Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

BAB II
LEMBAGA JAMINAN PEMBEBANAN DEPOSITO SEBAGAI
JAMINAN KREDIT
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai salah satu
sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko, yaitu agar
terdapat suatu kepastian bahwa nasabah debitor akan melunasi pinjamannya.
Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan
bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan
(collateral) 26 sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitor dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian. 27
Kerangka hukum jaminan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II (Hukum Benda),
Bab ke-19, Bagian Kesatu, Pasal 1131 yang berbunyi “ Segala kebendaan si berutang,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun
yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatannya perseorangan ” . Selanjutnya Pasal 1132 berbunyi “ Kebendaan tersebut
26
Collateral is the proverty subject to a security interest, and includes accounts and chattel
paper which have been sold. Lihat Steven Emanuel, Secured Transaction, Larchmont NY: Harvard
Law School, 1976, h. 5.
27 W.S.Weerasooria, Banking Law and Financial System in Australia, Australia:
Butterworths, 1993, h. 554.
Universitas Sumatera Utara

menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya;
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 28
Dalam Pasal 1131 KUH Perdata terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio tersebut
di atas, kata “tanggungan” adalah terjemahan dari “aansprakelijk”. Sebenarnya yang
lebih tepat dipakai bukan tanggungan melainkan tanggung jawab atau tanggung
29
gugat, Demikian juga kata “waarborg” seharusnya diterjemahkan sebagai penjamin
atau penanggung bukan jaminan. 30 Adakalanya kata “borg” 31 dapat diartikan sebagai
agunan yang sama maknanya dengan jaminan. 32
Jadi “borg” tidak sama maknanya
dengan “waarborg”. Berdasarkan jenis lembaga jaminan deposito yang diatur oleh
KUHPerdata, adapun untuk lembaga jaminan kelembagaan ini dikenal dua macam,
yaitu : gadai, cessie.
Deposito termasuk di dalam jenis benda bergerak tak bertubuh atau lebih dikenal
dengan piutang, oleh karena itu dari ketiga lembaga yang ada, peneliti mencoba
28
Dalam bahasa Belanda Pasal 1131 tersebut berbunyi “Alle de roerende en onroerende
goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke
verbintenissen aansprakelijke”. Pasal 1132 berbunyi “Die goedern strekken tot gemeenschappelijken
waarborg voor zijne schuldeischers; delzelver opbrengst wordt onder hen, pondspondsgelijk,
naar evenredigheid van eens eiders inschuld, verdeeld, ten ware er tusschen de schuldeischers wettige
redenen van voorrang mogten bestaan”
29
Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999),
hal. 6.
30Ibid.,
h. 524.
31
Ibid., h. 69.
32
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka, 1990, h. 11 dan 348. Istilah “jaminan” dijumpai dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1967 yang diartikan harus bersifat kebendaan (zakelijk), yang mempunyai akibat
kebendaan yang dinamakan hak preferensi (droit de preference) dan hak mengikuti bendanya
(droit de suite)
Universitas Sumatera Utara

membandingkan manakah yang lebih effisien untuk dipakai di dalam praktek
penjaminannya.
1. Gadai
a. Pengertian Gadai
Deposito termasuk dalam katagori benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga
atasnya dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut maka
hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum KUH Perdata Pasal 1150 sampai
dengan Pasal 1160.
Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam pelaksanaan suatu
prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang mengingat
bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada pemegang gadai untuk mengambil
pelunasan dari barang gadai secara didahulukan. 33
Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata, sehingga benda
tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas benda
bergerak itu ada pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1152 ayat
(1) KUH Perdata, yaitu:
“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa
diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si
berpiutang atau seseorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh
kedua belah pihak”.
33 Budi Untung, kredit perbankan Di Indonesia,Andi, Yokyakarta,tahun 2000, hal 86
Universitas Sumatera Utara

