321 Ade Candra Kusuma EKONOMI ISLAM ... - UIN Suska Riau

321
Ade Candra Kusuma
Ade Candra Kusuma
EKONOMI ISLAM: APLIKASI DAN PENGEMBANGAN
KEILMUAN DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
Abstract :
The development of Islamic economy in Indonesia
conceptually and theoretically (the implementation of Islamic
economy in various forms, particularly in bank and non-bank finance
institution) in several last years has rapidly increased. In its
implementation, however, it still faces many obstacles and challenges
that must be immediately solved. In response those problems, this
paper aims to explain how to overcome the problems mentioned above
by conducting integrative study toward Islamic economy and by
researching as well as by developing appropriate curriculum of
Islamic economy in Institute of Islamic Studies. The paper is expected
to contribute a valuable idea toward the development of Islamic
economy comprehensively for the recent time as well as the future.
A. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang kaaffah, yang mengatur segala
perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan
peribadatan saja, urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam.
Oleh karenanya setiap orang muslim, Islam merupakan sistem hidup
(way of life) yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam
seluruh aspek kehidupannya tanpa kecuali. 1
Sudah cukup lama umat manusia mencari sistem untuk
meningkatkan kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi. Selama ini
memang sudah ada beberapa sistem, diantaranya dua aliran besar
sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi
kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme. Tetapi sistem-sistem itu
tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal.
Konsekuensinya orang-orang mulai berpikir mencari alternatif. Dan
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

322
Ade Candra Kusuma
alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan
adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem ini berpijak pada asas
keadilan dan kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem ini bersifat
universal, tanpa melihat batas-batas etnis, ras, geografis, bahkan
agama.
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa
tahun terkahir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual (sebagai
wacana akademik) maupun pada tataran praktis (khususnya di
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank), sangat
pesat. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini
merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran umat
Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini konsekuensi dari
pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi. Ia
merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang
membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata
ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.
Adanya konsep pemikiran dan organisasi-organisasi yang dibentuk
atas nama sistem ini sudah tentu bisa dinilai sebagai model dan awal
pertumbuhannya. Tapi ia masih membutuhkan model-model banyak
lagi, agar membentuk kesatuan yang lebih terpadu serta memiliki daya
kemampuan untuk menghasilkan atau darinya dapat ditarik
kesimpulan-kesimpulan yang dapat diuji dalam penelitian dan
praktek. 2
Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek
namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala
sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran
praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Pada tataran teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh berbagai
konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada tataran
praktis belum tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang
lebih luas dalam pelaksanaan Ekonomi Islam. Adapun dari aspek
internal adalah sikap umat Islam sendiri yang belum maksimal dalam
menerapkan ekonomi Islam. Sedangkan dari aspek eksternal adalah
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

323
Ade Candra Kusuma
praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan
konsep-konsep ekonomi konvensional. 3
Kini, ekonomi Islam - dalam berbagai model dan bentuknya -
memasuki tahap dimana suatu pendekatan yang lebih kritis dan
integratif terhadap keseluruhan teori dan praktiknya sangat penting
dilakukan. Sudah waktunya untuk mencari perbaikan yang lebih besar
dan mutakhir. Berbagai pihak yang terlibat dengan disiplin ini,
dihadapkan pada tugas-tugas yang menantang, yaitu meninjau ulang
seluruh situasi, paling tidak pada tiga persoalan berikut. Pertama;
membawa bersama usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam
suatu pandangan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, tidak
terkonsentrasi pada elemen khusus dari persoalan ekonomi Islam saja.
Kedua; meninjau ulang secara kritis berbagai model implementasi
ekonomi Islam. Yang bertujuan untuk menguji teori-teori dan
mengevaluasi lembaga-lembaga yang tumbuh terhadap kemungkinan
kendala-kendala dan hambatan yang muncul. Ketiga; perlu
meletakkan keseluruhan teori dan praktek perekonomian Islam dalam
perspektif ekonomi dan moral Islam serta tata sosial. Unsur apapun
dari sistem Islam, betapun pentingnya, tidak dapat melahirkan hasil
yang diinginkan jika operasi dalam kesendirian. Hal ini harus
mengarah pada perubahan-perubahan komplementer untuk
melengkapi proses. Misalnya penghapusan riba, itu hanyalah salah
satu aspek dari program ekonomi Islam. Ia harus diikuti dengan, dan
diperkuat melalui perubahan-perubahan struktural dan motivasional
lainnya. 4
Sehingga dari upaya-upaya diatas diharapkan sampai pada
pengembangan suatu sistem ekonomi Islam yang komprehensif.
Dalam konteks inilah, penulis dalam tulisan ini mencoba memaparkan
ekonomi Islam: Prospek dan Tantangannya khususnya pengalaman di
Indonesia, antara lain; berhubungan dengan lembaga keuangan
Syariah dan Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan
Tinggi Agama Islam.
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

