E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 SEPTEMBER 2019

More documents

Recommendations

Info

4 RADAR BANDUNG SABTU, 21 SEPTEMBER 2019 menerima tulisan opini pendidikan maksimal 3.000 karakter. Tulisan dikirim ke email radarbandung@gmail.com. Tulisan disertai identitas diri (KTP) dan nomor telepon. POLITIK POLITISI Tempat Ibadah jadi Pusat Peradaban PURWAKARTA – Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin meminta pengurus Tajug Gede Cilodong membuat beragam inovasi program untuk masyarakat. Tujuannya, agar tempat ibadah bisa dimanfaatkan menjadi pusat membangun sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, gaya arsitektur dan luas lahan dari Tajug Gede Cilodong sangat mampu untuk mengakomodir kegiatan masyarakat. Selain itu, ia berharap masjid ini menjadi pusat budaya. “Ya supaya masyarakat di Purwakarta khususnya, bisa menjadi manusia yang kreatif, religius, dinamis, berjiwa gotong royong, serta santun,” katanya usai melaksanakan shalat jumat. Abah Amin, menyebutkan, membangun bangsa ini tidak mudah. Apalagi, saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Permasalahan teraebut, bisa menjurus pada kehilangan identitas bangsa. Karena itu, semua pihak dari berbagai elemen masyarakat, perlu menjaga komitmen untuk menjaga bangsa dan negara ini. Saat ini, lanjut Abah Amin, kelemahan masyarakat Indonesia ini, yakni sering menyalahkan pihak lain. “Saya berpesan supaya pengurus DKM Tajug Gede Cilodong ini, bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban. Pusat pembangunan SDM. Supaya, generasi penerus nanti tidak menjadi manusia yang lemah dan kehilangan identitasnya,” kata dia. Sementara itu, Ketua DKM Tajug Gede Cilodong, Dedi Mulyadi, mengatakan, Tajug Gede Cilodong ini kedepannya akan jadi fasilitas multi fungsi. Tak hanya, sebagai tempat ibadah. Melainkan, akan jadi pusat studi peradaban. Mengingat, kedepannya akan ada sembilan konten yang dibangun di areal ini. “Sembilan konten ini, seperti Museum Islam Nusantara, perpustakaan digital, Museum Nyi Pohaci yang menyeritakan menganai padi, museum bola, museum wayang yang terinspirasi dari Giri Harja, serta Museum Kasih Sayang yang terinspirasi dari Habibie-Ainun,” ujar Dedi. (jpc) KEBIJAKAN 62 Orang Dites Anggota BPK JAKARTA - Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi XI DPR yang sedianya berlangsung pada Kamis malam (19/9/2019) batal dilaksanakan. Rapat Pleno Komisi XI memutuskan akan menggelar Fit and Profer Test (FPT) terhadap 30 calon yang belum pernah mengikuti FPT di komisi XI. Dengan demikian 62 calon yang mendaftar dipastikan diberikan kesempatan untuk mengikuti FPT. Keputusan ini diambil pimpinan Komisi XI setelah mempertimbangkan keputusan rekomendasi dari DPD. Sebelumnya DPD telah menyerahkan 15 nama calon anggota BPK yang dianggap layak kepada DPR. Sebanyak dua dari 15 nama itu belum ikut tes yang digelar Komisi XI. ”Keputusan voting malam ini batal. Senin dan Selasa depan (23-24/9/2019) kami akan fit and proper test ke sisa 30 calon anggota BPK yang belum dites, baru Rabu voting,” kata anggota Komisi XI dari PDIP Hendrawan Supratikno, Jumat (20/9/2019). Ahmad Najib Qodratullah, anggota Komisi XI dari Fraksi Pan juga membenarkan keputusan Komisi XI, untuk mengundang 30 nama calon anggota BPK yang belom mengikuti FPT. Artinya hal ini sejalan dengan UU BPK dan merespons rekomendasi DPD RI. Seiring dengan itu, Fraksi Partai Golkar melakukan rotasi besar-besaran terhadap anggotanya yang menduduki posisi di Komisi XI. Kabar itu diperkuat melalui surat Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Adies Kadir. Dalam surat bernomor SJ.00.2641/FPG/DPRRI/IX/2019 itu, terungkap sebanyak tujuh anggota Komisi XI dari Partai Golkar diganti.