MEREKAYANGDIHAMBAT

y. Kantor Kecamatan Setia Budi
z. Kantor Kecamatan Kebayoran Baru
4. 11 (Sebelas) Bangunan Gedung Instansi Non-Pemerintah:
a. Universitas Indonesia Depok
b. Universitas Indonesia Salemba
c. Universitas Negeri Jakarta
d. Universitas Trisakti
e. Mal Grand Indonesia
f. Mal Atrium Senen
g. Plaza Semanggi
h. Mal Pacific Place
i. Rumah Sakit Umum Daerah Koja
j. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
k. Rumah Sakit Fatmawati
Seluruh tempat yang menjadi objek observasi penelitian ini dipilih secara acak. Gedung
bangunan instansi pemerintahan dipilih sebagai representasi terbanyak dengan tujuan untuk
menggambarkan pemenuhan hak yang dilakukan oleh negara terkait aksesibilitas bagi kelompok
difabel.
C. STANDAR ACUAN
Untuk mengukur tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana pada beberapa wilayah yang
menjadi sampel penelitian, penelitian ini menggunakan standar sebagaimana diatur di: (1)
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi
Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan (“Kepmenhub
71/1999”); (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTM/2006 tentang Pedoman
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (“PermenPU
30/2006”). Berdasarkan ketentuan tersebut, demikian adalah standar acuan yang digunakan
untuk melakukan pemeringkatan terhadap objek observasi:
1. Standar acuan aksesibilitas pada sarana dan prasarana angkutan kereta api:
a. Sarana:
i. Ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk kelompok difabel
dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
ii.
Penempatan ruang untuk kelompok difabel dan orang sakit diharuskan
memiliki aksesibilitas tanpa hambatan untuk keperluan ke peturasan;
iii. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut; dan
iv. Informasi perjalanan di kereta api.
b. Prasarana:
i. Kondisi keluar masuk stasiun harus landai;
ii. Kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan kelompok difabel dan orang
sakit tanpa bantuan pihak lain;
iii. Kondisi peron yang memudahkan kelompok difabel dan orang sakit untuk
naik turun dari dan ke sarana angkutan kereta api;
iv. Wajib menyediakan personil yang dapat membantu kelompok difabel dan
orang sakit;
v. Papan informasi perjalanan kereta api yang ditulis dengan huruf braile atau
tanda melalui bunyi bagi kelompok difabel tuna netra;
vi. Tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman di dekat pintu
keluar/masuk;
6