Chapter II.pdf - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera ...

2.1. Kabupaten Toba Samosir
2.1.1. Geografis
BAB II
PROFIL LOKASI PENELITIAN
Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak di dataran tinggi Bukit
Barisan, dengan kontur tanah yang beragam; datar, landai, bergelombang, miring,
dan terjal, dengan ketinggian antara 300 – 2200 meter di atas permukaan laut.
Struktur tanahnya labil, dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.
Posisi geografis Toba Samosir terletak antara 2°03’ - 2°40” LU dan 98°56” –
99°40’ BT, berada di garis katulistiwa, beriklim tropis basah, dengan suhu
berkisar 17°C - 29°C, dan rata-rata kelembapan udara 85,04%. Jumlah penduduk
berkisar 172.746 jiwa.
2.1.2. Administratif
Sesuai dengan agenda reformasi yang mengamanahkan dibangunnya
sebuah sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) demi tercapainya
pelayanan publik yang maksimal (dirasakan oleh rakyat), dirasa perlu untuk
melakukan pemekaran terhadap kabupaaten yang memiliki wilayah yang cukup
luas. Dengan mempersempit wilayah pelayanan, besar harapan bahwa rakyat akan
semakin dekat akan keberadaan pemerintahan di negeri ini.
Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Undang-
undang Nomor 12 TAHUN 1998, tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir
Universitas Sumatera Utara

dan Kabupaten Mandailing Natal, yang diresmikan pada tanggal 09 Maret 1999
oleh Menteri Dalam Negeri.
Wilayah Kabupaten Toba Samosir berada di antara lima kabupaten di
Provinsi Sumatera Utara, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Simalungun, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, dan
Asahan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, serta
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.
Total luas wilayah daratan Kabupaten Toba samosir yakni 2.021,8 km², yang
terdiri dari 16 kecamatan, 13 kelurahan, dan 231 desa.
No.
Tabel 1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Luas Wil
(Km²)
% Luas
1 Balige 6 29 91.05 4.50
2 Tampahan 0 6 24.45 1.21
3 Laguboti 1 22 7.90 3.66
4 Habinsaran 1 21 417.8 20.67
5 Borbor 0 15 167.5 8.28
6 Nassau 0 10 335.5 16.59
7 Silaen 0 23 62.9 3.10
8 Sigumpar 1 9 25.2 1.25
9 Porsea 3 14 31.45 1.56
10 PP. Meranti 0 7 387 19.14
11 Siantar 0 14 22.2 1.10
Universitas Sumatera Utara

Narumonda
12 Lumban Julu 0 12 90.9 4.50
13 Uluan 0 17 91.5 4.53
14 Ajibata 1 9 72.8 3.60
15 Parmaksian 0 11 45.98 3.60
16 Bonatua Lunasi 0 12 81.67 4.04
Jumlah 13 231 2.021.8 100
Jumlah penduduk Toba Samosir adalah 175.325 jiwa, dengan jumlah rumah
tangga (RT) 39.339 rumah tangga. Tingkat kepadatan penduduk adalah 86.7
org/km². Balige merupakan Ibukota Kabupaten, sekaligus pusat perdagangan, dan
pusat pemerintahan.
2.1.3. Potensi
Kabupaten Toba Samosir terkenal dengan keindahan alam kawasan Danau
Toba, juga kekayaan seni budaya asli, yang merupakan potensi daerah yang dapat
dikembangkan untuk sektor kepariwisataan. Potensi alam lainnya adalah luas
lahan kosong yang dapat diolah menjadi area pertanian, peternakan, perkebunan,
dan hutan tanaman industri, yang sudah tentu didukung oleh keberadaan Danau
Toba yang cukup luas, serta sungai yang dapat dimamfaatkan untuk
pengembangan budaya ikan air tawar, irigasi dan pembangkit tenaga listrik
Potensi tambang yang telah diinventarisasi dan disertifikasi oleh direktorat
invertarisasi sumber daya mineral Bandung adalah batu gantung, teras, ambesus,
lempung dan ditomea.
Universitas Sumatera Utara