(mdo) JAKARTA - Dengan sisa masa jabatan yang tinggal 10 hari, DPR terus mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang berdampak pada khalayak. Termasuk RUU Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rencananya disahkan pekan depan. Seperti halnya revisi UU KPK, gelombang protes publik juga mengiringi pembahasan RUU KUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengakui, pembahasan RUU KUHP sangat kompleks. Tim telah membahas dua ribu daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut. Diselaraskan dengan pandangan panitia kerja (panja) DPR. Panja yang membahas secara khusus RUU KUHP dibentuk sejak 2015. Dia menegaskan, masyarakat Pasal Kontroversial Terus Dikebut DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM RUANG RAPAT : Kini DPR tengah membahas RUU KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang lama. Namun RUU itu terdapat banyak kontroversi. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pasalnya, Imam menduga kalau penetapan tersangka terhadap dirinya bermuatan politis. “Tidak ada motif politik sama sekali, kalau motif politik di umumin sejak ribut kemerin, tapi ini enggak ada,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (20/9). Laode menghargai sikap mundurnya Imam Nahrawi dari posisi Menpora. KPK pun mengharapkan agar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dapat memenuhi panggilan sebagai tersangka. “Kami sangat menghargai beliau, mudahmudahan dalam pemanggilan berikutnya dia (Imam Nahrawi) datang,” ucap Laode. Terkait dugaan suap yang diterima Imam sebesar Rp 26,5 miliar, lanjut Laode, setelah melakukan penindakan dengan menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersanga, KPK bakal menyelamatkan aset yang ada di Kemenpora. Sehingga dia Indonesia harus bangga. Sebab, kehadiran RUU KUHP akan menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. ”Sekarang kita punya KUHP sendiri hasil karya anakanak bangsa,” ucapnya. Bagaimana dengan keberadaan pasal-pasal karet? Menteri dari PDIP itu mengaku telah menyisir pasal demi pasal. Pasalpasal yang dinilai rentan menimbulkan persoalan dan multitafsir diperbaiki. Bahkan ada yang dibatalkan. Yaitu, pasal 418. Ayat 1: Lakilaki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 memandang sistem di Kemenpora harus diperbaiki. “Aset-aset yang ada di Kemenpora pernah ada pengadaan untuk persiapan pesta olahraga, alatnya itu datang setelah pesta olahraga belalu seperti itu banyak. Banyak sekali yang harus diperbaiki tata kelola di Kemenpora,” tegasnya. Wakil Ketua KPK Laode M (empat) tahun. Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan lakilaki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundangundangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Jika masih ada masyarakat yang tidak puas dengan RUU KUHP, ada kesempatan untuk menempuh upaya hukum melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU KUHP pada rapat paripurna DPR Selasa mendatang (24/9). Meski demikian, regulasi itu tidak serta-merta diberlakukan. Pihaknya akan intensif melakukan sosialisasi selama dua tahun. Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com Sebelumnya, Imam Nahrawi mengharapkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak bersifat politis. Politikus PKB ini mengaku akan menghadapi proses hukum tersebut. “Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis, saya berharap ini bukan sesuatu yang Tim sosialisasi akan dipilih melalui pelatihan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Genovena Alicia meminta pembahasan melibatkan publik. Pasalnya, RUU tersebut masih menyimpan sejumlah poin yang bisa menimbulkan celah untuk mengkriminalisasi orang. ”RUU ini terkesan obral ancaman pidana. Gampang sekali memidanakan orang,” paparnya. ”Makar menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat,” katanya. Menghidupkan delik makar dinilai bertentangan dengan semangat mereformasi KUHP. Padahal, delik makar adalah warisan penjajah. Apalagi, delik tersebut pernah dibatalkan MK pada 2006. Kontroversi lainnya Penetapan Tersangka Tak Politis DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM PERPISAHAN : Imam Nahrawi melakukan penghormatan perpisahan di kantor Kemenpora. Imam resmi menanggalkan jabatannya sebagai Menpora setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. menyangkut tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court). Pasal tersebut dinilai rentan mengkriminalisasi pers atau masyarakat yang mengkritisi proses peradilan. Dia mencontohkan pasal perzinaan. Dalam KUHP lama, istilah perzinaan digunakan untuk perbuatan melawan kesepakatan perkawinan. Artinya, melindungi ikatan perkawinan tersebut. ”Kalau sekarang, semua tanpa ikatan perkawinan juga akan kena. Ini tidak jelas objek perlindungannya apa,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin. Dewan Pers maupun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepakat bahwa MK harus menjadi jalan akhir bila DPR nekat mengesahkan RUU KUHP. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengingatkan, kemerdekaan pers harus terus dirawat dan dijaga. Sebab, pers merupakan pilar demokrasi. ”Segala upaya yang bisa melemahkan pilar itu ya harus kita sampaikan, tidak boleh,” terang dia saat dimintai konfirmasi kemarin. Sedikitnya ada 10 pasal dalam RUU KUHP yang bersinggungan dengan dunia pers. ”Kami sampaikan untuk dibatalkan (didrop, Red),” lanjutnya. Dia mengatakan, RUU KUHP tidak harus dipaksakan disahkan DPR periode sekarang. Masih ada waktu untuk membahasnya lebih lanjut bersama DPR periode berikutnya. Dewan Pers, lanjut Nuh, belum pernah diajak berbicara oleh pembuat UU saat merumuskan pasal-pasal yang menyinggung dunia pers. Maka, bila DPR hendak mengesahkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena itu wewenang dewan. ”Kami bersama kawan-kawan yang lain akan mencoba menchallenge (ke MK) karena prosedurnya memang begitu,” tambah mantan rektor ITS itu. (jpc) bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas luasnya selembar lebarnya,” ujar Imam di kediamannya, Jalan Widya Chandra, pada Rabu (18/9) malam. Namun, Imam enggan merinci apa yang dimaksud bersifat politis dan di luar hukum tersebut. Pasalnya, Imam mengaku baru mendengar dan membaca berita soal dirinya ditetapkan sebagai tersangka. “Saya tidak bisa menduga duga karena saya baru mendengar baru membaca apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK tentang tuduhan itu,” urai Imam. Ia pun meminta kepada komisi antirasuah agar membuktikan bahwa dirinya benar-benar menerima uang sebesar Rp 26,5 miliar. Untuk itu, dirinya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku. “Buktikan saja, jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti,” tukas Imam. KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka suap pemberian dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI). Ia diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jpc) Peluang Airlangga Hartarto Menguat JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan peluang Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar semakin menguat menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar Desember 2019. Terlebih, sebanyak 32 DPD II Partai Golkar di Jawa Tengah sudah menyatakan dukungannya secara bulat kepada Airlangga. Dukungan itu sudah ditegaskan sejak Agustus lalu dan Ailangga diharapkan kembali memimpin partai beringin untuk periode selanjutnya. IST ILUSTRASI : peluang Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Golkar semakin menguat menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar Desember 2019. Sekalipun, kata dia, bila dicermati dinamikanya memang mengerucut pada dua nama yaitu Airlangga Hartanto dan Bambang Soesatyo. “Tetapi kecenderungan hari ini menguat ke Airlangga, yang tampak dari dukungan terbuka para pemilik suara DPD I dan II juga para tokoh senior partai,” kata Ace di Jakarta, belum lama ini. Selain dukungan nyata para pengurus DPD I dan II, dukungan kepada Airlangga juga menguat karena kontribusi nyata Golkar saat Pilpres 2019 kemarin memenangkan Jokowi- Maruf. Selain itu, kata dia, sosok Airlangga sebagai seorang teknokrat dinilai akan banyak membantu kerja-kerja pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Jokowi-Maruf selama lima tahun ke depan. “Golkar dalam hal ini adalah partai yang selalu ada bersama pemerintah mendukung program pembangunan nasional,” kata dia. Sedangkan terkait munculnya dinamika dan polarisasi kekuatan di tubuh Golkar dengan majunya Bambang Soesatyo, Ace menilai itu hal biasa di internal Golkar. Dia menekankan Golkar adalah partai yang demokratis. Sementara, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bunda Mulia, Silvanus Alvin menegaskan, peluang Airlangga memang saat ini lebih besar ketimbang