324
Ade Candra Kusuma
B. RUANG LINGKUP DAN DEFENISI EKONOMI ISLAM
1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam
Para ulama berbeda dalam pengelompokan ajaran Islam.
Secara umum ulama mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi tiga
bagian, yakni: (1) akidah, (2) syari‟ah, (3) akhlak-tasawuf.
Pengelompokan lain adalah (1) ilmu kalam, (2) Ilmu akhlak, (3) ilmu
fikih. Sementara syari‟ah jika diidentikan dengan fikih (hukum Islam),
maka klasifikasi hukum Islam (fikih) juga berbeda para ulama dalam
mengelompokkannya. Antara lain misalnya, fikih meliputi; (1) ibadah,
(2) mu‟amalat, (3) „uqubah. Sementara Muhammad Ahmad al Zarqa
ulama kontemporer, membagi fikih menjadi dua bagian: (1) ibadah,
yaitu aturan Tuhan dengan hambaNya; dan (2) mu‟amalat, yakni
hukum yang mengatur hubungan sosial, baik secara perseorangan
maupun kolektif. 5
Sementara sistematika hukum Islam secara luas dapat dilihat
pada bagan berikut.
Ahwal Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga)
Ahkam al Amwal
(Hukum Benda)
Ibadat
Ahkam Madaniyyah
(Hukum Perdata)
Ahkam al Iltizam
(Hukum Perikatan)
Sumber : Syamsul Anwar. 2002
Sistematika
Hukum Islam
Muamalat Akhlak
Ahkam Jinaiyyah
(Hukum Pidana)
Ahkam at Tijarah
(Hukum Dagang)
Ahkam Murafaat
(Hukum Acara)
Ahkam Maaliyah
(Hk. Keu. Negara)
Qanun Dauli „Amm
(Hukum Publik
Internasional)
Ahkam Dusturiyyah
(Hk Tata Negara)
Qanun Dauli
(Hk Internasional)
Qanun Dauli Khas
(Hukum Perdata
Internasional)
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

325
Ade Candra Kusuma
Dari keterangan di atas, maka wilayah kajian ekonomi Islam
terdapat dalam fikih Mu‟amalat, yaitu hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan manusia lain yang berkenaan dengan harta
(al-amwal), hak, dan pengelolaan harta (al-tasharruf) dengan cara
transaksi (akad) dan lainnya. Secara ringkas ekonomi Islam meliputi:
(1) benda dan kepemilikan, (2) persoalan hak dan hal-hal yang
berhubungan dengannya, (3) perikatan atau akad yang berhubungan
dengan kedua hal tersebut.
2. Defenisi Ekonomi Islam
Ada beberapa defenisi ekonomi Islam, antara lain; 6
Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum
syari‟ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan
dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk
memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban
kepada Allah dan masyarakat.
Menurut M. Nejatullah Siddiqi, Ekonomi Islam adalah pemikir
muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya.
Dalam hal ini mereka dibimbing dengan al Qur‟an dan Sunnah beserta
akal dan pengalaman.
Rumusan menurut Syed Nawab Heider Naqvi, Ekonomi Islam
merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat
Muslim tertentu.
Sedangkan menurut M.A. Manan, Ekonomi Islam merupakan
suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia
berdasarkan nilai-nilai Islam.
Adapun defenisi lain yang lebih lengkap bahwa Ekonomi
Islam adalah ilmu, teori, model, kebijakan serta praktik ekonomi yang
bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan Al Qur‟an dan Al
Hadits sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan.
Dari penjelasan ruang lingkup dan beberapa defenisi ekonomi
Islam di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sesungguhnya
adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan ajaran
Islam (sistem). 7 Dan juga paling tidak dapat menjawab persoalan
seputar apakah ada sistem ekonomi Islam yang selama ini menjadi
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

