buletin rasisme

13 BULETIN ORANGE MVP
M. Dian Hikmawan, dosen Ilmu Pemerintahan
FISIP Untirta, menganggap bahwa
rasisme hadir dari rasa chauvinistic terhadap
suatu etnisitas ataupun identitas. Menurut beliau,
masyarakat Indonesia masih multi ekstrem dalam
menghadapi keberagaman, yang mana seharusnya
ada diskursus untuk memahami keberagaman
tersebut. Peran negara dalam hal ini adalah negara
harus melakukan pendekatan-pendekatan yang
berbeda dan tidak bisa disamakan. Pedekatan ini
dapat dilakukan melalui kerangka kebijakan publik
yang asimetris, artinya pemerintah tidak bisa
menyamaratakan kebijakan publik di tiap daerah
karena kebutuhannya yang berbeda. Pemerintah
pula harus ekstra lebih memerhatikan apa kebutuhan
di setiap etnisitas yang bebeda - beda tersebut.
Menanggapi kasus rasisme terhadap
Papua yang terjadi saat ini, Dian Hikmawan
atau yang sering disapa Bung Dian
menyampaikan bahwa ada kesalahan dalam
menghadapi Papua, dimana Papua selalu
dipandang dalam kaca mata represif.
“Ketika ada masalah di Papua pendekatan yang
dilakukan bukan pendekatan deliberatif atau komunikasi
dan lain-lain, melainkan pendekatan
yang lebih militeristik. Negara memandang masalah
di Papua sebagai sesuatu yang harus diselesaikan
melalui aparatur represif yang diturunkan
oleh negara. Akibatnya, permasalahan di Papua
tidak akan pernah selesai jika pendekatan represif
masih dilanggengkan. Sebab, Papua membutuhkan
ruang publik dan demokrasinya sendiri”
Kasus rasisme yang kini terjadi di Papua
merupakan satu dari banyak tuntutan yang
disuarakan. Bahkan ini merupakan akumulatif
dari kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah
terjadi. Dari kacamata lain tidak hanya soal
keadilan, refendum, ruang publik demokrasi dan
lain sebagainya. Namun ada ketidaktepatan dalam
mengeluarkan kebijakan oleh pemerintah.
Ini menjadi poin yang sangat penting, mengingat
kebijakan pemerintah masih berputar
dibidang infrastruktur yang memang untuk saat
ini kurang dibutuhkan oleh masyarakat papua.
Ada skala prioritas yang mestinya pemerintah
kaji ulang melalui kebijakannya. Bidang pendidikan,
pangan, pelayanan publik, kesehatan
dirasa paling vital yang harus didahulukan.
Sebagai seorang akedmisi, Bung Dian
menyebutkan bahwasanya mereka akan fokus
pada bagaimana pemerintah mengelola kasus
ini dalam kacamata HAM. Ia pun menyinggung
langkah pemerintah menggunakan pendekatan
represif yang terbilang belum efektif dijadikan sebuah
solusi. Hal inilah yang juga akan menjadi sorotan
dunia internasional dan para aktivis HAM.
“Saya kira harapan saya diskursus tentang keindonesiaan
atau keragaman Indonesia itu memang
harus lebih banyak dipublikasikan di
media sosial, pemerintah harus bisa menyusun
atau mempunyai diskursus publik tentang Indonesia.
Indonesia itu bukan hanya satu definisi,
artinya saat berbicara tentang Indonesia, dia
berbicara tentang banyak definisi. Nah, harapan
saya adalah diskurus itu dibuka di ruang publik
sehingga masyarakat sadar bahwa ternyata
mereka hidup dalam keberagaman dan tidak
hanya ada satu etnisitas tertentu,” tutup Bung
Dian, sekaligus menyampaikan harapan untuk
Indonesia agar isu rasisme tidak terulang.
Indah/Anwar