Download - Pemerintah Kota Sukabumi

BAB III 

URUSAN DESENTRALISASI 

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 

1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib 

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 

BELANJA LANGSUNG 

BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

URUSAN WAJIB 

1 Pendidikan 171.597.840.719 6.405.847.400 15.666.567.329 12.892.545.919 206.562.801.367 100.84 

Dinas 

Pendidikan 

2 Kesehatan 21.280.247.181 984.614.000 9.294.798.952 3.987.290.494 35.546.950.627 99.68 Dinas Kesehatan 

3 

Pekerjaan 

Umum 

28.383.037.484 8.563.927.460 73.900.972.506 7291.538.841 118.139.476.291 100.61 

4.450.287.603 239.497.000 2.142.244.572 13.732.082.456 20.564.111.631 93.53 

4 Perumahan - 164.215.000 404.909.000 874.320.700 1.443.444.700 88.19 

- 102.195.000 76.565.000 0 178.760.000 97.25 

- 0 31.875.000 0 31.875.000 100.00 

5 Penataan Ruang - 37.854.000 32.628.000 0 70.482.000 6.19 

6 

Perencanaan 

Pembangunan 

RSUD R. 

Syamsuddin, SH 

Dinas Pekerjaan 

Umum 


Umum 

Dinas 

Pengelolaan 

Persampahan, 

Pertamanan 

dan Pemakaman 

Dinas Sosial & 

Tenaga Kerja 

Penanggulangan 

Bencana 


Umum 

3.303.316.327 936.907.500 2.001.034.248 194.402.780 6.435.660.855 97.11 BAPPEDA 

7 Perhubungan 5.701.553.497 185.493.500 1.385.129.282 756.743.100 8.028.919.379 101.65 

8 

Lingkungan 

Hidup 

7.189.129.476 5.461.712.000 4.030.204.752 95.292.500 16.776.338.728 104.86 

620.377.815 160.349.000 754.422.698 895.727.100 2.430.876.613 96.85 

9 Pertanahan - 740.000 2.357.000 0 3.097.000 21.03 

10 

11 

12 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Keluarga 

Berancana dan 

Keluarga 

Sejahtera 

1.274.763.095 878.103.165 795.798.776 72.197.500 3.020.862.536 95.97 

3.255.428.149 182.434.000 567.639.683 76.200.000 4.081.701.832 104.68 

- 171.995.000 93.752.000 780.962.000 1.046.709.000 88.82 

13 Sosial 1.752.714.795 301.031.500 470.810.657 41.580.000 2.566.136.952 100.75 

14 Ketenagakerjaan - 93.809.750 93.825.125 138.264.546 325.899.421 90.58 

Dinas 

Perhubungan 

Dinas 

Pengelolaan 

Persampahan, 

Pertamanan 

dan Pemakaman 

Kantor 

Lingkungan 

hidup 

Sekretariat 

Daerah 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 


Tenaga Kerja 


Bencana 


Tenaga Kerja 


Bencana 

LPPD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2011 55

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

16 

URUSAN WAJIB 

Koperasi dan 

Usaha Kecil 

Menengah 

Penanaman 

Modal 

5.166.936.165 354.893.000 543.118.210 48.000.000 6.112.947.375 105.01 

948.291.558 65.838.000 284.633.550 64.632.000 1.363.395.108 97.11 

- 21.755.000 35.187.000 0 56.942.000 96.51 

17 Kebudayaan - 168.103.000 326.616.000 0 494.719.000 90.25 

18 

19 

20 

Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik dalam 

Negeri 

Otonomi 

Daerah, 

Pemerintahan 

Umum, 

Administrasi 

Keuangan 

Daerah, 

Perangkat 

Daerah, 

Kepegawaian, 

dan Persandian 

1.721.775.793 316.852.000 753.990.597 928.755.000 3.721.373.390 93.41 

965.076.266 614.441.500 285.536.224 37.050.000 1.902.103.990 98.24 

2.483.660.092 1.207.569.400 439.660.633 30.743.000 4.161.633.125 103.78 

- 32.455.000 160.320.000 97.025.800 289.800.800 96.60 

- 325.703.000 355.528.000 0 681.231.000 99.97 

5.479.547.574 - - - 5.479.547.574 95.73 DPRD 

557.992.773 - - - 557.992.773 99.33 

9.545.616.169 2.858.555.000 8.765.978.476 1.008.823.492 22.178.973.137 97.05 

2.719.638.598 120.814.450 11.437.639.451 161.010.000 14.439.102.499 69.91 

Dinas Koperasi, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

Kantor 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu 

Sekretariat 

Daerah 

Dinas Pemuda, 

Olahraga, 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Dinas Pemuda, 

Olahraga, 


Pariwisata 

Kantor Kesatuan 

Bangsa 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 


Tenaga Kerja 


Bencana 

Sekretariat 

Daerah 

KDH dan Wakil 

KDH 

Sekretariat 

Daerah 

Sekretariat 

DPRD 

2.187.618.485 1.716.916.000 266.171.570 47.035.950 4.217.742.005 101.73 Inspektorat 

2.661.693.811 129.975.000 652.010.480 53.945.000 3.497.624.291 104.72 

4.298.727.636 218.028.000 892.083.127 52.600.000 5.461.438.763 105.92 

3.271.491.935 1.961.22.000 811.887.492 0 4.279.501.427 104.64 

3.320.071.979 166.620.000 830.496.494 35.590.000 4.352.778.473 105.86 

2.770.288.322 222.221.000 663.669.230 10.511.000 3.666.689.552 103.95 

3.329.929.440 173.925.000 899.983.379 3.700.000 4.407.537.819 102.59 

2.572.722.068 147.777.000 696.301.329 0 3.416.800.397 107.81 

Kecamatan : 

a) Kecamatan 

Gunung Puyuh 

b) Kecamatan 

Cikole 

c) Kecamatan 

Citamiang 

d) Kecamatan 

Warudoyong 

e) Kecamatan 

Baros 

f) Kecamatan 

Lembur Situ 

g) Kecamatan 

Cibeureum 


No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG DAN 

JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

22 

URUSAN WAJIB 

Ketahanan 

Pangan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

13.462.112.185 1.845.172.600 7.240.810.742 1.838.632.000 24.386.727.527 107.35 

2.123.012.038 2.269.019.675 2.166.187.275 14.8447.000 6.706.665.988 90.11 

7.941.57.378 0 100.692.000 0 894.849.378 93.77 

4.201.713.332 103.596.000 658.185.839 19.960.000 4.983.455.171 65.48 

- 173.220.000 38.655.000 0 211.875.000 94.50 

- 1.705.93.000 156.660.000 0 327.253.000 97.69 

23 Kearsipan 1.240.251.472 23.678.500 25.988.000 15.300.000 1.305.217.972 108.79 

24 

Komunikasi dan 

Informatika 

- 355.764.500 1.409.161.321 97715700 1.862.641.521 99.28 

25 Perpustakaan 642.023.407 94.612.500 26.4655.611 198.706.900 1.199.998.418 87.90 

Dinas 

Pendapatan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Badan 

Kepegawaian 

dan Diklat 

Sekretariat 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Dinas Pertanian 

dan 

Ketahanan 

Pangan 

Sekretariat 

Daerah 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

KB 

Kantor 

Pengolahan 

Data Elektronik, 

Arsip dan 

Humas 

Kantor 

Pengolahan 

Data Elektronik, 

Arsip dan 

Humas 

Kantor 

Perpustakaan 

Umum Daerah 

Jumlah : 325.27.30.44.617 38.964.945.400 152.907.341.610 46.727.330.778 563.872.662.405 98.72 

2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan 

No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG 

DAN JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

URUSAN PILIHAN 

1 Pertanian - 299.344.000.00 530.906.300.00 387.565.000.00 1.217.815.300.00 53.82% 

2 Kehutanan - 23.745.000.00 125.465.000.00 0.00 149.210.000.00 99.47% 

3 Pariwisata - 94.102.000.00 164.848.000.00 0.00 258.950.000.00 97.90% 

4 

Kelautan dan 

Perikanan 

- 18.455.000.00 127.735.000.00 1.385.244.150.00 1.531.434.150.00 89.27% 

5 Perdagangan - 211.459.500.00 220.007.395.00 112.419.000.00 543.885.895.00 23.48% 


dan Ketahanan 

Pangan 


dan Ketahanan 

Pangan 

Dinas Pemuda, 

Olahgara, 


Pariwisata 


dan Ketahanan 

Pangan 


Perindustrian, dan 

Perdagangan 


No 

URUSAN 

TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

PEGAWAI 


BELANJA 

BARANG 

DAN JASA 

BELANJA 

MODAL 

TOTAL 

REALISASI 

BELANJA 

(%) 

SKPD 

PELAKSANA 

6 Industri - 31060000.00 47.089.000.00 0.00 78.149.000.00 97.69% 


Perindustrian, dan 

Perdagangan 

7 Ketransmigrasian - 23.405.000.00 128.030.000.00 0.00 151.435.000,00 89.38% 


Tenaga Kerja 


Bencana 

Jumlah : 701.570.500.00 1.344.080.695.00 1.885.228.150.00 3.930.879.345.00 56.49% 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 

Personil (PNS) 

Sekretariat Daerah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi 1 

1. Asisten Pemerintahan 1 

Asisten 

2. Asisten Perekonomian & Pembangunan 1 

3. Asisten Administrasi 1 

Staf Ahli 

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan 

Politik 

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Pembangunan 

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan 

Sumber Daya Manusia 

1 

1 

1 

1. Bagian Tata Pemerintahan 12 

2. Bagian Hukum 9 

3. Bagian Umum & Protokol 38 

Bagian 

4. Bagian Perlengkapan & Rumah Jabatan 26 

5. Bagian Organisasi & Tata Laksana 8 

6. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 15 

7. Bagian Administrasi Perekonomian 10 


SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 


8. Bagian Administrasi Pembangunan 8 

9. Bagian Keuangan & Kepegawaian 13 

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kota Sukabumi 48 

Inspektorat 

Inspektorat 

Kota Sukabumi 

33 

1. Dinas Pendidikan 2.655 

2. Dinas Kesehatan 471 

3. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 81 

4. Dinas Perhubungan 128 

Dinas Daerah 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & 

Aset Daerah 

6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan 

90 

105 

7. Dinas Pekerjaan Umum 81 

8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata 

9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana 

48 

36 

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 24 

11. Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman 

173 

1. Kantor Perpustakaan Umum Daerah 11 

2. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Arsip 

Daerah dan Humas 

24 

Kantor 

3. Kantor Lingkungan Hidup 12 

4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu 

5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat 

15 

18 

Rumah Sakit Daerah RSUD R. Syamsudin, SH. 711 


SKPD 

KOTA SUKABUMI 

Nama 

Jumlah 


1. Kecamatan Gunung Puyuh 46 

2. Kecamatan Cikole 80 

3. Kecamatan Warudoyong 56 

Kecamatan 

4. Kecamatan Citamiang 54 

5. Kecamatan Baros 49 

6. Kecamatan Cibeureum 46 

7. Kecamatan Lembursitu 46 

1. Badan Kepegawaian dan Diklat 38 

Lembaga Teknis 

Lainnya 

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 

61 

4. Satuan Polisi Pamong Praja 52 

Total 43 5490 

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 

1) Urusan Wajib Pendidikan 

a. Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Program Pendidikan Anak Usia Dini 

1 Pengembangan Anak Usia Dini 


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

1. Pembangunan Gedung Sekolah 

2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah DAK 

3. Pembangunan Ruang Ibadah 

4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

7. Peningkatan Sarana Peningkatan Mutu 

8. Pengadaan Perabotan Sekolah 

9. Peningkatan/Perbaikan Prasarana Pendidikan 

10. Peningkatan/Pengadaan Alat (Laboratorium) Pendidikan 

11. Penyediaan Buku Perpustakaan Sekolah 

12. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SLB Negeri 

13. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri 

Program Pendidikan Menengah 

1. Pembangunan Gedung sekolah 

2. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 

3. Pembangunan Sarana dan Prasaran Olah Raga 

4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 

6. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 

7. Monitoring Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 

8. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan 

Menengah 

9. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 

10. Pelatihan Kompetensi Siswa 

Program Wajib Pendidikan Non Formal 

1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 

2. Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat 


3. Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesehatan 

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan 

2. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 

3. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

1. Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas 

Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantu 

2. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Lokal pada Satuan Pendidikan 

3. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 

4. Penyediaan dan pendistribusian Raport siswa 

5. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

UAS/UASBN/USSN Skala Kota 

6. Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 

7. Pengadaan Praga Praktik pembelajaran Al-Qur’an 

Program Percepatan Pembangunan Inprastruktur Pendidikan 

1. Pembangunan Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar 

2. Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar 

3. Pembangunan Sekolah Tingkat SMP 

4. Rehabilitasi Sekolah Tingkat SMP 

5. Pengadaan Sarana /Alat Pembelajaran SMP 

b. Alokasi dan realisasi anggaran 

Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran, dilakukan secara transparan dan 

hasil kinerjanya dapat dipertanggungjwabkan sesuai dengan jumlah 

anggaran yang tersedia. Program perkembangan daya serap anggaran 

menurut periode tertentu, seperti bulanan, triwulanan, semester atau 

periode lainnya, Dalam penyajiannya dilakukan menurut program atau 

kegiatan pokok. 

Pada Tahun Anggaran 2011 semua kegiatan Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi, anggarannya berasal dari APBD Kota, Provinsi dan APBN. 

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada belanja 


langsung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut: 

REALISISI ANGGARAN PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB/ 

URUSAN PILIHAN TAHUN ANGGARAN 2011 

No 

Uraian 

Jumlah Anggaran 

APBD Kota Disdik 

% 

I 

II 

Belaja Tdk Langsung 

Belanja Langsung 

350.427.009.000 

276.346.453.000 

185.895.779.000 

48.928.888.000 

52,16 

14,85 

Jumlah total 626.773.462.000 234.824.669.000 37,47 

Grafik Belanja Tidak Langsung 

ANGGARAN 

PENDIDIKAN; 

185.895.779.000 

APBD KOTA; 

350.427.009. 

000 

Grafik Belanja Langsung 

ANGGARAN 

PENDIDIKAN, 

48,928,888,000 

APBD KOTA; 

276.346.453.0 

00 


269.964.357.000 

140.821.658.000 

267.192.421.000 

39.665.402.000 

39.473.395.000 

30.269.539.000 

576.630.173.000 

210.756.599.000 

GRAFIK ANGGARAN DISDIK KOTA SUKABUMI 

700.000.000.000 

600.000.000.000 

500.000.000.000 

400.000.000.000 

300.000.000.000 

200.000.000.000 

100.000.000.000 

- 

Belaja Tdk 

Langsung 

Belanja 

Langsung 

Dana Hibah 

TOTAL 

APBD Kota 

Disdik 

Persentase Perbandingan Anggaran Tahun 2010 dan 2011 

No 

Uraian 

Jumlah Anggaran Didik % 

(+) 

Tahun 2010 Tahun 2011 

I 

Belanja Tdk Langsung 

171.091.188.000 

185.895.779.000 

9 

II 


39.665.402.000 

48.928.888.000 

23 

Jumlah 210.756.590.000 234.824.669.000 11 

Grafik Anggaran Tahun 2010 dan 2011 


REALISISI ANGGARAN 

PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB/URUSAN PILIHAN 

NO. KEGIATAN BIDANG VOL DPPA 

REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BELANJA LANGSUNG 48.928.888.000 34.964.960.648 13.963.918.952 72 72 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

755.429.000 678.554.099 35.294.901 95 95 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 

3.000.000 

3.000.000 - 100 100 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik 

1 

48.000.000 

32.376.349 15.623.651 67 

3 

Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan 

1 

230.720.000 

212.500.000 18.220.000 110 110 

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 

5 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 

Kerja 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 

7 

8 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Peneranga Bangunan Kantor 

1 

1 

1 

5.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

5.000.000 

5.000.000 - 100 100 

20.000.000 - 100 100 

50.000.000 - 100 100 

40.000.000 - 100 100 

5.000.000 - 100 100 

9 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

1 

12.000.000 

12.000.000 - 100 100 

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 

27.000.000 

11 

Rapat-Rapat Koordinasi dan 

1 

Konsultasi ke Luar Daerah 

79.740.000 

12 

Penyediaan Jasa Administrasi 

1 

Perencanaan DAK Pendidikan 

234.969.000 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 1.053.975.000 

13 Pembangunan Gedung Kantor 1 

1.013.975.000 

14 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

1 

Kantor 

25.000.000 

15 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

1 

Kendaraan Dinas/Operasional 

15.000.000 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

16.000.000 

Penyusunan Laporan Capaian 

16 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 

Kinerja SKPD 

10.000.000 

17 

Penyusunan Laporan Keuangan 

1 

Semesteran 

3.000.000 

18 

Penyusunan Laporan Keuangan 

1 

Akhir Tahun 

3.000.000 

Program Pendidikan Anaak Usia 

Dini 358.670.000 

19 

Pengembangan Pendidikan Anak 

1 

Usia dini 

358.670.000 

Program Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan Tahun 37.463.869.200 

20 Pembangunan Gedung Sekolah 1 

21 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 

22 Pembangunan Ruang Ibadah 1 

1.435.431.600 

5.946.270.000 

40.325.000 

27.000.000 - 100 100 

79.740.000 - 100 100 

191.937.750 43.031.250 82 82 

40.000.000 1.013.975.000 4 4 

- 1.013.975.000 - - 

25.000.000 - 100 100 

15.000.000 - 100 100 

15.805.000 195.000 99 99 

9.805.000 195.000 98 98 

3.000.000 - 100 100 

3.000.000 - 100 100 

341.800.600 16.869.400 95 95 

341.800.600 16.869.400 95 95 

28.537.016.682 8.926.852.518 76 76 

- 1.435.431.600 - - 

- 5.946.270.000 - - 

39.468.100 856.900 98 98 



REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

23 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 

24 

25 

26 

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 

Sekolah 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

Pengadaan Sarana Peningkatan 

Mutu 

27 Pengadaan Perabotan Sekolah 1 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Peningkatan/Perbaikan Prasarana 

Pendidikan 

Penyediaan Buku Perpustakaan 

Sekolah 

Penyediaan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS)SD/SLB Negeri 


Sekolah 

(BOS)SMP/SMPLB/SMPT/Satap 

Negeri 


Sekolah (BOS) Prov.SDN 


Sekolah (BOS) Prov.SMP 

Program Pendidikan Menengah 

34 Pembangunan Gedung Sekolah 1 

35 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Olah Raga 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa 

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 

Sekolah 

Pelatihan Kompetensi Tenaga 

Pendidik 

(Monitoring) Penyelenggaraan Paket 

C Setara SMU 

Penyebarluasan dan Sosialisasi 

Berbagai Informasi Pendidikan 

Menengah 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

318.960.000 

200.000.400 

357.992.200 

3.963.400.000 

16.000.000 

2.441.622.000 

1.511.728.000 

12.587.600.000 

6.367.550.000 

779.375.000 

1.497.615.000 

4.262.246.000 

284.850.000 

229.176.000 

200.000.000 

2.669.260.000 

100.000.000 

100.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

323.960.000 

43 Pelatihan Kompetensi Siswa 1 

320.000.000 

Program Wajib Pendidikan Non 

Formal 969.476.000 

44 

Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

1 

Non Formal 

170.676.000 

Peningkatan Layanan Pendidikan 

45 Masyarakat, Pendidikan Gender dan 1 

Pendidikan Kesetaraan 

798.800.000 

Program Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.024.080.800 

46 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan 1 

95.000.000 

Pendidikan Lanjutan Bagi 

47 Pendidikan untuk Memenuhi 1 

380.000.000 

Standar Kualifikasi 

Peningkatan Pelaksanaan 

48 

1 

Penyelenggaraan Pendidikan 

549.080.800 

Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan 1.736.338.000 

Pengendalian dan Pengawasan 

Penerapan Azas Efisiensi dan 

49 

1 

Efektivitas Penggunaan Dana 

50.000.000 

Dekonsentrasi dan Dana Pembantu 

Perencanaan dan Pengembangan 

50 Kurikulum Lokal pada Satuan 1 

231.215.000 

Pendidikan 

237.906.700 81.053.300 75 75 

185.722.350 14.278.050 93 93 

357.992.200 - 100 100 

2.996.913.040 966.486.960 76 76 

15.840.000 160.000 99 99 

2.129.515.312 312.106.688 87 87 

1.275.886.480 235.841.520 84 84 

12.628.220.000 (40.620.000) 100 100 

6.392.562.500 (25.012.500) 100 100 

779.375.000 - 100 100 

1.497.615.000 - 100 100 

1.282.838.270 2.979.407.730 30 30 

223.249.070 61.600.930 78 78 

190.722.600 38.453.400 83 83 

15.977.000 184.023.000 8 8 

- 2.669.260.000 - - 

82.239.100 17.760.900 82 82 

100.000.000 - 100 100 

15.000.000 - 100 100 

18.711.000 1.289.000 94 94 

316.939.500 7.020.500 98 98 

320.000.000 - 100 100 

164.476.000 805.000.000 17 17 

164.476.000 6.200.000 96 96 

- 798.800.000 - - 

1.002.073.650 22.007.150 98 98 

94.755.750 244.250 100 100 

380.000.000 - 100 100 

527.317.900 21.762.900 96 96 

1.688.320.280 48.017.720 97 97 

48.560.000 1.440.000 97 97 

231.215.000 - 100 100 



51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar 

1 

Daerah (POPDA) 

100.000.000 

Penyediaan dan Pendistribusian 

1 

Raport Siswa 

200.025.000 

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring 

dan Evaluasi Pelaksanaan 1 

235.098.000 

UAS/UASBN/USSN Skala Kota 

Pelaksanaan Liga Pendidikan 

1 

Indonesia (LPI) 

120.000.000 

Pengadaan Peraga Praktik 

1 

Pembelajaran Al-Qur'an 

800.000.000 

Program Percepatan Pembangunan 

Inprastruktur Pendidikan 1.288.804.000 

Pembangunan Ruang Kelas Tingkat 

1 

Sekolah Dasar 

163.000.000 

Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat 

1 

Sekolah Dasar 

370.000.000 

Pembangunan Ruang Kelas Tingkat 

1 

SMP 

170.000.000 

Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat 

1 

SMP 

365.000.000 

Pengadaan 

Sarana/Alat 

1 

Pembelajaran SMP 

60.804.000 

61 Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 

160.000.000 

REALIASI 

KEUANGAN 

SAMPAI 

DENGAN BULAN 

INI 

SISA DANA 

REALISASI 

KEU 

% 

FISIK 

% 

99.800.000 200.000 100 100 

175.657.280 24.367.720 88 88 

235.098.000 - 100 100 

120.000.000 - 100 100 

777.990.000 22.010.000 97 97 

1.243.808.317 44.995.683 97 97 

135.243.000 27.757.000 83 83 

366.053.500 3.946.500 99 99 

169.202.200 797.800 100 100 

354.749.817 10.250.183 97 97 

59.854.000 950.000 98 98 

158.705.800 1.294.200 99 99 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja langsung program 

dan kegiatan sebesar Rp 34.994.692.898,- atau mencapai 72% dari total 

alokasi anggaran sebesar Rp. 48.928.888.000,-. Apabila dilihat dari jumlah 

besaran nilai nominal yang ada pada belanja langsung program tidak 

terserap 28% sebesar Rp. 13.898.333.102,- maka dapat diartikan bahwa: 

1. Terdapat efisiensi anggaran dari total jumlah anggaran yang dialokasikan 

pada tahun 2011. 

2. Alokasi anggaran pada tahun 2011 mencapai 72% terealiasi, kegiatan 

dalam bentuk fisik belum sepenuhnya terealisasi sehingga untuk 

pelaksanaanya tidak terlaksana tepat waktu di karenakan : 

Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 

khususnya dalam kegitan DAK alokasi APBN pada jenjang 

pendidikan dasar dan bantuan alat peraga siswa dari APBD Provinsi 

jenjang pendidikan menengah sebesar Rp. 8.615.530.000,- 

APBD Kota Sukabumi yang tidak terserap pada kegiatan jenjang 

pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan program 

pembangunan gedung dinas Rp. 3.432.229.600,- 


Peraturan yang berubah-ubah 

Dana yang diterima melalui kas daerah dari sumber pemberi bantuan 

terlambat, sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan kegiatan yang 

dimaksud. 

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja 

kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan 

agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai 

dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain 

itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara inputt dengan output baik untuk rencana maupun 

realisasi. 

Dinas Pendidikan Kota Sukabumi pada tahun 2011 telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan RPJMD Tahun 2008-2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

421/1085/TU/2008 memiliki 14 indikator, di dalam pengembangan target 

sasaran terjadi penambahan indikator pencapaian sasaran, dengan tujuan 

untuk menyesuaikan/menyeimbangkan dengan perkembangan capaian target 

program bidang pendidikan, sehingga jumlah capaian target 2010/2011 

terdapat 23 indikator sasaran untuk menyeimbangkan ke tiga misi yang 

tertera dalam Renstra terdiri dari 14 indikator untuk misi 1, 8 indikator 

untuk misi 2 dan 1 indikator untuk misi 3, untuk mengetahui sasaran yang 

telah dan belum mencapai target pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2011 

Tahun 2011 Capaian 

NO Indikator Sasaran Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 

2011 

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD % 55,74% 55,36% 99,32% 

2 

Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A 

99,46% 94,46% 94,47% 

3 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

% 98,47% 81,06% 82,32% 

5 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/SMK/MA Paket C 

% 99,28% 100,77% 101,50% 

6 Angka Putus sekolah (APS) SD/MI 

Paket A 

% 0% 0% 100% 

7 Angka Putus sekolah (APS) SMP/MTS 

Paket B 

% 0,30% 0,29% 103,45% 

8 Angka Putus sekolah (APS) 

SMA/MA/SMK Paket C 

% 0,80% 0,77% 103,90% 

9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 

Paket A 

% 100% 109,19% 109,19% 

10 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMP/MTS Paket B 

% 100% 108,50% 108,50% 

11 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMA/MA/SMK Paket C 

% 100% 125,19% 125,19% 

12 Angka melanjutkan, SD/MI ke 

SMP/MTs 

% 100% 111,57% 111,57% 

13 Angka melanjutkan, SMP/MTS Ke 

SMA,SMK 

% 100% 121,13% 121,13% 

14 Penduduk yang berusia lebih 15 Tahun 

melek huruf (tidak buta aksara) 

% 100% 99,99% 99,99% 

15 Meningkatnya guru yang memenuhi 

Kualifikasi S1/D-IV sesuai dengan UU % 79,10% 82,96% 104,88% 

No 14 tentang guru dan Dosen 

16 Meningkatnya Nilai UN SMA dan 

SMK 

N 6,85 8,2% 119,71% 

17 Meningkatnya Nilai UN SMP N 7 7,59 108,43% 

18 Meningkatnya Nilai UASBN SD N 7,25 7,77 111% 

19 Meningkatnya Rasio jumlah siswa 

SMA terhadap siswa SMK 

% 41:59 41:59 100% 

20 Prosentase Angka Partisipasi Lulusan 

SD/MI meningkat 

% 100% 100% 100% 


SMP/MTs meningkat 

% 100% 99,98% 99,98% 


SMA/SMK/MA meningkat 

% 100% 100% 1000% 

23 

Terbentuknya Sisitem Jaringan 

Informasi Teknologi 

% 55% 65% 118,18% 


ANALISIS PENCAPAIAN HASIL INDIKATOR KINERJA 

1. ANGKA MELEK HURUF 

Capaian AMH di Kota Sukabumi Tahun 2011 adalah 99,99% 

Penghitungan AMH : 

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas dapat baca tulis 

x 100 

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas 

218,595 

218,622 

x 100 = 99,99% 

2. PAUD 

Capaian Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011 adalah 55,36% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya APK PAUD turun 0,38% jika 

dilihat dari capaian APK pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 

mengalami penurunan, namun jika dilihat dari jumlah siswajika 

dibandingkan dengan tahun pelajaran sebelumnya mengalami peningkatan 

dari 9.462 menjadi 9.554, penurunan ini diakibatkan oleh jumlah 

penduduk usia 4-6 tahun yang mengalami peningkatan. 

Penghitungan APK PAUD : 

Jumlah siswa jenjang TK/RA/Penitipan Anak 

Jumlah penduduk usia 4-6 tahun 

x 100 

9,554 

17,259 

x 100 = 55.36% 

3. APM 

Capaian APM SD/MI tahun 2011 adalah sebesar 94,46%, APM SMP/MTs 

81,06% dan APM SMA/MA/SMK 100,77%. APM yang tertinggi terdapat 

di tingkat SMA/MA/SMK dan yang Terrendah di tingkat SMP/MTs. 

Berbanding terbalik dengan capaian tahun pelajaran sebelumnya, capaian 

APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya 

pada jenjang SMA/SMK yang mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh 

Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukan putra-putrinya 


ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Ini dibuktikan dengan 

adanya anak usia 12 Tahun sebanyak 3.533 anak yang sudah duduk di bangku 

SMP padahal seharusnya mereka masih ada dibangku Sekolah Dasar, jika 

ditambahkan dengan data tersebut maka capaian APM SD/MI mencapai 

104,50%, dan ada anak usia 15 tahun sebanyak 3.405 anak sudah duduk di 

bangku SMA sederajat, jika ditambahkan dengan data tersebut maka capaian 

APM SMP/MTs mencapai 101,35%. Kedua terjadinya lonjakan jumlah 

penduduk usia sekolah sebagai pembagi dari penghitungan APM ini yang 

menyebabkan capaian APM Tahun 2011 terutama pada jenjang SDMI dan 

SMP/MTs menjadi turun (sumber data penduduk, BPS tahun 2011). 

Penghitungan APM : 

Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A 

Jumlah Penduduk Kelompok Usia Usia 7-12 Tahun 

x 100 

SD/MI 

32,765 

34,735 

SMP/MTs 

13,606 

16,785 

x 100% 

x 100% 

= 94,46% 

= 81,06% 

SMA/MA/SMK 

16,807 

16,678 

x 100 = 100,77% 

Grafik Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Target 

Capaian 

99,46 98,47 99,28 

94,46 

81,06 

100,77 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 


4. APK 

Capaian APK SD/MI tahun 2010 adalah sebesar 109,19%, APK SMP/MTs 

108,50% dan APK SMA/MA/SMK 125,19%. APK yang tertinggi terdapat di 

tingkat SMA/MA/SMK dan yang Terrendah di tingkat SMP/MTs. 

Selain APM, pada tahun 2011 APK juga mengalami penurunan ini disebabkan 

karena jumlah penduduk sebagai pembagi mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi, namun jika melihat standar ideal APK adalah 100%, maka masih bisa 

dikatakan relatif baik. 

Penghitungan APK : 

Jumlah Siswa pada jenjang tertentu (missal SD/MI/Paket A) 

Jumlah Penduduk Kelompok Usia Usia 7-12 Tahun 

x 100% 

SD/MI 

37.927 

34.735 

SMP/MTs 

18.212 

16.785 

x 100 

x 100 

= 109,19% 

= 108,50% 

SMA/MA/SMK 

20.880 

16.678 

x 100 = 125,19% 

Grafik Capaian APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Target 

Capaian 

109,19 

100,00 100,00 

107,79 

100,00 

125,19 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 


5. ANGKA PUTUS SEKOLAH 

Capaian APS SD dan MI tahun 2011 adalah sebesar 0%, APSK SMP/MTs 

0.35% dan APS SMA/MA/SMK 0,65%. Cukup jelas. 

Penghitungan APS : 

Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang tertentu (missal SMP/MTs) 

x 100 

Jumlah Siswa pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Ajaran Baru 

SD 

- 

37,927 

SMP 

52 

18,092 

SMA 

154 

21,311 

x 100% = 0.00% 

x 100 = 0.29% 

x 100% = 0.77% 

6. ANGKA LULUSAN 

Capaian Angka Lulusan SD/MI adalah 100%, Angka Lulusan SMP/MTs 

100% dan SMA/MA/SMK 100%. Cukup jelas. 

Penghitungan AL : 

Jumlah Lulusan (missal SD/MI) 

Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MIpada Tahun x 100% 

Ajaran Sebelumnya 

SD/MI 

5.379 

5.379 

SMP/MTs 

5.378 

5.379 

x 100 = 100.00% 

x 100 = 99.98% 


SMA/MA/SMK 

5.739 

x 100 = 100.00% 

5.739 

7. ANGKA MELANJUTKAN 

Capaian Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 111,57%, Angka 

Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 121,13%. Angka Melanjutkan 

adalah hasil penghitungan dari Jumlah siswa baru pada jenjang terntentu 

(misal SMP/MTs) dibagi dengan jumlah lulusan SD/MI dikalikan 100, maka 

hasilnya hampir sama dengan penghitungan APK jika angka idealnya adalah 

100%, untuk Kota Sukabumi Angka Melanjutkannya melebihi 100% 

dikarenakan pada jumlah siswa baru ditambah dengan siswa yang berasal dari 

luar Kota Sukabumi. 

Penghitungan AM : 

Jumlah Siswa Baru pada Jenjang tertentu (missal SMP/MTs) 

x 100% 

Jumlah Lulusan SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya 

SD KE SMP 

5.952 

5,335 

x 100 = 111.57% 

SMP KE SMA 

7,113 x 100 = 121.13% 

5,872 

8. KUALIFIKASI GURU 

Untuk capaian persentase kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kota Sukabumi 

pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari 78,10% pada tahun 2010 menjadi 

82,96% pada tahun 2011 sedangkan target dalam renstra adalah 79,1%. 

Penghitungan Kualifikasi Guru. 

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D4 

Jumlah Guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK 

x 100 


7,61 

5.276 

7.75 

5.340 

7,93 

5.379 

6,20 

6,86 

7,24 

5.407 

5.786 

6,92 

6,93 

5.739 

7,15 

3,992 

4,812 

x 100 = 82,96% 

9. Rerata UASBN dan UN 

a. Peserta dan Lulusan UASBN SD/MI 

5.600 

5.400 

5.200 

5.000 

4.800 

4.600 

5.379 5.379 

5.126 5.126 

4.967 4.967 

PESERTA 

LULUSAN 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Jumlah peserta dan lulusan UASBN SD/MI selama tiga tahun pelajaran 

terakhir Kota Sukabumi selalu meluluskan 100%, dan peserta dan lulusan 

pada tahun pelajaran 2010-2011 merupakan jumlah peserta UASBN 

SD/MI paling tinggi. 

b. Nilai Rata-rata UASBN SD/MI 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

BAHASA INDONESIA MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Sementara untuk nilai mata pelajaran UASBN SD/MI dalam kurun 

waktu tiga tahun terkahir mengalami kenaikan yang cukup baik. 

c. Peserta Ujian Nasional 

6.000 

5.800 

5.600 

5.400 

5.200 

5.000 

SMP/MTs 

SMA/MA/SMK 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


7,25 

7,22 

7,51 

10,00 

99,65% 

8,86 

9,20 

100% 

7,77 

8,30 

7,76 

100% 

10,00 

8,80 

99,61% 

9,42 

7,17 

8,34 

7,16 

100% 

10,00 

100% 

9,29 

7,51 

7,92 

6,95 

9,19 

99,84% 

100% 

10,00 

7,21 

8,01 

7,59 

9,08 

100% 

9,75 

Jumlah peserta UN pada tingkat SMP/MTs menunjukan adanya kenaikan 

tiap tahunnya, namun pada jenjang SMA jumlah peserta UN terjadi 

penurunan, ini disebabkan adanya program Kemendiknas yang 

menginginkan rasio jumlah SMK lebih besar dibandingkan SMA. Dan 

untuk Kota Sukabumi program ini dirasakan cukup berhasil karena 

banyak orang tua siswa yang setelah anaknya lulus dari SMP 

melanjutkan pendidikannya ke SMK dari pada ke SMA. 

d. Kelulusan Ujian Nasional 

100,00% 

99,80% 

99,60% 

99,40% 

SMP/MTs SMA/MA SMK 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Bila diperhatikan angka kelulusan dari tahun pelajaran 2008/2009 sampai 

dengan 2010/2011 mengalami kenaikan yang cukup baik dan kelulusan 

tahun pelajaran 2010-2011 mencapai angka kelulusan 100% (setelah 

ujian ulangan). 

e. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMP/MTS 

e.1. Tertinggi 

10,00 

9,00 

8,00 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA INGGRIS MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

e.2. Rata-rata 

10,00 

5,00 

- 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA 

INGGRIS 

MATEMATIKA IPA RATA-RATA 

KOTA 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 


8,67 

8,51 

9,14 

8,81 

7,21 

8,18 

9,67 

8,72 

9,66 

4,93 

7,69 

7,60 

8,80 

4,32 

9,42 

9,82 

9,61 

8,28 

8,42 

8,57 

3,82 

8,45 

7,88 

8,19 

10,00 

8,71 

9,47 

8,76 

8,71 

8,78 

10,00 

9,69 

9,67 

5,08 

7,77 

6,82 

8,01 

4,58 

10,00 

8,63 

9,08 

7,21 

7,60 

7,38 

4,10 

9,75 

8,64 

8,39 

7,22 

6,93 

7,32 

6,83 

7,61 

7,65 

4,99 

9,50 

8,81 

8,46 

5,13 

8,36 

9,25 

8,54 

8,41 

- 

- 

3,94 

7,83 

- 

- 

9,00 

- 

- 

7,75 

- 

- 

5,21 

8,75 

- 

- 

7,56 

7,71 

7,71 

4,79 

7,20 

- 

- 

2,50 

e.3. Terendah 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS MATEMATIKA IPA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Untuk nilai ujian tertinggi SMP/MTs dibanding tahun pelajaran 

2007/2008 pada tahun pelajaran 2009/2010 mengalami penurunan 

disemua mata pelajaran yang diujikan kecuali matematika, begitu juga 

pada rata-rata nilai Terrendah terjadi penurunan. 

f. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMA/MA 

f.1. Tertinggi 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

f.2. Rata-rata 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


6,81 

7,11 

7,29 

5,33 

3,48 

6,55 

9,40 

8,41 

6,36 

3,92 

6,58 

8,71 

6,21 

4,18 

6,32 

8,79 

8,59 

8,20 

6,32 

5,73 

5,12 

10,00 

8,89 

6,66 

6,40 

6,08 

9,46 

7,59 

8,05 

7,93 

5,70 

4,79 

5,60 

10,00 

5,75 

5,88 

5,98 

9,05 

5,72 

4,89 

5,31 

8,14 

8,15 

8,20 

9,33 

6,83 

5,91 

5,81 

9,84 

6,75 

- 

- 

9,25 

7,83 

7,98 

7,91 

7,00 

- 

- 

8,98 

5,20 

- 

- 

f.3.Terendah 

8,00 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Sementara untuk nilai ujian tertinggi SMA/MA dibanding tahun 

pelajaran 2008/2009 pada tahun pelajaran 2009/2010 mengalami 

penurunan, namun pada tahun pelajaran 2010/2011 mengalami kenaikan. 

g. Perolehan Nilai Ujian Nasional SMK bidang Tekhnologi 

g.1. Tertinggi 

11,00 

10,00 

9,00 

8,00 

7,00 

g.2. Rata-rata 

BAHASA 

INDONESIA 

BAHASA 

INGGRIS 

MATEMATIKA 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

PRODUKTIF 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 


4,58 

4,18 

4,42 

6,25 

5,34 

5,79 

5,59 

5,24 

5,33 

7,40 

7,39 

5,70 

g.3. Terendah 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

- 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

10. KONDISI RUANG KELAS 

A. Jenjang SD 

Penghitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI 

x 100% 

915 

953 

x 100% = 96,09% 

B. Jenjang SMP 

Penghitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs 

x 100% 

234 

258 

x 100% = 90,70% 

C. Jenjang SMA 

Cukup Jelas 

Pengitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA 

x 100% 

238 

251 

x 100% = 94,82% 


D. Jenjang SMK 

Cukup Jelas 

Pengitungan Kondisi Ruang Kelas 

Jumlah Ruang Kelas SMK kondisi bangunan baik 

Jumlah Ruang Kelas SMK 

x 100% 

220 

244 

x 100% = 90.16% 

11. DAYA TAMPUNG SD/MI 

Untuk kondisi daya tampung Ruang Kelas di Kota Sukabumi pada jejang 

SD/MI adalah 98,60%, jika dilihat dari angka ini menunjukan bahwa untuk 

ruang kelas SD di Kota Sukabumi masih kekurangan Ruang Kelas untuk 

menampung siswa, namun angka ini masih ideal dikarenakan pada jenjang SD 

ada 1 ruang kelas yang digunakan oleh dua tingkat yaitu tingkat 1 dan tingkat 

2, dengan asumsi jumlah siswa per rombongan belajarnya adalah 38 orang. 

A. Penghitungan Daya Tampung SD/MI : 

Jumlah Ruang Kelas SD/MI x Kapasitas per Rombel (38 siswa per rombel) 

Jumlah Penduduk 7-12 Tahun 

33.896 

x 100% = 98,60% 

34.375 

x 100% 

B. Penghitungan Daya Tampung SMP/MTs : 

Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs x Kapasitas per Rombel (38 siswa) 


18.288 

x 100% = 109 % 

16.785 

x 100% 


C. Penghitungan Daya Tampung SMA/MA/SMK : 

Jumlah Ruang Kelas SMA/MA/SMK x Kapasitas per Rombel (38 siswa) 


16.960 

x 100% = 102 % 

16.678 

x 100% 

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

REKAPITULASI DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

DAFTAR PNS STUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SUKABUMI KEADAAN BULAN DESEMBER 2011 

Jumlah PNS 

No 

Instansi/Lembaga 

GOL IV GOL III GOL II GOL I 

Jumlah 

1 Dinas Pendidikan Kota 9 46 20 2 77 

Penilik 1 0 0 0 1 

UPT PPNFI 0 2 2 0 4 

Jumlah 10 48 22 2 82 

2 Jenjang SD 

UPTD TK SD Cikole 1 3 5 0 9 

UPTD TK SD CiTamiang 1 3 2 0 6 

UPTD TK SD Warudoyong 1 2 2 0 5 

UPTD TK SD Gunung Puyuh 1 4 2 0 7 

UPTD TK SD Cibeureum 0 3 2 0 5 

UPTD TK SD Baros 1 3 2 0 6 

UPTD TK SD lembursitu 0 4 3 0 7 

Jumlah SD 5 22 18 0 45 

3 Jenjang SMP 

SMP Negeri 1 0 2 3 0 5 

SMP Negeri 2 0 3 2 1 6 

SMP Negeri 3 0 4 0 1 4 

SMP Negeri 4 0 2 4 0 6 

SMP Negeri 5 0 3 1 1 5 

SMP Negeri 6 0 2 5 1 8 

SMP Negeri 7 0 1 3 1 5 

SMP Negeri 8 0 2 2 1 5 

SMP Negeri 9 0 1 4 1 6 

SMP Negeri 10 0 1 4 0 5 

SMP Negeri 11 0 2 3 0 5 

SMP Negeri 12 0 1 3 0 4 

SMP Negeri 13 0 2 3 2 7 

SMP Negeri 14 0 1 4 0 5 

SMP Negeri 15 0 1 3 0 4 

SMP Negeri 16 0 1 2 0 3 

Jumlah SMP 0 29 46 9 83 


Jumlah PNS 

No 



Jumlah 

4 Jenjang SMA 

SMA Negeri 1 0 4 5 1 11 

SMA Negeri 2 0 1 5 0 6 

SMA Negeri 3 0 1 7 0 8 

SMA Negeri 4 0 4 5 0 9 

SMA Negeri 5 0 2 3 0 4 

Jumlah SMA 0 12 25 1 38 

5 Jenjang SMK 

SMK Negeri 1 0 6 11 3 20 

SMK Negeri 2 0 3 6 1 10 

SMK Negeri 3 0 3 9 3 15 

SMK Negeri 4 0 1 5 0 6 

Jumlah SMK 0 13 31 7 51 

Jumlah 15 124 142 19 299 

REKAPITULASI DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

DAFTAR PNS FUNGSIONAL DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SUKABUMI KEADAAN BULAN DESEMBER 2011 

Jumlah PNS 

No. 



Jumlah 

1 Dinas Pendidikan (Pengawas) 62 0 0 0 62 

Guru Pamong 0 7 1 0 8 

Jumlah 62 7 1 0 70 

Jenjang TK 








Jumlah 0 48 36 0 84 

2 Jenjang SD 








Jumlah SD 762 293 124 0 1179 

3 Jenjang SMP 

SMP Negeri 1 26 14 2 0 42 

SMP Negeri 2 20 19 0 0 39 


No. 


Jumlah PNS 


Jumlah 

SMP Negeri 3 17 19 0 0 36 

SMP Negeri 4 14 19 0 0 33 

SMP Negeri 5 23 7 0 0 30 

SMP Negeri 6 20 15 0 0 35 

SMP Negeri 7 22 9 0 0 31 

SMP Negeri 8 9 16 0 0 25 

SMP Negeri 9 17 14 1 0 32 

SMP Negeri 10 18 13 1 0 32 

SMP Negeri 11 8 12 2 0 22 

SMP Negeri 12 7 20 3 0 30 

SMP Negeri 13 17 14 0 0 31 

SMP Negeri 14 5 19 2 0 26 

SMP Negeri 15 2 30 0 0 32 

SMP Negeri 16 6 20 2 0 28 

Jumlah SMP 231 260 13 0 504 

4 Jenjang SMA 

SMA Negeri 1 29 25 3 0 57 

SMA Negeri 2 22 23 2 0 47 

SMA Negeri 3 31 34 4 0 69 

SMA Negeri 4 25 37 2 0 64 

SMA Negeri 5 7 33 2 0 42 

Jumlah SMA 114 152 13 0 279 

5 Jenjang SMK 

SMK Negeri 1 65 52 5 0 122 

SMK Negeri 2 27 26 7 0 60 

SMK Negeri 3 20 44 3 0 67 

SMK Negeri 4 19 24 5 0 48 

Jumlah SMK 131 146 20 0 297 

DPK SD 5 5 0 0 10 

DPK SMP 0 9 0 0 9 

DPK SMA 0 13 0 0 13 

DPK SMK 0 28 0 0 28 

Jumlah DPK 0 50 0 0 60 

SLB 0 0 32 0 32 

Jumlah 1300 956 239 0 2505 

e. Proses Perencanaan Pembangunan 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pendidikan di kota 

Sukabumi Dinas Pendidikan telah melakukan upaya meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas serta diharapkan mampu menjawab tuntutan 

perubahan tehnologi maupun pergeseran nilai budaya yang diakibatkan 

pengaruh globalisasi dan SDM tersebut dapat beradaptasi secara perlahan 

atau bertahap secara efektif dan efisien hal ini sebagai pengembangan dan 

harapan visi Dinas Pendidikan yaitu “Terwujudnya pelayanan 

kependidikan berkualitas dalam membangun sumber daya manusia yang 


ertaqwa, cerdas, kompetitif dan berahlakmulia”. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut hal ini tidak terpisahkan dengan Visi 

kota Sukabumi yaitu ” “Terwujudnya kota sukabumi sebagai pusat 

pelayanan berkualitas bidang Pendidikan, kesehatan dan perdagangan di 

jawa barat berlandaskan iman dan taqwa”. Serta visi walikota/wakil 

walikota sukabumi ” Dengan iman dan taqwamewujudkan pemerintahan 

yang amanah berparadigma surgawi menuju kota sukabumi yang cerdas, 

sehat dan sejahtera (dilandasi nilai filosofis sidiq, amanah, fatonah, tablig).” 

Dari uraian diatas bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung 

jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehubungan dengan 

diberlakukannya undang – undang otonomi daerah bahwa pendidikan 

merupakan salah satu sektor yang diserahkan sebagian pengelolaannya 

kepada Pemerintah Kabupaten/kota hal ini sejalan dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV tentang 

pengelolaan pendidikan pada pasal 50 ayat (5) dinyatakan bahwa 

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan 

lokal. Tugas pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta kesetaraan 

pendidikan di lakukan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

yang mengacu pada tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

berakhlak mulia. 

Kegiatan atau program yang dilaksanakan tetap mengacu pada RPJMD 

Kota sukabumi sebagai acuan utama. Perlu kami sampaikan bahwa didalam 

RPJMD ada masalah pendidikan yang harus menjadi prioritas 

pembangunan pendidikan untuk kepentingan masyarakat yaitu memberikan 

layanan berkualitas bidang pendidikan yang output/outcomenya berdampak 

positif untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan masyarakat. 


Sejak tahun 2003 selaras terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional, strategi pembangunan pendidikan di 

Kota Sukabumi diarahkan untuk menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan. 

Strategi pembangunan pendidikan diarahkan kepada : 

a. Pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia; 

b. pengembangan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 

c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 

d. Penilaian, akreditasi dan sertifikasi pendidik; 

e. Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga kependidikan; 

f. Penyediaan sarana prasarana belajar yang representatif; 

g. Sistem pembiayaan pendidikan yang mengarah kepada keadilan; 

h. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 

i. Pelaksanaan wajib belajar; 

j. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 

k. Pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pendidikan. 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan cukup memadai. 

g. Permasalahan dan Solusi 

Dalam melaksanaan Program kegiatan anggaran Pendapatan Belanja, tidak 

akan terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

tentunya merupakan suatu dinamika yang dapat mewarnai dan bentuk 

pembelajaran, berkenaan dengan upaya peningkatan Sumber Daya 

Manusia di Kota Sukabumi sesuai dengan Misi Kota Sukabumi, yang 

dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan, 

secara komprehensif, dihubungkan dengan permasalahan, pemerataan 

(equity), mutu (quality) dan relevansi (relevancy) pendidikan. Kendala 

manajemen yang menjadi penyebab dari masalah tersebut ditemukan 

juga adanya kendala secara langsung antara lain : 


h. Permasalahan 

1) Belum meratanya daya tampung peserta didik pada jenjang SMP, 

SMA/SMK; 

2) Belum menyebar secara merata jenjang persekolahan SMA/SMK 

dan yang sederajat pada setiap wilayah Kecamatan; 

3) Animo masyarakat yang masih relatif tinggi terhadap sekolah 

negeri; 

4) Belum meratanya Persekolahan dalam memanfaatkan secara 

optimal Teknologi informasi (IT) untuk pelayanan pendidikan ; 

5) Belum terserapnya secara optimal dana bantuan Gubernur dan 

DAK yang berupa bantuan fisik, dikarenakan aturan mekanisme 

yang berubah-ubah. 

6) Pengesahan APBD Kota Sukabumi terjadi keterlambatan apabila 

diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan 

lebih awal, baik dilingkungan dinas maupun dipersekolahan 

i. Solusi Permasalahan 

1) Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang 

memungut dana partisipasi masyarakat wajib dilakukan secara 

iuran bulanan sehingga tidak memberatkan masyarakat yang 

menyekolahkan anaknya di sekolah dan memperhatikan 

masyarakat miskin; 

2) Didirikannya SMA/SMK sederajat pada setiap wilayah Kecamatan; 

3) Diadakannya Program Pengembangan Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan bagi sekolah-sekolah swasta baik sarana prasarana 

dan sumber daya manusia yang setara dengan sekolah negeri; 

4) Dilakukan pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang putus 

sekolah, sehingga dapat diarahkan kepada pendidikan Non-formal, 

Paket B dan Paket C; 


5) Diadakannya peningkatan kualitas pengetahuan pendidikan dan 

keterampilan bagi tenaga pendidikan dalam memanfaatkan IT 

secara optimal melalui berbagai pelatihan; 

6) Melakukan Koordinasi secara intensif dengan pihak – pihak terkait 

mengenai Juknis dan Juklak Pelaksanaan Bantuan dalam 

memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan. 

2) Urusan Wajib Kesehatan 

a. Program dan Kegiatan. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 disebutkan 

bahwa urusan wajib untuk pemerintah Kab/Kota salah satunya adalah 

penanganan bidang kesehatan (butir e). Untuk melaksanakan 

penanganan dibidang kesehatan maka dibuat program-program yang 

mengacu pada Permendagri 59 Tahun 2007 meliputi: 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Peningkatan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kerja 

5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 

6. Upaya Kesehatan Masyarakat 

7. Pengawasan Obat dan Makanan 

8. Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 

9. Perbaikan Gizi Masyarakat 

10. Pengembangan Lingkungan sehat 

11. Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 

12. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

13. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

14. Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 


Pelaksanaan prioritas kegiatan dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan upaya untuk 

mencapai indikator kinerja yang ada pada sasaran yang telah 

ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sukabumi tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan. 

Pada tahun 2011 telah disusun program prioritas dengan anggaran 

yang bersumber dari APBD Kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Kesehatan serta bersumber APBN dan APBD Provinsi yang 

kegiatannya telah ditentukan dari Propinsi dan Pusat. Kegiatankegiatan 

tersebut antara lain: 

Program dan Kegiatan Bersumber APBD Kota 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

g. Penyediaan alat tulis kantor 

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

l. Penyediaan bahan logistik kantor 

m. Penyediaan makanan dan minuman 

n. Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 

o. Penyediaan jasa administrasi dan perencanaan DAK Kesehatan 

p. Penyediaan jasa keamanan gedung kantor 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan/rehabilitasi Rumah Dinas 


. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 

dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

c. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 

d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah 

Sakit 

d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

e. Pengadaan Obat Generik 

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

a. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan 

d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 

tertentu 

e. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah 

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

a. Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat di bidang 

obat dan makanan 

b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Bahan 

Berbahaya 


7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup 

Sehat 

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 

c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 

d. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

f. Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan 

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi 

Besi (AGB), Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), 

Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 

Lainnya 

b. Penanggulangan balita gizi buruk 

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk 

b. Pengadaan alat dan bahan foging 

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 

d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular 

e. Pencegahan penularan penyakit endemis/epidemik 

f. Peningkatan immunisasi 

g. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan 

wabah 

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan 

12. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan 

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

a. Pembangunan gedung puskesmas 


. Rehabilitasi Rumah Dinas 

c. Pengembangan PKM mampu PONED 

13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 

b. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 

c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di 

luar kuota SK Walikota 

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

a. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan lansia 

b. Pelayanan Kesehatan Lansia 

15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

a. Penyelenggaran kesehatan ibu dan anak 

16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 

a. Penyuluhan Bahaya Rokok terhadap Kesehatan 

Program dan Kegiatan Bersumber DAK Bidang Kesehatan 

1. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

a. Pembangunan Puskesmas 

b. Rehabilitasi rumah dinas 

c. Pengadaan obat-obat generik 

Program Dan Kegiatan Bersumber APBD Propinsi (Bantuan 

Gubernur) 

a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota SK 

Walikota 

b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 

- Pembangunan rumah dinas paramedis 

c. Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana dan prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

- Pengembangan puskesmas menjadi mampu PONED 

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 


- Penanggulangan balita gizi buruk 

e. Program Pelayanan keseatan penduduk miskin 

- Pelayanan operasi katarak 

Program dan Kegiatan Bersumber APBN 

1. Progran Upaya Kesehatan Masyarakat 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu 

b. Peningkatan pelayanan kesehatan Anak 

2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 

3. Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan yang telah dilaksanakan 

selama Tahun Anggaran 2011 dapat dinilai keberhasilannya dengan 

melihat pencapaian indikator kinerja kunci dan membandingkanya 

dengan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota 

Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 

tahun 2008 – 2013, yang tertuang dalam Berita Daerah Kota Sukabumi 

tahun 2009 Nomor 11. 

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci tahun 2011, dijelaskan pada tabel 

berikut: 

Indikator Kinerja Kunci dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2011 

Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan 

Pilihanuntuk Pemerintah Kota pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja 

1 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 

2 

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan 

92 

3 Cakupan Desa /Kelurahan Unversal Child Immunization (UCI) 75.8 

4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 

5 Cakupan penderita DBD yang ditangani 100 

6 Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA (+) 91.1 

7 

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan 

dan miskin 

100 % 

8 Cakupan Kunjungan Bayi 71,9 

9 Jumlah Kematian Ibu 100 

10 Jumlah Kematian Bayi 100 

11 Usia Harapan Hidup 

12 Insiden Rate DBD 0.2 

13 Insiden Rate TBC 0.3 


Analisis : 

Dari 1540 sasaran ibu hamil resiko tinggi, ditemukan 904 ibu dengan 

komplikasi kebidanan dan semuanya ditangani, baik di tingkat 

pelayanan dasar maupun di pelayanan rujukan (RS). 

Dari 7264 sasaran ibu bersalin di tahun 2011 terdapat 6693 (92%) 

persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan. Pencapaian ini sudah 

memenuhi target ditetapkan 84%, dikarenakan ketersediaan sumber 

daya kesehatan yang kompeten serta pemerataan tenaga kesehatan 

sudah menyebar di seluruh wilayah, hal ini tidak terlepas dari upaya 

peningkatan kualitas/kuantitas bidan dan kesadaran serta aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cukup baik. 

Dari 33 kelurahan di Kota Sukabumi, terdapat 25 kelurahan yang 

sudah memenuhi UCI selama tahun 2011. Pencapaian ini masih perlu 

di tingkatkan mengingat target RPJMD untuk tahun 2011 adalah 85%. 

Sebagai informasi dari dari 25 kelurahan yang sudah UCI masih 

terdapat 18 kelurahan yang melebihi target imunisasinya (diatas 

100%), yang artinya capaian imunisasi bayi di 18 kelurahan tersebut 

jumlahnya melebihi jumlah bayi yang di proyeksikan. selain itu faktor 

pembinaan teknis bagi pengelola imunisasi perlu di tingkatkan 

terutama pada pengelola imunisasi yang masih baru (dampak rotasi 

pegawai). 

Sampai dengan akhir tahun 2011, penemuan kasus gizi buruk 

berjumlah 57 kasus, kemudian dilakukan beberapa intervensi secara 

holistic dan dari hasil evaluasi terakhir diperoleh data kasus gizi buruk 

menjadi 15 sampai desember 2011. Dengan demikian sebanyak 42 

kasus gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini tidak terlepas 

dari intervensi yang komprehensif pada penanganan kasus gizi buruk 

yang meliputi: 

- Pemberian makanan pendamping ASI untuk keluarga miskin 

yang memiliki balita 6-24 bulan 


- Pemberian makanan tambahan Pemulihan kepada 70 balita 

kurang gizi yang menghasilkan 80 % kenaikan berat badan. 

- Klinik gizi berkala setiap 1 bulan sekali melibatkan tenaga 

spesialis anak 

- Pemeriksaan laboratorium 

Dari 523 kasus DBD yang ditemukan selama tahun 2011, seluruhnya 

telah mendapat penanganan sesuai SOP (100%). Hal ini dikarenakan 

kesiapan sumber daya kesehatan, baik di rumah sakit maupun 

puskesmas dalam penanganan kasus DBD. 

