Tenure

More documents

Recommendations

Info

Kajian dan Opini Memahami terminologi “Tenure” Diadaptasi oleh Emila dan Suwito dari berbagai sumber Penggunaan istilah “tenure” sering mencuat tatkala terjadi konflik yang berkepanjangan antara berbagai pihak yang saling mempertahankan hak penguasaan terhadap lahan atau sumber daya alam. Saling klaim atas hak mewarnai tuntutan yang sering diikuti dengan aksi-aksi perlawanan. Hingga saat ini semangat masyarakat adat dan pendukungnya untuk mengembalikan hak-hak ulayat, termasuk tuntutan pengembalian hak hutan adat tak pernah kunjung reda. Semua itu bermuara pada masalah land tenure yang sering menjadi “grey area”. Menurut Bruce (1998) dalam Review of tenure terminology, istilah “tenure” berasal dari jaman feodal Inggris. Setelah menduduki Inggris tahun 1066, bangsa Normandia menghapuskan hak-hak masyarakat atas tanahnya, dan mengganti hak tersebut hanya sebagai pemberian grant (bantuan) dari pemerintahan baru. Beberapa sumber menjelaskan bahwa kata tenure berasal dari kata dalam bahasa Latin “tenere” yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. land tenure berarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban dari pemangku lahan (“holding or possessing” = pemangkuan atau penguasaan). Land tenure adalah istilah legal untuk hak pemangkuan lahan, dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak menguasai. Sistem “land tenure” adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. --Sebuah sistem 'land tenure” sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhinya. [Bruce, 1998] Pengertian tentang land and resource tenure yang umum dipahami oleh para pemerhati masalah-masalah sosial mengacu pada relasi sosial yang ditentukan dalam setiap sistem penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan tanah dan sumber alam lainnya, baik yang diakui maupun yang tidak diakui oleh hukum Negara yang berlaku. Relasi sosial ini bisa terbentuk diantara individu dalam satu kelompok masyarakat, antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya, termasuk pula antara rakyat dan pemerintah dalam suatu negara. Dalam memahami relasi sosial ini maka terkandung pula di dalamnya berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas (baik dari perspektif sosial maupun ekonomi), hubungan antar etnik, budaya dan kelompok umur. [International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, 2004] 6 Tenure system is a bundle of rights Untuk memudahkan pengamatan dan analisis, seringkali masalah tenurial sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation). Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan seringkali ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan berlapis-lapis. Tidak jarang terjadi, orang atau kelompok orang yang berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang tanah atau sesuatu sumber alam yang sama. Misalnya pada sebagian dari sistem “kepemilikan” tanah adat, meskipun dikenal hak individu untuk “memiliki” sebidang tanah, namun individu tersebut tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga dan/atau komunitas dimana tanah itu berada. Pohonpohon tertentu yang berumur panjang misalnya, punya aturan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang kadang-kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah dimana pohon itu terdapat. Sistem ini bisa berbeda untuk jenis tumbuhan lain yang tumbuh semusim, misalnya. Ini adalah salah satu contoh sederhana dimana hak untuk menguasai, memanfaatkan, mengelola, mengalihkan kepemilikan tidak selalu berada pada orang yang sama. Dengan demikian pengertian “bundle of rights” dalam resource tenure sistem, memunculkan serangkaian hak tertentu dan pembatasan-pembatasan tertentu atas hak- “ seringkali masalah tenurial sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation). ” Working Group on Forest Land Tenure www.wg-tenure.org - Warta Tenure Nomor 1 - Januari 2006
Kajian dan Opini hak tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, pada setiap tenure sistem masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen hak, yakni: i) Subyek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subyek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat Negara. ii) Obyek hak, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Obyek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan obyek lainnya. Untuk obyek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya dapat diberi suatu symbol. Obyek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu berdiri. iii) Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga Negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam mengamati masalah land and resource tenure, penting pula memperhatikan aspek de jure dan de facto. Istilah de jure digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh Negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh Negara adalah contoh dari kepemilikan de jure ini. Sementara itu istilah de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat setempat. Terkait dengan sistem tenure, ada juga penggunaan istilah land ownership yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Kepemilikan lahan atau hak/kepentingan atas lahan dapat diatur dalam bermacam-macam sistem tenurial, yang secara luas terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah ” tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum Negara, sementara kelompok kedua adalah sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktek-praktek tradisional (tenurial secara adat). [Cromwell 2002] “ Istilah de jure digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum ....., sementara itu istilah de facto mengacu pada caracara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat setempat Keamanan Tenure/Tenure Security Lebih jauh mengenai 'land tenure” hal yang harus dicermati adalah sekuritas/jaminan keamanan tenure (tenure security). Bruce (1998) menjelaskan, dari satu sisi pemangkuan dinyatakan aman apabila pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri pemangku lahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan. Sebagai contoh, meskipun waktu sewa lahan sangat singkat, misal 1 bulan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut penyewa merasa yakin dapat mempertahankan lahan sewanya, maka pemangkuan ini berarti aman. Hal ini berimplikasi pada keyakinan dalam sistem legal dan akan menghilangkan kekhawatiran akan kehilangan hak. Sementara itu ahli ekonomi memandang ada faktor kedua yang mempengaruhi keamanan pemangkuan selain yang telah disebutkan di atas, yaitu jangka waktu yang panjang. Satu bulan waktu pemangkuan (seperti contoh di atas) secara ekonomis tidak aman karena terlalu singkat. Working Group on Forest Land Tenure www.wg-tenure.org - Warta Tenure Nomor 1 - Januari 2006 7
Page 1 and 2: Nomor 1 - Januari 2006 Warta Tenure
Page 3 and 4: Selamat tahun baru! Sekapur Sirih T
Page 5: Dinamika WG Tenure Sub - WG Bidang
Page 9 and 10: Kajian dan Opini Dia berpendapat ba
Page 11 and 12: Kajian dan Opini Dr. Hariadi Kartod
Page 13 and 14: Info Kebijakan Pemantapan Kawasan H
Page 15 and 16: Seputar Kasus Tenure atas 9 wilayah
Page 17 and 18: F OT O : WI TO Seputar Kasus Tenure
Page 19 and 20: FOTO: MASRI Piagam Kolaborasi Tahur
Page 21 and 22: Aksi Pembelajaran bersama Mencari s
Page 23 and 24: Seri Diskusi 2. WG-Tenure diharapka
Page 25 and 26: Profil Ir. Lisman Sumardjani, MBA
Page 27 and 28: Pengumuman Konsolidasi Keanggotaan

Tenure

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?