pekerjaan luar biasa sulit tetapi tidak sedahsyat OTT kan pembicaraannya. Padahal itu mungkin akan menyelamatkan banyak uang negara ke depannya,” tegas Laode. “Jadi, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa mengalahkan publik, mungkin salahnya kita informasi ini seperti tidak tersampaikan dengan baik,” imbuhnya. Selain Laode, hadir sejumlah narasumber diantaranya Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Direktur Eksekutif Wahid Institute, Anita Wahid.(rmol) LANGKAH Fahri dan Anis Matta Bakal Dirikan Partai Gelora JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membentuk partai baru. Bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, legislator asal Nusa Tenggara Barat itu membidani Partai Gelombang Rakyat alias Gelora. Menurut Fahri, pembentukan Partai Gelora masih dalam proses. Mantan wakil sekretaris jenderal PKS itu mengisyaratkan deklarasi Partai Gelora akan dilakukan setelah dia tak lagi menjadi anggota DPR. “Mudah-mudahan bulan Oktober akan kami konkretkan di lapangan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Mantan ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) itu menambahkan, pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI). Sebelum membidangi Gelora, Fahri dan Anis menginisiasi GARBI yang sebagian besar anggotanya merupakan mantan kader PKS. Karena itu Fahri menargetkan Gelora bisa ikut menyemarakkan Pilkada Serentak 2020. Alasannya, banyak kader Gelora yang potensial menjadi kepala daerah. “Ya kalau Anda lihat di Kaltim, wakil gubernurnya (Hadi Mulyadi, red) lalu di Jakarta juga kan banyak. Salah satu cagub berpotensi Triwisaksana (kader PKS di DKI, red),” ujarnya. Lebih lanjut Fahri mengatakan, struktur Partai Gelora juga sudah mulai terbentuk di daerah. Hanya saja Fahri mengaku belum terlalu banyak berkecimpung dalam pembentukan struktur partai karena masih sibuk dengan tugasnya sebagai wakil ketua DPR. “Nanti setelah saya betul-betul pensiun, baru saya intensif melihat bagaimana jadwal yang bisa kami terapkan,” pungkasnya.(ant/jpnn) IST KIRI KE KANAN: Enam orang anggota dewan dari Fraksi PKB DPRD Sumedang yakni Herman Habibullah (Sekretaris Fraksi), Didi Suhrowardi (Ketua Fraksi), Dadi Sopandi, Agung Gundara, Didi Kurdi Salkasaputra dan Herman Hermawan Fraksi PKB Siap Bekerja SUMEDANG--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) DPRD Kabupaten Sumedang Didi Suhrowardi, S.Sos menyatakan seluruh anggota fraksinya siap bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Sumedang. “Saya tegaskan bahwa seluruh anggota fraksi PKB setelah pelantikan dan pembentukan alat kelengkapan dewan akan bekerja sebagaimana kami siapkan sewaktu pemilu lalu. Apa yang NET MANGKIR:Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng mangkir dari panggilan KPK, Rabu 911/9) Mekeng Mangkir, KPK Siapkan Rencana Lanjutan Kasus Suap Samin Tan JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/9). Sedianya orang dekat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto itu menjadi saksi kasus suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyeret pengusaha Samin Tan. Saat ini Mekeng sudah masuk dalam daftar cekal di imigrasi berdasar permintaan KPK. Namun, informasi yang beredar menyebut anggota Komisi XI DPR itu sedang melakukan kunjungan kerja di berada di Swiss. Menurut Wakil Ketua KPK Laode JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku sudah menerima dua pucuk surat presiden (surpres) dari Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku surat tersebut diterimanya pada Selasa (10/9) malam. “Tadi malam baru datang dua kami kerjakan sekarang adalah yang kami persiapkan jauh-jauh hari,” kata Didi, Rabu (11/9/2019) di Kantor DPC PKB Sumedang di Jalan Kutamaya No 36 Sumedang. Terlebih saat ini, lanjut Ketua DPC PKB Sumedang ini, jumlah anggota dewan dari PKB terjadi peningkatan signifikan dari dua orang menjadi enam orang. “Dengan komposisi dewan dari PKB yang semakin banyak tentunya juga harus menjadi motivasi dan energi pendorong PKB surpres. Satu tentang revisi UU MD3, dan revisi UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundangundangan),” kata Bamsoet di kediaman Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Ma’ruf Amin, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu (11/9). Mengenai supres revisi UU di parlemen untuk memberikan yang terbaik, terutama fokus kami dalam peningkatan kinerja dewan baik legislasi, kontrol dan budgeting,” tandas Didi. Atas dasar itu, dengan terbentuknya Fraksi PKB di DPRD Sumedang harus dijadikan sebagai wadah bagi kemaslahatan umat. “Nantinya dalam setiap sikap, pandangan dan solusi politik Fraksi PKB ditujukan untuk kemaslahatan umat yang tertuang dalam hasanah fikrah M Syarif, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau keberadaan Mekeng. “Akan kami cek dengan pihak imigrasi,” kata Syarif di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9). KPK sendiri sudah melakukan pencekalan terhadap Mekeng, sejak Selasa (10/9) kemarin. Namun diketahui Mekeng sedang berada di Swiss dalam rangka kunjungan kerja DPR RI. Syarif menambahkan, KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Mekeng. “Nanti akan dijadwalkan kembali untuk pemanggilan,” tuturnya. Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu meyakini Mekeng akan kooperatif dengan penyidikan KPK. “Kan beliau anggota DPR, jadi seharusnya beliau tahu,” ujar Syarif. Lebih lanjut Syarif mengatakan, penyidik KPK bakal meminta keterangan Mekeng terkait Samin Tan yang menjadi tersangka suap untuk politikus Golkar Eni M Saragih. Samin adalah pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi yang membeli PT AKT. “Saya enggak bisa sebutkan satu per satu di sini, tetapi penyidikpenyidik KPK beranggapan bahwa yang bersangkutan mengetahui beberapa hal yang berhubungan kasus itu,” jelas dia. Kasus suap pengurusan terminasi itu merupakan pengembangan dari perkara rasuah PLTU Riau-1 yang menjerat Eni M Saragih saat masih memimpin Komisi VII DPR. KPK menetapkan Samin sebagai tersangka pada medio Februari 2019. KPK menduga Samin menyuap Eni Maulani Saragih. Motif suapnya agar Eni membantu PT AKT dalam pengurusan terminasi kontrak PKP2B di Kementerian ESDM.(tan/ jpnn) Kaidah Fiqhiyah,” sebut Didi. Keberadaan Fraksi PKB juga bisa menjadi juru bicara partai berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini dalam semua persoalan umat dan rakyat. “Bagi umat dan rakyat khusus Sumedang jangan sungkan untuk mengadukan segala permasalahan yang dihadapinya kepada kami,” imbuhnya. Namun sebagai lembaga pemerintahan di DPRD, Fraksi PKB juga sadar betul bahwa semua M Romahurmuziy alias Romi didakwa bersamasama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 325 juta dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu sebagaimana pembacaan dakwaan yang disampaikan Jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (11/9). “Terdakwa bersamasama dengan Menag Lukman Hakim menerima uang senilai Rp 325 juta,” ujarnya. Wawan menyebut bahwa Romi dan Lukman menerima uang itu dari terpidana Haris Hasanuddin. Aliran dana itu disebut berkaitan dengan proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag, urai Wawan, Haris Hasanuddin memiliki catatan bermasalah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sempat meminta Menag Lukman membatalkan pencalonan Haris. roda pembangunan tidak bisa dilakukan sepihak saja. “Untuk itu pula kami akan menjadi sparing partner atau mitra kerja pemerintah daerah yang kritis dan produktif,” tandas Didi lagi. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut Fraksi PKB akan menjadi laboratorium politik bagi sinergi-aksi. “Antara rakyat, partai politik dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan semua permasalahan di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya. (rik) Romi Didakwa Terima Uang Rp 325 Juta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bamsoet mengaku belum memeriksa lebih lanjut. Menurut Bamsoet, hari ini, dirinya belum memeriksa suratsurat yang masuk di kantornya. “Saya belum cek di kantor. Yang untuk revisi UU KPK belum sampai saya belum cek lagi apakah sudah sampai ke DPR,” kata politikus Golkar ini. Meski demikian, kata Bamsoet, usulan revisi UU KPK akan dibahas berkat kerja sama antara parlemen dengan pemerintah. Bamsoet juga menyadari revisi Undang-undang KPK bisa Terdakwa bersama-sama dengan Menag Lukman Hakim menerima uang senilai Rp 325 juta Wawan Yunarwanto Jaksa KPK Kemudian, Romi sempat berkoordinasi dengan Menag Lukman agar tetap mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Permintaan itu pun disanggupi oleh Menag Lukman. “Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang itu diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin,” tuturnya. Atas perbuatannya, Romi didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (rmol) Bamsoet Dapat Dua Surat Penting dari Jokowi terwujud sebelum pelantikan DPR RI, asal Jokowi menyetujuinya. “Undang-undang dibuat dan dikerjakan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan DPR. Mengebut pelan-pelan atau sedang-sedang, itu tergantung pada dua pihak itu,” kata Bamsoet. (tan/jpnn)
POLITIK KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 5 JABATAN Jamil Pimpin Fraksi Langitan CIKARANG PUSAT – Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPD Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bekasi resmi membentuk fraksi langitan di DPRD Kabupaten Bekasi, dan berkasnya sudah diserahkan ke Seketaris Dewan (Sekwan) untuk diparipurnakan. Atas kesepamahan dan kesepakatan kedua partai, Jamil yang merupakan ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, terpilih menjadi ketua fraksi langitan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarullah. ”Memang kami (PAN) sudah membuat surat kesepahaman bersama dengan PBB, dan Jamil terpilih menjadi ketua fraksi nya. Bahkan surat tersebut sudah diserahkan ke Sekwan dan pimpinan dewan,” terangnya, Rabu (11/9). Roy menjelaskan, untuk menentukan ketua fraksi tidak membutuhkan rekomendasi dari DPP partai masing-masing, melainkan kesepahaman dan kesepakatan dari partai yang ada di fraksi tersebut. ”Kalau hanya sekadar ketua fraksi tingkat kabupaten, berbeda dengan pimpinan dewan,” ucap Roy. Lanjutnya, untuk pembentukan fraksi langitan ini sudah dikomunikasikan sejak lama, mengingat kedua partai tidak bisa membentuk fraksi sendiri, karena PAN hanya memeroleh tiga kursi, dan PBB hanya satu kursi. Selain itu, adanya satu kesamaan visi misi di kedua partai ini dalam perjuangan, saat berbicara ke-Bekasi-an, menjadi alasan untuk membentuk satu fraksi. Kesamaan tersebut salah satunya dari segi pembangunan. ”Kami punya visi yang sama, bagaimana meningkatkan pembangunan tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tapi mampu mengelola potensi lain dari luar APBD untuk membangun Kabupaten Bekasi,” tuturnya. Ditambahkan Roy, alasan kedua partai memilih nama langitan untuk fraksi, karena kedua partai ini, PAN dan PBB mempunyai lambang partai yang