Bambsoet. “Karena bagaimana pun juga petahana yakni Airlangga dipandang oleh kaderkader Golkar. Bila tidak dipandang, maka sudah lama kepemimpinan Airlangga digoyang,” kata dia. Namun disisi lain, posisi Bamsoet juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun menyarankan agar Airlangga merangkul para sesepuh Golkar seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung untuk semakin meneguhkan para pemegang hak pilih di Golkar untuk menjatuhkan dukungan padanya. “Pengaruh sesepuh Golkar besar besar sekali. Karena mereka ini opinion leader. Dan budaya di Indonesia ini menjunjung para senior ini. Kita dengar nasihatnya. Kalau tidak dengar orangtua ada anggapan bisa kualat. Jadi menggaet para sesepuh Golkar itu demi mengunci kemenangan,” kata dia. (ind)
POLITIK SABTU, 21 SEPTEMBER 2019 5 JABATAN Qomariah: Tak Usah Ribut Mengenai Sekjen CIKARANG PUSAT – Setelah melakukan Musyawarah Daerah (Musda) ke X DPD Golkar Kabupaten Bekasi, dan terpilihnya Eka Supria Atmaja sebagai ketua, Golkar kembali harus menentukan siapa yang akan menjabat sebagai sekretaris jendelar (sekjen) dan bendahara partai berlambang pohon beringin tersebut. Bahkan, Muhtada Sobirin, yang sebelumnya menjadi kandidat ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi mengaku, sudah melakukan konsolidasi bersama, dan hasilnya memutuskan dirinya menjadi sekjen. Namun hal tersebut tidak diputuskan saat Musda. Menanggapi hal tersebut, kader DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Siti Qomariah menyampaikan, tugas sekjen berat, dan harus bisa sebagai motor partai, sehingga harus benar orang-orang yang mampu di posisi itu, dan tentunya harus sinergi dengan ketua. “Menurut saya, Muhtada itu layak di posisi sekjen, karena beliau sudah teruji kemampuannya, tinggal bagaimana meyakinkan ketua dan pengurus Golkar lainnya untuk bisa bekerjasama memajukan partai, serta membesarkan partai,” kata wanita yang juga sebagai kandidat calon wakil bupati Bekasi ini, Jumat (20/9). Siti menjelaskan, sebagai orang yang ikut andil dalam membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi, dirinya merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Partai Golkar, terutama mengenai turunnya suara Golkar di Kabupaten Bekasi. “Saya sebagai kader Golkar yang ikut andil dalam membesarkan partai, boleh dong bersuara. Saya merasa prihatin begitu suara Golkar turun,” ucapnya. Siti yang juga mantan Kepala Desa Setia Asih ini, meminta semua kader Golkar di Kabupaten Bekasi kedepan harus bisa membesarkan partai, sehingga dapat menutupi kelemahan yang sekarang terjadi. Selain itu juga lebih solid dan kompak lagi sesama kader. “Para kader Golkar harus solid dan kompak, berbagi tugas agar ada pemerataan di kader Golkar, apalagi harus meributkan jabatan seperti sekjen yang membuat perpecahan di internal partai,” imbuhnya. (pra) KABINET PPP Berdoa Dapat Menteri Lebih dari Satu JAKARTA - Menghitung hari jelang pelantikan Presiden dan Wapres periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberikan kepastian susunan kabinet kepada partai politik pendukung. “Soal kabinet itu ya, belum ada pembicaraan lebih lanjut,” ujar politisi PPP, Arsul Sani di Ruang Fraksi PPP DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9). Arsul menyebutkan, pada waktu yang tepat, semua pimpinan partai politik akan diundang Presiden Jokowi untuk membahas kursi kabinet. Khusus PPP, kata dia, tidak mau banyak berkomentar soal kabinet. Pasalnya, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif kepala negara. “Kalau kami banyak omong atau mendesak, nanti dibilang gitu ya. Semuanya sabar betul karena itu kan hak prerogatif Presiden,” ungkapnya. Begitu juga soal pos kementerian, apa yang diinginkan PPP, kata anggota Komisi III DPR dari partai berlambang Kabah ini hanya berharap dapat lebih dari satu kursi. “PPP, doakan saja lebih dari satu menteri. Kami akan siapkan (orangnya) setelah diberitahu beliau posnya apa,” terang Arsul. (bis/rmol) MUNDUR Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora JAKARTA - Pasca mundurnya Imam Nahrawi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), untuk mengisi kekosongan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menpora. “Tadi