566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

581 Zulfahmi Bustami Adanya ketentuan ini menegaskan telah terjadinya reformasi hukum dari hukum rasial adat (yang berlaku sejak era kolonial) kepada hukum yang berdasarkan agama. Pasal tersebut bagi umat Islam menegaskan bahwa hukum Islamlah yang dipedomani dalam perkawinan mereka. Konsekuensi lebih lanjut dari perkawinan yang berpedoman kepada hukum Islam, semua akibat hukum yang terkait dengan masalah perkawinan seperti: kewarisan, pengasuhan anak, dan perwalian mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. 43 Posisi hukum Islam semakin kuat pasca diterbitkannya instruksi Presiden No 1 tahun 1991, tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Untuk tahapan sosilisasi dan implementasi dan Inpres ini diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No.154 tahun 1991, tanggal 22 Juni 1991. Bagi PA Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimasudkan hukum materiil. 44 Dalam lintasan sejarah, eksistensi hukum Islam telah ditransformasikan secara konstitusional, baik melalui UU 1945, yang meliputi pasal II aturan peralihan dan pasal 29 ayat (1) dan (2), juga secara ketentuan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum Islam seperti: penetapan pemerintahan No.1/1946 tentang pembentukan Departemen Agama 45 , UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32/1954 tentang Tata Cara Pencatatan Nikah (NTRC), UU Darurat No.1/1951 JIS UU No. 19 tahun 1963, UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.III tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang Undang tersebut semakin mempertegas posisi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, sekaligus memberi dasar yuridis bagi implementasi hukum Islam. 46 Dengan melihat paparan di atas, peluang untuk mempositifikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek makin terbuka, secara khusus dalam aspek mu’amalah (perdata) lebih terbuka dibanding bidang lainnya. Adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UUPA No. 7/1989, dan Kompilasi Hukum Islam. Aspek materiil PA secara signifikan memperjelas peluang positifikasi hukum zakat dan sekaligus metransformasikannya dari sekedar hukum normatif, menjadi hukum positif yuridis formal. 47 Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
582 D. PENUTUP Zulfahmi Bustami Dalam uraian di atas, dapat lihat bahwa positifikasi hukum zakat diyakini oleh berbagai kalangan baik ulama, cendikiawan muslim, maupun pemerhati masalah zakat, sebagai solusi terbaik bagi terwujudnya optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, sebagai salah satu kewajiban bagi kaum muslimin. Demikianlah pembahasan mengenai argumentasi positifikasi hukum zakat di Indonesia. Wallahu a’lam bi al-shawab. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
Page 1 and 2: 566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI PO
Page 3 and 4: 568 Zulfahmi Bustami dana penting b
Page 5 and 6: 570 Zulfahmi Bustami belum dapat di
Page 7 and 8: 572 Zulfahmi Bustami badan tersebut
Page 9 and 10: 574 Zulfahmi Bustami 2. Pembinaan t
Page 11 and 12: 576 Zulfahmi Bustami 8 Binatang Ter
Page 13 and 14: 578 Zulfahmi Bustami dibuktikan den
Page 15: 580 Zulfahmi Bustami Peradilan Agam
Page 19 and 20: 584 Zulfahmi Bustami 10 Dapat dibac
Page 21 and 22: 586 Zulfahmi Bustami 28 Ketentuan n
Page 23 and 24: 588 Zulfahmi Bustami 44 Hukum mater
Page 25: 590 Zulfahmi Bustami Hukum Islam. V

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?