JURNAL ( CANDRA IRAWAN ).pdf - Repository - University of Riau ...

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN
PERPAJAKAN, PENYELEWENGAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
ATAS KINERJA PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB
PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
CANDRA IRAWAN
e-mail : cawan_rohis@yahoo.com
Anggota :
AZWIR NASIR
RUSLI
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of empirical taxpayer knowledge on tax laws, tax
fraud and perception of taxpayers about tax service performance on motivation taypayers when they
have to fulfill the obligation paying the income tax.
The sample was determined by the method of purposive sampling. From Population of
taypayers, which meets the criteria of the sample is 100 taypayers. The Method of analysis used in
this study is multiple linear regression with SPSS version 17.
The results of this study showed that taxpayer knowledge on tax laws, tax fraud and
perception of taxpayers tax service performance had a significant effect on motivation taypayers when
they have to fulfill the obligation paying the income tax. Partial regression test (t test) showed that the
variables of knowledge on tax laws, tax fraud and perception of taxpayers tax service performance
affect motivation taypayers in when they have to fulfill the obligation paying the income tax. The
magnitude of the effect caused by Adjusted R 2 by three variabels together 80.8% of the dependent
variable, while the remaining 19.2% is influenced by other variables not examined in this study.
Keywords: taxpayer knowledge on tax laws, tax fraud, perception of taxpayers tax service
performance, motivation taypayers when they have to fulfill the obligation paying the income tax.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Tidak dapat disangkal bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang
punggung penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Suhartono, 2004). Pajak menduduki posisi penyumbang kas negara paling
besar didalam APBN Indonesia. Sebagai gambaran perkembanganya yang dirilis oleh
Departemen Keuangan (2010) bahwa sebelum tahun 2000 kontribusi pajak hanya berada
pada kisaran 60 persen. Pada APBN 2008 pajak memberikan kontribusi 68,3 persen dari total
penerimaan negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009 terus meningkat. Penerimaan
pajak akan meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan negara atau Rp 726,28
triliun (dikutip dari: Detik.com, 2 Maret 2010). Data terbaru dari website Departemen
Keuangan pada APBN-P 2012 penerimaan pajak akan meningkat menjadi 74,8 persen dari
total penerimaan negara atau Rp 1016.3 triliun.
Dikarenakan besarnya peran penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam
APBN sehingga pendapatan pajak dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dana dari
penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek
kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, kesehatan, pendidikan,
sampai pada subsidi BBM. Oleh karena itu, betapa berperanya sektor pajak dalam rangka
1

memenuhi kebutuhan pembangunan suatu bangsa dan dalam menjamin bergulirnya
pemerintahan. Dengan demikian sektor pajak harus benar-benar dilakukan pengelolaan
dengan manajemen yang baik, yaitu pengelolaan yang berbasis akuntabilitas, dilengkapi
dengan etos kerja yang tinggi dari para fiskus, kejujuran, serta ketransparanan.
Masalah yang harus dituntaskan yaitu kekurangpatuhan wajib pajak yang diakibatkan
oleh rendahnya motivasi membayar pajak. Berdasarkan data jumlah angkatan kerja tahun
2011 sebanyak 118,67 juta jiwa (Republika.co.id. 2011), sementara data jumlah wajib pajak
yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 19,9 juta jiwa (Dirjen
Pajak. 2011). Dengan rincian 17,8 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib
pajak bendaharawan, sisanya berasal dari wajib pajak badan. Hampir 90% tenaga kerja dan
badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dari data itu dapat kita ambil kesimpulan
bahwasanya terjadi permasalahan terhadap kesadaran dan motivasi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Subiyantoro (2006) melakukan pengujian tentang hubungan antara pengetahuan wajib
pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pengetahuan wajib pajak tentang perturan perpajakan (sebagai variabel bebas) dapat
mempengaruhi motivasi wajib pajak (variabel terikat) dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan terdiri dari lima (5)
indikator, yaitu: Penghasilan tidak kena, pajak (PTKP), tarif pajak progresif wajib pajak,
perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi, sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan
SPT, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil penelitian menunjukkan tiap-tiap
variabel menunjukkan hubungan yang terkategori kuat dan positif. Artinya, semakin baik
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula
motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kusumaningtyas (2011) melakukan pengujian tentang pengaruh antara pemberitaan
tentang kasus mafia pajak(penyelewengan pajak) terhadap prilaku wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pemberitaan tentang kasus mafia pajak (sebagai variabel bebas) dapat mempengaruhi
perilaku wajib pajak (variabel terikat) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil
penelitian menunjukkan tiap-tiap variabel menunjukkan hubungan yang signifikan.
Piseska (2009) melakukan pengujian tentang pengaruh antara kecerdasan spiritual dan
persepsi wajib pajak terhadap kinerja pelayanan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah kecerdasan spiritual dan persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan (sebagai variabel
bebas) dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak (variabel terikat) dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan tiap-tiap variabel menunjukkan
hubungan yang terkategori kuat dan positif. Artinya, semakin baik kecerdasan spiritual yang
dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula motivasi wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya akan meningkat secara signifikan seiring dengan semakin baiknya kinerja
pelayanan perpajakan.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah terdapat pengaruh antara
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, penyelewengan pajak dan kualitas
persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak di
Pekanbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Senapelan
Pekanbaru?"
2

