566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

566 

Zulfahmi Bustami 

ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ZAKAT 

DI INDONESIA 

Abstract : 


Utilize optimally of gathering and management of religious 

obligatory (zakat) needed governmental intervention, especially 

through legislating arranging it expressly, because law have energy 

force strong. Religious obligatory as part of system punish conducive 

Islam for application in Indonesia. Because Islam law as part of 

system punish national. Basis for base accepting of Islam law in 

system punish national are opening of UUD 1945 fourth paragraph, 

section 29 chapter of XI UUD 1945, and GBHN. 

A. PENDAHULUAN 

Syari’at Islam tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga 

mengandung dimensi sosial kemanusiaan. Zakat adalah ibadah yang 

bermuatan dua dimensi sekaligus, ibadah kepada Allah dan hubungan 

kemanusiaan. Pada perkembangan pengamalan zakat tidak hanya 

memenuhi kewajiban semata, tetapi mengarah kepada perkembangan 

perekonomian Islam. Dan dalam konteks Indonesia, berbicara tentang 

ekonomi Islam, akan mengarah kepada pelaksanaan zakat. 

Mengoptimalkan pengamalan zakat diperlukan intervensi 

pemerintah, terutama melalui pembuatan undang-undang yang 

mengatur secara tegas. Hal ini disadari bahwa undang-undang 

memiliki daya paksa yang kuat(law enforcement). 1 Sebagai 

komperatif, keberhasilan pengumpulan dan pengelolaan pajak adalah 

sebagai contoh kongkrit dari efektivitas undang-undang. Dalam 

konteks ini, tidak sedikit ulama dan cendikiawan muslim Indonesia 

menginginkan zakat dikelola sebagaimana halnya pajak. 2 

Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007

567 


Zakat sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, 

dimungkinkan untuk diaplikasikan secara totalitas di Indonesia. Sebab 

bagaimanapun juga eksistensi hukum Islam diakui sebagai bagian dari 

hukum nasional, sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. 

Jumlahnya kurang lebih 87,21% dari keseluruhan rakyat Indonesia. 3 

Kondisi objektif ini menyebabkan setiap kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam berbagai aspek, tidak terkecuali aspek 

ekonomi, akan langsung dirasakan dampaknya oleh umat Islam, 

sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. Dan ini terbukti dengan 

muncunya undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat yang disahkan Presidan Habibie. 4 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang persoalan yang dianggap penting, yakni: bagaimana argumen 

yang kuat tentang terwujudnya positifikasi hukum zakat di Indonesia. 

Jawaban ini hendaknya dapat membawa kepada paradigma filosofis 

dari pengumpulan dan pemberdayaan zakat di Indonesia secara 

umum. 

B. PENGERTIAN POSITIFIKASI 

Positifikasi adalah padanan kata dari kata mempositifkan atau 

memberlakukan secara positif-legal. Dalam artian bahwa zakat dapat 

dijadikan sebagai salah satu tata hukum yang berlaku di Indonesia, 

yang secara khusus ditujukan bagi ummat Islam. Dengan demikian 

diharapkan zakat diharapkan tidak hanya sekedar sebagai suatu hukum 

yang dicita-citakan (Ius constituendum), namun menjadi hukum 

positif yang berlaku di Indonesia (Ius constitum). Sehingga pada 

akhirnya zakat diharapkan tidak hanya berdayaguna bagi ummat Islam 

sediri, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia. 

C. ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ZAKAT 

1. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia 

Dilihat dari aspek historis, perkembangan zakat di Indonesia 

telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya 

Islam ke wilayah nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber 


568 


dana penting bagi pengembangan dakwah Islam. Kemudian ketika 

memasuki era kolonialisasi Barat, zakat dijadikan sebagai salah satu 

sumber penopang dana perjuangan melawan penjajahan. Ketika 

wilayah jajahan makin meluas, pemerintah Belanda mengeluarkan 

Bijbled No. 1892 tanggal 4 Agustus 1892, yang isinya adalah 

kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Lahirnya undangundang 

tersebut didorong oleh suatu keinginan rezim kolonial agar 

tidak terjadi penyelewengan (manipulasi) keuangan zakat oleh para 

penghulu atau naib zakat (petugas zakat) yang bekerja bagi 

kepentingan kolonial. Para petugas zakat tersebut tidak diberi gaji 

untuk membiayai hidup, kesehatan dan kesejahteraan diri dan 

keluarga. 5 

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial 

Belanda dalam rangka meminimalisir kekuatan ekonomi rakyat yang 

bersumber dari zakat, yaitu dengan dikeluarkannya larangan untuk 

membantu pelaksanaan zakat bagi pegawai pemerintah dan priyayi 

pribumi. Larangan tersebut tercantum dalam Bijblad No. 6200 tanggal 

28 Februari 1905. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah 

jajahan. Larangan tersebut lahir didorong karena berakhirnya Perang 

Aceh pada tahun sebelumnya (1904), yang telah berlangsung puluhan 

tahun. Penerbitan larangan tersebut terutama ditujukan bagi para 

priyayi pribumi Aceh, untuk tidak lagi berupaya membantu 

pengumpulan dan pengelolaan dana zakat berdasarkan Syari’at Islam 

yang telah berjalan sebelumnya. 6 

Lahirnya ordonansi Pemerintah Belanda No. 6200 tersebut 

pengaturan tentang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat 

diserahkan sepenuhnya kepada ummat Islam sesuai dengan ajaran 

Islam. Kondisi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Belanda 

untuk memisahkan antara Negara dengan ajaran agama. Bahwa tujuan 

utama dari kebijakan kolonial tersebut adalah untuk melemahkan 

perekonomian rakyat, yang bersumber dari zakat. Oleh karena itu 

dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya legal 

melemahkan kekuatan rakyat pribumi, yang mayoritas beragama 

Islam. 7 


569 


Pasca proklamasi kemerdekaan, Negara Republik Indonesia 

senantiasa mengalami dinamika. Konsep UUD 1945 dan Pancasila 

dengan Piagam Jakarta sebagai jiwanya pada masa awal kemerdekaan 

belum memberikan tempat yang layak bagi implementasi zakat. 

