MEREKAYANGDIHAMBAT

Kata Pengantar
Direktur LBH Jakarta
Fasilitas Publik yang aksesibel selalu menjadi masalah yang kerap menghantui kelompok
difabel. Kelompok difabel selalu terhambat untuk mendapatkan haknya akibat fasilitas publik
yang tidak inklusif. Padahal, fasilitas publik merupakan hak setiap warga negara yang seharusnya
dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok masyarakat difabel.
Dewasa ini, pemenuhan hak bagi kelompok difabel merupakan salah satu isu utama Hak
Asasi Manusia. Hal ini diakibatkan adanya perubahan paradigma di dalam memandang isu
difabel. Dahulu, masyarakat memandang kelompok difabel dengan model kesehatan (Medical
Model) yang menempatkan “permasalahan” terkait kelompok difabel seolah ditimpakan hanya
kepada kelompok difabel sebagai objek dari intevensi klinis, yang harus selalu ditopang oleh
medis dan dibantu. Hal ini, secara tidak langsung, mengakibatkan pembatasan hak bagi kelompok
difabel untuk mengakses hak-hak mereka di ranah publik.
Kini, perubahan paradigma dalam mengkaji isu difabel bergeser kepada paradigma Hak
Asasi Manusia (Human Rights Model). Paradigma ini berfokus kepada martabat yang melekat
pada seorang manusia dan kemudian, jika diperlukan, melekat pula pada karakteristik medis
seseorang. Implikasi dari pergesaran paradigma ini adalah perubahan sudut pandang masyarakat
dalam menganalisis hambatan yang dialami oleh kelompok difabel bahwa hambatan tersebut
justru berada di luar kelompok difabel sendiri, yakni ada pada masyarakat secara umum – yang
kelompok difabel merupakan bagian di dalamnya. Akibat perubahan paradigma tersebut, kini
mulai disadari bahwa negara dan masyarakat belum responsif dalam memenuhi hak bagi
kelompok difabel. Inilah yang kemudian menciptakan hambatan dalam pemenuhan
penghormatan penuh kepada martabat yang melekat dan kesamaan hak dari kelompok difabel.
Berangkat dari hal tersebut, laporan ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang
dibuat oleh LBH Jakarta untuk menyadarkan masyarakat bahwa pelanggaran HAM terhadap
kelompok difabel nyata terjadi di sekitar kita. LBH Jakarta juga turut aktif mempromosikan
pemenuhan fasilitas bagi kelompok difabel, salah satunya memperjuangkan pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas. Terbitnya laporan ini diharapkan dapat memicu
percepatan pengesahan RUU tersebut dan menjadi dorongan bagi pengelola fasilitas publik untuk
mewujudkan pembangunan ramah difabel.
Jakarta, 3 Desember 2015
Merayakan Hari Disabilitas Internasional
Alghiffari Aqsa
Direktur LBH Jakarta
i