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, penyelewengan pajak dan persepsi
wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak di Pekanbaru
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
II. METODE PENELITIAN
2.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan kuesioner,tes dan studi
kepustakaan.
2.2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar serta
melapor atas nama pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru yang
berjumlah 57.327 orang per 31 maret 2012. Wajib Pajak yang menjadi sampel dipilih dengan
menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 100 wajib pajak berdasarkan rumus Slovin.
2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
2.3.1. Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y)
Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kemauan wajib
pajak untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan yang diukur dengan instrumen kuisioner
yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Piseska (2004). Kuisoner
tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu Self Assesment System, melaksanakan
pembukuan, pelaksanaan pemeriksaaan dan melaksanakan setoran pajak. Kuisoner ini
menggunakan skala Likert 5 poin ( 1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju ).
2.3.2. Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan (X1)
Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah hasil tahu, ingatan dan
ilmu yang dimiliki yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang tercantum
dalam undang-undang perpajakan yang diukur dengan menggunakan instrument tes yang
digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Subiyantoro (2006) yang
disesuaikan dengan UU PPh terbaru yaitu UU No. 36 tahun 2008 . Instrumen tersebut terdiri
dari pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan pengetahuan
tentang peraturan peraturan perpajakan yang tergambar dalam 5 indikator yaitu tentang
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tarif pajak progresif wajib pajak, perhitungan pajak
wajib pajak orang pribadi, sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT, dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Variabel ini menggunakan skala model gutman jika jawaban
benar diskor 1 dan jika jawaban salah diskor 0.
2.3.3. Penyelewengan Pajak (X2)
Penyelewengan pajak adalah sikap, cara, proses menyimpang atau penyalahgunaan
dana yang dilakukan oleh mafia pajak terhadap dana pajak yang dibayar oleh wajib pajak
yang diukur dengan menggunakan instrumen kuisioner yang digunakan penelitian terdahulu
yang dikembangkan oleh Kusumaningtyas (2011). Instrumen tersebut terdiri dari
pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan penyelewengan pajak
dengan indikator informasi, pristiwa, penting, menarik, fakta dan efek dari penyelewengan
3

