nama mata kuliah : hukum dagang status mata kuliah - Materi Kuliah ...

A. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : HKT 4004
JUMLAH SKS : 4
SILABI
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan
ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara
penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam Hukum Dagang.
D. LEVEL KOMPETENSI
1. LEVEL KOMPETENSI I : Pendahuluan
Urgensi Hukum Dagang
2. LEVEL KOMPETENS I I : Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang
a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang
b. Asas-asas dalam Hukum Dagang
c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum
Perdata
d. Sejarah Hukum Dagang :
(1) Abad ke VI di Romawi
(2) Abad ke XVI di Perancis
(3) Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda
(4) Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
3. LEVEL KOMPETENSI III : Subyek dan Obyek Dagang
a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum
(1) Pengertian Subyek Hukum
(2) Klasifikasi Subyek Hukum
(3) Pengertian Obyek Hukum
(4) Klasifikasi Obyek Hukum
b. Subyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Subjek Hukum Dagang
(2) Klasifikasi Subyek Hukum Dagang
c. Obyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Obyek Hukum Dagang
(2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang
4. LEVEL KOMPETENSI IV : PERANTARA DAGANG
a. Pengertian Perantara Dagang;
b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;
(1) Diatur dalam KUHD;
(2) Diatur diluar KUHD.
c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang;
d. Jenis-jenis Perantara Dagang;
(1) Makelar;
1

(2) Komisioner;
(3) Ekspeditur;
(4) Pialang Pasar Modal.
5. LEVEL KOMPETENSI V : JUAL BELI PERNIAGAAN
a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan
b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan
c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan
d. Implementasi Jual Beli Perniagaan
(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan
(2) Mekanisme Letter of Credit (L/C)
(3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang
dalam Jual Beli Perniagaan
(4) Tinjauan khusus tentang Incoterms
(International Commercial Terms)
6. LEVEL KOMPETENSI VI : BADAN USAHA
a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha
b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia
c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan
Perdata
d. Jenis-jenis Badan Usaha :
(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum
(2) Badan Usaha yang berbadan hukum
e. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum :
(1) Firma
(2) Commanditaire Vennootschap (CV)
f. Badan Usaha yang berbadan hukum :
(1) Perseroan Terbatas (PT) :
(2) Koperasi :
(3) Yayasan
(4) BUMN dan BUMD
7. LEVEL KOMPETENSI VII : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
a. Pengertian HKI
b. Teori Perlindungan HKI
c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI
di Indonesia :
(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang
terkait dengan Hak Cipta (Copy Right and
related right)
(2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Right) yang mencakup bidang-bidang :
a) Merek;
b) Paten;
c) Desain Industri;
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
e) Rahasia Dagang.
d. Persamaan dan perbedaan masing-masing jenis
HKI
8. LEVEL KOMPETENSI VIII : PENYELESAIAN SENGKETA
a. Pengertian Sengketa Dagang;
b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;
(1) Litigasi;
2

(a) Pengertian Litigasi;
(b) Jenis-jenis Litigasi; dan
(c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.
(2) Non Litigasi :
(a) Arbitrase;
(b) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) :
a. Pengertian APS;
b. Jenis-jenis APS ; dan
c. Kekuatan Hukum Putusan APS.
9. LEVEL KOMPETENSI IX : KEPAILITAN
a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan;
b. Akibat hukum keputusan pailit;
c. Pengurusan harta pailit;
d. Pencocokan tagihan-tagihan;
e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit;
f. Berakhirnya kepailitan;
g. Penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU);
h. Perdamaian.
10. LEVEL KOMPETENSI IX : SURAT BERHARGA
a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat
berharga;
b. Penggolongan surat berharga :
(1) Berdasarkan Isi;
(2) Berdasarkan Perikatan;
(3) Berdasarkan dasar pengaturan :
(a) Surat berharga yang diatur di dalam
KUHD;
(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.
c. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang
terlibat dalam penerbitan Surat Berharga;
d. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat
dalam penerbitan surat berharga.
11. LEVEL KOMPETENSI X : ASURANSI
a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi;
b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian
Asuransi;
c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi;
d. Polis Asuransi;
e. Pembagian dan macam-macam asuransi;
f. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali
(Herverzekering);
g. Klaim Dalam Asuransi;
h. Penyelesaian Sengketa
i. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian
12. LEVEL KOMPETENSI XI : PENGANGKUTAN
a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum
Pengangkutan
b. Pengaturan hukum Pengangkutan
c. Moda Pengangkutan
d. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan
3