Sebagian besar penduduk Toba Samosir menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian sehingga menjadi sektor andalan dalam menggerakkan
perekonomian daerah dengan kkontribusi sekitar 26,35% terhapadap total PDRB
tahun 2009.
Perkebunan umumnya merupakan usaha yang dikelola secara swadaya oleh
rakyat, kopi merupakan komuniti andalan dengan luas area tanah pada tahun
2009, seluas 2.353,43 Ha tersebar di seluruh kecamatan, dan kecamatan
Habinsaran merupakan daerah tanaman kopi terluas yakni 944,25 Ha denga
produksi 785,45 ton/tahun 2009.
Usaha peternakan dan perikan umumnya juga di kelola seebagai usaha
rumah tangga. Pada tahun 2009 jumlah populasi ternak besar seperti sapi 1044
ekor, kerbau 11846 ekor dan kuda 69 ekor.
Dari sektor kehutanan produksi hasil hutan yang terbesar adalah pulp dan
eucalyptus, masing-masing untuk tahun 2009 sebayak 210.897,76 m², dan
85.870,55 m².
Jumlah sekolah pada tingkat SD tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 223 unit,
Guru sebanyak 2.001 orang, dan 26.792 siswa, sehingga rasio murid SD terhadap
guru sebesar 14 orang, sementara rasio murid terhadap sekolah sebesar 120. Pada
tinggat SLTP, jumlah sekolah sebanyak 44 unit, guru sebanyak 991 orang, dan
siswa sebayak 12.145, sehingga rasio murid terhadap guru SLTP dan sekolah
masing-masing 12 dan 267. Pada tingkat SMA jumlah sekolah 16 unit, dengan
guru yang tersedia 491 orang, dan siswa sebayak 6.747 orang, sehingga rasio
murid terhadap guru dan murid terhadap sekolah masing-masing 14 dan 422,
sedangkan pada sekolah menengah keguruan ( SMK ), jumlah sekolah, Guru, dan
Universitas Sumatera Utara

murid masing-masing 20 unit sekolah, 540 orang guru dan 4.760 orang siswa,
sehingga rasio antara murid SMK terhadap guru, dan sekolah masing-masing 31
dan 27.
Pada sektor kesehatan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang
ditunjang kemudahan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat,
merupakan salah satu pilar pembangunan Kab. Toba Samosir. Jumlah rumah sakit
tahun 2010 sebayak 4 unit, termasuk RS. Khusus Kusta di tiga lokasi kecamatan,
puskesmas berjumlah 18 unit, pustu sebanyak 31 unit, sementara pondok bersalin
desa (polindes) dan posyandu masing-masing 109 unit dan 285 unit.
Jumlah tenaga kesehatan tahun 2010 sebanyak 249 orang terdiri dari 57
orang dokter (umum, gigi, dan spesialis), paramedis dan perawat 86 orang, dan
non medis sebanyak 43 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah
keluarga prasejahtra I (KS I) di Kab. Toba Samosir tahun 2009 sebesar 14.722
keluarga. Kecamatan Balige merupakan kecamatan terbesar jumlah keluarga
prasejahtera yaitu sebanyak 1.830 keluarga, sedangkan Ajibata merupakan
kecamatan yang terkecil keluarga prasejahtera dengan 378 kepala keluarga.
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Kab. Toba Samosir 2009
untuk medukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Kab. Toba
Samosir adalah sebanyak 4.559 orang. Dengan komposisi SDM sesuai jenjang
pendidikan adalah sebagai berikut:
No Strata Pendidikan Jumlah (Orang)
1 S3 1
2 S2 12
3 S1/D-IV 1.504
Universitas Sumatera Utara

4 D-III 1.480
5 SLTA 1.495
6 SLTP 29
7 SD 8
Jumlah 4.559
2.1.4. Perekonomian Daerah
Indikator kinerja bidang makro ekonomi daerah adalah PDRB, pertumbuhan
PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan pendapatan perkapita, perubahan
struktur PDRB yang meliputi pertanian, pertambangan, industry pengolahan
listrik, gas, dan air bersih konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran,
pengankutan dan komunikasi, keungan dan sektor jasa.
PDRB Kab Toba Samosir baik berdasarkan harga berlaku tahun 2010
sebesar Rp 3.056.049,03, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp
1.669.356,06 atau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 %
dibandingkan tahun sebelumnya
Sektor industry merupakan sektor yang memberikan peranan atau kontribusi
terbesar terhapadap PDRB tahun 2010 yaitu sebesar 42,48 %. sedangkan sektor
pertanian merupakan sektor yang menunjukkan trend penurunan dalam
pembentukan PDRB yaitu sebesar 26,35 %.
2.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.2.1. Gambaran Umum
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat adalah perangkat yang melayani
secara administrratif dan keuangan terhadap Dewan. Sekretariat Dewan dipimpin
Universitas Sumatera Utara

oleh seorang sekretaris, yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative dibina oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten. Sekretariat dimaksudkan untuk memfasilitasi segala sesuatu
yang berkenaan dengan peningkatan kinerja Dewan.
Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Sekretaris
Dewan dengan membawahi:
a. Bagian Persidangan, yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Persidangan
2. Sub Bagian Risalah
b. Bagian Umum, yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Perlengkapan, Protokol, dan Humas
2. Sub Bagian Keuangan
2.2.2. Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
A. Fungsi
1. Menyediakan fasilitas rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan melayani perjalanan dinas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Mengelola tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Tugas
1. Membantu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidangnya
2. Membuat program kerja Sekretariat Dewan sesuai dengan
keperluan/perlengkapan Dewan
3. Melaksanakan urusan rumah tangga Dewan
Universitas Sumatera Utara