Tingkat kesembuhan meningkat, dari seluruh penderita yang 

ditemukan dan ditangani pada tahun 2011 sebesar 91 % (350 dari 384 

orang) sembuh sedangkan tahun 2010 tingkat kesembuhan hanya 

sebesar 82 %. Hal ini menandakan bahwa pemantauan terhadap 

penderita sangat baik, kesiapan logistic yang mencukupi dan 

kepatuhan penderita dalam pengobatan cukup baik, karena 

kesembuhan penyakit TB ini sangat bergantung pada ketersediaan 

logistik dan kepatuhan minum obat. Indikasi sikap masyarakat yang 

positif ini dibentuk dari proses yang panjang dimana salah satu 

faktornya adalah penyuluhan kesehatan yang masih tetap di tingkatkan 

khususnya yang berkaitan dengan penyakit TB Paru ini. 

Dari data yang diperoleh bahwa penerima kartu jamkesmas sebanyak 

46.530 orang sedangkan penerima kartu jamkesda sebanyak 25.952 

orang sehingga masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan 

kesehatan sebanyak 72.484, berdasarkan data yang kami peroleh dari 

Badan Pusat Statistik bahwa penduduk miskin berjumlah 27.700 

orang. Sementara itu jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan sebanyak 

57.045 sehingga jika di rata-ratakan diperoleh angka 87.7% pengguna 

jaminan kesehatan masyarakat miskin. 

Pada tahun 2011, terdapat 5031 jumlah kunjungan bayi yang 

memperoleh pelayanan kesehatan dari jumlah seluruh bayi lahir hidup 

7001 (atau sekitar 71.9%). Pencapaian yang belum memenuhi target 


82% ini dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang baik tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik 

pula, terutama dengan layanan kesehatan praktek swasta. Sehingga 

memungkinkan masyarakat yang memilih berkunjung ke layanan 

praktek swasta tidak tercatat. 

Jumlah kematian ibu pada tahun 2011 berjumlah 5 kematian yang 

terdiri dari 2 eklampsi, 2 penyakit jantung dan 1 perdarahan. 3 

kematian terjadi di rumah dan 2 kematian tejadi di Rumah Sakit. 

jumlah kematian ini sama dengan jumlah kematian pada tahun 2010 

Jumlah kematian pada tahun 2011 sebanyak 57 bayi, dengan penyebab 

kematian terbanyak adalah infeksi (31%) BBLR (21%) dan kelainan 

kongenital (17%). Jumlah kematian pada tahun ini meningkat dari 

tahun sebelumnya yaitu berjumlah 49 bayi di tahun 2010. Pada tahun 

2011 kebijakan Dinas Kesehatan dalam pelaporan kasus kematian 

harus secepatnya dalam tempo 1 x 24 jam, mempermudah pelacakan 

kasus (surveillance) sehingga meningkatkan akurasi dan validitas data. 

Jumlah penderita DBD pada tahun 2011 mengalami penurunan yang 

sangat signifikan. Jumlah penderita DBD 523 tahun 2011 sedangkan 

tahun 2010 berjumlah 1045. Sehingga berdasarkan angka tersebut 

insiden rate DBD mengalami penurunan dari dari 0.3 di tahun 2010 

menjadi 0.2 pada tahun 2011 

Jumlah penderita TBC 984 pada tahun 2011 dengan angka insiden rate 

0.3, pada tahun 2010 jumlah penderita TBC berjumlah 863 orang 

dengan angka insiden rate 0.29. Dari jumlah 984 penderita TBC 

sebanyak 384 adalah BTA (+) dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 

yaitu 91%. Penemuan kasus dan tingkat kesembuhan yang meningkat 

menunjukan bahwa pemantauan sangat baik terhadap penderita, 

kesiapan logistic yang mencukupi dan kepatuhan penderita dalam 

pengobatan cukup tinggi, karena kesembuhan penyakit TB ini sangat 

bergantung pada ketersediaan logistic dan kepatuhan minum obat. 

Sementara itu tingkat partisipasi masyarakat meningkat sebagai buah 


dari kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas di 

Puskesmas berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat untuk 

melakukan pemeriksaan di puskesmas 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. 

Di Kota Sukabumi pelaksana urusan (Wajib) Kesehatan dari unsur 

Pemerintah dikelola oleh 2 (dua) unit kerja, yaitu Dinas Kesehatan dan 

Rumah Sakit Umum Daerah Syamsudin, SH. 

Dinas Kesehatan 

didampingi oleh 16 UPT (1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 

dan 15 Puskesmas dengan 20 Puskesmas Pembantu) serta RSUD 

Syamsudin, SH didampingi mitra kerja beberapa Rumah Sakit Swasta. 


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memiliki pegawai yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 468 orang, dengan kualifikasi 

pendidikan mulai SD sampai S2 sesuai dengan keahlian dan bidang 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

Keadaan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan kualifikasi 

pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2009 dan 

2011, dijelaskan pada tabel berikut : 

Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi 

Pendidikan 

Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009-2011 

NO 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

2009 2010 2011 

I. MEDIS 

1. Dokter Umum 28 33 32 

2. Dokter Gigi 19 23 23 

II. SARJANA KESEHATAN LAIN 

1. Magister Kesehatan Masyarakat 10 10 9 

2. Sarjana Kesehatan Masyarakat 12 28 29 

3. Apoteker 3 4 5 

III. PARAMEDIS 

1. Sarjana Keperawatan 4 9 10 

2. Bidan 56 68 65 

3. Akademi Keperawatan 59 84 86 


NO 

IV. 

VI 

PENDIDIKAN 

JUMLAH 

2009 2010 2011 

4. Sekolah Pendidikan Keperawatan 26 25 22 

(SPK) 

5. Akademi Keperawatan Gigi 9 12 11 

6. Sekolah Pendidikan Perawat Gigi 7 7 6 

(SPRG) 

PARAMEDIS NON PERAWAT 

1. S1 IPB Gizi 1 1 1 

2. Akademi Gizi 12 16 15 

3. Akademi Kesehatan Lingkungan/APK 12 16 14 

4. Akademi Analisis Kesehatan 16 21 22 

5. D III Farmasi 3 3 

6. Sekolah Pendidikan Analis (SPA) 5 5 4 

7. Sekolah Pendidikan Analis Gizi 2 2 1 

(SPAG) 

8. Sekolah Penilik Pembantu Hygiene 5 3 3 

(SPPH) 

9. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 16 20 18 

PARAMEDIS PEMBANTU 

Pekarya Kesehatan (SMA +) 17 13 13 

Pekarya Kesehatan (SMP +) 0 0 0 

SPK-C / Juru Kesehatan 3 2 2 

NON KESEHATAN/ ADMINISTRASI/ 

TATAUSAHA 

Sarjana Non Kesehatan (S2) 3 3 2 

Sarjana Non Kesehatan (S1) 10 5 7 

Sarjana Muda Non Kesehatan (D3) 2 3 4 

Sekolah Menengah Ekonami Atas (SMEA) 18 17 15 

Sekolah Teknik Mesin (STM) 5 5 3 

Sekolah Menengah atas (SMA) & (SMKK) 34 32 32 

Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA) 4 3 1 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 7 6 

Sekolah Dasar (SD) 10 7 4 

JUMLAH 414 487 468 

Berdasarkan tabel di atas, karyawan Dinas Kesehatan mengalami 

penurunan jumlah karyawan, yaitu dari 487 orang tahun 2010 menjadi 

468 orang sampai tahun 2011. Hal ini akibat dari pensiun dan 

meninggal serta adanya mutasi keluar dari Dinas Kesehatan. 

Data keadaan pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan pangkat, jabatan 

struktural dan fungsional, dijelaskan pada tabel berikut : 


Keadaan Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan 

Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2011 

NO 

PENDIDIKAN 

GOLONGAN 

I II III IV 

JENIS 

KELAMIN 

A B C D A B C D A B C D A B C D L P 

JML 

I. MEDIS 

1 Dokter Umum - - - - - - - - - 

1 

5 

1 

0 2 2 3 12 20 32 

2 Dokter Gigi - - - - - - - - - 9 3 2 1 6 1 1 6 17 23 

II. 

SARJ. KES. LAIN 

1 Sarj. Kes. Mas (S2) - - - - - - - - - 1 1 1 4 1 1 4 5 9 

1 

2 Sari. Kes. Mas (S1) - - - - - - - - 9 5 3 2 10 19 29 

3 Sarj. Apoteker - - - - - - - - - 2 3 2 3 5 

III. 

PARAMEDIS 

1 Sarj. Keperawatan - - - - - - - - 5 5 4 6 10 

2 D-III AKPER - - - - - - 

3 

9 

1 

3 

1 

8 5 6 5 30 56 86 

3 Bidan (D-I, D-III) - - - - - 

2 

2 

1 

0 7 3 

1 

5 8 65 65 

4 D-III GIGI - - - - - 5 4 1 1 1 10 11 

5 SPR/SPK - - - - - 5 1 3 5 2 6 6 16 22 

6 SPRG - - - - - 2 2 1 1 1 5 6 

PARAMEDIS NON 

IV. PERWT. 

1 S1 IPB Gizi - - - - - - - 1 1 1 

2 D-III Gizi - - - - - - 6 6 3 2 13 15 

3 D-III Kesling - - - - - - 6 6 2 8 6 14 

1 

4 D-III Analis Kes - - - - - - 7 1 4 7 15 22 

5 D-III Farmasi - - - - - - 3 1 2 3 

6 SPA/Analis - - - - - - - - 1 3 1 3 4 

7 SPAG (D-I) - - - - - - - - 1 1 1 

8 SPPH (D-I) - - - - - - - - 1 2 2 1 3 

9 SAA/SMF - - - - 

1 

0 7 1 4 14 18 

V. 

PARAMEDIS 

PEMBANTU 

1 Pek.Kes (SMA+) - - - - - - - - - 9 4 5 8 13 

2 SPK-C/Jurkes - - - - - - - 2 1 1 2 

VI. 

ADM/TATA USAHA 

1 S2 - - - - - - - - - - - 2 2 2 

2 S1 - - - - - - - - 4 1 2 1 6 7 

3 SARMUD - - - - - - 2 2 2 2 4 

4 SMEA - - - - 4 2 7 1 1 4 11 15 

5 STM - - - - 2 1 3 3 

6 SMA.SMKK - - - - 8 9 2 1 3 9 13 19 32 

7 KPAA - - - - 1 1 1 


NO 

PENDIDIKAN 

GOLONGAN 

I II III IV 

JENIS 

KELAMIN 

A B C D A B C D A B C D A B C D L P 

JML 

8 SMP (Sederajat) - - 2 2 2 5 1 6 

9 SD 1 1 1 1 4 4 

JUMLAH 1 1 3 3 22 27 96 55 71 80 57 32 5 9 5 1 142 326 468 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Pada tahun 2011, pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Sukabumi bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi (Bantuan 

Propinsi) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBN. 

Pada Tahun Anggaran 2011 semua sumber anggaran baik DAK Bidang 

Kesehatan maupun APBD Propinsi dialirkan melalui kas daerah 

sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 

(DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota. 

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sesuai dengan 

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (DPA) tahun 2011 

adalah : 

Alokasi Pembiayaan Kesehatan 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2011 

NO URAIAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 2 3 4 5 

I PENDAPATAN 2.384.098.000 2.567.844.950 107.7 

II BELANJA 35.661.840.000 35.546.950.627 99.7 

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.409.818.000 21.280.247.181 109.6 

1 Belanja Pegawai 19.409.818.000 21.280.247.181 109.6 

B BELANJA LANGSUNG 16.252.022.000 14.266.703.446 87,8 

I 


1,829,097,000 1,723,952,862 

Perkantoran 

94.3 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000 1,200,000 100.0 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

58,800,000 42,906,450 

Air dan Listrik 

73.0 

3 

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

19,500,000 19,500,000 

kantor 

100.0 

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50,945,000 52,130,000 102.3 

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15,348,000 15,298,500 99.7 

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15,050,000 - 

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,733,000 9,733,000 100.0 

8 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

80,000,000 75,512,000 

Penggandaan 

94.4 

9 

Penyediaan Komponen Instalasi 

5,860,000 5,860,000 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

100.0 

10 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

3,620,000 3,620,000 

Kantor 

100.0 

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- 3,063,000 3,050,000 



undangan 99.6 

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,246,633,000 1,195,643,112 95.9 

13 Penyediaan Makanan Minuman 14,000,000 10,877,800 77.7 

14 Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah 80,640,000 80,590,000 99.9 

15 

Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 

DAK Kesehatan 

215,105,000 198,432,000 92.2 

16 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor 9,600,000 9,600,000 100.0 

II 


Prasarana Aparatur 

533,425,000 464,722,994 87.1 

1 Rehabilitasi Rumah Dinas (4 rumah dinas) 442,000,000 404,930,994 91.6 

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,345,000 15,224,500 55.7 

3 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

40,380,000 40,080,000 99.3 

4 

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan 

4,200,000 4,187,500 

Gedung Kantor 

99.7 

5 

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan 

19,500,000 300,000 

Gedung Kantor 

1.5 

III 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 

18,407,000 12,407,000 67.4 

1 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

9,407,000 9,407,000 100.0 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3,000,000 1,000,000 33.3 

3 

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 

Anggaran 

3,000,000 1,500,000 50.0 

4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3,000,000 500,000 16.7 

IV 

Program Obat dan Perbekalan 

2,060,800,000 1,512,252,077 

Kesehatan 

73.4 

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 980,514,000 832,049,900 84.9 

2 

Peningkatan Pemerataan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

82,205,000 81,366,000 99.0 

3 

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 

Komunitas dan Rumah Sakit 

9,343,000 9,253,000 99.0 

4 

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

15,618,000 15,483,000 99.1 

5 Pengadaan Obat Generik 973,120,000 574,100,177 59.0 

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 175,740,000 138,672,000 78.9 

1 

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan 

Kesehatan 

6,275,000 6,275,000 100.0 

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 28,786,000 26,466,000 91.9 

3 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan 

Kesehatan 

38,401,000 21,581,000 56.2 

4 

Pencegahan dan penanggulangan penyakit 

tidak menular tertentu 

27,278,000 9,500,000 34.8 

5 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Anak Sekolah 

75,000,000 74,850,000 99.8 

VI 

Program Pengawasan Obat dan 

Makanan 

37,156,000 37,156,000 100.0 

1 

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ 

Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan 

26,384,000 26,384,000 100.0 

2 

Peningkatan Pengawasan Keamanan 

Pangan dan Bahan Berbahaya 

10,772,000 10,772,000 100.0 

VII 

Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

234,238,000 230,961,500 98.6 

1 

Pengembangan Media Promosi dan 

Informasi Sadar Hidup Sehat 

45,000,000 44,746,500 99.4 

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 24,615,000 24,615,000 100.0 

3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 35,614,000 35,614,000 100.0 

4 

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 

Kesehatan 

96,000,000 95,865,000 99.9 



5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,009,000 6,009,000 100.0 

6 

Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan 

27,000,000 24,112,000 89.3 

VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat 256,825,000 204,922,500 79.8 

Penanggulangan Kurang Energi Protein 

(KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), 

1 Gangguan Akibat Kurang Yodium 120,000,000 107,972,500 90.0 

(GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan 

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 

2 Penanggulangan balita gizi buruk 136,825,000 96,950,000 70.9 

IX 

Program Pengembangan Lingkungan 

Sehat 

41,988,000 38,958,000 92.8 

1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 29,697,000 29,697,000 100.0 

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,291,000 9,261,000 75.3 

X 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular 

518,820,000 500,591,000 96.5 

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 33,750,000 33,750,000 100.0 

2 

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan 

Fogging 

92,500,000 91,122,000 98.5 

3 

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak 

Sekolah 

65,000,000 65,000,000 100.0 

4 

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

80,000,000 69,833,000 87.3 

5 

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ 

Epidemik 

110,200,000 110,200,000 100.0 

6 Peningkatan Imunisasi 109,500,000 102,816,000 93.9 

7 

Peningkatan surveilans epidemiologi dan 

penanggulangan wabah 

27,870,000 27,870,000 100.0 

XI 

Program Standarisasi Pelayanan 

Kesehatan 

81,112,000 80,542,000 99.3 

1 

Evaluasi dan Pengembangan Standar 

Pelayanan Kesehatan 

81,112,000 80,542,000 99.3 

XII 

Program pelayanan kesehatan penduduk 

miskin 

35,000,000 33,095,000 94.6 

1 Pelayanan operasi katarak 35,000,000 33,095,000 94.6 

Program Pengadaan, Peningk. dan 

XIII 

Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 

4,595,400,000 3,556,957,000 77.4 

Jaringannya 

1 Pembangunan Gedung Puskesmas 3,528,600,000 2,709,759,450 76.8 

2 Rehabilitasi Rumah Dinas 58,000,000 54,453,050 93.9 

3 Pengembangan PKM mampu PONED 1,008,800,000 792,744,500 78.6 

XIV 

Program Kemitraan Peningkatan 


5,374,400,000 5,292,892,513 

98.5 

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 824,400,000 777,430,837 94.3 

2 

Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang 

Mampu 

4,000,000,000 3,965,461,676 99.1 

3 

Peningkatan yankes bagi masyarakat miskin 

diluar kuota SK walikota 

550,000,000 550,000,000 100.0 

XV 

Program Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Lansia 

92,362,000 89,214,000 96.6 

1 

Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 

Kesehatan Lansia 

26,500,000 25,300,000 

2 Pelayanan Kesehatan Lansia 65,862,000 63,914,000 

XVI 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu 

dan Anak 

124,000,000 106,459,000 85.9 

1 Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak 124,000,000 106,459,000 

XVII Program Pembinaan Lingkungan Sosial 243,252,000 242,948,000 99.9 



(DBHCHT) 

1 

Penyuluhan Bahaya Rokok terhadap 

Kesehatan 

243,252,000 242,948,000 

Alokasi Anggaran Bersumber APBD Kota, DAK Bidang Kesehatan, APBN 

dan APBD Propinsi di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2011 

NO JENIS SUMBER BIAYA 

JUMLAH ALOKASI 

2010 2011 

1. APBD Kota 30.231.843.000 28.929.459.000 

2. Bantuan Propinsi Jawa Barat 4.073.350.000 2.172.625.000 

3. APBN 99.115.000 - 

4. DAK 4.156.080.000 4.559.720.000 

JUMLAH 38.560.388.000 35.661.840.000 

Tabel di atas menunjukan bahwa Alokasi anggaran Dinas Kesehatan pada 

tahun 2011 mengalami penurunan. Meskipun demikian penyerapan anggaran 

dinas kesehatan sangat baik yaitu berada pada angka 99.7 %. Sementara itu 

untuk belanja langsung yang berkaitan dengan program, penyerapan anggaran 

berada pada angka 87.8%, angka ini cukup baik mengingat pada tahun 2010 

penyerapan belanja langsung hanya sebesar 72,36%. Pada tahun 2011 

anggaran yang bersumber APBN tidak ada yang langsung masuk kedalam 

keuangan daerah, akan tetapi ada kegiatan-kegiatan bersumber APBN yang 

disalurkan ke Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kota Sukabumi, 

kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

1. Pembinaan Kelurahan Siaga 

2. Pertemuan Advokasi, Koordinasi dan Penyusunan Promkes Sekolah 

Tingkat Kota Sukabumi 

3. Pertemuan kebijakan sehat Kota Sukabumi 

4. Pelatihan PKRE-T yang responsive gender di 6 Kabupaten/Kota 

Total seluruh anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 61.942.500. 

pertanggungjawaban kegiatan tersebut langsung oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Barat. Tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada anggaran yang 

belum bisa diserap seluruhnya terutama berkaitan dengan 

pengadaan/konstruksi karena kegiatan ini memerlukan waktu dan teknis yang 

tidak mudah memerlukan proses yang sistematis mulai dari perencanaan, 

proses lelang maupun pengerjaan. Selain itu pada proses lelang seringkali 


hasil lelang dibawah dari pagu yang telah ditetapkan yang secara otomatis 

menurunkan penyerapan anggaran. 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Kesehatan. 

Alokasi dan realisasi anggaran yang bersumber DAK Bidang Kesehatan 

meliputi : Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan 

berupa pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas yaitu Pembangunan Puskesmas 

Benteng (DAK 2010) dan Cibeureum (DAK 2010) serta pembangunan 

Puskesmas Limus Nunggal (DAK 2011); rehabilitasi rumah dinas (1 rumah 

Dinas) dan Pengadaan obat-obat generik. 

Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi kegiatan bersumber DAK 

Bidang Kesehatan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

NO 

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber DAK Bidang Kesehatan T.A 2011 

KEGIATAN 

ALOKASI 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

I PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB 

PUSKESMAS/PUSTU/RUMAH 

DINAS/GUDANG FARMASI DAN SARANA 

PRASARANA PUSKESMAS 

- Pembangunan Puskesmas Cibeureum dan 

Benteng (DAK 2010), Puskesmas Limus 3.528.600.000 2.709.759.450 76.8 

Nunggal (DAK 2011) 

- Rehabilitasi Rumah Dinas (Cikundul) 58.000.000 54.453.050 93.9 

II PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 

KESEHATAN 

- Pengadaan obat-obat Generik 973,120,000 574.100.177 59 

T O T A L 4.559.720.000 3,338,312,677 73.2 

% 

Alokasi anggaran kegiatan bersumber DAK Bidang Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 4.559.720.000 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.338.312.677 atau sebesar 73.2% 

penyerapan anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan proses lelang 

yang menghasilkan anggaran di bawah alokasi yang telah ditetapkan. 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Bantuan Provinsi 

Barat 

Jawa 

Dalam menjalankan program pembangunan di Bidang Kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 32 tahun 2004 yang 

merupakan urusan wajib pada pemerintahan Kab/Kota, maka diperlukan 

bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program dan kegiatan 

yang di danai oleh Bantuan Provinsi Jawa Barat berupa. 

Program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan Provinsi, dijelaskan pada 

tabel berikut: 

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber Bantuan Propinsi Jawa Barat T.A 2011 

NO 

PROGRAM/KEGIATAN 


1 


- Rehabilitasi Rumah Dinas (4 rumah 

dinas) 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

2 

- Penanggulangan balita Gizi buruk 

Program Kemitraan Peningkatan 


3 

- Pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

miskin di luar quota SK Walikota 

4 Program pengadaan, peningkatan dan 

perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas, pustu dan jaringannya 

- Pengembangan fungsi puskesmas 

menjadi mampu PONED (Pkm 

Sukakarya dan Pkm Lembur situ) 

5 

Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin 

- Pelayanan Operasi Katarak 

ALOKASI 

ANGGARAN 

REALISASI % 

442.000.000 404.930.994 92 

136.825.000 96.950.000 70.9 

550.000.000 550.000.000 100 

1.008.800.000 792.744.500 78.6 

35.000.000 33.095.000 94,6 

Total 2,172,625,000 1,877,720,494 86.4 

Realisasi anggaran kegiatan bersumber Bantuan Propinsi Jawa Barat pada 

Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.877.720.494 atau mencapai 86.4% sementara 

penyerapan anggaran bersumber bantuan gubernur pada tahun 2010 mencapai 

58,88%. Sementara itu pemanfaaatan anggaran Pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin di luar quota SK Walikota dengan sasaran sebanyak 

25.952 orang, sementara yang menggunakan berdasarkan kunjungan/klain 

sebanyak 3.222 kali klaim. 


NO 

1 

2 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 

Bersumber APBN T.A 2011 

PROGRAM/KEGIATAN 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

(APBN) 

Pelatihan PKRE-T yang responsive 

gender di 6 Kabupaten/Kota 

Program Pembinaan Gizi 

Masyarakat 

ALOKASI 

ANGGARAN 

REALISASI % 

34.670.000 34.670.000 100 

Surveilan Gizi Khusus 27.580.000 20.373.000 

3 

Promosi Kesehatan dan 


1. Pembinaan Kelurahan Siaga 7.200.500 7.200.500 100 

2. Pertemuan Advokasi, 

Koordinasi dan Penyusunan 

Promkes Sekolah Tingkat Kota 

10.036.000 10.036.000 100 

Sukabumi 

3. Pertemuan kebijakan sehat 


10.036.000 10.036.000 100 

4 

Biaya Operasional Kesehatan 

(BOK) 

1,125,000,000 1,112,189,500 98.9 

5 Jamkesmas 1.265.860.000 463.756.500 36.6 

TOTAL ANGGARAN 2,480,382,500.00 1,658,261,500.00 66.9 

Pengelolaan anggaran bersumber APBN tidak seluruhnya dilaksanakan 

oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Pengelolaan program yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sumber 

anggaran APBN adalah Program Upaya Keseatan Masyarakat, Program 

Pembinaan Gizi Masyarakat, dan Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Namun demikian program-program ini 

sangat membantu dalam pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi. 

Sebagai contoh pada program gizi ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 

57 kasus. Dengan adanya program yang bersumber angggaran APBN 

dapat membantu program yang telah ada sehingga dapat menurunkan 

kasus gizi buruk dari 57 kasus menjadi 15 kasus di akhir desember 

2011. Progres yang positif ini tidak hanya berkat kerjasama internal 

dalam wilayah saja akan tetapi juga termasuk program yang bersumber 

anggaran APBN dengan kegiatannya berupa Pemberian makanan 


tambahan Pemulihan kepada 70 balita kurang gizi yang menghasilkan 

80 % kenaikan berat badan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional diatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala 

SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, yang selanjutnya Renstra SKPD 

tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD 

(Renja SKPD). Penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dan 

Undang-undang Nomor tahun 2004 harus berdasarkan penganggaran berbasis 

kinerja. 

Dalam era desentralisasi Dinas Kesehatan selaku SKPD dituntut menyusun 

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan masalah kesehatan dan 

kebutuhan spesifik daerah yang bersangkutan, disamping juga harus 

mengakomodir kebijakan nasional pembangunan kesehatan, hal ini 

mengindikasikan bahwa perencanaan yang bersifat “bottom up” harus ada 

keselarasan dengan kegiatan yang berada pada tingkat atas. 

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah melaksanakan mekanisme perencanaan 

dengan metode Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT), 

yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Depkes RI dan Pusat Kajian 

Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia. 

Mekanisme perencanaan di dalam metode P2KP, dilaksanakan melalui 

tahapan : 

1. Melakukan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan dalam Lokakarya 

Perencanaan dan Evaluasi Program tahunan. Evaluasi dilaksanakan 

pada awal tahun dengan melibatkan Puskesmas dan Kepala seksi 

pada Dinas Kesehatan. Dalam evaluasi tersebut disampaikan juga 

kebijakan setiap program kesehatan dan kebijakan pembangunan 

kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mengacu pada 


kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi, yang tertuang dalam RPJMD 

Kota Sukabumi dan Renstra Dinas Kesehatan. 

2. Puskesmas menyampaikan usulannya dengan menggunakan metode 

P2KT Puskesmas sesuai dengan Kep. Menkes RI No.128/2004 

tentang Pedoman Perencanaan Puskesmas. Setiap usulan Puskesmas 

wajib didukung dengan data dan situasi kesehatan di wilayahnya 

kerjanya. Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi sesuai 

dengan kewenangannya, kemudian digabung dengan usulan tingkat 

Dinas. 

3. Seluruh Kepala seksi menyampaikan usulan kegiatan yang 

merupakan gabungan antara puskesmas dengan Dinas dan telah 

dilakukan penyesuaian volume dan sasaran/output kegiatan serta 

kebutuhan anggarannya. Seluruh usulan harus didukung oleh data 

dan informasi yang cukup selama 3 tahun terakhir. Hasil lokakarya 

tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk expose pada musrenbang 

Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD. Usulan digabung dengan 

masukkan hasil musrenbang dan forum SKPD dan dituangkan dalam 

RKA SKPD Dinas Kesehatan dan disampaikan ke Bappeda Kota 

Sukabumi. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Berikut adalah data kondisi sarana kesehatan yang ada di Kota 

Sukabumi Tahun 2010 dan 2011, dilihat dari jenis dan jumlah. 

Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan 

Di Kota Sukabumi Tahun 2010-2011 

NO JENIS SARANA KESEHATAN 

JUMLAH 

2010 2011 

1. Puskesmas Non DTP 12 12 

2. Puskesmas DTP 3 3 

3. Puskesmas pembantu 20 20 

4. Puskesmas keliling 15 15 

5. Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 

6. Rumah Sakit Polri 1 1 

7. Rumah Sakit TNI AD 1 1 


NO JENIS SARANA KESEHATAN 

JUMLAH 

2010 2011 

8. Rumah Sakit Swasta 3 5 

9. Rumah Sakit Bersalin 1 2 

11. Rumah Sakit Ibu dan Anak - - 

12. Balai Pengobatan 14 18 

13. Laboratorium Swasta 6 6 

14. Optikal 11 14 

15. Apotik 44 46 

16. Toko Obat 11 14 

17. Praktek Dokter Umum perorangan 125 125 

18. Praktek Dokter Spesialis 64 69 

19. Praktek Dokter Gigi 41 50 

20. Praktek Dokter Gigi Spesialis 3 3 

21. Praktek Bidan 81 81 

21. Industri Kecil Obat Tradisional 6 4 

22. Posyandu 440 440 

23. Rehabilitasi Korban Napza 0 0 

24. Pengobat Tradisional 28 28 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota 

Sukabumi cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama 

sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu dan Posyandu. 

h. Permasalahan dan Solusi. 

Hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan 

dan program kesehatan pada tahun 2011, antara lain: 

A. Faktor Internal 

a). Petugas masih belum menerapkan sepenuhnya pengetahuan 

dan keterampilan terutama dalam aspek administrasi 

pengelolaan program/kegiatan; 

b). Indikator pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja 

Utama belum sepenuhnya terukur dan menggambarkan 

prioritas permasalahan; 

c). Masih lemahnya koordinasi lintas program / bidang; 

d). Masih kurangnya distribusi tenaga kesehatan sesuai kompetensi 

yang dibutuhkan di setiap unit pelayanan kesehatan 

(Puskesmas) dan bidang; 


e). Masih kurangnya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan 

yang bersifat promotif dan preventif dan pemberdayaan 

masyarakat. 

f). Masih lemahnya administrasi keuangan di sehingga 

menghambat dalam pengcairan anggaran berikutnya. 

g). Masih kurangnya inovasi program yang dikembangkan dalam 

rangka mengatasi permasalahan kesehatan. 

h). Program dan kegiatan tidak fokus sehingga sinergitas antar 

progam tidak terbentuk secara utuh menyeluruh. 

i). Pengelolaan SDM masih belum sejalan dengan misi Dinas 

Kesehatan dalam penyediakan teknologi dan sumber daya 

kesehatan yang memadai dan berkualitas. 

B. Faktor Eksternal 

a). Anggaran masih berpihak pada kegiatan fisik dan kegiatan 

yang bersifat rutin, sementara untuk program / kegiatan yang 

inovatif masih sangat kurang; 

b). Proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan fisik dan 

barang, belum sesuai jadwal yang direncanakan; 

c). Masih kurangnya penerapan pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; 

d). Belum optimalnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan 

kualifikasi dan persyaratan teknis pendidikan. 

e). Adanya kecenderungan meningkatnya penyakit degeneratif 

pada usia produktif / usia subur. 

C. Upaya Mengatasi Masalah 

Pemecahan masalah kesehatan tentunya memerlukan peran aktif 

dari semua pihak baik dari pemerintah, instansi terkait lintas sektor 

maupun dari masyarakat. Adapun beberapa langkah penting 

sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, antara 

lain: 


a). Melakukan analisa dan penajaman program yang mendukung 

pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan; 

b). Perumusan Indikator Kinerja Utama dibuat berdasarkan 

analisis bersama melalui suatu forum sehingga menjadikan 

IKU sebagai sebuah tolok ukur bersasama dalam mencapai 

tujuan menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. 

c). Meningkatkan koordinasi dalam perencanan dan pelaksanan 

program /kegiatan baik internal maupun dengan lintas sector 

sehingga muncul sinergitas program; 

d). Melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan dalam 

peningkatan alokasi anggaran terutama program/kegiatan 

inovatif baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif; 

e). Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui 

pendidikan, pelatihan dan sertifikasi serta monitoring dan 

evaluasi kinerja; 

f). Meningkatkan peran serta lintas sektor terkait dan masyarakat 

melalui perubahan pola hidup bersih dan sehat. 

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Pencapaian Indikator Makro 

Indilator makro adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur 

kinerja pembangunan secara keseluruhan baik aspek sosial maupun 

aspek ekonomi yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kota 

Sukabumi secara umum dan bertahap menurut skala waktu tertentu 

yang biasanya diukur tahunan. Indikator makro didukung oleh adanya 

indikator mikro yang dikelompokkan pada tiga bidang yaitu Bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang ekonomi. 

Indikator makro untuk bidang kesehatan berdasarkan Renstra Kota 

Sukabumi Tahun 2008-2013 adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian ibu sulit untuk 

dihitung hal ini dikarenakan pembaginya kurang dari 100.000 

Kelahiran Hidup, sehingga untuk memudahkan baik kematian ibu 


maupun kematian bayi menggunakan angka absolute, dengan demikian 

pencapaian indikator makronya adalah: 

a. Jumlah Kematian Ibu 

Jumlah kematian ibu di Kota Sukabumi pada tahun 2011 sebanyak 

5 orang, sedangkan target kematian ibu tahun 2011 dalam Renstra 

adalah kurang dari 10 kasus kematian, dengan demikian masih 

mencapai target. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena 

penyebab tidak langsung seperti yaitu 2 kematian karena eklampsi, 

2 kematian kerena penyakit jantung dan 1 kematian kerana 

perdarahan. 

b. Jumlah Kematian Bayi 

Jumlah kematian bayi di Kota Sukabumi pada tahun 2011 

mengalami peningkatan dari 49 pada tahun 2010 menjadi 57 kasus 

di tahun 2011, sementara itu target kematian bayi tahun 2011 

dalam Renstra adalah kurang dari 49 kasus kematian, dengan 

demikian kasus kematian di Kota Sukabumi masih tinggi. 

Penyebab kematian terbanyak adalah infeksi (31%) BBLR (21%) 

dan kelainan kongenital (17%). Kebijakan Dinas Kesehatan dalam 

pelaporan kasus kematian harus secepatnya dalam tempo 1 x 24 

jam, mempermudah pelacakan kasus (surveillance) sehingga 

meningkatkan akurasi dan validitas data. Namun demikian angka 

tersebut masih mencapai target dimana target 2011 angka kematian 

bayi

satu diantaranya adalah lingkungan hidup. 

1. Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan 

Hidup Tahun 2009 – 2013, Program dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : 

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan, meliputi : 

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; 

b. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 

c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan 

Hidup; 

d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3; 

e. Pengkajian Dampak Lingkungan; 

f. Koordinasi Pengelolaan Prokasih; 

g. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan; 

h. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup; 

i. Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/DPPL; 

j. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian 

Lingkungan; 

k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas 

Lingkungan. 

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 

yaitu meliputi : 

a. Konservasi Sumber Daya Air dan Kerusakan sumbersumber 

Air; 

b. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan; 

c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; 

d. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan 

Sumber-Sumber Air; 

e. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA; 


f. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA; 

g. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem; 

h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan 

dan Konservasi SDA; 

3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 

Alam, meliputi : 

a. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan 

Pengendalian SDA dan LH 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi : 

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang 

Lingkungan; 

b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. 

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi : 

a. Pengembangan Taman Rekreasi 

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, meliputi : 

a. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor; 

b. Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri; 

c. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair; 

d. Pembangunan Templat Pembuangan Benda Padat/Cair 

yang Menimbulkan Polusi; 

e. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. 

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Lingkungan 

Hidup 

Tingkat Capaian SPM Lingkungan Hidup Sesua IKK 

No. 

IKK 

Capaian 

Kinerja 

Sumber Data 

1. Cakupan pengawasan terhadap 36,76% Kantor Lingkungan 

pelaksanaan AMDAL 

Hidup 

2. Penegakan hukum lingkungan 0% Kantor Lingkungan 

Hidup 


Capaian kinerja cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang 

terdiri dari pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, 

DPPL dan DPLH baru mencapai 36,76% dari total usaha dan/atau kegiatan 

yang telah memiliki dokumen lingkungan. Sampai dengan akhir Tahun 

2011 jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen 

lingkungan dan memperoleh rekomendasi lingkungan berjumlah 68 usaha 

dan/atau kegiatan, sedangkan yang sudah dilakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan dokumen tersebut berjumlah 25 usaha dan/atau kegiatan. 

Capaian kinerja penegakan hukum lingkungan tidak tercapai (0%), hal ini 

dikarenakan tidak adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait kasus 

pencemaran lingkungan yang masuk ke Kantor Lingkungan Hidup, 

sehingga tidak ada yang harus di tindak lanjuti. 

Selain kedua uraian di atas, Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pun 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja kunci 

yang tercantum di dalam RPJMD dan revisinya, yaitu sebagai berikut : 

Tingkat Capaian SPM Lingkungan Hidup Sesuai RPJMD 

No. 

Indikator Sasaran 

Capaian 

Kinerja 

1. Tersosialisasikannya adaptasi dan mitigasi 0% 

perubahan iklim 

2. Terlindunginya keanekaragaman hayati (flora 137% 

dan fauna) 

3. Terserapkannya air hujan ke dalam perut bumi 100% 

4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan 105,03% 

AMDAL, UKL-UPL, DPPL dan DPLH 

5. Penanganan kasus pengaduan masyarakat 0% 

akibat gangguan pencemaran/perusakan 

lingkungan 

6. Kualitas air sungai sesuai standar 100% 

7. Terkendalinya kualitas udara pada lokasi 100% 

pencemaran udara 

8. Tertanggulanginya kerusakan tanah, lahan 

kritis dan lahan tidur 

71% 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Dalam pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup salah 

satunya dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. 


4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Jumlah pegawai negeri sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kota 

Sukabumi sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 12 

orang terdiri dari 7 laki-laki (58,33%) dan 5 perempuan (41,67%). 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur Kantor Lingkungan Hidup Kota 

Sukabumi berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Struktur KLH Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional 

No. Uraian 

Eselon 

Pejabat 

III IV Struktural Fungsional 

1. Kepala Kantor 1 1 

2. Kepala Sub Bagian 1 1 

3. Kepala Seksi 3 3 

Jumlah : 1 4 5 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di 

Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sebanyak 5 jabatan. Untuk 

komposisi jabatan struktural berdasarkan eselonering terdiri dari eselon 

III sebanyak 1 orang (20%) dan eselon IV sebanyak 4 orang (80%). 

Struktur KLH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. Strata 2 (S2) 4 

2. Strata 1 (S1) 5 

3. Diploma III 2 

4. SMA Sederajat 1 

Jumlah : 12 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai 

negeri sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 

berpendidikan SMA (8,33%), Diploma III (16,67%), Srata I (41,67%) 

dan strata II (33,33%). 


Struktur KLH Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Status Kepegawaian Gol/Ruang Jumlah 

1. Pembina Tingkat I IV/b 1 

2. Pembina IV/a 1 

3. Penata III/c 3 

4. Penata Muda III/a 4 

5. Pengatur Tingkat I II/d 1 

6. Pengatur II/c 1 

7. Pengatur Muda Tingkat I II/b 1 

Total 12 

5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dimaksud diimplementasikan 

dalam bentuk-bentuk kegiatan yang didanai oleh beberapa sumber dana 

baik APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat maupun 

APBN berupa Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK-LH). 

Alokasi anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi setelah 

perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. APBD Kota Sukabumi Rp. 1.370.303.500 

b. APBD Provinsi Jawa Barat Rp. 339.455.000 

c. DAK-LH Rp. 800.140.000 

Jumlah Anggaran KLH Rp. 2.509.898.500 

Belanja Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi terdiri dari Belanja 

Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung 

- Belanja Pegawai Rp. 603.876.000 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 603.876.000 

b. Belanja Langsung 

- Belanja Pegawai Rp. 182.401.000 

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 797.651.500 

- Belanja Modal Rp. 925.970.000 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.906.022.500 


Realisasi anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi pada 

Tahun 2011 adalah Rp. 2.430.876.613 dari total alokasi anggaran 

Kantor Lingkungan Hidup atau sebesar 96,85%. 

Realisasi anggaran untuk belanja langsung Kantor Lingkungan Hidup 

Kota Sukabumi pada Tahun 2011 adalah Rp. 1.810.498.798 (94,99%) 

dari total anggaran belanja langsung Kantor Lingkungan Hidup Kota 


Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Sukabumi pada Tahun 2011 adalah Rp. 620.377.815 

(104,39%) dari total anggaran belanja tidak langsung Kantor 

Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Realisasi yang melebihi target 

disebabkan karena adanya penambahan pegawai (CPNS) sebanyak dua 

orang, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran untuk 

belanja tidak langsung. 

6. Proses Perencanaan Pembangunan 

Sistem perencanaan pembangunan Kantor Lingkungan Hidup diawali 

dengan penentuan visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup yang 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor 

Lingkungan Hidup Tahun 2009 – 2013 dan selanjutnya untuk 

penentuan arah pembangunan selanjutnya disusun Rencana Kerja 

(Renja) tahunan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan. Renja ini 

dijadikan sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA). 

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Kantor Lingkungan 

Hidup dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, hal ini 

dikarenakan Kantor Lingkungan Hidup belum memiliki gedung kantor, 

peralatan dan perlengkapan yang memadai. 

Saat ini gedung yang digunakan adalah gedung laboratorium 

lingkungan hidup, sehingga pada saat laboratorium beroperasi sedikit 


mengganggu kinerja dari pegawai. Begitupun dengan peralatan dan 

perlengkapan (facsimile dan meubeulair) yang dimiliki masih sangat 

minim. Selain itu dikarenakan lokasi kantor yang cukup jauh dari pusat 

pelayanan diperlukan kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

8. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 

Adanya keterlambatan didalam penetapan APBD Kota Sukabumi 

mengakibatkan keterlambatan juga di dalam pelaksanaan kegiatan 

Kantor Lingkungan Hidup, sementara ada beberapa kegiatan yang 

pelaksanaannya sangat mendesak, sebagai contoh adanya 

penilaian Program Adiwiyata dan Pemantauan Adipura dari 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengharuskan banyak 

berkoordinasi dan asistensi dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat 

dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 

Keterbatasan lahan untuk konservasi baik sebagai ruang terbuka 

hijau guna memenuhi RTHKP 30% dari luas kota, maupun 

konservasi fauna; 

Belum sempurnanya kualitas pengelolaan Instalasi Pengelolaan 

Air Limbah (IPAL) yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau 

kegiatan; 

Pemantauan kualitas lingkungan secara kualitas dan kuantitas 

tidak terpenuhi, karena terbatasnya anggaran yang bersumber dari 

APBD Kota Sukabumi, misalnya untuk pengujian kualitas sungai 

yang harusnya dilaksanakan pada 10 titik pemantauan menjadi 5 

titik pemantauan; 

Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di 

Kota Sukabumi menjadi kendala didalam penanganan kasus 

pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan 

hokum lingkungan, yang mengakibatkan proses penanganan 

kasus lingkungan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan 

Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup; 

Belum adanya SDM yang mengikuti Diklat Penyusun AMDAL 

(sebanyak 2 orang) mengakibatkan terhambatnya proses lisensi 

Komisi AMDAL Kota Sukabumi yang mengakibatkan Komisi 

AMDAL Kota Sukabumi belum dapat melakukan penilaian 

Dokumen AMDAL; 

Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di dalam 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, hal ini terbukti 

dengan masih sedikitnya para pelaku usaha dan atau kegiatan 

yang memiliki dokumen lingkungan dan melakukan pelaporan 

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di sekitar 

lokasi usaha dan/atau kegiatan; 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat secara umum di dalam 

pengelolaan lingkungan hidup seperti membuang sampah tidak 

tepat waktu dan sesuai tempatnya, membuang sampah ke sungai, 

merusak tanaman yang sudah ditanam oleh Pemerintah Kota 

Sukabumi mengakibatkan kondisi lingkungan Kota Sukabumi 

semakin memburuk; 

Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana 

pendukung kerja mempengaruhi kinerja Kantor Lingkungan 

Hidup; 

b. Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam penetapan anggaran, 

untuk kegiatan yang mendesak tetap dilakukan koordinasi dengan 

BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup; 


Pengelolaan RTH disesuaikan dengan penetapan RTH yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan 

Walikota Sukabumi tentang penetapan hutan kota; 

Untuk sementara penilaian dokumen AMDAL dilaksanakan oleh 

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat; 

Penanganan kasus penagaduan masyarakat mengenai pencemaran 

lingkungan baru dilaksanakan sampai dengan tahap verifikasi 

lapangan untuk mengetahui ada/tidaknya indikasi pencemaran 

lingkungan; 

Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan atau 

kegiatan serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, telah dilakukan berbagai sosialisasi dengan harapan 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengelola lingkungan 

hidup semakin tinggi dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan 

sehari-hari; 

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, 

Kantor Lingkungan Hidup berupaya untuk memenuhi semua 

standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup kepada 

masyarakat. 

Melakukan kerjasama lintas sektoral secara terencana, 

terkoordinir dan terpadu antar instansi terkait, masyarakat dan 

dunia usaha. 

DINAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, PERTAMANAN DAN 

PEMAKAMAN 


Berdasarkan Tupoksi yang diembannya, Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan yang 

menjadi salah satu indikator urusan wajib Lingkungan Hidup. Untuk 

itu, Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman 

Kota Sukabumi khususnya 

Bidang Pengelolaan Persampahan 


mempunyai beberapa program dan kegiatan untuk melaksanakan 

urusan wajib tersebut serta memenuhi standar pelayanan minimal 

yang telah ditentukan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan 

hidup. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara 

lain : 

No. Program No. Kegiatan 

1 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 1 

Penyediaan Prasarana Dan Sarana 

Pengelolaan Persampahan 

Persampahan 

2 

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan 

3 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

2 

Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

1 

2 

3 

Dalam Pengelolaan Persampahan 

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Program RTH 

Pemasangan dan Pemeliharaan PJU 

dan Lingkungan 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Pengukuran tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator 

Kinerja Kunci untuk urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan 

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota 

Sukabumi pada tahun 2011 sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci 

yaitu sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja Kunci Satuan 

Capaian 

Kinerja 

1 Penanganan sampah % 81,6 

2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per per 1000 2,59 

satuan penduduk 

penduduk 

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program 

dan kegiatan oleh Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan 

Pemakaman Kota Sukabumi dalam mendukung urusan wajib 

lingkungan di Kota Sukabumi tahun 2011 secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut : 


Penanganan sampah di Kota Sukabumi pada tahun 2011 adalah 

sebesar 81,6%, dimana volume sampah yang ditangani (m 3 ) per hari 

sebanyak 367 m 3 dibandingkan dengan volume produksi sampah (m 3 ) 

per hari sebanyak 449,7 m 3 . 

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota 

Sukabumi pada tahun 2011 mencapai 2,59 m 3 per 1000 penduduk 

(2,59 permil). 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Lingkungan Hidup 

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib 

lingkungan hidup adalah Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan 

dan Pemakaman dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi . 



Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan 

urusan wajib lingkungan hidup, Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi pada tahun 2011 

didukung oleh 175 PNS sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan 

No Pangkat Gol. / Ruang Jumlah 

1 Pembina Utama Muda IV/c 1 

2 Pembina Tk. I IV/b 2 

3 Penata Tk. I III/d 6 

4 Penata III/c 5 

5 Penata Muda Tk. I III/b 2 

6 Penata Muda III/a 7 

7 Pengatur Tk. I II/d 1 

8 Pengatur II/c 2 

9 Pengatur Muda Tk.I II/b 30 

10 Pengatur Muda II/a 48 


No Pangkat Gol. / Ruang Jumlah 

11 Juru Tk.I I/d 5 

12 Juru I/c 19 

13 Juru Muda Tk. I I/b 14 

14 Juru Muda I/a 33 

Total 175 

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan 

Golongan 

IV III II I 

Jumlah 

1 S 2 2 1 3 

2 S 1 1 13 14 

3 D 3 2 1 3 

4 SMA / Sederajat 4 68 72 

5 SMP / Sederajat 4 23 27 

6 SD / Sederajat 8 48 56 

Jumlah 3 20 81 71 175 

No Eselon 

IV/c 

Rekapitulasi Jabatan Struktural 

Gol. / Ruang 

IV/b IV/a III/d III/c III/b Terisi 

Jumlah 

Belum 

Terisi 

Jumlah 

1 II/b 1 - - - - - 1 - 1 

2 III/a - 1 - - - - 1 - 1 

3 III/b - 1 - 2 - - 3 - 3 

4 IV/a - - - 3 5 1 9 2 11 

e. Alokasi Anggaran 

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan 

wajib lingkungan hidup, khususnya program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan dan program pengelolaan ruang terbuka 

hijau telah dialokasikan anggaran dari pemerintah Kota Sukabumi 

tahun 2011 kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 9.280.528.000,- dan 

telah direalisasikan sebesar Rp. 9.587.209.252,- atau sebesar 103,3%, 

dengan rincian sebagai berikut : 


No 

Program / Kegiatan 

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 

Persampahan 

2 Peningk. Operasi dan Pemel. Prasarana dan Sarana 

Persampahan 

3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

532.225.000 512.316.000 96,26 

2.877.581.000 2.866.478.265 99,61 

527.563.000 520.773.000 98,71 

Pengelolaan Persampahan 

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) 

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 516.128.000 503.081.700 87,47 

2 Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan Lingkungan 282.154.000 271.615.300 96,26 

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Program RTH 219.614.000 200.174.360 91,15 

3. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 998.430 83,20 

2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

40.320.000 36.866.700 91,44 

Listrik 

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.877.140.000 4.315.900.000 111,32 

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.659.000 7.633.849 99,66 

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 34.600.000 34.190.100 98,82 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.860.000 9.558.000 96,94 

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 86.420.000 69.752.000 80,71 

8 Penyed. Komponen Inst. Listrik / Penerangan Bang. 4.180.000 4.177.000 99,93 

Kantor 

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.145.000 2.830.000 46,05 

10 Peny. Bhn Bacaan & Pert. Per Undang-Undangan 4.500.000 4.488.500 99,74 

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.320.000 15.236.000 87,97 

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 79.190.000 98,99 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.500.000 17.976.000 63,07 

2 Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas / Operasional 100.719.000 88.318.048 87,69 

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 5.700.000 4.667.000 81,88 

5. Program Peningk. Pengembangan Sistem Capaian 

Kinerja & Keuangan 

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

% 

10.000.000 9.989.000 99,89 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000 3.000.000 100 

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000 5.000.000 100 

4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 3.000.000 3.000.000 100 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses perencanaan pembangunan dimulai dari RPJP Daerah yang 

dijadikan pedoman untuk penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 

2008-2013 yang kemudian dijabarkan dalam RKPD Tahun 2011 yang 

didukung oleh Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Sukabumi tahun 


2011 dan telah dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan yang produk akhirnya 

menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2011. 

Dari proses perencanaan tersebut diatas, dituangkan ke dalam RAPBD 

Kota Sukabumi Tahun 2011 yang selanjutnya dibahas bersama-sama 

dengan DPRD dan mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi 

Jawa Barat untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah berupa 

APBD Tahun 2011 yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan 

pembangunan Urusan Lingkungan Hidup. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 

Pencapaian kinerja urusan wajib lingkungan hidup tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pengelolaan 

Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi. 

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pengelolaan Persampahan, 

Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi pada tahun 2011 pada 

dasarnya masih cukup memadai untuk mendukung kegiatan kantor, 

namun demikian masih terdapat kekurangan baik secara kuantitas 

maupun kualitas (data sarana dan prasarana terlampir). 

h. Permasalahan dan Solusi 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Hambatan dan Permasalahan 

1. Masih rendahnya persentase reduksi sampah kota dari kegiatan 

pengelolaan sampah/3R (kurang dari 10% total timbulan sampah 

kota); 

2. Kapasitas lahan TPA yang semakin terbatas karena semakin 

meningkatnya volume sampah yang ditampung di TPA; 

3. Belum adanya mekanisme dan strategi pemasaran produkproduk 

daur ulang sampah yang efektif sehingga beberapa 

produk daur ulang sampah mengalami penurunan produksi; 


4. Rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan seperti angkutan sampah, roda 

sampah dan lain lain sehingga mengakibatkan kurang 

maksimalnya kinerja pengelolaan persampahan; 

5. Mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap sumber daya 

dan sarana prasarana pengelolaan persampahan belum berjalan 

secara efektif; 

6. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengelolaan persampahan 

dalam menfasilitasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi 

pada berbagai kegiatan pengelolaan persampahan. 

Pemecahan Masalah : 

1. Pada bulan Agustus tahun 2011 telah dilakukan penandatangan 

MoU (Memorandom of Understanding) dan MoA 

(Memorandum of Agreement) antara Pemerintah Kota 

Sukabumi dengan Perusahaan Investasi dari Korea Selatan 

untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah plastik di 

kota Sukabumi. Tahap awal kerjasama tersebut akan dimulai 

pada tahun 2012, sehingga akan terjadi peningkatan persentase 

reduksi sampah kota melalui kegiatan 3R sehingga mencapai 

10% total timbulan sampah kota. 

2. Melakukan efisiensi pembagian zona lahan urug TPA serta 

mengusahakan perluasan lahan sebagaimana direncanakan 

dalam Penyusunan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2025. 

Disamping itu proses perencanaan pembangunan TPA 

Regional di Kabupaten Sukabumi juga terus ditindaklanjuti 

sehingga dapat menjadi alternatif solusi permasalahan lahan 

TPA; 

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini 

telah dan berpotensi memberikan dukungan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan berbagai produk daur ulang 

sampah terutama pihak swasta. Disamping itu diperlukan 


1. Pedagang 

Kaki Lima di 

alun-alun 

Kota 

2. Pohon yang 

mati, kering 

dan keropos 

kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan 

pemasaran berbagai produk daur ulang sampah seperti Dinas 

Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, Perhutani dan lain-lain; 

4. Penyediaan anggaran pada tahun 2012 untuk penggantian 

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang sudah 

tidak dapat diperbaiki kembali; 

5. Menyusun mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap 

kinerja SDM dan kondisi sarana dan prasarana persampahan 

dengan menerapkan prosedur yang jelas serta sanksi yang tegas 

bagi yang melanggar ketentuan mekanisme tersebut; 

6. Memanfaatkan berbagai sumber pendanaan dan kegiatan baik 

dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang sangat 

mendukung kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat 

serta meningkatkan kegiatan sosialisasi serta pendampingan 

kegiatan pengelolaan persampahan kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun melalui aparat dan tokoh masyarakat 

setempat. 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

‣ Penataan dan Pemeliharaan Taman 

Permasalahan 

Solusi 

1 2 3 

Mengganggu kenyamanan dan 

menimbulkan produksi sampah di area 

taman 

Kondisi alam; seperti pohon 

tumbang yang diakibatkan hujan 

lebat dan angin kencang. 

Menerapkan Perda Nomor 

2 tahun 2004 

Dilakukan penyiraman 

disaat musim kemarau 

dan dilakukan pemupukan 

tanaman. 

Faktor manusia; seperti tangantangan 

jahil yang merusak taman, 

mematahkan/mencabut pohon yang 

sudah ditanam , mencuri tanaman, 

menyiram dengan bahan kimia, 

dsbnya. 

Melakukan sosialisasi 

dengan menumbuhkan 

kesadaran kepada warga 

dalam menjaga dan 

memelihara pohon dan 

taman di wilayah kota 


3. Ruang 

Terbuka 

Hijau 

kawasan 

perkotaan 

Permasalahan 

Solusi 

1 2 3 


Masih dibawah 20% 

Menginvetarisasi lahan 

area RTHKP di setiap 

kelurahan / kecamatan. 

‣ Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan Lingkungan 

Hambatan dan Permasalahan : 

1. Kurangnya jumlah personil dan ketrampilan petugas PJU 

dalam memelihara PJU 

2. Kendaraan operasional skylift tidak dapat menjangkau jalan 

lingkungan yang sempit; 

3. Pekerjaan pemasangan lampu PJU baru dapat terlaksana 

bulan November 2011 dikarenakan adanya rasionalisasi 

anggaran sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat 

sempit; 

4. Lokasi daerah yang belum bisa dijangkau oleh jaringan PJU 

Pemecahan masalah : 

1. Penambahan SDM sebanyak 3 orang dan diadakan 

bimbingan teknis ketrampilan kelistrikan atau pemeliharan 

PJU dilaksanakan oleh penyedia jasa; 

2. Pengadaan kendaraan skylift kecil atu kendaraan operasional 

double kabin; 

3. Diupayakan tidak ada pengurangan anggaran sehingga 

pekerjaan dapat terlaksana pada awal tahun; 

4. Pengadaan PJU solarcell. 


i. Hal-hal yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 

KEBERHASILAN/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN 

KEGIATAN 

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 telah meningkatkan kinerja 

pengelolaan sampah, dalam hal: 

Penurunan volume sampah dari 13.473 m 3 /bulan menjadi 

12.338,6 m 3 /bulan dengan rata-rata pengurangan volume 

sampah mencapai 8% perhari, yang terdiri dari : 

No PENANGANAN Volume (m 3 Prosentase 

)/bulan 

(dari total timbulan) 

a. Diangkut ke TPA 10.994 81.6 % 

b. Diolah : 

Kompos 109,9 1 % 

Daur ulang 815,8 7.42 % 

Pemanfaatan lain - 

c. Tidak terangkut 1344,6 7.6% 

Menerapkan sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan (seperti 

wilayah sekitar komplek pemda) dengan menghilangkan TPS 

permanen yang telah dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem 

ini juga disebut dengan sistem TPS satu jam, dimana digunakan 

TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh 

warga untuk menampung sampahnya, untuk kemudian diangkut 

oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan. 

Selanjutnya setelah roda sampah dikosongkan, dapat disimpan di 

tempat yang aman dan agak jauh dari jalan sehingga tidak 

mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. 


Sosialisasi dan penerapan jam buang sampah telah dimulai dan 

di beberapa wilayah seperti Perum Nangeleng, RW 02 

Kelurahan Gunung Puyuh, dll telah dilaksanakan dengan cukup 

baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah 

pada jam yang telah ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga 

pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah 

yang dibuang ke TPSS 

Penyusunan kajian pola pewadahan dan penampungan sampah 

sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk 

menciptakan sistem pewadahan, penampungan dan 

pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di wilayahwilayah 

sekitar ruas jalan utama yang kebanyakan warganya 

tinggal di gang-gang sempit, serta membangun/meletakkan TPS 

di tempat yang tidak seharusnya (di pinggir jalan, di atas trotoar 

jalan) 

4) Urusan Wajib Pekerjaan Umum 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan 

kegiatan yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 


(DPA) Tahun Anggaran 2011.Program dan Kegiatan dimaksud terdiri 

dari : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; 

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

h. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 

j. Penyediaan Makanan dan Minuman; 

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 

l. Penyediaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung; 

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Jalan; 

n. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Air Minum; 

o. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Sanitasi 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan Gedung Kantor; 

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

c. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi; 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 


. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Anggaran; 

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

a. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

b. Pembangunan Jalan; 

6. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

a. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

7. Program Pembangunan turap/talud/brojong 

a. Pembangunan turap/talud/bronjong 

8. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 

a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 

9. Program Pengembangan dan Pemeliharaan dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 

a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 

b. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai; 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun; 

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi; 

e. Revisi Pemetaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan 

10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; 

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan; 

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. 

11. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan 

Jembatan 

a. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan. 

12. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Perencanaan pengembangan infrastruktur 


14. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/Kecamatan 

a. Pembangunan jalan dan jembatan Kel/Kec.; 

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih; 

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kel./Kec. 


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Tata Ruang 

telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tingkat Pencapaian SPMuntuk 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum sampai dengan akhir Tahun 2011 

secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 


Tingkat Capaian SPM 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL 

BATAS 

2011 

NO JENIS PELAYANAN DASAR 

W AKTU 

INDIKATOR 

NILAI PENCAPAIAN TARGET REALISASI 

1 2 3 

4 5 6 7 

I Sumber Daya 

Air 

Prioritas utama 

penyediaan Air untuk 

Kebutuhan Masyarakat 

1. Tersedianya air baku untuk 

memenuhi kebutuhan pokok minimal 

sehari hari. 

100% 2014 PDAM 

2. Tersedianya air irigasi untuk 

pertanian rakyat pada sistem irigasi 

yang sudah ada 

II Jalan Jaringan Aksesibilitas 3. Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat kegiatan 

dalam wilayah kota. 

Mobilitas 4. Tersedianya jalan yang memudahkan 

masyarakat perindividu melakukan 

perjalanan 

Keselamatan 5. Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendara dengan 

selamat. 

Ruas Kondisi jalan 6. Tersedianya jalan yang menjamin 

kendaraan dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman 

Kecepatan 7. Tersedianya jalan yang menjamin 

perjalanan dapat dilakukan sesuai 

dengan kecepatan rencana 

III Air Minum Cluster Pelayanan 8. Tersedianya akses air minum yang 

Sangat buruk 

Buruk 

Sedang 

aman melalui Sistem Penyediaan Air 

Minum dengan jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan terlindungi 

dengan kebutuhan pokok minimal 60 

liter/orang/ hari 

Baik 

Sangat baik 

IV Penyehatan 

Lingkungan 

Air Limbah Permukiman 9. Tersedianya sistem air limbah 

setempat yang memadai 

Permukiman 

10. Tersedianya sistem air limbah skala 

(Sanitasi 

komunitas/ kawasan/kota 

Lingkungan dan Pengelolaan sampah 11. Tersedianya fasilitas pengurangan 

Persampahan) 

sampah di perkotaan. 

12. Tersedianya sistem penanganan 

sampah di perkotaan. 

Drainase 

13. Tersedianya sistem jaringan drainase 

skala kawasan dan skala kota 

sehingga tidak terjadi genangan (lebih 

dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak 

lebih dari 2 kali 

setahun 

V Penanganan Permukiman Kumuh 

14. Berkurangnya luasan permukiman 

Perkotaan 

kumuh di kawasan perkotaan 

VI Penataan Izin Mendirikan Bangunan 15. Terlayaninya masyarakat dalam 

Bangunan dan (IMB) 

pengurusan IMB 

Lingkungan Harga Standar Bangunan 16. Tersedianya pedoman Harga Standar 

Gedung Negara (HSBGN) Bangunan Gedung Negara 

VII Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa 

17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 

Konstruksi (IUJK) 

(sepuluh) hari 

kerja setelah persyaratan lengkap. 

Sistem Informasi Jasa 18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi 

Konstruksi setiap tahun 

70% 2014 76,00% 70,00% 

100% 2014 100,00% 100,00% 

100% 2014 100,00% 100,00% 

60% 2014 66,50% 65,28% 

60% 2014 66,50% 65,28% 

60% 2014 15,00% 40,00% 

40% 2014 10,00% 29,62% 

50% 2014 12,50% 

70% 2014 17,50% 

80% 2014 20,00% 

100% 2014 25,00% 

60% 2014 0,94% 4,39% 

5% 2014 0,08% 1,44% 

20% 2014 DP4 

70% 2014 DP4 

50% 2014 0,78% 0,70% 

10% 2014 24,87% 26,88% 

100% 2014 KPMPT 

100% 2014 25,00% 25,00% 

100% 2014 KPMPT 

100% 2014 0,00% 0,00% 


Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Prioritas Utama Penyediaan 

Air untuk Kebutuhan Masyarakat” dengan indikator SPM berupa 

“Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi 

yang sudah ada” dengan target Tahun 2011 sebesar 76,00% 

mencapai 70%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Aksesibilitas Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang 

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota” dengan 

target Tahun 2011 sebesar 100% mencapai 100%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Mobilitas Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang memudahkan 

masyarakat perindividu melakukan perjalanan” dengan target Tahun 

2011 sebesar100% mencapai 100%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Aspek Keselamatan Jalan” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin 

pengguna jalan berkendara dengan selamat” dengan target Tahun 

2011 sebesar 66,50% mencapai 65,28%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Kondisi Jalan” dengan 

indikator SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan 

dapat berjalan dengan selamat dan nyaman” dengan target Tahun 

2011 sebesar 66,50% mencapai 65,28%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Kecepatan” dengan indikator 

SPM berupa “Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat 

dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana” dengan target Tahun 

2011 sebesar 15,00% mencapai 40%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Minum yang Aman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya akses air minum yang 

aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan 

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari” dengan target Tahun 

2011 sebesar40,00% baru mencapai 29,6%, artinya baru 85.135 


masyarakat yang terlayani akses air minum yang aman melalui 

SPAM dari total 287.443 warga masyarakat Tahun 2011. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Limbah Permukiman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya sistem air limbah 

setempat yang memadai” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,94% 

mencapai 4,38%, artinya baru 2.186 tangki septik yang dilayani dari 

49.841 tangki septik. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Air Limbah Permukiman” 

dengan indikator SPM berupa “Tersedianya sistem air limbah skala 

komunitas/ kawasan/kota” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,08% 

mencapai 1,44%, artinya baru 4.140 penduduk yang terlayani sistem 

jaringan dan pengolahan limbah dari 287.443 penduduk kota. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Drainase” dengan indikator 

SPM berupa “Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan 

dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, 

selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun” dengan target 

Tahun 2011 sebesar 0,78% baru mencapai 0,70%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanganan Permukiman 

Kumuh Perkotaan” dengan indikator SPM berupa “Berkurangnya 

luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan” dengan target 

Tahun 2011 sebesar24,87% baru mencapai 26,88%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Informasi Harga Standar 

Bangunan Gedung Negara (HSBGN)” dengan indikator SPM berupa 

“Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara” 

dengan target Tahun 2011 sebesar 25,00% mencapai 25,00%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi” dengan indikator SPM berupa “Tersedianya Sistem 

Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun” dengan target Tahun 2011 

sebesar 0,00% mencapai 0,00%. 



Sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

menjadi salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota 




Untuk melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil, 

baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai 

honorarium daerah.Total Jumlah personil untuk menyelenggarakan 

urusan wajib dimaksud sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat 

sebanyak 49 orang. 

Jumlah jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 

dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum sebanyak 

17 jabatan dan yang telah terisi sebanyak 15 jabatan atau sebesar 

88,24%. 


negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam 

menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum berjumlah 49 

orang dengan pendidikan D3, S1 dan S2 sebanyak 21 orang (42,86%), 

SMA 23 orang (46,94%), dan pegawai yang berpendidikan SMP ke 

bawah sebanyak 5 orang (10,20%). 

Berdasarkan pangkat dan golongan dapat diketahui bahwa pegawai 


menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum berjumlah 49 

orang yang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang (8,16%), 

golongan III sebanyak 31 orang 63,27%), golongan II sebanyak 13 

orang (26,53%), dan golongan I sebanyak 1 orang (2,04%). 


Struktur DPU Berdasarkan Jabatan Struktural & Fungsional 

Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA) 

STATUS 

JABATAN 

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) 

GOLONGAN/PANGKAT 

PENDIDIKAN PELATIHAN 

STRUKTURAL 

ISI KOSONG SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV 

I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 

(Ir. Asep Irawan, M.Sc.) V V V V 1 

Sekretaris 

(Asep Saefullah, S.H.) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

(Kusnadi) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

(Nandang Alimudin) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

(Udi Sudiono) V V V V 1 

Staf 5 

II. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 

Kepala Bidang Bina Marga 

(Tatang Sutisna, ST.) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan X - 

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

(Suhendar Syarief, ST., MT) V V V V 1 

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

(Bambang Saprudin) V V V 1 

Staf 19 

Kepala Bidang Tata Bangunan 

(Ir. Endah Aruni) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian 

(Arief Wijaya, ST.) V V V 1 

Kepala Seksi Pembangunan 

(Unang Sumpena) V V V V 1 

Kepala Seksi Pengawasan Bangunan 

(Kunto Mahendro Dewo, ST.) V V V 1 

Staf 5 

Kepala Bidang Pengairan 

(Supriyatna, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Perencanaan Pengairan 

(Nandhy, ST.) V V V V 1 

Kepala Seksi Operasional dan Pembangunan X - 

Kepala Seksi Bina Manfaat 

(Mujiman) V V V V 1 

Staf 5 

Fungsional - 

Total Staf 34 

Total 15 2 0 6 0 0 1 6 2 0 0 0 11 4 0 1 2 9 49 

Jumlah 

Struktur DPU Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 



1. Strata 2 (S2) 2 

2. Strata 1 (S1) 14 



5. SMP Sederajat 2 

6. SD Sederajat 3 

Jumlah : 49 


Struktur DPU Berdasarkan Pangkat dan Golongan 





3. Penata Tingkat I III/d 3 


5. Penata Muda Tingkat I III/b 5 




9. Pengatur Muda TK. I II/b 3 

10. Pengatur Muda II/a 6 

11. Juru Muda I/a 1 

Total 49 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 

setelah perubahan Tahun 2011secara ringkas dapat diuraikan pada 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 


Uraian Program/Kegiatan 

Jumlah ( Rp ) 

Anggaran Realisasi 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.217.988.000 4.450.287.603 

BELANJA PEGAWAI 4.217.988.000 4.450.287.603 

BELANJA LANGSUNG 17.769.236.500 16.113.824.028 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 752.272.500 674.531.772 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 40.950.000 13.072.122 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.840.000 121.305.000 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.981.000 1.739.000 

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13.222.000 8.255.500 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.616.000 20.859.650 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.455.000 9.519.500 

8. Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang.Kantor 2.840.000 1.717.000 

9. Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 5.400.000 5.215.000 

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.008.000 3.511.500 

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 79.994.500 76.281.500 

12. Penyediaan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung 185.000.000 178.518.000 

13. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Jalan 98.313.000 80.505.000 



Jumlah ( Rp ) 


14. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Air Minum 78.228.000 75.292.000 

15. Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Sanitasi 79.225.000 77.541.000 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA APARATUR 702.693.000 664.376.415 

1. Pembangunan Gedung Kantor 71.201.000 71.200.415 

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 55.000.000 53.100.000 

3. Pengadaan Alat Alat Studio Dan Komunikasi 7.500.000 6.875.000 

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 239.000.000 226.567.600 

5. Pemel. Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 74.992.000 59.080.000 

6. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 255.000.000 247.553.400 

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 99.850.000 98.087.400 

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 99.850.000 98.087.400 

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

19.000.000 18.848.000 

1. Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 10.000.000 10.000.000 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000 3.000.000 

3. Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 3.000.000 2.992.000 

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000 2.856.000 

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN 1.146.875.000 1.041.099.900 

1. Perencanaan Pembangunan Jalan 74.375.000 51.002.500 

2. Pembangunan Jalan 1.072.500.000 990.097.400 

PROG. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / 

GORONG-GORONG 392.365.000 374.331.800 

1. Perencanaan Pembangunan Salutan drainase /Gorong – 

gorong 92.365.000 85.755.000 

2. Pembangunan Saluran Drainase gorong –gorong 300.000.000 288.576.800 

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / 

BRONJONG 309.333.000 300.430.265 

1. Pembangunan Turap/Talud/Boronjong 292.110.000 283.208.060 

2. Pembangunan Turap/Talud/Boronjong (Luncuran) 17.223.000 17.222.205 

PROG. REHAB / PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN 9.954.554.000 9.236.746.600 

1. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 52.500.000 48.908.000 

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2.571.165.000 2.446.287.900 

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (DAK) 7.330.889.000 6.741.550.700 

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN 

JEMBATAN 251.050.000 227.529.100 

1. Rehabilitasi Jalam Dalam Kondisi Tanggap Darurat 251.050.000 227.529.100 

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / 

35.000.000 30.622.000 

DATA BASE JALAN & JEMBATAN 

1. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan 35.000.000 30.622.000 

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 

KEBINAMARGAAN 20.000.000 19.900.000 

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Alat - Alat Berat 20.000.000 19.900.000 

PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN 

PENGAIRAN LAINNYA 

1.262.450.000 1.102.739.745 

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 46.871.000 45.302.400 

2. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 29.554.000 23.068.000 

3. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah 

Dibangun 383.857.000 340.961.300 

4. Rehab./Pemel. Jaringan Irigasi yang telah Dibangun 

(Luncuran ) 17.122.000 17.120.950 

5. Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi 622.606.000 523.436.500 

6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi (Luncuran ) 42.440.000 42.438.095 

7. Revisi Pemetaan Jaringan dan bangunan Pengairan 120.000.000 110.412.500 



Jumlah ( Rp ) 


PROG. PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS DAN 

CEPAT TUMBUH 75.000.000 51.297.000 

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 75.000.000 51.297.000 

PROG. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEL./KEC 2.748.794.000 2.273.284.031 

1. Pembanguanan Jalan dan Jembatan Kel. / Kec 1.376.306.000 1.254.040.900 

2. Pembanguanan Sarana dan Prasarana Air Bersih 717.860.000 431.533.000 

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kel./Kec. 584.628.000 524.989.131 

4. Pendataan dan Pemetaan jalan Lingkungan 70.000.000 62.721.000 

J U M L A H (BTL + BL) 21.987.224.500 20.564.111.631 

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam 

menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum pada Tahun 

Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 20.564.111.631 dari total alokasi 

anggaran sebesar Rp.21.987.224.500 atau sebesar 93,53%. 

Sedangkan komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa, dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut : 




Berdasarkan Komposisi Belanja 

Uraian Belanja Anggaran Realisasi 

Belanja Tidak Langsung 4.217.988.000 4.450.287.603 

Belanja Pegawai 4.217.988.000 4.450.287.603 

Belanja Langsung 17.769.236.500 16.113.824.028 

Belanja Pegawai 286.544.500 239.497.000 

Belanja Barang dan Jasa 2.404.138.500 2.142.244.572 

Belanja Modal 15.078.553.500 13.732.082.456 

Jumlah BTL & BL 21.987.224.500 20.564.111.631 


Sistem perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Sukabumi diawali dengan penentuan visi dan misi Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi yang dituangkan dalam dokumen Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi Tahun 

2009–2013 dan untuk penentuan arah pembangunan selanjutnya 

disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai sasaran yang 


telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan sebagai acuan 

didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib 

Pekerjaan Umum dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan 

minimal, hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi 

belum memiliki gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang 

cukup memadai. 

Saat ini gedung yang digunakan masih kurang memadai mengingat 

dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan, yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan 

perlengkapan kerja yang memadai.Belum adanya alat-alat berat dan 

kendaraan operasional dengan jumlah yang cukup memadai 

merupakan kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat. 


Permasalahan 

Adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa 

karena adanya keterlambatan dalam penetapan APBD 

menyebabkan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang 

menyebabkan semakin sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Masih rendahnya tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, hal ini terbukti dengan masih 


endahnya kualitas konstruksi yang dihasilkan dan adanya beberapa 

rekanan yang terkena pemutusan kontrak. 

Adanya keberatan dari beberapa warga masyarakat yang terkena 

dampak kegiatan, khususnya pada kegiatan pembangunan jalan 

lingkungan baru. 

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia karena kurangnya 

penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis untuk pelaksana 

konstruksi di lapangan dan kurang idealnya sarana prasarana 

pendukung kerja mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi. 

Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam penetapan APBD, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi tetap melaksanakan kegiatan 

dimaksud, sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan 

dengan limitasi waktu yang tersisa dengan tidak mengurangi 

kaidah-kaidah teknis konstruksi yang berlaku; 

Untuk meningkatkan tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pengelolaan kegiatan fisik konstruksi, telah dilakukan upaya 

koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik 

di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional; 

Bagi kegiatan yang mengalami kendala dari warga masyarakat 

telah dilakukan sosialisasi dan mediasi terhadap warga yang merasa 

terkena dampak negatif dari adanya kegiatan pembangunan. 


Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya untuk memenuhi 

semua standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum 



Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 


5) Urusan Wajib Penataan Ruang 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan 

kegiatan yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun Anggaran 2011. Program dan Kegiatan dimaksud yaitu : 

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan judul kegiatan 

Pengawasan dan pengendalian gedung/bangunan. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Tata Ruang telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. Tingkat Pencapaian SPM untuk Urusan Wajib 

Tata Ruang sampai dengan akhir Tahun 2011 secara jelas dapat dilihat pada 



Urusan Wajib Tata Ruang 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL 

BATAS 

2011 


W AKTU 

INDIKATOR 


1 2 

3 

4 5 6 7 

I Penataan Ruang Informasi Penataan Ruang 1. Tersedianya informasi mengenai 100% 2014 

0,00% 0,00% 

Pelibatan Peran 

Masyarakat Dalam Proses 

Penyusunan RTR 

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah 

kota beserta rencana rincinya melalui 

peta analog dan peta digital 

2. Terlaksananya penjaringan aspirasi 

masyarakat melalui forum konsultasi 

publik yang memenuhi syarat inklusif 

dalam proses penyusunan RTR dan 

program pemanfaatan ruang, yang 

dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap 

disusunnya RTR dan program 

pemanfaatan ruang 

(kota dan 

kecamatan) 

90% 2014 

0,00% 0,00% 

(kelurahan) 

100% 2014 25,00% 25,00% 

Izin Pemanfaatan Ruang 

Pelayanan Pengaduan 

Pelanggaran Tata Ruang 

Penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

3. Terlayaninya masyarakat dalam 

pengurusan izin pemanfaatan ruang 

sesuai dengan Peraturan Daerah 

tentang RTR wilayah kota beserta 

rencana rincinya 

4. Terlaksanakannya tindakan awal 

terhadap pengaduan masyarakat 

tentang pelanggaran di bidang 

penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) 

hari kerja 

5. Tersedianya luasan RTH publik 

sebesar 20% dari luas wilayah kota 

100% 2014 0,00% 0,00% 

100% 2014 0,00% 0,00% 

25% 2014 1,04% 2,93% 


Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Informasi Penataan 

Ruang”dengan indikator SPM berupa “tersedianya informasi 

mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana 

rincinya melalui peta analog dan peta digital” dengan target Tahun 

2011 sebesar 0,00%, hal tersebut disebabkan SPM ini akan mulai 

diberlakukan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi beserta rencana rincinya 

yang sudah sesuai materinya dengan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan sampai dengan 

akhir Tahun 2011 RTRW Kota Sukabumi masih belum definitif 

menjadi Peraturan Daerah sehingga ketersediaan informasi 

mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana 

rincinya belum dapat direalisasikan. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Pelibatan Peran Masyarakat 

Dalam Proses Penyusunan RTR” dengan indikator SPM berupa 

“terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum 

konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses 

penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan 

minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program 

pemanfaatan ruang”dengan target Tahun 2011 sebesar 25% sudah 

tercapai 25%, karena pada saat penyusunan Materi Teknis untuk 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2029 telah dilakukan 

konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan diantaranya 

LPM Kelurahan, LPM Kecamatan, OPD terkait, dan DPRD Kota 

Sukabumi, sedangkan 3 (tiga) rencana rinci sebagai turunan dari 

RTRW yaitu berupa Rencana Detail Tata Ruang untuk 3 (tiga) 

kawasan strategis kota sejauh ini belum dapat direalisasikan. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Izin Pemanfaatan Ruang” 

dengan indikator SPM berupa “terlayaninya masyarakat dalam 

pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan 


Daerah tentang RTRW kota beserta rencana rincinya” dengan 

target Tahun 2011 sebesar 0,00%, hal tersebut disebabkan SPM ini 

akan mulai diberlakukan terhadap Peraturan Daerah tentang RTRW 

Kota Sukabumi yang sudah sesuai materinya dengan Undang- 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

sedangkan sampai dengan akhir Tahun 2011 Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi tentang RTRW Kota Sukabumi 2011-2029 

masih belum definitif menjadi Peraturan Daerah. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Pelayanan Pengaduan 

Pelanggaran Tata Ruang” dengan indikator SPM berupa 

“Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat 

tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 

(lima) hari kerja” dengan target Tahun 2011 sebesar 0,00%, hal 

tersebut disebabkan SPM ini akan mulai diberlakukan terhadap 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Sukabumi beserta rencana rincinya yang sudah sesuai 

materinya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, sedangkan sampai dengan akhir Tahun 2011 

RTRW Kota Sukabumi masih belum definitif menjadi Peraturan 

Daerah. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Publik” dengan indikator SPM berupa “Tersedianya 

luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota”dengan 

target Tahun 2011 sebesar1,04% baru mencapai sebesar 2,93%, 

berdasarkan data yang ada luas RTH Publik yang lahannya 

dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sukabumi seluas 

140,80 Ha yang terdiri dari taman RW, RTH kelurahan, RTH 

kecamatan, taman kota, jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki, 

sempadan rel kereta api, sempadan SUTT, sempadan sungai, 

pemakaman dan lapangan, serta hutan kota (kriteria yang dipakai 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 


5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan) 



tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Tata Ruang menjadi 

salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. 



Untuk melaksanakan Urusan Wajib Tata Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil.Jumlah 

personil sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 

18orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan 

Urusan Wajib Tata Ruang berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan 

golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang 

STATUS 


KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/PANGKAT 


JABATAN 

STRUKTURAL Jumlah 


I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 


Sekretaris 








Staf 5 

III. URUSAN WAJIB TATA RUANG 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman 

(H. Suherman, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Tata Ruang 

(Dody Faridi, ST.) V V V V 1 

Staf 6 

Fungsional - 

Total Staf 11 

Total 7 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1 2 4 18 


Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan 

Wajib Tata Ruang sebanyak 7 (tujuh) jabatan dan yang telah terisi 

sebanyak 7 (tujuh) atau sebesar 100%. 



menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang berjumlah 18 orang 

dengan pendidikan D3, S1, dan S2 sebanyak 9 orang (50,00%), SMA 

8 orang (44,44%), dan pegawai yang berpendidikan SD sebanyak 1 

orang (5,56%) 




1. Strata 2 (S2) 1 

2. Strata 1 (S1) 6 




Jumlah : 18 



menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang berjumlah 18 orang 

yang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang (16,67%), golongan 

III sebanyak 11 orang (61,11%), dan golongan II sebanyak 4 orang 

(22,22%). 















Total 18 


Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang 

setelah perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 





Jumlah ( Rp ) 


PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 76.426.000 70.482.000 

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung/Bangunan 76.426.000 70.482.000 

JUMLAH BELANJA 76.426.000 70.482.000 


menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang pada Tahun Anggaran 

2011 adalah sebesar Rp. 70.482.000 dari total alokasi anggaran 

sebesar Rp. 76.426.000 atau sebesar 92,22%. Sedangkan komposisi 

antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 

dapat dilihat pada tabel berikut : 






Belanja Langsung 76.426.000 70.482.000 


Belanja Barang dan Jasa 34.161.000 32.628.000 

Belanja Modal - - 

Jumlah BL 76.426.000 70.482.000 







2008–2013 dan selanjutnya untuk penentuan arah pembangunan 

selanjutnya disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan 

sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA). 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 


Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Tata 

Ruang dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, hal ini 

dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum memiliki 

gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai. 


dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Tata Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja yang memadai.Belum adanya alat-alat survey dan pemetaan 

seperti Theodolith dan GPS (Geographic Positioning System) 

merupakan kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal 



Permasalahan 

Telah berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2002-2011 dan Rencana Detail 


Tata Ruang untuk 7 (tujuh) wilayah kecamatan pada Tahun 2011 

serta belum definitifnya Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Sukabumitentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 

Tahun 2011-2031 menyebabkan adanya kekosongan hukum 

sehingga dapat menghambat pelayanan perizinan kepada 

masyarakat, khususnya perizinan yang berkaitan dengan 

penggunaan ruang antara lain Izin Lokasi dan Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena 

dari 18 karyawan yang mengurusi Penataan Ruang hanya 2 (dua) 

orang dengan latar belakang pendidikan Bidang Penataan Ruang 

dan belum adanya karyawan yang mampu mengoperasikan 

software Sistem Informasi Geografis. 

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja seperti tidak 

adanya alat Geographic Positioning System (GPS), komputer 

dengan kemampuan olah grafik, dan software Sistem Informasi 

Geografis yang resmi. 

Solusi 

Pihak Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan upaya 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 

pada Tahun 2009, telah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari 

Gubernur Provinsi Jawa Barat pada akhir Tahun 2010 dan telah 

mendapatkan Persetujuan Substantif dari Menteri Pekerjaan Umum 

RI pada Bulan Juni 2011, serta pada saat ini Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Sukabumi Tahun 2011-2031 masih dalam tahap pembahasan di 

DPRD Kota Sukabumi dengan target pada Triwulan Pertama 

Tahun 2012 Raperda tersebut sudah definitif menjadi Peraturan 

Daerah. 



Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya untuk memenuhi 

semua standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang kepada 

masyarakat. 


Tidak terdapat hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan. 

6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 


Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Darah Kabupaten 

Kota bahwa Bidang Perencanaan merupakan salah satu urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. 

Dalam peraturan tersebut bidang perencanaan terdiri dari 1 (satu) sub 

bidang, yaitu sub bidang perencanaan dan pengendalian yang kemudian 

dibagi menjadi 3 sub-sub bidang yaitu : 

1. Sub sub Bidang Perumusan Kebijakan 

2. Sub sub Bidang Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi 

3. Sub sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. 

Adapun Program dan kegiatan serta alokasi dan realisasi anggaran 

pada tahun 2011 pada Bappeda Kota Sukabumi, sebagai berikut : 

No. 

Program dan Kegiatan 

1. 1. Program Pelayanan administrasi 

perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan 

kerja 

e. Penyediaan alat tulis kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

g. Penyediaan komponen listrik/ 

penerangan bangunan kantor 

Alokasi 

Anggaran 

607.417.500 

1.200.000 

200.000.000 

24.050.000 

24.500.000 

24.072.500 

40.000.000 

5.860.000 

Realisasi 

Anggaran 

475.056.968 

1.198.000 

92.404.420 

24.050.000 

8.610.500 

24.072.500 

38.450.050 

5.855.500 


No. 


h. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

i. Penyediaan makanan dan minuman 

j. Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

k. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung 

Kantor 

2. Program peningkatan sarana dan 

prasarana Aparatur 

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 

b. Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor 

c. Pengadaan Meubelair 

d. Pengadaan Alat-Alat Studio dan 

Komunikasi 

e. Pemeliharaan rutin/berkala 

perlengkapan gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas /operasional 

g. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung 

Kantor 

3. Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

a. Penyediaan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

b. Penyediaan laporan keuangan 

semesteran 

c. Penyediaann pelaporan prognosis 

realisasi anggaran 

d. Penyediaan pelaporan keuangan 

akhir tahun 

1. Program Pegembangan data / informasi 

a. Penyusunan dan pengumpulan 

data/informasi kebutuhan penyusunan 

dokumen perencanaan 

Alokasi 

Anggaran 

12.600.000 

50.000.000 

213.135.000 

12.000.000 

403.702.500 

117.460.000 

10.300.000 

23.500.000 

55.000.000 

60.650.000 

126.930.000 

9.862.500 

19.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

231.601.000 

231.601.000 

Realisasi 

Anggaran 

6.846.000 

49.767.998 

213.062.000 

10.740.000 

374.942.310 

108.908.280 

10.000.000 

20.000.000 

43.632.000 

58.572.300 

123.967.230 

9.862.500 

18.990.000 

10.000.000 

2.990.000 

3.000.000 

3.000.000 

230.037.000 

230.037.000 

2. Program Kerjasama pembangunan 

a. Koordinasi kerjasama pembangunan 

antar daerah 

b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan 

di Jawa Barat 

3. Program perencanaan pengembangan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Koordinasi Penetapan Rencana 

pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

245.000.000 

120.000.000 

125.000.000 

230.000.000 

75.000.000 

243.117.000 

119.992.000 

123.125.000 

229.335.250 

74.482.500 


No. 


b. Penyusunan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

c. Monev 

4. Program Perencanaan pengembangan 

kota-kota menengah dan besar 

a. Koordinasi Perencanaan Penanganan 

Perumahan 

5. Program Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

a. Pengembangan partisipasi masyarakat 

dalam perumusan program dan 

kebijakan layanan publik 

b. Penyusunan rancangan RKPD 

c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

d. Penetapan RKPD 

e. Koordinasi Penyusunan LKPJ 

f. Monev dan pelaporan pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah 

g. Koordinasi Penyusunan KUA dan 

PPAS 

6. Program perencanaan pembangunan 

ekonomi 

a. Koordinasi perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi 

b. Penyusunan masterplan 

penanggulangan kemiskinan 

c. Monev dan Pelaporan Bidang 

Ekonomi 

7. Program Koordinasi perencanaan 

Pembangunan Bidang Sosial dan 

Budaya 

a. Koordinasi penyusunan masterplan 

pendidikan 

b. Koordinasi Perencanaan pembangunan 

bidang sosial budaya 

c. Monev dan Pelaporan Bidang Sosial 

Budaya 

8. Program Lingkungan Sosialisasi di 

bidang cukai 

a. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 

terhadap kegiatan dana bagi hasil 

cukai, hasil tembakau (DBHCHT) 

Alokasi 

Anggaran 

80.000.000 

75.000.000 

113.720.000 

113.720.000 

950.000.000 

110.000.000 

120.000.000 

210.000.000 

40.000.000 

180.000.000 

150.000.000 

140.000.000 

235.335.000 

70.000.000 

115.335.000 

50.000.000 

326.930.000 

116.930.000 

160.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Realisasi 

Anggaran 

79.877.750 

74.975.000 

108.123.900 

108.123.900 

933.608.100 

109.875.000 

118.256.000 

200.807.000 

39.415.000 

176.288.600 

148.476.500 

139.990.000 

228.700.000 

69.440.000 

109.720.000 

49.540.000 

195.645.000 

8.565.000 

149.940.000 

37.140.000 

94.789.000 

94.789.000 


Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (hanya untuk 13 

urusan), Standar Pelayanan Minimal untuk Perencanaan tidak 


termasuk kedalam 13 urusan dimaksud. 


Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Wajib adalah 

Kantor Bappeda Kota Sukabumi 



Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan 

No. Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai 

1. 

2. 

3. 

Golongan II 

Golongan III 

Golongan IV 

5 orang 

45 orang 

3 orang 

Jumlah Pegawai Bappeda Kota Sukabumi 

Berdasarkan kualifikasi Pendidikan 

No 

. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tingkat Pendidikan 

SD/MI 

SLTP/Mts 

SMA/SMK/MA 

D.1 

D.3 

S.1 

S.2 

S.3 

Jumlah Pegawai 

- 

- 

4 orang 

- 

4 orang 

33 Orang 

11 Orang 

1 Orang 

Sedangkan jumlah Pejabat struktural ada 18 orang dari 19 jabatan 

struktural dan untuk sementara jabatan fungsional belum ada. 


Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas 

gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam 

pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih kurang terhadap 

pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia 

lebih kecil daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih kekurangan 


tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut: 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.646.854.000,- 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.903.914.444,- 

Selisih Anggaran Rp. (257.060.444,-) 

Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu 

program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. 

Pada tahun anggaran 2011, Bappeda Kota Sukabumi melaksanakan 11 

program dan 47 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung 

adalah sebesar 5.193.348.000,-, dimana realisasi anggaran Program / 

Kegiatan Bappeda tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 

Tabel Realisasi Anggaran Bappeda 

Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 

Uraian 

Anggaran setelah 

perubahan 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 

Realiasi (Rp) (%) 

1 2 3 4 5 

Belanja Langsung 5.193.348.000 4.638.043.318 555.304.682 89,31% 


Perkantoran 

468.840.000 416.415.867 52.424.133 88,82% 

Kegiatan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 935.615 64.385 93,56% 

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi SDA & Listrik 


Kebersihan Kantor 


Perbaikan Peralatan Kerja 

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 

Kantor 

Kegiatan Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

Kegiatan Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik /Penerangan 

Bangunan Kantor 

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Per-UU 

Kegiatan Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Kegiatan Rapat-Rapat Koodinasi 

dan Konsultasi ke Luar Daerah 


Keamanan Gedung Kantor 

116.900.000 72.079.148 44.820.852 61,66% 

25.000.000 25.000.000 - 100,00% 

8.300.000 8.300.000 - 100,00% 

12.500.000 11.698.000 802.000 93,58% 

14.587.000 13.785.000 802.000 94,50% 

9.582.000 8.860.000 722.000 92,47% 

6.370.000 6.363.000 7.000 99,89% 

35.366.000 34.540.104 825.896 97,66% 

228.135.000 228.075.000 60.000 99,97% 

11.100.000 6.780.000 4.320.000 61,08% 


Uraian 



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 

Gedung Kantor 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 


perubahan 


539.845.000 512.756.301 27.088.699 94,98% 

110.680.000 108.000.000 2.680.000 97,58% 

Kegiatan Pengadaan Meubelair 14.050.000 12.887.500 1.162.500 91,73% 

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat 

Studio dan Komunikasi 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 


Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung Kantor 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan Penyediaan Laporan 

Capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Kegiatan Penyediaan Laporan 

Keuangan Semesteran 

Kegiatan Penyediaan Pelaporan 

Prognosis Realisasi Anggaran 

Kegiatan Penyediaan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun 

10.800.000 10.370.000 430.000 96,02% 

52.385.000 50.670.000 1.715.000 96,73% 

126.930.000 123.941.301 2.988.699 97,65% 

225.000.000 206.887.500 18.112.500 91,95% 

20.000.000 20.000.000 - 100,00% 

7.850.000 7.850.000 - 100,00% 

3.120.000 3.120.000 - 100,00% 

4.515.000 4.515.000 - 100,00% 

4.515.000 4.515.000 - 100,00% 

Program Pengembangan 297.630.000 249.710.500 47.919.500 83,90% 

Data/Informasi 

Kegiatan Penyediaan dan 297.630.000 249.710.500 47.919.500 83,90% 

Pengumpulan Data informasi 

Kebutuhan Penyediaan Dokumen 

Perencanaan 

Program Kerjasama Pembangunan 275.000.000 271.045.000 3.955.000 98,56% 

Kegiatan Koordinasi Kerjasama 

Pembangunan Antar Daerah 

Kegiatan Sinergitas Perencanaan 

Pembangunan di Jawa Barat 

125.000.000 122.728.000 2.272.000 98,18% 

150.000.000 148.317.000 1.683.000 98,88% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan koordinasi Penetapan 

Rencana Pengembangan Wilayah 

Strategis dan Cepat Tumbuh 

277.374.000 261.583.400 15.790.600 94,31% 

99.894.000 97.918.800 1.975.200 98,02% 

Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Pengembangan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh 

177.480.000 163.664.600 

13.815.400 

92,22% 

Program 

Perencanaan 

Pengembangan Kota-Kota 

Menengah dan Besar 

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian 

Masalah Transportasi Perkotaan 

Kegiatan Koordinasi Perencanaan 

Penanganan Pusat-Pusat Industri 

Kegiatan 

Pembangunan 

Infrastruktur Kawasan Kumuh 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

265.207.000 253.914.100 11.292.900 95,74% 

125.000.000 115.279.600 9.720.400 92,22% 

140.207.000 138.634.500 1.572.500 98,88% 

- - - 0,00% 

1.246.442.000 

53.530.750 95,71% 

1.192.911.250 


Uraian 

Kegiatan Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat dalam Perumusan 

Program dan kebijakan Layanan 

Publik 

Kegiatan Penyusunan Rancangan 

RKPD 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD 

Jumlah (Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 


perubahan 


201.193.000 190.958.000 10.235.000 94,91% 

132.321.000 125.276.500 7.044.500 94,68% 

141.392.000 128.745.000 12.647.000 91,06% 

Kegiatan Penetapan RKPD 34.615.000 34.315.000 300.000 99,13% 

Kegiatan Koordinasi Penyusunan 

LKPJ 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi & 

Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 


KUA dan PPAS 

270.165.000 263.471.300 6.693.700 97,52% 

236.576.000 233.926.000 2.650.000 98,88% 

130.180.000 128.198.800 1.981.200 98,48% 

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan 

dan Evaluasi Pemanfaatan Program 

DAK 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi 

Kegiatan Penyusunan Masterplan 

Pembangunan Ekonomi Daerah 

Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 


Pembangunan Bidang Ekonomi 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Ekonomi 

Kegiatan Perencanaan Revitalisasi 

Pasar Tradisional 

Program Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Bidang Sosial & 

Budaya 


Masterplan Pendidikan 


Pembangunan Bidang Sosial & 

Budaya 


Pelaporan Bidang Sosial & Budaya 

Kegiatan Penyusunan Masterplan 

dan Amdal Universitas Negeri 

Program Perencanaan Prasarana 

Wilayah dan SDA 


Pelaporan 

100.000.000 88.020.650 11.979.350 88,02% 

572.415.000 565.029.400 7.385.600 98,71% 

175.000.000 173.619.400 1.380.600 99,21% 

75.000.000 74.660.000 340.000 99,55% 

97.415.000 96.426.000 989.000 98,98% 

75.000.000 73.666.500 1.333.500 98,22% 

150.000.000 146.657.500 3.342.500 97,77% 

1.155.815.000 821.393.500 

71,07% 

334.421.500 

181.000.000 177.300.000 3.700.000 97,96% 

150.000.000 147.992.500 2.007.500 98,66% 

74.815.000 74.815.000 - 100,00% 

750.000.000 421.286.000 

56,17% 

328.714.000 

74.780.000 73.284.000 1.496.000 98,00% 

74.780.000 73.284.000 1.496.000 98,00% 

Analisa selisih anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Sukabumi 

adalah sebagai berikut: 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.646.854.000,- 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.903.914.444,- 

Selisih Anggaran Rp. (257.060.444,-) 


Dari analisa selisih belanja langsung tersebut diatas diperoleh selisih 

lebih anggaran sebesar Rp. 257.060.444,- 

Sedangkan analisa selisih total anggaran Bappeda tahun anggaran 2010 

adalah sebagai berikut : 

Anggaran Bappeda TA 2010 Rp. 6.840.202.000,- 

Realisasi Anggaran Bappeda TA 2010 Rp. 6.541.957.762,- 

Selisih Lebih Anggaran Rp. 298.244.238,- 


Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip 

pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, 

responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga 

pemerintah, masyarakat dan para pelaku pembangunan. 


1). Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan ( lengkap, kurang, 

mencukupi, atau lainnya) 


Permasalahan : 

Kurangnya tenaga staf PNS khususnya untuk golongan II yang ada 

pada Bappeda Kota Sukabumi. 

Solusi : 

Adanya penambahan tenaga staf PNS khususnya Golongan II pada 

Bappeda Kota Sukabumi (sebagai bahan pertimbangan agar adanya 

penerimaan PNS untuk Golongan II). 


Tidak ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan. 


7) Urusan Wajib Perumahan 


Dalam melaksanakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi telah menyusun program dan kegiatan yang 

dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 

Anggaran 2011.Program dan Kegiatan dimaksud terdiri dari : 

1. Program Pengembangan Perumahan 

a. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat 

kurang mampu 

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama 

bagi Masyarakat Miskin; 

3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 

a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 

berbasis masyarakat 

4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 

Kebakaran; 


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 

22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota(khusus untuk bidang penanggulangan bencana 

kebakaran). 

Tingkat Pencapaian SPM untuk Urusan Wajib Perumahan sampai 

dengan akhir Tahun 2011 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 



Urusan Wajib Perumahan 

STANDAR PELAYANAN M INIM AL BATAS 

2011 


W AKTU 

INDIKATOR 


1 2 3 

4 5 6 7 

I Perumahan Rumah Layak Huni dan 1. Cakupan ketersediaan 100% 2025 6,60% 93,21% 

Rakyat Terjangkau 

rumah layak huni 

2. Cakupan layanan rumah 

layak huni yang terjangkau 

70% 2025 4,60% 3,50% 

Lingkungan Yang Sehat 

dan Aman yang didukung 

dengan prasarana, sarana 

dan utilitas umum (PSU) 

II Pemerintahan Penanggulangan 

Dalam Negeri Bencana Kebakaran 

3. Cakupan Lingkungan Yang 100% 2025 6,60% 6,40% 

Sehat dan Aman yang 

didukung dengan PSU 

1. Cakupan pelayanan 

25% 2015 5,00% 31,25% 

bencana kebakaran kota 

2. Tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah 

layanan Wilayah 

Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

75% 2015 15,00% 66,67% 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Rumah Layak Huni dan 

Terjangkau” dengan indikator SPM berupa “cakupan ketersediaan 

rumah layak huni” dengan target Tahun 2011 sebesar 6,60% telah 

mencapai 93,21% artinya dari 68.396 unit rumah yang ada di Kota 

Sukabumi, 63.753 unit rumah termasuk ke dalam klasifikasi layak 

huni. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Rumah Layak Huni dan 

Terjangkau” dengan indikator SPM berupa “cakupan layanan rumah 

layak huni yang terjangkau” dengan target Tahun 2011 sebesar 4,60% 

baru mencapai 3,50%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Lingkungan Yang Sehat dan 

Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU)” dengan indikator SPM berupa “Cakupan Lingkungan Yang 

Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU” dengan target Tahun 

2011 sebesar 6,60% telah mencapai 6,40%. 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanggulangan Bencana 

Kebakaran” dengan indikator SPM berupa “cakupan pelayanan 

bencana kebakaran kota” dengan target Tahun 2011 sebesar 5,00% 


telah mencapai 31,25% artinya dari wilayah kota sukabumi seluas 48 

Km 2 jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran baru mencapai 15 

Km 2 . 

Capaian kinerja jenis pelayanan dasar “Penanggulangan Bencana 

Kebakaran” dengan indikator SPM berupa “tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK)” dengan target Tahun 2011 sebesar 15,00% telah mencapai 

66,67% artinya dari jumlah kasus kebakaran yang terjadi selama 

Tahun 2011 sebanyak 15 kasus, baru 10 kasus kebakaran yang 

tertangani dalam jangka waktu maksimal 15 menit. 



tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Urusan Wajib Perumahan menjadi 

salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. 



Untuk melaksanakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi didukung oleh sejumlah personil.Jumlah 

personil sampai dengan Bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 

40orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan 

Urusan Wajib Perumahan berikut kualifikasi pendidikan, pangkat dan 

golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



Dalam Menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan 

STATUS 


KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/PANGKAT 


JABATAN 

STRUKTURAL Jumlah 


I. TATA USAHA 

Kepala Dinas 


Sekretaris 








Staf 5 

IV. URUSAN WAJIB PERUMAHAN 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman 

(H. Suherman, BE.) V V V V 1 

Kepala Seksi Permukiman 

(Anas Nasrudin, S.IP) V V V V 1 

Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan 

(Syaifier Saman Dawai, ST.) V V V V 1 

Kepala UPT Pemadam Kebakaran 

(Koderun) V V V V 1 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

(Adi Supriatna) V V V V 1 

Staf 25 

Fungsional - 

Total Staf 30 

Total 10 0 0 5 0 0 1 3 1 0 0 0 7 3 0 1 2 7 40 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah jabatan struktural di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan 

Wajib Perumahan sebanyak 10jabatan dan yang telah terisi sebanyak 

10jabatan atau sebesar 100%. 



menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan berjumlah 40 orang 

dengan pendidikan D3, S1, dan S2 sebanyak 9 orang (22,50%), SMA 

22 orang (55,00%), dan pegawai yang berpendidikan SLTP dan SD 

sebanyak 9 orang (22,50%). 





1. Strata 2 (S2) 1 

2. Strata 1 (S1) 7 



5. SLTP Sederajat 6 


Jumlah : 40 



menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan berjumlah 40 orang 

yang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang (7,50%), golongan III 

sebanyak 15 orang (37,50%), golongan II sebanyak 17 orang 

(42,50%), dan Golongan I sebanyak 5 orang (12,5%). 












9. Pengatur Muda TK. I II/b 1 


11. Juru Tingkat I I/d 1 

12. Juru I/c 4 

Total 40 



Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan 

setelah perubahan Tahun 2011 secara ringkas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 





Jumlah ( Rp ) 

Sisa Anggaran 


PROG.PENGEMBANGAN PERUMAHAN 

1. Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan 

Masy.Kurang Mampu 390.000.000 256.181.600 133.818.400 

PROG. LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 

1. Peny.Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama 

Bagi Masyarakat Miskin 837.540.000 778.713.100 58.826.900 

PROG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 

1. Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 

Pemukiman Berbasis Masyarakat 

80.000.000 79.573.000 427.000 

PROG. PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN 

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan 

BahayaKebakaran 

329.247.000 328.977.000 270.000 

JUMLAH BELANJA 1.636.787.000 1.443.444.700 193.342.300 


menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan pada Tahun Anggaran 

2011 adalah sebesar Rp. 1.443.444.700 dari total alokasi anggaran 

sebesar Rp.1.636.787.000 atau sebesar 88,19%. Sedangkan komposisi 

antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 

dapat dilihat pada tabel berikut : 






Belanja Langsung 1.636.787.000 1.443.444.700 


Belanja Barang dan Jasa 405.652.000 404.909.000 

Belanja Modal 1.062.540.000 874.320.700 

Jumlah BL 1.636.787.000 1.443.444.700 







2009–2013 dan selanjutnya untuk penentuan arah pembangunan 

selanjutnya disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja ini dijadikan 

sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA). 



Umum Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib 

Perumahan dirasakan belum memenuhi standar kebutuhan minimal, 

hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi belum 

memiliki gedung kantor, peralatan dan perlengkapan yang cukup 

memadai. 


dengan adanya 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang ruangan yang 

tersedia belum mampu menunjang seluruh kegiatan yang ada. Selain 

itu UPT Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Jl. Yulius Usman 

terlihat kumuh dan belum mempunyai gedung, tempat penyimpanan 

Kendaraan Damkar, dan asrama pegawai yang refresentatif. 

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Perumahan, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Sukabumi belum dilengkapi peralatan dan perlengkapan 

kerja yang memadai.Kendaraan pemadam kebakaran yang sebagian 

dalam kondisi tidak laik fungsi, dan belum adanya pakaian anti panas 

untuk Damkar merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan 

tugas. 



1. Permasalahan 

Adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan 

jasa karena adanya keterlambatan dalam penetapan APBD 

menyebabkan sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan fisik 

konstruksi. 

Adanya beberapa paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang 

menyebabkan semakin sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan 

fisik konstruksi. 

Masih rendahnya tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, hal ini terbukti dengan 

masih rendahnya kualitas konstruksi yang dihasilkan dan 

adanya beberapa rekanan yang terkena pemutusan kontrak. 

Belum tersedianya pakaian tahan api untuk melindungi 

anggota pemadam kebakaran pada saat operasi. 

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia karena 

kurangnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

teknis yang berkesinambungan baik untuk pelaksana 

konstruksi di lapangan dan maupun petugas pemadam 

kebakaran serta kurang idealnya sarana prasarana pendukung 

kerja mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota 


2. Solusi 

Meskipun terjadi keterlambatan di dalam proses pengadaan 

barang dan jasa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi tetap 

melaksanakan kegiatan dimaksud, sedangkan waktu 

pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan limitasi waktu yang 

tersisa dengan tidak mengurangi kaidah-kaidah teknis konstruksi 

yang berlaku; 

Untuk meningkatkan tingkat profesionalisme rekanan dalam 

pengelolaan kegiatan fisik konstruksi, telah dilakukan upaya 


koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional; 

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana 

prasarana, Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berupaya 

untuk memenuhi semua standar pelayanan minimal di bidang 

pekerjaan umum kepada masyarakat. 

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 


8) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga 

1. Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 

Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Program dan Kegiatan bidang Pemuda dan Olahraga 

NO NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN 

1. PENINGKATAN PERAN Fasilitasi Pekan Temu Wicara Pemuda 

SERTA KEPEMUDAAN 

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan 

Lingkungan 

2. UPAYA PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN 

NARKOBA 

3. PEMBINAAN DAN 

PEMASYARAKATAN 

OLAHRAGA 

Pemberian Penyuluha tentang Bahaya Narkoba 

bagi Pemuda 

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 

Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, mahasiswa 

dan masyarakat dan Berprestasi dengan 

Lembaga / Instansi lainnya 

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga 

berdedikasi & berprestasi 

Pengembangan Olahraga Lansia termasuk 

penyandang cacat 



Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi 

pelatih, peneliti, praktisi dan tehnisi olahraga 

Pembinaan Olahraga yang berkembang di 

masyarakat 

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat 

& berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 

4. PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

OLAHRAGA 

Peningkatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Olahraga 

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olahraga 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 


1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Program dan Kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga (Urusan Wajib 

Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, harus meningkat baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Tata kelola yang baik harus 

dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dalam akselerasi 

pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 

1. Presentase peningkatan pemahanan pemuda tentang bahaya 

narkoba target 1,09% tercapai 0,18% ; 

2. Presentase peningkatan peran serta pemuda terhadap pembangunan 

target 11,42% tercapai 8,58% ; 

3. Jumlah penyandang ketergantungan terhadap NAPZA target 69 

orang tercapai 120 orang ; 

4. Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat target 3 titik senam 

tercapai 11 titik senam ; 

5. Cabang Olahraga yang dipertandingkan di PORKOTA target 10 

cabang olahraga tercapai 10 cabang olahraga ; 


6. Peningkatan prestasi atlit (PORPEMDA) target 6 peringkat tercapai 

12 peringkat ; 

7. Tersedianya gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) target 2 

unit tercapai 2 unit ; 

8. Rasio Jumlah Lapangan Olah Raga Publik per Kecamatan target 

1:1 Rasio tercapai 1:1 Rasio ; 

9. Tersedianya Gedung Olahraga Target 2 unit tercapai 2 unit. 

2. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib 

Penyelenggara Urusan Wajib di Bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) berada pada Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 

21 Tahun 20011 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya. Selain itu 

diperkuat pula dengan adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2008 Nomor 6); dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 

Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

3. Komposisi Pegawai 

Sebagai salah satu komponen agar mampu mendorong akselerasi 

terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional. 

Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, berikut 

dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi eksisting pegawai di 


Bidang Pemuda dan Olahraga (Urusan Wajib Kepemudaan dan 

Olahraga) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Kondisi Kepegawaian pada Urusan Wajib di Bidang Pemuda dan Olahraga pada 

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 

Eksisting Kebutuhan 

1. Kepala Dinas 1 1 

2. Sekretaris 1 1 

3. a.Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 1 1 

Pengelola Administrasi Umum 

1 1 

- 

1 

Pengelola Administrasi Kepegawaian 

- 

1 

Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan 

b. Ka. Sub Bag Keuangan 

1 1 

Pengelola Anggaran Keuangan 

1 1 

Pengelola Administrasi Keuangan 

3 3 

c. Ka. Sub Bag Perencanaan Program 

1 1 

Pengelola Rencana Kegiatan 

1 1 

Pengelola Pemonitoran, Evaluasi dan 

- 

1 

Pelaporan Kegiatan 

4. a.Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 



Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan 






Pengelola Pemonitoran, Evaluasi dan 


5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga 1 1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 


No 

6. 

7. 

8. 

J a b a t a n 

Kepala Seksi Bina Organisasi Kepemudaan 

Pengolah data Organisasi Kepemudaan 

Pelaksana Operator Komputer 

Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga 

Pembina Cabang Olahraga 

Pengolah Data Prestasi Olahraga 

Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pemuda dan Olahraga 

Pengolah data sarana prasarana kepemudaan 

Pengolah data sarana prasarana olahraga 

Pelaksana Operator Komputer 

Kondisi 


1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T o t a l 21 25 

Kondisi Kepegawaian di Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) 

Menurut Tingkat Pendidikan* 

No Pendidikan 

Golongan 

Jumlah 

I II III IV 

1 SMA - 6 2 - 8 

2 S.1 - - 9 1 10 

3 S.2 - - - 3 3 

4 S.3 - - - - 0 

JUMLAH - 6 11 4 21 

Kondisi Kepegawaian di Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) 

Menurut Tingkat Pelatihan Penjenjangan* 

No Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah 

1 ADUM / DIKLATPIM TK. IV 5 

2 DIKLATPIM TK. III 2 

3 DIKLATPIM TK. II 1 

To t a l 7 

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Urusan Wajib Pemuda dan 

Olahraga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 


Alokasi dan Realisasi Anggaran 

NO 

Program/Kegiatan 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 Program Peningkatan Peran 

serta kepemudaan 

Fasilitasi Pekan Temu wicara 

Pemuda 

Pembinaan Pemuda Pelopor 

Keamanan Lingkungan 

25.000.000,- 

35.000.000,- 

15.830.000,- 

24,211,000,- 

2 Program Upaya Pencegahan 

Penyalahgunaan narkoba 

Pemberian Penyuluhan tentang 

Bahaya Narkoba bagi Pemuda 

3 Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

Kegiatan Peningkatan 

Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Kompetisi Olahraga 

Kegiatan Pemassalan 

Olahraga bagi Pelajar 

mahasiswa dan masyarakat 

Dan berprestasi dengan 

lembaga/instansi lainnya 

Kegiatan Pemberian 

penghargaan bagi insan 

olahraga berdedikasi dan 

berprestasi 

Kegiatan Pengembangan 

Olahraga lansia termasuk 

penyandang cacat 

Peningkatan jumlah kualitas 

pelatih, peneliti praktisi dan 

tehnisi 

Kegiatan Pembinaan 

Olahraga yang berkembang di 

masyarakat 

Kegiatan kerjasama 

peningkatan olahragawan 

berbakat dan berprestasi 

dengan lembaga/instansi lain 

30.000.000,- 27.479.000,- 

130.000.000,- 114.159.000,- 

200.000.000,- 189.746.000,- 

50.000.000,- 46.936.500,- 

149.650.000,- 146.495.000,- 

25.000.000,- 

24.690.000,- 

29.650.000,- 3.020.000,- 

75.000.000,- 72.495.000,- 

125.000.000,- 123.563.000,- 


4 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Olahraga 

Kegiatan Peningkatan 

Pembangunan Sarana dan 


Kegiatan Pembangunan 

Rehabilitasi Gedung Olahraga 

Kegiatan Pemeliharaan 

rutin/berkala sarana dan 

prasarana olahraga 

500.000.000,- 

592.900.000,- 

44.000.000,- 

352.122.000,- 

544.615.000,- 

33.769.000,- 

5. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi tertuang dalam Rencana 

Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009- 

2013. Perencanaan dibuat dengan menyelaraskan program dan 

kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau top down 

planning dengan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan 

Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota 

atau bottom up planning. 

6. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja di Bidang Pemuda dan 

Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sukabumi masih belum cukup. Idealnya setiap seksi memiliki 

peralatan komputer dan printer tersendiri. Dan diperlukan juga 

penambahan sarana penyimpanan dokumen yang layak. 

7. Permasalahan dan Solusi 


1. Belum adanya peraturan daerah tentang Sistem Olahraga Daerah 

sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang 

Sistem Penyelenggaraan Olahraga agar daerah membuat Perda 

tentang penyelenggaraan olah raga daerah sehingga hal ini 


mengakibatkan belum sinkronya antara beberapa kewenangan 

dan urusan yang kadangkala terjadi tumpang tindih kewenangan 

terutama dalam hal pembinaan olahraga prestasi pada pelajar 

karena sering tidak sinkron antara kewenangan yang dimiliki di 

tingkat Nasional dan Propinsi dengan di Kota Sukabumi. 

2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas serta Pegawai untuk 

mengisi sebagai Pelaksana di Bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. 

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan Program dan Kegiatan di Bidang Pemuda 

dan Olahraga (Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Sukabumi, diantaranya untuk memfasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga, dan untuk 

menyelenggarakan kegiatan olahraga dalam skala besar yang 

diyakini mampu mendukung kepariwisataan Kota Sukabumi 

Solusi : 

1. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan stake holder di bidang pemuda dan olahraga yang 

terkait; 

2. Mengikutsertakan SDM pada di bidang Pemuda dan Olahraga 

(Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dengan 

mengikuti Pelatihan, Seminar/Workshop atau kegiatan sejenis 

yang dapat meningkatkan kualitas SDM serta memberdayakan 

Pegawai yang ada; 

3. Mengusulkan kekurangan Anggaran pada APBD Perubahan 

atau mengusulkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya 

apabila belum terealisasi. 


Mengusulkan kegiatan-kegiatan dalam skala lebih besar yang dapat 

menunjang kepariwisataan di Kota Sukabumi. 

9) Urusan Wajib Penanaman Modal 


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Tahun 2011 yaitu 

adalah : 

‣ Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama di Bidang 

Penanaman Modal dengan Instasi Pemerintah dan Dunia Usaha 

‣ Program : Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 

Koordinasi Kelembagaan Dalam Perizinan 

‣ Program Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di 

Daerah 

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 


Perhitungan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal mengacu 

pada SOP dari setiap perizinan yang ada di Kantor Penanaman modal 

dan Pelayanan terpadu Kota Sukabumi. Adapun Perizinan yang 

sekarang ini ada di Kantor PMPT diantaranya yaitu : 

- Izin reklame 

- Izin IMB 

- Izin Gangguan / HO 

- Izin Usaha Industri (IUI) 

- Izin Usuha Jasa Kontruksi 

- Tanda Daftar Industri 

- Dan Izin Air Muka Bawah Tanah 

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2011 

Tentang Penambahan Kewenangan Pelayananan Perizinan Kepada 

Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Kota 


Sukabumi, maka pada awal maret ada penambahan 6 (Enam) perizinan 

yaitu : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangaan (SIUP) 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 

4. Izin Trayek 

5. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar Berm dan Saluran 

6. Izin Usaha Keparawisataan. 

Jadi total pelayananan perizinanan yang ditanganani Kantor 

Penanaman Modal Dan Pelayananan Terpadu Untuk 2011 Yaitu 

sebanyak 13 (Tiga Belas) Izin 


Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan 

dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 yaitu 

sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu. 