Gadai merupakan perjanjian accecoir, maksudnya adalah bahwa sebelum
diadakan perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada perjanjian kredit sebagai
perjanjian pokoknya.
Menurut ketentuan Pasal 1150 bahwa pihak yang mengadaikan disebut “pemberi
gadai” dan pihak yang menerima gadai disebut “penerima atau pemegang gadai”.
gadai adalah :
Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai berikut :
“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan dari pada orang –orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan ”.
Selanjutnya, Volmar dengan bahasanya sendiri, ia memberikan pengertian
“Sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain yang dimaksud tujuannya
bukan memberikan kepada orang yang berhak terhadap gadai itu (penerima
gadai) nikmat benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya
jaminan tertentu bagi pelunasan suatu barang”. 34
Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak
kebendaan yang mempunyai objek berupa benda bergerak yang berwujud dan tidak
berwujud yang penyerahannya dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama
debitur/pihak ketiga dengan fungsi untuk menjamin pemenuhan piutang kreditur,
34
Volmar,pengantar study Hukum Perdata, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun
1994, hal 310
Universitas Sumatera Utara

dimana gadai mempunyai hak untuk didahulukan (hak preferen) dari kreditur-kreditur
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 35
b. Unsur-unsur Yuridis Dari Perjanjian Gadai
Di dalam perjanjian gadai terdapat beberapa unsur yuridis yang terdapat
dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara lain :
1. obyek gadai adalah barang bergerak
2. subyek gadai adalah perorangan atau badan usaha
3. syarat gadai bahwa benda gadai harus diserahkan kepada kreditor (inbezitstelling)
4. pihak yang menyerahkan barang adalah debitor atau kuasanya
5. kreditor gadai mempunyai hak didahulukan penagihannya dari kreditor-kreditor
lainnya
6. pengecualian atas hak didahulukan meliputi 2 (dua) hal yaitu biaya lelang dan biaya
penyelamatan barang.
Barang bergerak yang menjadi obyek gadai meliputi barang bergerak berwujud dan
barang bergerak tidak berwujud. 37
35 Ibid.
36 Tan Kamello, Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan
Antara Bank dengan Nasabah, Kampus USU 2 September 2006.
37 Lihat Pasal 1152 bis dan 1153 KUHPerdata.
36
Tidak sah perjanjian gadai apabila obyek gadai tidak
dilepaskan dari kekuasaan debitor. Benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam
tangan debitur, walaupun hal tersebut diperjanjikan, karena sangat bertentangan dengan
prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula bahwa perjanjian gadai bersifat riil.
Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa dalam
Universitas Sumatera Utara

hubungan “ pand ” /gadai, pemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitor, namun
penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan kreditor. 38
2. Cessie
a. Pengertian Cessie
Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal
613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu
peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditor lama dengan calon
kreditor baru.
39
Cessie atau pengalihan hak atas
kebendaan tak bertubuh (intangible goods)
kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas
nama. Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat
utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang
untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si
berpiutang memiliki tagihan. Pengaturan mengenai cessie diatur dalam Pasal 613
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.Dalam praktek transaksi bisnis di
Indonesia saat ini, akta cessie biasa dibuat dalam bentuk "Assignment Deed". Hal
pokok yang diatur dalam Assignment Deed adalah sebagai berikut: 40
a. Para pihak, yaitu pihak yang memiliki piutang (Transferor) dan pihak
yang akan menerima pengalihan piutang (transferee);
38
Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun III, No. 34, IKAHI, 1988, h. 11.
39
Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessie, ( Jakarta : Prenada
Media, 2005), Hal. 101.
40
http://one.indoskripsi.com diakses pada tanggal 2 januari 2010.
Universitas Sumatera Utara