4. Mengusulkan pengisian jabatan pada Sekretariat Dewan
5. Menyelenggarakan pendistribusian bahn-bahan rapat yang diperlukan
Dewan
6. Mengatur paara pegawai yang diperbantuakan pada fraksi-fraksi yang
ada di Dewan
7. Menyelenggarakan tata usaha/administrasi rapat Dewan
8. Menyusun risalah, ikhtisar, dan resume rapat/siding yang telah
diselenggarakan oleh Dewan, serta melaporkannya sebagai
pertanggungjawaban terhadap Dewan
9. Menyusun rencana kegiatan Dewan
10. Memberikan pelayanan keperluan administrative kepada Pimpinan
Dewan termasuk Komisi, Fraksi-Fraksi, Panitia dalam rangka
penyelenggaraan rapat/siding
11. Mempersiapkan produk-produk hukum yang akan dibahas dalam
rapat/siding Dewan
12. Menyajikan data yang diperlukan berkaitan dengan tugas dan
wewenang Dewan
13. Mendokumentasikan semua hasil kegiatan rapat Dewan
14. Mengusulkan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Dewan
kepada Pemerintah Daerah
15. Mengelola pembiyaan yang berkaitan dengan anggota Dewan
16. Membuat rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
keanggotaan Dewan
Universitas Sumatera Utara

17. Mempertanggungjawabkan tertib administrasi, dan tertib keuangan
Sekretariat Dewan
18. Mengatur dan merawat kendaraan dinas, serta mengelola administrasi
barang
19. Mengkoordinasikan kebersihan dan ketertiban kantor, rumah dinas,
serta perabot rumah tangga milik pemerintah terhadap Pimpinan
Dewan
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan
kepada Sekretaris Dewan
21. Membuat laporan hasil pelaksaan tugas Sekretaris.
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Toba Samosir,
Kepala Bagian
Persidangan
Kasubbag
Persidangan
Kasubbag
Risalah
Sekretaris Dewan
Kepala Bagian
Umum
Kasubbag
Perlengkapan
Kasubbag
Keuangan
Universitas Sumatera Utara

2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir Periode
2009 – 2014
DPRD Kabupaten Toba Samosir beralamat di Jl. Sutomo Pagar Batu No. 1
Balige. Berdasarkan hasil pemilihan umum legislative tahun 2009, anggota DPRD
Kabupaten Toba Samosir berjumlah 25 orang, yang berasal dari berbagai partai
politik.
Berikut adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir hasil
pemilu periode 2009 – 2014:
No.
Nama Anggota Partai Politik Jenis
1 Pdt. Gumontan Pasaribu,
S.Th
Kelamin
Pendidikan
Terakhir
Pekerjaan
Sebelumnya
HANURA L S - 1 Pendeta
2 Syamsudin Manurung L SMA Kepala Desa
3 Franjos Sitorus, S. Si PPRN L S - 1 Wiraswasta
4 Aston Sitorus L SMA Wiraswasta
5 Sahat Panjaitan L SMA Kontraktor
6 Roy Robinhot Sirait, SE L S – 1 Wiraswasta
7 Siti Nuraya Tampubolon PKP P SMA Wiraswasta
8 Monang Naipospos L S – 1 Wiraswasta
9 Sabam Simanjuntak PIB L SMA DPRD
10 Drs. Maris Sahala
Napitupulu
KEDAULATAN L S - I Wiraswasta
Universitas Sumatera Utara

11 Jojor M. Napitupulu, SE P S - I Wiraswasta
12 Jujung Napitupulu, SH PPI L S - I Wiraswasta
13 Robinson Sibarani RepublikaN L SMA Bertani
14 Mangapul Siahaan, S. Si PELOPOR L SMA DPRD
15 P. Kasmin Simanjuntak L SMA Wiraswasta
16 Dapot Hamonangan Lubis GOLKAR L D - III Wiraswasta
17 Herbet Sibuea, SE L S - I DPRD
18 Djodjor Tambunan PDIP P SMA Wiraswasta
19 Mangatas Silaen L SMA DPRD
20 Ir. Victor H. Silalahi L S – I Wiraswasta
21 Tonny Sakkan Siahaan, SE DEMOKRAT L S – I Wiraswasta
22 Ir. Boike Pasaribu L S – I DPRD
23 Rahmat K. Manullang, ST L S – I Wiraswasta
24 Dua Robet Hutajulu MERDEKA L SMA Wiraswasta
25 Ir. Togar Manurung BURUH L S – I DPRD
Catatan: P. Kasmin Simanjuntak yang merupakan kader PPRN, hanya
menjabat selama satu tahun, karena Beliau terpilih menjadi Bupati Kabupaten
Toba Samosir, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk periode 2010 – 2015.
2.3.1. Tugas dan Wewenang
Dalam Peraturan dan Tata tertib Dewan, DPRD Kabupaten Toba Samosir
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut; (1) membentuk peraturan
Daerah yang dibahas dengan kepala daerah, untuk menjadi musyawarah bersama,
(2) menetapkan APBD bersama kepala daerah, (3) melaksanakan pengawasan
Universitas Sumatera Utara

terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta peraturan
perundang-undangan lainnya seperti kebijakan pemerintah daerah terkait program
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah, (4) mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepada menteri dalam
negeri, melalui gubernur, (5) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
kepala daerah, terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah, dan (6) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu,
pada pasal 31 bab VI Peraturan dan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toba Samosir menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak, antara lain;
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah
secara lisan/tulisan, terkait kebijakan pemerintah daerah. Hak angket adalah hak
untuk kelakukan penyeelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting,
strategis, yang diduga betentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
perundangan, dalam artian berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, daerah,
dan Negara. Hak menyatakan pendapat adalah hak untuk bertanya kepada kepala
daerah terkait kebijakan kepala daerah.
2.3.2. Kewajiban
Sesuai dengan Peraturan dan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toba Samosir, pada pasal 47, anggota dewan mempunyai kewajiban
antara lain; (1) mengamalkan Pancasila, (2) melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, (3) melaksanakan kehidupan demokrasi
Universitas Sumatera Utara

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (4) mempetahankan dan
memelihara kerukunan daerah, nasional, demi keutuhan Negara Republik
Indonesia, (5) memperhatikan kesejahteraan rakyat daerah, (6) menyerap,
menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (7)
mendahulukan kepentingan umum, di atas kepentingan pribadi/golongan, (8)
memberikan pertanggungjawaban secara moral/politis kepada pemilih di daerah
pemilihannya, (9) mentaati kode etik, Peraturan dan Tata tertib DPRD Kabupaten
Toba Samosir, (10) menerapkan norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga lainnya.
2.3.3. Struktur Keanggotaan/Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Toba
I. Pimpinan
Samosir, sesuai keputusan rapat paripurna khusus DPRD
Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2010
Nama Jabatan Partai Politik
Sahat Panjaitan Ketua PPRN
Djojor Tambunan Wakil Ketua PDIP
Rahmat Kurniawan
Manullang, ST
II. Pesonalia Komisi – komisi DPRD
Wakil Ketua DEMOKRAT
No. Komisi Nama Jabatan Partai Politik
1 A: Bidang Pemerintahan - Franjos Sitorus, S.Si
- Sabam Simanjuntak
Ketua
Wakil Ketua
PPRN
PIB
Universitas Sumatera Utara

2 B: Bidang Pembangunan dan
Keuangan
3 C: Bidang Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat
- Robinson Sibarani
- Pdt. Gumontan Pasaribu,
S.Th
- Mangapul Siahaan, S.Si
- Dapot H. Lubis
- Siti Nuraya Tampubolon
- Syamsudin Manurung
- Dua Robet Hutajulu
- Ir. Viktor H. Silalahi
- Jojor M. Napitupulu, SE
- Aston Sitorus
- Jujung Napitupulu, SH
- Ir. Boike Pasaribu
- Tonny Sakkan Siahaan,
S.Th
- Roy Robinhot Sirait, SE
- Ir. Togar Manurung
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
RepublikaN
HANURA
PELOPOR
GOLKAR
PKP
HANURA
MERDEKA
PDIP
PDIP
PPRN
PPI
DEMOKRAT
DEMOKRAT
PPRN
Universitas Sumatera Utara

- P. Kasmin Simanjuntak
- Herbet Sibuea, SE
- Mangatas Silaen
- Drs. Maris S. Napitupulu
- Monang Naipospos
III. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toba Samosir
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
No. Nama Jabatan Partai Politik
1 Sahat Panjaitan Ketua PPRN
2 Djodjor Tambunan Wakil Ketua PDIP
3 Rahmat K. Manullang,
ST
Wakil Ketua DEMOKRAT
4 Ir. Boike Pasaribu Anggota DEMOKRAT
5 Dua Robet Hutajulu Anggota MERDEKA
6 Ir. Viktor H. Silalahi Anggota PDIP
7 Jojor M. Napitupulu, SE Anggota PDIP
8 Roy Robinhot Sirait, SE Anggota PPRN
BURUH
PELOPOR
GOLKAR
PDIP
KEDAULATA
N
PKP
Universitas Sumatera Utara