326
Ade Candra Kusuma
perdebatan. Hal ini misalnya bisa dilihat dari perspektif keilmuan
bahwa sistem ekonomi Islam dapat memenuhi semua unsur yang ada
pada sistem Kapitalisme dan sistem Sosialisme yang bisa dimasukkan
dalam sebuah “sistem”. Misalnya unsur-unsur yang berkaitan dengan;
paradigma, dasar pondasi mikro, dan landasan filosofis. 8
Perbandingan sistem Kapitalis, Islam dan Sosialis dapat dilihat pada
gambar berikut.
Sistem Ekonomi
Sosialisme Islam Kapitalisme
Paradigma Marxian Paradigma Islam Paradigma Ekonomi
Basis Dasar Mikro:
tidak ada hak milik
pribadi
Dasar Filosofis:
Materialisme Dialektikal
Basis Dasar Mikro:
manusia muslim
Dasar Filosofis:
Individualisme berperan
sebagai khalifah fi al ard
dengan tujuan mencapai
falah di dunia dan akhirat,
bertanggungjawab atas
semua tindakan
Pasar
Basis Dasar Mikro:
manusia ekonomi
Dasar Filosofis:
Individualisme berdasar
pada Filosofis Laissez Fire
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

327
Ade Candra Kusuma
Sedangkan landasan filosofis ekonomi Islam menurut
Adiwarman Karim, terbagi atas empat hal, yaitu: Pertama, prinsip
tauhid, yaitu dimana kita meyakini akan kemahaesaan dan
kemahakuasaan Allah SWT didalam mengatur segala sesuatunya,
termasuk mekanisme perolehan rezeki. Sehingga seluruh aktivitas,
termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan
kita kepada Allah SWT secara total. Yang kedua, prinsip keadilan dan
keseimbangan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu,
setiap kegiatan ekonomi haruslah senantiasa berada dalam koridor
keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan.
Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk
melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada
ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Selanjutnya yang keempat
adalah pertanggungjawaban. Artinya bahwa manusia harus memikul
seluruh tanggungjawab atas segala keputusan yang telah diambilnya. 9
Berbagai karakteristik dan landasan filosofis di atas
memberikan panduan kepada kita didalam proses implementasi
ekonomi Islam. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa
sistem ekonomi Islam ini merupakan solusi di masa yang akan datang,
karena mengandung nilai dan filsafat yang sejalan dengan fitrah dan
kebutuhan hidup manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras,
maupun atribut-atribut keduniaan lainnya. Perlu disadari bahwa sistem
ekonomi Islam ini tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin
saja, tetapi juga memberikan dampak positif kepada kalangan non
muslim lainnya.
C. LEMBGA KEUANGAN SYARIAH (PERBANKAN) DI
INDONESIA
Bidang dimana mengalami perhatian yang cukup besar baik
pada tataran teoritis maupun empiris saat ini adalah uang, perbankan,
dan kebijakan moneter. Bagian ini pula menarik perhatian ulama yang
berkaitan dengan makna dan signifikansi riba, mengapa dilarang,
bagaimana dapat dihapus dari ekonomi, apa upaya untuk
penghapusannya, dan bagaimana uang akan dikelola dalam sebuah
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

328
Ade Candra Kusuma
perekonomian Islam setelah penghapusan riba tersebut. Persoalanpersoalan
ini sudah coba dijawab dan dilahirkan beberapa solusi
alternatifnya, misalnya dengan kemunculan lembaga keuangan
syari‟ah khususnya dunia perbankan. 10
Eksperimen pendirian bank Syariah pertama kali di era modern
ini yaitu dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun
1963 di Mesir. Kemunculan bank syariah ini tergolong inovatif dan
sukses. Dan kesuksesan ini juga memberikan inspirasi bagi umat
Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsipprinsip
Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan bisnis modern. 11
Dan ini terbukti pada tahun 1975 terbentuklah Islamic Development
Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi. Dan era ini juga
yaitu tahun 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam meluas
ke banyak negara. Kini perbankan syariah telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya di Asia bahkan sudah
meluas ke negara-negara Barat. 12
Untuk pengalaman di Indonesia, beberapa tahun belakangan
ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin
marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul
krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter
kapitalis di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai
pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1992, kini
banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni
menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka unit
usaha syariah (UUS) atau divisi usaha syariah.
Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara
formal dimulai dengan Lokakarya MUI mengenai perbankan pada
tahun 1990, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya UU No 7/
1992 tentang perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan
prinsip bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat Indonesia yang
menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandakan
dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di
Indonesia. Selama periode 1992-1998 hanya terdapat satu bank umum
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