. Pernyataan pengalihan piutang oleh Transferor kepada Transferee dan
pernyataan penerimaan pengalihan piutang tersebut oleh Transferee
dari Transferor;
c. Syarat adanya pemberitahuan dari Transferor kepada pihak yang
berhutang dan penegasan si berhutang ini bahwa ia menerima
pengalihan hutangnya (atau piutang si Transferor) kepada Transferee.
Sedangkan dalam praktek, dasar diadakannya cessie ini adalah sebagaimana
ketentuan penyerahan piutang yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya terdapat
dalam Pasal 613, yaitu :
“Penyerahan akan piutang atas nama dan kehendak tak bertubuh lainnya,
dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau dibawah tangan
dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.
Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah
penyerahan itu diberikan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan
diakuinya.
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan
surat itu; penyerahan tiap-tiap pitang karena surat tunjuk dilakukan dengan
penyerahan surat disertai dengan endorsement”. 41
Dari Bunyi Pasal tersebut di atas, maka cessie jaminan hanya dibebankan atas
piutang atas bawa, oleh karena itu bilyet deposito yang termasuk sebagai piutang atas
nama dapat dibebankan dengan cessie.
Menurut Budi Untung lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa berlakunya secara
yuridis formal suatu cessie adalah memenuhi tiga pensyaratan minimal, yaitu :
41
Budi Untung, Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia,Andi, Yokyakarta,tahun 2000,
hal 100.
Universitas Sumatera Utara

1. Atas pengalihan piutang/tagihan tersebut haruslah dilakukan dengan suatu
perjanjian cessie baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan.
2. Adanya pemebritahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih bahwa
hak atas piutang/tagihan sebelumnya tersebut telah dialihkan kepada pihak
lain.
3. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang tagihan tersebut
dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima hak atas piutang/tagihan
tersebut. 42
Untuk kepentingan dan keamanan bank, ada beberapa hal yang perlu diketahui
oleh kreditur sebelum suatu piutang/tagihan diterima dan diikat sebagai jaminan
yaitu :
1. Kepastian jumlah tagihan, bukti/dasar adanya tagihan tersebut serta tanggal
jatuh tempo penagihan;
2. Adanya pemberutahuan,persetujuan dan pengakuan dari pihak tertagih
mengenai pengalihan tagihan tersebut kepada bank;
3. Untuk setiap pengalihan tagihan tersebut selain harus ada penyerahan nyata
atas kepemilikannya, juga harus ada perjanjian pengalihan tersebut, baik
dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan. 43
Akan tetapi dalam praktek perbankan sekarang berdasarkan hasil penelitian
bahwa pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pengikatan kredit dengan jaminan
deposito tidak memakai lembaga jaminan cessie akan tetapi pengikatannya cukup
42 Ibid,hal 101
43 Ibid
Universitas Sumatera Utara

dilakukan dengan lembaga jaminan gadai, yang sudah pasti terjamin dan akurat
dalam hal pencairannya. 44
B. Pengertian Tentang Deposito Sebagai Jaminan Kredit
1. Pengertian Deposito
Pengertian deposito disebut dalam pasal 1 angka (7) UU Perbankan. Pasal
tersebut menyatakan bahwa “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan bank”
45
Berdasarkan pasal tersebut, deposito dikategorikan sebagai bentuk simpanan dana
oleh nasabah penyimpan (deposan) kepada pihak bank, dimana berdasarkanperjanjian
antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh nasabah setelah jangka waktu
tertentu.
Kata perjanjian yang terdapat pada pasal 1 angka (7) UU Perbankan tersebut
menunjukan bahwa simpanan deposito yang lahir dari perjanjian yang dibuat antara
pihak bank dengan nasabah, tidak terikat bentuknya, tetapi diberikan kesempatan
kepada para pihak untuk menentukan syarat-syaratnya. Asas ini sengaja demikian
untuk memberikan ruang gerak kepada bank dan nasabah dalam menentukan syarat-
syarat deposito yang akan dibuat diantara mereka.
44
Wawacara dengan Andri Antoni, Tanggal 03 maret 2010
45
Anwari AhmadPraktek Perbankan (Deposito Berjangka), PT. Balai Aksara,
Jakarta,1979, hal 37.
Universitas Sumatera Utara

