E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 SEPTEMBER 2019

TERUSAN METROPOLIS SABTU,
Dishub Tetapkan
Tarif Transpatriot
Sambungan dari Hal 16
DISHUB, PDMP masih melakukan
uji petik dilapangan
untuk memutuskan tarif yang
akan berlaku pada dua koridor
tersebut.
”Ketetapan yang akan diberlakukan
saat ini tim teknis PDMP
divisi Transpatriot masih melakukan
uji petik dilapangan
untuk menetapkan tarif yang
sebenarnya untuk diberlakukan,”
kata Humas PDMP, Iqbal
Daud, Jumat (20/9).
Pemberlakuan tarif kepada
masyarakat untuk bus Transpatriot
dua koridor tersebut
baru akan dilakukan pada pekan
depan. Saat ini PDMP
”Ketetapan yang akan diberlakukan saat
ini tim teknis PDMP divisi Transpatriot
masih melakukan uji petik dilapangan
untuk menetapkan tarif yang sebenarnya
untuk diberlakukan”
masih melakukan skema penarikan
tarif yang akan diberlakukan.
Terpisah, Kabid Angkutan
Dishub Kota Bekasi, Fatikhun
menjelaskan bahwa bus di dua
Iqbal Daud
Humas PDMP
koridor ini non subsidi, untuk
itu diberlakukan tarif atas dan
tarif bawah.
Tarif ini sudah ditetapkan
sejak awal pekan lalu. Pihaknya
menyerahkan sepenuhnya
RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.
untuk penetapan tarif oleh
PDMP selaku pengelola bus
Transpatriot.
”Kalau pelaksanaan kita serahkan
sepenuhnya kepada
PDMP, kita pemerintah hanya
bertugas menetapkan tarif itu
supaya menyesuaikan di masyarakat,”
kata Fatikhun.
Pantauan Radar Bekasi beberapa
bus Transpatriot di dua
koridor tersebut nampak lengang.
Sebelumnya Iqbal menjelaskan
sejumlah kendala
masih dialami di dua rute tersebut
diantaranya adalah lalu
lintas yang cenderung padat
akibat pembangunan di sejumlah
titik di Kota Bekasi.
(sur)
ABAIKAN
KESELAMATAN:
Penumpang
pelajar terpaksa
duduk dipintu
angkot dan berdiri
saat melintas
di Jalan Raya
Perjuangan,
Bekasi Utara,
Jumat (20/9)
karena penuhnya
penumpang.
Kondisi itu dinilai
membahayakan
penumpang dan
pengendara lain.
21 SEPTEMBER 2019
Perda KTR Perlu Mencakup
Rokok Elektrik
BEKASI TIMUR – Peraturan
Daerah (Perda) Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) Kota Bekasi
yang beberapa waktu lalu
disahkan perlu mencakup rokok
elektrik yang dewasa ini
populer ditengah masyarakat.
Perda KTR ini terakhir diketahui
sedang dalam proses
penomoran. Anggota DPRD
Kota Bekasi, Dariyanto mengatakan
bahwa dirinya akan
memastikan kembali draft
Perda KTR tersebut apakah
sudah mencakup rokok elektrik
atau belum.
Didalam draft Perda tersebut,
tertulis bahwa rokok adalah
hasil olahan tembakau terbungkus
termasuk cerutu atau bentuk
lainnya yang dihasilkan
dari tanaman nicotiana tabacum,
nicotiana rustica dan
spesies lainnya atau sintetis ya
yang mengandung nicotin dan
tar dengan atau tanpa bahan
tambahan.
Sementara definisi merokok
dijelaskan merupakan kegiatan
membakar rokok dan atau
menghisap asap rokok.
Dariyanto menambahkan
jika didalam draft yang masih
dalam proses penomoran tersebut
belum mencakup rokok
elektrik maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Perda
KTR.
”Kalau memang belum termasuk
kedalamnya, ini perlu
dilakukan perubahan Perda
tersebut,” katanya, Jumat (20/9).
