Pasal 10 - Catatan Perpajakan Indonesia

Pasal 10Tarif Branch Profit Tax (BPT) & Pengecualiannya untukPerusahaan Kontrak Bagi Hasil (KBH)No. Negara Tarif BPTPengecualian untukperusahaan KBH1 Algeria 10% Tidak ada2 Australia 15% Ya3 Austria 12% Ya4 Belgium 15% Tidak-Renegosiasi 10% Ya5 Brunei Darussalam 10% Ya6 Bulgaria 15% Ya7 Canada 15% Ya-Renegosiasi 15% Tidak8 Czech 13% Ya9 China 10% Tidak ada10 Denmark 15% Ya11 Egypt 15% Ya12 Finland 15% Ya13 France 10% Tidak14 Germany 10% Tidak15 Hungary Tidak ada Tidak ada16 India 10% Ya17 Italy 12% Ya18 Japan 10% Ya19 Jordan Tidak ada Tidak ada20 Korea Republic of 10% Ya21 Korea, Democratic People's Republic of22 Kuwait 10% Ya23 Luxembourg 10% Ya24 Malaysia 13% Ya25 Mauritius * 10% Ya26 Mongolia 10% Ya27 Netherlands 9% Tidak- Renegosiasi 9% Tidak- Renegosiasi ke 2 10% Tidak Ada28 New Zealand Tidak ada Tidak ada29 Norway 15% Ya30 Pakistan 10% Tidak ada31 Philippines The 20% Tidak ada32 Poland 10% Ya

33 Romania 13% Tidak ada34 Russia 13% Ya35 Saudi Arabia** Tidak ada Tidak ada36 Seychelles Tidak ada Tidak ada37 Singapore 15% Ya38 Slovak 10% Ya39 South Africa 10% Ya40 Spain 10% Ya41 Sri Lanka sesuai UU domestik Tidak ada42 Sudan 10% Ya43 Sweden 15% Ya44 Switzerland 10% Ya45 Syria 10% Ya46 Taiwan 5% Ya47 Thailand sesuai UU domestik Tidak ada48 Tunisia 12% Ya49 Turkey 15% Ya50 U.A.E 5% Tidak51 Ukraine 10% Ya52 United Kingdom 10% Tidak-Renegosiasi 10% Ya53 USA 15% Ya-Renegosiasi 10% Ya54 Uzbekistan 10% Ya55 Venezuela 10% Ya56 Vietnam 10% Ya* terminasi mulai 1 Januari 2005** khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional

PENJELASANTARIF BPTBUT selain dikenakan pajak berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh juga dikenakan pajak Branch Profit Tax yaitu pajakyang dikenakan atas net income after tax dari suatu BUT. Besarnya adalah bervariasi sesuai dengan tax treatymasing-masing negara. Tidak ada besar tarif maksimum yang dapat diterapkan, namun hal yang lazim ditempuhdalam menetapkan besarnya tarif BPT adalah menyamakannya dengan tarif dividen dari investasi langsung. Namundemikian, dalam beberapa P3B, tarif maksimum BPT mengikuti tarif maksimum dividen dari portfolio investment,dan pada beberapa P3B lainnya tarif BPT lebih rendah daripada tarif dividen direct investment. Jika suatu negaratidak memiliki tax treaty dengan Indonesia maka dikenakan tarif sebesar 20 % (Pasal 26 ayat 4 UU PPh).Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa:1,9% atau 1 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 20% (RI-Filipina)18,9% atau 10 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 15%7,5% atau 4 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 12,5%5,7% atau 3 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 12%49,1% atau 26 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 10%1,9% atau 1 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 9% (RI-Belanda)3,8% atau 2 P3B mengenakan tarif BPT sebesar 5%3,8% atau 2 P3B mengenakan tarif BPT yang disesuaikan dengan UU domestik7,5% atau 4 P3B tidak menerapkan pengenaan BPT1 Kolom "Tarif BPT" mencantumkan:tarif BPT P3B yang menyepakati ketentuan penerapan BPTapabila disebutkan "sesuai UU domestik" berarti bahwa pengenaan BPT diperkenankan dengan tarif yangmengacu pada ketentuan UU Perpajakan domestik yang mengatur masalah BPT. Sebagai contoh dalamP3B Indonesia-Thailand ayat 6 Pasal 10 (Dividen) disebutkan bahwa menyimpang dari ketentuanketentuanlain dalam Persetujuan ini, apabila suatu perusahaan yang menjadi penduduk suatu Negarapihak pada Persetujuan memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Negara pihak lainnya pada Persetujuan,maka laba BUT tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu bersesuaian dengan UUdomestiknya.2 Kolom "Pengecualian untuk perusahaan KBH" dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:"Ya" berarti dalam ayat P3B dinyatakan secara eksplisit bahwa tarif BPT tersebut tidak berlaku atau tidakakan mempengaruhi penerapan peraturan perpajakan atas perusahaan Kontrak Bagi Hasil (KBH) yangtelah disepakati secara terpisah oleh Pemerintah-pemerintah dari Negara pihak pada Persetujuan atauentitas lainnya yang ditunjuk. Sebagai contoh: pada P3B Indonesia-Vietnam ayat 6 Pasal 10 (Dividen)terdapat kalimat yang menyatakan pengecualian penerapan tarif BPT terhadap perusahaan KBH."Tidak" berarti bahwa ketentuan yang menjelaskan bahwa tarif BPT tidak akan mempengaruhi penerapanperaturan perpajakan terhadap perusahaan KBH, tidak dinyatakan dalam suatu ayat pada P3B tersebut.Sebagai contoh: dalam P3B Indonesia-Uni Emirat Arab pada Pasal 10 ayat 7 (Dividen) tidak tercantumpenjelasan yang menyatakan hal tersebut.