566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

581
Zulfahmi Bustami
Adanya ketentuan ini menegaskan telah terjadinya reformasi hukum
dari hukum rasial adat (yang berlaku sejak era kolonial) kepada
hukum yang berdasarkan agama. Pasal tersebut bagi umat Islam
menegaskan bahwa hukum Islamlah yang dipedomani dalam
perkawinan mereka. Konsekuensi lebih lanjut dari perkawinan yang
berpedoman kepada hukum Islam, semua akibat hukum yang terkait
dengan masalah perkawinan seperti: kewarisan, pengasuhan anak, dan
perwalian mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. 43
Posisi hukum Islam semakin kuat pasca diterbitkannya
instruksi Presiden No 1 tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam di
Indonesia. Untuk tahapan sosilisasi dan implementasi dan Inpres ini
diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991,
tanggal 22 Juni 1991. Bagi PA Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dimasudkan hukum materiil. 44
Dalam lintasan sejarah, eksistensi hukum Islam telah
ditransformasikan secara konstitusional, baik melalui UU 1945, yang
meliputi pasal II aturan peralihan dan pasal 29 ayat (1) dan (2), juga
secara ketentuan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum
Islam seperti: penetapan pemerintahan No.1/1946 tentang
pembentukan Departemen Agama 45 , UU No. 22 tahun 1946 jo UU
No. 32/1954 tentang Tata Cara Pencatatan Nikah (NTRC), UU
Darurat No.1/1951 JIS UU No. 19 tahun 1963, UU No. 14/1970
tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.III tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Undang Undang tersebut semakin mempertegas
posisi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, sekaligus memberi
dasar yuridis bagi implementasi hukum Islam. 46
Dengan melihat paparan di atas, peluang untuk
mempositifikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek makin
terbuka, secara khusus dalam aspek mu’amalah (perdata) lebih terbuka
dibanding bidang lainnya. Adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, UUPA No. 7/1989, dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek
materiil PA secara signifikan memperjelas peluang positifikasi hukum
zakat dan sekaligus metransformasikannya dari sekedar hukum
normatif, menjadi hukum positif yuridis formal. 47
Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007