Level Kompetensi 1 KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

3/9/2010
Level Kompetensi 1
KARAKTERISTIK HUKUM
PERDATA
INTERNASIONAL
KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL
Pengertian, istilah, sumber, isi, ruang
lingkup Hukum Perdata Internasional
Persoalan-persoalan Hukum Perdata
Internasional.
Kaitan Hukum Perdata Internasional
dengan cabang-cabang hukum yang
lain.
1
2
PENGERTIAN HPI
PRIVATE INTERNATIONAL LAW
INTERNATIONALES PRIVATRECHT
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
INDONESIA :
Contradictio in terminis (pertentangan di
dalam istilah itu sendiri) ?
3
HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL :
Mochtar Kusumaatmadja :
Keseluruhan kaidah dan asas hukum
yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas negara
Mengatur hubungan hukum perdata
antara para pelaku hukum yang
masing-masing tunduk pada hukum
nasional yang berlainan
4
PENTING :
“Internasional” dalam HPI bukan berarti
sumber hukum HPI adalah internasional.
SUMBER HPI adalah NASIONAL belaka
HPI merupakan bagian dari HUKUM
NASIONAL
Tiap-tiap negara yg merdeka & berdaulat
mempunyai sistem HPI-nya sendiri
HPI Indonesia = sistem hk nasional
Indonesia
Schnitzer :
Bukan hukumnya yang internasional
Tetapi materi, faktanya yang internasional
5
6
1

3/9/2010
Meijers :
HPI adalah hukum perdata untuk
hubungan-hubungan internasional. Yang
internasional adalah hubungan-
hubungannya
Tapi kaidah-kaidah HPI-nya adalah
Hukum Perdata Nasional belaka
JADI :
“Internasional” tidak menunjuk pada sumber
hukumnya, tapi pada fakta-fakta, fakta, materi,
casus positie, , yg bersifat Internasional
Ada unsur-unsur dari luar negerinya (foreign
elements) yg membuat hubungan tersebut
menjadi internasional
Internationale gevallen (peristiwa-peristiwa
internasional) = peristiwanya yg
internasional, tapi sumbernya tidak
internasional
7
8
APA YANG MENJADI SUMBER
HPI INDONESIA ?
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (?):
Segala aturan yang
Belum dicabut
Belum diganti
Belum ada aturan yg mengatur
Masih berlaku
Pasal 16
Pasal 17
BERARTI :
Pasal 18
Algemene Bepalingen van Wetgeving voor
Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847
No. 23 hingga kini masih berlaku
9
10
PASAL 16 AB
Untuk mengatur status personal
“Ketentuan-ketentuan perundang-
undangan mengenai status & wewenang
orang-orang tetap mengikat untuk kaula-
kaula negara Belanda (kini baca : WNI)
jikalau mereka berada di luar negeri.”
Status personal = status, hak & wewenang
seseorang menurut Ps 16 AB
PASAL 17 AB
Untuk hukum tentang benda tidak
bergerak
“Mengenai benda-benda yang tidak
bergerak, berlaku hukum dari tempat,
dimana benda-benda itu terletak.”
Lex rei sitae = Lex situs
11
12
2

3/9/2010
PASAL 18 ayat (1) AB
Untuk mengatur bentuk formil dari
perbuatan hukum
“Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan
menurut hukum dari negara atau tempat,
dimana perbuatan itu dilakukan.”
Locus regit actum
Jadi, SUMBER HPI INDONESIA :
Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1)
AB
Yurisprudensi atau putusan-putusan
pengadilan (Pengadilan Indonesia,
Belanda, lainnya)
Ajaran Sarjana HPI atau doktrin-doktrin
(renvoi,
ketertiban umum, hak-hak yang
telah diperoleh, dst)
13
14
3