pajak, dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat
setuju ).
2.3.4. Persepsi atas Kinerja Pelayanan Perpajakan (X3)
Persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan adalah penilaian wajib pajak
mengenai baik buruknya pelayanan perpajakan yang diukur dengan menggunakan instrumen
kuisioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Piseska (2009).
Instrumen tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan
dengan persepsi tentang kinerja pelayanan perpajakan yang indikatornya adalah bukti fisik,
keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Variabel ini menggunakan skala Likert 5 poin
( 1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju ).
2.4. Metode Analisis Data
2.4.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur variabel
yang akan diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti
karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Ghozali,
2001).Pengujian validitas kuesioner menggunakan teknik corrected item-total correlation,
yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya. Pengujian validitas tes
menggunakan rumus korelasi Point Biserial untuk mengestimasi validitas setiap skala
(indikator observarian). Kriteria valid atau tidak valid adalah bila korelasi r kurang dari nilai
r table dengan tingkat signifikan α = 5 %, berarti butir pernyataan tidak valid.
Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana suatu pengukuran dapat
memperoleh hasil yang konsisten, stabil atau relatif tidak berbeda jka dilakukan pengukuran
kembali terhadap subjek yang sama. Pengujian reliabilitas kuisoioner dilakukan secara
statistic yaitu dengan menghitung besarnya Cronbach’s Alpha dengan bantruan SPSS 17.0.
jika koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (α > 0,6) maka instrument tersebut
dikatakan reliabel. Sebaliknya jika koefisien alpha rendah dari 0,6 (α < 0,6) maka instrumen
tersebut dikatakan tidak reliabel ( Ghozali, 2001). Pengujian reliabilitas tes dilakukan dengan
menggunakan rumus KR-20. Jika koefisien KR-20 mendekati 1 maka instrument tersebut
dikatakan reliabel.
2.5 Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika
asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu :
2.5.1. Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya
hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk
mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation
Factor (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel
tersebut dikatakan mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel lainnya.
2.5.2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode dengan mokesalahan penganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk
menguji ada tidaknya autokorelasi, diukur dengan menggunakan statistik Durbin Watson
(DW). Model regresi yang baik adalah jika Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak
ada autokorelasi.
4

2.5.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Sementara itu
dalam situasi terdapatnya heteorskedastisitas, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang
sama sekali salah karena pengujian t dan F sangat mungkin membesarkan signifikansi
statistik dari parameter yang ditaksir sedangkan konsekuensi dari autokorelasi adalah nilai t
dan F tidak lagi sah dan jika diterapkan akan memberikan kesimpulan lain yang menyesatkan
secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir. Untuk memenuhi
asumsi heterokedastisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak.
Dalam penelitian ini, Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskodestisitas
dapat dilihat melalui pola diagram pencar (Scatterplot) tidak membentuk pola tertentu disini
yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskodestisitas.
2.5.4. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan
variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik
adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk
mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak uji normalitas dilakukan dengan
menggunakan analisis grafik (grafik normal probability plot).
2.6. Koefisien Determinasi
Nilai koefisien determinasi R 2 dimaksudkan untuk mengetahui presentase besarnya
pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk
menunjukan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabilitas variabel
dependen. Determinasi (R 2 ) adalah determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya
pengaruh variabel bebas yang telah disebabkan dari pengaruh error term secara bersamasama
terhadap variabel dependen.
2.7. Pengujian Hipotesis
Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yang diuji dengan menggunakan teknik analisis
regresi berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution)
versi 17 dengan rumus sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e1
α = Konstanta
β = Koefisien
Y = Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
X1 = Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan
X2 = Penyelewengan Pajak
X3 = Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Perpajakan
e = Error (Pengganggu)
Untuk menguji hipotesis ini juga digunakan uji parsial (uji t). Uji t dilakukan dengan
dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95%, dimana tingkat signifikansi ditentukan
sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n – k. Uji ini dilakukan dengan ketentuan:
1. Jika t-hitung < t-tabel pada α0.05, maka Ha ditolak, dan
2. Jika t-hitung > t-tabel pada α0.05, maka Ha diterima.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
5

3.1. Hasil Pengumpulan Data
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran tes dan kuesioner secara
langsung di seluruh wilayah Pekanbaru. Distribusi kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel III.1
Tabel III.1 : Distribusi Kuesioner
Jumlah Persentase
Tes dan Kuesioner yang disebar 100 100%
Tes dan Kuesioner yang kembali 100 100%
Tes dan Kuesioner yang gugur 0 0%
Tes dan Kuesioner yang layak diolah 100 100%
Sumber: Data olahan (2012)
Dari tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa tes dan kuesioner yang disebar sebanyak 100
tes dan kuesioner dan kembali sebanyak100 tes dan kuesioner. Teknik penyebaran tes dan
kuesioner dilakukan dengan cara interaksi langsung penulis kepada responden. Wawancara
dan pengisian lembar tes dan kuesioner langsung selesai ditempat (tidak ada lembar tes dan
kuesioner yang di bawa pergi atau pulang oleh responden). Tes dan kuesioner yang dapat
diolah lebih lanjut sebanyak 100 kuesioner atau 100% dari total kuesioner yang disebar.
3.2. Profil Responden
Profil responden ini antara lain diuraikan mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan,
status, dan lama responden menjadi wajib pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang
dapat dilihat pada Tabel III.2.
Tabel III.2 : Profil Responden
No Keterangan
Responden
1. Jenis Kelamin
a. Pria
b. Wanita
2. Usia
a. 30 tahun
b. 31-40 tahun
c. 41-50 tahun
d. >50
3. Pendidikan
a. SMA
b. Akademi
c. S1
d. S2
Frekuensi Persentase
51
49
51
49
Total 100 100
63
27
9
1
63
27
9
1
Total 100 100
0
30
70
0
0
30
70
0
Total 100 100
4. Status
a. Menikah
42
42
b. Belum Menikah 58
58
Total 100 100
6

