566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

More documents

Recommendations

Info

587 Zulfahmi Bustami 35 Hazairin secara tegas menyatakan, negara (pemerintah) Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin dan bertanggungjawab atas penerapan hukum Islam. Jika tidak dilaksanakan, maka hal itu merupakan pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 60. 36 Bunyi pasal tersebut adalah: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. 37 Adanya suatu kekhususan hukum bagi pemeluk suatu agama, memerlukan suatu badan peradilan tersendiri bagi pemeluk agama tersebut. Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam Eddi Riudiana et.al., Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1994), hlm. 79. 38 Menurut Padmo Wahjono, hukum yang akan berlaku di masyarakat adalah hukum mayoritas. Dalam konteks Islam sebagai mayoritas maka hukum Islamlah yang berlaku. Seperti diungkapkan oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara, “Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum”, dalam Amrullah Ahmad et.al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 243-244. 39 Perubahan hukum dan perkembangan terkait erat dengan dinamika masyarakat, dan kondisi masyarakat senantiasa dinamis (berubah). Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 79-80. 40 Meskipun sudah terdapat UU Nomor 14 tahun 1970, namun untuk tingkat kasasi di Mahkamah Agung bagi Peradilan Agama tidak bisa langsung dijalankan, akibat adanya berbagai alasan, yang salah satunya tidak tersedianya tenaga yang berkualitas. Proses kasasi di MA baru berjalan efektif setelah adanya Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04 tahun 1983. Lebih jauh dapat dilihat pada Alamsyah Ratu Prawira Negara, dalam Dimensi Hukum …., Op.cit., hlm. 242-243. 41 Operasional dapat dilakukan dengan cara: a. reintroduksi Islam untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum, b. hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual, c. penyelenggaraan hukum keluarga. d. layanan fatwa hukum, dan e. manajemen harta agama. Untuk lebih jauh dapat dibaca pada Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 35. 42 Selanjutnya dapat dibaca pada Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94. 43 Dengan konsekuensi tersebut semestinya aturan-aturan yang disebut dalam pasal Undang-undang yang bertentangan dengan Islam tidak berlangsung bagi umat Islam”, dalam Mimbar Hukum, No. 13 tahun V/1994, hlm. 31. Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
588 Zulfahmi Bustami 44 Hukum materill meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, seperti yang tercantum dalam penjelasan kompilasi Hukum Islam. Dapat dibaca pada : Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 270. 45 Departemen ini pertama kali bernama Kementerian Agama, berdirinya berdasarkan usul anggota (KNIP) yang diajukan pada tanggal 11 Nopember 1945. Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta; Rajawali Press, 1991), h. 13-14. Wujud departemen ini ditujukan untuk mengimplementasikan pasal 29 UUD 1945, seperti ditegaskan dalam rapat kerja I Departemen Agama di Surakarta, pada tanggal 17-18 Maret 1946 lebih jauh dapat dibaca Weinata Sairin, “Agama”, Departemen Agama dan RUU Pemda, dalam harian Republika (Jakarta: Edisi 29 April 1999). Juga Munawir Sjadzali, “keberadaan Departemen Agama merupakan jaminan bahwa Republika Indonesia bukan negara sekuler”, dalam Tjung Surjaman (ed), Hukum Islam…, Op.cit., hlm. 65- 72. Depag sebagai Lembaga Eksekutif memiliki kewenangan legislasi melalui Presiden, maka dengan demikian transformasi hukum perundang-undangan dapat dilakukan melalui departemen ini. 46 Abul Gani Abdullah, Hukum Islam dalam sistem Masyarakat Indonesia, dalam Mimbar Hukum, No. 30 tahun VIII/1997, hlm. 8. Daud Ali, Hukum Islam UU PA dan maslahnya, dalam Mimbar Hukum, No. 30 tahun VIII/1997. hlm. 8. 47 Daud Ali, Hukum Islam UU PA dan maslahnya, dalam Mimbar Hukum, No. 7 tahun I/1990. hlm. 21. Zulfahmi Bustami, Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Susqa Pekanbaru (2001). Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007
Page 1 and 2: 566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI PO
Page 3 and 4: 568 Zulfahmi Bustami dana penting b
Page 5 and 6: 570 Zulfahmi Bustami belum dapat di
Page 7 and 8: 572 Zulfahmi Bustami badan tersebut
Page 9 and 10: 574 Zulfahmi Bustami 2. Pembinaan t
Page 11 and 12: 576 Zulfahmi Bustami 8 Binatang Ter
Page 13 and 14: 578 Zulfahmi Bustami dibuktikan den
Page 15 and 16: 580 Zulfahmi Bustami Peradilan Agam
Page 17 and 18: 582 D. PENUTUP Zulfahmi Bustami Dal
Page 19 and 20: 584 Zulfahmi Bustami 10 Dapat dibac
Page 21: 586 Zulfahmi Bustami 28 Ketentuan n
Page 25: 590 Zulfahmi Bustami Hukum Islam. V

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?