9 Siti Nuraya Tampubolon Anggota PKP
10 Ir. Togar Manurung Anggota BURUH
IV. Badan Musyawarah
No. Nama Jabatan Partai Politik
1 Sahat Panjaitan Ketua PPRN
2 Djodjor Tambunan Wakil Ketua PDIP
3 Rahmat K. Manullang,
ST
Wakil Ketua DEMOKRAT
4 P. Kasmin Simanjuntak Anggota PELOPOR
5 Drs. Maris Sahala
Napitupulu
6 Tonny Sakkan Siahaan,
ST
Anggota KEDAULATAN
Anggota DEMORAT
7 Mangatas Silaen Anggota PDIP
8 Aston Sitorus Anggota PPRN
9 Syamsudin Manurung Anggota HANURA
10 Dapot Hamonangan
Lubis
V. Badan Legislasi
Anggota GOLKAR
No. Nama Jabatan Partai Politik
1 Herbet Sibuea, SE Ketua GOLKAR
Universitas Sumatera Utara

2 Pdt. Gumontan Pasaribu,
S.Th
Wakil Ketua HANURA
3 Franjos Sitorus, S. Si Anggota PPRN
4 Robinson Sibarani Anggota RepublikaN
5 Jujung Napitupulu, SH Anggota PPI
6 Mangapul Siahaan, S.Si Anggota PELOPOR
7 Monang Naipospos Anggota PKP
8 Sabam Simanjuntak Anggota PIB
VI. Badan Kehormatan
No. Nama Jabatan Partai Politik
1 Monang Naipospos Ketua PKP
2 Aston Sitorus Wakil Ketua PPRN
3 Pandapotan K.
Simanjuntak
2.3.4. Deskripsi Partai Politik dan Program
1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
a. Gambaran Umum
Anggota PELOPOR
Partai Peduli Rakyat Nasional diproklamasikan sejak pada tanggal 16
Februari tahun 2006 di Jakarta, dengan pendiri utama adalah DR Raja Sutan D.L.
Sitorus dengan 28 kepengurusan di tingkat propinsi... dan 360 di tingkat
kabupaten atau kota. Tokoh utama dari partai ini adalah DR Sutan Raja DL
Sitorus, dengan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Ketua Umum
Universitas Sumatera Utara

Brigjend. TARIDA SINAMBELA dan Sekjend ANTON SIHOTANG kemudian
kerena alasan organisasi Sekjend kemudian digantikan oleh H.M. Baryadi.
selanjutnya karena sesuatu hal yang mengakibatkan Ketua Umum dan Sekjend
tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menghantarkan partai ke tingkat
verifikasi badan hukum dan keluarnya undang-undang partai politik baru dengan
berbagai perubahan al:mengharuskan para pendiri parta wajib mengikutsertakan
keterwakilan perempuan minimal 15 persen,maka seluruh para pendiri dan Ketua
DPW PPRN se-Indonesia sepakat mengadakan rapat umum pada tanggal 27
November 2007 di Hotel Niagara Parapat Sumatera Utara yang dihadiri oleh 33
DPW seluruh Indonesia.
Azas
b. AD/ART
Partai Peduli Rakyat Nasional berazaskan Pancasila sebagai falsafah dan
pandangan hidup bangsa.
Landasan
Partai Peduli Rakyat Nasional berlandaskan kepada perjuangan Bangsa
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Watak dan Prinsip
1. Watak Partai adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga
negara Indonesia tanpa membedakan etnis/suku, keturunan, agama, dan
kedudukan sosial serta berwatak nasional Indonesia yang percaya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berpaham kebangsaan Indonesia, berjiwa
kerakyatan yang demokratis dan berwawasan global.
Universitas Sumatera Utara

Sifat
2. Prinsip perjuangan Partai adalah menjunjung tinggi keadilan, kebenaran
dan kejujuran serta secara terus menerus menumbuhkembangkan
persaudaraan dan kebersamaan untuk menjaga kesatuan dan persatuan.
Nasionalis, demokratis dan terbuka.
Fungsi
Tujuan
1. Sebagai wadah perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan
masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil, makmur demokratis dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan wawasan dan partisipasi politik rakyat dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
1. Mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia
sebagaimana telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
1945.
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia melalui
peningkatan kwalitas pendidikan nasional agar dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.
3. Mempertebal semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme untuk
memperkokoh Persatuan dan Kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4. Memajukan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Universitas Sumatera Utara

Visi
5. Berperan aktif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia agar berpihak
pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
6. Mewujudkan pola pembangunan dan sistim Pemerintahan yang bersih,
serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Membangun kemitraan global serta memperkuat daya saing bangsa di
tingkat internasional.
8. Membangun Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris yang
merupakan satu kesatuan wawasan nusantara, kesatuan politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
c. Visi dan Misi
Rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
Misi
1. Meningkatkan pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur.
2. Partai Demokrat (PD)
1. Bidang Politik
A. Memberdayakan kader partai baik pengurus, anggota DPRD, dan
yang berada di ormas, organisasi profesi untuk peka, kritis dan
tanggap mengawasi setiap gerak pembangunan,
B. Berperan serta mendorong dan meningkatkan pendidikan politik
rakyat,
Universitas Sumatera Utara