5. Lama menjadi WP
a. 5 tahun
b. 6-10 tahun
c. 11-15 tahun
d. 16-20 tahun
e. > 20 tahun
63
27
3
5
2
63
27
3
5
2
Total 100 100
Sumber: Data olahan (2012)
3.3. Pengukuran Variabel
Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2001). Analisis data
dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban responden sebanyak 100 orang sebagai sampel
wajib pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.
Tabel III.3 : Analisis Deskriptif
N Min Max Mean Std. Deviation
X1 100 .00 15.00 9.5200 3.40967
X2 100 6.00 18.00 10.5500 3.17940
X3 100 41.00 82.00 66.4500 6.58185
Y 100 46.00 75.00 60.1400 4.67320
Sumber: Data olahan (2012)
Dari data diatas dapat diketahui dengan jelas nilai minimum, maksimum, rata-rata,
dan standar deviasi dari keseluruhan variabel dengan menggunakan sampel 100 wajib pajak
3.4. Metode Pengujian Kualitas Data
3.4.1. Pengujian Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan dalam
penelitian ini sesuai dengan apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkap sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner atau tes tersebut. Suatu instrument dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
instrument tersebut (Ghozali,2001). Apabila suatu alat ukur dinyatakan valid, maka barulah
kemudian dilakukan uji reliabilitas. Untuk dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar
dari pada R tabel ( R hitung > R tabel).
Berdasarkan pengujian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan seluruh pertanyaan
dalam tes dan kuesioner yang digunakan untuk mengukur semua variabel mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan nilai R hitung
lebih besar dari pada R tabel ( R hitung > R tabel) .
3.4.2. Pengujian Reliabilitas
Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam
mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Suatu instrument dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu (Ghozali, 2001). Jadi, uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah instrument
yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari kesalahan, sehingga akan memperoleh hasil
7

yang konsisten dan akurat.
Dari uji reliabilitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Croanbach Alpha > 0,60
(Ghozali, 2001) atau KR-20 mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument
penelitian yang digunakan adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel III.4 Hasil Uji Reliabilitas dengan Koefisien Cronbach Alpha
Variabel N
Cronbach Alpha
Penyelewengan Pajak (X2) 25 0.709
Persepsi atas Kinerja Pelayanan
Perpajakan (X3)
Motivasi Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban
Perpajakan (Y)
Sumber: Data olahan (2012)
20 0.745
15 0.783
Tabel III.5 Hasil Uji Reliabilitas dengan Koefisien KR-20
Variabel N KR-20
Pengetahuan Wajib Pajak
Tentang Peraturan
Perpajakan (X1)
Sumber: Data olahan (2012)
15 0,755
3.5. Uji Asumsi Klasik
3.5.1. Uji Multikolinearitas
Pengujian mukltikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan software SPSS ver
17.0 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas maka dapat
dilihat secara umum ditunjukkan oleh nilai tolerance dan dari Varian Inflation Factor (VIF)
dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen < 5. Jika VIF > 5 maka
variabel tersebut mengalami gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika VIF < 5 maka
variabel tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas.
Tabel III.6 Hasil Uji Multikolinearitas dan Tolerance
Variabel VIF Tolerance Kesimpulan
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang
Peraturan Perpajakan
1,781 0,561
Tidak ada
multikolinearitas
8

Penyelewengan Pajak 1,101 0,908
Persepsi atas Kinerja Pelayanan
Perpajakan
Sumber: Data olahan (2012)
1,800 0,556
Berdasarkan tabel III.6 diatas semua nilai VIF variabel independent tersebut lebih
kecil dari 5 (