Namun secara informal terdapat ide dari beberapa tokoh masyarakat 

dan pejabat pemerintahan tentang implementasi zakat dan kaitannya 

dengan kewenangan pemerintah. Diantara gagasan tersebut adalah 

seperti yang disampaikan oleh Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, 

Menteri Keuangan ketika itu. Ia menuangkan idenya dalam sebuah 

makalah yang dimuat dalam majalah Al-Hikmah, tentang perlunya 

memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian 

keuangan Negara Indonesia. Juga berkembang suara-suara di kalangan 

anggota parlemen yang menginginkan agar persoalan zakat diatur 

dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh 

pemerintah atau Negara. 8 

Gagasan-gagasan tersebut belum menjelma menjadi 

kenyataan. Justru sebaliknya pemerintah melalui kementerian Agama 

pada tanggal 8 Desember 1951, mengeluarkan Surat Edaran tentang 

pelaksanaan zakat fitrah No. A/VII/17367. Surat tersebut berisikan 

bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam 

dalam mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah. Dalam tugas 

tersebut dijelaskan bahwa tugas pemerintah hanya: 9 

a. Menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk 

menunaikan kewajibannya; 

b. Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan 

pembagiannya dari hasil pungutan tersebut dapat di 

laksanakan sesuai dengan hukum agama. 

Tahun berikutnya perhatian terhadap permasalahan zakat terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 1964, kementerian agama 

menyusun Rancangan UU (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan 

Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) 

tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan 

bait al-mal. Dengan disertai alasan yang tidak jelas, RUU tersebut 


570 


belum dapat disampaikan kepada parlemen, dan begitu juga RPPPUU 

juga sempat diajukan kepada presiden. 10 

Pada tahun 1967 disusunlah RUU tentang zakat yang 

kemudian diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong (DPR-GR), dengan disertai surat Menteri Agama 

No. MA/095/1967, tanggal 5 Juli 1967. RUU ini juga mengalami 

kegagalan, ditolak oleh DPR-GR. Pada masa tersebut sedang 

berkembang sikap curiga terhadap segala upaya pengembangan di 

bidang ajaran Islam, dan upaya tersebut dikategorikan sebagai upaya 

mendirikan Negara Islam di Indonesia. 11 

Beriringan dengan diajukannya RUU tersebut ke DPR, 

Menteri Agama juga mengirim RUU zakat kepada Menteri yang 

memiliki kaitan dengan bidang ini, yaitu Menteri Sosial, dan Menteri 

Keuangan, dengan surat No. MA/099/1967, tanggal 14 Juli 1967. 

Dalam surat tersebut kepada Menteri Sosial diharapkan untuk 

memberi saran dan konstruktif bagi penggunaan dana zakat karena 

berkenaan dengan kepentingan dan tujuan sosial. Demikian juga 

Menteri Keuangan diharapkan memberi arahan karena dianggap telah 

memiliki pengalaman dalam pemungutan dan pengelolaan dana pajak. 

Namun sangat disayangkan jawaban Menteri Keuangan yang hanya 

memberi saran dan belum menyentuh kepada solusi subtansif, yaitu 

agar permasalahan zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama, 

seperti yang tercantum dalam suratnya bernomor: D.15-1-5-25. 12 

Pada akhir tahun 1960-an perhatian pemerintah terhadap 

persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya 

ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) 

No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil zakat. Untuk 

memperkuat PMA tersebut pada tahun itu juga dikeluarkan PMA 

No. 5 tahun 1968 yang berisikan tentang pembentukan bait al-ma 

yang statusnya semi resmi yang berbentuk yayasan. Tidak beberapa 

lama PMA tersebut dikeluarkan, Presiden Soeharto dalam pidatonya 

pada malam peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 22 

Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk mengumpulkan zakat 

secara sistematis dan terorganisir dengan baik. 13 


571 


Menyahuti terbitnya surat anjuran tersebut, Menteri Agama 

mengeluarkan instruksi No. 1 tahun 1969, yang berisikan penundaan 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 tahun 1968. 14 

Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1969, keluarlah Kepres No. 44 tahun 

1969, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang 

diketahui oleh Menko Kesra. Ketika itu, Dr. KH. Idham Chalid. 

Kepres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran 

Menteri Agama No. 3 Tahun 1969, yang intinya hasil pengumpulan 

uang zakat agar dikirim kepada Presiden Soeharto melalui rekening 

Giro Pos No. A.10.00. 15 Mengenai hasil dari surat perintah dan Kepres 

tersebut sampai saat ini belum dapat di peroleh data-datanya. 

Empat belas tahun kemudian Presiden Soeharto merealisasikan 

anjurannya dengan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim 

Pancasila (YABMP), tepat pada tanggal 17 Februari 1982, dengan 

Akta Notaris No. n29. Yayasan ini tercantum dalam Lembaga Negara 

RI No. 17, tanggal 26 Februari 1982. Tujuan utama dari pendirian 

yayasan ini adalah untuk memperbanyak rumah Ibadah ummat Islam 

yang jumlahnya dirasakan masih minim, terutama untuk daerahdaerah 

terpencil dan lingkungan masyarakat yang kurang mampu. 

Dana yayasan ini berasal dari sumbangan Instansi Pemerintah, Badan 

Usaha Negara dan Swasta, amal jariah, shadaqah dan hibah. Pada 

Instansi Pemerintah, sumbangan ditarik dari potongan gaji pegawai 

negeri sipil dan ABRI-Polri yang muslim. 16 

Sebagai respon dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat 

terhadap persoalan zakat, pemerintah daerah yang dipelopori oleh 

Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubenur Ali Sadikin, 

berinisiatif mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968. 

selanjutnya diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya dengan mendirikan 

lembaga sejenis. Seperti Bazis atau BAZ di Kalimantan Timur (1972) 

Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh dan Lampung 

(1975), Kalimantan Selantan (1977), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan 

dan Nusa Tenggara Barat (1985). 17 Dari kenyataan tersebut dapat 

dilihat bahwa terbentuknya Badan Amil Zakat pada umumnya 

dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur. Dengan demikian posisi 


572 


badan tersebut semi pemerintah. Selain itu, badan amil zakat dalam 

setiap daerah namanya berbeda-beda, meskipun pada umumnya 

menggunakan nama BAZ, Bazis atau Bazi (dengan kata infak), dan 

Bazid (ditambah dengan derma). Di propinsi Aceh lembaga tersebut 

bernama Badan Harta Agama (BHA), Lembaga Harta Agama Islam di 

Sumatera Utara, dan Yayasan Dana Sosial Islam di Sumatera Barat. 18 

Pada era tersebut perkembangan kelembagaan zakat di 

berbagai daerah lain cukup variatif ada yang masih berbatas konsep, 

lembaga tersebut ada yang baru berdiri di tingkat Kabupaten seperti di 

Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen 

Agama saja, demikian juga ada yang belum memiliki pemikiran 

tentang zakat sama sekali, dan ada juga yang belum beroperasi sama 

sekali meskipun sudah terbentuk lembaganya. 19 

Pada tahun 1984, Menteri Agama mengeluarkan instruksi 

No. 2/1984, tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah yang 

diadakan khusus selama bulan Ramadhan. Operasional dari instruksi 

ini diatur dalam keputusan Dirjen Dimas Islam dan Urusan Haji 

No. 19/1984, tanggal 30 April 1984 kemudian penggunaan dananya 

diatur dalam Radio Gram Menteri Agama No. 16/1986 tanggal 13 

Juni 1986. Selanjutnya pada tahun 1989, Menteri Agama menerbitkan 

Instruksi No. 16/1989 tanggal 12 Desember 1989, tentang Pembinaan 

Zakat, Infaq dan Shadakah dalam instruksi Menteri Agama tersebut 

ditetapkan semua jajaran Departemen Agama, mulai dari Propinsi 

(Kantor Wilayah) Kabupaten, Kotamadya (Kantor Departemen 

Agama), hingga tingkat Kecamatan (Kantor Urusan Agama) agar 

membantu Lembaga-Lembaga Keagamaan yang menyelenggarakan 

Pengelolaan zakat, infaq dan shadakah agar mendayagunakan hasil 

pengelolaannya untuk kepentingan kelangsungan pendidikan Islam, 

dan hal-hal lain yang mendukung pengembangan da’wah Islam. 20 

Ketentuan terakhir yang dikeluarkan Pemerintah mengenai 

zakat adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan 

Menteri Dalam Negeri RI. Surat Keputusan Bersama tersebut 

bernomor 29 dan 47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991. Mengenai 

petunjuk teknis operasionalnya diatur dalam Instruksi Menteri Agama 


573 


No. 5 tahun 1991, yang isinya membahas tentang Pedoman 

Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. SKB ini 

secara garis besar isinya adalah sebagai berikut: 21 

1. Bab I, membicarakan tentang ketentuan umum, yang 

dijabarkan dalam pasal 1. 

2. Bab II, memperbincangkan tentang maksud dan tujuan 

yang diuraikan dalam pasal 2 

3. Bab III, menguraikan tentang bentuk, asas, sifat dan fungsi. 

Bab ini berisi pasal 3, 4, 5 dan 6. 

4. Bab IV, menjelaskan tentang kepengurusan yang 

dipaparkan dalam pasal 7. 

5. Bab V, tentang hak dan kewajiban. Bab ini terdiri dari 

pasal 8 dan pasal 9. 

6. Bab VI, berisikan tentang pembinaan, yang dipaparkan 

dalam pasal 10, 11, 12 dan pasal 13. 

7. Bab VII, fokus bahasannya tentang lain-lain. Uraian bab 

terdiri dari pasal 14, 15, 16 dan pasal 17. 

Mengenai Instruksi Menteri Agama RI No. 5 tahun 1991, 

tentang Pedoman Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, 

yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 1991, isi utamanya adalah 

instruksi kepada Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi, 

Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor 

Urusan Agama tingkat Kecamatan agar melaksanakan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI 

tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 

dalam lampiran I dan II instruksi tersebut. Isi instruksi tersebut secara 

garis besar adalah : 22 

A. Lampiran I isinya mengenai antara lain: 

1. Pendahuluan: Dalam bab ini di jelaskan latar belakang lahirnya 

SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. 

Selanjutnya tentang tujuan yang ingin diraih yaitu optimalisasi 

penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, 

infaq dan shadaqah oleh BAZIS. 


574 


2. Pembinaan teknis: Pada bab ini dijelaskan arah kebijaksanaan 

Bazis, yaitu; peningkatan kesadaran ummat, peningkatan iman dan 

taqwa, pengembangan potensi ummat dan demi kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan juga tentang 

prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu antara lain: keterbukaan, 

sukarela keterpaduan, profesional dan mandiri. Berikutnya 

membicarakan tentang sasaran penerimaan dan penghitungan 

nisab zakat, dalam hal ini dibahas tentang objek yang menjadi 

sasaran penerimaan Bazis, yaitu terdiri dari: zakat, infak dan 

shadaqah. Demikian juga fitrah, dan penghitungan nisab harta 

yang harus dizakati. Pembahasan akhir dari lampiran tersebut 

terdiri dari: lingkup kewenangan, penerimaan dan pengumpulan 

zakat, infak dan shadaqah, penyaluran dan pendayagunaan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban serta tata kerja Bazis. 

3. Penutup: dijelaskan tentang operasional Bazis dibawah koordinasi 

Kepala Daerah/Wilayah setempat (mulai Gubernur, Bupati/ 

Walikota hingga Camat). Selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal 

yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Dirjen Bimas Islam 

dan Urusan Haji. 

B. Lampiran II, berisi tentang tabel jenis harta dan ketentuan wajib 

zakat (nisab, kadar dan waktu) dan disertai dengan keterangan 

selengkapnya. Jenis harta tersebut dibagi kedalam enam jenis, 

yaitu: Pertama; tumbuh-tumbuhan, kedua; emas dan perak, ketiga; 

kelima; penghasilan tetap, dan keenam; zakat fitrah. Selain zakat 

fitrah, nishab semua jenis harta di luar tumbuh-tumbuhan dan 

binatang ternak ditetapkan dengan nilai 94 gram emas dengan 

kadar zakatnya 2,5 persen. 

Mengenai jumlah dana zakat, infak dan shadaqah dan realisasi 

pendayagunaannya dari seluruh peraturan pemerintah yang telah 

dipaparkan di atas, sulit dilacak datanya. Hanya dana yang masuk dan 

dikelola oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, dibawah 

pimpinan Presiden Soeharto, dapat ditelusuri dan dipelajari 

datangnya. 23 Sampai dengan tahun 1994 telah terbangun 634 mesjid 

yang dibiayai oleh YABMP. Biaya pembangunan setiap mesjid 


575 


berkisar antara Rp. 120 juta hingga Rp. 140 juta. Mesjid-mesjid 

tersebut tersebar di 2006 Kabupaten dan 52 Kotamadya. Seluruh 

mesjid dapat menampung 377 ribu jama’ah, sementara jumlah dana 

keseluruhan yang telah dikeluarkan kurang lebih 82 milyar rupiah. 