Bapak Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora,” kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/9). Keputusan tersebut dilakukan usai Jokowi menerima surat pengunduran diri Imam Nahrawi yang tersangkut kasus korupsi dana hibah KONI. Saat ini, politisi PKB ini sudah berstatus tersangka. Dalam sangkaan KPK, Imam menerima total suap Rp26,5 miliar, dengan rincian Rp14,7 miliar pada 2014- 2018 melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam juga diduga menerima suap dalam rentang 2016-2018 sebesar Rp11,8 miliar. Total suap tersebut diduga sebagai commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, dan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima. (bis/rmol) CIKARANG PUSAT – Pembentukan komisi di DPRD Kabupaten Bekasi akan mengikuti aturan yang ada di PP 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD kabupaten dan kota maupun provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang Tatib periode 2019-2024, Lydia Fransisca. Menurutnya, untuk penentuan komisi dari partai mana, harus mengikuti aturan yang ada. “Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mustakim, pembentukan komisi akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat TAMBUN SELATAN – DPD PKS Kabupaten Bekasi mengadakan lomba foto tentang hari Kemerdekaan RI. Lomba yang dimulai sebelum 17 Agustus 2019, di ikuti ratusan masyarakat yang senang dengan foto-foto. Dalam lomba tersebut ada empat nominasi, yaitu foto bersama keluarga, komunitas, anak kecil, dan like foto terbanyak di medsos. Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, M. Nuh mengatakan, lomba ini dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, dan ingin menghargai orangorang yang suka memoto. Dalam lomba ini, semua nominasi harus bertemakan hari kemerdekaan. ”Lomba ini mengusung tema foto Hari Kemerdekaan RI. Kami ingin menggali kreativitas masyarakat terkait kemerdekaan, dan mencari foto yang ada maknanya. Intinya, kami ingin menghargai orang-orang yang suka memoto,” ujarnya seusai memberikan hadiah kepada para juara di Kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi. Jumat (20/9). Ia menjelaskan, dalam lomba foto ini terbuka untuk umum, dan ada sekitar 100 orang yang ikut. Hanya saja, untuk penyerahan hadiah ada keterlambatan, karena sibuk mengurus keperluan di DPRD Kabupaten Bekasi. seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, bertentangan dengan PP 12 tahun 2018,” beber Lydia, Jumat (19/9). Kalau teman-teman partai lain menyarankan musyawarah musfakat, silahkan saja. “Tapi kalau bicara dengan Gerindra, harus sesuai PP dong. Jadi untuk menentukan komisi, partai harus mengikuti aturan yang ada di PP itu, dimana salah satu poin nya, ketua komisi dipilih oleh anggota yang ada di komisi itu,” ujarnya. Kendati demikian, Lydia menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih menampung semua pendapat dari temanteman partai lain, karena semua orang mempunyai hak untuk berpen dapat. Rencananya, akan dilakukan konsultasi, dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan PP 12 2018. “Masa orang mengeluarkan pendapat langsung saya sanggah. Kan tidak mungkin. Nanti kami konsultasi dulu ke Irjen Otda untuk mencari solusi terbaiknnya seperti apa. Kalau sekarang saya hanya sebatas menampung pendapat dari teman-teman,” tuturnya. Namun sampai saat ini, dia belum bisa memastikan kapan pembentukan komisi diselesaikan. Pasalnya, kata Lydia, masih ada pembahasan lain yang belum diselesaikan. “Kalau juara sudah diumumkan sebelumnya, namun untuk pemberian hadiah baru bisa sekarang. Kedepannya, target kami pesera lomba bisa lebih dari seribu orang, dan hadiahnya semakin besar,” janjinya. Pria yang kini terpilih menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini menuturkan, lomba foto Hari Kemerdekaan ini juga untuk menjawab tudingan segelintir orang, yang mengatakan PKS itu tidak nasionalisme. Padahal, kata Nuh, di kajian-kajian PKS, seperti lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan sebagainya, itu salah satu yang harus dihapal. Sehingga, dalam kesempatan ini, bisa memberi pemahaman, bahwa tudingan itu