Ahmad Anwari memberikan pengertian bahwa “deposito adalah nama yang
diberikan pada simpanan deposan di bank yang lasim diletakkan pada persyaratan
jangka waktu penyimpanan” 46
Referensi dari sarjana lain, seperti Karim (2004 : 411), juga mengemukakan
pendapat bahwa : “uang yang dititipkan pada bank oleh pribadi maupun lembaga
usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau
berdasarkan syarat yang telah disepakati bersama, yang dapat dimintai atau
dibutuhkan disebut deposito”.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah
simpanan uang ke bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati yang dibuat secara tertulis oleh dan
antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (deposan).
2. Jenis-jenis Deposito
OP.Simorangkir dalam bukunya “Seluk Beluk Bank Komersial”, membagi
deposito menjadi empat jenis, yaitu :
a. Deposito berjangka (time deposit), yaitu simpanan dalam rupiah milik pihak
ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut
perjanjian antara bank dan si penyimpan (deposan). Bila jangka waktunya
telah habis maka kemungkinannya deposan dapat mencairkan atau
46
Ahmad, Anwari , Praktek Perbankan (Deposito Berjangka), PT. Balai Aksara,
Jakarta.hal 12
Universitas Sumatera Utara

memperpanjang jangka waktunya. Jangka waktu deposito ini biasanya
bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6 ataupun 12 bulan, tergantung kesepakatan
kedua belah pihak. Dalam praktek sehari-hari jenis ini lasim disebut deposito
biasa.
b. Deposito on call, yaitu simpanan deposan dalam jumlah tertentu artinya
penempatannya ada syarat jumlah minimal tertentu, biasanya lebih besar dari
deposito berjangka biasa, dan jangka waktu penempatannya minimal 7 hari,
tergantung bank yang bersangkutan.
c. Deposito Automatic Roll-over, perbedaannya dengan deposito berjangka
biasa ialah ketika jatuh tempo maka pihak bank harus melakukan
perpanjangan jangka waktu secara otomatis, tanpa menunggu konfirmasi lagi
ke deposan. Artinya pada saat penempatannya sudah ditentukan syarat
perpanjangan otomatis tersebut.
d. Sertifikat Deposito, adalah surat berharga yang pada hakikatnya sama dengan
surat tanda bukti menyimpan uang. Perbedaan dengan deposito biasa
adalahpembayaran bunganya adalah diawal penempatan, diterbitkan oleh
bank sebagai surat berharga atas unjuk yang dapat diperjual-belikan atau
dipindah tangankan, sedangkan deposito biasa diterbitkan atas nama dan tidak
dapat diperjual-belikan. 47
47
Hartono Hadisoeprapto , Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,
Liberty, Yogyakarta.1984,hal54
Universitas Sumatera Utara

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Deposito
Mengenai hak dan kewajiban bagi seorang deposan ini, telah ditetapkan dan
dibuat secara tertulis di dalam bilyet deposito yang asli, namun tidak secara jelas
dibedakan mengenai hak dan kewajiban. Dari bilyet deposito hanya tercantum antara
lain :
1. menerima atas depositonya pada saat jatuh tempo
2. menerima nominal deposito pada saat jatuh tempo
3. depositonya dapat dijadikan jaminan kredit
4. deposito dijamin secara penuh oleh bank untuk mendapat pembayaran
kembali
5. meminta izin kepada bank yang bersangkutan bila ingin memindahtangankan
deposito berjangkanya. 48
Hak dan kewajiban yang dimiliki deposan ini dibuat dan ditetapkan oleh pihak
bank yang menerbitkan deposito tersebut dan deposan harus mematuhinya seperti
tercantum di dalam deposito.
4. Deposito Sebagai Jaminan Kredit
Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa jaminan diperlukan
sebagai salah salah satu sumber pembayaran kredit jika kredit yang diberikan
bermasalah maka deposito belakangan ini juga berkembang menjadi trend yang
berlaku/diterima sebagai jaminan kredit. Diterimanya deposito sebagai jaminan kredit
48 Ahmad Anwari, Op.Cit, hal 30
Universitas Sumatera Utara

