566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...
566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...
566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
576<br />
<strong>Zulfahmi</strong> <strong>Bustami</strong><br />
8 Binatang Ternak :<br />
a. Unta 5 ekor 1 th 1 ekor kambing<br />
biasa umur 2<br />
tahun atau lebih<br />
b. Sapi/kerbau 30 ekor 1 th 1 ekor anak<br />
sapi/kerbau<br />
umur 2 tahun<br />
atau lebih<br />
c. Kambing 40 ekor 1 th 1 ekor kambing<br />
umur 2 tahun<br />
Sumber: Masifuk Zuhdi, masa’il al-Fiqhiyah, (Jakarta: Mas Agung,<br />
1996), hlm. 261.<br />
Pada perkembangan selanjutnya jenis-jenis harta benda yang<br />
wajib dizakati mengalami perluasan dan pengembangan, meliputi<br />
sektor pertanian dan perkebunan 27 , seperti: kopi, cengkeh, cokelat,<br />
jeruk dan apel. Pada sektor peternakan meliputi: ayam, itik, kelinci<br />
dan burung puyuh. Selanjutnya sektor industri, jasa dan profesi seperti<br />
pegawai negeri-swasta, jaksa, pengacara, dokter, notaris, konsultan<br />
dan profesi lainnya. 28 Uraian lebih lengkap tercantum dalam lampiran<br />
(tabel) tentang jenis harta benda yang wajib dizakati menurut instruksi<br />
Menteri Agama RI, No.5 tahun 1991, tanggal 18 Oktober 1991.<br />
Dari uraian mengenai jenis-jenis harta benda yang wajib<br />
dizakati pada Instruksi Menteri Agama tersebut, dapat dilihat eskalasi<br />
perkembangan zakat di Indonesia yang terus mengalami,<br />
perkembangan, seiring makin tingginya kepedulian segenap<br />
komponen masyarakat Islam dan pemerintah, perkembang itu juga<br />
didukung oleh dinamika sosial ummat Islam yang dipelopori oleh para<br />
ulama dan cendekiawan. Di samping itu, secara khusus perubahan<br />
sosial tersebut berpengaruh kepada orientasi ulama dan cendikiawan<br />
muslim Indonesia tentang perumusan kembali fiqih zakat yang sesuai<br />
dengan konteks zamannya.<br />
Kemudian dilihat dari rangkaian Peraturan Pemerintah, baik<br />
yang diterbitkan oleh Departemen Agama maupun Presiden terdapat<br />
kelambanan penguasa dalam merespon aspirasi yang berkembang di<br />
tengah masyarakat dalam masalah zakat. Padahal dilihat dari kuantitas<br />
Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007