salah. Pasalnya, banyak IST/RADAR BEKASI PERTEMUAN TERTUTUP Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi (dua dari kiri) bersama calon Ketua DPD Golkar Kabuaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, pengurus DPD Golkar Jabar, Amin Fauzi, Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, dan sejumlah pengurus Golkar lainnya, melakukan pertemuan tertutup sebelum melakukan Musda keX DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Gerindra dan Demokrat Silang Pendapat Pembentukan Komisi “Belum bisa, karena ini juga nanti akan disahkan oleh ketua definitif. Kami juga mau membahas pandangan umum fraksi, pandangan akhir fraksi. Ini sebenarnya sudah berjalan, tapi sepertinya kurang gigih,” bebernya. Selain itu, Lydia juga meminta anggota DPRD yang baru dilantik, bisa menyuarakan spirit dari fraksinya masingmasing. “Kami juga mau anggota DPRD yang baru ini bisa menyuarakan spirit dari fraksinya masing-masing, karena ini marwah nama baik baik partai. Keberadaan fraksi biar jelas, agar samasama bisa mengawal kebijakan yang ada dieksekutif,” terangnya. (pra) PKS Serahkan Hadiah Lomba Foto Hari Kemerdekaan orang yang mulai terpengaruh dengan stigma tersebut. “Kami juga ingin menjawab tudingan itu melalui kegiatan seperti ini. Karena dari sebagian orang yang terpengaruh, merasa belum mendapat jawaban dari PKS. Kami akan mengadakan lomba-lomba setiap ada momentum,” tegasnya. (pra) Pembentukan AKD Tunggu Ketua DPRD Definitif BEKASI TIMUR – Setelah 50 anggota DPRD Kota Bekasi dilantik, pada Senin (26/8) lalu, maka tahapan selanjutnya adalah mengisi posisi yang ada dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Diketahui, pembentukan AKD masih menunggu ketua DPRD definitif. Sejauh ini, ketua DPRD Kota Bekasi terpilih sementara, Choeruman J Putro belum bisa mengambil kebijakan secara penuh. Namun, hak dan kewajiban yang perlu dijalankan ketua sementara hanya mengawal proses pembentukan fraksi. Anggota fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara mengungkapkan, hingga saat ini pimpinan DPRD definitif belum dilantik setelah dilakukan pelantikan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi untuk sementara waktu dipimpin oleh seorang ketua sementara, Choeruman. “Ketua sementara DPRD berasal dari PKS ini memeroleh kursi terbanyak, yaitu 12 kursi,” tuturnya kepada Radar Bekasi, Jumat (20/9). Diketahui, dari 50 anggota DPRD Kota Bekasi, jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai, Fraksi PKS dan PDIP memiliki kursi paling banyak, yakni 12 kursi, disusul oleh fraksi Golkar 8 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 2 kursi, dan terakhir PKB 1 kursi. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono mengakui, ketua DPRD Kota Bekasi sementara diraih oleh partainya, karena raihan suaranya terbanyak. “Iya, ketua DPRD sementara dari kami (PKS) namun belum definitif, dan masih menjadi pimpinan sementara,” ujarnya. Ketua sementara hanya bisa menga wal pembentukan komisi, dan pihaknya berharap agar proses pembentukan AKD juga bisa selesai dalam waktu dekat. “Ketua dewan meski belum definitif, tugas pokok yang mesti dijalankan yakni dalam mengawal pembentukan fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi,” katanya. “Secara fraksi semua sudah tersusun. Kalau melihat scheadule, tanggal 26 September 2019 dipastikan fraksi akan di paripurnakan. Sekarang sedang dikawal di tingkat Jawa Barat. Mudah- mudahan bisa sesuai jadwal” harapnya. Dengan selesainya pelantikan ketua definitif dan bentukan AKD, maka para anggota dewan akan lebih cepat untuk bisa bekerja. Menurutnya, tahapan pembentukan AKD dan pelantikan ketua dewan, akan menentukan kinerja dewan ke depan. (dan)
Page 1 and 2: adar_bekasi radarbekasi.id SABTU, 2
Page 3: JURNALISME WARGA 3 SABTU, 21 SEPTEM
Page 7 and 8: TERUSAN SABTU, 21 SEPTEMBER 2019 7
Page 9 and 10: SELALU DEKAT PEMBACA ! SABTU, 21 SE
Page 11 and 12: SATELIT BEKASI RAYA kamis, 21 SEPTE
Page 13 and 14: GELANGGANG RADAR BEKASI sabtu, 21 S
Page 15 and 16: TERUSAN METROPOLIS SABTU, Dishub Te

E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 21 SEPTEMBER 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?