Ia mengaku saat finalisasi
Perda KTR, pihaknya sudah
membahas untuk memasukkan
15
rokok elektrik kedalam draft
Perda KTR. Hal itu merupakan
pertimbangan setelah melakukan
ekspose bersama dengan
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Bekasi.
Beberapa daerah di Indonesia
sudah mencantumkan
rokok elektrik tersebut didalam
Perda KTR seperti Kota Bogor
seperti yang dilansir oleh beberapa
media massa. Dewasa
ini, Pemerintah Kota Depok
akan memasukkan rokok elektrik
dalam Perda KTR.
”Kemarin saya tanya ke bagian
hukum belum ada penomoran,
seingat saya waktu
terakhir ekspose sama perwakilan
dari dinas kesehatan draft
itu minta dimasukkan itu saat
akan finalisasi,” tambah Dariyanto.
(sur)
Tiga Tahun Keanu
Melawan Leukemia
BEKASI SELATAN – Keanu
Alvaro Yusifa (5) hanya bisa
tergolek lemas. Pasalnya, kedua
kaki buah hati dari pasangan
Eko dan Mutia Yuni Syahara
lemas dan tidak bisa digerakkan.
Selama tiga tahun terakhir,
tepatnya tahun 2015 lalu
Keanu divonis menderita Leukemia
atau kanker darah.
Keadaannya diperparah ketika
Keanu beberapa kali terjatuh
selama masa pengobatan.
Terakhir pada bulan Juli
lalu ia terjatuh hingga kakinya
tidak bisa digerakkan.
”Ya badan sih sehat karena
kemarin dia tuh jatuh, jatuhnya
duduk, terus sudah diperiksa
kebagian syaraf ternyata kakinya
tuh kena, syaraf kakinya
kena jadi lemes. Lemes kaya
gimna ya, ya kaya nge gelantung
kaya gitu,” kata Mutia kepada
Radar Bekasi, Jumat (20/9).
Keanu menjalani rawat jalan
di salah satu Rumah Sakit (RS)
di Jakarta. Setiap pekan, tiga
hingga empat kali ia menjalani
pengobatan.
Keanu kini juga tengah berada
di rumah singgah Yayasan
Kasih Anak Kanker Indonesia.
”Sakitnya Leukemia dari tahun
2015. Kalau dirawat sih
sudah sering, kemarin aja dia
rawat jalan kemo terapi, yang
enam hari paling lama tuh di
RS nginepnya,” ungkap sang
ibu.
Sepekan terakhir, Mutia berinisiatif
untuk menggalang
bantuan pada salah satu web
untuk pengobatan anaknya.
Hasil dari donasi tersebut akan
digunakan untuk membiayai
obat-obatan yang tidak tercover
oleh BPJS. Setidaknya
ia membutuhkan hingga puluhan
juta setiap kali membeli
obat tersebut.
Hal ini dilakukan oleh Mutia
karena ia menyadari selama
masa pengobatan Keanu, jumlah
pengeluaran yang ada tidak
sebanding dengan penerimaan
dari hasil jerih payah
sang suami bekerja sebagai
karyawan swasta.
”Dari awal Keanu sakit pakai
BPJS, kadang kan ada obat yang
kita harus beli diluar, obat
kemonya, itu kita harus beli,”
lanjut Mutia.
Saat ini dalam sepekan setidaknya
empat kali Mutia harus
membawa anaknya kerumah
sakit untuk berobat dihari
Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat.
(sur)
Pendidikan bukan
Prioritas
Beberapa persoalan yang ada
di antaranya mengenai ribuan
ruang kelas rusak, sekolah
tanpa kepala sekolah definitif,
minimnya penyerapan anggaran
dinas hingga masih adanya
siswa yang belajar di lantai
karena minim meubelair.