C. Berperan menjaga NKRI yang demokratis, konstitusional serta
mencegah upaya-upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa,
2. Ekonomi, Koperasi, dan UKM
a. Memperjuangkan pemerataan pembangunan
b. Mendorong terciptanya lapangan kerja, memperluas kesempatan
kerja/usaha, perlindungan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja,
c. Mendorong masyarakat untuk terus menumbuhkembangkan
koperasi,
d. Turut mengawasi agar produksi dan penyediaan kebutuhan pokok
rakyat mencukupi, serta pemerataan distribusi.
3. Hukum dan HAM
a. Turut berupaya meningkatkan kesadaran hukum rakyat,
b. Turut berperan mendorong penegakan supremasi hukum dalam
rangka pemulihan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum,
c. Peka dan tanggap terhadap kasus-kasus hukum, terutama yang
berhubungan dengan rakyat,
d. Menyelenggarakan seminar/lokakarya/diskusi tentang masalah
hukum yang actual.
4. Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
a. Mendorong tumbuhnya unit-unit usaha di bidang agro-industri dan
agro-bisinis,
b. Melakukan pengawasan dan pencegahan illegal logging,
c. Mengembagkan perkebunan rakyat,
d. Mendorong usaha perkebunan yang berbasis keragaman produk
seperti wisata alam, tanaman obat-obatan, rotan, madu, dll.
5. Kelautan dan Perikanan
a. Mengembangkan koperasi nelayan,
Universitas Sumatera Utara

. Mengembangkan industri perikanan berskala rumah tangga,
c. Mendorong program kebaharian melalui budidaya laut, dan
perikanan.
6. Pendidikan, Kebudayaan, dan SDM
a. Mendorong pemberantasan buta aksara,
b. Mendorong terlaksananya wajib belajar 9 tahun,
c. Menumbuhkembangkan kebudayaan daerah,
d. Turut memberdayakan pendidikan non-formal,
e. Memperjuangkan penambahan APBD untuk anggaran pendidikan.
7. Agama, Aliran Kepercayaan, dan Kesehatan
a. Mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama,
b. Berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya kehidupan beragama
yang dinamis,
c. Memperjuangkan berbagai kebutuhan sosial masyarakat seperti
sarana kesehatan, kemampuan kepemilikan rumah yang layak,
pembinaan keluarga sejahtera, dll.
8. Buruh Tani, Nelayan, dan Tenaga Kerja
a. Mendorong perbaikan penghasilan masyarakat petani dan nelayan,
b. Mendorong upaya penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja,
c. Mendorong kader partai untuk mengembangkan koperasi petani, dan
nelayan.
9. Pemberdayaan Perempuan
a. Berperan aktif untuk meningkatkan peranan wanita dalam
kesejahteraan keluarga,
b. Mendorong dan mengembangkan program peningkatan kedudukan
wanita dalam pembagunan di segala bidang,
Universitas Sumatera Utara

c. Turut berperan dalam memantapkan peran dan fungsi organisasi
wanita.
10. Bidang Pemuda, Olahraga, dan Informasi
a. Memantapkan program dan fungsi organisasi muda demokrasi
sebagai organisasi kader dan perjuangan Partai Demokrat,
b. Melibatkan generasi muda demokrat dalam berbagai kegiatan partai
di setiap jajaran partai,
c. Melakukan berbagai kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan
generasi muda.
11. Bidang Energi, SDA, Lingkungan Hidup, Kelestarian Alam, dan
Bencana Alam
a. Berperan aktif agar masyarakat benar-benar berperan menjaga dan
memeliahara sumber daya energi, serta penggunaannya secara hemat,
b. Turut menjaga, mengawasi, dan menggerakkan agar lingkungan
hidup tetap dipelihara dan dikelola sebaik-baiknya.
12. Perdagangan dan Perindustrian
a. Berusaha mendorong pemerintah agar produksi dan penyediaan
bahan kebutuhan pokok rakyat tercukupi, bermutu, penyebarannya
merata, tepat waktu, serta harga yang layak,
b. Mendorong pemerintah daerah membantu meningkatkan pengusaha
ekonomi lemah,
c. Memperjuangkan agar badan usaha membantu permodalan,
manajemen produksi, dan pendistribusian hasilnya.
13. Pariwisata dan Pertahanan
a. Turut berupaya membina dan mengembangkan objek-objek wisata
serta kesiapan masyarakat dalam rangka pelayanan turis,
Universitas Sumatera Utara