329
Ade Candra Kusuma
syariah dan beberapa bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebagai
pelaku industri perbankan syariah.
Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No 10/1998 sebagai
amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang memberikan
landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan
syariah. Selanjutnya, pada tahun 1999 dikeluarkan UU No 23/1999
tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan bagi Bank
Indonesia untuk dapat pula mengakomodasi prinsip-prinsip syariah
dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kedua UU ini mengawali era
baru dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang
ditandai dengan pertumbuhan industri yang cepat.
Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia secara umum
dapat dilihat gambar di bawah ini.
1990 1992 1998 1999 2000 2001 2002-2005
Lokarya
MUI
Peserta sepakat
untuk segera
mendirikan
bank Syariah
Berdirinya
Bank
Syariah
Pertama
- Bank Muamalat Indonesia
berdiri sebagai bank Syariah
pertama
- Lahirnya UU No. 7/1992
tentang Perbankan
Diperbolehkannya
Dual Banking
System
- UU No. 10/1998 : Bank
Indonesia mengakui
keberadaan bank Syariah
dan Bank Konvensional
- Bank Konvensional
diperkenankan membuka
Unit Usaha Syariah
Kebijakan
Moneter
Berdasarkan
Prinsip Syaiah
Keluarnya
peraturan
operasional
dan
kelembagaan
- UU No.10/1999 :
BI bertanggung jawab
terhadap pengembangan dan
pengawasan terhadap bank
Syariah
BI dapat menetapkan
kebijakan moneter dengan
prinsip syariah
- BI memiliki Tim Penelitian dan
Pengaturan Bank Syariah
- BI membuat dan
menetapkan peraturan
kelembagaan
perbankan Syariah
- Pengembangan PUAS
& SWBI
Pendirian
BPS di
BI
Perkembangan
dan
pembukaan
UUS
- Masa perkembangan
bank Syariah di
Indonesia khususnya
pembukaan Unit Usaha
Syariah oleh bank
Konvensional baik milik
swasta maupun
pemerintah
- Semakin beragam &
Inovasinya produk
perbankan syariah
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

330
Ade Candra Kusuma
Kondisi Perbankan Syariah tahun 2005 tumbuh cukup tinggi,
dengan total asset Rp.18,73 triliun, meningkat dibanding total asset
tahun 2004 sebesar Rp.15,31 triliun. Hal ini didukung oleh
bertambahnya jumlah kantor operasi Syariah yaitu sebanyak 7 kantor,
dan jumlah jaringan kantor sebanyak 514. Jumlah dana pihak ketiga
tahun 2005 Rp.13,59 triliun meningkat dibanding tahun 2004
Rp.11,67 triliun. Sementara angka pembiayaan mencapai Rp.15,12
triliun meningkat dibanding tahun 2004 Rp.11,48 triliun. Sehingga
rasio pembiayaan dibanding dana pihak ketiga atau financing to
deposit ratio (FDR) mencapai 111,3 % meningkat dibanding tahun
2004 sebesar 9,6 %. Ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya
peran perbankan Syariah dalam pembiayaan ekonomi masyarakat. 13
Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak
hanya konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999, tetapi
juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem
perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian
nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 1997
menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah
relatif dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku
bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik
operasi bank syariah yang melarang: bunga (riba), transaksi yang
bersifat tidak transparan (gharar), dan spekulatif (maysir).
Dari keterangan di atas, cukup menggembirakan dari aspek
pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat
ini, baik dari segi volume usaha atau asset, peningkatan dana pihak
ketiga dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan
dari tahun ke tahun, maupun semakin banyaknya bermunculan bankbank
konvensional yang membuka unit usaha syariah. Namun
sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian awal tulisan ini,
bahwa perlu melakukan evaluasi dan strategi pengembangan
perbankan syariah di Indonesia ke depan.
Pada tahap awal, landasan hukum bagi perbankan syariah
adalah UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggunakan
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

331
Ade Candra Kusuma
prinsip bagi hasil. Sejak tahun 1992-1998 tidak banyak kemajuan
dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, karena :
- rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat
mengenai bank syariah
- belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional bank
syariah
- tebatasnya jaringan kantor perbankan syariah
- kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya keahlian
dalam bidang perbankan syariah (ekonomi Islam).
Keberadaan bank syariah secara jelas dan memberikan
landasan hukum yang lebih kuat terhdadap pengembangan bank
syariah adalah dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 amandemen
UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia.
Namun disadari bahwa Undang-undang tersebut di atas yang
mengatur tentang perbankan syariah hanya dalam beberapa pasal,
belumlah cukup untuk pengembangan syariah lebih kuat dan luas di
masa-masa yang akan datang, karena masih terdapat problematika
perbankan syariah baik dari aspek kelembagaan maupun dari segi
operasional.
Oleh karena itu, ke depan harus dilakukan langkah-langkah
atau strategi pengembangan perbankan syariah, antara lain: 14
- Penyusunan ketentuan-ketentuan perbankan Syariah 15
- Mendorong terbentuknya Forum Komuniasi Syariah
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penelitian preferensi dan perilaku konsumer terhadap bank
Syariah
- Mempersiapkan teknologi informasi yang handal
- Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Syariah
- Mendorong terbentuknya Islamic Trade Center
- Memberdayakan pengawasan aspek Syariah
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

