566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

584
Zulfahmi Bustami
10 Dapat dibaca pada Mingguan Gatra, (Jakarta: Edisi 7 Agustus 1999), hlm. 63.
Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho (ed.) et.al, Zakat dan Pajak…,
Op.cit., hlm. 263. Penulis berasumsi, kondisi perpolitikan Indonesia ketika itu
tidak kondusif bagi pengajuan RUU dan RPPPUU kepada lembaga yang
berwenang, dalam hal ini Parlemen dan Presiden. Seperti telah dimaklumi
bahwa pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukung Partai
Nasionalis sekuler sedang mengalami masa perkembangannya. Bahkan pada
tanggal 30 September telah meletus peristiwa pemberontakan PKI.
11 Surat Menteri Agama tersebut isinya antara lain : Mengenai rancangan Undangundang
zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam
yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur ataupun tidak diatur dengan
Undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi ummat
Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian
pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat daripada
penduduk Indonesia maka inilah perlunya diatur dengan Undang-undang.
Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 262-
265.
12 Dapat dikaji pada: Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Arli, Lembaga-
Lembaga Islam.., hlm. 254-255. Juga Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho
(ed.), et.al., Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 263-264.
13 Anjuran Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Presiden
No. 07/PRIN/10/10/1968, tanggal 31 Oktober 1968. Dalam surat tersebut
Presiden memberikan tugas kepada Mayjen TNI Alamsyah Ratu Prawiranegara,
Kol. H. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi agar membantu pelaksanaan
pengumpulan zakat. Seruan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto
pada sambutan Sholat Idul Fitri tanggal 2 Desember 1968, di halaman Istana
Negara. Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi…, hlm. 37. Juga Andi Lolo
Tonang, dalam B. Wiwoho, et.al., Zakat dan Pajak…, Op.cit., hlm. 263.
14 Lihat Ibid.
15 Kutip dari Andi Lolo Tonang, dalam Ibid., hlm. 264-265.
16 Untuk lebih lanjut dapat dibaca pada Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara
Dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 286. Khusus
untuk lingkup Pegawai Negeri Sipil, besarnya sumbangan untuk YABMP ini
diatur berdasarkan Keputusan Pengurus Korpri No. Kep. 04/Raker/1982,
tanggal 27 November 1982 dengan perincian sebagai berikut: Pegawai
Golongan IV sebesar Rp. 1000,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan III
sebesar Rp. 500,-/anggota perbulan, Pegawai Golongan II sebesar Rp. 100,-/
anggota perbulan, Pegawai Golongan I sebesar Rp. 50,-/anggota perbulan.
Seperti dikutip dari Andi Lolo Tonang, dalam B. Wiwoho et.al., (ed.), Zakat
dan Pajak…, Op.cit., hlm. 265.
Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007