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Pengangkutan
f. Tanggung jawab Pengangkut dalam
Pengangkutan
DAFTAR REFERENSI
1. Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
2. ------------------------------- , 1993, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
3. --------------------------------, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
4. Adi Sulistiyono, 1996, Implikasi Disepakatinya GATT-PU dalam Bidang Hukum Ekonomi
Di Indonesia, FH-UNS Surakarta.
5. Agnes Toer dkk, 1995, Arbitrase di Indonesia, Ghalia, Jakarta.
6. Chatamarajid Ais, 2004, Menyingkap Tabir Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
7. HMN. Purwosutjipto,1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1-8,
Djambatan, Jakarta.
8. Djoko Prakoso, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
9. Hartono Hadi Suprapto, 1991, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta.
10. Huala Adolf, A. Chandrawulan, 1995, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan
Internasional, Rajawali Press, Jakarta.
11. Jasso Winarto, 1999, Pasar Modal Indonesia, Jakarta.
12. Man Suparman, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang
13. M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2001, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta
14. Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan
Prakteknya Di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung.
15. Muhammad Djumhana, 1995, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
16. Munir Fuady, 1996, Hukum Bisnis Jilid 1-3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
17. ------------------, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
18. ------------------, 2010, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
19. ------------------, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
20. Ralph Falsom. 1986. International Business Transaction. St. Paul, Minnessota, USA.
21. Retnowulan Sutantio, 1995, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, IKAHI.
22. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.
23. R. Sukardono, Pengantar Hukum Dagang,
24. Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
25. Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung.
26. Soedjono Dirdjosisworo, 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional. Bandung: PT
Refika Aditama.
27. Sudargo Gautama, 1991, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
28. ------------------------ , 1980, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung.
29. ------------------------, 1998, Komentar Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998),
Citra Aditya Bakti, Bandung.
30. Sutantyo R. Hadikusumo, Sumantoro, 1991, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,
Rajawali Press, Jakarta.
31. Suparman Sastra Wijaya, 1997, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat
Berharga, Alumni, Bandung.
32. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
4

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
A. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH : HKT 4004
JUMLAH SKS : 4
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan
ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara
penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam Hukum Dagang.
D. LEVEL KOMPETENSI
1. LEVEL KOMPETENSI I : Pendahuluan
Urgensi Hukum Dagang
2. LEVEL KOMPETENS I I : Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang
a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang
b. Asas-asas dalam Hukum Dagang
c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum
Perdata
d. Sejarah Hukum Dagang :
(1) Abad ke VI di Romawi
(2) Abad ke XVI di Perancis
(3) Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda
(4) Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
3. LEVEL KOMPETENSI III : Subyek dan Obyek Dagang
a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum
(1) Pengertian Subyek Hukum
(2) Klasifikasi Subyek Hukum
(3) Pengertian Obyek Hukum
(4) Klasifikasi Obyek Hukum
b. Subyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Subjek Hukum Dagang
(2) Klasifikasi Subyek Hukum Dagang
c. Obyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Obyek Hukum Dagang
(2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang
4. LEVEL KOMPETENSI IV : PERANTARA DAGANG
a. Pengertian Perantara Dagang;
b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;
(1) Diatur dalam KUHD;
(2) Diatur diluar KUHD.
c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang;
d. Jenis-jenis Perantara Dagang;
(1) Makelar;
5

(2) Komisioner;
(3) Ekspeditur;
(4) Pialang Pasar Modal.
5. LEVEL KOMPETENSI V : JUAL BELI PERNIAGAAN
a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan
b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan
c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan
d. Implementasi Jual Beli Perniagaan
(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan
(2) Mekanisme Letter of Credit (L/C)
(3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang
dalam Jual Beli Perniagaan
(4) Tinjauan khusus tentang Incoterms
(International Commercial Terms)
6. LEVEL KOMPETENSI VI : BADAN USAHA
a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha
b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia
c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan
Perdata
d. Jenis-jenis Badan Usaha :
(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum
(2) Badan Usaha yang berbadan hukum
e. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum :
(1) Firma
(2) Commanditaire Vennootschap (CV)
f. Badan Usaha yang berbadan hukum :
(1) Perseroan Terbatas (PT) :
(2) Koperasi :
(3) Yayasan
(4) BUMN dan BUMD
7. LEVEL KOMPETENSI VII : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
a. Pengertian HKI
b. Teori Perlindungan HKI
c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI
di Indonesia :
(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang
terkait dengan Hak Cipta (Copy Right and
related right)
(2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Right) yang mencakup bidang-bidang :
a) Merek;
b) Paten;
c) Desain Industri;
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
e) Rahasia Dagang.
d. Persamaan dan perbedaan masing-masing jenis
HKI
8. LEVEL KOMPETENSI VIII : PENYELESAIAN SENGKETA
a. Pengertian Sengketa Dagang;
b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;
(1) Litigasi;
6