hampir sama, dimana PAN melambangkan matahari, sementara PBB melambangkan bulan, yang artinya lambang kedua partai sama-sama ada di langit. ”Kami pilih nama langitan, karena lambang kedua partai sama-sama ada di langit. Kalau bicara langkah ke depannya, kami belum sampai ke sana, sebab masih perlu duduk bersama dulu,” tandasnya. (pra) PENGAWASAN Setuju SP3, Lili Tolak Dewan Pengawas KPK JAKARTA – Salah satu Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kalangan advokat, Lili Pintauli Siregar, setuju dilakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selama tujuannya untuk menguatkan lembaga antirasuah itu. ”Saya sampaikan bahwa saya setuju kalau itu untuk penguatan KPK,” ujar Lili dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9). Lili juga mengatakan, dirinya setuju KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Karena menurutnya tidak menutup kemungkinan ada bukti lain dalam satu kasus. ”Saya pikir ini menjawab kegelisahan mereka yang begitu lama jadi tersangka. Karena rekening terblokir, enggak bisa keluar negeri, usaha tidak ber jalan, persoalan di bank jadi macet,” bebernya. Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga menerangkan, ada juga orang-orang yang digantung kasusnya sebagai tersangka. Setelah itu orang tersebut merugi karena rekeningnya di bank diblokir Menurut Lili, kondisi ini pernah terjadi saat seseorang terkena pencekalan. Imbasnya langsung berdampak terhadap investasi seseorang tersebut. ”Misalnya beberapa kasus di LPSK, ketika terjadi blokir, ketika terjadi pencekalan ini berdampak terhadap investasi mereka yang macet di bank, kemudian mangkrak, berdampak kepada perusahaan tidak berjalan, gaji buruh tidak dibayar, padahal status hukum tidak ada kepastian waktu selama setahun dua tahun,” ungkapnya. Bahkan, tambah Lili, saat menjadi komisioner LPSK tersebut, dirinya banyak mendapatkan aduan dari orang-orang yang sudah berstatus tersangka, namun kasusnya masih digantung. ”Keluhan tersebut disampaikan kepada kami. Dengan adanya SP3 ini, saya pikir untuk memberikan kepastian hukum,” tuturnya. Sementara itu, mengenai adanya dewan pengawas di revisi UU KPK tersebut, Lili menegaskan, tidak menyetujuinya. Karena menurutnya, tidak relevan apabila KPK diawasi dengan berbagai perizinan seperti soal penyadapan. ”Kalau ada dewan pengawas, saya tidak setuju. Apalagi ini berhubungan dengan teknis,” jelasnya. Lebih lanjut, Lili menilai, penyadapan tidak perlu diatur oleh dewan pengawas, karena KPK bukanlah lembaga permanen. Sehingga tidak tepat apabila adanya dewan pengawas yang mengatur salah satunya mengenai penyadapan. ”Bagi saya ini bukan lembaga permanen, juga karena sifatnya adhoc. Kecuali ingin dipermanenkan,” tegasnya. (bis/jpc) FOTO BERSAMA: Sejumlah anggota dewan foto bersama usai mengikuti rapat di Kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (11/9). Fraksi Golkar Dorong Peningkatan PAD BEKASI SELATAN – Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggali potensi yang ada di Kota Patriot ini. Anggota Fraksi Partai Golkar Kota Bekasi, Faisal mengakui, bahwa potensi PAD di Kota Bekasi masih banyak yang bisa dimaksimalkan. ”Sebenarnya potensi PAD Kota Bekasi ini masih besar, tapi banyak yang tidak dikelola dengan baik. Misalnya seperti parkir, sampah, hotel dan lainnya. Oleh karena itu, kami akan mendorong eksekutif untuk menaikkan target PAD di 2020,” kata Faisal saat ditemui Radar Bekasi di kantornya, Rabu (11/9). Menurut dia, untuk memaksimalkan PAD dari sektor parkir, dengan cara menambah tenaga juru parkir (jukir). ”Jumlah kendaraan di Kota Bekasi kan terus mengalami peningkatan, dan ini sangat potensial untuk penerimaan