Selain itu, dana YABMP juga disalurkan untuk pengiriman 1000 da’i 

ke daerah-daerah terpencil dan pemukiman-pemukiman transmigrasi. 

Setiap da’i mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000,- tiap bulan selama 

tiga tahun. Selain itu, dana YABMP juga disalurkan bagi 

pembangunan empat Rumah Sakit Islam, yang dibangun untuk 

mengenang Peristiwa Terowongan Mina yang berlokasi di empat kota 

embarkasi haji: Ujung Pandang, Medan, Jakarta dan Surabaya. 24 Dari 

kondisi tersebut dapat diperkirankan dana yang terkumpul hingga 

tahun terakhir berkuasanya Soeharto berjumlah ratusan miliyar rupiah. 

Pada awal perkembangannya, jenis harta benda yang wajib 

dizakati hanya terbatas pada emas, perak, hasil pertanian, barang 

dagangan, mata uang, barang temuan, dan binatang ternak dalam 

jumlah yang terbatas. 25 Pokok persoalan dari kondisi tersebut 

berpangkal pada pembahasan masalah zakat yang terdapat dalam 

kitab-kitab fiqh tradisional. 26 Jenis harta benda tersebut tertuang dalam 

tabel berikut: 

JENIS HARTA BENDA YANG WAJIB DIZAKATI 

MENURUT KITAB FIQH KLASIK 

No Jenis Harta Nishab Haul Persentase 

1 Emas 93,6 gr 1 th 2,5% 

2 Perak 624 gr 1 th 2,5% 

3 Hasil pertanian/perkebunan 

(beras, jagung, gandum, 

kurama dan anggur 

750 kg Waktu panen 5% irigasi 

10% tadah 

hujan 

4 Barang dagangan 93,6 gr 1 th 2,5% 

5 Hasil tambang 93,6 gr 1 th 2,5% 

6 Mata uang 93,6 gr 1 th 2,5% 

7 Barang temuan 

93,6 gr Waktu 

ditemukan 

20% 


576 


8 Binatang Ternak : 

a. Unta 5 ekor 1 th 1 ekor kambing 

biasa umur 2 

tahun atau lebih 

b. Sapi/kerbau 30 ekor 1 th 1 ekor anak 

sapi/kerbau 

umur 2 tahun 

atau lebih 

c. Kambing 40 ekor 1 th 1 ekor kambing 

umur 2 tahun 

Sumber: Masifuk Zuhdi, masa’il al-Fiqhiyah, (Jakarta: Mas Agung, 

1996), hlm. 261. 

Pada perkembangan selanjutnya jenis-jenis harta benda yang 

wajib dizakati mengalami perluasan dan pengembangan, meliputi 

sektor pertanian dan perkebunan 27 , seperti: kopi, cengkeh, cokelat, 

jeruk dan apel. Pada sektor peternakan meliputi: ayam, itik, kelinci 

dan burung puyuh. Selanjutnya sektor industri, jasa dan profesi seperti 

pegawai negeri-swasta, jaksa, pengacara, dokter, notaris, konsultan 

dan profesi lainnya. 28 Uraian lebih lengkap tercantum dalam lampiran 

(tabel) tentang jenis harta benda yang wajib dizakati menurut instruksi 

Menteri Agama RI, No.5 tahun 1991, tanggal 18 Oktober 1991. 

Dari uraian mengenai jenis-jenis harta benda yang wajib 

dizakati pada Instruksi Menteri Agama tersebut, dapat dilihat eskalasi 

perkembangan zakat di Indonesia yang terus mengalami, 

perkembangan, seiring makin tingginya kepedulian segenap 

komponen masyarakat Islam dan pemerintah, perkembang itu juga 

didukung oleh dinamika sosial ummat Islam yang dipelopori oleh para 

ulama dan cendekiawan. Di samping itu, secara khusus perubahan 

sosial tersebut berpengaruh kepada orientasi ulama dan cendikiawan 

muslim Indonesia tentang perumusan kembali fiqih zakat yang sesuai 

dengan konteks zamannya. 

Kemudian dilihat dari rangkaian Peraturan Pemerintah, baik 

yang diterbitkan oleh Departemen Agama maupun Presiden terdapat 

kelambanan penguasa dalam merespon aspirasi yang berkembang di 

tengah masyarakat dalam masalah zakat. Padahal dilihat dari kuantitas 


577 


umat Islam Indonesia yang mayoritas beragama Islam, zakat memiliki 

potensi besar sebagai sumber keuangan dalam pemberdayaan ekonomi 

rakyat Indonesia. Kondisi ini seperti yang diakui banyak pihak, 

terutama cendikiawan, tidak lepas dari arah kebijakan pemerintah 

yang cenderung kurang peduli terhadap aplikasi syari’at agama Islam, 

baik pada orde lama, maupun orde baru. Pada masa orde lama politik 

menjadi pilar utama pembangunan nasional. Sedangkan pada masa 

orde baru berkuasa, pembangunan ekonomi dijadikan landasan utama 

pembangunan nasional. Kedua kondisi tersebut mengenyampingkan 

hal-hal lain, yang pada prinsipnya sangat vital bagi rakyat, seperti 

aplikasi dan aktualisasi syari’at agama, termasuk di dalamnya zakat. 29 

2. Hukum Islam Dalam Konteks Hukum Nasional 

Hukum Islam merupakan salah satu dari sistem hukum yang 

berlaku di Indonesia. Hal ini secara eksplisit dalam politik hukum 

nasional posisi hukum Islam telah diakui sebagaimana yang 

dirumuskan dalam GBHN. Berlakunya hukum Islam tersebut dengan 

demikian memiliki landasan konstitusional dan sekaligus landasan 

yuridis. Dilihat secara historis, hukum Islam menempati posisi yang 

menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia sejak pra kemerdekaan, 

awal kemerdekaan, masa orde lama, dan orde baru. Kondisi itu dapat 

dilihat dalam rumusan Piagam Jakarta yang menjadi pijakan dasar 

pembukaan UUD 1945. Dalam rumusannya tercatat kalimat, 

”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”. 30 Ketentuan ini memiliki arti bahwa umat 

Islam Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan hukum Islam 

yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum yang bermuatan vertikal 

(ibadah mahdah), tetapi juga yang berdimensi horizontal (ibadah 

sosial). Untuk mendukung hal tersebut diperlukan legitimasi 

pemerintah melalui perundang-undangan, terutama pada aspek-aspek 

yang memerlukan intervensi pemerintah dalam pelaksanaannya. 