(a) Pengertian Litigasi;
(b) Jenis-jenis Litigasi; dan
(c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.
(2) Non Litigasi :
(a) Arbitrase;
(b) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) :
a. Pengertian APS;
b. Jenis-jenis APS ; dan
c. Kekuatan Hukum Putusan APS.
9. LEVEL KOMPETENSI IX : KEPAILITAN
a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan;
b. Akibat hukum keputusan pailit;
c. Pengurusan harta pailit;
d. Pencocokan tagihan-tagihan;
e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit;
f. Berakhirnya kepailitan;
g. Penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU);
h. Perdamaian.
10. LEVEL KOMPETENSI IX : SURAT BERHARGA
a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat
berharga;
b. Penggolongan surat berharga :
(1) Berdasarkan Isi;
(2) Berdasarkan Perikatan;
(3) Berdasarkan dasar pengaturan :
(a) Surat berharga yang diatur di dalam
KUHD;
(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.
c. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang
terlibat dalam penerbitan Surat Berharga;
d. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat
dalam penerbitan surat berharga.
11. LEVEL KOMPETENSI X : ASURANSI
a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi;
b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian
Asuransi;
c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi;
d. Polis Asuransi;
e. Pembagian dan macam-macam asuransi;
f. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali
(Herverzekering);
g. Klaim Dalam Asuransi;
h. Penyelesaian Sengketa
i. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian
12. LEVEL KOMPETENSI XI : PENGANGKUTAN
a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum
Pengangkutan
b. Pengaturan hukum Pengangkutan
c. Moda Pengangkutan
d. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan
7

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
Pengangkutan
f. Tanggung jawab Pengangkut dalam
Pengangkutan
E. 1. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI I
PENGERTIAN D N
SEJARAH HUKUM
DAGANG
Waktu:
Minggu I /
Pertemuan ke-1
Kontrak Belajar dan Silabi
SUB-SUB KOMPETENSI :
Urgensi Hukum Dagang
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode serta Ruang lingkup
perkuliahan.
b. Mahasiswa dapat memahami tentang urgensi hukum dagang.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Dagang
b. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta menyesuaikan
dengan pola pembelajaran Hukum Dagang
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
c. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata
kuliah Hukum Dagang
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
8

E. 2. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI II
PENGERTIAN HUKUM
DAGANG
Waktu:
Minggu I /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang
b. Asas-asas dalam Hukum Dagang
c. Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami definisi dan pengertian umum
dalam Hukum Dagang
b. Mahasiswa dapat memahami asas-asas dalam Hukum Dagang
c. Mahasiswa dapat memahami hubungan antara hukum Dagang
dengan Hukum Perdata
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan pengertian umum
dalam Hukum Dagang
b. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas dalam Hukum Dagang
c. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara hukum Dagang
dengan Hukum Perdata
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi.
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E. 3. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI II
SEJARAH HUKUM
DAGANG
Waktu:
Minggu II /
Pertemuan ke-1
9

SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Abad ke VI di Romawi
b. Abad ke XVI di Perancis
c. Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda
d. Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa memahami sejarah perkembangan Hukum Dagang
sejak jaman Romawi
b. Mahasiswa memahami perkembangan Hukum Dagang di
Indonesia.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan Hukum
Dagang sejak jaman Romawi.
b. Mahasiswa dapat menjelaskan berlakunya Hukum Dagang di
Indonesia
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E. 4. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI III
SUBYEK DAN OBYEK
DAGANG
Waktu:
Minggu II/
Pertemuan ke-2
10

SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum
(1) Pengertian Subyek Hukum
(2) Klasifikasi Subyek Hukum
(3) Pengertian Obyek Hukum
(4) Klasifikasi Obyek Hukum
b. Subyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Subjek Hukum Dagang
(2) Klasifikasi Subyek Hukum Dagang
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian subyek dan
obyek hukum.
b. Mahasiswa mampu memahami tentang subyek hukum dagang.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian subyek dan
obyek hukum.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang subyek hukum dagang.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E. 5. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI III
SUBYEK DAN OBYEK
DAGANG
Waktu:
Minggu III /
Pertemuan ke-1
11

SUB-SUB KOMPETENSI :
Obyek Hukum Dagang
(1) Pengertian Obyek Hukum Dagang
(2) klasifikasi Obyek Hukum Dagang
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian obyek dagang.
b. Mahasiswa mampu memahami tentang klasifikasi obyek dagang.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian obyek dagang.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi obyek dagang.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E. 6. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI IV
BADAN PERANTARA
Waktu:
Minggu III /
Pertemuan ke-2
12

SUB-SUB KOMPETENSI :.
a. Pengertian Perantara Dagang;
b. Pengaturan Hukum Perantara dagang;
(1) Diatur dalam KUHD;
(2) Diatur diluar KUHD.
c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang;
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian perantara
dagang.
b. Mahasiswa mampu memahami tentang pengaturan hukum perantara
dagang.
c. Mahasiswa mampu memahami tentang hak dan kewajiban perantara
dagang.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian perantara
dagang.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan hukum
perantara dagang.
c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban
perantara dagang.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
13

E. 7. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI IV
BADAN PERANTARA
Waktu:
Minggu IV/
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
Jenis-jenis Perantara Dagang;
(1) Makelar;
(2) Komisioner;
(3) Ekspeditur;
(4) Pialang Pasar Modal.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
Mahasiswa mampu memahami tentang jenis-jenis perantara dagang
yang antara lain meliputi : makelar, komisioner, ekspeditur dan pialang
pasar modal.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perantara dagang
yang antara lain meliputi : makelar, komisioner, ekspeditur dan pialang
pasar modal.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid
1; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.
-----------------------------, Jilid 3; Hukum Pengangkutan.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E. 8. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI V
JUAL BELI PERNIAGAAN
Waktu:
Minggu IV /
Pertemuan ke-2
14

SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan
b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan
c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian jual beli dan jual
beli perniagaan.
b. Mahasiswa dapat memahami tentang kekhususan dalam jual beli
perniagaan.
c. Mahasiswa dapat memahami tentang pengaturan jual beli
perniagaan.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian jual beli dan jual
beli perniagaan.
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kekhususan dalam jual beli
perniagaan.
c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengaturan jual beli
perniagaan.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4
Achmad Ichsan : Hukum Dagang
Subekti : Pokok-pokok Hukum Perdata
Farida Hasyim, Hukum Dagang
E. 9. Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI V
JUAL BELI PERUSAHAAN
Waktu:
Minggu V /
Pertemuan ke-1
15

SUB-SUB KOMPETENSI :
Implementasi Jual Beli Perniagaan
(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan
(2) Mekanisme Letter of Credit (L/C)
(3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli
Perniagaan
(4) Tinjauan khusus tentang Incoterms (International Commercial
Terms)
TUJUAN PEMBELAJARAN :
Mahasiswa mampu memahami Implementasi Jual Beli Perniagaan,
antara lain mengenai :
(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan
(2) Mekanisme Letter of Credit (L/C)
(3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli
Perniagaan
(4) Tinjauan khusus tentang Incoterms (International Commercial
Terms)
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Mahasiswa mampu menjelaskan Implementasi Jual Beli Perniagaan,
antara lain mengenai :
(1) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan
(2) Mekanisme Letter of Credit (L/C)
(3) Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli
Perniagaan
(4) Tinjauan khusus tentang Incoterms (International Commercial
Terms)
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
16

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
Farida Hasyim, Hukum Dagang
E.10 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VI
BADAN USAHA
Waktu:
Minggu V /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha
b. Dasar Hukum Badan Usaha di Indonesia
c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan Perdata
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian umum dan
definisi Badan Usaha
b. Mahasiswa mampu memahami tentang dasar hukum Badan Usaha
di Indonesia
c. Mahasiswa mampu memahami tentang Perusahaan Perorangan dan
Persekutuan Perdata
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Hukum Dagang
b. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta menyesuaikan
dengan pola pembelajaran Hukum Dagang
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
17