Berdasarkan grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar diatas
dan dibawah nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas pada model.
3.5.4. Uji Normalitas
Dalam metode regresi, variabel dependen dan variabel independen harus mempunyai
distribusi data yang normal. Karena metode regresi yang baik adalah data yang berdistribusi
normal atau mendekati normal. Adapun cara untuk mendeteksi normalitas data adalah
menggunakan analisis grafik ( grafik normal probability plot ).
Dalam uji tersebut normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Jika data
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau histogramnya
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Dibawah ini hasil Grafik Normal Probability Plot yang diolah dengan SPSS sebagai
berikut :
Sumber: Hasil pengolahan data (2012)
Gambar III.2 Grafik Normal Probability Plot-Uji Normalitas data
Dari hasil diatas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis tersebut, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.
3.6. Pengujian Koefisien Determinasi
Pengujian koefisien determinasi (R 2 ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Hasil pengolahan koefisien
determinasi (R 2 ) pada SPSS sebagai berikut :
Tabel III.8 Koefisien Determinasi
Model R R Square
Model Summary b
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 .902 a .814 .808 2.04727 1.581
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variabel: Y
Sumber: Hasil pengolahan data (2012)
Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R 2 adalah sebesar 0,808 atau
80,8%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
10

perpajakan dipengaruhi oleh tiga variabel bebas, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang
peraturan perpajakan, penyelewengan pajak dan persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan
perpajakan sebesar 80,8% sedangkan sisanya yaitu 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar model.
3.7 Pengujian Hipotesis
Hipotesis penelitian ini dengan melakukan analisis regresi berganda pada dua variabel
independen terhadap sebuah variabel dependen. Dengan menggunakan kinerja pengujian
dengan tingkat kepercayaan 95% atau α=5% (0,05), df = n - k = 100 - 3 = 97, diperoleh ttabel
sebesar 1,157 dengan membandingkan thitung dengan ttabel untuk menguji signifikansi
koefisien regresi, apakah variabel independen berpengaruh secara nyata atau tidak.
Thitung > Ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh signifikan)
Thitung < Ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh signifikan)
Tabel III.9 Pengujian Hipotesis
Variabel Koefisien
Kesalahan
Standar
Nilai-t Sig.
Konstanta (α) 38,724 2,635 14,698 0,000
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang
Peraturan Perpajakan (X1)
0,868 0,081 10,772 0,000
Penyelewengan Pajak (X2) -0,141 0,068 -2,079 0,040
Persepsi atas Kinerja Pelayanan
Perpajakan (X3)
0,220 0,042 5,255 0,000
R 2 = 0,814; Adjusted R 2 = 0,808; F = 139,945; Sig. F = 0,000
Sumber: Hasil pengolahan data (2012)
3.7.1. Pengujian Hipotesis Pertama (Ha1)
Variabel Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0.868, thitung sebesar 10,772 dan ttabel 1,157. Karena thitung > ttabel
maka disimpulkan bahwa Ho₁ ditolak dan Ha₁ diterima, sehingga dinyatakan bahwa
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi
Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
3.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua (Ha2)
Variabel Penyelewengan Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 0.141,
thitung sebesar 2,079 dan ttabel 1,157. Karena thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa Ho₂
ditolak dan Ha₂ diterima, sehingga dinyatakan bahwa Penyelewengan Pajak berpengaruh
signifikan negatif terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
3.7.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (Ha3)
Variabel Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0.220, thitung sebesar 5,255 dan ttabel 1,157. Karena thitung > ttabel
maka disimpulkan bahwa Ho₃ ditolak dan Ha₃ diterima, sehingga dinyatakan bahwa
Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi
Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
11

