29.11.2012 Views

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

576<br />

<strong>Zulfahmi</strong> <strong>Bustami</strong><br />

8 Binatang Ternak :<br />

a. Unta 5 ekor 1 th 1 ekor kambing<br />

biasa umur 2<br />

tahun atau lebih<br />

b. Sapi/kerbau 30 ekor 1 th 1 ekor anak<br />

sapi/kerbau<br />

umur 2 tahun<br />

atau lebih<br />

c. Kambing 40 ekor 1 th 1 ekor kambing<br />

umur 2 tahun<br />

Sumber: Masifuk Zuhdi, masa’il al-Fiqhiyah, (Jakarta: Mas Agung,<br />

1996), hlm. 261.<br />

Pada perkembangan selanjutnya jenis-jenis harta benda yang<br />

wajib dizakati mengalami perluasan dan pengembangan, meliputi<br />

sektor pertanian dan perkebunan 27 , seperti: kopi, cengkeh, cokelat,<br />

jeruk dan apel. Pada sektor peternakan meliputi: ayam, itik, kelinci<br />

dan burung puyuh. Selanjutnya sektor industri, jasa dan profesi seperti<br />

pegawai negeri-swasta, jaksa, pengacara, dokter, notaris, konsultan<br />

dan profesi lainnya. 28 Uraian lebih lengkap tercantum dalam lampiran<br />

(tabel) tentang jenis harta benda yang wajib dizakati menurut instruksi<br />

Menteri Agama RI, No.5 tahun 1991, tanggal 18 Oktober 1991.<br />

Dari uraian mengenai jenis-jenis harta benda yang wajib<br />

dizakati pada Instruksi Menteri Agama tersebut, dapat dilihat eskalasi<br />

perkembangan zakat di Indonesia yang terus mengalami,<br />

perkembangan, seiring makin tingginya kepedulian segenap<br />

komponen masyarakat Islam dan pemerintah, perkembang itu juga<br />

didukung oleh dinamika sosial ummat Islam yang dipelopori oleh para<br />

ulama dan cendekiawan. Di samping itu, secara khusus perubahan<br />

sosial tersebut berpengaruh kepada orientasi ulama dan cendikiawan<br />

muslim Indonesia tentang perumusan kembali fiqih zakat yang sesuai<br />

dengan konteks zamannya.<br />

Kemudian dilihat dari rangkaian Peraturan Pemerintah, baik<br />

yang diterbitkan oleh Departemen Agama maupun Presiden terdapat<br />

kelambanan penguasa dalam merespon aspirasi yang berkembang di<br />

tengah masyarakat dalam masalah zakat. Padahal dilihat dari kuantitas<br />

Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!