332
Ade Candra Kusuma
D. PENGEMBANGAN KURIKULUM EKONOMI ISLAM DI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
Salah satu problematika mendasar yang dihadapi oleh para
pakar maupun praktisi ekonomi syariah adalah masih minimnya
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah. Permasalahan
ini mendorong berbagai kalangan syariah untuk mencari solusinya.
Dan diantara langkah-langkah tersebut adalah membangun institusi
pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas. Untuk mewujudkan ini
dibutuhkan adanya kerja keras dan perencanaan yang matang, agar
output yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai
permasalahan yang ada. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan
bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dibutuhkan tidak
kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis skill ekonomi syariah
yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospek, sekaligus
merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan
kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem
ekonomi syariah semakin dapat diterima oleh masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kualifikasi
yang memadai, maka peran institusi pendidikan, termasuk perguruan
tinggi khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam, beserta
kurikulumnya menjadi sangat signifikan. Ada beberapa langkah yang
dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu: 16
Pertama, memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum pendidikan
ekonomi/Syariah, dimana sudah saatnya ada ruang bagi pengkajian
dan penelaahan ekonomi syariah secara lebih mendalam dan aplikatif.
Kedua adalah dengan memperbanyak riset, studi, dan penelitian
tentang ekonomi syariah, baik yang berskala mikro maupun makro.
Ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan literatur ekonomi
syariah, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan penerapan sistem
ekonomi syariah di Indonesia.
Dan ketiga adalah dengan mengembangkan networking yang lebih
luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi syariah lainnya,
baik skala nasional maupun internasional.
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

333
Ade Candra Kusuma
Perkembangan saat ini, yaitu sejak berdirinya Perbankan Islam
dengan berdirinya bank umum Islam pertama yang beroperasi di
Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992,
dan Lembaga Keuangan Syari‟ah lainnya, Perguruan Tinggi Agama
Islam Negeri/Swasta maupun Perguruan Tinggi Umum lainnya telah
merespon dengan membuka jurusan dan program studi Ekonomi
Islam, Perbankan Islam, Manajemen Islam, maupun Akuntansi
Syari‟ah. 17
Kondisi di atas menunjukkan bahwa perkembangan lembaga
keuangan syari‟ah khususnya perbankan Islam cukup membanggakan,
dan pada saat yang bersamaan Perguruan Tinggi Agama Islam pun
berpacu mengembangan jurusan/program studi ekonomi Islam.
Karena hal itu merupakan peluang sekaligus tantangan untuk
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perluasan bidang kajian
syariah secara drastis dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Perluasan
itu juga terkait dalam bidang: 18
1. Perbankan
2. Asuransi
3. Koperasi (BMT)
4. Pasar Modal Syariah (Syariah index)
5. Pasar uang
6. Multi Level Marketing
7. dan lembaga keuangan syariah lainnya.
Untuk itu, maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
PTAI adalah: 19
1. Tujuan pengajaran Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi
Tujuan pengajaran Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi
diarahkan untuk membekali mahasiswa:
a. Menguasai bahasa Arab secara baik
b. Memiliki pengetahuan syariah pada umumnya dan ekonomi
Islam pada khususnya.
c. Mengetahui wacana ekonomi konvensional
d. Mengetahui alat-alat analisis kuantitatif dan kualitatif
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

334
Ade Candra Kusuma
e. Cakap mengevaluasi secara kritis terhadap teori ekonomi
konvensional
f. Memiliki kesadaran profesional akan pendekatan-pendekatan
baru dalam membangun ilmu pengetahuan ekonomi dan
lembaga keuangan syari‟ah.
g. Memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses
Islamisasi ilmu pengetahuan, dan
h. Menyiapkan mahasiswa masuk dunia kerja dengan tujuan
untuk mendukung usaha Islamisasi pada khususnya, dan
menjalani kehidupan pada umumnya.
Disamping itu proses seleksi mahasiswa harus memenuhi
standar kemampuan dibidang; kemampuan potensi akademik,
kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Arab, dan
kemampuan matematika. 20
2. Srategi Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan
Tinggi
Ada dua alternatif strategi pengembangan kurikulum ekonomi
Islam, yaitu;
1. Ekonomi Islam sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan
terdiri dari beberapa mata kuliah.
2. Materi Ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, akan tetapi
dimasukkan dalam berbagai mata kuliah ekonomi yang telah
ada.
Namun bagi perguruan tinggi yang belum bisa menerapkan
kurikulum ekonomi Islam secara luas, paling tidak dapat
memasukkan norma, etika Islam dalam topik-topik mata kuliah
tertentu, seperti; Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi
Makro, Sistem Ekonomi, Ekonomi Moneter dan Fiskal, Pengantar
Manajemen, Pengantar Kewirausahaan, dan lain sebagainya. 21
3. Tenaga Pengajar Ekonomi Islam sebaiknya ditugasbelajarkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan
memiliki kualifikasi yang memadai dalam upaya melakukan
kolaborasi materi pengajarannya. Dan tenaga pengajar ekonomi
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