Menanggapi persoalan tersebut,
Pengamat Pendidikan
Bekasi, Tengku Imam Kobul
Moh Yahya, mengatakan, pelayanan
pendidikan di Kabu paten
Bekasi masih belum menjadi
prioritas Pemkab Bekasi.
“Jadi di beberapa daerah
termasuk Kabupaten Bekasi,
dia pelayanan pendidikannya
tidak dianggap nomor satu,
sehingga kadang-kadang di
lapangan itu ya nggak berjalan
dengan baik,” katanya kepada
Radar Bekasi, Jumat (20/9).
Dia menyatakan, kualitas
pendidikan di sekolah swasta
lebih baik ketimbang sekolah
negeri yang dikelola Pemkab
Bekasi. Seharusnya, dengan
letak geografis yang berdekatan
ibu kota, Kabupaten Bekasi
menerapkan kualitas pendidikan
yang lebih baik.
”Menurut aku kualitas pendidikan
yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Bekasi itu
jelek, jauh dari standar pelayanan
minimal. Kalau menurut
CIKARANG PUSAT – Himpunan
Mahasiswa Indonesia
(HMI) meminta DPRD Kabupaten
Bekasi turun tangan
untuk menyelesaikan persoalan
pendidikan.
Ketua HMI Bekasi, Kamal
Mus tofa, menuturkan, anggota
DPRD memiliki peran yang
besar untuk menciptakan dunia
pendidikan yang baik di
aku solusinya penyegaran kepal
a sekolah, penyegaran pejabat
di dinas pendidikan, yang
mengerti dan bisa dan mau.
Bila perlu penyegaran yang di
daerah-daerah,” ujarnya.
Anggaran yang dialokasikan
Dinas Pendidikan (Disdik)
dan Dinas PUPR Kabupaten
Bekasi untuk dunia pendidikan
melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
2019 mencapai lebih dari
Rp500 miliar.
Namun, penyerapan anggaran
di dua dinas tersebut masih
minim. Keduanya, masuk
dalam kategori tiga dinas dengan
penyerapan anggaran
terendah dari semua Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang
ada di Kabupaten Bekasi.
Penyerapan anggaran di Disdik
Kabupaten Bekasi paling
rendah pada triwulan ketiga
ini. Yakni, baru mencapai 4,43
persen atau sekitar Rp15 miliar
dari total anggaran Rp346
miliar. Sementara penye rapan
anggaran di Dinas PUPR kedua
terendah yakni dari total anggaran
Rp810 miliar baru
terserap Rp56 miliar atau setara
dengan enam persen.
Mengenai minimnya penyerapan
anggaran, Imam menyatakan,
hal itu disebabkan
ka re na terdapat sejumlah pejabat
yang tersangkut masalah
DPRD Harus Turun Tangan
Kabupaten Bekasi. Karena
me reka memiliki fungsi legislasi,
pengawasan, dan
budgeting.
“Kalau membicarakan soal
pendidikan sangat banyak
masalah, jadi kami sangat
berharap fungsi legislatif lebih
maksimal. Sebab kalau bicara
anggaran kan sudah ratusan
miliar, bahkan pernah mendapat
kan penghargaan karena
mengalokasikan APBD untuk
hukum. ”Karena banyak kasus
di Kabupaten Bekasi, mereka
banyak ketakutan dengan
ba hasa proyek itu, sehingga
diulur (berdampak ke penyerapan
anggaran),” ujarnya.
Terkait dengan carut marutnya
persoalan tersebut, dia
me nyarankan agar Pemkab
Bekasi mencontoh sejumlah
daerah yang baik dalam
mengelola pendidikan. Seperti
Tangerang, Kota Bogor dan
Kabupaten Indramayu.
Terpisah, Sekretaris Dinas
Pendidikan, Sri Riyanti menuturkan,
pihaknya terus melaku
kan upaya untuk menyelesaikan
persoalan pendidikan
di Kabupaten Bekasi. ”Soal serapan
dan fasilitas lainnya sedang
diupayakan. Kami perlu waktu
karena keter batasan anggaran
sehingga harus diselesaikan
secara bertahap,” katanya.