. Mendukung upaya kekuatan HANKAMNAS serta kepolisian, dalam
rangka keutuhan nasional, serta terpeliharanya keamanan.
14. Peraturan Daerah
a. Mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan infrastruktur
bagi daerah yang terbelakang, agar tidak terjadi kesenjangan
pembangunan,
b. Melakukan pengamatan terhadap perda, serta menyikapinya melalui
kader partai di legislatif bila dirasa memberatkan masyarakat, atau
bertentangan dengan perundan-undangan, Turut mengawasi
kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah untuk kepentingan
pembangunan.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
a. Gambaran Umum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan organisasi politik yang
terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama,
kedudukan sosial, gender. Partai ini berwatak Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan,
dan keadilan sosial, yang perjuangannya berlandaskan Pancasila. PDIP telah
berketetapan menjadikan dirinya sebagai partai modern yang mempertahankan jati
dirinya sebagai partai kerakyatan (wong cilik) dengan tetap berpegang teguh pada
prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta
berkepribadian di bidang kebudayaan.
Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDIP dicirikan
oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan
keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat yang
Universitas Sumatera Utara

diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya
melalui kongres partai. Kebangsaan menempatkan prinsip kewarganegaraan yang
mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa terkecuali,
sebagai dasar satu-satunya pengelolaan partai. Bagi PDIP prinsip ini menemikan
bentuk konkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan
kemajemukan sebagai kekayaan dan merupakan rahmat Tuhan. Keadilan sosial
mengungkapkan komitmen bagi PDIP untuk senantiasa mengarahkan semua
aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak.
PDIP adalah satu organisasi yang program-programnya selalu didasarkan
pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil. Dengan kata lain partai ini selalu
berupaya mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat bawah (wong
cilik). Pemberdayaan masyarakat yang termarjinalkan merupakan agenda mulia
yang penting untuk diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan
masyarakat yang mandiri dan berkeadilan.
b. Program Partai
1. Politik
- Mempertahankan serta melaksanakan Pancasila sebagai dasar, dan
ideologi bangsa Indonesia,
- Mempertahankan negara Republik Indonesia yang berbentuk negara
kesatuan dalam masyarakat yang majemuk dalam kesetaraan,
- Melakukan penyempurnaan dan penguatan Undang-Undang Dasar 1945
dalam rangka menegakkan pelaksanaan cita-cita proklamsi seperti yang
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk menjawab tantangan dan
perubahan jaman,
Universitas Sumatera Utara

- Melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana penyaluran kedaulatan
rakyat melalui sistem proporsional pada tingkat nasional dan sistem distrik
pada tingkat provinsi ke bawah, dan pemilihan secara langsung untuk
menentukan utusan daerah,
- Melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- Mendorong kontrol masyarakat yang efektif terhadap penyelenggaraan
negara melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat, bagi terselenggaranya kehidupan yang
demokratis,
- Melakukan peran aktif sebagai unsur perekat bangsa dalam rangka
menetapkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat bangsa Indonesia
yang majemuk dengan menghargai perbedaan di dalam kesetaraan dan
mendahulukan sikap akomodatif daripada diskriminatif,
- Mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Otonomi Daerah secara
bertahap, sesuai dengan kesiapan daerah, dan segera mengeluarkan
Peraturan Pemerintah yang diperlukan dalam pelaksanaan Otonomi
Daerah,
- Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menyempurnakan Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang
Pemerintahan Daerah dan No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan wilayah
kesatuan Negara Republik Indonesia.
2. Hukum
Universitas Sumatera Utara

- Mendukung usaha penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan
konsekuen dengan peniadaan diskriminasi agar tercipta suasana kehidupan
yang aman, tertib, damai, dan berkeadilan.
- Mendukung penindakan yang tegas terhadap para pelanggar hukum yang
berasal dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang kedudukan,
suku, dan agamanya,
- Menuntut segera dilakukannya pemberantasan berbagai praktik KKN yang
merupakan peninggalan orde baru, maupun yang sedang terjadi sekarang,
- Mendukung pelaksanaan fungsi hukum untuk mengayomi dan
mewujudkan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia,
- Menuntut dilakukannya pembenahan peradilan dengan membersihkan
lembaga peradilan dari praktik KKN demi terciptanya peradilan yang
bersih, cepat, dan transparan,
- Mendukung Undang-undang HAM dan pelaksanaannya, serta
memperhatikan konvensi internasional mengenai HAM,
- Menuntu penyempurnaan Undang-undang pertnahan dan melindungi
masyarakat dengan memperhatikan Hak Adat, dan Ulayat atas tanah,
- Mendesak diberlakukannya Judicial Review terhadap berbagai Undang-
Undang dan peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945.
3. Perekonomian
- Mendukung usaha pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat,
melalui kebijakan, peluang usaha, permodalan, dan informasi secara adil
dan merata, bagi masyarakat,
Universitas Sumatera Utara

- Mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif dalam rumah tangga agar
rakyat tidak selalu sebagai konsumen, sehingga dapat meningkatkan
produktivitas nasional,
- Mendesak pemerintah untuk mengutamakan penciptaan lapangan
pekerjaan baru, bagi sektor kelautan, pertanian, dan industri padat karya,
- Mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan penyehatan perbankan
nasional yang dengan tidak hanya mengutamakan rekapitalisasi, tetapi
juga mengembangkan regional banking system di setiap daerah tingkat II
dengan persyaratan modal yang lebih ringan agar sektor riel di daerah
tingkat II dapat tumbuh dengan baik,
- Mendesak pemerintah agar memberikan dukungan nyata yang lebih besar
bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi,
- Mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan program ketahanan
pangan dan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sifat-sifat tanah,
di berbagai wilayah di daerah Indonesia,
- Mendesak pemerintah untuk pembangunan usaha di bidang peternakan
rakyat, dengan jenis yang sesuai dengan kondisi daerah,
- Mendesak pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha agrobisnis
dengan mengembangkan industri pembenihan di sektor pertanian yang
mengacu pada keunggulan komparatif masing-masing daerah,
- Mendesak pemerintah untuk melakukan penyehatan terhadap BUMN, agar
berfungsi maksimal bagi peningkatan pendapatan negara dengan
mengutamakn prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan ekonomi di
dalam kinerjanya,
Universitas Sumatera Utara

- Mendesak pemerintah agar di dalam mengeksplorasi kekayaan alam,
terutama dalam perumusan kontrak dengan pihak investor, lebih
menekankan manfaat langsung terhadap masyarakat, selain peningkatan
pendapatan negara,
- Mendukung pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara adil dan
merata sebagai penyelesaian dampak krisis untuk jangka pendek yang
harus diikuti dengan program penyediaan kebutuhan sandang, pangan, dan
kesehatan melalui program terpadu jangka panjang,
- Mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan penyediaan dana cepat
dan murah, bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui pasar
modal, agar tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar dan asing
semata,
- Mendesak pemerintah agar melakukan pembangunan sarana dan prasarana
publik secara adil dan merata di seluruh daerah, agar terbuka arus jasa dan
barang, dari daerah-daerah yang terisolasi hingga ke kota-kota besar,
- Mendesak pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pembelaan
terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yakni dengan peningkatan
kemampuan tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan,
- Mendesak para pengusaha agar tidak diskriminatif terhadap tenaga kerja
perempuan,
- Mendesak pemerintah untuk mengurangi utang luar negeri serta hanya
menggunakannya untuk kegiatan ekonomi produktif,
- Mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pelestarian alam,
serta menindak tegas para perusak lingkungan,
Universitas Sumatera Utara

- Mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber-sumber energi yang
murah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian rakyat.
4. Pendidikan
- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar
tercapai juga mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan wajib belajar
sembilan tahun,
- Mendesak pemerintah untuk memperbanyak pendidikan tingkat kejuruan
di tingkat menengah dan pendidikan nonformal dalam bentuk program
”kerja sambil belajar”,
- Mendesak pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan
dan pelatihan bagi peningkatan keterampilan tenaga kerja,
5. Kesehatan
- Mendesak pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan
penyediaan obat murah serta mengembangkan asuransi kesehatan bagi
rakyat, terutama bagi yang kurang mampu,
- Mendesak pemerintah untuk mengembangkan obat-obatan tradisional
untuk meningkatkan daya saing terhadap obat-obatan hasil impor,
- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan
menjaga persaingan yang sehat di bidang asuransi kesehatan,
- Mendesak pemerintah agar menindak tegas dan memberikan hukuman
seberat-beratnya bagi para produsen/pengedar narkoba,
6. Sosial Budaya
Universitas Sumatera Utara

- Mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk bersama-sama
memulihkan kepribadian, watak, harga diri, dan kebanggaan nasional
sebagai bangsa yang beradab sesuai dengan Pancasila,
- Menyerukan kepada segenap rakyat untuk tetap menghargai kemajemukan
masyarakat dalam suku, agama, budaya, dan tradisi sebagai kekayaan dan
kebanggaan bangsa dan terus mengembangkan sistem akomodatif budaya
yang demokratis,
- Mendorong tumbuhnya sikap kritis bangsa dalam rangka menyaring nilai-
nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa melalui
penanaman nilai-nilai luhur bagi pembunuhan etika dan moral bangsa,
- Melaksanakan nation and character building dalam rangka pembangunan
kebudayaan nasional yang berkeptibadian,
- Mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menjaga kerukunan antara umat
beragama dengan tidak mempertentangkan perbedaan, tetapi lebih
mengutamakan keharmonisan,
- Mendesak para pemuka agama agar berperan aktif dalam mengatasi
berbagai kerusuhan yang bernuansa SARA, guna menjaga kerukunan
hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- Mendesak para pemuka agama untuk memberikan pendidikan yang
berwawasan kebangsaan dan Hak Asasi Manusia di dalam menghadapi
dinamika masyarakat, dan dampak perkembangan global,
- Memperjuangkan keadilan bagi persamaan hak antara laki-laki, dan
permpuan, di dalam berbagai aspek kehidupan.
Universitas Sumatera Utara