PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAKPengertianPengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlahkredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajakyang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnyaterutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajaka. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke DirekturJenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.b. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:- Untuk PPh, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yangterutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang;- Untuk PPN, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yangterutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh PemungutPPN, maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak Keluaransetelah dikurangi Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;- Untuk PPnBM, jika Pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajakyang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidakseharusnya terutang.c. Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak palinglambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secaralengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusanDirektur Jenderal Pajak.d. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonanrestitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, makapermohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktupaling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.Pengembalian Pendahuluan1. WP Patuh dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan KelebihanPajak.

2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalahsurat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluankelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.3. Wajib Pajak Patuh adalah WP yang telah ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak sebagai WP kriteria tertentu dengan syarat:a. SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidaklebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidakberturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telahdisampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masamasa pajak berikutnya;c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecualitelah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaranpajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STPyang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.d. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakandalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.e. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan:- Pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar denganpengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhilaba rugi fiskal;- Laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) danmenyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik, jugadapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib Pajakkriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhirdengan syarat memenuhi kriteria pada angka 3 huruf a, b, dan c, d (diatas) ditambah dengan syarat :a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;b. Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernahdilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenispajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).5. Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajakmenetapkan Wajib Pajak yang memenuhi kiteria tertentu setiap bulanJanuari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.6. Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah

diketahui karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjangmemenuhi persyaratan WP kriteria tertentu, dapat diberikan pengembalianpendahuluan kelebihan pembayaran PPN.7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkanpaling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN,sejak permohonan diterima lengkap8. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkansurat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN dalamjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhadap WP yang telah memperolehpengembalian pendahuluan kelebihan pajak.9. SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.Mulai 1 Januari 2008, batas akhir pemeriksaan SPT Lebih Bayar tertunda bilaterhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. KemudianWajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak diperluas yaitu : Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaanbebas; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebasdengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai denganjumlah tertentu; Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebihbayar sampai dengan jumlah tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebihbayar sampai dengan jumlah tertentu.