1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Kekuatan Pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 


Jumlah Pegawai 

Menurut Golongan 

- Gol.IV : 1 Orang 

- Gol.III : 12 Orang 

- Gol.II : 2 Orang 

- Gol.I : 1 Orang 

- CPNS 

Gol. II : 1 Orang 

Gol. III : 1 Orang 

Jumlah Pegawai Menurut 

Jabatan Struktural 

- Esselon III/a : 1 Orang 

- Esselon IV/a : 4 Orang 

- Pelaksana : 10 Orang 

Jumlah Pegawai Menurut 

Tingkat Pendidikan 

- S2 : 0 Orang 

- S1 : 12 Orang 

- DIII : 2 Orang 

- SMA : 1 Orang 

- SD : 1 Orang 


d. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Kota Sukabumi untuk Tahun 2011 (termasuk belanja 

langsung dan belanja tidak langsung) sebesar Rp. 1.327.053.000,00 

Reaslisasi anggaran di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2011 sebesar 1.226.791.108,00. 

Bila dilihat dari kenyataan dapat dilihat bawa ada anggaran yang 

tidak terserap yaitu dari belanja listrik,telepon,kegiatan peningkatan 

koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan 

instansi pemerintah dan dunia usaha (Pameran Investasi, tidak 

terserap dikarnakan tidak ada kegiatan pameran yang sesuai dengan 

anggaran yang telah di tetapkan), adanya efisiensi untuk kegiatan 

yang melibatkan pihak ketiga. 

e. Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses perencanaan pembangunan yaitu dengan perencanaan yang di 

buat dengan menyeleraskan dengan program dan kegiatan di pusat atau 

perencanaan top down planning serta perencanaan dari bawah atau 

perencanaan Bottom up yang dimulai dari tingkat kelurahan dengan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, tingkat 

kecamatan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kecamatan, dan tingkat kota dengan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kota. 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, 

mencukupi atau lainnya) 

Sarana dan Prasarana yang digunakan di Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi untuk saat ini (dengan jumlah 

pegawai 17 orang) cukup. Akan tetapi apabila ada penambahan 

pegawai atau pelimpahan kewenangan ijin yang lain, maka dibutuhkan 

tambahan sarana dan prasarana. 


g. Permasalahan dan Saran 

A. Permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan kegiatan di 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi 

Tahun 2010 yaitu : 

1. Belum jelasnya pendelegasian wewenang dan komitrmen OPD 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kepada 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

2. Kurangnya sumber daya manusia/tenaga teknis sehingga harus 

melalui OPD lain yang akan menngakibatkan terlambatnya 

pelayanan kepada masyarakat; 

3. Kurangnya jumlah SDM yang ada di KPMPT, idealnya untuk 

suatu kantor pelayanan terpadu jumlah sumber daya manusia 

itu lebih dari 30 orang. Adapun kenyataannya hanya 19 orang; 

4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

perizinan dan investasi; 

5. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi 

investasi dan pelayanan perizinan; 

6. Belum adanya penyederhanaan procedural dan mekanisme 

perizinan serta penyusunan system informasi pelayanan yang 

up to date ; 

7. Belum adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dan Standar Operasional yang jelas; 

8. Kurangnya kemampuan dalam megkoordinir dinas/instansi 

terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan 

investasi di Kota Sukabumi; 

9. Belum adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja 

yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik 

untuk keberhasilan tahun berikutnya. 

B. Saran 

Adapun saran untuk perbaikan kinerja di Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi yaitu : 


1. Adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan terhadap aparat 

KPMPT baik sebagai fasilitator penanaman modal maupun 

sebagai fasilitator pelayanan perijinan. 

2. Perbaikan sistem pengarsipan berkas dan sistem pelaporan 

yang harusnya tersentralisasi. 

3. Adanya pembaharuan data (updating) data maupun 

pemeliharaan data meliputi data-data tentang penanaman modal 

maupun data-data tentang pelayanan perijinan. 

4. Perlunya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

meliputi tugas,pokok dan fungsi dari Kantor Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi. 

5. Perlu adanya kesamaan tujuan diantara bagian-bagian yang ada 

di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. 

h. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Tidak ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

10) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 


Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran 

No. Program dan Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

1 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat 

1.2000.000 1.200.000 

menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi 45.600.000 24.154.210 

Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa 

298.990.000 274.640.000 

Administrasi Keuangan 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan 32.500.000 32.500.000 

Kantor 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan 15.000.000 14.985.000 

Peralatan Kerja 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.500.000 32.500.000 

g. Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

70.000.000 70.000.000 



h. Penyediaan Komponen 

10.175.000 10.175.000 

Instalasi Listrik/Penerangan 

i. Penyediaan Peralatan dan 

6.600.000 3.800.000 

Perlengkapan Kantor 

j. Penyediaan Bahan Bacaan 

6.000.000 6.000.000 

dan Peraturan Perundang- 

Undangan 

k. Penyediaan Makanan dan 

16.250.000 16.250.000 

Minumam 

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan 80.000.000 79.886.000 

konsultasi Keluar Daerah 

m. Penyediaan Jasa Keamanan 25.200.000 25.200.000 

Gedung 

2 Program Peningkatan Sarana dan 


Kegiatan 1. : 

a. 2. Pengadaan Perlengkapan 

51.000.000 48.000.000 

Gedunga Kantor 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala 70.000.000 58.000.000 

Gedung Kantor 

c. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 40.070.0000 39.969.000 

Kendaraaan Dinas 

d. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 9.000.000 9.000.0000 


e. 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala 22.600.0000 22.597.000 

Peralatan Gedung Kantor 

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan dan Keuangan 

Kegiatan 6. : 

a. 7. Kegiatan Penyusunan 

10.000.000 10.000.000 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

b. 8. Penyusunan Laporan 

3.000.000 3.000.000 

Keuangan Akhir Tahun 

4 Program Penciptaan Iklim Usaha 

Yang Kondusif 

Kegiatan 9. Fasilitasi 

34.500.0000 24.646.500 

Pengembangan UKM 

5 Program Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Kegiatan 10. Penyelenggaraan 

50.000.0000 38.170.0000 

Pelatihan UKM 

6 Program Pengembangan Sistem 

Pendukung dan Usaha Bagi 

UKM 



Kegiatan 11. Pemantauan 

25.000.0000 15.713.500 

Pengelolaan Dana 

Pemerintah Bagi UKM 

7 Program Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan Koperasi 

Kegiatan 12. : 

a. 13. Koordinasi Pelaksanaan 

29.599.000 29.549.000 

Kebijakan dan Program 

Pembangunan 

b. 14. Pembinaan, Pengawasan dan 35.000.000 18.211.000 

Penghargaan Koperasi 

Berprestasi 

c. 15. Rintisan R Penerapan 

Teknologi n Sederhana/ 

Manajemen Modern pada 

Jenis Usaha Kop.erasi. 

30.000.000 28.980.000 

Jumlah Belanja Langsung 1.049.784.000 937.126.210 89,27 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 877.462.000 950.633.700 108,34 

Total Belanja 1.927.246.000 1.887.759.910 97,95 

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal. 

NO 

Indikator Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

1 Koperasi aktif 54,60% 

2 Usaha mikro dan kecil 32,44% 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi, Pasal 2 ayat (2) bahwa 

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak 

diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap dan benar, 

Kepala Daerah atau pejabat lain yang membidangi perkoperasian 

harus menerbitkan keputusan pengesahan.” 

Kondisi Koperasi yang aktif saat ini berjumlah 202 koperasi dari 352 

koperasi, sedangkan UMKM yang sudah memiliki perizinan 

(formal) berjumlah 14.172 UMKM dari 17.299 UMKM. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Sukabumi, urusan wajib Koperasi dan UMKM berada dibawah Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setingkat bidang, dipimpin 

oleh pejabat eselon IIIb, dengan nomenklatur Bidang Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (UKM). 

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, 


Kualifikasi Pendidikan Pegawai Urusan Wajib 

(Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM) 

No Pendidikan 

Sekretariat Bid. Kop. dan UKM 

2011 2010 2011 2010 

1 S2 1 1 1 1 

2 S1 4 5 1 1 

3 DIII/Sarjana Muda 1 - 2 2 

4 SMA/sederajat 4 4 6 5 

5 SMP/sederajat 1 2 2 - 

6 SD/sederajat 1 1 - - 

Jumlah 12 13 12 9 

Klasifikasi Pegawai Urusan Wajib (Sekretariat dan Bidang Koperasi 

Pangkat dan dan UKM) berdasarkan Golongan 

No 

Pangkat dan Golongan 

Sekretariat 

Bid. Kop. dan 

UKM 

2011 2010 2011 2010 

1 IV/a Pembina - - 1 

2 IV/b Pembina Tk. I 1 2 1 1 

3 IV/c Pembina Utama Muda - - - - 

4 IV/d Pembina Utama Madya - - - - 

5 IV/e Pembina Utama - - - - 

6 III/a Penata Muda 2 2 - - 

7 III/b Penata Muda TK.I 1 2 6 5 

8 III/c Penata - 1 1 1 

9 III/d Penata Tk. I 3 2 - - 


No 


Sekretariat 

Bid. Kop. dan 

UKM 

2011 2010 2011 2010 

10 II/a Pengatur Muda 3 1 1 1 

11 II/b Pengatur Muda Tk. I 1 3 1 - 

12 II/c Pengatur 1 - 2 - 

13 II/d Pengatur Tk. I - - - - 

Jumlah PNS/CPNS 12 13 12 9 

Non PNS - - - - 

Jumlah PNS dan Non PNS 12 13 12 9 

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Wajib 

( Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM) 

Pejabat Struktural 

dan Fungsional 

Sekretariat 

Bid.Koperasi dan 

UKM 

No 

2011 2010 2011 2010 

1 Eselon II 1 1 - - 

2 Eselon III 1 1 1 1 

3 Eselon IV 3 3 3 3 

Juml.Pejabat Struktural 5 5 4 4 

Fungsional - - - - 

Jumlah 

Struktural 

Fungsional 

Pejabat 

dan 

5 5 4 4 

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

No. 


Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

1 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.2000.000 1.200.000 

% 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 45.600.000 24.154.210 

Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa 

298.990.000 274.640.000 

Administrasi Keuangan 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.500.000 32.500.000 

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 15.000.000 14.985.000 

Kerja 

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.500.000 32.500.000 

g. Penyediaan Barang Cetakan dan 

70.000.000 70.000.000 

Penggandaan 

h. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

10.175.000 10.175.000 


No. 



(Rp.) (Rp.) 

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 6.600.000 3.800.000 

Kantor 

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 6.000.000 6.000.000 

Perundang-Undangan 

k. Penyediaan Makanan dan Minumam 16.250.000 16.250.000 

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi 80.000.000 79.886.000 

Keluar Daerah 

m. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung 25.200.000 25.200.000 

% 

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 


a. 17. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 51.000.000 48.000.000 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 70.000.000 58.000.000 

Kantor 

c. 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan 40.070.0000 39.969.000 

Dinas 

d. 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

9.000.000 9.000.0000 


e. 20. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan 22.600.0000 22.597.000 

Gedung Kantor 

3 Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan dan Keuangan 


a. 22. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 10.000.000 10.000.000 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

b. 23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 3.000.000 3.000.000 

Tahun 

4 a. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang 

Kondusif 

b. 24. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM 34.500.0000 24.646.500 

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 

Menengah 

a. 25. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan 50.000.0000 38.170.0000 

UKM 

6 Program Pengembangan Sistem Pendukung 

dan Usaha Bagi UKM 

a. Kegiatan 26. Pemantauan Pengelolaan Dana 25.000.0000 15.713.500 

Pemerintah Bagi UKM 

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 

Koperasi 


a. Koordinasi 28. Pelaksanaan Kebijakan dan 29.599.000 29.549.000 

Program Pembangunan 

b. Pembinaan, 29. Pengawasan dan 

35.000.000 18.211.000 

Penghargaan Koperasi Berprestasi 

c. 30. Rintisan R Penerapan Teknologi 

Sederhana/ n Manajemen Modern pada 

Jenis Usaha Kop.erasi. 

30.000.000 28.980.000 


No. 



(Rp.) (Rp.) 

% 


Jumlah Belanja Tidak Langsung 877.462.000 950.633.700 108,34 

Total Belanja 1.927.246.000 1.887.759.91 

0 

97,95 

c. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk 

periode 5 tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi periode 2008-2013. 

Dengan memperhatikan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, 

Kecamatan dan Kota Sukabumi yang dipadukan dengan program 

inisiatif Dinas disusun Program Kerja (Renja) Tahun 2011 Dinas 

Koperindag Kota Sukabumi, yang selanjutnya dijadikan pedoman 

dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) untuk 

kemudian disyahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Secara umum sarana dan prasarana yang ada masih dirasakan kurang 

memadai jika dibandingkan dengan volume pekerjaan,, frekwensi 

pembinaan serta kondisi lapangan yang dihadapi. 

Sarana dan Prasarana yang tersedia tersebut dimanfaatkan oleh 

Sekretariat dan Bidang Koperasi dan UKM : 

a. Sekretariat 

Sekretariat menempati Gedung di Jalan Suryakencana Nomor 78 

bersama-sama Bidang Industri dan Perdagangan, dilengkapi 

fasilitas berupa : 

1) Kendaraan roda 4 = 2 Unit Jenis Carry No Pol F 428 S dan 

Toyota Avanza No. Pol. F 475 S 

2) Komputer : 4 Unit 

3) Laptop : 4 Unit 

b. Bidang Koperasi dan UKM 

Bidang Koperasi menempati Gedung di Jl.Koperasi Nomor 105 


Kota Sukabumi, dilengkapi fasilitas berupa : 



e. Permasalahan dan Solusi. 

a. Permasalahan : 

1) Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan 

secara professional, sebagian besar Koperasi dikelola paruh 

waktu atau sisa pekerjaan lainnya; 

2) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manuasia dibidang 

perkooperasian dirasakan masih kurang; 

3) Pola kemitraan dan kerjasama antara UKM dengan Pengusaha 

besar belum optimal; 

4) Masih adanya image yang berkembang dimasyarakat bahwa 

dana bergulir dari Pemerintah dianggap hibah, sehingga 

mengambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan 

bagi KUMKM; 

5) Rendahnya kemampuan permodalan baik melalui pemupukan 

modal sendiri maupun melalui akses perbankan/Lembaga 

Keuangan Lainnya; 

6) Belum meratanya kesadaran para pengelola koperasi dan 

UMKM untuk memberikan informasi, data dan laporan 

kepada pihak Pemerintah Cq. Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan atas keberhasilan yang dicapai ataupun 

kegagalan yang dialami sehingga sulit untuk dilakukan 

evaluasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan 

selanjutnya; 

b. Solusi : 

1) Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui 

Seminar , Diklat dan Bintek Perkoperasian ; 

2) Memberikan kesempatan pada seluruh aparatur untuk 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan perkoperasian 


serta memberikan kesempatan untuk mengikuti Program 

Magester Manajemen (S2) Perkoperasian yang dilaksanakan 

atas kerjasama anatara Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

dengan IKOPIN Jatinangor Jawa Barat. 

3) Meningkatkan pola kemitraan di bidang permodalan dan 

pemasaran dengan BUMN/BUMD/BUMS tingkat lokal, 

regional dan nasional secara berkesinambungan ; 

4) Memberikan pemahaman yang jelas dan rinci tentang ketentuan 

dana bergulir melalui penyuluhan/sosialisasi maupun melalui 

kunjungan pembinaan langsung pada Koperasi dan UKM; 

5) Memfasilitasi berbagai kesempatan dan peluang permodalan 

yang relatif mudah dan murah baik melalui program maupun 

non program antara lain: 

- Program Penguatan Permodalan bagi UMKM melalui 

KBMT Ibaadurrahman, KBMT Nurul Ummah, KBMT 

Amanah Ummat, KBMT Birru Wa Tagwa dan BPR Pasar 

dengan pola esekuting dengan sumber dana APBD Kota 

Sukabumi (Dana Eks PPK-IPM) sebesar Rp. 

6.957.500.000,00 

- Program Kredit Usaha Rakyat melalui Bank BRI, Bank 

Jabar Banten, Bank Mandiri dan Bank BNI 

- Program LPDB (Lembaga Penjaminan Dana Bergulir) 

yang telah dimanfaatkan oleh KBMT Ibbadurrahman, 

KBMT Nurul Ummah 

6) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap 

perkembangan KUMKM; 

11) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 


- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 


1) Penyediaan jasa surat menyurat; 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

6) Penyediaan alat tulis kantor; 

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

11) Penyediaan makanan dan minuman; 

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 

didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

2) Pengadaan peralatan gedung kantor; 

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. 

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD; 

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran; 

3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 

- Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang didukung 

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan) 

2) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (interphase tahap 

awal) NIK; 


3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 

4) Sosialisasi kebijakan kependudukan; 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

6) Penyediaan dana pembuatan Akta Kelahiran bagi 

masyarakat/keluarga miskin. 

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal (Lampiran II.3) 

a. Kepemilikan KTP : 

Jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah 181.693 jiwa. 

Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 255.243 jiwa. 

Atau prosentase pemilik KTP adalah 71,18 %. 

Jumlah penduduk Kota Sukabumi sampai dengan bulan Desember 

2011 adalah 356.085 jiwa. 

b. Kepemilikan Akta Kelahiran per seribu penduduk 

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran adalah 300.322 

jiwa. Jumlah penduduk Kota Sukabumi sampai dengan bulan 

Desember 2011 adalah 356.085 jiwa atau 843,4% per 1000 

penduduk. 

c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Sukabumi sudah 

dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan saat ini dan 

seterusnya. 

Selanjutnya dapat dilihat diagram pada tahun 2011 Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi merupakan salah 

satu Kabupaten/Kota yang ada yang harus, melaksanakan program 

di Indonesia KTP Elektronik (e-KTP). 

Adapun jumlah wajib KTP yang telah dilayani adalah 177.224 jiwa 

dari 241.912 wajib KTP yang harus dilayani atau sekitar 73,26%. 

Dari angka-angka tersebut di atas selanjutnya dapat dilihat tingkat 

pencapaian standar minimal dalam bentuk diagram seperti berikut 

ini : 


Diagram Pencapaian Standar Minimal untuk Pemilik KTP dan 

Pemilik Akta Kelahiran Tahun 2010 dan 2011 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

83,32 84,34 

69,47 71,18 

2010 2011 

Prosentase 

masyarakat 

yang 

memiliki 

KTP 


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. 



a. Jumlah Pegawai adalah 21 orang; 

b. Kualifikasi Pendidikan : 

S-2 = 1 Orang; 

S-1 = 13 Orang; 

D-3 = 3 Orang; 

SLTA = 4 Orang; 

SLTP = - Orang. 

c. Pangkat dan Golongan : 

Pembina Utama Muda, IV/c = 1 Orang; 

Pembina, IV/a = 2 Orang; 

Penata Tk. I, III/d = 5 Orang; 

Penata, III/c = 3 Orang; 

Penata Muda Tk. I, III/b = 3 Orang; 

Penata Muda, III/a = 4 Orang; 

Pengatur Tk. I, II/d = - Orang; 

Pengatur Muda, II/c = 2 Orang; 

Pengatur Muda Tk. I, II/b = - Orang; 


CPNS, III/a = 1 Orang. 

d. Jumlah Pejabat Struktural 

Jumlah Pejabat Struktural = 11 Orang. 

e. Jumlah Pejabat Fungisional 

Jumlah Pejabat Fungsional = -- Orang. 


a. Retribusi Dokumen Kependudukan 

Sebelum membahas alokasi dan realisasi anggaran untuk Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, kita lihat dulu 

tentang kontribusi Dinas dalam pengumpulan PADS Kota Sukabumi. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Dinas penghasil dari 

Retribusi Dokumen Kependudukan. 

Target dan realisasi anggaran Tahun 2011 dan Tahun 2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

No 

Pendapatan 

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 

Dibandingkan dengan Tahun 2008, 2009 dan 2010 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Selisih 

Lebih / 

Kurang 

(Rp) 

1 KTP 196.000.000 351.930.000 155.930.000 179,56 

2 KK 105.000.000 146.584.000 41.584.000 139,60 

3 

Kutipan Akta 

Kelahiran Kedua : 

WNI 1.050.000 1.350.000 300.000 128,57 

WNA 80.000 - 80.000 - 

4 

5 

Akta Perkawinan 

WNI: 

a. Di dalam kantor 3.375.000 3.150.000 225.000 93,33 

b. Di luar kantor 7.000.000 2.525.000 4.475.000 36,07 


WNA 

a. Di dalam kantor 300.000 150.000 150.000 50,00 

% 


No 

Pendapatan 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Selisih 

Lebih / 

Kurang 

(Rp) 

b. Di luar kantor 400.000 - 400.000 - 

6 


Kedua 

a. WNI - - - - 

b. WNA 600.000 - 600.000 - 

7 Akta Perceraian 400.000 200.000 200.000 50,00 

8 

Akta Perceraian 

Kedua 

a. WNI 300.000 - 300.000 - 

b. WNA - - - - 

9 Akta Kematian 

a. WNI 1.350.000 1.140.000 210.000 84,44 

b. WNA 125.000 - 125.000 - 

10 

Akta Kematian 

Kedua 

a. WNI 75.000 - 75.000 - 

b. WNA 75.000 - 75.000 - 

11 

Pengakuan dan 

Pengesahan Anak 

750.000 1.050.000 300.000 140,00 

12 Surat Ket. Casip 375.000 500.000 125.000 133,33 

13 Surat Ket. Pindah 

a. WNI 4.000.000 7.006.000 3.006.000 175,15 

b. WNA 30.000 25.000 5.000 83,33 

Jumlah 2011 321.285.000 515.610.000 194.325.000 160,48 

Tahun 2010 532.380.000 404.052.000 128.328.000 75,90 

Lebih/Kurang -211.095.000 111.558.000 65.997.000 84,58 

Tahun 2009 523.590.000 570.560.000 46.970.000 108,97 

Lebih/Kurang -202.305.000 -54.950.000 147.355.000 51,51 

Tahun 2008 546.605.000 746.705.000 200.100.000 136,61 

Lebih/Kurang -225.320.000 -231.095.000 -5.775.000 23,87 

% 

Dengan memperhatikan tabel di atas, apabila dibandingkan antara 

Tahun 2010 dengan Tahun 2011, dapat dilihat bahwa pendapatan 

Tahun 2011 ini meningkat. 

Meningkatnya pendapatan ini disebabkan oleh : 

1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan 

Dokumen Kependudukan, baik dalam pembuatan KTP, KK atau 

pun Akta Kelahiran karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 


secara terus menerus mensosialisasikan tentang manfaat dari 

Dokumen Kependudukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. 

2. Mulai tanggal 30 September 2011 Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Sukabumi melaksanakan pelayanan KTP 

Elektronik (e-KTP) bagi penduduk Kota Sukabumi yang berlokasi 

di tujuh Kecamatan (Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, 

Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum), dan syarat yang 

harus dibawa dalam pelayanan e-KTP tersebut adalah menunjukan 

KTP asli dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga. Dengan 

adanya ketentuan tersebut maka banyak warga masyarakat yang 

membuat KK & KTP atau Memperpanjang KK & KTP, sehingga 

retribusi untuk dokumen tersebut meningkat. 

Perbandingan pendapatan dari Tahun 2010 dan Tahun 2011 dapat pula 

dilihat dalam bentuk diagram seperti berikut ini : 

Perbandingan Pendapatan Retribusi Dokumen 

Kependudukan Tahun 2010 dan Tahun 2011 

75,9 

160,5 

2010 2011 

200 

150 

100 

50 

0 

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Alokasi untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruhnya 

adalah sebesar Rp. 3.147.874.000,- dan realisasi yang digunakan 

adalah Rp. 3.020.862.536,- atau menggunakan anggaran 95,97%. 

Untuk belanja tidak langsung, dari anggaran dana yang ada yaitu 

sebesar Rp. 1.240.934.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.274.763.000,- 

atau 102,72%, sedangkan untuk belanja langsung, dari anggaran dana 

yang ada yaitu Rp. 1.906.940.000,- realisasinya adalah Rp 


1.746.099.421,- atau 91,57%. 

Selanjutnya dapat dilihat seluruh anggaran dan realisasinya serta 

belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2011 

dibandingkan dengan Tahun 2010, tabel berikut ini : 

No 

Belanja 

Belanja Daerah dan Realisasi Tahun 2011 

Jumlah 

Anggaran 

Setelah 

Perubahan 

Realisasi 

Selisih 

Lebih 

/Kurang 

1. 

Belanja Tidak 

Langsung 2011 

1.240.934.000 1.274.763.095 33.829.095 102,73 

Belanja Pegawai 1.240.934.000 1.274.763.095 33.829.095 102,73 

2. Belanja Langsung 1.906.940.000 1.746.099.441 160.840.559 91,57 

a. Belanja 

1. 

2. 

Pegawai 

965.766.250 878.103.165 87.663.085 90,92 

b. Belanja Barang 

dan Jasa 

867.089.750 795.798.776 71.290.974 91,78 

c. Belanja Modal 74.084.000 72.197.500 1.886.500 97,45 

Jumlah 2011 3.147.874.000 3.020.862.536 127.011.464 95,97 

Belanja Tidak 

Langsung 2010 

939.383.000 1.060.594.239 121.211.239 112,90 

Belanja Pegawai 939.383.000 984.211.819 44.828.819 104,77 


2010 

a. Belanja 

Pegawai 

b. Belanja Barang 

dan Jasa 

1.517.407.000 1.356.118.036 161.288.964 89,37 

420.526.000 417.596.500 2.929.500 99,30 

992.910.000 854.090.036 138.819.964 86,02 

c. Belanja Modal 103.971.000 84.431.500 19.539.500 81,21 

Jumlah 2010 2.456.790.000 2.416.712.275 40.077.725 98,37 

Lebih/Kurang BTL 301.551.000 214.168.856 - 87.382.144 -10,18 

Lebih/Kurang BL 389.533.000 389.981.405 448.405 2,19 

Lebih/Kurang Jumlah 691.084.000 604.150.261 -86.933.739 -2,4 

% 

Dengan memperhatikan di atas dapat dilihat bahwa, angka absolut 

untuk dana yang digunakan dari Tahun 2010 ke Tahun 2011 terdapat 

peningkatan anggaran yang cukup besar. Peningkatan anggaran Tahun 

2011 ini karena adanya Program Penataan Administrasi 

Kependudukan kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi 

(Interphase tahap awal) NIK atau KTP elektronik (e-KTP), yang 


peruntukkannya sebagian besar untuk aparat wilayah (aparat 

Kecamatan dan Kelurahan). Apabila dibandingkan penyerapan 

anggaran Tahun 2010 yaitu 98,37%, sementara untuk Tahun 2011 

diserap 95,97% berarti Tahun 2011 ini dapat dikatakan lebih efisien 

dalam penggunaan dana APBD Kota Sukabumi. 

Dalam bentuk diagram akan lebih terlihat penggunaan dana tersebut, 

yaitu seperti berikut ini : 

Diagram 


Tahun 2010 dan Tahun 2011 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

98,37 

95,97 

2010 2011 


Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi adalah telah 

menyusun dokumen arah perencanaan pembangunan, yaitu : 

a. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2008-2013 yang memberikan 

arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan 

sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun 

mendatang; 

b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sebagai upaya 

pencapaian Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi; 

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2011, yaitu perencanaan 

anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 


Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Tahun 2011; 

d. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) adalah pedoman semua 

penggunaan anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi dalam melaksanakan berbagai program dan 

kegiatan. 


Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Sukabumi, memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berlokasi di : 

a. Jl. Bhayangkara No. 224/84 Telepon 218268 Kelurahan Selabatu 

Kecamatan Cikole dengan luas tanah 836 m 2 dan luas bangunan 

256 m 2 

b. Jl. Pelabuhan II km 5 No. 627 Kelurahan Cipanengah Kecamatan 

Lembursitu, dengan luas tanah 500 m 2 dan luas bangunan 500 m 2 . 

Sarana yang dimiliki diantaranya : 

a. Printer : 23 buah 

b. Monitor : 21 buah 

c. Keyboard : 21 buah 

d. CPU : 21 buah 

e. Kamera Digital A 720 IS : 8 buah 

f. AC : 2 buah 

g. Genset/generator : 8 buah 

h. Notebook/Laptop : 2 buah 

i. Proyektor : 1 buah 

j. Kursi putar besar : 1 buah 

k. Kursi putar kecil : 14 buah 

l. Kursi sice/sofa : 4 set 

m. Kursi kayu : 18 buah 

n. Meja ½ biro : 17 buah 

o. Meja 1 biro : 4 buah 

p. Lemari Roll Opek : 1 buah 

q. Lemari besi : 1 buah 


. Lemari kayu 2 pintu : 10 buah 

s. Mesin tik : 3 buah 

t. Scanner : 1 buah 

u. Kendaran bermotor : 

- Roda empat : 2 buah 

- Roda dua : 6 buah 

(untuk point a, b, c, d dan e sebagian barang tersebut ada di setiap 

Kecamatan). 

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil khusus dalam pelayanan Dokumen Kependudukan 

sampai saat ini masih dirasakan kurang lengkap. Apalagi Dinas 

melaksanakan program KTP elektronik (e-KTP) yang menurut 

acuannya sangat banyak menggunakan peralatan yang mutakhir. 

Menindaklanjuti program Pemerintah yang termaktub dalam Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

menerapkan identitas tunggal penduduk (single identity number) atau 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterapkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Selanjutnya pemerintah berencana memberlakukan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP, dan Kota Sukabumi 

merupakan salah satu kabupaten/kota percontohan dari 197 

kabupaten/kota se-Indonesia di Tahun 2011 ini. 


a. Permasalahan : 

Permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan Dokumen 

Kependudukan, yaitu : 

- Banyaknya warga masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah 

yang merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Kutipan Akta 

Kelahiran. Supaya nama ayahnya dapat dicantumkan 

- Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 


Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat (2) pencatatan 

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, berarti 

pemohon harus melakukan proses hukum terlebih dahulu di 

Pengadilan Negeri dengan konsekwensi harus membayar perkara 

proses hukum tersebut. 

- Tempat pelayanan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga 

dan Kartu Tanda Penduduk) penerbitannya masih dilaksanakan 

di 7 (tujuh) Kecamatan. 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi 

menempati gedung bekas rumah dinas Ketua DPRD Kota 

Sukabumi, keadaan dan tata ruangnya kurang sesuai dengan 

kondisi untuk perkantoran dan tidak ada ruang pertemuan dan 

ruang arsip. 

- Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Sukabumi berjumlah 21 orang, apabila dibandingkan dengan 

penduduk Kota Sukabumi yang berjumlah 356.085 jiwa, maka 

setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Sukabumi harus melayani 16.956 jiwa, dapat dikatakan bahwa 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi sangat 

kekurangan pegawai. 

b. Solusi 

Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil untuk mengatasi masalah tersebut di atas, adalah : 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi 

memfasilitasi masyarakat/keluarga miskin untuk mengatasi 

tuntutan isi pasal 32 ayat (2) dengan adanya ”Piagam 

Kerjasama antara Walikota Sukabumi dengan pihak Pengadilan 

Negeri Kota Sukabumi tentang Pelaksanaan Pencatatan Akta 

Kelahiran di atas 1 (satu) tahun melalui penetapan Pengadilan 

Negeri bagi Penduduk yang Tidak Mampu” dengan hasil 


kerjasama yaitu : Membebaskan biaya proses persidangan 

Pengadilan Negeri (gratis/ditanggulangi oleh Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi). 

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan 

masyarakat pada umumnya mengharapkan kedepannya 

pelayanan Dokumen Kependudukan dapat dilaksanakan pada 

satu atap yang berlokasi dipusat Kota Sukabumi atau diadakan 

tempat pelayanan di setiap Kecamatan sebagai perpanjangan 

tangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

merupakan pewakilan langsung dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Walaupun tidak berupa UPT). 

- Setiap pertemuan diadakan di ruang Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, sementara jika dibutuhkan 

arsip yang mendesak, harus mendatangi gedung lama sehingga 

memerlukan waktu yang agak lama dalam pencarian arsip 

tersebut. 

- Setiap karyawan yang ada harus benar-benar efektif dan 

efisien dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya, 

selain itu solusi yang diambil adalah mengajukan permohonan 

penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kota 


i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan 

Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan antara lain : 

a. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

komputer; 

b. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

keuangan/akuntansi; 

c. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

administrasi negara; 

d. Kekurangan personil yang mempunyai spesifikasi keahlian bidang 

arsip paris. 


12) Urusan Wajib Ketenagakerjaan 


1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK 

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

1.1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 

1.2 Kegiatan Kerjasama Diklat 

1.3 Pengembangan Lembaga Produktifitas Pelatihan Wirausaha 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

1.1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan 

Penegakan hukum terhadapa keselamatan dan Kesehatan Kerja 


- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : 

Tingkat Capaian 

Target (%) Realisasi (%) 

(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

37,4 38,6 52,9 66,40 141,4 172,02 

*Tingkat Capaian : Realiasasi / Target x 100 % 

- Pencari Kerja yang ditempatkan : 



(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

23,79 24,92 24,15 30,13 101,52 120,91 

* Tingkat Capaian : Realiasasi / Target x 100 % 

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : - 

- Berkurangnya kasus perselisihan : 


Target (Kasus) Realisasi (Kasus) 

(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

5 5 7 9 140 180 



- Jumlah Perusahaan yang memberikan UMK : 



(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

75 

(383 

Prshaan) 

100 100 


e. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana. 

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

No Nama / NIP Pangkat / Gol Jabatan Pendidikan 

1 Adang Taufik, S.H., M.Si Pembina TK. I Kepala Dinas S 2 

19610219 198603 1 006 (IV/b) 

2 Dra. Oom Setiawati Pembina (IV/a) Sekretaris S 1 

19610801 198503 2 005 

3 Drs. Agus Adri Amsyah Penata Tk.I (III/d) Plh. Kabid S 1 

19650828 199103 1 010 

Nakertrans 

4 E. Kosasih 

Penata Tk.I (III/d) Kasubbag SLTA 

19571129 198312 1 001 

Perencanaan 

5 Jubaedah 

Penata Muda Tk.I Kasubbag SLTA 

19580704 198503 2 003 (III/b) Keuangan 

6 Herman Permana, S.Pd Penata Tk.I (III/d) Kasubbag S 1 

19680905 199603 1 005 

Umum& 

Kepegawaian 

7 Hj. Herdiana K, S.H. Penata Tk.I (III/d) Kasi HIPK S 1 

19630822 198903 2 006 

8 Yayat kartini 

19560501 198403 2 002 

9 Dra. Kartikawati 

19650618 199102 2 001 

10 Maryono, S.IP 

19600403 199003 1 003 

11 Didin Wahidin, S.Kom 

19750507 201001 1 007 

Penata Muda Tk.I 

(III/b) 

Penata Tk.I (III/d) 


(III/b) 

Penata Muda 

(III/a) 

Kasi 

Penempatan 

Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

Pelaksana 

Subbag Umum& 

Kepegawaian 

Pelaksana 

Subbag 

Keuangan 

Pelaksana Seksi 

Penempatan 

SLTA 

S 1 

S 1 

S 1 



Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

12 E. Nina Marlinawati 

19701126 199208 2 001 

Penata Muda 

(III/a) 

13 Dicky Septian, S.H. 

19750919 200901 1 002 

Penata Muda 

(III/a) 

14 Hikmatulloh 

Pengatur Muda 

19760110 200801 1 010 Tk.I (III/b) 

15 Wiwin Winarti Pengatur Muda 

Tk.I (III/b) 

Pelaksana 

Subbag Umum& 

Kepegawaian 


HIPK 


Lattas 


Penempatan 

Pendayagunaan 

Tk dan Trans 

SLTA 

S 1 

SLTA 

SLTA 

Jumlah pegawai : 15 orang 

a. Kualifikasi Pendidikan : 

- S 2 : 1 orang 

- S 1 : 8 orang 

- SLTA : 6 orang 

b. Berdasarkan pangkat/golongan : 

- Gol IV : 2 orang 

- Gol III : 13 orang 

c. Pejabat Struktural : 

- Esselon II : 1 orang 

- Esselon III : 1 orang 

- Esselon IV : 6 orang 

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Adum 

Alokasi Anggaran 

Realisasi Anggaran 

2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 

398.978.000,- 494.013.000,- 398.978.000,- 484.957.657,- 





2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 2010 (Rp.) 2011 (Rp.) 

452.250.000,- 359.808.000,- 432.939.700,- 325.899.421,- 

h. Proses Perencanaan Pembangunan. 

RENSTRA 

RENJA 

SKALA 

PRIORITAS 

RKA 

DPA 

MUSRENBANG 

KEL. & KEC. 

i. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana, maka sarana dan prasarana yang digunakan 

saat ini belum memadai. 

j. Permasalahan dan Solusi. 


- SDM masih kurang terutama pejabat fungsional 

- Anggaran masih kurang 

- Sarana dan prasarana masih kurang 

- Kebutuhan tenaga fungsional ketenagakerjaan sangat mendesak dan 

belum terpenuhi, yaitu : 

* Pengantar Kerja 

* Pengawas Ketenagakerjaan 

* Pemerantara Hubungan Industrial (mediator) 

Solusi : 

- Memanfaatkan potensi SDM yang ada 


- Prioritas program dan kegiatan 

- Kerjasama dan koordinasi dengan pihak – pihak Dinas terkait 

k. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 

Pada Tahun Anggaran 2011 untuk sarana pendukung kegiatan di Balai 

Latihan Kerja (BLK) masih kurang. 

13) Urusan Wajib Ketahanan Pangan 


Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Ketahanan Pangan 

dapat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap 

rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup 

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undangundang 

ini mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat 

mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis 

karena tanpa ketahanan pangan yang baik, suatu negara tidak bisa 

melaksanakan pembangunan dengan baik. 

Oleh karena itu, ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan 

pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh 

masyarakat mengenai penyediaan pangannya. Penyediaan pangan ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang 

terus menerus berkembang dari waktu ke waktu. Penyediaan pangan 

dapat diwujudkan dengan melakukan pengembangan sistem produksi, 

efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan 

prasarana produksi pangan serta mempertahankan dan 

mengembangkan lahan produktif. 

Atas dasar hal tersebut maka urusan wajib bidang ketahanan pangan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Sukabumi diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi 

setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, 


No 

I 

seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 di 

atas. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

Program/ Kegiatan 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1 Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 


Jasa Komunikasi 

SDA dan Listrik 


Jasa Administrasi 

Keuangan 


Jasa kebersihan 

Kantor 


Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja 


Alat Tulis Kantor 


Barang Cetakan dan 

Penggandaan 


Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 



Peralatan dan 



Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-undangan 


Makanan dan 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 

415.588.000 389.803.639 93,80 APBD 



1.200.000 1.199.860 99,99 APBD 



85.998.000 65.931.779 76,67 APBD 



6.900.000 6.000.000 86,96 APBD 



7.679.000 7.679.000 100 APBD 



12.060.000 12.060.000 100 APBD 



13.065.000 13.065.000 100 APBD 



21.665.000 21.660.000 99,98 APBD 



9.073.000 9.073.000 100 APBD 



5.162.000 5.162.000 100 APBD 



6.060.000 6.060.000 100 APBD 



9.500.000 9.481.000 99,80 APBD 



No 


Minuman 

12 Kegiatan Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi ke Luar 

Daerah 


Jasa Keamanan 

Gedung Kantor 


Jasa Administrasi 

Perencanaan DAK 

Kelautan dan 

Perikanan 

II. 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

1 Kegiatan Pengadaan 

Peralatan Gedung 

Kantor 

2 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah Dinas 

3 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung kantor 

4 Kegiatan 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 


III. Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

1 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan 

Capaian 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 


100.000.000 100.000.000 100 APBD 



93.600.000 93.600.000 100 APBD 



43.626.000 38.892.000 89,15 APBD 



107.135.000 107.126.700 99,99 APBD 



12.010.000 12.010.000 100 APBD 



5.625.000 5.625.000 100 APBD 



22.500.000 22.500.000 100 APBD 



67.000.000 66.991.700 99,99 APBD 



16.000.000 16.000.000 100 APBD 



10.000.000 10.000.000 100 APBD 




No 

IV. 


Kinerja SKPD 

2 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan Prognosis 


3 Kegiatan 

Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun 

Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Pertanian/ 

Perkebunan 

1 Kegiatan 

Penanganan Daerah 

Rawan Pangan 

2 Kegiatan 

Penyusunan 

Database Potensi 

Produk pangan 

3 Kegiatan Laporan 

Berkala Kondisi 


Daerah 

4 Kegiatan 

Pemanfaatan 

Pekarangan 

Pengembangan 

Pangan 

untuk 

5 Kegiatan 

Pemantauan dan 

Analisis Akses 

Harga Pangan Pokok 

6 Kegiatan 

Peningkatan Mutu 

dan Keamanan 

Pangan 

Nilai 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

Sumber 

Dana 

3.000.000 3.000.000 100 APBD 



3.000.000 3.000.000 100 APBD 



270.000.000 268.811.500 99,56 APBD 



90.000.000 89.400.000 99,33 APBD 



50.000.000 50.000.000 100 APBD 



45.000.000 44.948.500 99,89 APBD 



42.500.000 42.229.000 99,36 APBD 



21.250.000 21.140.000 99,48 APBD 



21.250.000 21.094.000 99,27 APBD 



TOTAL 808.723.000 781.741.839 96,66% 

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam urusan wajib Ketahanan Pangan ini sebesar 


Rp. 808.723.000 (Delapan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga 

ribu rupiah). Realisasi anggaran yang telah diserap sebesar 

Rp. 781.741.938 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat 

puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sekitar 

96,66%. 


No 

Indikator Kinerja 

Kunci 

Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Keterangan 

1 Regulasi Ketahanan 

Pangan 

2 Ketersediaan Pangan 

Utama 

- Ada Keputusan Walikota 

Nomor 138 tahun 2009 

tentang Dewan 


kg/1000 

jiwa 

/tahun 

228.927,94 - 

Ketersediaan pangan di Kota Sukabumi sangat mencukupi karena 

kebutuhan standar konsumsi pangan pokok adalah 110 kg/jiwa/tahun 

atau 110.000 kg/1000 jiwa/tahun sedangkan tingkat ketersediaan 

pangan Kota Sukabumi 228,93 kg/jiwa/tahun atau 228.927,94 kg/1000 

jiwa/tahun. 

SPM Bidang Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 

No Indikator Kinerja Pelayanan Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

A 

Ketersediaan dan Cadangan 

Pangan 

1. Ketersediaan energi dan 

protein per kapita per hari 

a) Ketersediaan energi per 

kapita per hari 

b) Ketersediaan protein per 

kapita per hari 

2. Penguatan cadangan pangan 

% 87 87,45 100,52 

% 90 98,95 109,94 

a) Cadangan pangan tingkat % 60 0 0 


No Indikator Kinerja Pelayanan Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

B 

pemerintah kota 

b) Cadangan pangan tingkat 

masyarakat 

c) Jml kecamatan yang 

mempunyai cadangan 

pangan masyarakat 

Distribusi dan Akses Pangan 

1. Ketersediaan informasi 

pasokan, harga dan akses 

pangan di daerah 

2. Stabilitas harga dan pasokan 

pangan 

% 40 0,16 0,41 

% 40 28,57 71,43 

% 90 94,44 104,93 

a) Stabilitas harga % 75 77,78 103,70 

b) Stabilitas pasokan % 75 100 133,33 

C Penganekaragaman dan 

keamanan pangan 

1. Skor pola pangan harapan 

(PPH) 

2. Pengawasan dan pembinaan 

keamanan pangan 

D Penanganan kerawanan 

pangan 

1. Penanganan daerah rawan 

pangan 

% 75 72,9 97,20 

% 75 100 133,33 

% 100 100 100 



ketahanan pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 




1. Jumlah Pegawai 

Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan wajib Ketahanan 

Pangan Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 23 

orang. 


2. Kualifikasi Pendidikan 

Kualifikasi pendidikan pegawai yang melaksanakan urusan wajib 

Ketahanan Pangan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 S3 - 

2 S2 2 

3 S1 13 

4 D3 2 

5 D2 1 

6 D1 - 

7 SLTA 3 

8 SLTP 2 

3. Pangkat dan Golongan 

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai yang melaksanakan 

urusan wajib Ketahanan Pangan dapat ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini. 


1 Golongan IV 3 

2 Golongan III 12 

3 Golongan II 8 

4 Golongan I - 

4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 

Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan 

urusan wajib Ketahanan Pangan dapat dirinci sebagai berikut: 

 

 

Jumlah pejabat struktural sebanyak 9 orang. 

Jumlah Fungsional sebanyak 18 orang. 


Alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang terkait 

dengan penyelenggaraan urusan wajib (urusan ketahanan pangan) 


tahun 2011 adalah Rp.325.675.000,- sedangkan realisasinya sebesar 

Rp.324.805.000,- artinya capaian realisasi anggaran sekitar 99,73%. 


Proses perencanaan pembangunan untuk urusan wajib Ketahanan 

Pangan dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. 

Kemudian, dari Renstra tersebut ditambah dengan beberapa masukan 

dari kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan 

tingkat kota, maka disusun Rencana Kerja (Renja) yang didalamnya 

memuat Program dan Kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan. 

Selanjutnya, dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai pada 

akhirnya ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi untuk pelaksanaan urusan 

wajib ketahanan pangan masih cukup memadai. 


Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan urusan 

wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: 

Beberapa indikator kinerja yang terkait aspek produksi bahan 

pangan belum bisa memenuhi target yang ditetapkan yaitu 

komoditas palawija (65,83%), komoditas perikanan darat 

(91,02%), komoditas telur (96,62%) dan komoditas daging 

(67,83%). 

Infrastruktur pangan yang mendukung ketersediaan pangan 

berkelanjutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yaitu 

prasarana irigasi, prasarana gudang penyimpanan dan luas lahan 

pertanian produktif. 


Cadangan pangan tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat masih 

belum memenuhi target SPM Bidang Ketahanan Pangan tahun 

2011. Untuk cadangan pangan tingkat pemerintah terkendala faktor 

anggaran yang belum tersedia, sedangkan cadangan pangan tingkat 

masyarakat terkendala faktor jumlah lumbung pangan yang 

dikelola oleh masyarakat petani masih sangat terbatas, baik yang 

bersifat bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat. 

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan belum 

cukup memadai. Sistem pengumpulan dan pengolahan datanya 

masih belum bisa berjalan secara sistematis dan koneksitas antar 

pihak terkait belum terwujud secara padu dan sinergis. 

Pada aspek stabilitas harga dan pasokan pangan, belum adanya 

peta arus lalu lintas pangan dan sulitnya mengendalikan harga 

karena harga yang terjadi saat ini ditentukan oleh mekanisme 

pasar. 

Pengukuran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami kendala 

karena data dasar pola konsumsi pangan masyarakat Kota 

Sukabumi belum ada. 

Terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, belum 

adanya koordinasi antar OPD, sosialisasi yang dilaksanakan belum 

berjalan optimal serta belum adanya regulasi terhadap penyebaran 

makanan di lingkungan sekolah, terutama pengawasan terhadap 

penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan berbahaya pada 

makanan. 

Solusi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka alternatif solusi 

yang harus dilakukan yaitu 

 

Mengintensifkan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan di Kota Sukabumi. Program ini bertujuan untuk 

memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan 

sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan 


pangan daerah. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam 

program ini meliputi : 

Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi sendiri, antara 

lain melalui pengamanan luas lahan sawah di daerah irigasi, 

peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi area 

pertanian; 

Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas 

kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur kelurahan 

yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin 

keterjangkauan masyarakat atas pangan; 

Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui 

optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca 

panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan 

hasil (looses); 

Peningkatan diversifikasi pangan, melalui peningkatan 

ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan 

sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan 

dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat 

dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan 

Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui 

peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan 

pangan, peningkatan pengawasan mutu dan kemanan pangan, 

dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan 

pangan. 

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak 

terkait dalam rangka upaya memperbaiki infrastruktur pangan yang 

mengalami masalah. 

Penambahan lumbung pangan pada kelompok-kelompok tani yang 

ada untuk menunjang ketersediaan cadangan pangan masyarakat. 

Khusus untuk meningkatkan cadangan pangan tingkat pemerintah, 


perlu dilakukan pengadaan beras dan disusun serta ditetapkan 

regulasi daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait 

mekanisme pengelolaan cadangan pangan tingkat pemerintah. 

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan 

data dan informasi terkait informasi pasokan, harga dan akses 

pangan serta pemasaran produk agribisnis. Selain itu, perlu 

dilakukan pembenahan sistem pengumpulan dan pengolahan data 

sehingga informasi yang dibutuhkan bisa tersedia secara akurat, 

update, sistematis dan dapat dengan mudah diakses oleh semua 

lapisan masyarakat atau pihak yang membutuhkan. 

Membuat peta arus lalu lintas pangan dengan melakukan 

pengelolaan data produksi, distribusi dan konsumsi pangan secara 

intensif. Selain itu, intervensi terhadap pasar harus dilakukan untuk 

mengendalikan harga pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga. 

Menyusun data NBM (Neraca Bahan Makanan) untuk 

memudahkan pengukuran skor pola pangan harapan (PPH) yang 

sesuai dengan kondisi eksisting Kota Sukabumi. 

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya 

melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Salah 

satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan bahan 

kimia dan bahan tambahan berbahaya pada makanan serta 

menetapkan regulasi yang jelas terhadap penyebaran makanan di 

masyarakat. 


1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras) bagi masyarakat Kota 

Sukabumi sepanjang tahun 2011 mencapai 218% dari kebutuhan. 

Volume pangan yang tersedia sebanyak 68.506 ton, sedangkan 

kebutuhan pangan pokok masyarakat sebanyak 31.420 ton (asumsi 

jumlah penduduk 299.247 jiwa dan tingkat konsumsi beras 105 

kg/kapita/tahun). Jumlah pangan pokok yang difungsikan sebagai 

stok dan komoditas perdagangan sekitar 37.649 ton. Kondisi ini 


menunjukkan bahwa Kota Sukabumi sangat aman dari aspek 

ketersediaan pangan pokok. 

2. Tercapainya target indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan 

Minimal) Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 (tahun pertama) 

yaitu tingkat ketersediaan energi per kapita per hari mencapai 

100,52%; tingkat ketersediaan protein per kapita per hari mencapai 

109,94%; tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses 

pangan di daerah mencapai 104,93%; tingkat stabilitas harga 

pangan mencapai 103,70%; tingkat stabilitas pasokan pangan 

mencapai 133,33%; tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan 

pangan mencapai 133,33%; dan tingkat penanganan daerah rawan 

pangan mencapai 100%. Ketentuan terkait dengan SPM Bidang 

Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan 

ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

menunjang kebutuhan dapur keluarga. Pada tahun 2011, Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi telah 

menyalurkan sekitar 2.850 pohon bibit toga (tanaman obat 

keluarga) dan 10.285 gr bibit sayuran kepada masyarakat di 

wilayah Kota Sukabumi dalam rangka pelaksanaan gerakan 

pemanfaatan pekarangan rumah untuk pengembangan pangan, 

sebagai upaya meminimalisasi dampak semakin berkurangnya luas 

lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan yang sulit 

dikendalikan. 

4. Peningkatan kegiatan pemantauan perkembangan harga kebutuhan 

pangan pokok. Sedikitnya satu kali dalam seminggu dilakukan 

pemantauan di beberapa lokasi diantaranya Pasar Pelita dan Pasar 

Gudang Kota Sukabumi. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 50 kali 

dilakukan pemantauan dan penyampaian informasi harga pangan 


pokok. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mendeteksi 

sedini mungkin terjadinya krisis ketahanan pangan di Kota 

Sukabumi dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang 

dianggap perlu. 

5. Terlaksananya peningkatan antisipasi kerawanan pangan dalam 

bentuk Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 kepada seluruh 

stakeholders pertanian dan pemberian bantuan sarana produksi 

pertanian yaitu mesin pompa air dan pestisida dengan sasaran 

penerima adalah kelompok petani yang memiliki resiko puso 

(gagal panen) akibat gangguan hama penyakit (OPT) dan 

kekeringan. Kegiatan ini terlaksana dengan berpedoman pada 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Produksi Beras Nasional sebagai Antisipasi Dampak Kondisi Iklim 

Esktrim serta pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

No.903/3345/SJ tanggal 6 September 2011 tentang Pengalokasian 

Dana APBD untuk Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 dan 

Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 

No.254/H.M.110/K/06/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang 

Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2011. 

6. Peningkatan produksi pertanian pada beberapa jenis komoditas 

yaitu komoditas beras organik (semi organik dan full organik) 

meningkat sebesar 82,76 % dari 86,99 ton pada tahun 2010 

menjadi 158,11 ton pada tahun 2011 dan komoditas hortikultura 

meningkat sebesar 38,82% dari 8.132,04 ton pada tahun 2010 

menjadi 11.288,61 ton pada tahun 2011. Peningkatan produksi 

beras organik terutama ditunjang faktor adanya SLPTT (Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan BLBU (Bantuan 

Langsung Benih Unggul dari Kementerian Pertanian RI. 

Sedangkan peningkatan produksi hortikultura lebih banyak 

dipengaruhi faktor peningkatan produksi jenis tanaman sayursayuran, 

seperti : kangkung (Ipomea aquatica), caisim/sawi 


(Brassica yuncea), kacang panjang (Vigna sinensis ), mentimun 

(Cucumis sativus) dan lain-lainnya. 

7. Peningkatan produksi pangan dari hasil peternakan terutama pada 

komoditas telur dan susu. Produksi telur meningkat sekitar 40,13 

% dari 2.107.089 Kg pada tahun 2010 menjadi 2.952.778 Kg pada 

tahun 2011. Produksi susu meningkat 9,98 % dari 286.704 liter 

pada tahun 2010 menjadi 315.330 liter pada tahun 2011. 

8. Pencapaian tingkat konsumsi protein hewani sebesar 102,8% dari 

target yang direncanakan sebesar 6,53 gram/kapita/hari dapat 

terealisasi 6,71 gram/kapita/hari. 

9. Terpenuhinya target kinerja cakupan penyuluhan pola konsumsi 

pangan alternatif yaitu 100%. Penyuluhan pola konsumsi pangan 

alternatif dengan sasaran 175 KK dengan tujuan mengurangi 

ketergantungan pada pangan pokok berupa beras dan 

meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan yang 

memenuhi gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan 

gizi (nutrition balance), berdasarkan cita rasa (palatability), daya 

cerna (digestibility), daya terima masyarakat (acceptibility), 

kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). 

14) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 


Penyelenggaraan Urusan Wajib dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Program dan 

Kegiatan sebagai berikut : 

1. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 

a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 


2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 

a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan ( P2TP2A) 

b. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

1). Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 

4. PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN 

GENDER DALAM PEMBANGUNAN 

a. Penyuluhan bagi ibu rumahtangga dalam membangun keluarga 

sejahtera 


NO 

1 

2 

3 

4 

5 


Cakupan perempuan dan anak 

korban kekerasan yang 

mendapatkan penanganan 

pengaduan oleh petugas terlatih 

di dalam unit pelayanan 

terpadu. 



mendapatkan layanan kesehatan 

oleh tenaga kesehatan terlatih di 

Puskesmas mampu tatalaksana 

KtP/A dan PPT/PKT di rumah 

sakit. 

Cakupan layanan rehabilitasi 

sosial yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi sosial 

terlatih bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan di dalam 

unit pelayanan terpadu. 

Cakupan layanan bimbingan 

rohani yang diberikan oleh 

petugas rehabilitasi bimbingan 

rohani terlatih bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan di 

dalam unit pelayanan terpadu. 

Cakupan penegakan hukum dari 

tingkat penyidikan sampai 

dengan putusan pengadilan atau 

Capaian 

Kinerja 

19 orang 

15 orang 

0 

19 orang 

0 

Sumber 

Data 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 

Keluarga Berencana 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 


NO 


kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

Capaian 

Kinerja 

Sumber 

Data 

Perempuan dan 


6 

7 

8 



mendapatkan layanan bantuan 

hukum. 

Cakupan layanan pemulangan 

bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan. 

Cakupan layanan reintegrasi 

sosial bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan 

15 orang 

0 

0 

Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 


Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Perempuan dan 



Penyelenggara Urusan Wajib ini yaitu Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi Sementara 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) 

Perubahan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi, merupakan implementasi dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

dimana secara bertahap Instansi-instansi vertikal mulai dilimpahkan ke 

daerah kecil/otonomi. 



Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana Sebanyak 62 Orang, dapat dilihat pada daftar 

Lampiran. 


e. Alokasi dan Realisasi. 

NO 

PROGRAM / KEGIATAN 

I. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

PROGRAM 

KESERASIAN 

KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KUALITAS ANAK DAN 

PEREMPUAN 

1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait 

kesetaraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

PROGRAM 

PENGUATAN 

KELEMBAGAAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN ANAK 

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan ( P2TP2A) 

2. Pengembangan Sistem Informasi 

Gender dan Anak 

PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS HIDUP DAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan 

Perempuan di Daerah 

PROGRAM PENINGKATAN 

PERANSERTA DAN KESETARAAN 

GENDER DALAM PEMBANGUNAN 

1. Penyuluhan bagi ibu rumahtangga 

dalam membangun keluarga sejahtera 

NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

265.920.000,- 265.342.500,- 

35.000.000,- 35.000.000,- 

37.870.000,- 

54.100.000,- 

33.000.000,- 

37.670.000,- 

53.722.500,- 

33.000.000,- 

105.950.000,- 105.950.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku 

diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang 

disusun sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

yang bersangkutan, selanjutnya di ikuti dengan penyusunan Dokumen 

Pelaksana Anggaran yang biasanya akan disesuaikan dengan Jumlah 

Pagu Anggaran yang diberikan pada Masing-masing SKPD. 


Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 

Sukabumi berupa tanah, gedung , peralatan kantor dan mebeulair 


erasal dari pelimpahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga 

Berencana (PMKB) kepada Pemda Kota Sukabumi, melalui Berita 

Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan 

Dokumen BKKBN kepada Kota Sukabumi, Nomor 061/571/PLK 

tanggal 16 Desember 2003, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa 

Barat dan Walikota Sukabumi. Jumlah dan jenis yang diserahkan: 

1. 2 Bidang tanah di Jl. Kenari No. IA dan di Jl. Pabuaran 

2. 2 buah bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

3. 4 buah kendaraan operasional merk Toyota Avanza, Suzuki Cerry 

dan Mitsubishi Triton, Hino (Bus Pelayanan KB) 

4. 46 buah kendaraan roda dua merk Suzuki, Honda dan Yamaha 

5. Mebeulair dan peralatan kantor berupa mesin tik dan computer. 

Kondisi sarana prasarana tersebut pada umumnya kurang baik, bahkan 

ada yang sudah tidak berfungsi, karena tahun perolehannya antara 

tahun 1981-1997 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan program kedinasan. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah melakukan 

Pengadaan sarana prasarana dari Anggaran Pengadaan Badan 


Sukabumi yang bersumber dari APBD II Kota Sukabumi sbb : 

1. 20 Set Kursi Rapat 

2. 3 Unit Rak Buku 

3. 1 Unit Meja Kerja Biro 

4. 2 Unit Meja Kerja ½ Biro 

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sbb : 

1. 1 Unit Kendaraan Hino (Mobil Pelayanan KB) 

2. 39 Unit Obgin Bad 

3. 10 Unit PPA 

4. 7 Unit Motor Honda ( Untuk PLKB ) 


Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan 


Sukabumi pada saat ini baru sekitar 70 %. 