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Farida Hasyim, Hukum Dagang
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2
; Bentuk-bentuk Perusahaan.
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E.11 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VI
BADAN USAHA
Waktu:
Minggu VI /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Jenis-jenis Badan Usaha :
(1) Badan Usaha yang tidak berbadan hokum
(2) Badan Usaha yang berbadan hukum
b. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum :
(1) Firma
(2) Commanditaire Vennootschap (CV).
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang jenis-jenis badan usaha.
b. Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang tidak
berbadan hukum.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Badan Usaha yang tidak
berbadan hukum.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
18

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Farida Hasyim, Hukum Dagang
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2
; Bentuk-bentuk Perusahaan.
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E.12 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VI
BADAN USAHA
Waktu:
Minggu VI /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
Badan Usaha yang berbadan hukum
Terbatas (PT) :
yang berbentuk Perseroan
TUJUAN PEMBELAJARAN :
Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan
hukum, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan
hukum, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
19

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Farida Hasyim, Hukum Dagang
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2
; Bentuk-bentuk Perusahaan.
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E.13 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VI
BADAN USAHA
Waktu:
Minggu VII /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
Badan Usaha yang berbadan hukum yang berbentuk:
(1) Koperasi :
(2) Yayasan
(3) BUMN dan BUMD
TUJUAN PEMBELAJARAN :
Mahasiswa mampu memahami tentang Badan Usaha yang berbadan
hukum, antara lain meliputi :
(1) Koperasi :
(2) Yayasan
(3) BUMN dan BUMD
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Badan Usaha yang berbadan
hukum, antara lain meliputi :
(1) Koperasi :
(2) Yayasan
(3) BUMN dan BUMD
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
20

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Farida Hasyim, Hukum Dagang
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2
; Bentuk-bentuk Perusahaan.
Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E.14 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VII
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)
Waktu:
Minggu VII/
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian HKI
b. Teori Perlindungan HKI
c. Ruang Lingkup, Pengertian dan Pengaturan HKI di Indonesia :
(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak
Cipta (Copy Right and related right
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian HKI
b. Mahasiswa mampu memahami tentangTeori Perlindungan HKI
c. Mahasiswa mampu memahami Ruang Lingkup, Pengertian dan
Pengaturan HKI di Indonesia :
(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak
Cipta (Copy Right and related right)
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian HKI
b. Mahasiswa mampu memahami tentangTeori Perlindungan HKI
c. Mahasiswa mampu memahami Ruang Lingkup, Pengertian dan
Pengaturan HKI di Indonesia :
(1) Copy Right (Hak Cipta) dan Hak-hak yang terkait dengan Hak
Cipta (Copy Right and related right)
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
21

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Dagang Indonesia R.Soekardono, SH
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, SH
Hukum Dagang Achmad Ichsan
Pokok-pokok Hukum Perdata Subekti
Muhammmad Djumhana, Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual (Sejarah,
Teori dan Praktiknya di Indonesia)”
OK, Saidini, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights)”
E.15 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VII
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)
Waktu:
Minggu VIII/
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
(1) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mencakup
bidang-bidang :
a) Merek;
b) Paten;
c) Desain Industri;
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e) Rahasia Dagang.
(2) Persamaan dan Perbedaan Masing-masing Jenis HKI.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
(1) Mahasiswa dapat memahami Hak Kekayaan Industri (Industrial
Property Right) yang mencakup bidang-bidang :
a) Merek;
b) Paten;
c) Desain Industri;
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e) Rahasia Dagang.
(2) Mahasiswa dapat memahami persamaan dan perbedaan masingmasing
jenis HKI
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
(1) Mahasiswa dapat menjelaskan Hak Kekayaan Industri (Industrial
Property Right) yang mencakup bidang-bidang :
a) Merek;
b) Paten;
c) Desain Industri;
d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e) Rahasia Dagang.
(2) Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan masingmasing
jenis HKI
22

METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Dagang Indonesia R.Soekardono, SH
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia H.M.N Purwosutjipto, SH
Hukum Dagang Achmad Ichsan
Pokok-pokok Hukum Perdata Subekti
Muhammmad Djumhana, Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual (Sejarah,
Teori dan Praktiknya di Indonesia)”
OK, Saidini, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights)”
E.16 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI VIII
PENYELESAIAN
SENGKETA
Waktu:
Minggu VIII/
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Sengketa Dagang;
b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang;
(1) Litigasi;
(a) Pengertian Litigasi;
(b) Jenis-jenis Litigasi; dan
(c) Kekuatan Hukum Putusan Litigasi.
(2) Non Litigasi :
(a) Arbitrase;
(b) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) :
a. Pengertian APS;
b. Jenis-jenis APS ; dan
c. Kekuatan Hukum Putusan APS.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami pengertian penyelesaian sengketa
dagang;
b. Mahasiswa mampu memahami tentang cara Penyelesaian Sengketa
Dagang melalui litigasi dan non litigasi
23

INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa
dagang;
b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara Penyelesaian
Sengketa Dagang melalui litigasi dan non litigasi
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Achmad Ichsan : Hukum Dagang
Agnes Toer dkk, Arbitrase di Indonesia.
Huala Adolf, A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum Dalam
Perdagangan Internasional.
Farida Hasyim, Hukum Dagang
Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”
Subekti : Pokok-pokok Hukum Perdata
Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional.
E.17 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI IX
KEPAILITAN
Waktu:
Minggu IX /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan;
b. Akibat hukum keputusan pailit;
c. Pengurusan harta pailit;
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan Dasar Hukum
Kepailitan;
b. Mahasiswa mampu memahami akibat hukum keputusan pailit;
c. Makasiswa mampu memahami pengurusan harta pailit;
24

INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan Dasar Hukum
Kepailitan;
b. Mahasiswa mampu menjelaskan akibat hukum keputusan pailit;
c. Makasiswa mampu menjelaskan pengurusan harta pailit;
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Hutang.
Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis”
Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang”
Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan”
Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran”
Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang”.
Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”
----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era
Global”
Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”
R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian”
Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”
Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran”
Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di
Indonesia”
E.18 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI IX
KEPAILITAN
Waktu:
Minggu IX/
Pertemuan ke-2
25

SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pencocokan tagihan-tagihan;
b. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit;
c. Berakhirnya kepailitan;
d. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
e. Perdamaian.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang pencocokan tagihan-tagihan;
b. Mahasiswa dapat memahami Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit;
c. Mahasiswa dapat memahami berakhirnya kepailitan;
d. Mahasiswa dapat memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU);
e. Mahasiswa dapat memahami tentang Perdamaian.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang pencocokan tagihan-tagihan;
b. Mahasiswa dapat menjelaskan Upaya Hukum terhadap Putusan
Pailit;
c. Mahasiswa dapat menjelaskan berakhirnya kepailitan;
d. Mahasiswa dapat menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU);
e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perdamaian.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
26

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Hutang.
Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis”
Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang”
Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan”
Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran”
Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang”.
Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”
----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era
Global”
Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”
R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian”
Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”
Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran”
Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di
Indonesia”
E.19 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI IX
KEPAILITAN
Waktu:
Minggu X/
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
b. Perdamaian.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU);
b. Mahasiswa dapat memahami tentang Perdamaian.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU);
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Perdamaian.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
27

EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran Hutang.
Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, “Kepailitan-Seri Hukum Bisnis”
Bernadette Waluyo, “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang”
Daniel Suryana, “Hukum Kepailitan”
Kartono, “Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran”
Man S. Sastrawidjaja, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang”.
Munir Fuadi, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”
----------------, “Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era
Global”
Purwosutjipto, H.M.N., “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
8Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”
R.Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian”
Rahayu Hartini, “Hukum Kepailitan”
Siti Soemarti Hartono, “Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran”
Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di
Indonesia”
E.20 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI X
SURAT BERHARGA
Waktu:
Minggu X /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat berharga;
b. Penggolongan surat berharga :
(1) Berdasarkan Isi;
(2) Berdasarkan Perikatan;
(3) Berdasarkan dasar pengaturan :
(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD;
(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.
28

TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang pengertian, fungsi dan dasar
hukum surat berharga;
b. Mahasiswa dapat memahami penggolongan surat berharga :
(1) Berdasarkan Isi;
(2) Berdasarkan Perikatan;
(3) Berdasarkan dasar pengaturan :
(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD;
(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan dasar
hukum surat berharga;
b. Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan surat berharga :
(1) Berdasarkan Isi;
(2) Berdasarkan Perikatan;
(3) Berdasarkan dasar pengaturan :
(a) Surat berharga yang diatur di dalam KUHD;
(b) Surat Berharga yang diatur diluar KUHD.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat Berharga
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat
Berharga.
29