335
Ade Candra Kusuma
Islam harus memiliki beberapa kriteria berikut; latar belakang
keilmuan, pengalaman mengajar, dan pelatihan-pelatihan
penunjang.
E. KESIMPULAN
Dari deskripsi tulisan di atas, dapat ditarik kesimpulan:
1. Bahwa minat dan ghirah masyarakat untuk mempelajari dan
menjalankan ekonomi Islam di dalam kehidupan kesehariannya
saat ini sangat luar biasa. Antara lain misalnya melalui berbagai
seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara
regional, nasional maupun internasional telah dilakukan. Dan
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya
Perguruan Tinggi Agama Islam telah juga menyelenggarakan
pengajaran ekonomi Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya
pencarian teori dan sistem ekonomi Islam terus dilakukan secara
konsisten. Di samping itu juga merupakan konsekuensi dari
semakin pesatnya tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga
ekonomi Islam/Syariah, yang menandai bahwa konsep ekonomi
Islam sudah luas dan dapat diterima dalam masyarakat.
2. Dari keterangan yang pertama menunjukkan bahwa ekonomi
Islam sangat prospek tidak hanya untuk saat ini tetapi untuk
jangka panjang, namun ini sekaligus merupakan tantangan bagi
umat Islam untuk terus-menerus melakukan kajian, evaluasi dan
mencari solusi terhadap teori, konsep dan implementasi ekonomi
Islam dalam berbagai model dan bentuknya. Antara lain upaya
yang bisa dilakukan saat ini adalah:
a. Upaya perbaikan dan pengembangan lembaga keuangan
Syariah khususnya perbankan syari‟ah harus diarahkan kepada
optimalisasi mutu, (1) perbaikan kelengkapan perundangundangan
yang menjadi landasan hukum utama dan kuat
dalam membantu mendukung pengembangan perbankan
syari‟ah. (2) perbaikan pada body of science ilmu ekonomi
Islam yang mencakup lembaga keuangan Islam, manajemen
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

336
Ade Candra Kusuma
Islam, maupun Akuntansi Islam dan perbaikan mutu
manajemen institusi.
b. Upaya perbaikan sumber daya manusia (Quality of human
resources). Dalam hal ini peran lembaga-lembaga terkait,
khususnya perguruan tinggi agama Islam, misalnya UIN,
IAIN, STEI, UII, STAIN, STIS, perguruan tinggi Islam
lainnya, baik negeri maupun swasta untuk mengembangkan
ekonomi Islam beserta kurikulumnya tidak bisa ditawar lagi.
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

337
Lampiran
Ade Candra Kusuma
Daftar Mata Kuliah Ekonomi Islam Dalam Buku Pedoman
Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam
Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Oleh Depag RI,
Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2005.
Program Diploma D3 (110 SKS)
- Aqidah Akhlaq
- Tsaqofah Islamiyyah (sirah Nabi
kaitannya ekonomi)
- Fiqh Ibadah
- Membangun Fondasi Ekonomi
Umat
- Etika Bisnis Islam
- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Bahasa Indonesia
- Kewarganegaraan
- Pengantar Aplikasi Komputer
- Statistika Ekonomi
- Matematika Ekonomi
- Pengantar Bisnis
- Pengantar Akuntansi
- Pengantar Ekonomi Mikro
- Pengantar Ekonomi Makro
- Pengantar Manajemen
- Ushul Fiqh
- Pengantar Fiqh Muamalah
- Fiqh Muamalah
- Ekonomi Islam
- Manajemen Keuangan
- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Manajemen
- Manajemen Keuangan Islam
- Akuntansi Lembaga Keuangan
Islam
- Pengantar Perbankan Islam
- Manajemen Perbankan Islam
- Pengantar Asuransi Islam
- Manajemen Asuransi Islam
- Lembaga Keuangan Islam Lainnya
- Manajemen Pemasaran Lembaga
Keuangan Islam
- Kewirausahaan
- Aspek Hukum Dalam Ekonomi
- Magang
- Tugas Akhir
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

