566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

567 Zulfahmi Bustami Zakat sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, dimungkinkan untuk diaplikasikan secara totalitas di Indonesia. Sebab bagaimanapun juga eksistensi hukum Islam diakui sebagai bagian dari hukum nasional, sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Jumlahnya kurang lebih 87,21% dari keseluruhan rakyat Indonesia. 3 Kondisi objektif ini menyebabkan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai aspek, tidak terkecuali aspek ekonomi, akan langsung dirasakan dampaknya oleh umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. Dan ini terbukti dengan muncunya undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disahkan Presidan Habibie. 4 Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan yang dianggap penting, yakni: bagaimana argumen yang kuat tentang terwujudnya positifikasi hukum zakat di Indonesia. Jawaban ini hendaknya dapat membawa kepada paradigma filosofis dari pengumpulan dan pemberdayaan zakat di Indonesia secara umum. B. PENGERTIAN POSITIFIKASI Positifikasi adalah padanan kata dari kata mempositifkan atau memberlakukan secara positif-legal. Dalam artian bahwa zakat dapat dijadikan sebagai salah satu tata hukum yang berlaku di Indonesia, yang secara khusus ditujukan bagi ummat Islam. Dengan demikian diharapkan zakat diharapkan tidak hanya sekedar sebagai suatu hukum yang dicita-citakan (Ius constituendum), namun menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia (Ius constitum). Sehingga pada akhirnya zakat diharapkan tidak hanya berdayaguna bagi ummat Islam sediri, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia. C. ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ZAKAT 1. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia Dilihat dari aspek historis, perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam ke wilayah nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
568 Zulfahmi Bustami dana penting bagi pengembangan dakwah Islam. Kemudian ketika memasuki era kolonialisasi Barat, zakat dijadikan sebagai salah satu sumber penopang dana perjuangan melawan penjajahan. Ketika wilayah jajahan makin meluas, pemerintah Belanda mengeluarkan Bijbled No. 1892 tanggal 4 Agustus 1892, yang isinya adalah kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Lahirnya undangundang tersebut didorong oleh suatu keinginan rezim kolonial agar tidak terjadi penyelewengan (manipulasi) keuangan zakat oleh para penghulu atau naib zakat (petugas zakat) yang bekerja bagi kepentingan kolonial. Para petugas zakat tersebut tidak diberi gaji untuk membiayai hidup, kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga. 5 Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka meminimalisir kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat, yaitu dengan dikeluarkannya larangan untuk membantu pelaksanaan zakat bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi. Larangan tersebut tercantum dalam Bijblad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah jajahan. Larangan tersebut lahir didorong karena berakhirnya Perang Aceh pada tahun sebelumnya (1904), yang telah berlangsung puluhan tahun. Penerbitan larangan tersebut terutama ditujukan bagi para priyayi pribumi Aceh, untuk tidak lagi berupaya membantu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat berdasarkan Syari’at Islam yang telah berjalan sebelumnya. 6 Lahirnya ordonansi Pemerintah Belanda No. 6200 tersebut pengaturan tentang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat diserahkan sepenuhnya kepada ummat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Belanda untuk memisahkan antara Negara dengan ajaran agama. Bahwa tujuan utama dari kebijakan kolonial tersebut adalah untuk melemahkan perekonomian rakyat, yang bersumber dari zakat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya legal melemahkan kekuatan rakyat pribumi, yang mayoritas beragama Islam. 7 Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
Page 1: 566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI PO
Page 5 and 6: 570 Zulfahmi Bustami belum dapat di
Page 7 and 8: 572 Zulfahmi Bustami badan tersebut
Page 9 and 10: 574 Zulfahmi Bustami 2. Pembinaan t
Page 11 and 12: 576 Zulfahmi Bustami 8 Binatang Ter
Page 13 and 14: 578 Zulfahmi Bustami dibuktikan den
Page 15 and 16: 580 Zulfahmi Bustami Peradilan Agam
Page 17 and 18: 582 D. PENUTUP Zulfahmi Bustami Dal
Page 19 and 20: 584 Zulfahmi Bustami 10 Dapat dibac
Page 21 and 22: 586 Zulfahmi Bustami 28 Ketentuan n
Page 23 and 24: 588 Zulfahmi Bustami 44 Hukum mater
Page 25: 590 Zulfahmi Bustami Hukum Islam. V

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?