566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

585 Zulfahmi Bustami 17 Dikutip dari: M. Dawam Rahardjo “Zakat Dalam Prespektif Social Ekonomi”, dalam Jurnal Pesantren, (Jakarta: No. 2/POL.III.1986), hlm. 41. Lihat juga Muhammad Daud Ali , Sistem Ekonomi, hlm. 37. 18 Seperti dikutip dari: Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi, Op.cit. 19 Dapat dibaca lebih jauh pada: M. Dawam Raharjo, Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 189. 20 Dapat dilihat pada Andi Lolo Tonang dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat dan Pajak…,Op.cit., hlm. 265-266. 21 Seperti dikutip dari: Departemen Agama, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan Bazis dan Petunjuk Pelaksanaannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), hlm. 9- 24. Adanya SKB tersebut sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan Bazis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Safwan Idris, Gerakan Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Ummat, (Jakarta: Citra Bangsa, 1997), hlm. 55. 22 Selengkapnya dapat dilihat pada: Departemen Agama, Keputusan Bersama, Op.cit., hlm. 25-5. 23 Presiden Soeharto juga mendirikan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) melalui Instruksi Presiden No. 90 tahun 1995. Dalam operasionalnya, Yayasan ini mengumpulkan 2,5 persen keuntungan perusahaan besar di Indonesia. Dana yang terkumpul disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lemah: fakir miskin dan kaum dhuafa. Pelaksanaan penyaluran dana tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)). Dalam penyalurannya, dana tersebut berbentuk Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). Safwan Idris, Gerakan Zakat, Op. cit., ,hlm. 57-58. 24 Seperti dikutip dari Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara, hlm. 278-288. Juga dapat dibaca pada: Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 160. 25 Mengenai masalah ini telah dijelaskan pada Bab II dari kajian ini. Malah seperti yang diungkapkan oleh Safawi Idris, dua dekade sebelum ini zakat hanya ditunaikan pada aspek tanaman pangan semata, belum menyentuh kepada aspek non tanaman pangan. Dapat dibaca pada: Safwan Idris, “Kata Pengantar”, dalam M. Hasan Basri, Fiqh al-Zakat, (B. Aceh: Bazis Propinsi DI Aceh, 1997), hlm. iii. 26 Masifuk Zuhdi, Maisalk al-Fiqhiyah, (Jakarta: Masa Agung, 1996), hlm. 261. 27 Mengenai masalah ini telah dijelaskan pada Bab II dari kajian ini. Malah seperti yang diungkapkan oleh Safawi Idris, dua dekade sebelum ini zakat hanya ditunaikan pada aspek tanaman pangan semata, belum menyentuh kepada aspek non tanaman pangan. Dapat dibaca pada: Safwan Idris, “Kata Pengantar”, dalam M. Hasan Basri, Fiqh al-Zakat, (B. Aceh: Bazis Propinsi DI Aceh, 1997), hlm. iii. Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
586 Zulfahmi Bustami 28 Ketentuan nisab 94 gram emas tersebut berbeda dengan ketentuan yang dicantumkan dalam buku Pedoman Zakat, Jilid II, yang dikeluarkan oleh Departeman Agama Tahun 1978, seluruh harta benda selain tanaman dan binatang ternak ditetapkan nisabnya dengan 96 gram emas murni. Sementara itu Didin Hafiduddin menetapkan 85 gram emas sebagai nisab. Didin Hafiduddin., Tentang Zakat, Infak dan shadaqah , (Jakarta : Gema Insani Press,1998), hlm. 39-40. perbendaan ketentuan tersebut kerena berbenda dalam mengukur nilai 20 dinar emas sebgai ukuran nisab. 29 Lihat lebih lanjut Fakhri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 94-95. 30 Piagam ini menurut Abdul Haris Nasution, terwujudnya tidak terlepas dari pemikiran ulama yang disampaikan melalui 52 ribu surat kepada PPKI. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta; Rajawali Press, 1986), hlm. 34. Piagam ini juga dikenal dengan istilah The Jakarta Charter. Menurut Ismail Sunny, dalam periode ini hukum Islam menjadi sumber persuasif, yaitu sumber orang yang harus diyakinkan untuk menerimanya. Ismail Sunny, “Kedudukan hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.75. 31 Kedua hal tersebut menurut Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Lebih lanjut dapat dibaca pada Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam…, Op.cit., hlm. 77. 32 Lihat Noto Negoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 68. 33 Pancasila mendudukkan agama pada kedudukan yang fundamental. Lihat Ichtianto, Kontribusi Hukum Islam terhadap hukum Nasional, sebuah gambaran posisi, dalam Jurnal Mimbar Agama, (Jakarta: Edisi No. 13 tahun V/1994), hlm. 18. 34 Selain itu, hukum agama memperoleh tempat untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Dalam konteks umat Islam, Syari’at Islam yang di dasarkan pada Al-Qur’an dan Al- Hadits dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian umat Islam dapat mengimplementasikan Syari’at Islam yang cocok dengan kondisi Indonesia. Dapat dibaca pada Mohammad Hatta, Memoir, (Jakarta: Tinta Emas, 1982) hlm. 460. Anwar Harjono menegaskan, bahwa Indonesia menganut faham kebutuhan. Oleh karenanya sumber hukum yang utama adalah Tuhan. Anwar Harjono, “Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Nasional”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: Edisi No. IV/Tahun 1995), hlm. 8. Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
Page 1 and 2: 566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI PO
Page 3 and 4: 568 Zulfahmi Bustami dana penting b
Page 5 and 6: 570 Zulfahmi Bustami belum dapat di
Page 7 and 8: 572 Zulfahmi Bustami badan tersebut
Page 9 and 10: 574 Zulfahmi Bustami 2. Pembinaan t
Page 11 and 12: 576 Zulfahmi Bustami 8 Binatang Ter
Page 13 and 14: 578 Zulfahmi Bustami dibuktikan den
Page 15 and 16: 580 Zulfahmi Bustami Peradilan Agam
Page 17 and 18: 582 D. PENUTUP Zulfahmi Bustami Dal
Page 19: 584 Zulfahmi Bustami 10 Dapat dibac
Page 23 and 24: 588 Zulfahmi Bustami 44 Hukum mater
Page 25: 590 Zulfahmi Bustami Hukum Islam. V

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?