338
Program S1 ( 144-160 SKS)
- Pancasila dan Kewarganegaraan
- Dirasah Islamiyah
- Ulumul Qur‟an
- Ulumul Hadits
- Sirah Nabi (kaitannya dengan
aktivitas ekonomi)
- Membangun Fondasi Ekonomi
Umat
- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Bahasa Indonesia
- Matematika Ekonomi
- Statistika
- Fiqh Muamalah
- Pengantar Bisnis dan Manajemen
- Akuntansi
- Pengantar Teori Ilmu Ekonomi
- Aplikasi Komputer
- Metodologi Penelitian/Penulisan
Ilmiah
- Metode Kuantitatif
- Ushul Fiqh
- Fiqh Mawaris
- Fiqh Zakat
- Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya
- Fundamental Ekonomi Islam
- Teori Ekonomi Mikro
- Teori Ekonomi Makro
- Akuntansi Biaya
- Akuntansi Manajemen
- Akuntansi Lembaga Keuangan
Islam
- Penganggaran Perusahaan
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Investasi
- Manajemen Investasi dan
Reksadana Syari‟ah
- Manajemen Perbankan Islam
Ade Candra Kusuma
- Manajemen Asuransi Syari‟ah
- Manajemen Risiko
- Keuangan Internasional
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen SDI
- Manajemen Strategik
- Bisnis Internasional
- Studi Kelayakan Bisnis
- Sistim Informasi Manajemen
- Ekonomi Manajerial
- Operational Research
- Teori Pengambilan Keputusan &
Operation Research
- Ayat dan Hadits Ekonomi
- Perilaku Organisasi
- Aspek Hukum Dalam Ekonomi
- Magang/Skripsi
- Fiqh Muamalah
- Riset Pemasaran
- Pemasaran Srategik
- Manajemen Operasi
- Manajemen Internasional
- Pemasaran Internasional
- Kewirausahaan
- Komunikasi Pemasaran
- Manajemen Inovasi dan Kreatifitas
- Perilaku Konsumen
- Pengantar Akuntansi
- Pengantar Ilmu Ekonomi
- Pengantar Aplikasi Komputer
- Akuntansi Sektor Publik
- Teori Akuntansi
- Akuntansi Zakat
- Sistim Pengendalian Manajemen
- Pemeriksaan Akuntansi
- Perpajakan
- Sistim Informasi Akuntansi
- Laboratorium Akuntansi
- Laboratorium Editing
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

339
- Pengantar Akuntansi
- Pengantar Ilmu Ekonomi
- Pengantar Aplikasi Komputer
- Metode Kuantitatif
- Ekonometrika
- Ekonomi Mikro Lanjutan
- Ekonomi Makro Lanjutan
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Moneter
- Ekonomi Internasional
- Sejarah Pemikiran Ekonomi
Program S2
Ade Candra Kusuma
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Perbandingan Sistim Ekonomi
- Readings in Islamic Economics
- Perekonomian Indonesia
- Ekonomi Perencanaan
- Ekonomi Koperasi
- Keuangan Publik
- Evaluasi Proyek
- Ekonomi Lingkungan
- Perdagangan Internasional
SKS antara 40-45 SKS
Tesis 6-8 SKS
Kurikulum Wajib
o Ushul Fiqh
o Fiqh Muamalah
o Ayat dan Hadits Ekonomi
o Teori Ekonomi Mikro Islam
o Teori Ekonomi Makro Islam
o Manajemen Bisnis Islam
o Akuntansi Islam
o Metodologi Penenlitian dan Penulisan Skripsi
o Sejarah Pemikiran Islam dan Perbandingan Sistim Ekonomi Islam
o Tesis
Matakuliah Penunjang Tesis 6 SKS
Matakuliah Konsentrasi 9 SKS
Konsentrasi :
Ekonomi Pembangunan Islam
Perbankan Islami
Zakat dan Wakaf
Perusahaan Islami
Asuransi Islami
Manajemen Risiko Islami
Ekonomi Lingkungan
Ekonomi Kesehatan
Manajemen SDI
Ekonomi Politik Islam
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

