566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

587
Zulfahmi Bustami
35 Hazairin secara tegas menyatakan, negara (pemerintah) Indonesia memiliki
kewajiban untuk menjamin dan bertanggungjawab atas penerapan hukum Islam.
Jika tidak dilaksanakan, maka hal itu merupakan pengingkaran terhadap
Pancasila dan UUD 1945. Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990), hlm. 60.
36 Bunyi pasal tersebut adalah: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”.
37 Adanya suatu kekhususan hukum bagi pemeluk suatu agama, memerlukan suatu
badan peradilan tersendiri bagi pemeluk agama tersebut. Ismail Sunny,
“Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam Eddi
Riudiana et.al., Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosada Karya,
1994), hlm. 79.
38 Menurut Padmo Wahjono, hukum yang akan berlaku di masyarakat adalah
hukum mayoritas. Dalam konteks Islam sebagai mayoritas maka hukum Islamlah
yang berlaku. Seperti diungkapkan oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara,
“Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum”, dalam Amrullah Ahmad
et.al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), hlm. 243-244.
39 Perubahan hukum dan perkembangan terkait erat dengan dinamika masyarakat,
dan kondisi masyarakat senantiasa dinamis (berubah). Sudjono Dirdjosisworo,
Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 79-80.
40 Meskipun sudah terdapat UU Nomor 14 tahun 1970, namun untuk tingkat
kasasi di Mahkamah Agung bagi Peradilan Agama tidak bisa langsung
dijalankan, akibat adanya berbagai alasan, yang salah satunya tidak tersedianya
tenaga yang berkualitas. Proses kasasi di MA baru berjalan efektif setelah
adanya Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Agama No. 01, 02, 03
dan 04 tahun 1983. Lebih jauh dapat dilihat pada Alamsyah Ratu Prawira
Negara, dalam Dimensi Hukum …., Op.cit., hlm. 242-243.
41 Operasional dapat dilakukan dengan cara: a. reintroduksi Islam untuk
menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum,
b. hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual,
c. penyelenggaraan hukum keluarga. d. layanan fatwa hukum, dan
e. manajemen harta agama. Untuk lebih jauh dapat dibaca pada Abdul Gani
Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 35.
42 Selanjutnya dapat dibaca pada Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94.
43 Dengan konsekuensi tersebut semestinya aturan-aturan yang disebut dalam
pasal Undang-undang yang bertentangan dengan Islam tidak berlangsung bagi
umat Islam”, dalam Mimbar Hukum, No. 13 tahun V/1994, hlm. 31.
Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007