Disinggung lemahnya serapan
anggaran. Ia mengklaim
saat ini masih dalam proses.
”Kami akui rendah sebab masih
dalam proses, namun pada
akhir tahun nanti bisa lebih
maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang
SD pada Disdik Kabupaten
Bekasi, Hery Herlangga, mengatakan,
persoalan meubelair
di Kabupaten Bekasi ditargetkan
akan selesai tahun 2020.
Tahun ini pihaknya mengalokasikan
anggaran Rp30
miliar untuk pengadaan meubelair
di 600 dari 715 ruang
kelas tanpa meubelair.
Menurutnya, salah satu penyebab
banyaknya kelas tanpa
meubelair yakni karena Dinas
PUPR tidak menyerap anggaran
pengadaan. “Awalnya (anggaran
meubelair) di Dinas PUPR, jika
membangun tiga lokal dia punya
kewajiban mengadakan
meubelair untuk tiga lokal juga.
Anggaran itu (sejak tahun 2017)
tetap di Dinas PUPR, tapi tidak
terserap,” ujarnya.
”Karena itu (kelas) sudah
kosong (tanpa meubelair),
ma u nggak mau kan disdik
se bagai pengguna akhirnya
menyelamatkan anak-anak.
Walaupun tupoksi awalnya
di PUPR tapi karena demi
anak-anak akhirnya kita yang
mengadakan,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris
Dinas PUPR Kabupaten Bekasi,
Iman Nugraha, belum menjawab
ketika dihubungi untuk
ditanya perihal tidak penyebab
tidak terserapnya anggaran
untuk pengadaan meubelair.
Terpisah, Sekretaris Dareah
Kabupaten Bekasi, Uju, mengatakan,
anggaran yang dialokasikan
untuk dunia pendidikan
dari APBD 2019 telah mencapai
30 persen. ”Hampir 30 persen,”
kata Uju.(neo/and)
pendidikan di atas amanah
undang-undang,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua
DPRD Sementara Kabupaten
Bekasi, Aria Dwi, mengatakan,
persoalan pendidikan tentu
harus jadi program prioritas
Pemkab Bekasi. Karena hal itu
berkaitan dengan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM).
Pihaknya akan menginventarisir
data terkait dengan
persoalan pendidikan di Kabupaten
Bekasi. ”Setelah itu
evaluasi bagaimana kinerja
yang kurang maksimal menjadi
lebih baik lagi,” katanya.
Untuk saat ini, kata dia, pihak nya
meminta semua pihak ber sa bar
karena sedang dilaku kan pemben
tukan Alat Keleng kapan Dewan
(AKD). “Doakan saja akhir
bulan ini selesai, dan masa lah
pendidikan nanti akan men jadi
atensi yang akan dikerjakan melalui
Komisi IV,” katanya. (and)
Jabar Harus Punya
Angkutan Ramah
Lingkungan
yang digadang-gadang bakal
jadi transportasi di lingkungan
perumahan tersebut bersama
Bupati Bekasi Eka Supria
Atmaja.
Menurut dia, kendaraan roda
empat yang mungil tersebut
bisa segera diluncurkan. Karena
kehadiran kendaraan dengan
kapasitas empat orang tersebut
tergolong ramah lingkungan.
“Kendaraan ramah lingkungan
merupakan visi Jawa
Barat. Sekarang juga kan ada
mobil listrik,” katanya.
Kang Emil mengatakan,
seharusnya setiap daerah
memiliki angkutan ramah
lingkungan, seperti mobil
kancil. Karena bisa menghemat
persediaan bahan bakar
minyak (BBM).
“Di Jawa Barat beberapa
daerah sudah ada angkutan
ramah lingkungan. Tujuannya
Empat Kecamatan
Masih Kekeringan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Bekasi, Adeng
Hudaya, menutur kan, empat
kecamatan tersebut antara lain
Babelan, Cibarusah, Serang baru
dan Bojongmangu.