Pada perkembangan selanjutnya meskipun tujuh kata dalam 

Piagam Jakarta tersebut telah dihapus dengan berbagai pertimbangan, 

bukan berarti bahwa hukum Islam tidak mantap eksistensi dan 

posisinya dalam tatanan Negara (hukum) Indonesia. Hal tersebut 


578 


dibuktikan dengan dicantumkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit 

Presiden. Dalam dekrit tersebut selain ditetapkan bahwa Piagam 

Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan 

dalam konstitusi tersebut dalam konsideran, juga dinyatakan 

berlakunya kembali UUD 1945. 31 

Pasca Dekrit Presiden tersebut posisi hukum Islam dalam 

UUD 1945 semakin jelas dan mantap. Oleh karenanya dengan 

mengacu kepada kenyataan sila pertama Pancasila yang terdapat 

dalam pembukaan UUD 1945, dipahami sebagai kesesuian dengan 

hakikat Tuhan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan 

syari’at Islam bagi ummmt Islam. Kondisi tersebut secara eksplisit 

didukung oleh pasal 29 ayat (1) dan (2). 32 

Eksistensi pasal 29 ayat (1) merupakan penegasan sila pertama 

Pancasila. Ketentuan yang terdapat di dalamya dapat diinterpretasikan 

bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, dalam 

artian Tuhan (ajaran agama) dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 33 Meskipun Indonesia bukan menganut 

paham teokrasi, akan tetapi segala kebijakannya dalam menjalankan 

tugas pemerintah harus seiring dengan ketentuan yang terkandung 

dalam sila pertama. Segala ketentuan tersebut bersumber dari ajaran 

agama yang diwahyukan Tuhan, dan wahyu Tuhan tersebut adalah 

sumber hukum yang tertinggi bagi para pemeluknya. 34 

Pasal 29 ayat (2) merupakan wujud implementasi dari pasal 29 

ayat (1). Dalam tatanan praktis operasional, ketentuan-ketentuan 

normatif dalam hukum agama membutuhkan campur tangan pihak 

penguasa (pemerintah). Hukum merupakan salah satu kebutuhan 

utama rakyat, oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan dan menjamin tegaknya hukum sesuai dangan aspirasi 

masyarakat. 35 

Pasal 29 ayat (2) memiliki korelasi yang erat dengan ketentuan 

yang termaktub dalam pasal 27 ayat (1). 36 Penafsiran sistematis yang 

tergantung dalam pasal 27 ayat (1) yang berisikan jaminan atas 

kebebasan dan persamaan di depan hukum merupakan ketentuan 

hukum (lex generasi). Sementara itu, jaminan kebebasan untuk 


579 


menjalankan syari’at agama masing-masing yang terdapat pada pasal 

29 ayat (2) merupakan peraturan khusus (lex spesialis) bagi 

pemberlakuan hukum Islam di Negara Indonesia. 37 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan 

pembangunan nasional dalam bidang hukum seperti yang tercantum 

dalam Tap MPR No. II/MPR/1973, Tap MPR No. II/MPR/1978, Tap 

MPR No. II/MPR/1988 memfokuskan pada terwujudnya hukum baru 

Indonesia yang sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila dan UUD 1945 

serta bertujuan untuk kepentingan nasional. Hukum baru Indonesia 

berkewajiban memuat hukum agama (termasuk Islam) dan 

menjadikan sebagai salah satu unsur penting. Dengan demikian 

hukum agama menjadi bagian yang integral dan tak terpisahkan dari 

hukum nasional. Apalagi jika mengingat bahwa hakikat hukum harus 

mengutamakan kepentingan rakyat sebagai unsur terpenting negara. 

Sementara itu, mayoritas rakyat adalah ummat Islam, oleh karena itu 

hukum Islam selazimnya mendapat tempat yang proporsional dalam 

wacana pembangunan hukum nasional. 38 

Kondisi objektif rakyat yang mayoritas beragama Islam tidak 

bisa diabaikan keberadaannya. Oleh karena itu setiap proses penetapan 

berbagai produk hukum nasional, hukum Islam tidak boleh 

dikesampingkan peranannya. Kemudian antara hukum nasional di satu 

pihak dengan aspirasi mayoritas rakyat (hukum Islam) mestinya 

terjadi hubungan yang saling terkait satu sama lain, sebab hukum 

tidak lepas hubungannya dengan kondisi objektif masyarakat. 39 

Kedudukan hukum Islam dalam wacana hukum nasional 

semakin jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang 

nomor 14 tahun 1970, yang memuat tentang ketentuan-ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 ayat (10) menetapkan bahwa 

kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan 

peradilan tata usaha negara. Dengan UU ini dapat dipahami tentang 

empat lingkungan peradilan dengan kompetensi dan lingkungan 

tersendiri. 40 


580 


Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan PA) adalah 

peradilan negara yang berlaku khusus bagi umat Islam, dan 

berkewenangan untuk menangani perkara-perkara perdata tertentu 

sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan badan peradilan hukum 

Islam ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang 

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya UU ini 

kedudukan PA semakin jelas dan sejajar dengan badan peradilan 

lainnya. Kemudian hikmah penting lahirnya UU No. 7/1989 bagi umat 

Islam adalah semakin menguatnya posisi hukum Islam dalam hukum 

nasional. PA adalah lembaga yudikatif dan salah satu alat kelengkapan 

pemerintahan. PA memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aspek 

pengakuan hukum. 41 

Dalam Bab III 7/1898 pasal (49-53) tercantum kewenangan 

dana kekuasaan PA sebagaimana yang meliputi bidang-bidang hukum 

perdata antara lain: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam dan perkara wakaf dan shadaqah. 