3.8 Pembahasan
3.8.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap
Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Hipotesis pertama manyatakan adanya pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak
Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 10,772 yang lebih besar dari ttabel 1,157, hal
ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib
Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara pengetahuan wajib pajak
tentang peraturan perpajakan dengan motivasi patuh membayar pajak dapat dimengerti.
Pengetahuan akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hasil penlitian ini
didukung oleh penelitian Subiyantoro (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitanya dengan motivasi membayar pajak, maka
adanya pengetahuan wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting.
Dalam prakteknya, peraturan perpajakan cukup sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak,
sehingga menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan. Sering terjadi wajib pajak mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat
Pemberitahuan) pajak. Selain itu, peraturan perpajakan juga sering kali berubah sehingga
membingungkan wajib pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada keinginan wajib pajak
yang rendah dalam membayar pajak. Wajib pajak sering kali harus bersusah payah bertanya
kepada aparat pajak bahkan ada yang mengundang konsultan pajak untuk mengisinya,
sehingga harus keluar biaya dan memakan banyak waktu. Keengganan wajib pajak untuk
membayar pajak bisa berkurang apabila peraturan perpajakan dibuat sederhana mungkin
sehingga wajib pajak tahu cara mengisinya.
3.8.2. Pengaruh Penyelewengan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Hipotesis kedua manyatakan adanya pengaruh antara Penyelewengan Pajak Terhadap
Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan
nilai thitung 2,0779 yang lebih besar dari ttabel 1,157,lalu memiliki koefisien minus 0,141, hal
ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penyelewengan Pajak
berpengaruh signifikan negatif terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakan.
Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara penyelewengan pajak dengan
motivasi patuh membayar pajak dapat dimengerti. Penyelewengan pajak akan mempengaruhi
prilaku seseorang untuk melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian Kusumaningtyas (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberitaan
mafia pajak (penyelewengan pajak) terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.
Dalam kaitanya dengan motivasi membayar pajak, dengan adanya berita mengenai
penyelewengan pajak sangat mempengaruhi wajib pajak. Dalam kenyataanya, pemberitaan
mengenai penyelewengan pajak sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga
menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
Wajib pajak khawatir dengan maraknya penyelewengan pajak yang dilakukan oleh fiskus
ataupun aparat terkait akan membuat pembangunan negara menjadi tersendat akibat ulah
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab padahal mereka sudah melaksanakan
kewajiban perpajakan. Kondisi seperti ini akan berpengaruh pada keinginan wajib pajak yang
rendah dalam membayar pajak. Wajib pajak sering kali resah dan geram akibat ulah mafia
pajak seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widiyatmika. Keengganan wajib pajak untuk
12

membayar pajak bisa berkurang apabila penyelewengan pajak diberantas sehingga wajib
pajak terdorong untuk membayar pajak.
3.8.3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap
Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Hipotesis ketiga manyatakan adanya pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak Atas
Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 5,255 yang lebih besar dari ttabel 1,157, hal
ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak
Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Adanya hubungan antara kinerja pelayanan perpajakan
dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dapat dipahami. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian Akbari (2011), Piseska (2009) dan suhartono (2004),
yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan berpengaruh
terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam kaitanya dengan motivasi membayar pajak, pelayanan merupakan produk yang
diberikan oleh pemerintah sehingga baik buruknya pelayanan yang diberikan akan
berpengaruh terhadap perilaku orang yang dilayani, khususnya wajib pajak. Kinerja
pelayanan perpajakan yang dipersepsi tidak memuaskan oleh wajib pajak tentu akan
membuat kecewa wajib pajak sehingga enggan berurusan dengan kantor pajak. Inilah yang
akan menjadi sumber potensial menurunya motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakanya. Walau bagaimanapun alasan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, dengan
alasan wajib pajak akan tetap butuh, karena hanya institusilah yang mampu memberikan
pelayanan dan tidak ada alternatif lain. Dapat dimengerti apabila wajib pajak enggan
berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak, karena melihat pengisian formulir (Surat
Pemberitahuan) SPT yang begitu rumit dan mungkin hanya bisa diisi dengan benar oleh
orang yang pernah kursus perpajakan atau petugasnya sendiri. Berbagai kemudahan
pelayanan yang diberikan tentu akan mendorong wajib pajak untuk menjalankan
kewajibanya.
IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam
penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara lain:
a. Dari hasil pengujian asumsi klasik data menunjukkan bahwa data normal dan model
regresi yang diajukan pada masing-masing variabel bebas dari gangguan
multikolinearitas, autokolerasi, dan heteroskodestisitas. Dan dari hasil pengujian
validitas dan reliabilitas, semua instrument valid dan reliabel.
b. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel
independen, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan,
penyelewengan pajak dan persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya yaitu sebesar 80,8% sedangkan 19,2% dipengaruhi oleh
faktor-faktor diluar model.
c. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa ketiga
variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan,
penyelwengan pajak dan persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.
13