Hambatan/Kendala dalam Pencapaian Target Tersebut diantaranya : 

o Tergantung pada kesempatan dan kebutuhan Pemerintah dalam 

menentukan Kwalifikasi Pendidikan/Keahlian yang dibutuhkan 

bukan bergantung pada Jenis Kelamin. 

o Kualitas dan Kuantitas Pendidikan kaum Perempuan dibanding 

dengan Laki-laki masih tertinggal. 

o Masih terbatasnya kesempatan / Lahan Kerja 

o Masih rendahnya Rata-rata pengetahuan dan keterampilan kaum 

perempuan untuk bekerja. 

Solusi yang dilakukan : 

1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait agar 

menyusun rencana kegiatan yang berbasis Gender 

2. Membentuk kelompok-kelompok usaha bagi Perempuan Kepala 

Keluarga (PEKKA) di tingkat Kelurahan untuk peningkatan 

pendapat keluarga dan menurunkan angka pengangguran bagi 

Perempuan. 



15) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 


Penyelenggaraan Urusan Wajib dalam Bidang Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Program 

dan Kegiatan Sebagai Berikut : 

a). PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) 

2. Pembinaan Keluarga Berencana 


3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 

b). PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 

1. Pelayanan Konseling KB 

c). PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI 

TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH 

KEMBANG ANAK 

1. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak 


NO INDIKATOR KINERJA KUNCI TARGET CAPAIAN KINERJA 

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

isterinya di bawah usia 20 tahun 3,5 % 

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi 

Peserta KB Aktif 

3. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi 

(Unmeet Need) 

4. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 

65,00 % 

5,0 % 

70,00 % 

5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) yang ber-KB Mandiri. 10,00 % 

6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PLKB/PKB) untuk setiap 2 Desa/Kelurahan 

7. Ratio Petugas Penmbantu Pembina KB Desa 

(PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD 

8. Cakupan Penyediaan alat dan Obat Kontrasepsi 

untuk memenuhi permintaan masyarakat 

1 PLKB/PKB 

Tiap 2 

Kelurahan 

1 PPKBD/ 

Kelurahan 

30,00 % 

9. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro 

Keluarga di setiap Desa 100 % 

806 

(1,45 %) 

43.668/55.607 (78,53 

%) 

2029 

(4,64 %) 

5823/7260 

(80,20 %) 

PUS : 1385 

Peserta KB : 1211 

Peserta KB Mandiri : 

765 

(63,17 %) 

1 PLKB/PKB : Tiap 

0,69 Kelurahan 

1 : 0,69 

1 PPKBD/ Kelurahan 

Ketersediaan Alat 

kontrasepsi : 

IUD : 103 BUAH 

PIL : 5.284 Streep 

Suntik: 7.863 Vial 

Kondom : 152 Lusin 

Implant : 541 Set 

Register Pasangan Usia 

Subur ( 

R/I/KS) 


Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana hal 


ini sesuai dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana (BPMPKB) Merupakan Perubahan dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 


Sukabumi Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

Berencana (PMKB) Perubahan dari Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), terbentuk Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, merupakan implementasi 

dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

dimana secara bertahap Instansi-instansi vertikal mulai dilimpahkan 

kedaerah kecil/otonomi. 




Keluarga Berencana Sebanyak 62 Orang, dapat dilihat pada daftar 

Lampiran. 



NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

KELUARGA BERENCANA DAN 

KELUARGA SEJAHTERA 1.178.402.000,- 1.046.709.000,- 

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi ( KIE ) 

2. Pembinaan Keluarga Berencana 

3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB 

Keliling 

94.010.000,- 

87.470.000,- 

899.910.000,- 

81.661.000,- 

87.297.000,- 

780.962.000,- 

PROGRAM 

PELAYANAN 

KONTRASEPSI 

1. Pelayanan Konseling KB 37.012.000,- 37.012.000,- 

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN 

INFORMASI TENTANG PENGASUHAN 



DAN PEMBINAAN TUMBUH 

KEMBANG ANAK 

1. Pengumpulan Bahan Informasi tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

NILAI 

ANGGARAN 

( Rp. ) 

REALISASI 

( Rp. ) 

60.000.000,- 59.777.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku 

diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang 

disusun sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

yang bersangkutan, selanjutnya diikuti dengan penyusunan Dokumen 

Pelaksana Anggaran. 

g. Kondisi Sarana Prasarana. 



Sukabumi berupa tanah, gedung , peralatan kantor dan mebeulair 

berasal dari pelimpahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga 

Berencana (PMKB) kepada Pemda Kota Sukabumi, melalui Berita 

Acara Serah Terima Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan 

Dokumen BKKBN kepada Kota Sukabumi, Nomor 061/571/PLK 

tanggal 16 Desember 2003, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa 

Barat dan Walikota Sukabumi. Jumlah dan jenis yang diserahkan: 

1. 2 Bidang tanah di Jl. Kenari No. IA dan di Jl. Pabuaran 

2. 2 buah bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

3. 4 buah kendaraan operasional merk Toyota Avanza, Suzuki Cerry 

dan Mitsubishi Triton, Hino (Bus Pelayanan KB) 

4. 46 buah kendaraan roda dua merk Suzuki, Honda dan Yamaha 

5. Mebeulair dan peralatan kantor berupa mesin tik dan computer. 


ada yang sudah tidak berfungsi, karena tahun perolehannya antara 

tahun 1981-1997 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap 


pelaksanaan program kedinasan. 






1. 20 Set Kursi Rapat 

2. 3 Unit Rak Buku 

3. 1 Unit Meja Kerja Biro 

4. 2 Unit Meja Kerja ½ Biro 

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sbb : 

1. 1 Unit Kendaraan Hino (Mobil Pelayanan KB) 



4. 7 Unit Motor Honda (Untuk PLKB) 





Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencapaian Prevalensi 

Peserta KB Aktif adalah : 

Masih terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada diwilayah yang 

dapat mendukung Program KB 

Masih terbatasnya Jenis Kontrasepsi yang menjadi pilihan 

masyarakat. 

Masih adanya Peraturan Daerah tentang biaya Pemasangan 

Kontrasepsi bagi masyarakat, khususnya akan berpengaruh bagi 

masyarakat yang berada pada tataran Ekonomi Menengah kebawah 

atau yang berada pada Strata Border Line. 


Belum adanya Pelaksana/ yang bertanggung jawab terhadap 

Program KB di Tingkat Kecamatan (UPT) sehingga belum ada 

yang mengkoordinasikan Program dan yang membimbing dan 

mengawasi Petugas Lapangan tingkat Kelurahan 


1. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan Prasarana yang ada 

sehingga Pelaksanaan Program KB masih dapat dilaksanakan 

meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. 

2. Mengarahkan Para Pasangan Usia Subur khususnya yang 

menggunakan PIL agar mau beralih cara ke Alat Kontrasepsi lain 

atau menyarankan untuk mandiri yaitu membeli sendiri di Apotik 

atau Toko Obat yang menyediakan alat kontrasepsi yang 

diinginkan oleh Pasangan Usia Subur Tersebut. 

3. Disarankan untuk menggunakan Surat Keterangan dari Lurah 

setempat agar dalam melaksanakan program KB tetap lancer atau 

melakukan pelayanan KB di Puskesmas dan Tempat Pelayanan 

Pemerintah lainnya. 

4. Menunjuk salah satu dari PLKB untuk menjadi Koordinator di 

tingkat kecamatan walaupun kewenangannya sangat terbatas. 

Kendala yang dihadapi Program Keluarga Sejahtera : 

• Masih terbatasnya Modal yang diberikan pada masyarakat untuk 

meningkatkan penghasilan dan Pendapatan masyarakat 

• Masih rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat 

• Masih tingginya pengangguran 

• Masih terbatasnya kesempatan kerja untuk mencari nafkah 


1. Memaksimalkan penggunaan modal yang ada bagi masyarakat 

yang sangat membutuhkannya untuk modal usaha kecil. 

2. Memanfaatkan kelompok UPPKS untuk meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat dan Sedikit meningkatkan kesempatan kerja. 




16) Urusan Wajib Perhubungan 


Program Dinas Perhubungan Kota Sukabumi selama Tahun 2011 


a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan; 

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Prasarana dan Fasilitas 

LLAJ. Meliputi: 

- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat uji kendaraan 

bermotor; 

- Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai uji kendaraan 

bermotor; 

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Meliputi: 

- Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan 

penumpang; 

- Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan 

Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama; 

- Kegiatan Penciptaan Displin dan Pemeliharaan Kebersihan di 

Lingkungan Terminal; 

- Kegiatan pengumpulan dan análisis database pelayanan jasa 

angkutan; 

- Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 

angkutan; 

- Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan; 

d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Meliputi: 

- Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas; 

- Kegiatan Penyediaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat; 


e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, 

Meliputi: 

- Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal. 

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor, Meliputi: 

- Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor. 

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan wajib Dinas 

Perhubungan dengan 1 indikator kinerja kunci yaitu Angkutan Darat. 

Dengan memperhitungkan jumlah angkutan darat dibagi jumlah 

penumpang angkutan darat dikali 100%. 

Dimana jumlah angkutan darat (angkutan kota) sebanyak 1.531 

kendaraan dan jumlah penumpang angkutan darat (angkutan kota) 

sebesar 4.136 orang/jam dikali 100% maka didapat capaian kinerja 

sebesar 37.02 % sebagaimana terlampir (Lampiran II.3). 


Pada sekitar tahun 1960 telah terbentuk Departemen Pekerjaan Umum 

yang mempunyai bidang garapan mengenai Sarana dan Prasarana 

Jalan. Kemudian tahun 1960-1970 dibentuklah DLLD (Djawatan Lalu 

Lintas Djalan), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada 

tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR (Dinas Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Raya), dan dari tahun 1980 sampai tahun 2000 nama 

DLLAJR tersebut diubah lagi menjadi DLLAJ. 

Dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan 

Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan 

Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 

Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah 

diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi dan dengan Keputusan 

Walikota Sukabumi Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok 


Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan gabungan (merger) 

antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU Bina Marga). Setelah adanya 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota Sukabumi, jo Peraturan Daerah Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 17 tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi 

perangkat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota 

Sukabumi, yang disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan dan Jembatan dan 

DLLAJ menjadi Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Bidang Teknik dan 

Sarana. 

Setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 


Sukabumi maka Dinas Perhubungan Kota Sukabumi kembali 

mempunyai kedudukan menjadi Bidang Lalu Lintas Angkutan serta 

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, meliputi urusan lalu lintas 

dan angkutan, pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas 

jalan dan jembatan, perparkiran, terminal dan sub terminal yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 



Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota 


Sukabumi sampai dengan bulan Desember 2011 adalah berjumlah 130 

(seratus tiga puluh) orang, dengan perincian : 

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan 

Tahun 

Golongan 

I II III IV 

Jumlah 

2007 3 61 40 4 108 

2008 9 78 41 5 133 

2009 10 92 28 3 133 

2010 11 93 29 4 137 

2011 11 85 30 4 130 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

S3 1 1 - - - 

S2 5 6 5 4 5 

S1 13 13 10 12 15 

D3/D4 3 2 2 3 3 

D2 1 1 1 3 4 

SLTA 61 85 99 92 84 

SLTP 10 11 3 9 7 

SD 14 14 13 14 12 

Jumlah 108 133 133 137 130 

Jabatan 


Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Struktural 18 18 15 17 17 

Fungsional - - 4 4 3 

Jumlah 18 18 19 21 20 


Alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Sukabumi tahun 

2011 adalah sebesar Rp. 7.898.241.500,- dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 8.028.919.379,- dengan rincian sebagai berikut: 


Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2011 

URAIAN BELANJA 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2011 

REALISASI s/d 

TRIWULAN IV 

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.499.760,00 

2 

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 107.400.000,00 103.398.486,00 

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 38.180.000,00 33.985.000,00 

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.290.000,00 4.289.247,00 

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.000.000,00 11.996.500,00 

6 Penyediaan alat tulis kantor 16.741.000,00 15.447.850,00 

7 

8 

9 

10 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

120.000.000,00 116.603.275,00 

5.077.000,00 5.051.400,00 

4.599.000,00 3.435.000,00 

9.684.000,00 9.683.000,00 

11 Penyediaan makanan dan minuman 8.820.000,00 8.820.000,00 

12 

13 

Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam 

dan keluar daerah 

Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 

Perhubungan 

79.170.000,00 79.060.000,00 

11.325.000,00 6.231.000,00 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 2.900.000,00 

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.543.000,00 9.164.500,00 

3 


Dinas Operasional 120.098.000,00 119.856.858,00 

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

1 

Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapan 39.854.000,00 34.529.000,00 

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 69.744.000,00 51.804.500,00 

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN 

KERJA DAN KEUANGAN 

1 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 7.924.500,00 7.319.500,00 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 2.990.000,00 


URAIAN BELANJA 

ANGGARAN BELANJA 

TAHUN 2011 

REALISASI s/d 

TRIWULAN IV 

3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 

1 

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00 147.175.000,00 

VI. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS 

LLAJ 

1 

2 

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat 

Pengujian Kendaraan Bermotor 86.564.000,00 83.875.500,00 

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai 

Pengujian Kendaraan Bermotor 17.690.000,00 16.311.250,00 

VII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 

1 

Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna 

Keselamatan Penumpang 167.743.000,00 156.943.500,00 

2 

Pengawasan Peralatan Keamanan dalam 

keadaan darurat dan perlengkapan 

pertolongan pertama 

150.107.000,00 149.213.800,00 

3 

4 

5 

6 

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan 

kebersihan di lingkungan terminal 26.262.500,00 23.495.000,00 

Pengumpulan dan Analisis Database 

Pelayanan Jasa Angkutan 128.619.500,00 126.499.000,00 

Pengembangan sarana dan prasarana 

pelayanan jasa angkutan 110.401.000,00 101.112.600,00 

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan 

angkutan 99.750.000,00 98.562.856,00 

VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 

1 Pembangunan Gedung Terminal 85.405.000,00 81.278.500,00 

IX. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 200.000.000,00 187.628.100,00 

2 

Penyediaan Sarana Keselamatan 

Transportasi Darat 514.580.000,00 431.225.900,00 

X. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 95.125.000,00 92.980.000,00 

JUMLAH BELANJA 2.509.196.500,00 2.327.365.882,00 


No 

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Dinas 

Perhubungan pada tahun 2011 Rp. 1,771,661,000,- 

atau sebesar 

100.59% dari pendapatan yang ditargetkan Rp. 1,761,278,000,- 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas PerhubunganTahun 2011 

Jenis Pendapatan 

Target 

setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan 

Realisasi 

1. Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum 

Rp. 583,620,000,- Rp. 583,680,000,- 100.01 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Rp. 236,184,000,- Rp. 245,837,000,- 104.09 

3. Retribusi Terminal Rp. 878,474,000,- Rp. 879,039,000,- 100.06 

4. Retribusi Ijin Trayek Rp. 63.000.000,- Rp. 63.105.000,- 100.17 

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1,761,278,000,- Rp. 1,771,661,000,- 100.59 

% 


Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi berlandaskan pada visi 

Walikota Sukabumi yaitu : “Dengan Iman dan Taqwa mewujudkan 

pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi 

yang cerdas, sehat dan sejahtera (dilandasi Nilai Filosofis Shidig, Amanah, 

Fathanah, Tabligh)”. 

Visi ini dikembangkan menjadi 3 (tiga) Misi Walikota Sukabumi, 

salah satu Misi yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam 

melaksanakan uraian tugas yaitu: “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik 

dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan sektor lainnya”. 

Dengan tujuan misi adalah “Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang 

dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja”. 

Sebagai penjabaran dari misi tersebut maka salah satu sasaran yang 

menjadi pendukung misi tersebut yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan 

jasa transportasi jalan”. Indikator sasaran diuraikan sebagai berikut: 

1. Penanganan masalah angkutan umum 

2. Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan 

3. Lokasi rawan macet yang ditangani 


4. Kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan 

5. Tersedianya prasarana lalu lintas yang representative 


Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas adalah sarana dan prasana yang memadai. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi 

sebagaimana terlampir (Lampiran Sarana dan Prasarana). 


Permasalahan 

Permasalahan di lapangan yang dihadapi selama pelaksanaan 

kewenangan, tugas, pokok dan fungsi serta penyelenggaraan urusan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang rendah 

Masih rendahnya kedisiplinan pengguna jalan baik pengemudi, 

penumpang angkutan umum maupun pejalan kaki dalam memahami 

dan menaati peraturan perundangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Solusi: 

- Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin 

kepada seluruh lapisan masyarakat. 

- Penegakan hukum dengan menjungjung tinggi asas kepastian hukum 

dan keadilan. 

b. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan 

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pertambahan kendaraan 

yang tidak diiringi peningkatan kapasitas jalan maupun penambahan 

ruas jalan sehinggga V/C ratio semakin meningkat. 

Solusi: 

- Diperlukan upaya berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui 

sebuah kajian yang komprehensif melibatkan semua instansi serta 

stakeholders yang berkompeten. 

c. Pelayanan angkutan umum yang kurang memadai 

Rendahnya pelayanan angkutan umum menyebabkan beralihnya 

pengguna jasa angkutan umum ke angkutan ojeg. 


Solusi: 

- Peningkatan pelayanan angkutan umum diantaranya dengan adanya 

Sistem Angkutan Umum Massal serta Angkutan Kota yang berkualitas 

dan kompetitif dapat menjadi salah satu upaya pemecahan 

permasalahan kemacetan lalu lintas. 



17) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 


Kegiatan di Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Kantor PDE, 

Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari 

prioritas program yang telah dibuat sebagai arah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, dan misi 

organisasi, dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan berdimensi waktu tidak 

lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan selama tahun 2011 yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut : 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi; 

Kegiatan ini diproyeksikan dalam upaya menghasilkan daya dukung 

dan daya ungkit yang optimal berbasis kinerja terhadap pencapaian visi 

misi Pemerintah Kota Sukabumi dan visi misi Walikota/Wakil 

Walikota Sukabumi. Selama tahun 2011 telah terpasang koneksitas 

jaringan di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Selabatu dan Sriwidari. 

Kegiatan : Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi; 

Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas kajian dan analisis data dengan 

mengembangkan kualitas resources/SDM sebagai operator sistem 

hardware pengolah data elektronik dengan tetap memelihara dan 

sekaligus meng up date data, informasi serta berita di website 


Pemerintah Kota Sukabumi www.sukabumikota.go.id 

Kegiatan : Seminar Migrasi Open Source Software (OSS) 

Kegiatan ini adalah merupakan amanah dari UU No 11 Tahun 2008 

tentang ITE, 

Setiap pengguna komputer harus beralih dari yang masih 

menggunakan 

perangkat lunak tidak berlisensi, menggunakan software berlisansi 

atau Open source software. 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 

Kegiatan : Pengadaan alat studio dan komunikasi 

Pengadaan alat studio dan komunikasi bertujuan meningkatkan luas 

cakupan siaran RSPD, meningkatkan intensitas interaksi komunikasi 

antar pemerintah dan masyarakat dalam mengelola opini publik dan 

dengan mengoptimalkan kegiatan peliputan untuk mendapatkan 

data/Informasi yang akurat, bermartabat dan layak tayang/siar. 

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 

Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Kegiatan 

dimaksud bertujuan untuk memperluas sebaran dan memperkaya 

khasanah informasi dengan penerbitan 6.000 eksemplar Berita Kota 

untuk 12 edisi selama tahun 2011, mempunyai tujuan agar masyarakat 

dapat menerima informasi tentang berbagai kebijakan serta agenda 

maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Sukabumi. Selain itu, 

kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui 

kajian/analisis isi berita media massa baik media massa cetak maupun 

media massa elektronik bertujuan agar secara dini mengetahui 

perkembangan dinamika permasalahan maupun pembangunan yang 

diberitakan oleh media massa, kegiatan tersebut juga diperuntukkan 

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi para pimpinan untuk 

mengambil langkah-langkah yang akan ditempuh dan selanjutnya 

melalui media massa tersebut pulalah pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada masyarakatnya dapat disampaikan. 


Kegiatan : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah, 

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah salah satunya adalah Jumpa Pers, bertujuan untuk menjelaskan 

berbagai hal pada para wartawan secara langsung tentang issu yang 

sedang berkembang. Muara dari kegiatan tersebut adalah pemberitaan 

yang akurat sesuai dengan penjelasan dan informasi dari para nara 

sumber. Menghasilkan kualitas hubungan kemitraan sinergis yang 

serasi, selaras dan seimbang (harmonis) antara pemerintah daerah, 

masyarakat dan industri pers baik media massa Cetak maupun 

elektronik dan selama tahun 2011, kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan tersebut adalah terselenggaranya penataan kerjasama 

informasi dan media massa melalui 850 kali kegiatan peliputan bagi 

pihak media massa, dan belanja cetak 1250 Kalender Pembangunan 

2011. 

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi 

Masyarakat 

Kegiatan penyebarluasan Informasi yang Bersifat penyuluhan Bagi 

Masyarakat, ini merupakan kegiatan talk show di Radio Siaran 

Pemerintah daerah (RSPD FM) Pemerintah Kota Sukabumi, yang diisi 

dengan berbagai nara sumber, informasi yang disebarkan adalah geliat 

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 

Talkshow ini diselenggarakan sebanyak 48 kali kegiatan selama satu 

tahun. 

Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT) 

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik Program DBHCHT 

Kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan 

kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kegiatan 

ini diantaranya adalah pembuatan kaleidoskop, berupa film yang isinya 

adalah rangkuman kegiatan DBHCHT di Kota Sukabumi selama tahun 

2011. 


Kagiatan ini juga diisi dengan talkshow di Radio Siaran Pemerintah 

Daerah (RSPD FM) dengan berbagai nara sumber sebanyak 12 kali. 


Bertambahnya hasil kegiatan sebuah organisasi akan semakin menumpuk 

apabila dari kegiatan itu tidak dikelola dengan baik maka depo arsip 

daerah pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sesuai 

tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada SKPD dengan 

menyerahkan arsip yang bernilai guna untuk diselamatkan, dipelihara dan 

ditata dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Seagimana tertuang pada 

Renstra Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008 – 

2013 khususnya mengenai Bertambahnya jaringan komunikasi dan 

informasi (Wireless Area Network) setiap tahunnya untuk seluruh SKPD, 7 

kecamatan dan 33 kelurahan di Kota Sukabumi sesuai dengan Renstra 

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008 – 2013 dan 

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 No, 7 Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi No, 12 dan RJPM Kota Sukabumi khususnya 

mengenai pelaksanaan e-government. 

Tersebarnya data/informasi seluruh potensi daerah Kota Sukabumi 

termasuk juga data/informasi program dan kegiatan seluruh SKPD yang 

faktual, dinamis dengan mekanisme up dating data secara terus menerus 

melalui website resmi Pemerintah Kota Sukabumi dengan alamat 

www.sukabumikota.go.id 

c. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib. 

Penyelenggaraan Urusan Wajib bidang Komunikasi dan Informatika 

sesuai dengan amanat dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi No. 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); dan Peraturan Walikota 

Sukabumi No. 30 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi, dan Tata Kerja Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota 


Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 30) 

adalah Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi. 

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan 

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. 

Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Seksi Humas pada Kantor 

PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi sebagai salah satu 

komponen yang menopang secara signifikan terhadap pencapaian 

visi misi organisasi mampu mendorong dan mempunyai daya ungkit 

adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkemampuan dan professional. Untuk memberikan gambaran 

terhadap kondisi dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan 

dan kondisi eksisting 

pegawai pada Seksi Pengolahan Data 

Elektronik, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

Komposisi Pegawai di Sub Bag TU, Seksi Pengolahan Data Elektronik 

dan Humas 

Pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 

Menurut Komponen Jabatan* 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 


1 Kepala Kantor 1 1 - 

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 - 

3 Pelaksana pada Sub Bag TU : 

a. Pengelola Adm umum dan Perlengkapan. 

b. Pengelola Administrasi Keuangan. 

c. Pengelola Administrasi Kepegawaian. 

d. Bendahara Pengeluaran. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

Ket +/- 

4 Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik 1 1 - 

5 Pelaksana pada Seksi PDE : 

a. Pengelola Data Elektronik; 

b. Pranata Komputer. 

c. Pembantu Pelaksana Administrasi Keuangan 

- 

1 

1* 

2 

2 

1 

2 

1 

- 

6 Kepala Seksi Humas dan RSPD 1 1 - 

7 Pelaksana pada Seksi Humas dan RSPD : 

a. Pengelola Data Informasi Kegiatan Pemda; 

b. Pengelola Dokumentasi Kegiatan; 

c. Pelaksana Promosi Daerah; 

d. Peliput Berita [3 Tim]; 

e. Penyiar Radio. 

f. Pembantu Pelaksana Administrasi Keuangan 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

9 

5 

1 

- 

1 

1 

6 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

T o t a l 21 33 13 


Ket : Data Bulan Desember 2011 

Kondisi eksisting pegawai saat ini baik di Sub Bag TU, Seksi PDE maupun Seksi 

Humas dari sisi jumlah belum memadai, para pelaksana seyogyanya berlatar belakang 

pendidikan minimal D.2 atau D.3 Akuntansi, Teknik Komputer maupun Kehumasan. 

Kondisi di atas, dapat juga digambarkan sumber daya aparatur di Sub 

Bag Tata Usaha, Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Seksi Humas 

pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi, 

komposisi pegawai dengan latar belakang pendidikan : 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH % 

KEPALA KANTOR ( S.2- Pasca Sarjana ) 1 4,76 

Sub Bagian Tata Usaha 6 - 

1 SMP - - 

2 SMA 2 9,52 

3 D-3 - - 

4 STRATA 1/D.4 (Sarjana) 2 9,52 

5 STRATA 2 (Pasca Sarjana) 1 4,76 

SEKSI PDE 3 - 

1 SMP - - 

2 SMA - - 

3 D-3 - - 


5 STRATA 2 (Pasca Sarjana) 1 4,76 

SEKSI HUMAS 12 - 

1 SMP 1 4,76 

2 SMA 4 19,04 

3 D-3 1 4,76 


5 STRATA 2 (Pasca Sarjana) - - 

Jumlah 21 100,00 

Komposisi pegawai di Sub Bag Tata Usaha, Seksi Pengolahan Data 

Elektronik dan Seksi Humas pada pada Kantor PDE, Arsip Daerah 

dan Humas Kota Sukabumi berdasarkan tingkat pendidikan, golongan 

dan pelatihan penjenjangan per Desember 2011, dapat dilihat pada 

tabel berikut : 


Komposisi Pegawai di Sub Bag TU, Seksi PDE dan Humas 


Menurut Tingkat Pendididikan* 

No Pendidikan 

TKK I 

Golongan 

II III IV 

Jumlah 

1 SD - - - - - - 

2 SLTP - - 1 - - 1 

3 SLTA - - 3 3 - 6 

4 D.3 - - 1 - - 1 

5 Sarjana (S1) - - 2 8 - 10 

6 Pasca Sarjana - - - 2 1 3 

J u m l a h - - 9 7 1 21 

Keterangan : * Data Bulan Desember 2011 

Komposisi Pegawai di Sub Bag TU, Seksi PDE dan Humas 






3 DIKLATPIM TK. II - 

To t a l 5 


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (1.25.1.25.01.15) 

Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kom. dan Informasi (1.25.1.25.01.15.02) 

Alokasi Anggaran Rp. 77.885.000,0 

Realisasi Rp. 72.530.500,0 

Sisa Anggaran Rp. 5.354.500,0 

Kegiatan : Pengkajian dan pengembangan sistem komunikasi (1.25.1.25.01.15.06) 



Sisa Anggaran Rp. 0,- 


Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 

Kegiatan : Seminar Open Source Software 


Realisasi Rp. 37,336.500,0 

Sisa Anggaran Rp. 1.460.500,- 

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa (1.25.1.25.01.18) 

Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (1.25.1.25.01.18.01) 




Kegiatan : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda 


Realisasi Rp. 478.811.000,0 


Kg Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan 



Sisa Anggaran Rp. 0,- 

Program Pelayanan Administrasi Pekantoran (1.25.1.25.01.01) 

Kegiatan : Penyeberluasan Informasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 


Realisasi Rp. 122.090.000,0 


Program Pelayanan Administrasi Pekantoran 


Realisasi Rp. 952.828.821,0 


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 



Sisa Anggaran Rp. 0,0 

Prog. Peningkatan Pengembangan Sist. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 



Sisa Anggaran Rp. 0,0 



Proses Perencanaan Pembangunan Seksi Pengolahan Data Elektronok 

dan seksi Humas pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota 

Sukabumi, dituangkan dalam DPA Tahun anggaran 2011 dan Renstra 

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008-2013. 

No 


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut : 

Kondisi Jaringan Wireless area network (WAN) dan Local Area 

Network (LAN) yang dibangun dan terpasang, sebagai berikut : 

SKPD 

Jenis 

Koneksi 

Jumlah 

Komputer 

1 Sekertariat Pemkot. Kota Sukabumi LAN 20 

2 Bappeda WAN 30 

3 BKD WAN 15 

4 Dinas PMPKB WAN 10 

5 Inspektorat WAN 15 

6 Dinas Pendidikan WAN 1 

7 Dinas Kesehatan WAN 5 

8 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan WAN 5 

9 Dinas PPKAD LAN 10 

10 Dinas Perhubungan WAN 5 

11 DP4 WAN 5 

12 Dinas Pekerjaan Umum WAN 5 

13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan WAN 5 

14 Dinas Porabud WAN 1 

15 Dinsostek & PB WAN 2 

16 Dinas Kependudukan dan catatan sipil WAN 1 

17 Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas LAN 10 

18 Kantor Lingkungan Hidup WAN 4 

19 Kantor Penanaman Modal & Pely.Terpadu WAN 1 

20 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas WAN 1 

21 Kantor Perpustakaan Umum Daerah WAN 1 

22 Satuan Polisi Pamong Praja WAN 1 

23 Kecamatan Gunung Puyuh WAN 1 


No 

SKPD 

Jenis 

Koneksi 

Jumlah 

Komputer 

24 Kecamatan Cikole WAN 1 

25 Kecamatan Citamiang WAN 1 

26 Kecamatan Warudoyong WAN 1 

27 Kecamatan Baros WAN 1 

28 Kecamatan Cibeureum WAN 1 

29 Kecamatan Lembur Situ WAN 1 

30 Sekretariat DPRD WAN 1 

31 RSPD WAN 5 

32 Kelurahan Gunungpuyuh WAN 1 

33 Kelurahan Gunung Parang WAN 1 

34 Kelurahan Kebon Jati WAN 1 

35 Kelurahan Cikondang WAN 1 

36 Kelurahan Selabatu WAN 1 

37 Kelurahan Sriwidari WAN 1 

Jumlah 172 

Catatan : Peralatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Termasuk didalamnya 

peralatan jaringan komputer 


a) Permasalahan 

Organisasi dan Tupoksi yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dan 

Propinsi, sehingga data informasi yang dileksanakan belum selaras 

dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi (Kementerian Kominfo dan 

Diskominfo Propinsi Jawa Barat) 

Terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan 

komunikasi dan informasi, sehingga pertumbuhan jaringan WAN 

lambat dan harus dilakukan secara bertahap; 

Minimnya alokasi dana untuk pemeliharaan jaringan (WAN) yang 

sudah ada dan terpasang; 

Terbatasnya sumber Daya Manusia (SDM) bidang telematika baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif; 


Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) pada setiap SKPD yang ada 

dilingkungan Pemkot Sukabumi; 

Masih mahalnya harga Bandwith internet yang berkualitas dan 

peralatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. 

b) Solusi 

Ditambahnya alokasi dana Pertumbuhan jaringan komunikasi dan 

informasi, agar pertumbuhan dan perkembangan WAN 

dilingkungan Pemkot Sukabumi berjalan lebih cepat; 

Ditambahnya biaya pemeliharaan jaringan yang sudah ada, 

sehingga jaringan yang sudah ada dan terpasang dapat dipelihara 

serta dimanfaatkan secara optimal; 

Ditambahnya pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

baik kualitas maupun Kuantitas; 

Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan 

berjenjang bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna 

meningkatkan pemahaman pemanfaatan penggunaan TIK diseluruh 

SKPD; 

Adanya kebijakan penurunan harga oleh pemerintah baik yang 

menyangkut Bandwith maupun TIK. 



18) Urusan Wajib Pertanahan 

Pada Tahun 2011, Pemerintah Kota Sukabumi belum menyelenggarakan 

urusan wajib pertanahan secara mandiri. Penyelenggaraan urusan wajib 

pertanahan selalu berkooordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota 

Sukabumi sehingga kebutuhan penyelenggaraan urusan ini dapat 

dipenuhi. SKPD yang menyelenggarakan urusan ini adalah Bagian Tata 

Pemerintahan Setda Kota Sukabumi dan DPPKAD Kota Sukabumi. 


19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 


Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Sukabumi memiliki urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

- Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

- Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan 

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Deteksi Dini 

- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 

pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah (KOMINDA) 

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

- Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 

kehidupan umat beragama 

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

- Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan 

kebangsaan 

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat 

- Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 

- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian Administrasi 

bantuan kepada Parpol 

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Anggaran Kantor 

Kesbang, Politik dan Linmas Kota Sukabumi tahun 2011 Rp. 

983.296.000,- dapat kami uraikan sebagai berikut : 

a). Alokasi Anggaran Tahun 2011 

Alokasi anggaran pada tahun 2010 setelah perubahan sebesar 

Rp. 983.296.000,- yang terdiri dari : 

o Belanja Pegawai Rp. 616.789.000,- 

o Belanja Barang dan Jasa Rp. 328.007.000,- 


o Belanja Modal Rp. 38.500.000,- 

Jumlah Rp. 983.296.000,- 

b). Realisasi Anggaran Tahun 2011 

Alokasi anggaran pada tahun 2011 setelah perubahan sebesar 

Rp. 937. 027.724 yang terdiri dari : 

o Belanja Pegawai Rp. 614.441500,- 



Jumlah Rp. 937.027.724,- 


Urusan wajib yang dilaksanakan oleh kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi sekaitan 

dengan Indikator Kinerja Kunci pada aspek tingkat capaian kinerja 

adalah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) terbagi kedalam 2 (dua) indikator, sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 

Pelaksanaan Pembinaan Politik Daerah secara umum 

dilaksanakan dengan Kegiatan Penyuluhan Kepada masyarakat 

dan Kegiatan Sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan kegiatan politik dengan sasaran tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita dilaksanakan di 

tingkat kecamatan se-Kota Sukabumi dengan sasaran jumlah 

peserta sebanyak 420 Orang dan Kegiatan Sosialisasi sebanyak 

40 orang Perwakilan dari LSM dan Ormas se- Kota Sukabumi. 

2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP 

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa pelayanan terhadap 

LSM, OKP dan ORMAS telah dilaksanakan melalui kegiatankegiatan 

informal baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan terhadap LSM, OKP 

dan ORMAS sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan 


secara maksimali sekaitan dengan beberapa kendala teknis 

diantaranya mekanisme/prosedur pelaksanaan pembinaan 

sebagaimana dimaksud tidak memiliki kerangka acuan yang 

jelas sehingga pada tataran pelaksanaan masih multi-tafsir 

dimana langkah-langkah pembinaan yang dilakukan 

Pemerintah di Daerah seakan ragu jika dilaksanakan secara 

formal karena mungkin saja dalam pelaksanaannya akan 

menimbulkan interpretasi berbeda dari pihak 

masyarakat/pengurus LSM/OKP/ORMAS yang bersangkutan 

dan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami jika nantinya 

langkah pembinaan justru malah dianggap sebagai campurtangan 

terhadap organisasi. 

Adapun pembinaan yang dilakukan untuk sementara sesuai 

dengan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat, melakukan komunikasi dan 

koordinasi serta meningkatkan dialog dengan beberapa 

tokoh/pengurus LSM/OKP dan ORMAS sebagaimana 

dimaksud menyangkut dengan permasalahan aktual yang 

terjadi dan membuka pintu dialog jika terdapat perbedaan 

pendapat mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud. 

Namun demikian, secara formal melalui kegiatan yang spesifik 

dengan pendanaan yang berasal dari APD Kota Sukabumi, 

pada tahun ini tidak dilaksanakan program pembinaan terhadap 

LSM, OKP dan ORMAS sebagaimana dimaksud. 

Lebih lanjut Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dimaksud 

dapat dilihat dalam lampiran II.3 (terlampir). 



kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi. 




Jumlah Pegawai dilingkungan Kantor Kesbang, Politik dan Linmas 

Kota Sukabumi adalah 17 orang, yang dapat dilihat dalam table 


Jumlah Pegawai dilingkungan kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi 

No. 

Nama 

Jumlah 

Personil 

Keterangan 

1. Kepala Kantor 1 Orang Eselon III 

2. Kasubag. Tata Usaha 1 Orang Eselon IV 

3. Pengelola Administrasi Umum dan 2 Orang 

Kepegawaian 

4. Pengelola Administrasi Keuangan 2 Orang 

5. Kasi Kesatuan Bangsa 1 Orang Eselon IV 

6. Pengelola Data Pembauran Bangsa dan 1 Orang 

Warga Negara Asing 

7. Pengelola Data Penduduk 1 Orang 

8. Kasi Sosial Politik dan Hubungan Antar 1 Orang Eselon IV 

Lembaga 

9. Pengelola Data Masalah Strategis Daerah 1 Orang 

10. Pengelola Data Hubungan Antar Lembaga, 2 Orang 

Organisasi Politik, Ormas, dan LSM 

11. Petugas Monitor di lapangan 2 Orang 

12. Kasi Perlindungan Masyarakat 1 Orang Eselon IV 

13. Pengelola Data Linmas 2 Orang 

Jumlah 

18 Orang 

Adapun keadaan Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, 

Pangkat dan Golongan, adalah sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi 

Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. Sarjana 4 orang 

2. D3 - 

3. SMA 11 orang 

4. SMP 1 orang 


Jumlah Pegawai bedasarkan Pangkat dan Golongan 

No 

Pangkat/ 

Golongan 

Jumlah 

1. IV /b 1 orang 

2. III/d 3 orang 

3. III/c 1 orang 

4. III/b - 

5. III/a 6 orang 

6. II/d 1 orang 

7. II/c 1 orang 

8. II/b 4 orang 

9. II/a g 

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Dapat kami sampaikan bahwa Alokasi Anggaran Kantor Kesbang, 

Politik dan Linmas Kota Sukabumi bertambah dalam perubahan 

parsial sekaitan dengan Program Dukungan Kelancaran 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2011, namun demikian dalam hal 

Urusan Wajib sebagaimana dimaksud tidak mengalami perubahan 

alokasi anggaran, adapun alokasi dan realisasi anggaran tersebut 

dapat kami uraikan sebagai berikut : 

c). Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran pada tahun 2011 setelah perubahan sebesar Rp. 

1.575.275.000,- yang terdiri dari : 

o Belanja Pegawai Rp. 1.237.106.000,- 



Jumlah Rp. 1.575.275.000,- 

d). Realisasi Anggaran Tahun 2011 

Realisasi anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.628.121.127,- 

yang terdiri dari : 

o Belanja Pegawai Rp. 1.335.756.484,- 




Jumlah Rp. 1.633.641.127,- 

Dengan perhitungan diatas, maka terdapat penambahan anggaran 

dalam realisasi sebesar Rp.58.366.127,- karena adanya penambahan 

satu orang Pegawai dengan tunjangan keluarga J/2/3 terhitung mulai 

bulan September 2011. 

e. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundangan 

lain yang berlaku. 

Adapun tahapan-tahapan perencanaan dimulai dengan penyusunan 

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 yang 

kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Tahun 2011. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 dimaksud 

menjadi dasar perencanaan pembangunan yang selanjutnya 

dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD) sebagai dasar dalam pengajuan kegiatan dan 

anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2011. 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatankegiatan 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Sukabumi, perlu didukung dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini, beberapa sarana 

dan prasarana Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Sukabumi, adalah sebagai berikut : 


1. Kendaraan Operasional 

Kendaraan Operasional yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi, adalah 


Jumlah Kendaraan Operasional pada 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 


No. Nama Kendaraan Jenis/Merk Jumlah Keterangan 

1. 

Mobil Operasional 

Linmas 

Minibus/Mithsubishi 1 Unit Tahun 2008 

2. Motor Honda Win 1 Unit Tahun 2006 

3. 

Mobil Operasional 

Kepala Kantor 

Toyota Avanza 

1 Unit 

Tahun 

2008 

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan- pelaksanaan tugas 

dilapangan kiranya dapat difasilitasi kendaraan roda dua untuk 

kelancaran pelaksanaan tuga pemantauan tugas di lapangan 

2. Perangkat Komputer 

No. Nama Merk/Type Jumlah Keterangan 

1. Komputer Gygabite/Pentium IV 6 Unit Tahun 2008 

2. Komputer Pentium IV 1 Unit Tahun 2004 

3. Laptop Toshiba/A205-S4707 1 Unit Tahun 2008 

4. 

Proyektor & 

Layar 

Infokus & Dtc 1 Unit Tahun 2010 

3. Alat Komunikasi 

Untuk saat ini kelengkapan alat komunikasi pada Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Sukabumi adalah sebagai berikut : 

No. Nama Jenis Jumlah Keterangan 

1. Pesawat Telephone 1 Buah kompatible 

2. Mesin Faximile 1 Buah Kompatible 

3. Jaringan Internet 1 Jaringan Baik 

4. Pesawat RIG 2 Unit Baik 

5. Pesawat Handy Talky 4 Buah Baik 

6. Discusion Sistem 10 Buah Baik 


4. Mebeulair 

Untuk saat ini kelengkapan Mebeulair pada Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi 


No. Nama Jumlah Keterangan 

1. Meja Biro 6 Buah Baik 

2. Kursi Putar Besar 10 Buah Baik 

3. Kursi Putar Kecil 10 Buah Baik 

4. Kursi Tamu 1 Set Baik 

5. Meja Setengah Biro 6 Buah Baik 

6. Lamari Kaca Kecil 3 Buah Exs tarlingkim 

7. Lemari Kaca Besar 3 Buah Baik 

8. Kursi Kayu 5 Buah Baik 

9. Filing Kabinet 5 Buah Baik 

10. Loker 4 Buah Baik 

11. Kursi Hadap Tamu Pejabat 2 Buah Baik 

12. Meja Ketik & Laci 4 Buah Baik 

13. Meja Rapat 6 Buah Baik 

14. Kursi Rapat 50 Buah Baik 

15. Tempat Tidur Lipat 4 Buah Baik 

16. Rak Buku 1 Buah Baik 

17. Handy Cam 1 Buah Baik 

18. Kamera 1 Buah Baik 

g. Permasalahan dan Solusi. 

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan wajib sebagaimana 

dimaksud, dapat kami indentifikasikan sebagai berikut : 

1. Permasalahan dan solusi dari aspek SDM Aparatur 

Sebagaimana diketahui bahwa keterbatasan personil baik dari 

segi komposisi, jumlah maupun SDM yang dimiliki oleh Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi menjadi 

stigma negatif di hampir seluruh OPD yang ada. Namun 

demikian, peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

sebagaimana dimaksud dapat diminimalisir dengan berbagai 

upaya pembinaan dan peningkatan SDM melalui kegiatan 

pelatihan, rotasi dan penerapan Reward and Punishment bagi 

seluruh personil. 


Penambahan jumlah pegawai dapat pula meningkatkan 

kemampuan aparatur secara keseluruhan dengan formasi sebagai 

berikut : 

No Formasi Jumlah Keterangan 

1 Pengelola Data Administrasi 2 Orang S.1 Akuntansi 

D.III Teknik Informatika 

2 Pengelola Data Sosial-Politik 2 Orang 

S.1 Hukum 

S.1 Politik 

3 

S.1 Pemerintahan 

Petugas Lapangan 

4 Orang S.1 Politik 

(Monitoring) 

SMA/Sederajat 

2. Permasalahan dan solusi dari aspek Alokasi Dana 

Dalam rangka peningkatan pembinaan kepada masyarakat, 

keterbatasan dana dalam anggaran tahun 2011 sangat 

berpengaruh tehadap pencapaian sasaran pembinaan 

sebagaimana dimaksud. 

Dapat disampaikan bahwa rencana Pembinaan kepada 

masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesbang, 

Politik dan Linmas pada Tahun 2011 adalah : 

No Jenis Kegiatan Target Realisasi 

1 

Penyuluhan Wawasan 

Kebangsaan 

120 Org 120 Org 

2 Pembinaan linmas 350 Org 350 Org 

3 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan 

menyangkut politik 

7 Kali 7 Kali 

3. Permasalahan dan solusi dari aspek Lintas Kewenangan 

Perencanaan dalam rangka penyuluhan dan peningkatan 

kualitas SDM Aparatur terbentur pada lintas kewenangan 

dimana kewenangan di bidang penyuluhan peraturan 

perundangan secara umum menjadi kewenangan Bagian 


Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Sukabumi 

sehingga peraturan yang berkaitan dengan politik menjadi 

satu bagian tugas yang tidak terpisahkan kepada Bagian 

Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Sukabumi. 

Menyikapi hal tersebut, pelaksanaan penyuluhan 

sebagaimana dimaksud masih tetap dapat dilaksanakan 

dengan adanya harmonisasi dan koordinasi dalam strategi 

penyuluhan hukum antara Bagian Hukum dan Perundangundangan 

Setda Kota Sukabumi dan Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi. 

Adapun dalam hal peningkatan kapasitas SDM aparatur, 

sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan peningkatan 

kapasitas SDM aparatur melekat pada Badan Kepegawaian dan 

Diklat Kota Sukabumi yang mengakomodir kegiatan-kegiatan 

pendidikan dan pelatihan aparatur di Kota Sukabumi. Mengingat 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi yang 

baru berdiri sejak Januari 2010 sesuai dengan Peraturan Walikota 

Sukabumi No. 33 Tahun 2008, perlu diadakan character building 

pada personil Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota 

Sukabumi dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam 

rangka pelaksanaan tugas deteksi dini, surveylance, pemantauan 

lapangan, dan analisis sekaitan dengan tugas Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Linmas Kota Sukabumi yang identik dengan 

tugas-tugas intelijen di daerah. 

h. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan. 



20) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian 

dan Persandian. 


Penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

Sekretariat Daerah 

Urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah 

adalah : 

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; yang 

dilaksanakan oleh seluruh bagian yang ada di Sekretariat Daerah, yaitu: 

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil 

Kepala Daerah dengan Jumlah Kegiatan : 10 (sepuluh) kegiatan. 6 

(Enam) kegiatan dilaksanakan oleh 

yaitu: 

Bagian Tata Pemerintahan, 

1) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, alokasi anggaran : 

Rp. 147.763.000,-. 

2) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

lainnya, alokasi anggaran : Rp. 110.757.000,-. 

3) Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota 

Organisasi Sosial & Kemasyarakatan RT/RW, alokasi anggaran : 

Rp. 46.000.000,- 

4) Rapat Koordinasi Unsur Muspida, alokasi anggaran : Rp. 

623.385.000,-. 

5) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, 

alokasi anggaran : Rp. 464.853.000,-. 


6) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, alokasi anggaran: 

Rp. 60.600.000,- 

Dalam program yang sama 4 (empat) kegiatan dilaksanakan oleh 

Bagian Umum dan Protokol, yaitu : 

1. Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan, dengan alokasi 

anggaran : Rp. 232.383.000,- 

2. Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota, 

dengan alokasi anggran Rp. 150.000.000,- 

3. Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), 

dengan alokasi anggran Rp. 319.320.000,- 

4. Pengadaan Sarana dan Prasaran Keprotokolan, denganh alokasi 

anggaran Rp. 180.680.000,- 

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang Jumlah kegiatan : 6 (enam) kegiatan pada 

Bagian Tata Pemerintahan, yaitu : 

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, alokasi anggaran : Rp. 122.899.000,-; 

2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 

alokasi anggaran : Rp. 65.171.000,- 

3) Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Daerah, alokasi anggaran : Rp. 89.864.000,- 

4) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, 

alokasi anggaran :Rp. 213.537.000,-. 

5) Koordinasi dan Pengawasan Data Profil Kelurahan dan 

Kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp. 80.262.000,- 

6) Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, 

dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- 

c. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM yang 

dilaksanakan Bagian Hukum dengan jumlah kegiatan : 1 (satu) 

Kegiatan. 


1) Sosialisasi RANHAM Skala Kota Sukabumi, alokasi anggaran: 

Rp. 37.440.000,-. 

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 

Jumlah Kegiatan : 5 (lima) buah pada Bagian Hukum, yaitu: 

1) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang– undangan, alokasi 

anggaran : Rp. 942.120.000,-. 

2) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang–undangan, alokasi 

anggaran : Rp. 129.600.000,-. 

3) Publikasi Peraturan Perundang – undangan, alokasi anggaran : 

Rp. 283.500.000,-. 

4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Peraturan 

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 

Perda, alokasi anggaran : Rp. 93.420.000,-. 

5) Pemberian Advokasi Hukum, alokasi anggaran : 

Rp. 54.000.000,- 

e. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar 

Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Kegiatan 5 

(lima) kegiatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yaitu : 

1) Penyusunan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, alokasi anggaran : Rp. 138.500.000,-; 

2) Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan prosedur Pelayanan, 

alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- 

3) Evaluasi Analisis Jabatan, alokasi anggaran : Rp. 172.000.000,-; 

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan 

Ketatalaksanaan secara Sektoral, Regional dan Nasional, alokasi 

anggaran : Rp. 141.000.000,-. 

5) Fasilitasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 

Daerah Pemberantasan Korupso, alokasi anggaran Rp. 

32.000.000,- 


f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan Jumlah Kegiatan : 2 (dua) kegiatan dilaksanakan oleh 

Bagian Administrasi Pembangunan yaitu : 

1) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) , alokasi anggaran : 

Rp. 77.400.000,-; 

2) Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) , alokasi anggaran : Rp. 

129.780.000,-; 

g. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota dengan kegiatan 

dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan jumlah 

kegiatan : 1 (satu) kegiatan. 

1) Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Kota, alokasi 

anggaran : Rp. 93.060.000,-. 

h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan jumlah kegiatan 2 

(dua) kegiatan. 

1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, 

alokasi anggaran : Rp. 108.300.000,-. 

2) Sinergitas Pengendalian Pembangunan Propinsi dengan Kab/Kota, 


a. Pertanahan; Urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian Tata 

Pemerintahan yaitu : 

a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan, yaitu : 

1) Penyuluhan Hukum Pertanahan, alokasi anggaran : Rp. 37.850.000,- 

b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan kegiatan 

yaitu : 

1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan, alokasi anggaran : 

Rp. 92.585.000,-. 

b. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; urusan tersebut dilaksanakan 

oleh Bagian Administrasi Perekonomian, yaitu : 


a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan 

Jumlah Kegiatan : 2 (dua) kegiatan, yaitu : 

1) Sosialisasi Dukungan informasi Penyediaan Permodalan, alokasi 

anggaran : Rp. 76.000.000,-; 

2) Pengembangan Kebijakan & Program Peningkatan Ekonomi 

Lokal, alokasi anggaran : Rp. 76.000.000,-. 

c. Penanaman Modal, urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian 

Administrasi Perekonomian, yaitu : 

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan jumlah 

kegiatan : 1 (satu) kegiatan, yaitu : 

1) Peningkatan fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara 

Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah, alokasi anggaran : 

Rp. 71.000.000,-; 

d. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Bagian 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat, yaitu : 

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Jumlah 

Kegiatan : 4 (empat) kegiatan yang, yaitu : 

1) Peningkatan kualitas Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan 

(P3) Ajaran Agama, alokasi anggaran : Rp. 518.141.000,-; 

2) Peningkatan Kualitas Penyuluh Agama dan Pelayanan Keagamaan, 

alokasi anggaran : Rp. 182.920.000,-; 

3) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Pendidikan Keagamaan , 

alokasi anggaran : Rp. 253.220.000,-; 

4) Pembinaan Keluarga Harmonis (sakinah) sebagai pilar pembinaan 

moral dan etika masyarakat, alokasi anggaran : Rp. 33.186.000,-. 

b. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan, dengan jumlah 

kegiatan : 1 (satu) kegiatan, yaitu : 

1. Pendataan Lembaga/Organisasi Sosial dan Sarana Keagamaan, 


e. Ketahanan Pangan, urusan tersebut dilaksanakan oleh Bagian 

Administrasi Perekonomian, yaitu sebagai berikut : 


a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan : 

1) Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat, alokasi 

anggaran : Rp. 216.000.000,-. 

Dari uraian di atas ada beberapa urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan di Sekretariat Daerah merupakan urusan wajib yang bersifat 

teknis seperti urusan pertanahan, Koperasi dan UKM, Kesatuan Bangsa dan 

Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Pangan. 

Jenis kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi Sekretariat 

Daerah sebagai penyusun kebijakan pemerintahan daerah dan pengkoordinasi 

tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, bersifat memfasilitasi 

pelaksanakan kegiatan urusan - urusan pemerintahan tersebut. Seperti program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 

kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi pemberian 

bantuan-bantuan sosial yang berasal dari anggran APBD Pemerintah Kota 

Sukabumi yang disampaikan kepada masyarakat luas. Contohnya : Bantuan 

Sosial bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan dan bantuan 

sosial kepada organisasi kemasyarakatan. 

Untuk urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Bagian 

Administrasi Perekonomian kegiatan yang dilakukan bersifat koordinasi 

ketahanan pangan dan distribusi Raskin, monev pelaksanaan Program Raskin 

Tahun 2010 di Kota Sukabumi dan fasilitasi dan analisa informasi 

perkembangan harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya. 

Sekretariat DPRD 

1. Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggarannya : 

- Program dan Kegiatan serta alokasi telah sesuai sebagai mana yang 

tercantum dalam RENJA ; 

- Realisasi Anggaran terserap 66 % dan ada silfa 44 % dari Kegiatan 

Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD dan Anggaran DPRD 

dikarenakan kegiatan DPRD yang padat ; 


2. Tingkat pencapaian tanda pelayanan minimal : 

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah telah sesuai ; 

b. Dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah keseluruhan dan 

aktifitas hubungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah serta 

antar Pemerintahan Daerah berjalan baik ; 

Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan 

Pemerintah telah selaras sesuai komitmen bersama ; 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKAD adalah 

sebagai berikut: 

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh 

program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada 

peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi 

perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya 

suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan 

pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang 

daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas 

pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 

sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi 

perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a.1 Penyediaan jasa surat menyurat; 

kegiatan penyediaan jasa surat menurat merupakan kegiatan 

komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah 

pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat 

dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi 

SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis. 


a.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi 

perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa 

komunikasi, smber daya air dan listrik SKPD yang disediakan 

pihak pemberi jasa. 

a.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor; 

Kagiatan ini dimaksudkan untuk menunjang kenyamanan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya dan keadan kantor tetap 

terjaga kebersihan dan kerapihannya. 

a.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya 

untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam 

pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan. 

a.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis 

diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi 

perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor 

sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran 

merupakan tujuan kegiatan ini. 

a.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor; 

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan 

kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelasanaan 

pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut 

indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan 

peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas 

administrasi perkantoran. 

a.7 Penyediaan alat tulis kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat 

tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan 

administrasi perkantoran. 


a.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan 

barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam 

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar 

akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan 

penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan. 

a.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 

kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan 

administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari 

kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan 

dan penerangan dalam gedung perkantoran 

a.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan 

bahan bacaan dn buku-buku literatur sebagai media informasi 

perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan 

pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan. 

a.11 Penyediaan Makan dan Minuman; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan 

dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang 

dilaksanakan di SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

keuangan Daerah. 

a.12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah. 

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas 

personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang 

perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi kedinasan. 

b. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur 

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan 

sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini 


mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana 

yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka 

indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini 

terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang 

operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan 

yang akan dilaksanakannya adalah: 

b.1 Pengadaan Kendaraan Operasional; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan 

dinas/operasional yang dibutuhkan DPPKAD Kota Sukabumi 

b.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan 

perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan 

prima 

b.3 Pengadaan Tanah; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya perluasan tanah 

sebagai penunjang pembangunan sarana publik 

b.4 Pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi; 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan alat studio sebagai 

sarana dan prasarana pengelolaan keuangan. 

b.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

Kegiatan diharapkan terpunuhinya perbaikan gedung dan kantor 

DPPKAD sehingga dalam efektif dalam penggunaannnya 

b.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

Untuk meningkatkan kinerja aparatur perlu adanya sarana dan 

prasarana sehingga yang layak pakai 

b.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 

Kegiatan ini untuk meningkatkan prasaran aparatur dalam 

melaksanakan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

b.8 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair; 

Meubelair sebagai sarana kerja dan pelayanan administrasi 

perkantoran perlu ada pemeliharaan untuk meningkatkan efektifitas 


kinerja karyawan. 

b.9 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung/kantor aset Pemda 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeuihan kinerja aparatur dalam 

melaksanakan tugasnya 

c. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS. 

Program ini bertujuan untuk optimalisasi kinerja pemerintah daerah 

dalam menunjang pelayanan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil 

daerah Kota Sukabumi. Indikator hasil program ini adalah 

tersedianya jasa administrasi kepegawaian dan keuangan dalam hal 

pelayanan fasilitas kesejahteraan bagi PNS yang memasuki masa 

pensiun dan pemutasian tugas di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Sukabumi. Adapun kegiatannya adalah: 

c.1 Pemulangan Pegawai yang akan di pensiun; 

Indikator hasil ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan fasilitas 

bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun. 

c.2 Pemindahan Tugas PNS. 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas 

pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan bagi pegawai 

yang pindah tugas 

d .Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional 

maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten 

dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good 

governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator 

hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi 

yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik 

sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. 

Kegiatannya adalah : 

d.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

Dalam rangka pengimplementasian peraturan-perundang-undangan 


tentang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah maka 

perlu diadakan sosialisasi kepada personil sebagai dasar 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Indikator hasil dari 

kegiatan ini adalah terbekalinya personil SKPD dalam pelaksanaan 

tata kelola APBD dan Aset Daerah sesuai peraturan dan perundang 

undangan yang berlaku. 