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa kompetensi PA terbatas 

pada bidang hukum keluarga dari rakyat Indonesia yang beragama 

Islam, sehingga dengan demikian PA dapat dikategorikan sebagai 

peradilan keluarga. 42 

Eksistensi UU No 7/1989 menegaskan bahwa hukum Islam 

telah dilegitimasi secara sah sebagai bagian integral dari hukum 

nasional, dimana di dalamnya terkandung wawasan kebangsaan, 

wawasan nusantara dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu 

aspek lainnya yang dapat dipahami bahwa hukum Islam menjadi salah 

satu hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945. 

Bukti lain telah berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah 

telah diundangkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 

berlaku secara nasional, dan menerima eksistensi dan posisi hukum 

Islam sebagai dasar perkawinan. Kelahiran UU ini merupakan suatu 

kompromi antar berbagai kekuatan politik dengan aspirasi mayoritas 

rakyat Indonesia. Dalam pasal 2 UU No. 1/1974, ditetapkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama. 


581 


Adanya ketentuan ini menegaskan telah terjadinya reformasi hukum 

dari hukum rasial adat (yang berlaku sejak era kolonial) kepada 

hukum yang berdasarkan agama. Pasal tersebut bagi umat Islam 

menegaskan bahwa hukum Islamlah yang dipedomani dalam 

perkawinan mereka. Konsekuensi lebih lanjut dari perkawinan yang 

berpedoman kepada hukum Islam, semua akibat hukum yang terkait 

dengan masalah perkawinan seperti: kewarisan, pengasuhan anak, dan 

perwalian mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. 43 

Posisi hukum Islam semakin kuat pasca diterbitkannya 

instruksi Presiden No 1 tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam di 

Indonesia. Untuk tahapan sosilisasi dan implementasi dan Inpres ini 

diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991, 

tanggal 22 Juni 1991. Bagi PA Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dimasudkan hukum materiil. 44 

Dalam lintasan sejarah, eksistensi hukum Islam telah 

ditransformasikan secara konstitusional, baik melalui UU 1945, yang 

meliputi pasal II aturan peralihan dan pasal 29 ayat (1) dan (2), juga 

secara ketentuan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum 

Islam seperti: penetapan pemerintahan No.1/1946 tentang 

pembentukan Departemen Agama 45 , UU No. 22 tahun 1946 jo UU 

No. 32/1954 tentang Tata Cara Pencatatan Nikah (NTRC), UU 

Darurat No.1/1951 JIS UU No. 19 tahun 1963, UU No. 14/1970 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.III tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Undang Undang tersebut semakin mempertegas 

posisi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, sekaligus memberi 

dasar yuridis bagi implementasi hukum Islam. 46 

Dengan melihat paparan di atas, peluang untuk 

mempositifikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek makin 

terbuka, secara khusus dalam aspek mu’amalah (perdata) lebih terbuka 

dibanding bidang lainnya. Adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, UUPA No. 7/1989, dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek 

materiil PA secara signifikan memperjelas peluang positifikasi hukum 

zakat dan sekaligus metransformasikannya dari sekedar hukum 

normatif, menjadi hukum positif yuridis formal. 47 


582 

D. PENUTUP 


Dalam uraian di atas, dapat lihat bahwa positifikasi hukum 

zakat diyakini oleh berbagai kalangan baik ulama, cendikiawan 

muslim, maupun pemerhati masalah zakat, sebagai solusi terbaik bagi 

terwujudnya optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, 

sebagai salah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Demikianlah 

pembahasan mengenai argumentasi positifikasi hukum zakat di 

Indonesia. Wallahu a’lam bi al-shawab. Semoga bermanfaat. Amin ya 

Rabbal alamin. 


583 

Endnotes : 


1 

Munawir Sjazali, “Zakat dan Pajak, Sumber Dana Yang Menuntut 

Kepercayaan”, dalam B. Wibowo et.al., Zakat dan Pajak, (Jakarta: Bina Rena 

Pari Wara, 1992), hlm. 22. 

2 

3 

Lihat Ibid., hlm. 36-37. 

Tarmizi Taher, Aspiring For Middle Path: Religious Harmony in Indonesia, 

(Jakarta: Censis, 1997), hlm. 13. 

4 Undang-undang ini pada dasarnya berisi beberapa hal yang ingin direalisasikan. 

Pertama, tentang perlu adanya badan amil zakat yang harus dibentuk 

pemerintah pada tingkat wilayah dan daerah sampai ke tingkat kelurahan, 

disamping lembaga yang dibentuk oleh yayasan atau badan swasta. Kedua, 

tentang pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan amil dengan cara 

menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuannya, dan badan amil 

dapat bekerjasama dengan pihak bank. Undang-undang ini juga menjelaskan 

bahwa penghitungan harta, muzakki dapat meminta batuan pada badan amil. 

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11, 12, 

5 

dan 14. 

Lihat Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf , (Jakarta: 

UI Press, 1991), hlm. 32-33. 

6 Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 250-251. Belanda juga 

mengutamakan hukum adat dibandingkan hukum Islam bagi rakyat Indonesia. 

Lihat: Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: 1985), hlm. 11. 

7 Andi Lolo Tonang, “Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Badan Amil 

Zakat”, dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat dan Pajak…, hlm. 262. 

8 Dapat dilihat pada Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi…, hlm. 35. 

Selanjutnya secara lebih sistematis pada tahun 1950-an, Hazairin mengajukan 

gagasan pendirian Bank Zakat. Menurutnya, dengan Bank ini zakat akan dapat 

didayagunakan tidak hanya bagi kepentingan umat Islam tetapi juga bagi rakyat 

Indonesia yang non muslim. Dana zakat dapat digunakan selain untuk delapan 

golongan yang telah ditentukan, juga dapat disalurkan sebagai pinjaman lunak 

jangka panjang tanpa bunga bagi rakyat miskin untuk digunakan sebagai modal 

usaha produktif. Dapat dibaca pada Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 144. Gagasannya menurut penulis cukup 

responsif-konstruktif serta berwawasan jauh ke depan dalam rangka 

9 

pengembangan zakat di Indonesia. 

Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, “Beberapa Pemikiran Tentang 

Mekanisme Badan Amil Zakat”, dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat dan 

Pajak…, Op.cit., hlm. 262. 