tidak terlepas dari sifat kepastian jumlahnya yang memang sangat pasti dan sangat
likuid dibanding dengan jaminan-jaminan kredit lainnya. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pemberian kredit dengan jaminan deposito memberikan tingkat keamanan
yang sangat tinggi dan pasti bagi kreditur. Apalagi jika deposito tersebut
keberadaannya (penempatannya) berada di bank pemberi kredit. 49
Selain karena sifatnya yang sangat likuid tersebut, dari sudut debitur,
faktor pendorong deposito diserahkan sebagai jaminan kredit, adalah pertimbangan
proses permohonan dan approval kredit serta biaya. Dibandingkan dengan kredit
dengan jaminan selain deposito, proses permohonan dan approval kreditnya sangat
cepat dan tidak berbelit-belit. Demikian juga dengan biaya, dalam kredit dengan
jaminan deposito (back to back loan), biaya kredit yang dikeluarkan oleh debitur
dapat ditekan sedemikian rupa sehingga bisa jauh lebih murahdibandingkan dengan
50
kredit umum dengan jaminan lainnya. Hal ini disebabkan karena dua hal
a. seluruh pengikatan kredit dan jaminannya cukup dilakukan secara di bawah tangan;
b. karena kepentingan kreditur yang tidak mau kehilangan bisnis dari sisi
pendanaan, yaitu dengan penempatan depositonya di bank yang sama dengan
kreditur, maka bagi kreditur, deposito jaminan ini juga membawa keuntungan
tersendiri sebagai bagian dari pemenuhan target pengumpulan dana-dana
pihak ketiga. Sehingga karenanya, terdapat bargaining position yang relatif
lebih kuat dibanding dengan jenis-jenis kredit dengan jaminan selain deposito.
49
Ibid, hal. 54.
50
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1991, hal. 23-24.
:
Universitas Sumatera Utara

5. Tata Cara Pengikatan Deposito Sebagai Jaminan Kredit
Deposito termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud,
sehingga atasnya, dapat dibebani dengan hak gadai. Terhadap gadai atas benda
bergerak tersebut maka hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHPerdata
pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.
Maka untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit, akan dilakukan
tahap-tahap pengikatan sebagai berikut : 51
a. Tahap pertama. Pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana di dalamnya
disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito.
b. Tahap kedua. Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian
gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian
gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notaril maupun di bawah
tangan, dibuat untuk menjamin perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian
kredit.
c. Tahap ketiga. Untuk membebankan hak gadai maka setelah pembuatan akta
perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti
dengan penyerahan bilyet deposito yang dijaminkan kepada pemegang gadai,
dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata,
51 Satrio J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 2002, hal 67-69.
Universitas Sumatera Utara

artinya bilyet deposito itu harus benar-benar diserahkan dibawah kekuasaan bank,
tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi
benda itu masih berada didalam kekuasaannya. Penyerahan nyata ini dilakukan
bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan
unsur sahnya gadai.
d. Tahap keempat. Bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus
memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan
pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Kuasa
mencairkan deposito ini adalah juga bentuk nyata penyerahan yuridis deposito
kepada bank untuk memudahkan pihak kreditur dalam melakukan pelunasan
kredit yang dijamin dengan deposito tersebut.
d. Tahap kelima. Kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan
pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu
perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum
dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.
C. Lembaga Jaminan Kredit Deposito
Deposito termasuk di dalam jenis benda bergerak tak bertubuh atau lebih dikenal
dengan piutang, oleh karena itu dari lembaga yang ada, peneliti mencoba
membandingkan manakah yang lebih effisien untuk dipakai di dalam praktek
penjaminannya.
Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan jenis lembaga jaminan deposito yang diatur oleh KUH Perdata,
adapun untuk lembaga jaminan kelembagaan ini dikenal dua macam, yaitu : gadai,
cessie.
Universitas Sumatera Utara