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab 

yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan 

dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang 

diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporam-laporan 

pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan 

mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator 

indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 

dari program ini terdiri dari: 

e.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian 

kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun 

anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi 

SKPD; 

e.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan 

pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan 

transparantif. 

e.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan 

yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh 

kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari 


laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi 

sebelumnya untuk menggambarkan ramalan pelaksanan ke depan. 

e.4 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun; 

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut 

tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan 

ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran 

yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh 

SKPD selama satu tahun anggaran. 

f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan 

pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah 

merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator 

hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah 

dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat 

diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai 

pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian 

dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan 

program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD, 

kegiatannya terdiri dari: 

f.1 Penyusunan Bahan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Kegiatan penyusunan bahan Raperda tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah dilakukan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan daerah 

mengenai Pajak dan Retribusi dengan Perturan yang lebih tinggi. 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. 

f.2 Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan 

pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan 

tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya 


telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. 

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan 

peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja derah 

tahun per tahun anggaran. 

f.3 Penyusunan raperkada tentang penjabaran APBD; 

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di 

harapkan adalah terdudunnya penjabaran anggaran pendapatan 

danbelanja derah kota sukabumi per tahun anggaran. 

f.4 Penyusunan raperda tentang perubahan APBD; 

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun 

eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f.5 Penyusunan raperkada tentang penjabaran perubahan APBD; 

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan 

penyusunan raperda tentang perubahan APBD. 

f.6 Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam 

bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

f.7 Penyusunan Raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

Dengan tersedianya informasi yang dapat digunakan bagi semua 

pihak diharapkan meningkatnya pengembangan dan pengelolaan 

keuangan daerah dan akuntabilitas mengenai pelaporan keuangan 


daerah. 

f.8Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD) 

Bentuk kegiatan ini adalah Kastemisasi dan pemeliharaan program 

SKPD serta sistim informasi jaringan keuangan yang terintegrasi. 

Kegiatan ini merupakan pendukung sistem pengadministrasian 

pendapatan daerah dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu 

terlaksananya pengawasan serta pelaksanaan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah yang terarah dan terkoordinasi sesuai standar 

akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. 

f.9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan dan kemampuan dalam mengelola keuangan. 

f.10 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang 

pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan 

Keuangan daerah pada setiap SKPD. 

f.11 Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah 

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan 

penghapusan aset Pemerintah Kota Sukabumi per triwulan yang 

tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi 

akhir aset Pemerintah Kota Sukabumi. Indikator hasil dari kegiatan 

ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan inventarisasi aset 

Kota Sukabumi sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan 

akuntabilitas pemerintah kota sukabumi bidang aset daerah. 

f.12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya 

sumber pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang dapat meningkatkan 


Pendapatan Asli Daerah. 

f.13 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendata dan mencatat objek pajak 

reklame sehingga pendapatan pajak reklame lebih meningkat. 

f.14 Fasilitas Penyaluran Bantuan keuangan dan sosial 

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 

tersalurkannya dana bantuan belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, 

bagi hasil, serta belanja tidak terduga ke masyarakat selama 1 tahun. 

f.15 Kodifikasi dan Standarisasi Nomenklatur Penganggaran 

kegiatan ini disamping untuk meningkatkan ketertiban administrasi 

dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan keuangan daerah 

juga untuk menyusun buku kodifikasi dan standarissi nomenklatur 

penganggaran. 

f.16 Pemutakhiran Database Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada potensi pajak dan retribusi 

daerah dimana objek yang menjadi sasarannya adalah akurasi 

jumlah potensi pendapatan asli daerah dari bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah sesuai dengan kondisi sesungguhnya. 

f.17 Koordinasi dan Pengawasan terhadap objek Pajak Reklame 

Kegiatan ini diarahkan khusus untuk bidang pajak reklame, hal 

tersebut dilakukan karena potensi ini sangat berhubungan sekali 

dengan estetika kota dan tata ruang wilayah. Dengan adanya 

kegiatan ini maka indikator hasil adalah pengawasan dan pemberian 

izin penyelenggaraan reklame dapat terkoordinir antara pemohon 

dan pemberi izin. 

f.18 Pengelolaan Data dasar perhitungan alokasi DAU 

Kegiatan ini berupa penyusunan buku dasar pengelolaan DAU dan 

pengelolaan data dasar penerimaan dana DAU untuk kota sukabumi 

dengan harapan penerimaan DAU dapa meningkat. 

f.19 Penyusunan Statistik Keuangan Daerah 

Kegiatan ini diarahkan untuk membuat kompilasi data sebagai 


ahan laporan keuangan dan untuk informasi data. 

f.20 Rekonsiliasi data entitas akuntansi dengan ekuitas pelaporan 

Kegiatan iani untuk melaksanakan rekonsiliasi antara data transaksi 

keuangan yang diakuntansikan oleh PA dengan data transaksi 

keuangan yan diakuntansikan oleh BUD. 

f.21 Penyusunan/kajian profil dan perspektif pendapatan daerah 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan 

memudahkan pihak pihak yang ingin mengetahui tentang 

pengelolaan sumber pendapatan Daerah. 

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota 

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, 

supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah daerah 

antara lain : perencanaan dan penyusunan APBD, Pelaksanaan, 

Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 

keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan 

keuangan daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

g.1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota. 

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya asistensi terhadap 

verifikasi DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan RKA-SKPD T.A.2010 sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 35 SKPD. Indikator hasil yang 

diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaaan dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

g.2 Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan bantuan keuangan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun bantuan keuangan yang 

diterima dari pusat dan provinsi. 

h. Program Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah. 

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana 

prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara 


mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses 

administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan 

dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam 

menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun 

kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah: 

1. Penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) 

Bentuk kegiatan ini adalah Kastemisasi dan pemeliharaan program SKPD 

serta sistim informasi jaringan keuangan yang terintegrasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah. 

Inspektorat 

Kegiatan Inspektorat Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari 

program prioritas yang telah dibuat sebagai arah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi 

organisasi, dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan berdimensi waktu tidak 

lebih dari 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan Inspektorat Kota Sukabumi 

selama Tahun 2011 yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 

Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2011 diwarnai dengan diterapkannya peraturan perundangundangan 

yang baru dalam bidang pengawasan pada Tahun 

Anggaran 2011 yang mengubah nomenklatur, mekanisme, dan 

prosedur pengawasan, diantaranya mengacu pada Peraturan 

Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sukabumi 

dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2007 tentang Daftar 

Materi Pemeriksaan (DMP) Badan Pengawasan Daerah Kota 

Sukabumi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, 

Inspektur Pembantu Wilayah dibantu oleh Seksi Pengawas 

Pemerintah Bidang Pembangunan, Seksi Pengawas Pemerintah 


Bidang Pemerintahan, dan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 

Kemasyarakatan dalam melakukan pemeriksaan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi Aspek Tugas 

Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumberdaya Manusia, 

dan Aspek Sarana dan Prasarana. 

Pemeriksaan Reguler yang telah dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2011 sebanyak 32 objek pemeriksaan (100%) dengan 

jumlah LHP sebanyak 37 karena mencakup hasil monitoring 

APBS. Pemeriksaan reguler Tahun 2011 terdapat 172 temuan. 

JUMLAH TEMUAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL 

INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI SELAMA TAHUN 2011 

1 JUMLAH TEMUAN SEBANYAK 148 TEMUAN 

2 JUMLAH KODE TEMUAN SEBANYAK 148 TEMUAN 

3 JUMLAH KODE PENYEBAB SEBANYAK 153 TEMUAN 

4 JUMLAH REKOMENDASI SEBANYAK 168 TEMUAN 

5 SELESAI DITINDAKLANJUTI 77 TEMUAN 

6 DALAM PROSES PENYELESAIAN 15 TEMUAN 

7 BELUM DITINDAKLANJUTI 76 TEMUAN 

JUMLAH TEMUAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL 

INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI SAMPAI TAHUN 2011 

1 JUMLAH TEMUAN SEBANYAK 674 TEMUAN 

2 JUMLAH KODE TEMUAN SEBANYAK 674 TEMUAN 

3 JUMLAH KODE PENYEBAB SEBANYAK 683 TEMUAN 

4 JUMLAH REKOMENDASI SEBANYAK 709 TEMUAN 

5 SELESAI DITINDAKLANJUTI 548 TEMUAN 

6 DALAM PROSES PENYELESAIAN 33 TEMUAN 

7 BELUM DITINDAKLANJUTI 128 TEMUAN 

JUMLAH TEMUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI KODE TEMUAN 

SELAMA TAHUN 2011 

NO KODE URAIAN JUMLAH 

1 1 Kejadian yang merugikan Negara/Daerah 40 

2 2 Kewajiban Penyetoran kepada Negara/Daerah 16 

3 3 Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

4 4 Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja yang 

telah ditetapkan berlaku khusus bagi Organisasi yang 

15 

15 


ersangkutan. 

5 5 Penyimpangan dari ketentuan Pelaksanaan Anggaran 24 

6 6 Hambatan terhadap Kelancaran Proyek - 

7 7 Hambatan terhadap Kelancaran Tugas Pokok 1 

8 8 Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha / 33 

Akuntansi) 

9 9 Ketidaklancaran Pelayanan kepada Masyarakat - 

10 10 Temuan Pemeriksaan Lainnya. 4 

J U M L A H 148 

JUMLAH TEMUAN BERDASARKAN KLASIFIKASI KODE TEMUAN 

SAMPAI TAHUN 2011 

NO KODE URAIAN JUMLAH 

1 1 Kejadian yang merugikan Negara/Daerah 109 

2 2 Kewajiban Penyetoran kepada Negara/Daerah 65 

3 3 Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan 95 

yang berlaku. 

4 4 Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja yang 44 

telah ditetapkan berlaku khusus bagi Organisasi yang 

bersangkutan. 

5 5 Penyimpangan dari ketentuan Pelaksanaan Anggaran 133 

6 6 Hambatan terhadap Kelancaran Proyek 7 

7 7 Hambatan terhadap Kelancaran Tugas Pokok 17 

8 8 Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha / 181 

Akuntansi) 

9 9 Ketidaklancaran Pelayanan kepada Masyarakat 1 

10 10 Temuan Pemeriksaan Lainnya. 22 

J U M L A H 674 

b. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya 

Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya atau 

Pemeriksaan Khusus ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan terutama berkaitan dengan kasus penyimpangan 

yang merugikan keuangan Negara/Daerah dan Pelangggaran 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil lainnya, untuk Tahun 2011 

Pemeriksaan Khusus yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota 

Sukabumi sampai dengan akhir Desember 2011 sebagai berikut : 


PEMERIKSAAN NON REGULER/PEMERIKSAAN KHUSUS 

TAHUN 2011 

No Kasus Jumlah Kasus Keterangan 

1 Pelanggaran Disiplin PNS 9 

2 Perceraian PNS - 

3 Pemerintahan Desa - 

4 Asset (Kendaraan Dinas/gedung, dll) 2 

5 Audit Kinerja - 

6 Audit Khusus - 

7 Lain-lain - 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi baik terhadap Pegawai 

yang menyalahgunakan penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah, 

maupun pegawai yang kehilangan kendaraan Roda 2 (dua) maupun 

4 (empat) telah diupayakan penanganannya oleh Inspektorat Kota 

Sukabumi sesuai pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yaitu upaya damai, 

apabila upaya damai tidak tercapai, masalahnya diserahkan ke 

majelis TP/TGR. Untuk Tahun 2011 kendaraan roda 2 (dua) yang 

hilang sebanyak 2 (dua) buah. 

c. Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan 

Untuk Tahun Anggaran 2011, Temuan Internal dan Eksternal 

adalah sebagai berikut: 

1. Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi (Internal) 

a. Pemeriksaan Reguler terdapat 148 temuan dan telah 

ditindaklanjuti sebanyak 77 temuan, dalam proses 

penyelesaian 15 temuan dan 76 temuan belum 

ditindaklanjuti. 

b. Pemeriksaan Khusus terdapat 11 kasus seluruhnya telah 

ditindaklanjuti. 

2. Temuan Pemeriksaan Eksternal Tahun 2011 sebagai berikut : 


BPK RI sebanyak 32 temuan dan 79 rekomendasi dengan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih dalam proses. (TB). 

d. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 

Melalui kegiatan pengelolaan LP2P dengan data LP2P sebagai 

berikut : 

• Gol. III/a sebanyak 171 Wajib Pajak 

• Gol. III/b keatas sebanyak 575 Wajib Pajak 

e. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tercapainya penataan keuangan OPD yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) sebanyak 33 OPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Sukabumi. 

f. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi 

Melalui Kegiatan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 

dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi salah satu agenda 

Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan 

Korupsi (RAD-PK) guna mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang amanah dan anti korupsi. Inpres Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2011 merupakan penegasan/ action plan dari Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 

sehingga diharapkan upaya pemberantasan korupsi guna 

mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bebas korupsi tidak 

hanya sekedar menjadi wacana atau jargon semata karena Inpres 

Nomor 9 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Kegiatan Rencana 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi suatu 

kewajiban bagi penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan 

instrumen dan pedoman yang lebih komprehensif, mengingat 

standar evaluasi dalam Kegiatan Koordinasi Monitoring dan 

Evaluasi Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) masih rendah karena 


hanya berdasarkan pada ketaatan/ketepatan dalam menyampaikan 

Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. 

g. Evaluasi LAKIP 

Tercapainya persentase 100% OPD yang menyusun LAKIP sesuai 

aturan dan tepat waktu yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri PAN 

RB Nomor 13 Tahun 2010. 

h. Sinergitas Pengawasan Pembangunan Kota 

Melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan melalui audit dan 

monitoring berbagai kegiatan pembangunan di daerah guna mewujudkan 

pemerintahan yang amanah dan akuntabel. Dalam rangka sinergitas 

pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat khususnya untuk tugas 

pembantuan pembangunan infrastruktur dan gedung/bangunan di 

Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, maka Provinsi Jawa Barat telah 

menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan untuk 

Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun Anggaran 2010 BAB VII 

Pasal 8 yang berbunyi ”Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan 

dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk infrastruktur dan 

gedung/bangunan dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional 

Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya untuk kelancaran pengawasan 

atas Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan untuk Inspektorat 

Kota Sukabumi sebesar Rp. 150.000.000,00 dalam melakukan 

pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan keuangan 

untuk infrastruktur dan gedung/bangunan kepada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang membidangi infrastruktur dan gedung/bangunan 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan 

kebutuhan infrastruktur dan gedung/bangunan di Daerah. 


Badan Kepegawaian dan Diklat 

1) Program 

a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan; 

c. Pendidikan Kedinasan; 

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

2) Kegiatan 

Dalam Tahun Anggaran 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) 

Kota Sukabumi merencanakan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 

f. Pendidikan Penjenjangan Struktural 

g. Pembuatan Buku Juklak/Juknis; 

h. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD; 

i. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS; 

j. Penempatan PNS; 

k. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Secara Otomatis; 

l. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi; 

m. Pemberian Fasilitasi penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN. 


NO 


Capaian 

Kinerja 

1 Sistem Informasi Manajemen Pemda 10 Buah 


NO 


Capaian 

Kinerja 

2 Indeks kepuasan layanan masyarakat Ada 

Sistem informasi manajemen pemda diantaranya yang dilaksanakan 

oleh Setda Kota Sukabumi adalah SJDI Hukum (Sistem Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum), SIMKEUDA (Sistem 

Informasi Keuangan Daerah), SIMPEG (Sistem Informasi 

Kepegawaian) dan Sistem Informasi Manajemen Reklame 

(SIMREK). 



otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan 

Diklat, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Sukabumi, Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan 

Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan 

Baros, Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Cibeureum. 




Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2009 adalah sebanyak 177 

(seratus tujuh puluh tujuh) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut yang menggambarkan komposisi pegawai 

menurut tingkat pendidikan, dan pangkat dan golongan di setiap 

bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. 


Sekda 

Asisten/ Staf 

Ahli 

Bag Tapem 

Bag. Hukum 

Bag Ortala 

Bag Adm. 

Perek 

Bag. Adm. 

Kesra 

Bag. Adpem 

Bag. Umum 

& Protokol 

Bag. Keu & 

Kepeg Setda 

Bag 

Perlengkapan 

Setda 

Fungsional 

Total 

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Sukabumi 

NO UNIT KERJA PNS 

HONOR 

DAERAH 

JML 

1. Sekretaris Daerah 1 - 1 

2. Staf Ahli 2 - 2 

3. Asisten I, II, III 3 - 3 

4. Bagian Tata Pemerintahan 12 1 13 

5. Bagian Hukum 12 0 12 

6. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 8 - 8 

7. Bagian Administrasi Pembangunan 11 0 11 

8. Bagian Administrasi Perekonomian 13 - 13 

9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 16 1 17 

10. Bagian Umum dan Protokol 45 1 46 

11. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda 15 0 15 

12. Bagian Perlengkapan Setda dan Rumjab 30 2 32 

Sumber Data : Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setda 

Jumlah ............ 168 5 173 

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah 

No 

Status Kepegawaian 

& Tingkat 

Pendidikan 

1 PNS 

- Strata 2 1 3 1 - 1 2 2 2 1 - 3 - 16 

- Strata 1 - 1 6 8 3 5 6 6 10 6 2 - 54 

- Diploma III/IV - - - 1 1 - 1 - 4 3 - - 10 

- SMA/Sederajat - - 5 3 2 6 7 3 26 6 14 - 72 

- SMP/Sederajat - - - - 1 - - - 2 - 3 - 6 

- SD / Sederajat - - - - - - - 2 - 8 - 10 

2. Honorer Daerah - - - - - - - - - - - - 

- Strata 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 

- Diploma III/IV - - - - - - - - - - - - - 

- SMA/Sederajat - - - - - - - - 1 - - - 1 

- SMP/Sederajat - - - - - - - - - - - - - 

- SD/Sederajat - - 1 - - - - - - - 2 - 3 

Total 1 4 13 12 8 13 17 11 46 15 30 - 170 



Sekda 

Asisten/ 

StafAhli 

Bag Tapem 

Bag. Hukum 

Bag Ortala 

Bag Adm. 

Perek 

Bag. Adm. 

Kesra 

Bag. Adpem 

Bag. Umum 

& Protokol 

Bag. Keu & 

Kepeg Setda 

Bag 

Perlengkapan 

Setda 

Fungsional 

Total 

Jumlah Pegawai Pangkat dan Golongan 

Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Status Kepegawaian 

& Pangkat/Gol 

Gol / 

Ruang 

PNS 

- Pembina Utama IV/d 1 - - - - - - - - - - - 1 

Madya 

- Pembina Utama IV/c - 2 - - - - - - - - - - 2 

Muda 

- Pembina Tk. I IV/b - 3 - - - - 1 - - - - - 4 

- Pembina IV/a - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 9 

- Penata Tingkat I III/d - - 1 2 2 3 2 1 2 1 3 - 17 

- Penata III/c - - 1 - - - 1 1 - 1 1 - 5 

- Penata Muda Tk I III/b - - 4 2 1 1 1 2 2 - 3 - 16 

- Penata Muda III/a - - 2 5 2 5 5 5 9 1 3 - 37 

- Pengatur Tk. I II/d - - - - - - 2 - 4 2 3 - 11 

- Pengatur II/c - - - - 1 - 2 - 1 1 1 - 6 

- Pengatur Muda II/b - - - 1 - - - - 3 - 2 - 6 

Tingkat I 

- Pengatur Muda II/a - - 3 1 - 5 1 2 17 3 10 - 42 

- Juru Tingkat I I/d - - - - - - - - - - 1 - 1 

- Juru I/c - - - - 1 - - - - - 1 - 2 

- Juru Muda Tk I I/b - - - - - - - - - - - - - 

- Juru Muda I/a - - - - - - - - 1 - 3 - 4 

Honorer Daerah - - - 1 1 - - 2 1 4 1 3 - 13 

Total 1 6 13 13 8 15 17 13 44 11 35 - 177 



NO 

Jumlah Pegawai Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

P N S 

JABATAN 

dan Aset Daerah Kota Sukabumi 

(Berdasarkan Tingkat Pendidikan) 

J U M L A H 

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 

Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 1 

2 Sekretaris 1 1 

3 Kepala Bidang 5 1 1 7 

4 Kepala Subag/ Seksi 2 9 10 21 

5 Staf / Pelaksana 16 3 33 4 56 

HONORER 

6 Staf / Pelaksana 3 1 2 6 


Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi 

NO NAMA JABATAN JUMLAH 

1 Kepala Dinas 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Bidang 6 

4 Kepala Subag / Seksi 21 

5 Kepala UPT Dinas - 

6 Fungsional - 

Inspektorat 

a. Pegawai di Inspektorat Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2011 

berjumlah 34 orang 

b. Dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 

1. S2 berjumlah 5 orang (3 Laki-laki + 2 Perempuan) 

2. S1 berjumlah 18 orang (13 Laki-laki + 8 Perempuan) 

3. Sarjana Muda/D3 berjumlah 2 orang (2 Perempuan) 

4. SLTA sederajat berjumlah 8 orang (7 Laki-laki + 1 

Perempuan) 

5. SD berjumlah 1 orang (Laki-laki) 

c. Dengan klasifikasi pangkat dan golongan sebagai berikut : 

- Pangkat dan Golongan IV/c : 1 orang 

- Pangkat dan Golongan IV/b : 2 orang 

- Pangkat dan Golongan IV/a : 3 orang 

- Pangkat dan Golongan III/d : 8 orang 

- Pangkat dan Golongan III/c : 7 orang 

- Pangkat dan Golongan III/b : 1 orang 

- Pangkat dan Golongan III/a : 5 orang 

- Pangkat dan Golongan II/d : 1 orang 

- Pangkat dan Golongan II/c : 2 orang 

- Pangkat dan Golongan II/b : 3 orang 

- Pangkat dan Golongan II/a : - orang 

- Pangkat dan Golongan I/a : 1 orang 




Alokasi dana di lingkungan Sekretariat Daerah bersumber 

dari APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011, secara 

keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 

Tahun Anggaran 2011 

NO URAIAN ALOKASI REALISASI 

1. Pendapatan Rp. 17.000.000,- Rp. 19.550.000,- 

2. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.819.223.000,- Rp. 8.450.179.015,- 

3. Belanja Langsung Rp. 19.529.963.000,- Rp. 17.860.927.563,- 


Program 


Kegiatan 

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

Realisasi 

Keuangan 

PROGRAM PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Rp 80,000,000.00 Rp 54,195,200.00 67.74% 


Peraturan Daerah tentang 

APBD Rp 214,463,000.00 Rp 206,061,000.00 96.08% 


Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Rp 48,201,000.00 Rp 147,401,000.00 99.46% 



Perubahan APBD Rp 77,775,000.00 Rp 170,104,000.00 95.68% 



tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Rp 51,405,000.00 Rp 150,542,000.00 99.43% 

6. Penyusunan Rancangan Rp 78,250,500.00 Rp 175,215,500.00 99.30% 


Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 



tentang Penjabaran 

Pertanggung jawaban 

Pelaksanaan APBD Rp 159,580,500.00 Rp 156,531,750.00 98.09% 

8. Penyusunan Sistem 

Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD) Rp 194,248,000.00 Rp 179,248,000.00 92.28% 

9. Sosialisasi Paket Regulasi 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Rp 52,998,500.00 Rp 21,654,500.00 40.86% 

10.Bimbingan Teknis 

Implementasi Paket Regu 

lasi tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah Rp 117,746,000.00 Rp 117,746,000.00 100% 

11.Peningkatan Mananajemen 

Aset/Barang Daerah Rp 198,000,000.00 Rp 104,428,750.00 52.74% 

12.Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi Sumber- Rp 200,000,000.00 Rp 196,551,450.00 98.28% 


Program 

Kegiatan 

sumber Pendapatan Daerah 

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

Realisasi 

Keuangan 

13.Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen 

Reklame (SIMREK) Rp 38,900,000.00 Rp 36,560,000.00 93.98% 

14.Fasilitas Penyaluran 

Bantuan Keuangan dan 

Sosial Rp 133,500,000.00 Rp 130,909,300.00 98.06% 

15.Kodivikasi dan 

Standarisasi Nomenklatur 

Penganggaran Rp 41,598,000.00 Rp 41,598,000.00 100.00% 

16.Pemutakhiran Database 

Wajib Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Rp 65,304,000.00 Rp 63,134,000.00 96.68% 

17.Koordinasi dan 

Pengawasan Terhadap Objek 

Pajak Reklame Rp 54,512,000.00 Rp 53,290,928.00 97.76% 

18. Pengelolaan data dasar 

perhitungan alokasi D A U Rp 28,359,000.00 Rp 28,359,000.00 100.00% 

19. Rekonsiliasi data entitas 

akuntansi dengan ekuitas 

Rp 50,000,000.00 Rp 48,890,000.00 99.78% 

pelaporan 

20. Penyusunan Himpunan 

Pola Tarif Pajak Rp 26,382,000.00 Rp 25,302,000.00 95.91% 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1. Penyediaan Jasa Suratmenyurat 

Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00 100.00% 

2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber daya air 

dan listrik 

Rp 

1,776,423,960.00 Rp 1,593,027,129.00 89.65% 

3. Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Per lengkapan 

Kantor Rp 105,000,000.00 Rp 105,000,000.00 100.00% 


Administrasi Keuangan Rp 62,500,000.00 Rp 53,455,000.00 85.53% 


Kebersihan Kantor Rp 80,000,000.00 Rp 80,000,000.00 100.00% 


Perbaikan Peralatan kantor Rp 90,300,000.00 Rp 90,300,000.00 100.00% 

7. Penyediaan Alat Tulis 

Kantor Rp 120,788,000.00 Rp 120,788,000.00 100.00% 

8. Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan Rp1,816,660,800.00 Rp 1,816,660,800.00 100.00% 

9. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Rp 48,000,000.00 Rp 48,000,000.00 100.00% 

10. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan Rp 14,943,000.00 Rp 14,943,000.00 100.00% 

11. Penyediaan Makanan 

dan Minuman Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00 100.00% 

12. Rapat-rapat koordinasi 

dan Konsultasi Keluar 

Daerah Rp 374,475,000.00 Rp 374,475,000.00 100.00% 

PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS 

1. Pemulangan Pegawai 

yang Pensiun Rp1.250,147,000.00 Rp 1.250,147,000.00 100.00% 

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 58,085,000.00 Rp 58,085,000.00 100.00% 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1. Pengadaan Kendaraan 

Dinas/ Operasional Rp 691,100,000.00 Rp 645,560,000.00 93.41% 

2. Pengadaan Perlengkapan 

Gedung / Kantor Rp 70,114,100.00 Rp 63,337,000.00 90.33% 

3. Pengadaan Tanah Rp1,256,788,000.00 Rp 1,140,860,000.00 90.78% 


Program 

Kegiatan 

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 

Realisasi 

Keuangan 

4. Pengadaan alat-alat studio 

dan komunikasi Rp 11,021,100.00 Rp 11,021,100.00 100.00% 

6. Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 

Rp 122,582,000.00 Rp 122,582,000.00 100.00% 

Kantor 


Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional Rp 155,422,000.00 Rp 153,700,000.00 99.16% 


Rutin/Berkala perlengkapan 

Gedung kantor Rp 81,573,000.00 Rp 81,573,000.00 100.00% 


Rutin/Berkala Meubelair Rp 113,250,000.00 Rp 113,250,000.00 100.00% 


rutin/berkala bangunan 

gedung/kantor aset Pemda Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 100.00% 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

1. Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 100.00% 

2. Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Semesteran Rp 7,500,000.00 Rp 7,500,000.00 100.00% 

3 Penyusunan Pelaporan 

Prognosis Realisasi 

Anggaran Rp 7,500,000.00 Rp 7,500,000.00 100.00% 

4. Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 100.00% 

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA 

1. Asistensi Penyusunan 

Rancangan Regulasi 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Rp 315,396,000.00 Rp 304,652,800.00 96.59% 

2. Sinergitas Penganggaran 

dan Pelaporan Bantuan 

Keuangan Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00 100.00% 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASI TAS SUMBER DAYA APARATUR 

1. Sosialisasi peraturan 

perundang-undangan Rp 116,223,000.00 Rp 116,223,000.00 100.00% 

PROGRAM PENINGKATAN INFRA STRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH 

1. Penyediaan prasarana 

sistem informasi 

pengelolaan keuangan 

daerah (SIPKD) Rp 140,000,000.00 Rp 83,558,000.00 59.68% 

Inspektorat 

Uraian Alokasi Realisasi 

Bertambah / 

Berkurang 

Persentase 

2 3 4 5 6 

BELANJA 4.145.853.000 4.217.742.005 71.889.005 101,73% 

Persentase 

defisit 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawai 2.093.853.000 2.187.618.485 93.765.485 104,48% 

Persentase 

defisit 

BELANJA LANGSUNG 2.052.000.000 2.030.123.520 (21.876.480) 98,93% 


Uraian Alokasi Realisasi 

Bertambah / 

Berkurang 

Persentase 

2 3 4 5 6 

PPAP 157.183.000 138.383.340 (18.799.660) 88,04% 

- Jasa surat menyurat 1.200.000 1.056.570 (143.430) 88,05% 

- Jasa komunikasi sumber daya 21.000.000 16.153.625 (4.846.375) 76,92% 

air dan listrik 

- Jasa kebersihan kantor 7.047.000 3.391.860 (3.655.140) 48,13% 

- Jasa perbaikan peralatan kerja 8.000..000 7.900.000 (100.000) 98,75% 

- Penyediaan ATK 17.665.000 16.138.500 (1.526.500) 91,36% 

- Penyediaan barang cetakan & 16.070.000 13.655.550 (2.414.450) 84,98% 

penggandaan 

- Penyediaan komponen instalasi 1.126.000 1.125.850 (150) 99,99% 

listrik 

- Penyediaan peralatan dan 2.200.000 750.000 (1.450.000) 34,09% 

perlengkapan kantor 

- Penyediaan bahan bacaan dan 5.900.000 4.635.950 (1.264.050) 78,58% 

peraturan 

- Penyediaan makanan dan 8.075.000 4.955.800 (3.119.200) 61,37% 

minuman 

- Kegiatan rapat koordinasi dan 68.900.000 68.619.635 (280.365) 99,59% 

konsultasi ke luar daerah 

PENINGKATAN SARANA DAN 67.020.000 66.104.880 (915.120) 98,63% 

PRASARANA 

- Pemeliharaan rutin/berkala 67.020.000 66.104.880 (915.120) 98,63% 

kendaraan dinas/operasional 

PENINGKATAN 

9.972.000 9.966.000 (6.000) 99,94% 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN KEUANGAN 

- Penyusunan laporan capaian 2.697.000 2.697.000 - 100% 

ikhtisar realisasi kinerja 

keuangan OPD 

- Penyusunan laporan keuangan 2.289.000 2.283.000 (6.000) 99,74% 

semesteran 

- Penyusunan laporan prognosis 2.289.000 2.289.000 - 100% 

- Penyusunan laporan keuangan 2.697.000 2.697.000 - 100% 

akhir tahun 

PROGRAM PENINGKATAN 1.817.825.000 1.815.669.300 (2.155.700) 99,88% 

SISTEM PENGAWASAN 

INTERNAL 

DAN 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

KEPALA DAERAH 

- Pelaksanaan pengawasan 1.173.099.000 1.172.949.000 (150.000) 99,99% 

internal secara berkala 

- Penanganan kasus pada 43.398.000 43.398.000 100% 

wilayah pemerintahan di 

bawahnya 

- Tindak lanjut temuan 77.341.000 77.236.000 (105.000) 99,86% 

pengawasan 

- Koordinasi pengawasan yang 75.538.000 75.538.000 - 100% 

lebih komprehensif 

- Review atas laporan keuangan 185.425.000 185.425.000 - 100% 

dan kinerja Pemda 

- Koordinasi, monitoring dan 50.586.000 50.132.300 (453.700) 99,10% 

evaluasi pemberantasan 

korupsi 

- Evaluasi LAKIP 62.438.000 62.438.000 - 100% 

- Sinergitas Pengawasan 

Pembangunan Kota 

150.000.000 148.553.000 (1.447.000) 99,04% 



NO PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) % 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah 

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.007.908.000,00 1.015.404.257,00 50,57 

2 

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat 

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / 

37.410.000,00 3.132.000,00 8,37 

Tokoh Agama 

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.345.133.000,00 813.619.100,00 60,49 

4 Rapat-rapat Paripurna 243.982.000,00 157.904.638,00 64,72 

5 Kegiatan Reses 1.707.804.000,00 1.577.205.200,00 92,35 

6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 69.734.000,00 1.029.500,00 1,48 

7 

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 

DPRD 

2.606.748.000,00 2.466.562.396,00 94,62 

Badan Kepegawaian dan Diklat 

NO PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) % 

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.200.987.000, 1.191.808.6000 99,24 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000 2.091.000 100 

3 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 


10.000.000 9.560.000 95,56 

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000 2.932.500 

100 

5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 75.000.000 66.405.950 88,54 

6 Pendidikan Penjenjangan Struktural 1.529.627.000 1.182.317.650 77,30 

7 Pembuatan Buku Juklak/Juknis . 6.800.000 5.725.250 84,19 

8 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi 

CPNSD 

1.603.744.000 1.216.002.800 75,82 

9 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 170.000.000 155.409.000 91,41 

10 Penempatan CPNSD 68.433.000 66.338.600 96,93 

11 

12 

13 

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan 

Pangkat Otomatis PNS 

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang 

berprestasi 

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja 

IPDN 

136.400.000 128.853.675 94,46 

43.100.000 42.432.100 98,45 

35.133.000 26.225.500 74,64 



Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

maka proses perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi dimulai 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Sukabumi Tahun 2005 – 2025, kemudian disusunlah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 – 

2013 sebagai bahan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD. Selanjutnya, untuk 

setiap Tahunan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi, yang dalam keberadaan 

RKPD Kota Sukabumi tersebut, selanjutnya akan dijadikan acuan 

bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan. 



Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana 

dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan 

keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel berikut ini 

digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola 

oleh Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dalam mendukung tugas 

pokok dan fungsi organisasi. 

Daftar Perlengkapan Sekretariat Daerah 

No Nama Barang Jumlah 

Jumlah Harga 

(Dlm Ribuan) 

Rupiah 

1 Tanah 5.922 m persegi 5.847.750 

2 Bangunan Gedung 3.685 m persegi 5.455.125 

3 

Alat angkutan 

- Mobil 

- Motor 

33 buah 

46 buah 

5.384.700 

453.110 

4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.328 item 3.184.301.1 

5 Alat Studio / Komunikasi 516 buah 593.505 

6 Buku / Perpustakaan (Bag. Hukum) 305 buah 75.010 

Total 13.250 21.154.663.950 

Sumber Data : Bagian Perlengkapan Setda dan Rumjab 



Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan program 

pada umumnya berada dalam kondisi layak pakai. Namun akan lebih 

baik lagi jika ada peningkatan dalam pengadaan dan pemeliharaannya di 

tahun-tahun mendatang dalam program berikutnya. 

REKAPITULASI SARANA PRASARANA 

DPPKAD KOTA SUKABUMI 

No. Urut JENIS SARANA PRASARANA JUMLAH SATUAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1 Bangunan Kantor 2 Lantai 

2 Kendaraan Bermotor Roda 4 4 Unit 

3 Kendaraan Bermotor Roda 2 32 Unit Rusak 2 unit 

4 Meja 105 Unit 

5 Kursi / Kursi Sice 122 Unit 

6 Filing Kabinet 13 Unit 

7 Lemari / Lemari Arsip 22 Unit 

8 Rak Arsip 19 Unit 

9 Brankas 6 Unit 

10 Monitor 30 Unit 

11 CPU 30 Unit 

12 Televisi 3 Unit 

13 Mesin Tik 5 Unit 

14 Pemotong Kertas 2 Unit 

15 telepon/ fax 5 Unit 

16 Jam Dinding 2 Unit 

17 Kulkas 1 Unit 

18 Kipas Angin 7 Unit 

19 Laptop 5 Unit 

20 Ac 4 Unit 

21 Dispenser 3 Unit 

22 Printer 22 Unit 



1 - - 

No. Jenis Aset / Barang 

Jumlah 

Keadaan 

Buah / Jenis Baik Sedang Rusak 

1 Gedung DPRD 1 Beton bertingkat 

Bangunan 1,305 m 2 

Luas Lantai 143,890 

m 2 , Luas Tanah 

2 Toyota Altis 1 Sedan 1 - - 

3 Toyota Vios 2 Sedan 2 - - 

4 Suzuki APV 6 Mini bus 6 - - 

5 Toyota Kijang 3 Mini bus 3 - - 

6 Toyota Avanza 3 Mini bus 3 - - 

7 Suzuki Carry 1 Mini bus 1 - - 

8 Mitsubishi 100PS 1 Micro bus 1 - - 

9 Honda win 2 Motor R2 1 - - 

10 Honda NF-100SE 2 Motor R2 2 

11 Honda Supra X 2 Motor R2 2 

12 Honda legenda 1 motor R2 1 - - 

13 Mesin Potong Rumput 1 Fuji Kawa - - 1 

14 Lap top 10 toshiba, Accer 9 - 1 

15 Komputer 16 Intel, Acus 16 - - 

16 Printer 22 Canon, Epson 21 - 1 

17 Flash Disk 16 Kingstone 15 - 1 

18 UPS 7 Unit 7 - - 

19 Reg Internet 1 Pro Link 1 - - 

20 Mesin fotocopy 2 Canon - 1 1 

21 Televisi 15 Toshiba Samsung, 15 - - 

dan TCL 

22 Radio tape 10 radio dan tape kecil 4 - 6 

23 Sound system 1 Philips 1 - - 

24 Speaker sound system 4 Philips 4 - - 

25 Camera 2 kodak dan minolta 2 - - 

26 Handy cam 3 panasonic dan sony 3 - - 

27 Microphone 32 dudukan, wire less, 32 - - 

meja 

28 Mesin fax 2 panasonic, Sharp 2 - - 

29 Pesawat telepon 9 sahitel, dan flexi 9 - - 

30 Kipas angin 5 besar dan kecil 5 - - 

31 Mesin tik 4 besar dan kecil 4 - - 

32 Dispencer 10 cosmos, Fuji 8 - 2 

33 Aerosol dispencer 7 7 - - 

34 Kursi 509 sofa, tamu, putar, 501 - 8 

lipat, rapat dan kerja 

35 Meja 118 bundar, rapat, 107 - 11 

biro, komputer, 

dorong 

36 White board 25 kecil dan besar 23 2 - 

37 Papan informasi 5 White Board 5 - - 

38 Peta wilayah 6 Buah 6 - - 

39 Lambang DPRD 1 Buah 1 - - 

40 Foto Presiden dan Wakil 8 Set 8 - - 

Presiden 

41 Kotak suara 2 kayu dan kaca 2 - - 

42 Tiang bendera 35 Kayu, Besi 35 - - 

43 Dudukan bendera 2 Kayu 2 - - 

44 Bendera 38 merah putih, 38 - - 


No. Jenis Aset / Barang 

pemda, umbul-umbul 

Jumlah 

Keadaan 

Buah / Jenis Baik Sedang Rusak 

45 Lambang garuda 4 Buah 4 - - 

46 Lampu hias 4 gantung 4 - - 

47 Jam dinding 7 Seiko 7 - - 

48 Hiasan dinding 5 5 - - 

49 Papan nama 13 White Board 13 - - 

50 Senter / batere 1 Unit 1 - - 

51 Air phone 8 Unit 8 - - 

52 Palu sidang / alas palu 5 Kayu 5 - - 

53 Rak arsip, Rak buku 4 Kayu 3 1 - 

54 Mesin penghancur kertas 1 1 - - 

55 Kotak kayu tanaman 2 Kayu 2 - - 

56 Lemari arsip 18 besar dan sedang 18 - - 

57 Tekas 6 Kayu 5 1 - 

58 Gardeng 18 fiber dan kain 18 - - 

59 Calculator 12 12 - - 

60 Kipas angin 4 besar dan kecil 4 - - 

61 Ac 18 nis dan shap 16 - 2 

62 Locker 5 Kayu 1 4 - 

63 Rak bunga 2 kayu 2 - - 

64 Filling cabinet 25 besi 19 5 1 

65 Karpet 2 2 - - 

66 Vacum cleaner 2 2 - - 

67 Generator 1 Honda 1 - - 

68 Organ 1 yamaha 1 - - 

69 Receiver 1 parabola 1 - - 

70 Antene 1 parabola unifrom 1 - - 

71 Stabilizer komputer 18 18 - - 

72 Proyektor 1 lcd 1 - - 

73 Alat Pemadam Kebakaran 3 Alpa Protect 3 - - 



1. Permasalahan : 

- Terlalu cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan oleh 

Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan 

pelaksanaannya yang menyebabkan implementasi di daerah berbedabeda. 

- Kurang optimalnya koordinasi perumusan serta implementasi 

kebijakan yang berorientsi pada pelayanan dan pemberian advis 

terbaik bagi kepala daerah yang akan berakibat secara signifikan 

terhadap kurang optimalnya pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat. 

- Kurangnya sumber daya manusia yang kualified yang dapat 

menterjemahkan visi Sekretariat Daerah secara maksimal. 


- Masih adanya peran Sekretariat Daerah sebagai institusi yang secara 

langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berakibat 

terjadinya duplikasi dan tumpang tindih dengan fungsi dan peran 

Dinas/Kantor sebagai lembaga teknis yang memberikan pelayanan 

secara langsung kepada masyarakat. 

2. Solusi : 

- Melakukan konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, 

Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya. 

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang 

dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil WaliKota Sukabumi. 

- Meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan SDM di 

Lingkungan Setda Kota Sukabumi dengan memberikan kesempatan 

belajar (formal) ataupun memberikan pelatihan dan bimbingan 

teknis. 


Untuk mengamankan proyeksi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

daerah yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pendapatan pengeloaan 

keuangan dan Aset Daerah, perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini 

darasakan dengan memperhatikan solusi yang harus dibuat dalam rangka 

meningkatkan kinerja pendapatan, pengeloaan keuangan dan aset daerah. 

a. Permasalahan: 

- Kemampuan teknis fungsional aparat di DPPKAD masih harus di 

tingkatkan; 

- Belum ada standarisasi beban kerja; 

- Sarana dan Prasarana yang sudah tidak memadai. 

b. Upaya mengatasinya : 

- Secara bertahap akan meningkatkan volume pendidikan bagi aparat di 

DPPKAD; 

- Segera menyiapkan formulasi standarisasi beban kerja yang mengacu pada 

ketentuan yang berlaku; 

- Melengkapi secara bertahap sarana prasarana di DPPKAD melalui dana 

bantuan dari Provinsi/Pusat. 



Beberapa Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD antara lain adalah 


a. dukungan sumber daya manusia Sekretariat DPRD dianggap belum memadai 

salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan jumlah staf yang bersifat 

administratif dan staf fungsional (yang bersifat substantif), baik pada alat-alat 

kelengkapan DPRD maupun pada Sekretariat DPRD serta faktor lain yaitu 

belum efektifnya pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

b. belum adanya tenaga ahli yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

fungsi-fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. 

c. masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti ruang rapat alat kelengkapan 

DPRD; 

d. masih kurangnya fungsi kehumasan di lingkungan Sekretariat DPRD 

Solusi terhadap peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut: 

a. menciptakan proporsionalitas dalam jumlah dan penempatan staf administrasi 

dan staf fungsional/staf substantif di lingkungan Sekretariat DPRD; 

b. menyediakan tenaga ahli dan mendayagunakan sesuai dengan dasar keahlian 

masing-masing khususnya yang melekat pada alat kelengkapan dewan; 

c. perlu terus dilakukan peningkatan kualitas dan wawasan melalui berbagai 

pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas masing-masing 

pegawai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

d. menata kembali gedung DPRD dengan menyediakan ruang rapat alat 

kelengkapan DPRD yang lebih representatif. 

e. mengembangkan website DPRD yang dapat 

mempublikasikan/mensosialisasikan kegiatan, berita, dan informasi 

keparlemenan dalam lingkup nasional (dapat diakses oleh semua rakyat) serta 

dapat memberikan pelayanan informasi keparlemenan kepada masyarakat 

umum dalam melakukan pendidikan politik di DPRD. 


- Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi 

mikro; 


- Perubahan aturan yang cepat mendorong panata usahaan keuangan tidak 

sesuai dengan kondisi yang ada; 

- Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu yang bersamaan. 

KECAMATAN CIKOLE 

1. Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggarannya 


ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(Rp) 

NO 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 684.189.000 657.246.696 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.888.000 3.888.000 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 51.480.000 30.153.327 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 79.700.000 74.090.000 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.210.000 80.210.000 

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.000.000 43.000.000 

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38.400.000 38.400.000 

7. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 25.510.000 25.510.000 

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

19.200.000 19.200.000 

kantor 

9. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.720.000 6.720.000 

10. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 25.200.000 25.200.000 

11. Penyediaan makanan dan minuman 88.396.000 88.396.000 

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 164.085.000 164.079.800 

13. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor 58.400.000 58.400.000 

II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 276.116.000 271.405.000 

APARATUR 

14. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 46.649.000 45.249.000 

15. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 9.835.000 8.835.000 

16. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 8.773.000 8.773.000 

17. Pemeliharaan Rutin/Gedung Kantor 91.342.000 91.342.000 

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 93.817.000 91.506.000 

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 25.700.000 25.700.000 

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 16.000.000 16.000.000 

DAYA APARATUR 

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang- 16.000.000 16.000.000 

Undangan 

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 

9.500.000 9.445.000 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

21. Pembuatan LAKIP 5.000.000 5.000.000 

22. Laporan Keuangan Semesteran 1.500.000 1.445.000 

23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi 

1.500.000 1.500.000 

Kinerja SKPD 

24. Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.500.000 1.500.000 

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN 91.000.000 91.000.000 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT 

KEWILAYAHAN 

25. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil 25.200.000 25.200.000 

26. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 36.331.000 36.331.000 

27. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 29.469.000 29.469.000 

Pembangunan 

VI PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 118.559.000 117.614.000 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI 

KECAMATAN DAN KELURAHAN 

28. Peningkatan Kesadaran Partisipasi Masyarakat dalam 47.819.000 46.874.000 

Olahraga 

29. Peningkatan Kesadaran Partisipasi Masyarakat dalam 

35.740.000 35.740.000 

Kebangsaan 

30. Peningkatan Kesadaran Partisipasi Masyarakat dalam 

35.000.000 35.000.000 

Keagamaan 

J U M L A H 1.195.364.000 1.162.711.127 


2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah 

Kecamatan Cikole Kota Sukabumi 

3. a. Jumlah Pegawai : 82 Orang PNS, 3 Orang Tenaga Harian Lepas 

dan 1 Orang KK 

b. Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

Jabatan/Nama / NIP 

KEC. CIKOLE 

Camat : 

SUHERMAN, S.IP 

19580103 198101 1 002 

Sekmat : 

Dra. YUNITA N SITEPU, MM 

19680603 198910 2 002 

Kasi Pemerintahan : 

TATAN ISKANDAR 

19561223 198101 1 002 

Kasi Pembangunan : 

AANG SUKENDAR, BE 

19560713 198701 1 002 

Kasi PMKB : 

EDNA KUSTIAH, S.IKom 

19590628 198603 2 004 

Kasi Trantib : 

UJANG DAYAT 

196504031986031025 

Kasi Pelayanan Umum : 

TITIN WARTINAH 

19600421 198101 2 007 

Ka. Sub. Bag Umum & Perlengk : 

DEISY RATNA WIDYAS 

19640329 198603 2 005 

Ka.Subag Kepeg dan Keuangan : 

DIAN NOVARA, SE 

19721117 199703 2 003 

Pelaksana : 

CHARMA JUMARNA 

19591121 198603 1 010 

Pelaksana : 

DEDE SUPRATMAN 

19620618 199003 1 005 

Pelaksana : 

IWAN SUPRIAWAN 

19590808 198603 1 017 

Pelaksana 

DEDY KOSASIH 

19600204 198503 1 015 

Pelaksana : 

ALEX WIDJAJA 

19781214 200701 1 008 

Pangkat / Gol 

Pembina Tk. I, IV/b 

Pembina, IV/a 

Penata Tk.I, III/d 




Penata Tk I, III/d 

Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk.I , III/b 

Penata Muda, III/a 


Penata muda, III/a 

Pengatur Tk. I, II/d 

Kualifikasi 

Pendidikan 

S.1 

S.2 

SMA 

D3 

S.1 

SMEA 

SMEA 

SMA 

S.1 

SMA 

SMEA 

SMA 

SMA 

D3 



Pelaksana : 

EVIE ELFRIDA FAIZAL 

19870409 201101 2 001 

Pelaksana : 

TIKA KARTIKA 

19840926 200501 2 002 

Pelaksana : 

ERNI YUSWANTI 

19670817 200701 2 017 

Pelaksana : 

ERNA JAKIYAH RUHAENI, S.IP 

19730614 200701 2 010 

Pelaksana : 

USEP SUTIAJI 

19661203 200701 1 005 

Pelaksana : 

ERNI KASMINI 

19700508 200701 2 011 

Pelaksana : 

WIWIH HIDAYAT 

19680615 200701 1 022 

Pelaksana : 

SAEPUL BAHRI 

Pangkat / Gol 

Pengatur, II/c 

Pengatur Muda Tk.I II/b 





Juru Tk I , I/d 

Tenaga Harian Lepas 

Kualifikasi 

Pendidikan 

S.1 

SMA 

SMEA 

S.1 

SMA 

SMA 

SMP 

SMA 

KEL. GUNUNG PARANG 

Lurah : 

SAMSULIJAR 

195610508 198603 1 017 

Seklur : 

WIDYA YUDHA S.STP 

19850401 200312 1 002 


MIMIN AMINAH, S.IP 

19640511 198502 2 001 


ENJANG SURYANA 

19561106 198103 1 009 

Kasi PMKB : 

DEWI DERITA AULIA 

19590820 198103 2 006 


DODY MULYADI 

19600118 198101 1 003 

Pelaksana : 

SUHERMAN 

19650217 199202 1 001 

Pelaksana : 

EFFENDI, S.IP 

19660416 200501 1 002 

Pelaksana : 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk.I, III/b 

Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata, III/c 



Pengatur Muda, II/a 

SMA 

D.4 

S.1 

SMEA 

SMEA 

SMA 

SMA 

S.1 



AGUS SALIM 

19590215 199003 1 002 

Pelaksana : 

EJEN JAENUDIN 

19680303 200701 1 022 

KEL. KEBONJATI 

Lurah : 

ARIES ARIANDI, S.IP, M.Si 

19690823 199602 1 001 

Seklur : 

KUSNO HARYANTO 

19600329 198912 1 001 


AL AROSYI 

19580930 198503 1 004 

Kasi PMKB : 

RENI ANGGRAENI 

19580706 198403 2 007 


ESSO TARSO 

19650916 199103 1 001 


YEDI MOGALANA, S.IP 

19560223 198503 2 002 

Pelaksana : 

BIMYATI 

19620707198101 1 001 

Pelaksana : 

ENUNG MARIAH 

19670128 200701 2 007 

Pelaksana : 

ADE SUHENDI 

19720606 200701 1 022 

Pelaksana : 

ENTANG DARMADI 

19720215 200701 1 014 

Pelaksana : 

AHMAD YUSUF 

19650930 200701 1 011 

Pangkat / Gol 

Pengatur Muda Tk I, II/b 

Penata, III/c 


Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk I, III/b 

Penata Muda , III/a 








Kualifikasi 

Pendidikan 

SD 

SMA 

S.2 

STM 

SMA 

SMEA 

SMA 

S.1 

SD 

SMA 

SMA 

SMA 

SMA 

KEL. CIKOLE 

Lurah : 

ERWAN SULAEMAN MUFTI 

19571111 198101 1 004 

Seklur : 

AI SUTISNA S.Sos 

19591226 198603 2 007 


EMAN SULAEMAN, SE 

19580403 198503 1 011 


Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk I, III/b 

Penata, III/c 


SMA 

S.1 

S.1 

SMA 



MA’MUN JUWAENI SODIK 

19590412 198603 1 015 

Kasi Pmerintahan : 

IYEP KUSMAWARDANI, S.H 

196904132006041006 

Kasi PMKB : 

ETI SISWANTI S.AP 

19590407 198502 2 002 

Pelaksana : 

ASEP TUTENG 

19560313 198101 1 003 

Pelaksana : 

MISBAH 

19580705 198103 1 020 

Pelaksana : 

DEDEN SUNARTO 

19640309 200604 1 004 

Pelaksana : 

NUR KAMIL FITRI 

19610215 198402 2 001 

Pelaksana : 

MUSTOFA 

19581201 199303 1 003 

KEL. SELABATU 

Lurah : 

DODY SUPRIADI, S,Ag, MM 

19610903 198303 1 013 

Seklur : 

SOLEH, S.IP 

19660504 198703 1 013 


NENI SUMARNI, SH 

19611205 198503 2 012 

Kasi PMKB : 

RINI DWI SETIAWATI, SH 

19700906 200604 2 005 


DENY GURBANA 

19580202 198603 1 009 


DADANG KOMARA 

19590828 198101 1 002 

Pelaksana : 

DINDIN KURNIAWAN 

19580816198003 1 014 

Pelaksana : 

I. SUPRIATNA 

19580816 198003 1 014 

Pelaksana : 

DADANG FALAH 

KEL. CISARUA 

Lurah : 

Pangkat / Gol 

Pengatur, II/c 

Pengatur Muda Tk. I, 

II/b 



Pembina. IV/a 

Penata, III/c 


Penata Muda, Tk. I III/b 

Penata, III/c 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk.I III/b 


KK 

Penata III/c 

Penata Muda III/a 




Kualifikasi 

Pendidikan 

S.1 

S.1 

SMA 

SMP 

SMA 

SMA 

SD 

S.2 

S.1 

S.1 

S.1 

SMA 

SMA 

SMA 

SD 

SMA 

SMA 



DIKDIK JUHAEDI 

19601030 198603 008 

Seklur : 

FERY MUNGGARAN, SSTP 

19860617 200412 1 001 


LILI SUPARDI 

19600112 198101 1 005 


NANA SUTRISNA 

19570508 198101 1 005 


FAJAR NUGRAHA,ST 

19750215 200303 1 001 

Kasi PMKB : 

NUNUN JAIRANI 

19580826 198309 2 001 

Pelaksana : 

DADANG IRAWAN 

19770423 200501 1 006 

Pelaksana : 

MISBAH NURDIN 

19631214 200801 1 002 

Pelaksana : 

MILA JAMILA 

19691024 00701 2 004 

Pelaksana : 

DJENAL ARIFIN 

Pelaksana : 

SUDARJAT 

KEL. SUBANGJAYA 

Lurah : 

ASEP KOSWARA, S.IP, M.Si 

19690808 199603 1 006 

Seklur : 

HIDAYAT ECE 

19580713 198701 1 001 


H. CECEP 

19570701 198603 1 006 


IDE FIRDAUS, S.IP 

19741023 199901 1 001 


USMAN 

19630309 199007 1 001 

Kasi PMKB : 

Hj. TITIN SUPTINI 

19560712 198603 2 002 

Pelaksana : 

RETNO WIDAYANI, S.IP, MPA 

Pangkat / Gol 

Penata Muda Tk. I, III/b 


Pengatur muda, II/a 


KK 


Penata, III/c 

Penata , III/c 

Penata, III/c 

Penata Muda , III/a 


Penata III/c 

Penata Muda Tk. I, III/b 






Kualifikasi 

Pendidikan 

D.4 

SMA 

SMA 

S.1 

SMA 

SMA 

SMA 

SMA 

SMA 

SMA 

S.2 

SMA 

SMA 

S.1 

SMA 

SMA 

S.2 



19800412 200501 2 001 

Pelaksana : 

IKA SANTIKA, S.IP 

19730720 200901 2 001 

Pelaksana : 

ENANG DULKIFLI, SE 

196805301993031003 

Pelaksana : 

SUKANDAR 

19630706 200901 1 001 

Pelaksana : 

DIDIN MUHIDIN 

19680812 200901 1 002 

Pelaksana : 

UCUP ROJAMAN 

Pangkat / Gol 

Kualifikasi 

Pendidikan 

S.1 

S.1 

SMA 

S.1 

SMA 

c. Jumlah Pejabat Struktural 45 Orang 

d. Jumlah Pejabat Fungsional tidak ada 

5. Proses Perencanaan Pembangunan : 

Proses Perencanaan Pembangunan dimusyawarahkan melalui Tingkat 

RT/RW, kemudian dimusyawarahkan di Tingkat Kelurahan, selanjutnya 

dimusyawarahkan di tingkat Kecamatan. 

6. Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan masih kurang 

7. Permasalahan dan Solusi : 

a. Permasalahan 

- Masih kurangnya pemahaman SDM (Pegawai) dalam melaksanakan 

Tugas Pokok dan fungsinya; 

- Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas; 

- Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan 

prioritas . 

b. Solusi 

- Mengikutsertakan SDM (Pegawai) dlam Pelatihan, Work Shop atau 

kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas kineja dalam 

pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya 

- Mengajukan kekurangan dari Sarana dan Prasarana pada anggaran 

tahun berikutnya 


- Mengajukan kembali Program dan kegiatan prioritas Kecamatan 

pada tahun berikutnya. 

8. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan : 

Pada Tahun 2011 Kecamatan Cikole meraih prestasi sebagai berikut : 

1. Juara I Lomba KB Kesrak dan Kesling Tingkat Kota Sukabumi; 

2. Juara II Lomba Kesling (Kel Selabatu)Tingkat Provinsi Jabar ; 

3. Juara I (Kel Subangjaya) Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kes Tingkat 

Kota Sukabumi; 

4. Juara II Lomba Kelurahan (Kel Subangjaya) Tk. Kota Sukabumi; 

5. Juara I Pembuatan makanan Etnik Jabar dalam Rangka HUT Kota 

Sukabumi ke 97; 

6. Juara III Lomba Helaran Tingkat Kota Sukabumi; 

7. Juara I KB Lestari Tingkat Kota Sukabumi; 

8. Juara I Lomba UP2K Tingkat Kota Sukabumi; 

9. Juara III Kader BKB Tingkat Provinsi Jawa Barat; 

10. Juara I UPPKS Tingkat Kota Sukabumi; 

11. Juara I UPPKS Tingkat Provinsi Jawa Barat; 

12. Juara I UPPKS Tingkat Nasional; 

13. Juara I Bina Keluarga Remaja Tingkat Kota Sukabumi; 

14. Juara I Bina Lingkungan Keluarga Tingkat Kota Sukabumi; 

15. Juara I Keluarga Harmonis Tingkat Kota Sukabumi; 

16. Juara I KB Lestari Tingkat Kota Sukabumi; 

17. Juara I Festival Anak Sholeh tingkat Kota Sukabumi; 

18. Juara I Lomba Karang Taruna Tingkat kota Sukabumi; 

19. Juara I Lomba PHBS Tingkat Kota Sukabumi; 

20. Juara II Lomba PHBS Tingkat Provinsi Jawa Barat (Kelurahan 

Selabatu); 

21. Juara I Lomba Pemuda Pelopor (Wirausaha Tutut) Tingkat Kota 

Sukabumi; 

22. Juara I Lomba Sekolah Sehat SDN CBM Suryakencana dan SMPN 15 

Tingkat Kota Sukabumi; 

23. Juara I Lomba Reog Tingkat Kota Sukabumi; 

24. Juara I Lomba Sekolah Sehat SDN CBM Suryakencana Tk. Wilayah I; 


25. Juara I Lomba Sekolah Sehat SDN CBM Suryakencana Tk. Provinsi 

Jawa Barat; 

26. Juara I Penyelenggara MTQ Tingkat Kota Sukabumi. 

KECAMATAN BAROS 

1. Program dan kegiatan serta alokasi dan realisasi anggarannya. 

Dalam menyelenggarakan urusan wajib, program dan kegiatan pada 

Kecamatan Baros Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 

- Belanja Tidak Langsung : 

Belanja Pegawai Rp. 2.770.288.332,- 

- Belanja Langsung Rp. 896.606.230,- 


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Peny. Jasa Kom. SDA dan Listrik 

Peny. Jasa Administrasi Keuangan 

Peny. Jasa Kebersihan Kantor 

Peny. Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 

Peny. Alat Tulis Kantor 

Peny. Barang Cetakan & Penggandaan 

Peny.Komp. Inst. Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

Peny. Jasa Perlt. Dan Perlengkapan Kantor 

Peny. Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan 

Peny. Makanan dan Minuman 

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA 

Pengadaan Perleng. Alat Studio dan Komunikasi 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 

Daerah 

Peny. Jasa Keamanan Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 



Pemeliharaan Rutin/Berkala Meumbelair 

Nilai 

Anggaran(Rp) 

569.027.000 

2.016.000 

48.900.000 

81.130.000 

46.690.000 

27.300.000 

34.142.000 

30.656.00 

14.951.000 

12.340.000 

11.220.000 

83.404.000 

132.478.000 

43.800.000 

Realisasi 

(Rp) 

550.101.230 

2.016.000 

27.195.355 

87.745.000 

46.690.000 

27.300.000 

34.142.000 

27.167.875 

14.951.000 

12.340.000 

11.220.000 

83.404.000 

132.130.000 

43.800.000 


PROGRAM PENINGKATAN SUMBER 

DAYA APARATUR 

Bintek Implementasi Peraturan Per Undangundangan 

PROGRAM PENINGK. PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN 

Penyusunan Laporan capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi SKPD 

Peny. Laporan Keu.Semesteran 

Peny. Laporan Keu.Akhir Tahun 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PELAYANAN ADM. PEMERINTAHAN 

TINGKAT KEWILAYAHAN 

Penyuysunan dan Pendayagunaan data profil 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Tk. Kecamatan dan Kelurahan 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan. 

PROGRAM PENINGK. PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN DI KECAMATAN DAN 

KELURAHAN 

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam 

adm.pemb. 

Peningk Partisipasi masyarakat dalam 


Peningk Kesadaran Partisipasi masyarakat 

dalam Seni dan Olah Raga. 


dalam Kesadaran Berbangsa. 


dalam Keagamaan 

138.186.000 

13.270.000 

10.000.000 

53.400.000 

48.516.000 

13.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

64.462.000 

15.462.000 

24.000.000 

135.116.000 

10.511.000 

10.000.000 

53.400.000 

48.205.000 

13.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

64.462.000 

15.462.000 

24.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib . 

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin 

oleh Camat. 

Kecamatan Baros Kota Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan 

Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 

Nomor : 19 Seri D – 10). 


Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan mengacu kepada Peraturan Walikota 

Sukabumi Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 

Tugas Pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Sebagian urusan 

pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh : 

a. Sekretariat Kecamatan ; 

b. Seksi Tata Pemerintahan; 

c. Seksi Pembangunan ; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan KB ; 

e. Seksi Pelayanan Umum ; 

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. 

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah 

Pejabat Struktural dan Fungsional. 

Jumlah Pegawai yang ada pada Kecamatan Baros sampai 30 Desember 2011 

adalah 

53 Pegawai 

Daftar Nama Pegawai beserta Jabatannya adalah sebagai berikut : 

Kecamatan Baros 

No Nama/NIP Jabatan Pangkat/ 

Gol. 

Eselon 

Pendidikan 

terakhir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Asep Suhendrawan S.Sos. 

Nip.196609271988031008 

Drs. R. SAMIARTO, M.Si 

Nip.196602161992031004 

ELLY DEWI KUSLAELY 

Nip.195808041983082001 

DADI HERYADI 

Nip.195605221976031001 

WIWI WIDANINGSIH 

Nip.196003231985032005 

SUPRIATNA SUGIANTO 

Nip.196110051984031007 

ZAENAL ARIFIN S.Sos 

Nip.196106041983121003 

NANI SURYANI 

Nip.196808071989032004 

QORI QURNQEN HASAN 

Nip.197603192005011002 

LUCKY LUKMAN H. A.Md. 

Nip.197809152011011002 

ZAENAL USMAN 

Camat 

Sekmat 

Kassubag Umum 

Kasi Pemb 

Kasi Pel. Umum 

Kasi Trantib 

Kasi PMKB 

Kasubbag Kepeg 

Kasi Pem 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

IV/a 

IV/a 

III/d 

III/d 

III/d 

III/d 

III/d 

III/b 

III/b 

Cpns II/c 

II/c 

III/a 

III/b 

IV/b 

IV/a 

Iva 

IV/a 

IV/a 

IV/b 

IV/a 

- 

- 

S-1 

S-1 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

S-1 

S.1 

S.1 

D 3 

SLTA 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

Nip.195604181987031003 

TATY KURNIATI 

Nip.196706152008012006 

ATENG ISKANDAR, SE 

Nip.196705042009011001 

SOLIHAT 

Nip.197709042009012001 

DIDIN HAPIDIN 

Nip.196507091997031003 

ENTIS SUTISNA 

BAJURI 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

II/a 

II/a 

II/a 

I/d 

TKK 

TKK 

- 

- 

- 

- 

- 

SLTA 

S.1 

SLTA 

SLTP 

SLTA 

SD 

Kelurahan Baros 


Gol. 

Eselon 

Pendidikan 

terakhir 

1 

2 

3 

4 

5 

Drs. DENI AHMAD 

Nip.196403181997031002 

YAYAT HIDAYAT 

Nip.195604291983031004 

AGUS TUSIAWAN 

Nip.195808101984031014 

EMI SUHAEMI 

Nip.1962102451986032006 

NANANG AMIN 

Nip.195803211984031004 

Lurah 

Seklur 

Kasi Trantib 

Kasi PMKB 

Kasi Pemb. 

III/d 

III/c 

III/c 

III/c 

III/b 

IV/a 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

S-1 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

FERRY SYAFRUDIN 

Nip.197101222002121001 

EVI RUSMIATI 

Nip.197106052007012001 

LALAN SUHARLAN 

Nip.196403022008011001 

DENY KUSNAEDI 

Nip.197010072008011008 

AAN 

RIDWAN 

Kelurahan Jayaraksa 

Kasi Pem 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

III/a 

II/b 

II/a 

II/a 

TKK 

TKS 


Gol. 

IV/b 

- 

- 

- 

- 

- 

Eselon 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

Pendidikan 

terakhir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DEDY KUSWANDI, SmHK 

Nip.196010061989031001 

ETI SUMIATI 

Nip.195806041985032005 

EKA S HERAWATI 

Nip.196109251986032004 

UJANG SOLIHIN 

Nip.196408041986031021 

YANWAR RIDWAN, S.Ip. 

NIP.197601022006041012 

ADE ZAENAL MALIK 

Nip.196704132007011015 

NENENG YULIANI 

Nip. 196811242009012001 

PLT Lurah 

Kasi Pemb 

Kasi PMKB 

Kasi Trantib. 

Kasi Pem 

Pelaksana 

Pelaksana 

III/c 

III/c 

III/c 

III/c 

III/b 

II/b 

II/a 

IV/a 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

- 

- 

D3 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

S.1 

SLTA 

SLTA 


Kelurahan Jayamekar 


Gol. 

Eselon 

Pendidikan 

terakhir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

H. DUDUNG ABDULLAH 

Nip.195812051986031009 

JUJU JUARIAH 

Nip.196006061978032007 

PARTINAH 

Nip.196303041986032016 

EDI SUKARYA 

Nip.196205051989031017 

IYAN ROJIMAN 

Nip.196703061987031002 

DEDE SUPRIYATNA 

Nip.196711181994031004 

IYUS YUSUP 

Nip.196712051987031005 

ZAMZAM FARID WAZDI 

Nip.196611272008011001 

MUNIRI 

Nip.196410072009011001 

Lurah 

Kasi Pem 

Kasi PMKB 

Kasi Trantib. 

Seklur 

Kasi Pemb 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

III/d 

III/c 

III/c 

III/c 

III/c 

III/a 

II/b 

II/a 

II/a 

IV/a 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

- 

- 

- 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

S.1 

S.1 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

Kelurahan Sudajaya Hilir 


Gol. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ENDANG SURYADI 

Nip.195607051981031016 

SUTARYA 

Nip.195608041981011004 

LILI RAMLI 

Nip.19570312 

ADE SUPRIADI 

Nip.196201051981031003 

SUGIH HANDAYANA 

Nip.196505101988031026 

LEVI HENDRAYANI, S.Ip. 

NiP.197612162009012002 

IWAN HERMAWAN 

Nip.197112311994031023 

HERI GUNAWAN 

Nip.196301222008011001 

ZENAL ARIFIN 

Nip.196504062008011003 

Lurah 

Seklur 

Kasi Pem. 

Kasi Trantib. 

Kasi Pemb 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

Pelaksana 

III/d 

III/c 

III/c 

III/c 

III/b 

III/a 

III/a 

II/a 

1/c 

Eselon 

IV/a 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

IV/b 

- 

- 

- 

- 

Pendidika 

n 

terakhir 

S.1 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

S.1 

S.1 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

a. Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan 

- S 2 = 1 Orang 

- S 1 = 14 Orang 

- D 3 = 2 Orang 

- SLTA = 30 Orang 

- SLTP = 5 Orang 


- SD / Sederajat = 1 Orang 

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan 

- Golongan IV = 2 Orang 

- Golongan III = 32 Orang 

- Golongan II = 13 Orang 

- Golongan I = 2 Orang 

- Golongan TKK = 3 Orang 

- Golongan TKS = 1 Orang 

b. Jumlah Pegawai yang mendudukik jabatan Struktural : 

- Eselon III a = 1 Orang 

- Eselon III b = 1 Orang 

- Eselon IV a = 8 Orang 

- Eselon IV b = 21 Orang 

4. Proses Perencanaan Pembangunan. 

Perencanaan Pembangunan pada Kecamatan Baros Berpedoman kepada 

Rencana Strategik Kecamatan Baros Tahun 2008 – 2013. Adapun tujuan dan 

sasaran pembangunan pada kecamatan baros adalah memberikan dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan. 

Proses perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat 

adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut 

diharapkan berbagai usulan kebutuhan pembangunan dapat diakomodir oleh 

Pemerintah Daerah melalui OPD sesuai Tugas Pokok, Fungsi dan 

Kewenangan OPD tersebut serta diselaraskan dengan program dan kegiatan 

dari masing-masing OPD. 

Selanjutnya dalam penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan Bros 

mengacu kepada Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sebagai bahan dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan 

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Kecamatan Baros 

sebagai penunjang kegiatan Pelaksanaan Program pada umumnya dalam 

kondisi layak pakai. 


Untuk lebih meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana tersebut diperlukan 

pemeliharaan secara rutin serta pengadaan di tahun-tahun mendatang. 

Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Baros adalahj sebagai berikut : 

No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 2 3 4 5 

Gedung Kantor 

Rumah Dinas Camat 

Kendaraan Roda 4 

Kendaraan Roda 2 

Komputer (Monitor) 

CPU Komputer 

Printer 

Laptop 

6 

1 

1 

15 

12 

12 

12 

2 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Kurang 

10 Baik 

2Kurang/Rusak 

11 Baik 

1 Rusak 

Baik/Kurang 

No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan 

1 2 3 4 5 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Meja Kerja 

Meja Rapat Panjang 

Kursi Putar 

Kursi Kerja 

Kursi Lipat 

Kursi Plastik 

Kursi Tamu Sitse 

Pesawat RIG 

Faximil 

Mesin Tik 

Mesin babat rumput 

Pemotong kertas 

Audio Visual/In Focus 

69 

11 

10 

69 

75 

187 

6 

5 

1 

5 

10 

4 

1 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Set 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Set 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Lengkap 

Baik/Kurang 

Baik/Kurang 

Baik/Kurang 

Baik/Kurang 

Baik/Kurang 

5 Baik 

5 Rusak 

Baik/Kurang 

Baik 

6. Permasalahan dan Solusi. 

PERMASALAHAN 

1. Terbatasnya sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan dan asset. 

2. Keterbatasan Pos Anggaran Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan dari 

SKPD lain termasuk kegiatan di masyarakat. 

3. Terjadinya beberapa jabatan yang kosong di Kelurahan. 

S O L U S I 

1. Mengadakan Bintek Peraturan Perundang undangan di bidang keuangan 


2. Diupayakan dari partisipasi warga masyarakat. 

3. Membuat permohonan usulan pengisian jabatan kepada Badan Kepegawaian 

dan Diklat Kota Sukabumi. 

7. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan. 

Sebagaimana terecantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (1) di jelaskan sebagai 

berikut ; 

Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam Pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan sebagain wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah. 

Pada Pemerintah Kota Sukabumi Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota 

Sukabumi kepada Camat tercantum dalam Keputusan Walikota 

Sukabumi Nomor 184 2004 tentang Pelimpahan 

Pemerintahan dari Walikota Sukabumi kepada Camat. 

sebagian kewenangan 

Dalam Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004 bidang 

kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Pekerjaan Umum dengan 17 Rincian bidang kewenagnan ; 

2. Bidang Kesehatan dengan 5 rincian bidang kewenangan ; 

3. Bidang Pendidikan dengan 6 rincian bidang kewenangan 

4. Bidang Pertanian dengan 12 rincian bidang kewenangan 

5. Bidang Perhubungan dengan 3 rincian bidang kewenangan 

6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan 3 rincian bidang kewenangan 

7. Bidang Penanaman Modal dengan 1 rincian bidang kewenangan 

8. Bidang Lingkungan Hidup dengan 3 rincian bidang kewenangan 

9. Bidang Pertanahan dengan 2 rincian bidang kewenangan 

10. Bidang Koperasi dengan 4 rincian bidang kewenangan 

11. Bidang Ketenagakerjaan dengan 4 rincian bidang kewenangan 

12. Bidang Tata Ruang dengan 3 rincian bidang kewenangan 

13. Bidang Kepariwisataan dengan 6 rincian bidang kewenangan 

14. Bidang Pertambangan dan Energi dengan 2 rincian bidang kewenangan 

15. Bidang Sosial dengan 9 rincian bidang kewenangan 

16. Bidang Politik DEalam Negeri dan Administrasi Publik dengan 11 rincian 

bidang kewenangan 

17. Bidang Administrasi Pemerintahan dengan 10 rincian bidang kewenangan 

18. Bidang Perimbangan Keuangan dengan 3 rincian bidang kewenangan 

19. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 10 rincian bidang 

kewenangan 

20. Bidang Hukum da Perundang-undangan dengan 4 rincian bidang kewenangan 


21. Bidang Informasi dan Komunikasi dengan 2 rincian bidang kewenangan 

22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KB dengan 9 rincian bidang 

kewenangan 

Dari 22 bidang kewenangan dan 129 rincian bidang kewenangan yang 

dilimpahkan pada umumnya sudah dapat dilaksanakan meskipun masih ada 

beberapa rincian bidang kewenangan karena kendala teknis belum dapat kami 

laksanakan antara lain : 

1. Bidang Pekerjaan Umum. 

Pemberian IMB dengan luas bagunan sampai dengan 100 m2 tidak bertingkat 

di dalam gang dilingkungan pemukiman sesuaiu dengan advis teknis dari 

Dinas terkait; 

2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan . 

Pemberian, Pengawasan dan Pencabutan izin gangguan / HO diwilayah 

dengan intensitas gangguan sedang dan kecil. 

3. Bidang Sosial. 

Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. 

Kecamatan Lembursitu 

Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Administrsi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kantor Kecamatan 

Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2011. 

A. Program danKegiatan 

1. Program Pembinaandan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat 

Kewilayahan 

a. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan dalam Pembangunan; 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan; 

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di 

Kecamatan dan Kelurahan 

a. KegiatanPartisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Pembangunan 

melalui penyuluhan kepada Panitia Hibah tentang tatacara 

pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan 

pembangunan; 


. Peningkatan Partisipasi Msyarakat Dalam Keamanan dan 

Ketertiban melalui penyuluhan kepada 236 anggotaLinmas se- 

Kecamatan Lembursitu; 

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan melalui 

penyuluhan administrasi kependudukan termasuk pembuatan e- 

KTP kepada 236 Ketua Rw dan Rt se-Kecamatan Lembursitu; 

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat melalui penyuluhan kepada kader Posyandu PKK 

mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. Peningkatan Kesadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Olah 

Raga melalui kegiatan PORKOTA Tahun 2011; 

f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keagamaan melalui 

memperingati hari-hari besar kaegamaan dan MTQ Tingkat 

Kecamatan dan Kota. 

B. Satuan Perangkat Daerah Penyalenggaraan Urusan Wajib Satuan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian adalah kantor Kecamatan lembursitu,. 

C. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah 

pejabat structural dan fungsional dan jumlah pegawai di lingkungan 

Kecamatan Lembursitu termasuk Kelurahan sebanyak 59 orang, dengan 

rincian sebagai berikut : 


Jumlah Pegawai di Lingkungan kantor Kecamatan Lembursitu 

dan Kelurahan 

No NamaJabatan Jumlah Eselon Keterangan 

( Orang ) 

Kecamatan 

1 Camat 1 III a 

2 SekretarisKecamatan 1 III b 

3 Kasi Tata Pemerintahan 1 IV a 

4 Kasipembangunan 1 IV a 

5 Kasi Pemberdayaan 1 IV a 

Masyarakat dan Keluarga 

Berencana 

6 KasiPelayananUmum 1 IV a 

7 KasiKetentramandanKetertib 

anUmum 

- Pensiun 1 

Orang 

8 Kasubbag. 

1 IV b 

UmumdanPerlengkapan 

9 Kasubbag. 

1 IV b 

KepegawaiandanKeuangan 

10 PelaksanaKecamatan 8 IV b 

Kelurahan 

11 Lurah 5 IV a 

12 SekretarisKelurahan 5 IV b 

13 Kasi Tata Pemerintahan 5 IV b 

14 Kasi Pembangunan 2 IV b Pensiun 3 

Orang 

15 KasiPemberdayaanMasyaraka 

tdanKeluargaBerencana 

4 IV b Pensiun 1 

Orang 

16 KasiKeamanandanKetertiban 

Umum 

4 IV b Pensiun 1 

Orang 

17 Pelaksana 18 

Jumlah 59 

Adapun keadaan pegawai berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan adalah 


Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

( Orang ) 

1 S 2 2 

S 1 21 

D 3 - 

SLTA 35 

SLTP 1 

JUMLAH 59 


Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No 

Pangkat/Golongan 

Jumlah 

( Orang ) 

Pembina IV/a 2 

PenataTk.I III/d 7 

Penata III/c 14 

PenataMudaTk.IIIIb 8 

PenataMuda III/a 6 

PengaturTk.IIId - 

Pengatur II/c 3 

PengaturMudaTk.I II/b 3 

PengaturMuda II/a 12 

Juru, 1/c 1 

CapegPenataMuda III/a 1 

TKK 2 

Jumlah 59 

D. Alokasi dan Realisasi anggaran 

No Belanja JumlahAnggaran Realisasi Selisihlebih/Kur % 

ang 

1 BelanjaTidak 3.203.676.000,- 3.329.929.440,- 126.253.440,- 103,94 

Langsung 

BelanjaPegawai 3.203.676.000,- 3.329.929.440,- 126.253.440,- 103,94 

2 Belanja 

1.092.594.000,- 1.077.608.379,- 14.985.621,- 98,63 

Langsung 

BelanjaPegawai 175.040.000,- 173.925.000,- 1.115.000,- 99,36 

BelanjaBarang 

913.854.000,- 899.983.379,- 13.870.621,- 98,48 

dan Jasa 

Belanja Modal 3.700.000,- 3.700.000,- 100 

Jumlah 4.296.270.000,- 4.407.537.819,- 111.267.819,- 102,59 

E. Proses Perencanan Pembangunan 

Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor 

Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi menyusun dokumen arah 

Perencanaan Pembangunan yaitu: 

- Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Lembursitu Tahun 2008- 

2013 yang memberikan arah kebijakan, strategi, sasaran, program dan 

penganggaran kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kinerja 

Tahunan ( RKT ) Tahun 2011; 


- Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2011 dimaksud menjadi 

dasar Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya dituangkan 

kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

( RKA-SKPD ) sebagai dasar untuk pengajuan kegiatan dan anggaran 

pada kantor Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2011 , yang 

selanjutnya ditetapkan Dokumen Penggunaan Anggaran ( DPA ) yang 

merupakan pedoman semua anggaran Kantor Kecamatan Lembursitu 

dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan. 

F. Kondisisarana dan Prasarana yang digunakan 

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan se- 

Kecamatan Lembursitu cukup baik, diantaranya : 

1). Fasilitas Gedung Kantor 

- Kantor Kecamtan : 1 buah 

- Ruang Pertemuan Kecamatan : 1 buah 

- Rumah Dinas Camat : 1 buah 

- Kantor Kelurahan : 5 buah 

- Ruang Pertemuan Kelurahan : 5 buah 

2). Kendaraan operasional 

- Mobil : 1 buah 

- Motor Kecamatan : 5 buah 

- Motor Kelurahan : 20 buah 

3). Perangkat computer 

- Laptop Kecamatan : 1 buah 

- Komputer Kecamatan : 6 buah 

- Komputer Kelurahan : 15 buah 

4). Alatkomunikasi 

- Pesawat Telepon Kelurahan/ 

Kecamatan 

: 7buah 

- Mesin Faximil Kecamatan : 1 buah 


- Jaringan Internet Kecamatan : 2 Jaringan 

- Pesawat RIG Kelurahan/ 

Kecamatan 

: 6buah 

- Pesawat Handi Talky Kelurahan/ 

Kecamatan 

: 13buah 

G. Permasalahan dan solusi 


1. Pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan Walikota Sukabumi 

kepada Camat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal, hal 

tersebut dikarenakan tidak ditindaklanjuti penyerahan personil, 

perlengkapan, dan pembiayaan serta juklak dan juknis dari Dinas Instansi 

terkait; 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia ( SDM ) baik secara kualitas maupun 

kuantitas, terutama dalam pengisian jabatan yang kosong yang telah 

memasuki masa pensiun, sehingga dapat mempengaruhi terhadap 

Pelayanan masyarakat; 

3. Fungsi Koordinasi dengan Dinas / Instansi Terkait belum optimal 

terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan dilapangan. 

Solusi Pemecahan masalah 

1. Dinas/Instansiterkait agar memberikan juklak/juknis kepada Kecamatan 

sesuai dengan urusan yang dilimpahkan; 

2. Mengadakan Pembinaan danpelatihan kepada Aparat Pemerintah untuk 

peningkatan SDM serta mengisi jabatan yang kosong dengan 

mengusulkan melalui BKD; 

3. Mengoptimalkan Koordinasi dengan OPD terkait melalui kegiatan 

Musrenbang Tingkat Kecamatan. 


H. Realisasi Program dan Kegiatan 

No 


KecamatanLembursitu Kota Sukabumi Tahun 2011 


Anaggaran 

Realisasi 

( Rp ) 

( Rp ) 

PROGRAM 

PELAYANAN 

689.415.000 674.771.379 

ADIMINSTRASI PERKANTORAN 

Penyediaan Surat Menyurat 3.456.000 3.295.000 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39.460.000 38.360.000 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 54.411.000 54.411.000 

Peryediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 41.250.000 41.250.000 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.808.000 40.808.000 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.280.000 36.280.000 

Peny. Komp. Instalasi Listrik / Penerangan 

13.593.000 13.593.000 


Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

17.210.000 17.210.000 

Kantor 

Penyediaan Bahan Bacaan dn Peraturan Per- 

11.160.000 11.160.000 

UUan 

Penyediaan Makanan dan Minuman 146.278.000 146.278.000 

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar 

180.959.000 180.951.000 

Daerah 

Penyediaan Jasa Keamanan Gd. Kantor 51.100.000 51,100.000 

Kecamatan Warudoyong 

1. Program Dan Kegiatan Serta Alokasi Dan Realisasi Anggarannya 

NO. PROGRAM/KEGIATAN 

NILAI ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI (Rp) 

I. Program Pelayanan Administrasi 

670.423.000,- 645.594.077,- 

Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.456.000,- 3.452.480,- 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya 53.450.000,- 36.243.782,- 

Air dan Listrik 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80.360.000,- 74.825.000,- 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.736.000,- 57.736.000,- 

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 41.250.000,- 41.248.000,- 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.390.000,- 46.390.000,- 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan 

36.710.000,- 36.696.315,- 

Penggandaan 

8. Penyediaan Komponen Instalasi 

18.158.000,- 18.144.000,- 

Listrik/Penerangan Bang. Kantor 

9. Penyediaan Jasa Peralatan dan 

26.760.000,- 26.717.000,- 


10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 22.200.000,- 22.200.000,- 

Per-UU-an 

11. Penyediaan makanan dan minuman 91.023.000,- 90.453.500,- 

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 141.840.000,- 140.388.000,- 

Luar Daerah 

13. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung 

51.100.000,- 51.100.000,- 

Kantor 

II. Program Peningkatan Sarana dan 230.984.500,- 228.673.917,- 


NO. PROGRAM/KEGIATAN 


(Rp) 

REALISASI (Rp) 


1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,- 0,- 

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22.524.000,- 21.194.000,- 

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13.080.000,- 12.730.000,- 

4. Pengadaan Alat-Alat Studio Komunikasi 3.750.500,- 3.730.000,- 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 12.000.000,- 12.000.000,- 

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

78.000.000,- 77.930.000,- 

Kantor 

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

85.330.000,- 84.789.917,- 


8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 16.300.000,- 16.300.000,- 

III. Program Peningkatan Kapasitas 

0,- 0,- 

Sumber Daya Aparatur 

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

0,- 0,- 

Per-UU-an 

IV. Program peningkatan Pengembangan 

9.500.000,- 9.500.000,- 

Sistem Pelaporan Capian Kinerja 

Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 5.000.000,- 5.000.000,- 


2. Penyusunan Laporan Keuangan 

1.500.000,- 1.500.000,- 

Semesteran 

3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi 1.500.000,- 1.500.000,- 

Keuangan 

4. Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1.500.000,- 1.500.000,- 

V. Program Pembinaan dan Pelayanan 

42.000.000,- 42.000.000,- 

Administrasi Pemerintahan Tingkat 

Kewilayahan 

1. Penyusunan dan Pendayagunaan Data 

0,- 0,- 

Profil 

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

27.000.000,- 27.000.000,- 

Pembangunan Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

3. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan 

15.000.000,- 15.000.000,- 

Pelaksanaan Keg.Pembangunan 

VI. Program Peningkatan Partisipasi 

107.538.500,- 106.938.500,- 

Masyarakat dalam Administrasi 

Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

0,- 0,- 

Adm. Pembangunan 


0,- 0,- 

Keamanan & Ketertiban 

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 18.624.000,- 18.624.000,- 



0,- 0,- 



Seni dan Olah raga 


Kesadaran Berkebangsaan 


Keagamaan 

30.000.000,- 30.000.000,- 

Sumber : LPJ Bulan Desember 2011 Anggaran Perubahan Tahun 2011 


Keterangan : Kegiatan dengan nilai anggaran Rp.0,- merupakan kegiatan yang 

telah dianggarkan di dalam DPA, tetapi tidak dapat 

direalisasikan karena adanya rasionalisasi anggaran. 

2. Jumlah Pegawai se – Kecamatan Warudoyong sebanyak 59 orang PNS 

dengan rincian kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, serta jumlah 

pejabat struktural dan fungsional sebagai berikut : 

a. Kualifikasi Pendidikan PNS Kecamatan Warudoyong 

NO. 

KECAMATAN/ 

KELURAHAN 

S.2 S.1/DIV D.III D.I SLTA SLTP 

1. Kec.Warudoyong 1 5 - - 9 - 

2. Warudoyong - 1 - - 5 - 

3. Nyomplong - 2 - - 5 - 

4. Benteng - 2 - 1 7 1 

5. Sukakarya - 2 - - 10 - 

6. Dayeuh luhur - 2 - - 6 - 

JUMLAH 1 14 - 1 42 1 

NO. 

Sebanyak 4 (empat) orang TKK dengan kualifikasi pendidikan 3 (tiga) 

orang S.1 dan 1 (satu) orang SMA, serta 1 (satu) orang TKS dengan 

kualifikasi pendidikan SMA. 

b. Pangkat dan golongan 

Pangkat/ Gol. 

Kec. 

Warudoyong 

Warudoyong Nyomplong Benteng Sukakarya 

Dayeuh 

luhur 

JUMLAH 

1. 

Pembina, 

IV/a 

1 - - - - - - 

2. 

Penata Tk.I, 

III/d 

5 - 1 2 2 1 11 

3. Penata, III/c 1 - 3 4 4 4 16 

4. 

Penata Muda 

Tk.I, 

III/b 

1 3 1 1 2 - 8 

5. 

Penata Muda, 

III/a 

3 - - - - - 3 

6. 

Pengatur Tk.I, 

II/d 

- - 1 1 - - 2 

7. Pengatur, II/c - - - - - - - 

8. 

Pengatur 

Muda Tk.I, 

II/b 

2 2 - 2 - 1 7 

9. 

Pengatur 

Muda, 

II/a 

1 1 1 1 2 2 8 


10. Juru Tk.I, I/d - - - - - - - 

11. 

Juru, 

I/c 

- - - - 2 - 2 

15. 

Juru Muda 

Tk.I, 

- - - - - - - 

I/b 

16. 

Juru Muda, 

I/a 

- - - - - - - 

17. CPNS 1 (III/a) - - - - - 1 

18. TKK 2 1 - 1 - - 4 

19. TKS 2 - - 1 - - 3 

c. Jumlah Pejabat Struktural 

NO. 

Jabatan 

Kec. 

Struktural Warudoyong 

Warudoyong Nyomplong Benteng Sukakarya Dayeuh luhur JML 

1. Esselon III.a 1 - - - - - 1 

2. Esselon III.b 1 - - - - - 1 

3. Esselon IV.a 5 - 1 1 1 1 9 

4. Esselon IV.b 5 3 4 5 5 4 26 

d. Jumlah Jabatan Fungsional 

NO. Jabatan Fungsional Nama Pangkat/Gol. TMT Nomor SK. 

1. Bendahara Pengeluaran Arnel Djaelani Pengatur Muda, II/a 

Kecamatan 

2. 

3. 

Petugas Penyimpan 

Barang Kecamatan 

Petugas Pengurus 

Barang Kecamatan 

Linda Lolita, S.H. 

Daniel Firmansyah 


Pengatur Muda 

Tk.I, II/d 

3 Januari 2011 s.d. 

24 Februari 2011 

25 Februari 2011 

s.d. 10 Maret 2011 

11 Maret 2011 

24 Juni 2011 

No. 7/2011 Tentang Pengguna 

Anggaran dan Bendahara 

Pengeluaran pada Kecamatan 

di Lingkungan Pemerintah 

Kota Sukabumi Tahun 

Anggaran 2011. 

No. 44/2011 Tentang 

Perubahan atas Keputusan 

Walikota Sukabumi No.7 

Tahun 2011 tentang Pengguna 






No. 79/2011 Tentang 

Perubahan atas Keputusan 

Walikota Sukabumi No.7 

Tahun 2011 tentang Pengguna 






No.129/2011 Tentang Atasan 

Langsung Penyimpan Barang 

dan Pengurus Barang, 

Penyimpan Barang, dan 

Pengurus Barang di 

Lingkungan Pemerintah Kota 

Sukabumi Tahun Anggaran 

2011 


Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan 

NO. 

Sampai dengan tahun 2011, sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam kondisi baik. Adapun penambahan sarana dan prasarana pada tahun 

2011 untuk kebutuhan kantor Kelurahan dan Kecamatan, di antaranya : 

NAMA BARANG 

SPESIFIKASI BARANG 

MERK/TYPE 

KONDISI 

SARANA/ 

PRASARANA 

LOKASI 

1. Megaphone TOA 20155 Baik Kec.Warudoyong 

2. Radio 

Kenwood TM 271.A Baik Kec.Warudoyong 

Telekomunikasi 

(Pesawat RIG) 

3. Komputer PC HP Pavilion 200-5316L Baik Kec.Warudoyong 

4. Notebook HP G42-367TU Baik Kec.Warudoyong 

5. Netbook Acer Aspire One Happy Baik Kec.Warudoyong 

6. Printer Canon Multifungsi 

Baik Kec.Warudoyong 

MX357 

7. Sound System Support UP to 2TBSATA Baik Kec.Warudoyong 

8. Mini Compo Hifi System Baik Kec.Warudoyong 

9. Printer, Flashdisk Epson Baik Kec.Warudoyong 

10. Mouse Baik Kec.Warudoyong 

11. Monitor Samsung Baik Kec.Warudoyong 

12. Printer Canon IP Baik Kec.Warudoyong 

13. Tabung Gas Elpiji Baik Kec.Warudoyong 

14. Kotak Katalog Baik Kec.Warudoyong 

15. Loker Kayu Baik Kec.Warudoyong 

16. Lemari Buku Baik Kec.Warudoyong 

17. Rak Buku Baik Kec.Warudoyong 

18. Laci Katalog Baik Kec.Warudoyong 

19. Kursi Sice Baik Kec.Warudoyong 



22. HT2FM (Rig) Olinka Baik Kec.Warudoyong 

23. Meja Kerja Expo MT 302 Baik Kel. Nyomplong 

24. Kursi Kerja/Lipat Fortuner FHA Hitam Baik Kel. Nyomplong 

25. Mesin Rumput Zenoah Komatsu BK 305 Baik Kel. Nyomplong 

FL 

26. Komputer Acer M1900 Baik Kel. Nyomplong 

27. Printer HP 1050 Baik Kel. Nyomplong 

28. Pesawat RIG AICOM V80 Baik Kel. Nyomplong 

29. Mesin Penghancur GEMET 100C Baik Kel. Nyomplong 

Kertas 

30. Filing Kabinet LUPO LM 884 Baik Kel. Nyomplong 

31. Lemari Arsip Kecil LUPO LM 884 Baik Kel. Nyomplong 

32. Mesin Tik Olimpya 18 Baik Kel. Nyomplong 

33. Meja Pingpong Baik Kel. Nyomplong 

34. Meja Kerja Expo MT 302 Baik Kel. Warudoyong 

35. Kursi Kerja/Lipat Fortuner FHA Hitam Baik Kel. Warudoyong 

36. Mesin Rumput Zenoah Komatsu BK 305 

FL 

Baik Kel. Warudoyong 


NO. 

NAMA BARANG 

SPESIFIKASI BARANG 

MERK/TYPE 

KONDISI 

SARANA/ 

PRASARANA 

LOKASI 

37. Komputer Acer M1900 Baik Kel. Warudoyong 

38. Printer HP 1050 Baik Kel. Warudoyong 

39. Pesawat RIG AICOM V80 Baik Kel. Warudoyong 

40. Mesin Penghancur GEMET 1000C Baik Kel. Warudoyong 

Kertas 

41. Filing Kabinet LUPO LM 884 Baik Kel. Warudoyong 

42. Lemari Arsip Kaca LUPO LM 864 Baik Kel. Warudoyong 

Geser 

43. Mesin Tik Olimpya 18 Baik Kel. Warudoyong 

44. Sepeda Motor Honda 125 CC Baik Kel. Warudoyong 

45. Kursi Rapat Fortune Baik Kel. Benteng 

46. Meja Kerja Expo Baik Kel. Benteng 

47. Mesin Penghancur GEMET 1000C Baik Kel. Benteng 

Kertas 

48. Mesin Rumput Zenoah Komatsu BK 305 Baik Kel. Benteng 

FL 

49. Komputer Acer Baik Kel. Benteng 

50. Printer HP Baik Kel. Benteng 

51. Pesawat HT Aicom Baik Kel. Benteng 

52. Filling Kabinet Lufo Baik Kel. Benteng 

53. Lemari Arsip Lufo Baik Kel. Benteng 

54. Mesin Tik Olimpya Baik Kel. Benteng 

55. Sepeda Motor Honda CS Baik Kel. Benteng 

56. Komputer Acer Baik Kel. Sukakarya 

57. Printer HP DJ 1050 Baik Kel. Sukakarya 

58. Mesin Pengahncur Gemet 1000C Baik Kel. Sukakarya 

Kertas 

59. Filling Kabinet Lufo Baik Kel. Sukakarya 

60. Mesin Tik Olympia SM 18 Baik Kel. Sukakarya 

61. Meja Kerja Expo Baik Kel. Sukakarya 

62. Kendaraan Roda 2 Honda CS1 Baik Kel. Sukakarya 


3. Permasalahan dan solusi 

NO. PERMASALAHAN SOLUSI 

1. Kurangnya pemahaman aparatur dalam 

mengimplementasikan kegiatan – kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan 

Diberikan pembinaan secara intense sehingga 

kesalahan – kesalahan dalam pelaksanaan 

kegiatan dapat diminimalisir. 

Kelurahan 

2. Pembiayaan yang terhambat dikarenakan 

adanya rasionalisasi menyebabkan banyak 

kegiatan – kegiatan yang tidak 

direalisasikan pada tahun berjalan. 

Kegiatan – kegiatan yang tidak dapat 

direalisasikan tersebut ditangguhkan pada 

Rencana Kinerja Tahun 2012, sehingga 

pencapaian sasaran yang tertunda, tetap dapat 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditargetkan. 

3. Sarana dan prasarana masih ada yang 

belum terpenuhi secara maksimal untuk 

tingkat Kelurahan khususnya. 

Kebutuhan sarana dan prasarana secara 

berangsur diupayakan dapat terpenuhi 

meskipun belum maksimal. 

4. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada setiap program berjalan 

dengan baik dan telah mencapai target yang diharapkan. Berikut secara rinci 

dilaporkan untuk beberapa program yang berkaitan langsung dengan 

keikutsertaan pastisipasi masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan 

administrasi pembangunan. 

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

Keuangan yang meliputi laporan – laporan keuangan setiap semesternya, 

laporan prognosis sebagai prediksi pelaksanaan kegiatan semester kedua, 

dengan membandingkan pada realisasi kegiatan semster pertama. Serta di 

akhir tahun dilaksanakan pelaporan akhir tahun yakni meliputi neraca 

keuangan, stock opname, pencapaian realisasi keuangan. Pada awal 

Januari 2012 disusun LAKIP untuk melaporkan akuntabilitas kinerja 

Kecamatan Warudoyong selama tahun 2011. Hal ini telah meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan dalam hal perencanaan anggaran, 

pelaksanaan serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran Tahun 

2011. 


2. Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat 

Kewilayahan, di antaranya kegiatan : 

a. Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil tidak dilaksanakan 

dikarenakan rasionalisasi anggaran, tetapi pada laporan akhir 

tahun setiap kelurahan melaporkan keadaan profil eksisting tahun 

2011. 

b. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan pada tanggal : 

i. Kecamatan Warudoyong tanggal 24 Februari 2011 

ii. Kelurahan Warudoyong tanggal 6 Desember 2011 

iii. Kelurahan Dayeuhluhur tanggal 7 Desember 2011 

iv. Kelurahan Nyomplong tanggal 8 Desember 2011 

v. Kelurahan Benteng tanggal 12 Desember 2011 

vi. Kelurahan Sukakarya tanggal 13 Desember 2011 

Hal ini telah meningkatkan kuantitas usulan pembangunan fisik 

dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tersebut. Pada 

tahun 2011, tidak ada usulan yang sifatnya non fisik dari 

masyarakat. 

c. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Keg.Pembangunan 

dilaksanakan 3 tahap sesuai dengan pelaksanaan pencairan (data 

terlampir). Hal ini telah meningkatkan pencapaian swadaya 

,masyarakat. 

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi 

Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan yang dilaksanakan pada Tahun 

2011 telah meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan : 

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Adm. Pembangunan 

tidak dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi 

Pembangunan dikarenakan rasionalisasi anggaran yang 

menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Namun 


dilaksanakan tetap dilaksanakan kegiatan – kegiatan di bawah 

koordinasi Kasi Pembangunan diantaranya monitoring dana hibah, 

musrenbang, yang dijelaskan pada pelaksanaan Program 

Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat 

Kewilayahan. 

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan & 

Ketertiban tidak dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan 

dan Ketertiban dikarenakan rasionalisasi anggaran yang 

menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Namun, 

pelaksanaan pengamanan, controlling, serta pelaporan situasi pada 

kondisi bencana dan lain sebagainya, tetap dilaksanakan. 

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan 

dilaksanakan sosialisasi e-KTP dan sosialisasi administrasi 

RT/RW kepada Ketua dan Sekretaris RT/RW se – Kecamatan 

Warudoyong. Sasaran yang ingin dicapai dapat terlihat pada 

pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Warudoyong, bahwa sampai 

dengan tanggal 6 Januari 2012, pembuatan e-KTP telah memenuhi 

target sebanyak : 35.871 warga wajib KTP, yang belum 

melaksanakan e-KTP sebanyak 6.514 warga dikarenakan : 

- Pindah : 1.044 warga 

- Meninggal dunia : 265 warga 

- Keluar negeri : 234 warga 

- Nama ganda : 288 warga 

- Tidak masuk database : 1.443 warga 

- Jompo : 243 warga 

- Yang tidak hadir di tahap 1 : 1.659 warga 

Pada tahun 2011, Kecamatan Warudoyong telah dapat 

meningkatkan kuantitas pembuatan KTP di masyarakat. 


21) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 


1). PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 


a) Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang 

berperan dalam pemberdayaan Perempuan dan Anak. 

b) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

2). PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM MEMBANGUN KELURAHAN 

a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan 


Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan adalah sebagai berikut : 

1). PKK Aktif telah dicapai pada Tahun 2011 adalah 85,14% sesuai data 

dari PKK Kota Sukabumi (dari Jumlah Kader PKK aktif 1.467 Orang 

dibanding Jumlah PKK sebesar 1.723 Orang Kader). 

2). Posyandu Aktif telah dicapai pada Tahun 2011 dapat dicapai sebesar 

NO 

100% (dari 441 Posyandu yang ada yang aktif melaksanakan kegiatan 

posyandu setiap bulan sebanyak 441 posyandu) karena semua posyandu 

yang sudah melaksanakan kegiatan setiap bulan walaupun masih ada 

posyandu yang dalam pelaksanaannya belum maksimal sesuai apa yang 

diharapkan hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran dan tenaga 

yang ada di wilayah. 


Capaian 

Kinerja 

Sumber Data 

1 PKK aktif 85,14% Badan PMPKB 

2 Posyandu aktif 100% Badan PMPKB 

c. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib. 

Penyelenggara Urusan Wajib ini yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Sukabumi sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana (PMKB) perubahan dari Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah 


Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Sukabumi, merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana secara bertahap instansiinstansi 

vertikal mulai dilimpahkan kedaerah kecil/otonomi. 





Lampiran. 

Sebanyak 62 Orang, dapat dilihat pada daftar 



PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 


1. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat 

yang berperan dalam pemberdayaan Perempuan dan 

Anak. 

2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 


( Rp. ) 

79.203.000,- 

REALISASI 

( Rp. ) 

77.403.000,- 

147.899.000,- 

132.720.000,- 

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN 

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 

Kelurahan 275.000.000,- 267.820.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku diawali 

dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun sesuai 

kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan, 

selanjutnya diikuti dengan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran yang 

biasanya akan disesuaikan dengan Jumlah Pagu Anggaran yang diberikan 

pada masing-masing SKPD. 




Sukabumi berupa tanah, gedung , peralatan kantor dan mebeulair berasal 

dari pelimpahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Berencana 

(PMKB) kepada Pemda Kota Sukabumi, melalui Berita Acara Serah Terima 

Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen BKKBN 


kepada Kota Sukabumi, Nomor 061/571/PLK tanggal 16 Desember 2003, 

yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan Walikota Sukabumi. 

Jumlah dan jenis yang diserahkan: 

c. 2 Bidang tanah di Jl. Kenari No. IA dan di Jl. Pabuaran 

d. 2 buah bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas 

e. 4 buah kendaraan operasional merk Toyota Avanza, Suzuki Cerry dan 

Mitsubishi Triton, Hino ( Bus Pelayanan KB ) 

f. 46 buah kendaraan roda dua merk Suzuki, Honda dan Yamaha 

g. Mebeulair dan peralatan kantor berupa mesin tik dan computer. 


ada yang sudah tidak berfungsi, karena tahun perolehannya antara tahun 

1981-1997 sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 

program kedinasan. 






(2) 20 Set Kursi Rapat 

(3) 3 Unit Rak Buku 

(4) 1 Unit Meja Kerja Biro 

(5) 2 Unit Meja Kerja ½ Biro 

Dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sbb : 

1. 1 Unit Kendaraan Hino ( Mobil Pelayanan KB ) 



4. 7 Unit Motor Honda ( Untuk PLKB ) 






Hambatan yang ada : 

Kader Posyandu dan Kader PKK tingkat RT Sering Ganti-ganti karena 

khususnya kader muda setelah mendapatkan pekerjaan akan berhenti dari 

kader Posyandu atau Kader PKK karena pekerjaannya 

Belum ada Dana khusus untuk pendukung kegiatan Posyandu yang 

memadai, sehingga kegiatan posyandu hanya berdasarkan biaya swadaya 

murni masyarakat. 

Masih terbatasnya Sarana Prasarana Posyandu di beberapa Kelurahan 

sehingga Pelaksanaan Posyandu masih sangat terbatas. 


• Melakukan Pembinaan secara rutin agar kader yang ada dapat 

melaksanakan kegiatan Posyandu/PKK secara baik dan benar 

• Memaksimalkan sarana dan prasarana Posyandu yang telah ada dan 

berusaha menambah sarana dan prasarana dengan bekerjasama dengan 

pihak swasta atau CSR. 



22) Urusan Wajib Sosial 


1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan PMKS Lainnya 

a. Pelatihan Keterampilan bagi PMKS 

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS 

b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak 

terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 

c. Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat 

Darurat dan Kejadian Luar Biasa 


3. Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial 

a. Diklat Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit 

Sosial 

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

a. Peningkatan Jejaring kerjasama pelatihan usaha kesejahteraan 

sosial masyarakat 

b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 

a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

- Jumlah sarana sosial / panti asuhan dan panti jompo : 

Target (%) Realisasi (%) Tingkat Capaian (%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

10 11 18 18 180 163,64 


- Menurunnya Pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) : 


2010 2011 2010 2011 2010 2011 

10 10 10,45 11,5 104,5 ii. 


- PMKS yang ditangani : 


2010 2011 2010 2011 2010 2011 

10 10 13,8 11 138 110 



. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Sosial 

adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana. 

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 



19610219 198603 1 006 (IV/b) 

2 Dra. Oom Setiawati Pembina (IV/a) Sekretaris S 1 

19610801 198503 2 005 

3 Drs. Wahyu Setiawan Pembina (IV/a) Kabid Sosial S 1 

19620120 199301 1 001 

4 E. Kosasih 

Penata Tk.I (III/d) Kasubbag SLTA 

19571129 198312 1 001 

Perencanaan 

5 Jubaedah 

Penata Muda Tk.I Kasubbag SLTA 

19580704 198503 2 003 (III/b) Keuangan 

6 Herman Permana, S.Pd Penata Tk.I (III/d) Kasubbag S 1 

19680905 199603 1 005 

Umum& 

Kepegawaian 

7 Jamhur, S.IP 

Penata Tk.I (III/d) Kasi Pemulihan S 1 

19581103 198003 1 007 

Sosial 

8 Alam Syahrudin, S,Ag Penata (III/c) Kasi Bantuan S 1 

19560404 198401 1 001 

Sosial 

9 Eneng Yuningsih, S.E. Penata Tk.I (III/d) Kasi Banglinsos S 1 

19680528 199603 2 003 


Penata Tk.I (III/d) Pelaksana S 1 

19650618 199102 2 001 

Subbag 

Umum& 

Kepegawaian 


Penata Muda Tk.I Pelaksana S 1 

19600403 199003 1 003 (III/b) 

Subbag 

Keuangan 


19701126 199208 2 001 

Penata Muda 

(III/a) 

Pelaksana 

Subbag 

Umum& 

Kepegawaian 

SLTA 



13 Ani Sutrisnaningsih 

Penata Muda Pelaksana Seksi SLTA 

19580908 199010 2 001 (III/a) Pemulihan 

Sosial 

14 Ujang Junaedi 

Pengatur Muda Pelaksana MAN 

19760110 200801 1 010 

(II/a) Banglinsos 



- S 2 : 1 orang 

- S 1 : 8 orang 





- Gol II : 1 orang 





d. Alokasi dan Realisasi Anggaran. 

Adum 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 

398.978.000,- 494.013.000,- 398.978.000,- 484.957.657,- 

Sosial 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 

2.045.840.000,- 362.410.000,- 2.147.449.889,- 360.309.500,- 


e. Proses Perencanaan Pembangunan. 

RENSTRA 

RENJA 

SKALA PRIORITAS RKA DPA 

MUSRENBANG 

KEL & KEC 

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan. 

Kondisi Saran dan Prasarana yang digunakan berdasarkan Visi 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota 

Sukabumi “Terwujudnya Pelayanan yang berkualitas di Bidang 

Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana menuju Kota 

Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera pada Tahun 2013”, 

maka kondisi sarana dan prasarana untuk mewujudkan Visi tersebut 

masih belum memadai. 

g. Permasalahan dan Solusi. 





Solusi : 





23) Urusan Wajib Kebudayaan 


Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan pada Tahun 

Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

Urusan Wajib Kebudayaan 


1. PROGRAM PENGEMBANGAN 

NILAI BUDAYA 

Pelestarian dan Aktualitas Adat Budaya 

Daerah 

2. PROGRAM PENGELOLAAN 

KEKAYAAN BUDAYA 

3. PROGRAM PENGELOLAAN 

KERAGAMAN BUDAYA 

Pelestarian kandungan fisik bahan pustaka 

termasuk naskah kuno 

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 

sejarah purbakala museum dan peninggalan 

sejarah 

Pengembangan Kebudayaan Pariwisata 

Pengembangan Keseniaan dan Kebudayaan 

Daerah 

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya 

Daerah 

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya 

daerah 


Program dan Kegiatan di Bidang Budaya dan Pariwisata 

(Urusan Wajib Budaya) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Sukabumi harus semakin meningkat baik segi 

kualitas maupun segi kuantitas. Tata kelola yang baik harus 

dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Urusan Wajib Budaya dalam akselerasi Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut : 

1. Presentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi 

budaya daerah target 5,3% tercapai 2,0% ; 

2. Presentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola 

kekayaan budaya target 1,09% tercapai 1,0% ; 

3. Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan target 

60% tercapai 60% ; 


4. Jumlah group kesenian/ 10.000 penduduk target 4 group tercapai 5 

group ; 

5. Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya target 1 buah 

tercapai 5 buah; 

6. Terealisasinya festival seni dan budaya target 2 kl/th tercapai 9 

kl/th. 


Penyelenggara Urusan Wajib di Bidang Budaya dan Pariwisata 

(Urusan Wajib Budaya) berada pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan perubahan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan 

berpedoman padaPermendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 

cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta penyampaiannya. Selain itu diperkuat pula dengan 

adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 tahun 2008 tentang 


Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); 

dan Peraturan Walikota Sukabumi No. 23 Tahun 2008 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda, 




Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong untuk 

mencapai akselerasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi 

adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten 

dan profesional. Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi 

dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi 


eksisting pegawai di Bidang Budaya dan Pariwisata (Urusan Wajib 

Budaya) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Kondisi Kepegawaian 

pada Urusan Wajib di Bidang Budaya dan Pariwisata 

pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata 


BUDAYA* 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 




3 a. Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

1 1 


1 1 


- 1 

Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan - 1 



1 1 


1 1 


3 2 


1 1 

Pengelola Pemonitoran,Evaluasi dan 

1 1 

- 1 


4 Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata 1 1 

5. Kepala Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional 1 1 

a. Pelaksana Pelestarian Seni, Budaya dan Nilai- 

Nilai Sejarah dan Tradisional 

1 1 

b. Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Ket 

1 1 

T o t a l 15 18 

Kondisi pegawai pada saat ini dapat terlihat pada tabel tersebut 

di atas belum memadai, pelaksana belum terisi sesuai kebutuhan. 

Sejalan dengan kondisi di atas, dapat juga digambarkan Pegawai 

pada Urusan Wajib Kebudayaan dengan tingkat pendidikan sebagai 

berikut : 


Kondisi Kepegawaian di Bidang Budaya dan Pariwisata 

(Urusan Wajib Kebudayaan) 

Menurut Tingkat Pendidikan* 

Golongan 

No Pendidikan 

Jumlah 

TKK I II III IV 

1 SMA - - 2 1 - 3 

2 S.1 - - - 8 2 10 

3 S.2 - - - - 2 2 

4 S.3 - - - - - - 

JUMLAH - - 2 9 4 15 


(Urusan Wajib Kebudayaan) 






To t a l 6 

No. 


Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Urusan Wajib Kebudayaan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 



Program Pengembangan Nilai Budaya 

1 Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah 

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan 

pusaka termasuk naskah kuno 

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan 

pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum 

dan peninggalan bawah air 

Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

100.000.000,- 97.503.000,- 

16.000.000,- 

38.500.000,- 

153.000.000.- 

- 

37.020.000,- 

146.922.000,- 

Ket 

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Kegiatan Pengembangan kesenian dan 

kebudayaan daerah 

Kegiatan Fasilitasi Perkembangan keragaman 

budaya daerah 

Kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah 

30.967.000,- 

159.717.000,- 

50.000.000,- 

30.373.000,- 

141.447.000,- 

41.454.000,- 



Proses Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi tertuang dalam 

Rencana Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas 

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 

2009-2013. Perencanaan dibuat dengan menyelaraskan program dan 

kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau top 

down planning dengan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan 




Kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja di Bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata (Urusan Wajib Budaya) pada Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi masih 

belum cukup. Idealnya setiap seksi memiliki peralatan komputer dan 

printer tersendiri. Dan diperlukan juga penambahan sarana 

penyimpanan dokumen yang layak. 



1. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat nasional terkait 

dengan urusan kebudayaan yang semula berada dibawah 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi dibawah 

kewenangan kementrian pendidikan dan sekarang bernama 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana perubahan 

ini akan berpengaruh terhadap kepastian kewenangan dan 

kebijakan dalam kewenangan pengelolaan kebudayaan pada 

Bidang yang menangani Kebudayaan pada Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ; 


2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas terutama yang sangat 

memahami tentang kebudayaan dan kepurbakalaan serta 

Pegawai untuk mengisi Pelaksana di Bidang Budaya dan 

Pariwisata (Urusan Wajib Kebudayaan) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi; 

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan Program dan Kegiatan di Bidang Budaya 

dan Pariwisata (Urusan Wajib Budaya) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, terutama 

untuk pemeliharaan dan penggalian benda-benda peninggalan 

bersejarah serta untuk menyelenggarakan pagelaran/festival seni 

budaya dalam skala besar sehingga dapat masuk dalam 

”calendar of event” kebudayaan tingkat propinsi dan nasional, 

yang diyakini dapat mampu menunjang kepariwisataan di Kota 


Solusi : 

1. Mengikutsertakan SDM di bidang Budaya dan Pariwisata 

(Urusan Wajib Budaya) pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dengan mengikuti 

Pelatihan, Seminar/ Workshop atau kegiatan sejenis yang dapat 

meningkatkan kualitas SDM serta memberdayakan Pegawai 

yang ada; 

2. Mengajukan kekurangan Anggaran pada APBD Perubahan atau 

mengajukan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya apabila 

belum terealisasi. 

3. Diupayakan mengajukan kegiatan-kegiatan dengan 

skala/cakupan besar yang dapat menunjang kepariwisataan. 

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan 

Tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilaporkan 


24) Urusan Wajib Statistik 

Pada Tahun 2011, Pemerintah Kota Sukabumi belum menyelenggarakan urusan 

wajib statistik secara mandiri. Penyelenggaraan urusan wajib statistik selalu 

berkooordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi sehingga 

kebutuhan penyelenggaraan urusan ini dapat dipenuhi. SKPD yang yang 

menyelenggarakan urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Sukabumi. Output yang dihasil berupa Kota Sukabumi 

Dalam Angka, PDRB Kota Sukabumi, Buku IPM, Buku Inskesra dan Indikator 

Ekonomi. 

25) Urusan Wajib Kearsipan 


1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 

Kegiatan pengumpulan data 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperluas khasanah 

kearsipan dengan tujuan penyelamatan arsip-arsip sebagai bahan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dimasa yang akan datang dan 

sebagai bukti hasil kinerja sebuah organisasi pada umumnya. Untuk 

tahun 2011 pengumpulan data baru 22 (dua puluh dua) SKPD. 

Pengadaan Sarana Penyimpanan 

Dengan bertambahnya jumlah arsip yang ada, dibutuhan sarana 

penyimpanan berupa boks arsip. Pada tahun 2011 dilaksanakan 

kegiatan penambahan boks arsip sejumlah 600 boks arsip. 

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah 


Kegiatan ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan ilmu serta 

pemahaman bagaimana cara mengelola arsip yang baik dan benar, 

diikuti oleh 40 (empat puluh) SDM pengelola arsip di setiap SKPD. 


Bertambahnya hasil kegiatan sebuah organisasi akan semakin 

menumpuk apabila dari kegiatan itu tidak dikelola dengan baik maka 

depo arsip daerah pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota 

Sukabumi sesuai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan 


kepada SKPD dengan menyerahkan arsip yang bernilai guna untuk 

diselamatkan, dipelihara dan ditata dengan baik sesuai aturan yang 

berlaku. Seagimana tertuang pada Renstra Kantor PDE, Arsip Daerah 

dan Humas Kota Sukabumi 2008 – 2013 khususnya mengenai 

pelaksanaan tertib arsip dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 

c. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib. 