584 


10 Dapat dibaca pada Mingguan Gatra, (Jakarta: Edisi 7 Agustus 1999), hlm. 63. 

Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho (ed.) et.al, Zakat dan Pajak…, 

Op.cit., hlm. 263. Penulis berasumsi, kondisi perpolitikan Indonesia ketika itu 

tidak kondusif bagi pengajuan RUU dan RPPPUU kepada lembaga yang 

berwenang, dalam hal ini Parlemen dan Presiden. Seperti telah dimaklumi 

bahwa pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung Partai 

Nasionalis sekuler sedang mengalami masa perkembangannya. Bahkan pada 

tanggal 30 September telah meletus peristiwa pemberontakan PKI. 

11 Surat Menteri Agama tersebut isinya antara lain : Mengenai rancangan Undangundang 

zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam 

yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur ataupun tidak diatur dengan 

Undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi ummat 

Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian 

pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat daripada 

penduduk Indonesia maka inilah perlunya diatur dengan Undang-undang. 

Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 262- 

265. 

12 Dapat dikaji pada: Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Arli, Lembaga- 

Lembaga Islam.., hlm. 254-255. Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho 

(ed.), et.al., Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 263-264. 

13 Anjuran Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Presiden 

No. 07/PRIN/10/10/1968, tanggal 31 Oktober 1968. Dalam surat tersebut 

Presiden memberikan tugas kepada Mayjen TNI Alamsyah Ratu Prawiranegara, 

Kol. H. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi agar membantu pelaksanaan 

pengumpulan zakat. Seruan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto 

pada sambutan Sholat Idul Fitri tanggal 2 Desember 1968, di halaman Istana 

Negara. Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi…, hlm. 37. Juga Andi Lolo 

Tonang, dalam B. Wiwoho, et.al., Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 263. 

14 Lihat Ibid. 

15 Kutip dari Andi Lolo Tonang, dalam Ibid., hlm. 264-265. 

16 Untuk lebih lanjut dapat dibaca pada Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara 

Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 286. Khusus 

untuk lingkup Pegawai Negeri Sipil, besarnya sumbangan untuk YABMP ini 

diatur berdasarkan Keputusan Pengurus Korpri No. Kep. 04/Raker/1982, 

tanggal 27 November 1982 dengan perincian sebagai berikut: Pegawai 

Golongan IV sebesar Rp. 1000,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan III 

sebesar Rp. 500,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan II sebesar Rp. 100,-/ 

anggota perbulan, Pegawai Golongan I sebesar Rp. 50,-/anggota perbulan. 

Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat 

dan Pajak…, Op.cit., hlm. 265. 


585 


17 

Dikutip dari: M. Dawam Rahardjo “Zakat Dalam Prespektif Social Ekonomi”, 

dalam Jurnal Pesantren, (Jakarta: No. 2/POL.III.1986), hlm. 41. Lihat juga 

Muhammad Daud Ali , Sistem Ekonomi, hlm. 37. 

18 

Seperti dikutip dari: Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi, Op.cit. 

19 

Dapat dibaca lebih jauh pada: M. Dawam Raharjo, Perspektif Deklarasi 

Makkah: Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 189. 

20 

Dapat dilihat pada Andi Lolo Tonang dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat dan 

Pajak…,Op.cit., hlm. 265-266. 

21 

Seperti dikutip dari: Departemen Agama, Surat Keputusan Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan Bazis dan Petunjuk 

Pelaksanaannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), hlm. 9- 

24. Adanya SKB tersebut sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan Bazis 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Safwan Idris, Gerakan Zakat Bagi 

Pemberdayaan Ekonomi Ummat, (Jakarta: Citra Bangsa, 1997), hlm. 55. 

22 

Selengkapnya dapat dilihat pada: Departemen Agama, Keputusan Bersama, 

Op.cit., hlm. 25-5. 

23 

Presiden Soeharto juga mendirikan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) 

melalui Instruksi Presiden No. 90 tahun 1995. Dalam operasionalnya, Yayasan 

ini mengumpulkan 2,5 persen keuntungan perusahaan besar di Indonesia. Dana 

yang terkumpul disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

lemah: fakir miskin dan kaum dhuafa. Pelaksanaan penyaluran dana tersebut 

dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN)). Dalam penyalurannya, dana tersebut berbentuk Tabungan 

Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). 

Safwan Idris, Gerakan Zakat, Op. cit., ,hlm. 57-58. 

24 

Seperti dikutip dari Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara, hlm. 278-288. Juga 

dapat dibaca pada: Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI 

Press, 1993), hlm. 160. 

25 

Mengenai masalah ini telah dijelaskan pada Bab II dari kajian ini. Malah seperti 

yang diungkapkan oleh Safawi Idris, dua dekade sebelum ini zakat hanya 

ditunaikan pada aspek tanaman pangan semata, belum menyentuh kepada aspek 

non tanaman pangan. Dapat dibaca pada: Safwan Idris, “Kata Pengantar”, 

dalam M. Hasan Basri, Fiqh al-Zakat, (B. Aceh: Bazis Propinsi DI Aceh, 1997), 

hlm. iii. 

26 

Masifuk Zuhdi, Maisalk al-Fiqhiyah, (Jakarta: Masa Agung, 1996), hlm. 261. 

27 

Mengenai masalah ini telah dijelaskan pada Bab II dari kajian ini. Malah seperti 

yang diungkapkan oleh Safawi Idris, dua dekade sebelum ini zakat hanya 

ditunaikan pada aspek tanaman pangan semata, belum menyentuh kepada aspek 

non tanaman pangan. Dapat dibaca pada: Safwan Idris, “Kata Pengantar”, 

dalam M. Hasan Basri, Fiqh al-Zakat, (B. Aceh: Bazis Propinsi DI Aceh, 1997), 

hlm. iii. 


586 


28 

Ketentuan nisab 94 gram emas tersebut berbeda dengan ketentuan yang 

dicantumkan dalam buku Pedoman Zakat, Jilid II, yang dikeluarkan oleh 

Departeman Agama Tahun 1978, seluruh harta benda selain tanaman dan 

binatang ternak ditetapkan nisabnya dengan 96 gram emas murni. Sementara itu 

Didin Hafiduddin menetapkan 85 gram emas sebagai nisab. Didin Hafiduddin., 

Tentang Zakat, Infak dan shadaqah , (Jakarta : Gema Insani Press,1998), hlm. 

39-40. perbendaan ketentuan tersebut kerena berbenda dalam mengukur nilai 20 

dinar emas sebgai ukuran nisab. 

29 

Lihat lebih lanjut Fakhri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru 

Islam, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 94-95. 