Pihaknya kini masih mela kukan
pengiriman air untuk wilayah
tersebut. Khususnya di desa yang
terdampak ke marau panjang.
Yakni, Desa Sirnajati, Sin dangmulya,
Desa Cibarusah Kota,
Ridomanah dan Ridogalih di
Kecamatan Cibarusah. Kemudian,
Desa Sukasari, Na gacipta,
Nagasari di Keca matan
Serangbaru. Desa Karang Indah,
Karangmulya, Suka bunga di
Kecamatan Bojong mangu serta
untuk menghemat BBM dan
mengurangi polusi udara,”
ujarnya.
Sementara itu, Bupati Eka
Supria Atmaja mengatakan,
pemerintah daerah hingga saat
ini terus berusaha meng embangkan
transportasi ma ssal.
“Kita akan terus kembang kan
transportasi massal untuk
Kabupaten Bekasi,” katanya.
Karena, kata dia, Kabupaten
Bekasi memiliki kawasan
industri terbesar di Asia.
Sehingga transportasi ramah
lingkungan juga akan terus
diperjuangkan.
“Kita ingin mengintegrasikan
dari perumahan ke kawasan
industri. Agar masyarakat lebih
mudah aksesnya,” katanya.
Mobil kancil diusulkan oleh
Koperasi Anggota Organda
(Koanda) Kabupaten Bekasi
untuk menjadi alat transportasi
di lingkungan perumahan.
Saat ini, peluncuran mobil
Desa Muarabakti, dan Bunibakti
di Kecamatan Babelan.
”Saat ini kami masih menggunakan
metode kirim air bersih,
kondisi saat ini me mang panjang
terkait krisis air bersih yang
dialami ma sya rakat, jadi kami
kirim setiap hari,” jelasnya.
Terpisah, Humas PDAM
Tirta Baghasasi, Ahmad Fauzi,
me nuturkan, pihaknya melakukan
penyediaan air bersih
yang dikelola melalui BPBD
Kabupaten Bekasi.
“Kami menyediakan air
bersih untuk jangka pendek,
dan untuk jangka panjang
kami akan salurkan pelayanan
air bersih. untuk Kecamatan
Cibarusah, kami sudah mendata
calon pelanggan. dimana
hingga kini sudah terdata di
tersebut masih menunggu
selesai perizinannya.
Mobil kancil bermerek Bajaj
Qute ini dinilai lebih efektif
ketimbang ojek. Karena
penumpang akan lebih nyaman
dan tidak kehujanan saat
datang musim hujan.
Usulan mobil dengan kapasistas
mesin 220 cc tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 117
Tahun 2017 tentang Angkutan
Tidak Dalam Trayek. Di antaranya
angkutan sewa, angkutan
karyawan dan antar jemput.
Sedangkan transmisinya
menggunakan sequential lima
percepatan seperti halnya
motor bebek. Pengendara
hanya perlu memindahkan
gigi dengan cara mendorong
tuas ke depan.
Mesinnya sendiri memiliki
teknologi closed loop injection
dengan tiga busi dalam satu
silinder.(enr/pojokjabar)
kecamatan tersebut ada 700
calon pelanggan,” katanya.
Sementara itu, sejumlah
masyarakat Desa Sirnajati harus
memanfaatkan aliran Sungai
Cipamingkis untuk men dapatkan
air bersih. Meskipun kondisi
kali tersebut sudah mengalami
kekeringan, namun masyarakat
membuat kubangan air demi
men dapatkan air bersih.
“Sudah lama kami mengalami
krisis air bersih, yah karena kiriman
dari pemerintah tidak terlalu
banyak. Jadi kami manfaatkan
sungai saja dengan membuat
kubangan,” kata Nemin (48).
Dia berharap agar volume
air ke wilayah yang mengalami
krisis air bersih ditambah.
Supaya dapat memenuhi
kebu tuhan warga. (and)