PAD. Selain itu, lokasi parkir seperti di stasiun, Alun-alun Kota Bekasi harus ditata dan dikelola dengan baik,” harapnya. Hal senada diungkapkan, Anggota Fraksi Golkar lainnya, Rasnius. Ia menyam paikan, Fraksi Golkar akan terus memaksimalkan dan mendorong Pemkot Bekasi untuk dapat meningkat kan PAD, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ”Kami akan mendorong Pemkot Bekasi untuk terus meningkatkan PAD dari berbagai bidang, terutama dari sektor PBB yang belum tertagih dengan baik, khsusnya dari para pengusaha,” terang Rasnius. Dalam meningkatkan pendapatan dari sektor PBB ini, lanjutnya, bisa dengan cara membuat pembayaran pajak lebih mudah. Misalnya, pembayaran PBB ada di pusat perbelanjaan, pasar, tempat-tempat keramaian, atau secara daring (online). Sementara Anggota Fraksi Golkar, H Marta tidak menampik bahwa saat ini PAD Kota Bekasi masih banyak yang belum tergali secara maksimal. Dia mencontohkan, PAD dari pajak dan retribusi daerah, reklame, pajak restoran, hotel dan lainnya. Dirinya juga menyebutkan salah satu sumber PAD Kota Bekasi, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2019 ini, target BPHTB sebesar Rp440 miliar. ”PHTB adalah satu potensi ekstensifikiasi yang luar biasa dalam peningkatan PAD,” ungkapnya. BPHTB itu, diperoleh dari transaksi jual beli tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), diantaranya melalui notaris. Dalam pelaksanaanya, notaris juga harus berkordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Sedangkan politisi PPP, Sholihin menilai, pencapaian PAD Kota Bekasi belum maksimal. Namun upaya untuk mencapai target sudah dilakukan. Hanya saja butuh perhatian bersama dari masyarakat, sadar untuk membayar pajak dan retribusi. “Bicara tentang pajak dan retribusi itu kembali lagi ke masyarakat. Harus ada kesadaran yang menjadi kewajiban mereka. Toh apa yang mereka bayar ke pemerintah daerah, juga dikembalikan lagi untuk pembangunan,” tuturnya. ShoIihin berharap, masyarakat sadar untuk membayarkan pajaknya seperti PBB yang tertunggak. ”Saya berharap masya rakat itu mendukung (support) Pemkot Bekasi dengan membayarkan pajaknya. Apalagi di Kota Bekasi ini kita tidak punya sumber daya alam, yang ada itu sumber daya manusia,” tandasnya. (dan) PRA/RADAR BEKASI REFLEKSI PEMILU Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi (tiga dari kiri) didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri (tiga dari kanan) dan sejumlah komisioner mengikuti kegiatan Refleksi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi, Selasa (10/9). Dari hasil evaluasi, selama Pemilu 2019 berlangsung, Kabupaten Bekasi terbilang wilayah dengan katagori minim laporan, maupun temuan di lapangan. Tiga Mantan Pimpinan Dewan belum Kembalikan Modin CIKARANG PUSAT – Tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019, hingga kini belum mengembalikan mobil dinas (mobdin) yang dipinjamkan selama menjabat. Hal tersebut dibe narkan oleh Sekretaris De wan (Sekwan) Kabu paten Bekasi, Akhmad Kosasih. ”Memang hingga saat ini ada beberapa mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pimpinan dewan yang lama, yakni Mustakim, Daris, dan Jejen Sayuti. Namun sekarang kami sedang melakukan pelaksanaan proses pengembalian, dan membutuh kan waktu,” ujar Kosasih, Rabu (11/9). Ia menjelaskan, dalam pengembalian mobil dinas tersebut ada jangka waktu, paling lama tiga bulan. Untuk pimpinan dewan sementara, belum mendapatkan fasilitas kendaraan, sifatnya masih pinjam pake saja. ”Insya Allah kendaraan-kendaran dinas, aset pemerintah yang ada di dewan lama akan dikembalikan oleh mereka. Sudah komitmen kok mau meng embalikan semuanya,” tuturnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang baru, Aria Dwi Nugraha berjanji tidak akan meminta pembaruan mengenai fasilitas untuk pimpinan dewan. Dia mengaku untuk saat ini belum mendapatkan fasilitas. ”Kalau sekarang masih pinjam pakai. Kami apa yang dikasi ya diterima. Misalkan ada fasilitas mobil dinas, ya diterima. Namun yang ter pen ting, fasilitas tersebut mampu me ningkatkan kinerja,” imbuhnya. Aria juga mengimbau, agar fasilitas yang diberikan ke pimpinan dewan sebelumnya bisa dikembalikan, dan Sekwan harus meng ingatkannya. ”Kebetulan abang-abang dan saudara kami juga. Yang sudah tidak lagi diposisi pimpinan, dan fasilitas yang dipinjamkan oleh pemerintah daerah, tolong dikembalikan. Sekwan kalau bisa komunikasikan dengan baik,” saran Aria. (pra) BEKASI TIMUR – Dianggap berkinerja buruk, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengkritisi Sekretaris Dewan (Sekwan), Mohammad Ridwan. Bahkan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi yang baru dilantik berharap agar Sekwan diganti. ”Kinerja (Sekwan,red) itu lamban. Kalu bisa diganti saja,” ucap Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholi hin kepada Radar Bekasi, Rabu (11/9). Dirinya menuturkan, lambatnya kinerja sekwan berdasarkan pengalamannya sebagai anggota dewan dari priode lalu. Dimana pola kerjanya kerap tidak sejalan dengan anggota dewan. ”Jangan sampai tidak ada perubahan kinerja,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi, Safril. Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja Mohammad Ridwan selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi yang dinilai tidak punya prestasi. Kata Safril, sudah perlu dilakukan evaluasi kinerja Sekwan. Ia mencontohkan, soal pakaian anggota DPRD. Dimana, yang harusnya selesai pada saat pengambilan sumpah (pelantikan) pada 50 anggota DPRD baru, namun tidak tuntas. ”Kurang pantas anggota DPRD DAN/RADAR BEKASI Baru Dilantik, Anggota DPRD Kritisi Kinerja Sekwan pakai baju yang setengah jadi seperti ini? Baju ini kan sudah sekian minggu rentang waktunya dengan paripurna sumpah janji,” tukasnya. Menurut Safril yang juga merupakan politisi senior di Kota Bekasi ini, terjadinya keterlambatan pakaian seolah ingin merendahkan marwah DPRD. Semestinya, kata dia, Sekwan paham dengan mengawal pengadaan pakaian dinas DPRD yang seharusnya sudah selesai seluruhnya sebelum paripurna sumpah janji. ”Ini kan sudah kurang lebih dua minggu, masih saja pakaian belum juga selesai. Lalu sekarang kami disiap kan Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang baru setengah jadi,” kesal Safril. Lebih lanjut Safril mengungkapkan, buruknya kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi terkait pengadaan pakaian resmi anggota dewan, baru kali pertama terjadi di Kota Bekasi. ”Kinerja Sekwan yang sebelumnya tidak pernah seburuk ini. Dan pada saat paripurna sumpah janji, jas anggota DPRD belum ada. Lalu, paripurna sekarang ini, PSR nya setengah jadi. Dua kali Sekwan mengecewakan anggota DPRD di mana moment tersebut bagi kami sakral. Saya sangat kecewa dengan kinerja Sekwan sekarang, sepertinya dia tidak paham pada tupoksi yang diembannya,” tegas Safril. (dan)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id KAMIS, 1
Page 3: JURNALISME WARGA 3 KAMIS, 12 SEPTEM
Page 7 and 8: TERUSAN KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 7
Page 9 and 10: SELALU DEKAT PEMBACA ! KAMIS, 12 SE
Page 11 and 12: SATELIT BEKASI RAYA kamis, 12 SEPTE
Page 13 and 14: GELANGGANG RADAR BEKASI kamis, 12 S
Page 15 and 16: TERUSAN METROPOLIS JBB ’Geruduk

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 12 SEPTEMBER 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?