30 

Piagam ini menurut Abdul Haris Nasution, terwujudnya tidak terlepas dari 

pemikiran ulama yang disampaikan melalui 52 ribu surat kepada PPKI. Endang 

Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta; Rajawali Press, 

1986), hlm. 34. Piagam ini juga dikenal dengan istilah The Jakarta Charter. 

Menurut Ismail Sunny, dalam periode ini hukum Islam menjadi sumber 

persuasif, yaitu sumber orang yang harus diyakinkan untuk menerimanya. 

Ismail Sunny, “Kedudukan hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1994), h.75. 

31 

Kedua hal tersebut menurut Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai 

kedudukan yang sama. Lebih lanjut dapat dibaca pada Ismail Sunny, 

“Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Tjun 

Surjaman (ed.), Hukum Islam…, Op.cit., hlm. 77. 

32 

Lihat Noto Negoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), hlm. 68. 

33 

Pancasila mendudukkan agama pada kedudukan yang fundamental. Lihat 

Ichtianto, Kontribusi Hukum Islam terhadap hukum Nasional, sebuah gambaran 

posisi, dalam Jurnal Mimbar Agama, (Jakarta: Edisi No. 13 tahun V/1994), 

hlm. 18. 

34 

Selain itu, hukum agama memperoleh tempat untuk dijadikan sebagai salah satu 

sumber hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Dalam 

konteks umat Islam, Syari’at Islam yang di dasarkan pada Al-Qur’an dan Al- 

Hadits dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Dengan demikian umat Islam dapat mengimplementasikan Syari’at Islam yang 

cocok dengan kondisi Indonesia. Dapat dibaca pada Mohammad Hatta, Memoir, 

(Jakarta: Tinta Emas, 1982) hlm. 460. Anwar Harjono menegaskan, bahwa 

Indonesia menganut faham kebutuhan. Oleh karenanya sumber hukum yang 

utama adalah Tuhan. Anwar Harjono, “Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum 

Nasional”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: Edisi No. IV/Tahun 1995), 

hlm. 8. 


587 


35 Hazairin secara tegas menyatakan, negara (pemerintah) Indonesia memiliki 

kewajiban untuk menjamin dan bertanggungjawab atas penerapan hukum Islam. 

Jika tidak dilaksanakan, maka hal itu merupakan pengingkaran terhadap 

Pancasila dan UUD 1945. Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990), hlm. 60. 

36 Bunyi pasal tersebut adalah: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. 

37 Adanya suatu kekhususan hukum bagi pemeluk suatu agama, memerlukan suatu 

badan peradilan tersendiri bagi pemeluk agama tersebut. Ismail Sunny, 

“Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam Eddi 

Riudiana et.al., Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 

1994), hlm. 79. 

38 Menurut Padmo Wahjono, hukum yang akan berlaku di masyarakat adalah 

hukum mayoritas. Dalam konteks Islam sebagai mayoritas maka hukum Islamlah 

yang berlaku. Seperti diungkapkan oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara, 

“Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum”, dalam Amrullah Ahmad 

et.al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1996), hlm. 243-244. 

39 Perubahan hukum dan perkembangan terkait erat dengan dinamika masyarakat, 

dan kondisi masyarakat senantiasa dinamis (berubah). Sudjono Dirdjosisworo, 

Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 79-80. 

40 Meskipun sudah terdapat UU Nomor 14 tahun 1970, namun untuk tingkat 

kasasi di Mahkamah Agung bagi Peradilan Agama tidak bisa langsung 

dijalankan, akibat adanya berbagai alasan, yang salah satunya tidak tersedianya 

tenaga yang berkualitas. Proses kasasi di MA baru berjalan efektif setelah 

adanya Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 

dan 04 tahun 1983. Lebih jauh dapat dilihat pada Alamsyah Ratu Prawira 

Negara, dalam Dimensi Hukum …., Op.cit., hlm. 242-243. 

41 Operasional dapat dilakukan dengan cara: a. reintroduksi Islam untuk 

menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum, 

b. hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual, 

c. penyelenggaraan hukum keluarga. d. layanan fatwa hukum, dan 

e. manajemen harta agama. Untuk lebih jauh dapat dibaca pada Abdul Gani 

Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 35. 

42 Selanjutnya dapat dibaca pada Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94. 

43 Dengan konsekuensi tersebut semestinya aturan-aturan yang disebut dalam 

pasal Undang-undang yang bertentangan dengan Islam tidak berlangsung bagi 

umat Islam”, dalam Mimbar Hukum, No. 13 tahun V/1994, hlm. 31. 


588 


44 Hukum materill meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan 

hukum perwakafan, seperti yang tercantum dalam penjelasan kompilasi Hukum 

Islam. Dapat dibaca pada : Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, 

(Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 270. 

45 Departemen ini pertama kali bernama Kementerian Agama, berdirinya 

berdasarkan usul anggota (KNIP) yang diajukan pada tanggal 11 Nopember 

1945. Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta; Rajawali Press, 

1991), h. 13-14. Wujud departemen ini ditujukan untuk mengimplementasikan 

pasal 29 UUD 1945, seperti ditegaskan dalam rapat kerja I Departemen Agama 

di Surakarta, pada tanggal 17-18 Maret 1946 lebih jauh dapat dibaca Weinata 

Sairin, “Agama”, Departemen Agama dan RUU Pemda, dalam harian Republika 

(Jakarta: Edisi 29 April 1999). Juga Munawir Sjadzali, “keberadaan 

Departemen Agama merupakan jaminan bahwa Republika Indonesia bukan 

negara sekuler”, dalam Tjung Surjaman (ed), Hukum Islam…, Op.cit., hlm. 65- 

72. Depag sebagai Lembaga Eksekutif memiliki kewenangan legislasi melalui 

Presiden, maka dengan demikian transformasi hukum perundang-undangan 

dapat dilakukan melalui departemen ini. 

46 Abul Gani Abdullah, Hukum Islam dalam sistem Masyarakat Indonesia, dalam 

Mimbar Hukum, No. 30 tahun VIII/1997, hlm. 8. Daud Ali, Hukum Islam UU 

PA dan maslahnya, dalam Mimbar Hukum, No. 30 tahun VIII/1997. hlm. 8. 

47 Daud Ali, Hukum Islam UU PA dan maslahnya, dalam Mimbar Hukum, No. 7 

tahun I/1990. hlm. 21. 

Zulfahmi Bustami, Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Susqa 

Pekanbaru (2001). 


589 



590

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?