Tenure
ekhs dsi usu i - WG-Tenure
ekhs dsi usu i - WG-Tenure
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dinamika WG <strong>Tenure</strong><br />
Mengenal WG-<strong>Tenure</strong> lebih dekat<br />
Mungkin masih ada yang belum mengetahui keberadaan WG-<strong>Tenure</strong><br />
dan belum mengikuti perkembangannya. Untuk itulah kami sajikan<br />
rubrik ini agar dinamika WG-<strong>Tenure</strong> tidak asing lagi bagi kalangan<br />
yang lebih luas.<br />
Working Group <strong>Tenure</strong> (WG-<strong>Tenure</strong>) adalah kelompok<br />
kerja multipihak yang menangani masalah penguasaan<br />
tanah (land tenure) di dalam kawasan hutan. Kelompok<br />
kerja ini terbentuk atas inisiatif Pemerintah dan berbagai<br />
kalangan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan<br />
konflik tenurial sebagai respon positif dalam upaya<br />
mencari solusi atau pemecahannya.<br />
Latar belakang<br />
Realitas konflik pertanahan di kawasan hutan telah<br />
mencapai titik kritis dan berdampak terhadap kerusakan<br />
hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan ketidak<br />
pastian dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Merespon<br />
kondisi tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitment<br />
kepada CGI (Consultative Group for Indonesia) - Komitmen<br />
nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk menyelesaikan<br />
masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, salah<br />
satunya melalui pembentukan WG-<strong>Tenure</strong>.<br />
Pada saat yang hampir bersamaan TAP MPR no IX tahun<br />
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber<br />
Daya Alam dilahirkan dan memandatkan kepada DPR dan<br />
Pemerintah, antara lain; mengkaji dan merevisi kebijakan<br />
yang terkait dengan SDA, menyelesaikan konflik serta<br />
menata kembali sitem penguasaan, pemilikan penggunaan<br />
dan pemanfaatan sumber daya agraria (tanah dan sumber<br />
daya alam lainnya), guna tercapainya kepastian dan<br />
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi<br />
seluruh rakyat Indonesia.<br />
Bermula dari diskusi-diskusi kelompok kecil dan<br />
lokakarya persiapan pada pertengahan tahun 2000,<br />
kemudian Departemen Kehutanan bersama para mitranya<br />
(DFID, NRMP, FF, ICRAF, serta Lembaga non Pemerintah<br />
lain) mempersiapkan pembentukan Working Group ini.<br />
Lokakarya pembentukan Working Group <strong>Tenure</strong><br />
diselenggarakan pada bulan November 2001 dan pada saat<br />
itu diresmikan sebagai kelompok kerja multipihak<br />
penanganan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan.<br />
Keanggotaan<br />
Kelompok Kerja ini bersifat independen, keanggotaannya<br />
terdiri dari lembaga pemerintahan, lembaga penelitian,<br />
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi<br />
non pemerintah, BUMN dan swasta, masyarakat<br />
adat dan kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini<br />
anggota Working Group <strong>Tenure</strong> diwakili oleh 34 lembaga<br />
(Daftar anggota pada halaman 27). Setiap angggota diperlengkapi<br />
surat tugas dari masing-masing instansi/lembaganya.<br />
Departemen Kehutanan bertindak sebagai pendukung<br />
dan memberikan fasilitas sekretariat. WG-<strong>Tenure</strong><br />
juga telah dilengkapi dengan Dewan Pengurus yang<br />
ditunjuk mewakili para pihak dari berbagai latar belakang.<br />
DEPHUT, BPN,<br />
DEPDAGRI<br />
Bidang Responsi<br />
Emila Widawati<br />
Dewan Pengurus WG-<strong>Tenure</strong><br />
Koord: Ir. Iman Santoso, MSc.<br />
Wkl: Ir. Muayat Ali Muhshi<br />
Sekrt: Ir. MartuaT. Sirait, Msc.<br />
Koordinator Eksekutif<br />
Ir. Suwito<br />
Bid. Adm. & Keuangan<br />
Lia Amalia<br />
Working Goup<br />
Sejenis<br />
Bidang Database<br />
Anis Rohmani<br />
Bagan kepengurusan WG <strong>Tenure</strong> dan hubungannya dengan<br />
Working Group yang lain<br />
Program kerja:<br />
Lokakarya pembentukan pada 27-28 November 2001 di<br />
Bogor, memberikan mandat kepada WG-<strong>Tenure</strong> sebagai<br />
berikut:<br />
Inventarisasi konflik pertanahan di kawasan hutan<br />
secara bersama<br />
Identifikasi pola konflik pertanahan di kawasan hutan<br />
Identifikasi pola-pola penyelesaian konflik pertanahan<br />
di kawasan hutan<br />
Merekomendasikan pola, methodology, dan intrumen<br />
penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan<br />
Membagi proses belajar ini kepada para pihak.<br />
IMAN SANTOSO MUAYAT A.M. MARTUA SIRAIT SUWITO EMILA LIA AMALIA ANIS ROHMANI<br />
4<br />
Working Group on Forest Land <strong>Tenure</strong> www.wg-tenure.org - Warta <strong>Tenure</strong> Nomor 1 - Januari 2006