4.2. Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti :
a. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP
Pratama Senapelan Pekanbaru.
b. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti
tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
4.3. Saran
Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran pokok
sebagai berikut :
a. Untuk KPP Pratama Senapelan Pekanbaru :
1. Sebaiknya lebih intensif memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, dan perlu
ditingkatkan secara terus menerus karena pengetahuan terbukti memiliki hubungan
positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Penyuluhan tersebut
diberikan sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan. Selain itu, juga
perlu sesekali diselenggarakan pelatihan cara menghitung dan mengisi formulir pajak
kepada wajib pajak tanpa dipungut biaya
2. Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh mafia pajak seharusnya ditindak dengan
tegas sehingga tidak ada lagi bermunculan mafia-mafia pajak lainya karena
penyelewengan pajak terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan
motivasi patuh membayar pajak, maka jika ingin meningkatkan motivasi wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakanya maka harus menghilangkan budaya
penyelewengan pajak.
3. Kinerja pelayanan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru perlu ditingkatkan, terutama
pada aspek-aspek yang dipersepsi oleh wajib pajak belum maksimal. Upaya
peningkatan kinerja pelayanan antara lain dapat juga dilakukan dengan memberikan
reward khusus kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan.
Pemberian reward hendaknya dilakukan secara obyektif dan didasarkan pada prestasi,
bukan senioritas atau nepotisme.
b. Untuk wajib pajak :
Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan perlu dipupuk dan ditingkatkan
antara lain melalui kegiatan penyuluhan secara intensif. Dalam hal ini materi penyuluhan
harus memuat paraturan-peraturan perpajakan lengkap dengan segala aplikasi dan
konsekuensi yuridisnya.
DAFTAR PUSTAKA
Akbari, Wahyudian. 2011. Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan
Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Skripsi-
S1 Universitas Riau
Bakrin. 2004. Analisis Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak dan Kualitas Pelayanan. Tesis-S2
Universitas Indonesia.
Barata, Atep Adya. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media
Komputido.
Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta
Djaenuri, Aries. 2002. Manajemen Pelayanan Umum, Jakarta, IIP Press, 2002.
Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 3. Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Hudaifah, Ahmad. 2010. Pajak dan Paragdima Profit. Detik.com.
14

Judisseno, Rimsky K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2010. Petunjuk
Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi (SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi), Jakarta.
Kusumaningtyas, Dieta. 2011. Pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa
terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Skripsi-S1
UPN.
Kyosaki, Robert T. 2002. Rich Dad Poor Dad. New Edition. Tim Warner Paperbacks
Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
Bandung: Remaja Roesdakarya.
Mardiasmo, 2008. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
Marsuki, Zainal. 2011. Makalah-Makalah Mafia Pajak. Makassar
Notoatmodjo, Soekidjo 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
Piseska, Vienna. 2009. Pengaruh Antara kecerdasan spiritual, persepsi wajib pajak terhadap
kinerja pelayanan perpajakan dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan (di KPP Pratama Jakarta Matraman). Skripsi-S1 ABFI
INSTITUTE PERBANAS.
Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. Edisi Lengkap.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Setyawan, Danang Wahyu. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. Skripsi-S1 Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Sinetar, Marsha. 2001. Spiritual Intelligence: Kecerdasan Spiritual, alih bahasa: Soedanto
Budidarmo. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
Social-Pajak.blogspot.com. 2008. Pengaruh Teori Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak.
Subiyantoro. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Patuh
Membayar Pajak Studi Kasus pada Pedagang Pasar Pramuka Jakarta Timur. Tesis-
S2 Universitas Indonesia
Sugiyono. 2008, Statistik Nonparametris: Untuk Penelitian, CV. Alfabeta, Bandung.
Suhartono. 2004. Hubungan Antara Kecerdasan Spritual dan Persepsi Wajib Pajak
Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dengan Motivasi Wajib Pajak dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Tesis-S2 Universitas Indonesia.
Suryadi. 2006. Model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan
pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Jurnal Keuangan Publik. No. 1
Vol. IV. Sidoarjo.
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba
Empat.
Winardi, J. 2001. Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.
15