Penyelenggara Urusan Wajib bidang Kearsipan sesuai dengan 

amanat dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 

tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2008 Nomor 6); dan Peraturan Walikota Sukabumi No. 30 tahun 2008 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor 

PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 30), adalah Kantor PDE, Arsip Daerah 

dan Humas Kota Sukabumi 



Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong dan mempunyai 

daya ungkit signifikan terhadap pencapaian visi misi organisasi adalah 

dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan dan 

professional. Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi dimaksud, 

berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi eksisting pegawai di 

Depo Arsip Daerah pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota 

Sukabumi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini : 

Komposisi Pegawai di Depo Arsip Daerah 

pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 

Menurut Komponen Jabatan* 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 

Ket 

Eksisting Kebutuhan +/- 

1 Kepala Kantor 1 1 - 

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 - 

3 Pelaksana pada Sub Bag Tata Usaha : 

e. Pengelola Adm umum dan Perlengkapan. 1 2 1 


No 

J a b a t a n 

Kondisi 

Ket 

Eksisting Kebutuhan +/- 

f. Pengelola Administrasi Keuangan. 

g. Pengelola Administrasi Kepegawaian. 

h. Bendahara Pengeluaran. 

- 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

1 Kepala Seksi Arsip Daerah 1 1 - 

2 Pelaksa pada seksi Arsip Daerah : 

c. Pengelola Data Arsip; 

d. Pengelola Arsip. 

e. Pembantu Pelaksana Administrasi Keuangan. 

1 

1 

- 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

T o t a l 8 17 7 

Ket : Data Bulan Desember 2011 

Kondisi eksisting pegawai saat ini belum memadai, para 

pelaksana seyogyanya berlatar belakang pendidikan minimal D.2 

atau D.3 Kearsipan/Arsiparis. 

Sejalan dengan kondisi di atas, dapat juga digambarkan sumber 

daya aparatur di Depo Arsip Daerah pada Kantor PDE, Arsip Daerah 

dan Humas Kota Sukabumi komposisi pegawai dengan tingkat 

pendidikan Strata 1 Ilmu Admnistrasi Negara = 1 (satu) orang, 1 

(satu) orang dengan pendidikan D3 kearsipan dan 1 (satu) orang 

SLTA. Hal tersebut dapat dlihat pada tabel komposisi pegawai 

berdasarkan tingkat pendidikan dan pada tabel menurut tingkat 

pelatihan penjenjangan per Desember 2011, sebagai berikut : 



Menurut Tingkat Pendididkan* 

Golongan 

No Pendidikan 

Jumlah 


1 SD - - - - - - 

2 SLTP - - - - - - 

3 SLTA - - - 1 - 1 

4 D.3 - - 1 - - 1 

5 Sarjana (S1) - - - 1 - 1 

6 Pasca Sarjana - - - - - - 

J u m l a h - - 1 2 - 3 








2 DIKLATPIM TK. III - 

3 DIKLATPIM TK. II - 

To t a l 1 



Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 

Kegiatan Pengumpulan data 

Alokasi Anggaran : Rp. 14.400.000.- 

Realisasi : Rp. 14.400.000,- 

Sisa Anggaran : Rp. 0,- 

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip 

Pembuatan Sistem Keamanan Penyimpanan Data (Boks Arsip) 

Alokasi Anggaran : Rp. 27.701.000,- 

Realisasi : Rp. 25.566.500,- 

Sisa Anggaran : Rp. 2.134.500,- 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan Di lingkungan SKPD 

Alokasi Anggaran : Rp 25.000.000,- 

Realisasi : Rp. 25.000.000,- 

Sisa Anggaran : Rp. 0,- 


Proses Perencanaan Pembangunan Seksi Pengolahan Data Elektronok 

dan seksi Humas pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota 

Sukabumi, dituangkan dalam DPA Tahun anggaran 2009 dan Renstra 

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas Kota Sukabumi 2008-2013. 



Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut : 

No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Rak Arsip Terbuka 27 unit Baik 

2 Lemari dari Bahan Plat 3 unit Baik 

3 Filling Cabinet 11 unit Baik 

4 Lemari Besi Tahan Api [ Brankas ] 2 unit Baik 

5 Gedung Depo Arsip Luas 16 x 16 m2 1 unit Baik 

6 R-2 Honda Supra Fit 1 unit Baik 

7 Alat Penghancur Dokumen 2 unit Rusak 

8 Scaner Canon 4200 F 1 unit Baik 

9 Box Arsip 900 unit Baik 

10 PC Komputer dan Printer 1 unit Rusak 

11 Laptop Toshiba Satelite 1 unit Baik 


Permasalahan 

Terbatasnya alokasi dana untuk pengumpulan data dan pendataan dan 

penataan dokumen arsip sehingga akuisisi arsip menjadi lambat dan 

hanya bisa dilakukan secara bertahap; 

Minimnya alokasi dana untuk pemeliharaan dokumen arsip yang ada di 

depo. 

Terbatasnya sumber Daya Manusia (SDM) bidang kearsipan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif; 

Terbatasnya pemahaman pemanfaatan penggunaan arsip, karena arsip 

sampai saat ini masih dipandang sebelah mata; 

Masih mahalnya harga sarana kearsipan dan pendukung lainnya berupa 

teknologi digitalisasi kearsipan. 

Solusi 

Ditambahnya alokasi dana untuk pengumpulan data dan pendataan, 

penataan dokumen arsip supaya kegiatan dimaksud dalam berjalan secara 

optimal; 

Ditambahnya biaya pemeliharaan yang sudah ada, sehingga arsip yang 

sudah ada di tempat penyimpanan dapat terawat dengan baik; 


Ditambahnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun Kuantitas 

untuk pengelola bidang kearsipan khususnya di seksi Arsip Daerah 

Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas, serta SKPD yang lain secara 

umum; 

Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan 

berjenjang bidang kearsipan guna meningkatkan pemahaman 

pemanfaatan penggunaan arsip karena yang terkandung pada arsip itu 

adalah informasinya; 

Adanya alokasi dana yang memadai untuk pembelian teknologi 

digitalisasi kearsipan agar pengumpulan data dan pendataan, serta 

penataan dokumen arsip dimaksud dalam berjalan secara optimal. 



26) Urusan Wajib Perpustakaan 


Urusan wajib perpustakaan diselenggarakan melalui program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

a). Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca; 

b). Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan 

sekolah dan perpustakaan masyarakat; 

c). Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan 

Kepustakan; 

d). Kegiatan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca; 

e). Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum. 


Tingkat capaian standar pelayanan minimal untuk urusan 

perpustakaan dapat diketahui melalui tabel berikut: 


NO 


Capaian 

Kinerja 

Sumber 

Data 

1 

Koleksi buku yang tersedia di 

perpustakaan daerah 

42,65 

Kantor Perpustakaan 

Umum Daerah 

2 Pengunjung perpustakaan 39 

Kantor Perpustakaan 

Umum Daerah 

- Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota 

Sukabumi sebanyak 25,262 dibagi Jumlah Koleksi Buku yang tersedia 

di Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi sebanyak 59,234 dengan 

capaian kinerja sebesar 42,65. 

- Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 134.165 

dibagi Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 

345,855 dengan capaian kinerja sebesar 39. 



perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota 



Jumlah Pejabat stRuktural dan Fungsional. 

a. Susunan Kepegawaian 

Susunan pegawai Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota 

Sukabumi sebanyak 11 orang terdiri dari : 

1. Kepala : 1 orang 

2. Kasubag Tata Usaha : 1 orang 

3. Pelaksana pada Subag TU : 4 orang 

4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan 

Perpustakaan 

: - orang 

5. Pelaksana pada Seksi Pembinaan dan 

Pelayanan Perpustakaan 

: 2 orang 

6. Kepala Seksi Pengembangan dan 

Pengolahan Bahan Pustaka 

: 1 orang 


7. Pelaksana pada seksi Pengembangan dan 

Pengolahan Bahan Pustaka 

: 1 orang 

8. Pustakawan : 1 orang 

b. Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

Pendidikan : 

- S2 : 1 orang 

- S1 : 2 orang 


Pangkat dan Golongan: 

- Pembina Tk I, IV/b : 1 orang 

- Penata Tk. I, III/d : 2 orang 

- Penata, III/c : 1 orang 

- Pengatur Muda Tk. I, II/b : 6 orang 

- Pengatur Muda, II/a : 1 orang 


Anggaran Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi pada 

Tahun Angaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.365.247.000,-. Anggaran 

tersebut dapat direalisasikan dengan rincian sebagai berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung: 

- Belanja Pegawai : Rp. 650.740.000,00 

- Realisasi : Rp. 642.023.407,00 

Jumlah : Rp. ( 8.716.593,00) 

b. Belanja Langsung terdiri dari : 

- Program Administrasi Perkantoran : Rp. 177.844.000,00 

- Program peningkatan sarana 

dan prasarana Aparatur : Rp. 48.164.000,00 

- Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan : Rp. 9.500.000,00 


- Program Pengembangan Budaya Baca dan 

Pembinaan Perpustakaan : Rp. 478.999.000,00 

Jumlah : Rp. 714.507.000,00 

Realisasi : Rp. 557.975.011,00 

Jumlah : Rp. 156.531.898,00 


Adapun proses perencanaan pembangunan pada Kantor 

Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi dimulai dari Sistem 

perencanaan pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah 

Kota Sukabumi yang diawali dengan penentuan Visi dan Misi 

Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi yang 

dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor 

Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 -2013 dan 

selanjutnya untuk penentuan arah pembangunan selanjutnya disusun 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk mencapai sasaran hasil 

pembangunan. Renja ini kemudian dijadikan sebagai acuan didalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 


Untuk menunjang kelancaranan pelaksanaan kegiatan, Kantor 

Perpustakaan Umum daerah Kota Sukabumi memiliki kelengkapan 

sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1. Meja Kerja : 18 buah 

2. Meja Pengunjung/pembaca : 9 buah 

3. Rak buku : 40 buah 

4. Lemari arsip : 7 buah 

5. Laci Katalog : 4 buah 

6 . Kursi : 140 buah 

7. Mesin Tik : 4 buah 

8 . Komputer : 5 unit 

9. Scaner : 1 unit 

10. Televisi : 1 unit 


11. VCD Player, : 1 buah 

12. Tape Deck : 3 buah 

13. Kendaraan Roda dua : 3 buah 

14. Kendaraan Roda empat : 3 buah 

15. Locer : 2 buah 

16. AC : 12 buah 

17. Note Book : 1 buah 

18. LCD Proyektor : 1 set 

19. Faksimile : 1 Unit 

20. Handycame : 1 Unit 

21. Filling Cabinet : 4 buah 

22. Kursi Kerja : 15 buah 

23. Study Carrel : 12 buah 

24. Penghancur kertas : 1 buah 

25. Baligo : 3 buah 

26. Layar Proyektor : 1 buah 

27. Hekter jumbo : 1 buah 

28. Plakat/Prasasti : 1 buah 

29. Pesawat telpon : 2 buah 

30. Eks benner : 12 buah 

31. Data Informasi : 1 set 

32. Internet : 7 unit 

33. Lemari Kaca : 3 buah 

34. Meja anak : 8 buah 

35. Kursi anak : 15 buah 

36. Sice : 3 buah 

37. Standar kamus : 2 buah 

38. Internet : 7 Unit 

Kondisi sarana dan prasarana tersebut keadaannya baik dan masih 

dapat dipergunakan, tapi ada pula yang sudah rusak namun masih 

bisa dipergunakan. 



Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2011 

dapat dilihat pada data perkembangan dimana banyak mengalami 

kemajuan, hal ini tercermin dari : 

- Minat baca masyarakat yang meningkat 

- Meningkatnya tuntutan informasi 

- Meningkatnya kebutuhan akan bahan bacaan. 

Namun demikian, terdapat pula hambatan yang dialami oleh 

Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi, yaitu : 

a. Dengan meningkatnya minat baca terutama dikalangan anakanak, 

maka masih dirasakan banyak kekurangan diantaranya 

bahan bacaan, alat peraga dan sarana prasarana lainnya yang 

mendukung terhadap kegiatan pelaksanaan Stori Telling yaitu 

bercerita dihadapan anak-anak usia dini (TK dan SD kelas 1 dan 2 

) hal ini untuk menarik minat baca; 

b. Dengan adanya pengembangan layanan internet, maka perlu ada 

Ruangan khusus untuk internet; 

c. Penyediaan koleksi yang masih kurang untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bacaan perpustakaan keliling; 

d. Tidak adanya tempat parkir. 

e. Belum adanya ruangan khusus untuk pertemuan 

f. Berdekatannya ruang kantor dengan ruang baca, sehingga 

menimbulkan gangguan pada pengguna jasa perpustakaan; 

Solusi Mengatasi Permasalahan 

1. Kami telah berupaya untuk mencari tambahan koleksi yaitu 

melalui permohonan bantuan buku-buku ke Penerbit, 

Dinas/Instansi Pusat maupun Daerah serta Kedutaan Besar yang 

ada di Indonesia. Namun hal tersebut tidak dapat diharapkan 

lebih banyak untuk menambah koleksi Perpustakaan Umum, 

karena sifatnya hanya insidentil saja. 

2. Untuk pengembangan minat baca di masyarakat, kami 


meminjamkan buku perpustakaan secara rutin melalui 

perpustakaan keliling setiap minggu 2 kali serta melakukan 

Perpustakaan Keliling dengan memakai 2 (dua) unit Kendaraan 

Operasional Perpustakaan Keliling pemberian dari Gubernur 

Jawa Barat dan Perpustakaan Nasional. 

3. Untuk sementara ruang Internet bersatu dengan ruang Reference 

dan ruang pertemuan mengggunakan ruangan anak. 



C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 pasal 4 disebutkan bahwa 

“Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah”. Untuk itu Kota Sukabumi hanya melaksanakan urusan 

pilihannya meliputi 6 (enam) urusan pilihan yang terdiri dari : 

1. Kelautan dan Perikanan; 

2. Pertanian; 

3. Pariwisata; 

4. Industri; 

5. Perdagangan; dan 

6. Ketransmigrasian. 

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 


Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 

mencakup beberapa program dan kegiatan sebagai berikut Program 

Pengembangan budidaya perikanan dengan Kegiatan Pengembangan 

bibit ikan unggul dan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan 

perikanan. 


. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

No 

Indikator Kinerja 

Kunci 

Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Produksi Perikanan % 91,02 

2 Konsumsi Ikan % 76,00 

Produksi Perikanan di Kota Sukabumi pada tahun 2011 mencapai 

91,02% dari target daerah yang telah ditetapkan. Produksi ikan belum 

mencapai 100% disebabkan faktor kualitas benih ikan yang kurang 

optimal dan pengaruh kondisi kolam akibat perubahan iklim ekstrim. 

Disamping itu terjadinya penurunan luas baku kolam karena alih 

fungsi lahan. Sementara itu, untuk tingkat konsumsi ikan hanya 

mencapai 76 % dari target daerah yang telah ditetapkan. Konsumsi 

ikan belum memenuhi target 100% karena faktor daya beli 

masyarakat yang masih rendah dan kecenderungan harga ikan yang 

mengalami kenaikan serta masih rendahnya kesadaran untuk 

mengkonsumsi bahan pangan asal ikan. 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan. 

Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan 

kelautan dan perikanan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 





Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan pilihan Kelautan dan 

Perikanan pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 26 orang. 



Kualifikasi pendidikan pegawai yang melaksanakan urusan pilihan 

Kelautan dan Perikanan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 


1 S3 - 

2 S2 3 

3 S1 14 

4 D3 2 

5 D2 - 

6 D1 - 

7 SLTA 4 

8 SLTP 3 


Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai yang melaksanakan urusan 

pilihan Kelautan dan Perikanan dapat ditunjukkan pada tabel di bawah 

ini. 





4 Golongan I - 


Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan urusan 

pilihan Kelautan dan Perikanan dapat dirinci sebagai berikut: 

 

 

Jumlah pejabat struktural sebanyak 9 orang 



Alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam urusan pilihan Kelautan dan Perikanan ini sebesar 

Rp. 1.715.455.000 (Satu milyar tujuh ratus lima belas juta empat 

ratus lima puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran yang telah 

diserap sebesar Rp. 1.531.434.150 (Satu milyar lima ratus tiga puluh 


satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) 

atau sekitar 89,27%. 


Proses perencanaan pembangunan untuk urusan pilihan Kelautan dan 

Perikanan dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. 


dari kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai 

dengan tingkat kota, maka disusun Rencana Kerja (Renja) yang 

didalamnya memuat Program dan Kegiatan di Bidang Kelautan dan 

Perikanan. Selanjutnya, dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

sampai pada akhirnya ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA). 




pilihan Kelautan dan Perikanan masih cukup memadai. 


1. Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan 

urusan pilihan Kelautan dan perikanan adalah daya saing 

masyarakat pertanian yang masih rendah serta keterampilan yang 

dimiliki petani ikan masih kurang. 

2. Solusi 

Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan meningkatkan 

kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama 

petani/peternak/pembudidaya ikan yang tidak dapat menjangkau 

akses terhadap sumber daya usaha pertanian antara lain dengan 

meningkatkan intensitas dan kualitas penyuluhan dan penguatan 

lembaga kelompok tani untuk meningkatkan posisi tawar petani. 



1. Capaian kinerja produksi pengolahan bahan asal ikan sebesar 230 

% atau 2.715 ton dari target yang direncanakan yaitu sebesar 

1.179,5 ton tahun 2011. Peningkatan produksi pengolahan bahan 

asal ikan ini menunjukkan semakin tumbuh dan berkembangnya 

subsistem agribisnis off farm bidang perikanan di Kota Sukabumi 

dan kondisi ini jelas sangat diharapkan semua pihak karena 

selaras dengan upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yaitu 

sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan. 

2. Produksi benih ikan berkualitas dari BBI Lokal Sukakarya pada 

tahun 2011 mencapai 1.475.500 ekor atau prosentase 

pencapaiannya adalah 101,41% dari target yang direncanakan. 

Jenis benih ikan yang diproduksi adalah Nila (1.320.500 ekor), 

Lele (68.500 ekor), Koi (10.000 ekor), Komet (20.000 ekor), 

Baster (15.000 ekor), Molly (1.500 ekor) dan Mas (40.000 ekor). 

Secara bertahap, BBI Lokal Sukakarya akan terus ditingkatkan 

produktivitasnya sehingga memiliki peran yang lebih besar 

sebagai salah satu penjamin ketersediaan benih ikan unggul dan 

bersertifikat bagi para pelaku pembudidaya ikan di Kota 

Sukabumi dan sekitarnya. 

Terealisasinya pengiriman perdana benih ikan patin (Pangasius 

pangasius) sebanyak 55.000 ekor dan benih ikan koi (Cyprinus 

capriyo) sebanyak 200 ekor ke Dinas Perikanan, Kota Banjarbaru, 

Provinsi Kalimantan Selatan. Benih ikan patin dan ikan koi tersebut 

adalah produksi beberapa Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 

Binaan Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kota Sukabumi. Pengiriman benih ikan patin dan ikan koi tersebut 

merupakan bagian dari implementasi MOU (Memorandum of 

Understanding) antara Walikota Sukabumi dan Walikota Banjarbaru 

yang sudah ditandatangani sebelumnya. Diharapkan kerja sama 


dalam bidang perikanan tersebut dapat berjalan semakin intensif dan 

berkelanjutan sehingga membawa keuntungan dan kemajuan bagi 

pembangunan agribisnis khususnya sektor perikanan baik di wilayah 

Kota Sukabumi maupun di Kota Banjarbaru. 

2. Urusan Pilihan Pertanian 

No 


Urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 mencakup 

beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: 


I. Program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani 

II. 

III. 

IV. 

1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku 

Agribisnis 

2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan 

Petani dan Pelaku Agribisnis 

3 Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Lembaga Petani 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil 

Produksi Pertanian/ Perkebunan 

1 Kegiatan Pembangunan Pusat-Pusat 

Etalase/ Promosi atas Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan 

Pengoperasian Teknologi Pertanian/ 

Perkebunan Tepat Guna 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian/ Perkebunan 

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul 

Pertanian 

V. Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan Lapangan 

1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 

2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan 

Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 


Bagi Pertanian 

Nilai 

Anggaran (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

130.500.000 130.364.000 99,90 

26.350.000 26.345.000 99,98 

69.750.000 69.711.000 99,94 

34.400.000 34.308.000 99,73 

63.425.000 63.005.000 99,34 

63.425.000 63.005.000 99,34 

20.937.000 20.879.000 99,72 

20.937.000 20.879.000 99,72 

75.000.000 74.976.500 99,97 

75.000.000 74.976.500 99,97 

185.850.000 180.130.000 96,92 

71.250.000 67.730.000 95,06 

39.600.000 37.400.000 94,44 

75.000.000 75.000.000 100 

VI. Program Pencegahan dan 75.000.000 74.676.800 99,57 


No 

VII. 

VIII 

. 

IX. 


Penanggulangan Penyakit Ternak 

1 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit Menular Ternak 

Program Peningkatan Hasil Produksi 

Peternakan 

Nilai 

Anggaran (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

75.000.000 74.676.800 99,57 

87.500.000 86.939.000 99,40 

1 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 42.500.000 42.308.000 99,55 

2 Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi 

dan Pakan Ternak 


Produksi Peternakan 

1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil 

Peternakan 

3 Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan 

Pasar dan Hasil Produksi Peternakan 


Teknologi Pertanian 

1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Teknologi Peternakan Tepat Guna 

45.000.000 44.631.000 99,18 

524.705.500 488.000.000 93,00 

468.015.500 433.347.000 92,59 

24.050.000 22.385.000 93,08 

32.640.000 32.268.000 98,86 

1.000.000.000 - 0 

1.000.000.000 - 0 

X. Program Lingkungan Sosial (DBHCHT) 100.000.000 98.845.000 98,85 

1 Kegiatan Penyediaan Tanaman Untuk 

Mengurangi Dampak Akibat Asap Rokok 

TOTAL 

100.000.000 98.845.000 98,85 

2.262.917.500 1.217.815.300 53,82% 


No Indikator Kinerja Kunci Satuan Capaian Kinerja 

1 Produktivitas padi atau bahan pangan 

utama lokal lainnya per hektar 

2 Kontribusi sektor pertanian terhadap 

PDRB Tahun 2011 

Ton/Ha 6,42 

% 4,21 

Hasil-hasil yang dicapai sebagai kontribusi dari pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam mendukung urusan pilihan Pertanian di Kota 

Sukabumi Tahun 2011 secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut: 


Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar di Kota 

Sukabumi pada tahun 2011 mencapai 6,42 Ton per hektar. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi telah mampu 

memenuhi target peningkatan produktivitas padi yang telah 

ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu 5% pada tahun 2011. 

Disamping itu, peningkatan produktivitas padi ini merupakan salah 

satu bentuk kesungguhan dan keseriusan pemerintah daerah dalam 

menanggulangi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian produktif 

menjadi lahan non pertanian. 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Sukabumi pada 

tahun 2011 sebesar 4,21%. 


Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan 

pertanian adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 





Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan pilihan pertanian pada 

Tahun Anggaran 2011 sebanyak 48 orang. 


Kualifikasi pendidikan pegawai yang melaksanakan urusan 

pilihan pertanian ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 


1 S3 - 

2 S2 5 

3 S1 20 

4 D3 6 

5 D2 - 

6 D1 - 

7 SLTA 14 

8 SLTP 3 



Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai yang melaksanakan urusan 

pilihan pertanian dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 





4 Golongan I 1 


Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan urusan 

pilihan pertanian dapat dirinci sebagai berikut: 

Jumlah pejabat struktural sebanyak 12 orang 



No 


I. Program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani 

II. 

III. 

IV. 

1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku 

Agribisnis 


Petani dan Pelaku Agribisnis 

3 Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Lembaga Petani 


Produksi Pertanian/ Perkebunan 

1 Kegiatan Pembangunan Pusat-Pusat 

Etalase/ Promosi atas Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 


Teknologi Pertanian/Perkebunan 

1 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan 

Pengoperasian Teknologi Pertanian/ 

Perkebunan Tepat Guna 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian/ Perkebunan 

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul 

Pertanian 

Nilai 

Anggaran (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

130.500.000 130.364.000 99,90 

26.350.000 26.345.000 99,98 

69.750.000 69.711.000 99,94 

34.400.000 34.308.000 99,73 

63.425.000 63.005.000 99,34 

63.425.000 63.005.000 99,34 

20.937.000 20.879.000 99,72 

20.937.000 20.879.000 99,72 

75.000.000 74.976.500 99,97 

75.000.000 74.976.500 99,97 


No 


V. Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan Lapangan 

VI. 

VII. 

VIII 

. 

IX. 

1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 

2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan 

Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 


Bagi Pertanian 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Ternak 

1 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit Menular Ternak 

Program Peningkatan Hasil Produksi 

Peternakan 

Nilai 

Anggaran (Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

% 

Realiasi 

185.850.000 180.130.000 96,92 

71.250.000 67.730.000 95,06 

39.600.000 37.400.000 94,44 

75.000.000 75.000.000 100 

75.000.000 74.676.800 99,57 

75.000.000 74.676.800 99,57 

87.500.000 86.939.000 99,40 

1 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 42.500.000 42.308.000 99,55 

2 Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Gizi 

dan Pakan Ternak 


Produksi Peternakan 

1 Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil 

Peternakan 

3 Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan 

Pasar dan Hasil Produksi Peternakan 


Teknologi Pertanian 

1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Teknologi Peternakan Tepat Guna 

45.000.000 44.631.000 99,18 

524.705.500 488.000.000 93,00 

468.015.500 433.347.000 92,59 

24.050.000 22.385.000 93,08 

32.640.000 32.268.000 98,86 

1.000.000.000 - 0 

1.000.000.000 - 0 

X. Program Lingkungan Sosial (DBHCHT) 100.000.000 98.845.000 98,85 

1 Kegiatan Penyediaan Tanaman Untuk 

Mengurangi Dampak Akibat Asap Rokok 

TOTAL 


100.000.000 98.845.000 98,85 

2.262.917.500 1.217.815.300 53,82% 

Proses perencanaan pembangunan untuk urusan pilihan pertanian 

dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. 


dari kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai 

dengan tingkat kota, maka disusun Rencana Kerja (Renja) yang 


didalamnya memuat Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian. 

Selanjutnya, dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai pada 

akhirnya ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 




pilihan pertanian masih cukup memadai. 


Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan urusan 

pilihan pertanian adalah sebagai berikut: 

Lemahnya status petani dan kecilnya penguasaan lahan pertanian. 

Umumnya, para petani di Kota Sukabumi berstatus sebagai buruh 

tani, bukan sebagai pemilik lahan. Sehingga keberlangsungan 

lahan pertanian tersebut sangat rentan karena pemilik lahan 

berkemungkinan akan mengalihfungsikan lahan tersebut apabila 

dirasa lahan pertanian tersebut sudah tidak memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. 

Perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini telah berdampak 

signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan diantaranya 

perubahan/ pergeseran musim hujan dan musim kering yang 

berdampak pada produksi pertanian. Secara global, perubahan 

iklim juga telah berdampak pada gagalnya produksi komoditas 

pangan yang mengakibatkan naiknya harga komoditas pangan 

pokok dunia, termasuk juga di Kota Sukabumi. 

Rendahnya nilai tukar petani (NTP) sehingga menyebabkan para 

petani yang ada saat ini berkemungkinan beralih profesi. 

Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. 

Pertanian dinilai sebagai lahan pendapatan yang kurang 

menjanjikan dan persepsi ini menyebabkan perubahan komposisi 


umur dan jumlah petani. Saat ini, pertanian didominasi oleh 

kelompok usia lanjut (> 45 tahun), sedangkan untuk kelompok 

umur sedang dan muda menurun nyata. Secara mencolok, 

penurunan terjadi pada kelompok umur 24 – 45 tahun. Seiring 

berjalannya waktu, kelompok petani usia dewasa harusnya 

digantikan oleh kelompok usia muda. Tetapi, faktanya 

menunjukkan terjadi penurunan tenaga kerja pada kelompok usia 

muda. 

Belum kuatnya struktur kelembagaan ekonomi kelompok tani/ 

gapoktan. 

Solusi 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka alternatif 

solusi yang harus dilakukan yaitu 

Mendorong percepatan penyelesaian Perda RTRW Kota Sukabumi 

yang pro-agropolitan serta meningkatkan sosialisasi dan 

penyuluhan tentang dampak negatif alih fungsi lahan yang tidak 

terkendali dan memberikan insentif bagi pemilik lahan yang 

berkomitmen untuk menjadikan lahan sawahnya sebagai kawasan 

pertanian abadi swadaya masyarakat petani, sehingga diharapkan 

mampu mencegah pengalihan/penjualan lahan pertanian. 

Melakukan langkah preventif dan antisipatif terkait perubahan 

iklim yang akhir-akhir ini terjadi sehingga dalam kondisi terburuk 

sekalipun, tidak terlalu mempengaruhi sektor pertanian secara 

umum. 

Melakukan intervensi untuk meningkatkan nilai tukar petani 

(NTP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani agar para 

petani yang ada saat ini tidak beralih profesi. Juga melakukan 

upaya peningkatan pemberian pembinaan/ pelatihan teknis, 

pemberian bantuan sarana produksi, fasilitasi pemasaran dan 

fasilitasi permodalan bagi petani muda/pemuda tani yang berminat 

dan bersungguh-sungguh menekuni bidang usaha agribisnis. 


Meningkatkan fasilitasi bagi manajemen kelompok/gapoktan agar 

mampu mengakses bantuan sosial untuk penguatan modal usaha 

kelompok/gapoktan dari berbagai sumber anggaran yang meliputi 

APBD Provinsi, APBN maupun CSR. 


Terkait pelaksanaan urusan pilihan Pertanian pada tahun 2011, ada 

beberapa hal yang perlu dilaporkan sebagai berikut: 

1. Peningkatan produktivitas lahan sawah (padi) sebesar 6,8% dari 

6,01 ton/ha pada tahun 2010 menjadi 6,42 ton/ha pada tahun 

2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi telah 

mampu memenuhi target peningkatan produktivitas padi yang 

telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu 5% pada tahun 

2011. Di samping itu, peningkatan produktivitas padi ini 

merupakan salah satu bentuk kesungguhan dan keseriusan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak negatif alih 

fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian. 

2. Peningkatan penerapan teknologi agribisnis yang ramah 

lingkungan mencapai 110 % dari target yang telah ditetapkan 

pada tahun 2011. Dengan penerapan teknologi agribisnis yang 

ramah lingkungan baik pada sub sistem agribisnis on farm 

maupun off farm, maka akan turut mendukung perwujudan 

peningkatan kualitas lingkungan hidup kota. 

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas lembaga usaha 

agrbisnis yang tergambarkan melalui beberapa capaian kinerja 

yaitu cakupan pembinaan kelompok/gapoktan sebesar 104,21 %, 

tingkat keaktifan kelompok/ gapoktan sebesar 186,2 % dan 

tingkat aplikasi teknologi agribisnis sebesar 186,2 %. Capaian 

indikator kinerja tersebut menunjukan bahwa pembinaan dan 

pelatihan terhadap para kelompok/gapoktan yang ada di Kota 

Sukabumi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah 

memberikan pengaruh nyata dalam bentuk peningkatan partisipasi 


dan antusiasme kalangan masyarakat pertanian untuk bahu 

membahu menjalankan pembangunan bidang agribisnis secara 

berkelanjutan. Upaya pembinaan dan pelatihan terhadap 

kelompok tani/gapoktan akan terus ditingkatkan baik kualitas 

maupun intensitasnya agar mutu sumber saya manusia (SDM) 

pertanian senantiasa berkembang sehingga bisa mengatasi 

perkembangan kompleksitas tantangan dan permasalahan dalam 

pengembangan agribisnis di masa-masa mendatang. 

4. Terlampauinya target kinerja produksi benih padi lokal merek 

“BULIR EMAS” produksi UPT Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2011 

sebesar 151,6 % yaitu target awal sebanyak 50 ton GKP (gabah 

kering panen) per tahun sedangkan realisasinya mencapai 75,8 ton 

GKP. Peningkatan produksi benih padi lokal Kota Sukabumi 

merek “BULIR EMAS”, disamping merupakan gambaran 

semakin tingginya minat para petani untuk menggunakan benih 

padi unggul bersertifikat produksi daerah sendiri yang secara 

kualitas lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih adaptatif 

terhadap lingkungan lokal, juga merupakan gambaran potensi 

Kota Sukabumi untuk terus berkembang menjadi pusat produksi 

dan perdagangan benih padi unggul yang mampu menyuplai 

kebutuhan dari wilayah sekitarnya serta merupakan salah satu 

alternatif pilihan jenis usaha agribisnis yang prospektif bagi 

petani, pada saat upaya peningkatan produksi padi konsumsi 

mengalami kendala keterbatasan luas dan kesuburan lahan. 

5. Terpenuhi target operasionalisasi dan pemanfaatan sarana 

prasarana agribisnis milik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 

tersebar pada 3 UPT Agribisnis yaitu mencapai 166,67% . Sarana 

prasarana agribisnis yang beroperasi dengan baik diantaranya 

adalah Balai Benih Padi (BBP) Sukakarya, Balai Benih Ikan 


Lokal (BBI) Sukakarya, Rumah Potong Hewan (RPH) 

Cemerlang, Pasar Hewan Gedong Panjang, Laboratorium Kultur 

Jaringan dan Screenhouse Cikundul serta Rice Prosessing 

Complex (RPC) Cibeureum. 

6. Pengembangan bibit unggul pertanian yaitu perbibitan anggrek 

dengan sistem kultur jaringan sebanyak 400 bibit, 

perbibitan/perbenihan tanaman sayuran organik sebanyak 15 

jenis, perbibitan tanaman keras/tanaman pelindung sebanyak 5 

jenis, Produksi pupuk organik sebanyak 40 ton dan perbibitan 

jamur tiram putih sebanyak 5.000 baglog F3. 

Realisasi peningkatan pelayanan kesehatan hewan kesayangan dan 

ternak produktif pada tahun 2011 mencapai 133% dari target yang 

direncanakan sebesar 75 %. Disamping itu terjadi peningkatan 

populasi unggas yang berhasil divaksin sebesar 1,23% dari awalnya 

50.000 ekor di tahun 2010 menjadi 50.615 ekor di tahun 2011. 

Demikian juga untuk polulasi hewan kesayangan yang berhasil 

divaksin rabies meningkat 3,58% dari awalnya 1.200 ekor pada tahun 

2010 menjadi 1.243 ekor di tahun 2011. Populasi ternak produktif 

seperti sapi, kambing dan domba yang memperoleh pelayanan 

pengobatan mencapai sekitar 718 ekor pada tahun 2011. Selain itu, 

dilakukan juga pengawasan mutu produk asal hewan sebanyak 12 

kali dalam upaya untuk menjamin produk asal hewan yang beredar di 

masyarakat memenuhi unsur HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat). 

3. Urusan Pilihan Pariwisata 


Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2011 melaksanakan 

Urusan Pilihan pada Bidang Budaya dan Pariwisata yaitu Urusan 

Pilihan Pariwisata (2.04). 

Program dan Kegiatan Pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai 


erikut : 

Tabel 3.12 

Program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

Urusan Wajib Pariwisata 


1. PENGEMBANGAN DAN Koordinasi dengan sektor 

PEMASARAN PARIWISATA 

pendukung pariwisata 

Pelaksanaan promosi pariwisata 

nusantara di dalam dan luar 

negeri 

2. PENGEMBANGAN DESTINASI 

PARIWISATA 

 

Pengembangan Obyek 

Pariwisata Unggulan 

3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN Peningkatan Peranserta 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata 

b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

Urusan Pilihan Pariwisata mencapai standar pelayanan minimal 


1) Waktu Kunjungan Wisata target 2hari target 2hari ; 

2) Jumlah Wisatawan target 95.380 org tercapai 141.000 org ; 

3) Tingkat Hunian Kamar target 50% tercapai 50% ; 

4) Malam kamar target 2 malam tercapai 2 malam. 


Penyelenggara Urusan Pilihan di Bidang Budaya dan Pariwisata 

(Urusan Pilihan Pariwisata) pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan perubahan Permendagri nomor 55 Tahun 2008 tentang tata 

cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta penyampaianya. Selain itu diperkuat pula dengan 

adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 tahun 2008 tentang 


Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); 


dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda, 




Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong 

akselerasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan dan 

profesional. Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi 

dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan dan kondisi 

eksisting pegawai di Bidang Budaya dan Pariwisata (Urusan Pilihan 

Pariwisata) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Kondisi Kepegawaian pada Urusan Wajib di Bidang Budaya dan Pariwisata 

pada Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi 

BUDAYA* 

No 

J a b a t a n 

Kondisi 




3 a.Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

1 

1 


1 

1 


- 

1 

Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan - 

1 


1 

1 


1 

1 


3 

3 


1 

1 


1 

1 

Pengelola Pemonitoran,Evaluasi dan 

- 

1 


4 Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata 1 1 

5. a. Kepala Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan 1 

1 

Pariwisata 

Pelaksana Pendataan dan Pelaporan 

Pelaksana Pembinaan sarana promosi 

b. Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Budaya dan Pariwisata 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ket 


Pelaksana Pembinaan Akomodasi, Rumah 

Makan dan Restoran 

Pelaksana Pembinaan Obyek & daya Tarik 

Wisata 

Pembinaan Seni Budaya 

Pelaksana Operator komputer 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

T o t a l 18 21 

Kondisi pegawai pada saat ini dapat terlihat pada tabel tersebut 

diatas belum memadai, pelaksana belum terisi sesuai kebutuhan. 

Sejalan dengan kondisi di atas, dapat juga digambarkan Pegawai 

pada Urusan Wajib Kebudayaan dengan tingkat pendidikan sebagai 

berikut: 


(Urusan Pilihan Pariwisata) 

Menurut Tingkat Pendididkan* 

Golongan 

No Pendidikan 

Jumlah 


1. SMA - - 5 2 - 7 

2. D.3 - - 1 - - 1 

3. S.1 - - - 7 1 8 

4. S.2 - - - - 2 2 

5. S.3 - - - - - - 

JUMLAH - - 6 9 3 18 


(Urusan Pilihan Pariwisata) 






To t a l 6 


No. 


Program dan Kegiatan di Bidang Budaya dan Pariwisata (Urusan 

Pilihan Pariwisata) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2011 dapat direalisasikan 

dengan baik, 



Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 Program Pengembangan dan Pemasaran 

Pariwisata 

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 50.000.000,- 44.682.000,- 

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata 

Nusantara di dalam dan di Luar Negeri 

100.000.000 100.000.000,- 

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Pengembangan Obyek Periwisata Unggulan 74.500.000,- 74.500.000,- 

3. Program Pengembangan Kemitraan 

Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam 

pengembangan Kemitraan Pariwisata 

40.000.000,- 39.768.000,- 


Proses Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi tertuang dalam Rencana 

Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009- 

2013. Perencanaan dibuat dengan menyelaraskan program dan 

kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau top 

down planning dengan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan 




Kondisi sarana dan prasarana penunjang kerja di Bidang Kebudayaan 

dan Pariwisata (Urusan Pilihan Pariwisata) pada Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi masih belum 

cukup. Idealnya setiap seksi memiliki peralatan komputer dan printer 


tersendiri. Dan diperlukan juga penambahan sarana penyimpanan 

dokumen yang layak 



1. Masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang 

dimliki pemerintah kota Sukabumi mengakibatkan 

stagnasinya jumlah wisawan yang masuk ke kota sukabumi, 

melainkan sebagai transit wisata; 

2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas serta Pegawai untuk 

mengisi sebagai Pelaksana di Bidang Budaya dan Pariwisata 


Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi; 

3. Masih kurangnya Anggaran untuk memenuhi kebutuhan 

Program dan Kegiatan di Bidang Budaya dan Pariwisata 


Kebudayaan dan pariwisata Kota Sukabumi. 

Solusi : 

1. Berusaha mengembangkan potensi yang ada untuk dapat 

dijadikan sebagai Obyek Daerah Tujuan Wisata agar dapat 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sukabumi 

2. Mengikutsertakan SDM di bidang Budaya dan Pariwisata 


Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dengan mengikuti 

Pelatihan, Seminar/ Workshop atau kegiatan sejenis yang dapat 

meningkatkan kualitas SDM serta memberdayakan Pegawai 

yang ada; 

3. Mengusulkan kekurangan Anggaran pada Anggaran Biaya 

Tambahan (ABT) atau mengusulkan kembali pada Tahun 

Anggaran berikutnya apabila belum terealisasi. 




4. Urusan Pilihan Industri 


1). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

Kegiatan Pembinaan Kemampuan Industri melalui Pelatihan 

P2WIK di lokasi P2WKSS 

2). Program Pengambangan Sentra-Sentra Industri Potensial 

Kegiatan Pembuatan Komoditi Agro 


NO 

IKK 

Capaian 

Kinerja 

1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 5,62% 

2 Pertumbuhan industry 6,40% 

Kontribusi sektor industri terhadap Total PDRB Kota Sukabumi 

sebesar 5,62%. 

Pertumbuhan industri pada tahun 2011 di Kota Sukabumi 

mencapai 6,40%. 



tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Sukabum, urusan Perindustrian berada dibawah Dinas Koperasi, 

Perindustrian dan Perdagangan setingkat bidang, yang dipimpin oleh 

pejabat eselon IIIb, dengan nomenklatur Bidang Perindustrian. 


d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan 

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. 

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Urusan Pilihan 

(Sekretariat dan Bidang Perindustrian) 

No 

Pendidikan 

Sekretariat 

Bid. Perindustrian 

2011 2010 2011 2010 

1 S2 1 1 - - 

2 S1 4 5 6 6 

3 DIII/Sarjana Muda 1 - 1 - 


5 SMP/sederajat 1 2 - - 


Jumlah 12 13 9 

a. 

Klasifikasi Pegawai Urusan Pilihan 

(Sekretariat dan Bidang Perindustrian) berdasarkan Pangkat dan Golongan. 

No Pangkat dan Golongan 

Sekretariat Bid. Perindustrian 

2011 2010 2011 2010 

1 IV/a Pembina - - - - 


3 IV/c Pembina Utama Muda - - - 1 



6 III/a Penata Muda 2 2 2 2 



9 III/d Penata Tk. I 3 2 2 2 

10 II/a Pengatur Muda 3 2 - - 

11 II/b Pengatur Muda Tk. I 1 1 - - 

12 II/c Pengatur 1 1 1 - 



Jumlah PNS 12 13 9 9 

Non PNS –TPL Beasiswa - - 2 - 


Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Urusan Urusan Pilihan 

(Sekretariat dan Bidang Perindustrian) 

No 

Pejabat Struktural dan 

Fungsional 

Sekretariat 

Bid. Perindustrian 

2011 2010 2011 2010 




Juml.Pejabat Struktural 5 5 4 4 

Fungsional - - - - 

Jumlah Pejabat Struktural 

dan Fungsional 

5 5 4 4 


Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran 


1 2 3 4 5 

1. Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi Industri 

a. Kegiatan Pembinaan Kemampuan 

Industri melalui Pelatihan P2WIK 

di lokasi P2WKSS 

50.000.000 50.000.000 

2. b. Program Pengambangan 

Sentra-Sentra Industri 

Potensial 

c. Kegiatan Pembuatan Komoditi 30.000.000 28.149.000 

Agro 

d. 

e. Jumlah Belanja Langsung 80.000.000 78.149.000 97,69 

f. Jumlah Belanja Tidak 

366.810.000 397.398.600 108,34 

Langsung 

g. Total Belanja 466.810.000 475.547.600 101,87 



Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

untuk periode 5 tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi periode 2008- 

2013. 

Dengan memperhatikan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, 


inisiatif dinas disusun Program Kerja (Renja) Tahun 2011 Dinas 



kemudian disyahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 



Sekretariat menempati Gedung di Jalan Suryakencana Nomor 

78 bersama-sama Bidang Industri dan Perdagangan, dilengkapi 

fasilitasi berupa : 

1) Kendaraan roda 4 : 2 Unit, jenis Carry No Pol F. 428 S dan 

Toyota Avanza Nomor Polisi F.475 S 



b. Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian menempati Gedung di Jl. Suryakencana 

Nomor 78 Kota Sukabumi bersama-sama Sekretariat dan Bidang 

Perdagangan, dilengkapi fasilitasi berupa : 

1) Kendaraan roda 4 : 1 Unit dengan nomor polisi F. 401 S 

2) Kendaraan roda 2 : 1 Unit 



4) Laptop : 4 Unit. 

5) Kamera 2 Unit 

6) Handycam 1 Unit 

7) Infocus 1 Unit. 


a. Permasalahan . 

1) Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih 

menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk 

yang dihasilkan masih belum dapat bersaing; 

2) Belum optimalnya tingkat kesadaran para pelaku usaha industri 

untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan 

perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, cq. Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi 

sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh 

sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya; 

3) Pola kluster industri belum berjalan secara optimal; 

4) Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya 

saing produk IKM; 

5) Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill 

kreativitas pelaku usaha. 

b. Solusi 

1) Pelatihan penerapan teknologi dan bantuan sarana prasarana ; 

2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan 

IKM; 

3) Meningkatkan fungsi masing-masing jaringan kluster antara lain 

jaringan bahan baku, bahan penolong, permodalan,, pemasaran, 

distribusi dan teknologi terutama pada kluster yang sudah 

diformalkan, yaitu Kluster Ijuk dan Kluster Kerajinan Kayu; 

4) Meningkatkan daya saing produk IKM melalui keunggulan 

kompetitif; 


5) Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan 

meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha. 


Bidang Perindustrian bersama-sama dengan Dewan Kerajinan 

Nasional Daerah (Dekranasda) telah berupaya menyewa gedung 

yang berlokasi di jalan Bhayangkara Nomor ... Kota Sukabumi, 

digunakan sebagai galeri/ruang pamer produk IKM , namun 

dirasakan masih belum optimal. 

5. Urusan Pilihan Perdagangan 


Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan di Kota Sukabumi 

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 

Perdagangan 

a) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen 

b) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian 

Daerah 

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 

a).Kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan 

Penyederhanaan Prosedur ekspor/impor 

3. Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 

a) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 

b) Peningkatan Sisitem dan Jaringan Informasi Perdagangan 

c) Sosialisasi Peningkatan Produk Dalam Negeri 

4. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 

a) Sosialisasi Cukai Rokok Kepada Masyarakat dan Perusahaan 

melalui Road Show Sosialisasi Cukai Rokok 

b) Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Cukai 

DIperedaran/Tingkat penjualan Eceran 


c) Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan 

DBHCHT 


NO 

IKK 

Capaian 

Kinerja 

1 

Kontribusi sektor perdagangan 

terhadap PDRB Tahun 2011 

45,72% 

2 Ekspor bersih perdagangan 

US$ 

25.839.178.476,00 

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Sukabumi 

sebesar 45,72%. 

- Nilai Ekspor bersih Kota Sukabumi sebesar 25.839.178.476,00 US$. 



tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Sukabum, urusan pilihan Perdagangan berada dibawah Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

setingkat bidang, yang 

dipimpin oleh pejabat eselon IIIb, dengan nomenklatur Bidang 

Perdagangan. 

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan 

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. 

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Urusan Pilihan 

(Sekretariat dan Bidang Perdagangan) 

No Pendidikan 

Sekretariat Bid. Perdagangan 

2011 2010 2011 2010 

1 S2 1 1 2 2 

2 S1 4 5 5 5 

3 DIII/Sarjana Muda 1 - - - 


5 SMP/sederajat 1 2 - - 


Jumlah 12 13 8 9 


Kualifikasi Pendidikan Pegawai Fungsional 

UPT Pasar Pelita dan Tipar Gede 

No 

Pendidikan 

UPT Pasar Pelita 

UPT Tipar Gede 

2011 2010 2011 2010 

1 S2 - - - - 

2 S1 2 1 - - 

3 DIII/Sarjana Muda 1 1 - - 


5 SMP/sederajat 6 5 1 1 

6 SD/sederajat 12 15 2 2 

Jumlah 45 49 19 21 

Klasifikasi Pegawai Urusan Pilihan 

(Sekretariat dan Bidang Perdagangan) berdasarkan Pangkat dan Golongan. 

No Pangkat dan Golongan 

Sekretariat Bid. Peridagangan 

2011 2010 2011 2010 






6 III/a Penata Muda 2 2 2 3 



9 III/d Penata Tk. I 3 2 2 2 

10 II/a Pengatur Muda 3 2 - - 

11 II/b Pengatur Muda Tk. I 1 1 - - 

12 II/c Pengatur 1 1 - - 


Jumlah PNS 12 13 8 9 

Non PNS - - - - 



Klasifikasi Pegawai Fungsional 

(UPT Pasar Pelita dan Tipar Gede ) berdasarkan Pangkat dan Golongan. 

No 


UPT Pasar Pelita 

UPT Pasar Tipar 

Gede 

2011 2010 2011 2010 


2 IV/b Pembina Tk. I - - - - 




6 III/a Penata Muda 1 - - 2 


8 III/c Penata 2 1 1 1 

9 III/d Penata Tk. I 1 - - 1 

10 II/a Pengatur Muda 18 31 8 12 

11 II/b Pengatur Muda Tk. I 8 1 4 - 

12 II/c Pengatur 6 - 1 1 

13 II/d Pengatur Tk. I 3 3 1 1 

14 I/a Juru Muda 5 7 1 1 

Jumlah PNS 45 49 19 21 

Non PNS 12 12 4 4 


Jumlah Pejabat Struktural Urusan Pilihan Perdagangan 

(Sekretariat dan Bidang Perdagangan) 

No 

Pejabat Struktural dan Sekretariat Bid. Perdagangan 

Fungsional 2011 2010 2011 2010 




Jumlah Pejabat 5 5 4 4 

Struktural 


Jumlah Pejabat Fungsional 

UPT Pasar Pelita dan Tipar Gede 

No 

UPT Pasar Tipar 

Pejabat Struktural dan UPT Pasar Pelita 

Gede 

Fungsional 

2011 2010 2011 2010 

1 Eselon II - - - - 

2 Eselon III - - - - 


Jumlah Pejabat 2 2 1 2 

Fungsional 


Alokasi dan realisasi anggaran untuk Urusan Pilihan Bidang 

Perdagangan Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

No. 


1. Program Perlindungan 

Konsumen dan Pengamanan 

Perdagangan 

Kegiatan 

h. a. Fasilitasi Penyelesaian 

Permasalahan Pengaduan 

Konsumen . 

i. b. Operasionalisasi dan 

Pengembangan UPT 

Kemetrologian Daerah 

2. j. Program Peningkatan dan 

Pengembangan Ekspor 

k. Kegiatan Penyelenggaraan 

Sosialisasi Kebijakan 

Penyederhanaan Prosedur 

ekspor/impor 

3 l. Program Efesiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

m. Kegiatan : 

n. a. Pengembangan Pasar dan 

Distribusi Barang/Produk 

o. b. Peningkatan Sisitem dan 

Jaringan Informasi Perdagangan 

p. c. Sosialisasi Peningkatan Produk 

Dalam Negeri 

q. 

4. r. Program Sosialisasi Ketentuan Di 

Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

164.758.000 133.876.000 

44.980.0000 4.239.500 

25.000.000 0 

191.908.000 136.903.500 

70.000.000 34.359.000 

1.480.230.000 0 

% 


No. 


Bidang Cukai 

s. a. Sosialisasi Cukai Rokok 

Kepada Masyarakat dan 

Perusahaan melalui Road Show 

Sosialisasi Cukai Rokok 

t. b. Pengumpulan Informasi Hasil 

Tembakau yang Dilekati Cukai 

DIperedaran/Tingkat penjualan 

Eceran 

u. c. Belanja Modal Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Kegiatan 

DBHCHT 

Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

100.000.000 100.000.000 

125.000.000 17.805.000 

119.232.000 85,202.395 


Jumlah Belanja Tidak Langsung 3.527.203.983 3.821.338.771 108,34 

Total Belanja 5.843.332.000 4.333.724.666 74,26 

% 


Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

untuk periode 5 tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi periode 2008- 

2013. 

Dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kelurahan, 


inisiatif dinas disusun Program Kerja (Renja) Tahun 2011 Dinas 



kemudian disyahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 



Sekretariat menempati Gedung di Jalan Suryakencana Nomor 78 

bersama-sama dengan Bidang Industri dan Perdagangan, 


dilengkapi fasilitas berupa : 

1) Kendaraan roda 4 Jenis Carry No Pol F. 428 S dan Toyota 

Avanza Nomor Polisi F.475 S; 



b. Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan menempati Gedung di Jl. Suryakencana 

Nomor 78 Kota Sukabumi bersama dengan bidang lainnya, 

dilengkapi fasilitas berupa : 

1) Kendaraan roda 2 : 1 Unit ; 

2) Komputer : 4 Unit ; 

3) Laptop : 1 Unit. 

c. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar 

UPT Pasar terdiri dari UPT Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede 

berlokasi di komplek pasar Pelita dan Tipar Gede. 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki : 

1) Kendaraan roda 2 : 2 Unit 


3) Megaphon/Paging : 1 Unit 

4) Tabung pemadam kebakaran : 7 Unit 

5) Radio Komunikasi : 1 Unit 


Permasalahan 

1) Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih 

terkonsentrasi diwilayah utara Kota Sukabumi; 

2) Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang 

tertib hukum dan tertib niaga; 

3) Belum optimal tingkat kesadaran para pengusaha untuk dapat 

memberikan informasi, data dan laporan perkembangan 

usahanya kepada pihak pemerintah, cq. Dinas Koperasi, 


Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi sehingga sulit 

untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan 

pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya; 

4) Pola kemitraan dibidang pemasaran antara Pedagang Kecil, 

Menengah dengan Pengusaha Besar belum optimal ; 

5) Pengaruh Globalisasi dan liberalisasi perdagangan terhadap 

meknisme pasar; 

6) Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang kaki lima di 

bidang hukum, ketertiban, kebersihan dan retribusi; 

7) Kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki 

Lima/Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang strategis dan 

refresentatif; 

8) Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan KUMKM untuk 

mempromosikan produknya sehingga sulit untuk menembus 

pangsa pasar ; 

Solusi 

1) Pengembangan dan penyebaran kawasan perdagangan di 

wilayah Baros, Cibeureum dan Lembursitu; 

2) Sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan bidang 

perdagangan dan Peraturan Perlindungan Konsumen; 

3) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap 

perkembangan pelaku usaha secara periodik; 

4) Meningkatkan pola kemitraan pemasaran produk KUMKM 

dengan Supermarket/Departemen Strore/ Pasar Modern secara 

bertahap; 

5) Meningkatkan daya saing produk KUMKM melalui 

keunggulan kompetitif; 

6) Pembinaan pedagang kaki lima di bidang ketertiban, 

kebersihan dan retribusi melalui penyuluhan/sosialisasi; 

7) Mengoptimalkan kawasan PKL yang ada; 


8) Memfasilitasi penyelenggaraan promosi melalui 

pameran/ekspo dan media cetak.. 


- dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat memerlukan 

ruangan yang refresentatif baik untuk sekretariat maupun untuk 

ruang sidang. Saat ini masih menggunakan salahsatu ruangan di 

Bidang Koperasi dan UKM 

- Pengurusan Perijinan berupa SIUP, TDP dan TDG sudah 

diserahkan keKantor Perijinan dan Penanaman Modal Kota 

Sukabumi) terhitung mulai bulan Maret 2011 

- UPT Pasar Pelita dan UPT Pasar Tipar Gede belum mempunyai 

dana operasional tersendiri. 

6. Urusan Pilihan Ketransmigrasian 


Penyelenggaraan urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan 

melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Program Pengembangan Wilayah Trasmigrasi 

a) Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku 

dan Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi 

b) Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan dan 

Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 

2. Program Transmigrasi Regional 

a) Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi Regional 

b) Pelatihan Transmigrasi Regional 


Mengingat urusan transmigrasi ini baru dilaksanakan pada 

Tahun 2011, maka yang menjadi prioritas program adalah 

Transmigrasi Regional. 


- Tingkat Penempatan : 

Tingkat 

Penempatan (KK) 

Realisasi 

(KK) 


(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

15 20 15 20 100 100 

- Sosialisasi Transmigrasi : 

Target 

(Kecamatan) 

Realisasi 

(Kecamatan) 


(%) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

7 7 7 7 100 100 


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Transmigrasi 

adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana. 





19610219 198603 1 006 

(IV/b) 

2 Dra. Oom Setiawati 

Pembina (IV/a) Sekretaris S 1 

19610801 198503 2 005 

3 Drs. Agus Adri Amsyah Penata Tk.I (III/d) Plh. Kabid Nakertrans S 1 

19650828 199103 1 010 

4 E. Kosasih 

Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Perencanaan SLTA 

19571129 198312 1 001 

5 Jubaedah 

Penata Muda Tk.I Kasubbag Keuangan SLTA 

19580704 198503 2 003 

(III/b) 

6 Herman Permana, S.Pd Penata Tk.I (III/d) Kasubbag Umum& S 1 

19680905 199603 1 005 

Kepegawaian 

7 Hj. Herdiana K, S.H. Penata Tk.I (III/d) Kasi HIPK S 1 

19630822 198903 2 006 

8 Yayat kartini 

19560501 198403 2 002 


(III/b) 

Kasi Penempatan 

Pendayagunaan Tk dan 

Trans 

SLTA 




Penata Tk.I (III/d) Pelaksana Subbag S 1 

19650618 199102 2 001 

Umum& Kepegawaian 


Penata Muda Tk.I Pelaksana Subbag S 1 

19600403 199003 1 003 

(III/b) 

Keuangan 

11 Didin Wahidin, S.Kom Penata Muda (III/a) Pelaksana Seksi S 1 

19750507 201001 1 007 

Penempatan 


Trans 


Penata Muda Pelaksana Subbag SLTA 

19701126 199208 2 001 

(III/a) Umum& Kepegawaian 

13 Dicky Septian, S.H. Penata Muda (III/a) Pelaksana Seksi HIPK S 1 

19750919 200901 1 002 

14 Hikmatulloh 

19760110 200801 1 010 

Pengatur Muda 

Tk.I (III/b) 

Pelaksana Seksi Lattas SLTA 

15 Wiwin Winarti Pengatur Muda 

Tk.I (III/b) 



- S 2 : 1 orang 

- S 1 : 8 orang 










Adum 


Penempatan 


Trans 

SLTA 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 

398.978.000,- 494.013.000,- 398.978.000,- 484.957.657,- 




2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 


2010 2011 

(Rp.) (Rp.) 

127.200.000,- 169.422.000,- 119.898.400,- 151.435.000,- 


RENSTRA 

RENJA 

SKALA 

PRIORITAS 

RKA 

DPA 

MUSRENBANG 

KEL. & KEC. 


Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Penanggulangan Bencana, maka sarana dan prasarana yang 

digunakan saat ini belum memadai. 






- Kebutuhan tenaga fungsional ketenagakerjaan sangat mendesak 

dan belum terpenuhi, yaitu : 

* Pengantar Kerja 

* Pengawas Ketenagakerjaan 

* Pemerantara Hubungan Industrial (mediator) 

Solusi : 






Untuk pelaksanakan Program Transmigrasi Regional diperlukan 

Kegiatan Penjajagan untuk mengetahui lokasi yang akan dijadikan 

tujuan penempatan dan diperlukan dukungan dana yang memadai.

Download - Pemerintah Kota Sukabumi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?