E.21 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI X
SURAT BERHARGA
Waktu:
Minggu XI /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam
penerbitan Surat Berharga;
b. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat dalam penerbitan surat
berharga.
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami Para Pihak dan Dasar mengikat pihakpihak
yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga;
b. Mahasiswa dapat memahami Hak dan kewajiban Para Pihak yang
terlibat dalam penerbitan surat berharga.
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan Para Pihak dan Dasar mengikat
pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga;
b. Mahasiswa dapat menjelaskan Hak dan kewajiban Para Pihak yang
terlibat dalam penerbitan surat berharga.
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.Soekardono, Hukum Dagang Indonesia
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat Berharga
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-surat Berharga
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat
Berharga.
30

E.22 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI XI
ASURANSI
Waktu:
Minggu XI /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Asuransi;
b. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi;
c. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi;
d. Polis Asuransi;
e. Pembagian dan macam-macam asuransi;
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian Umum dan Dasar
Hukum Asuransi;
b. Mahasiswa dapat memahami tentang Asas-asas dan Syarat Sahnya
Perjanjian Asuransi;
c. Mahasiswa dapat memahami tentang Risiko, Kepentingan dan Premi
dalam Asuransi;
d. Mahasiswa dapat memahami tentang Polis Asuransi;
e. Mahasiswa dapat memahami tentang Pembagian dan macam-macam
asuransi;
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Umum dan Dasar
Hukum Asuransi;
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asas-asas dan Syarat Sahnya
Perjanjian Asuransi;
c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Risiko, Kepentingan dan
Premi dalam Asuransi;
d. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Polis Asuransi;
e. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pembagian dan macammacam
asuransi;
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
31

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia.
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6;
Hukum Pertanggungan
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat
Berharga.
E.23 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI XI
ASURANSI
Waktu:
Minggu XII /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali (Herverzekering);
b. Klaim Dalam Asuransi;
c. Penyelesaian Sengketa
d. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang Asuransi Rangkap dan
Asuransi Kembali (Herverzekering);
b. Mahasiswa dapat memahami tentang Klaim Dalam Asuransi;
c. Mahasiswa dapat memahami tentang Penyelesaian Sengketa
d. Mahasiswa dapat memahami tentang Usaha Penunjang dalam
Usaha Perasuransian
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asuransi Rangkap dan
Asuransi Kembali (Herverzekering);
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Klaim Dalam Asuransi;
c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa
d. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Usaha Penunjang dalam
Usaha Perasuransian
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
32

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia.
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6;
Hukum Pertanggungan
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
Suparman Sastra Wijaya, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat
Berharga.
E.24 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI XII
PENGANGKUTAN
Waktu:
Minggu XII /
Pertemuan ke-2
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan
b. Pengaturan hukum Pengangkutan
c. Moda Pengangkutan
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengertian Pengangkutan dan
Hukum Pengangkutan
b. Mahasiswa dapat memahami tentang Pengaturan hukum
Pengangkutan
c. Mahasiswa dapat memahami tentang Moda Pengangkutan
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Pengangkutan
dan Hukum Pengangkutan
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengaturan hukum
Pengangkutan
c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Moda Pengangkutan
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
33

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3
; Hukum Pengangkutan.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
E.25 Mata Kuliah:
Hukum
Dagang
LEVEL KOMPETENSI X
PENGANGKUTAN
Waktu:
Minggu XIII /
Pertemuan ke-1
SUB-SUB KOMPETENSI :
a. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan
b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan
c. Tanggung jawab Pengangkut dalam Pengangkutan
TUJUAN PEMBELAJARAN :
a. Mahasiswa dapat memahami tentang Pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan
b. Mahasiswa dapat memahami tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak
dalam Pengangkutan
c. Mahasiswa dapat memahami tentang Tanggung jawab Pengangkut
dalam Pengangkutan
INDIKATOR HASIL BELAJAR :
a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan
b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Para
Pihak dalam Pengangkutan
c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tanggung jawab Pengangkut
dalam Pengangkutan
METODE PEMBELAJARAN :
a. Ceramah;
b. Diskusi;
EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi dijadikan
salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)
34

BAHAN PUSTAKA:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3
; Hukum Pengangkutan.
Achmad Ichsan, Hukum Dagang
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata
35