340
Manajemen Produksi Islami
Manajemen Pemasaran Islami
Manajemen SDA
Hubungan Ekonomi Internasional antar Negara Islam
Manajemen Pengawasan Lembaga Keuangan Syari‟ah
Program Doktor (S3)
Ade Candra Kusuma
o SKS yang ditempuh 52-54 SKS
o Disertasi 12-20 SKS, meliputi :
Materi Kualifikasi 4 SKS
Proposal 4 SKS
Ujian Tertutup 4 SKS
Ujian Terbuka 4 SKS
o Internasional visiting Professor (masing-masing @ 0.5 SKS sebanyak 6
orang)
o Dosen tamu dalam negeri (masing-masing @ 0.35 SKS sebanyak 4 orang)
o Matakuliah Wajib
1) Prinsip Ilmu Ekonomi Islam
2) Teori Ekonomi
3) Ushul Fiqh dan Hukum Ekonomi Islam
4) Fiqh al Muamalat al Maliyah
5) Metode Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
6) Bahasa Arab
7) Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
8) Logika dan Metode Sains
9) Pemikiran dan Perbandingan Sistim Ekonomi Islam
10) Manajemen Umum
11) Ekonomi Internasional
12) Teori Ekonomi Mikro Islam
13) Teori Ekonomi Makro Islam
14) Sistim dan Moneter Bank Islam
15) Kelembagaan dan Ekonomi Islam
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

341
Endnotes :
Ade Candra Kusuma
1
Dalam Q.S. Al Baqarah: 208, hendaklah masuk ke dalam Islam secara kaaffah
(keseluruhan).
2
M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam,
(Bandung: Mizan, 1989), Cet. 1, p. 86.
3
Dumairy, Urgensi Jaringan Ekonomi Islam Sebagai Langkah Strategis Dalam
Meningkatkan Peran Umat Islam Dalam Perekonimian Indonesia, dalam
Makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, Yogyakarta, 13-14
Maret 2002.
4
Lihat dalam M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Penterjemah Ikhwan
Abidin Basri, (Gema Insani Press: Jakarta. 2001).
5
Khoiruddin Nasution, Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam, dalam
Millah, Jurnal Studi Islam. Vol. II, No.2, Januari 2002.
6
Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam, (Ekonosia,
Yogyakarta, 2003), hlm. 35-36.
7
M. A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Penterjemah, M. Nastangin
(PT. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1997), hlm. 15.
8
Ibid, hlm. 43.
9
Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (IIIT Indonesia: Jakarta,2002).
10
M. Umer Chapra, Masa Depa Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam,
Penterjemah. Ikhwan Abidin Basri, (Gema Insani Press: Jakarta, 2001), hlm.
221.
11
Lihat Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (PT. Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2004), Ed. 2. Cet. 2. hlm. 22-23.
12
Ibid, hlm. 23.
13
lihat pada ruang Keuangan dan Perbankan, Riau Pos, Senin 6 Pebruari 2006.
14
Mulya Siregar, Agenda Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung
Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah
Kebijakan, dalam Simposium Nasional I Ekonomi Islam.
15
Saat ini RUU Perbankan Syariah sudah berada di tangan anggota DPR RI,
direncanakan bulan April 2006 akan disahkan menjadi UU. Kehadiran UU
Perbankan Syari'ah bertujuan: a. sebagai landasan hukum, b. memperkuat
industri perbankan syari'ah dalam mengembangkan market share (pangsa pasar)
di Indonesia, c. menumbuhkan semangat (ghirah) masyarakat d, sebagai bentuk
dukungan penuh pemerintah sehingga bank syariah tidak hanya sebagai
komplementer/pelengkap melainkan menjadi mainstream, e. memperluas ruang
lingkup bank syariah.
16
Irfan Shauqi Baiq, Urgensi Kurikulum Ekonomi Syariah, dalam
http://www.google.com\ kategori Ekonomi Islam.
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

342
Ade Candra Kusuma
17
Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut antara lain dari tahun 1997 s/d 2000
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Yogyakarta, IAIN Jakarta, Institut Studi
Islam Darussalam (ISID) Gontor, dan STAIN Surakarta. Saat ini hampir
sebagian besar Perguruan Tinggi Agama Islam telah membuka
18
jurusan/program studi Ekonomi Islam dan Perbankan Islam.
Sudirman Teba, Menakar Kesiapan SDM Syariah, dalam Jurnal UNISIA, No.
48/XXVI/II/2003.
19
Materi Kurikulum Ekonomi Islam sebagaimana yang telah ditulis dan sudah
dipublikasikan dalam berbagai kesempatan oleh M. Akhyar Adnan &
Muhammad yang berjudul Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di
Perguruan Tinggi Agama Islam.
20
Depag RI, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Buku Pedoman Pembukaan dan
Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam Pada Perguruan Tinggi
Agama Islam, Jakarta: 2005.
21
Daftar Mata Kuliah Ekonomi Islam yang dapat dijadikan acuan bisa dilihat
dalam Depag RI, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Buku Pedoman
Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam Pada
Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta: 2005.
Ade Candra Kusuma, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan
Syarif Kasim Riau. Alumnus Program S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006

343
Ade Candra Kusuma
Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006