68 69 Ade Candra Kusuma PEMBAHARUAN ... - UIN Suska Riau

68 Ade Candra Kusuma Pembaharuan Penemuan Hukum Islam: 69 

Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial 

Ade Candra Kusuma 

PEMBAHARUAN PENEMUAN HUKUM ISLAM : 

PENDEKATAN TERPADU HUKUM ISLAM DAN 

SOSIAL 

Abstract 

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki 

fungsi; Pertama, sebagai kontrol sosial. Kedua, sebagai nilai 

baru dan proses perubahan sosial. Hukum lebih merupakan 

produk sejarah sebagai justifikasi terhadap tuntutan 

perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karenanya 

dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap 

persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, 

sebab kalau tidak, maka hukum Islam akan mengalami 

kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena apabila 

para mujtahid/para pemikir hukum tidak memiliki 

kemampuan dan keberanian untuk mereformulasi dan 

mengantisifasi setiap persoalan dalam masyarakat dan 

menyelesaikan hukumnya, maka hukum Islam akan 

kehilangan aktualitasnya. 

Untuk menjawab permasalahan di atas, dalam tulisan 

ini akan dipaparkan sebuah alternatif pendekatan terpadu 

hukum Islam dan sosial yang dikenal dengan istilah a unified 

to shari’ah and social inference. Pendekatan yang digunakan 

tidak lain adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan 

berangkat dari ajaran Islam, yaitu Islam dipahami sebagai 

sistem penjelasan atas kenyataan sosial, Islam sebagai sistem 

teori keilmuan untuk menjelaskan semua realitas kehidupan 

umat. 

Pendahuluan 

Kontruksi metodologi hukum Islam secara garis besar 

terdiri dari : (1) Pola Bayani (kajian semantik), pola ini lebih 

menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran 

gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau 

majazi. Bagaimana cara memilih salah satu arti kata 

musytarak, mana yang qath’i serta mana ayat yang zanni dan 

sebagainya. (2) Pola Ta’lili (penentuan illat atau faktor 

hukum), pola kedua ini lebih menitikberatkan pada kajian 

penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi 

hambatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara 

menentukan illat. Syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam 

qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat 

yang baru. (3) Pola Istilahi (pertimbangan kemaslahatan atau 

kepentingan masyarakat), bagian ketiga ini lebih 

menitikberatkan pada kajian yang berhubungan dengan 

masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur’an dan 

sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan 

ilmu dan teknologi. 1 

Dari kontruksi hukum Islam di atas kemudian para 

ahli hukum melakukan penggalian dan penemuan hukum. 

Namun dalam penerapannya tidak sesederhana itu perlu 

pemahaman dan keberanian para mujtahid, karena persoalan 

Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005 Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005



hukum yang timbul dalam masyarakat sangat kompleks. 

Padahal teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika 

hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, hal ini 

disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang terus bergerak 

karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karenanya hukum Islam harus senantiasa mampu mengikuti 

dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi melalui 

pengembangan dan pembaharuan metodologi hukum Islam 

itu sendiri. 

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki 

fungsi; Pertama, sebagai kontrol sosial. Kedua sebagai nilai 

baru dan proses perubahan sosial. Hukum lebih merupakan 

produk sejarah sebagai justifikasi terhadap tuntutan 

perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karenanya dalam 

konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap 

persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, 

sebab kalau tidak, maka hukum Islam akan mengalami 

kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena apabila 

para mujtahid/para pemikir hukum tidak memiliki 

kemampuan dan keberanian untuk mereformulasi dan 

mengantisifasi setiap persoalan dalam masyarakat dan 

menyelesaikan hukumnya, maka hukum Islam akan 

kehilangan aktualitasnya. 2 

Dalam konteks ini para sarjana-sarjana muslim sudah 

banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk 

pembaharuan hukum Islam. antara lain misalnya; 

Fazlurrahman yaitu ajaran nilai moral Islam dimana hukum 

merupakan interpretasi nilai moral itu untuk menghadapi 

situasi sosial, an-Na’im dengan teori pesan kedua Islam, dan 

Syahrur melalui teori limit (nazariyyah al-hudud). Begitu 

juga tentang gerakan Islamisasi pengetahuan yang dimotori 

oleh Ismail al-Faruqi, inti pokok pikiran gerakan ini adalah 

menyeimbangkan wahyu dan akal sebagai sumber 

pengetahuan Islam. Terhadap ilmu-ilmu sekuler dilakukan 

Islamisasi ilmu dengan merestorasi fungsi wahyu sebagai 

sumber pengetahuan, dan terhadap ilmu-ilmu keislaman 

termasuk hukum Islam dikembangkan melalui pendekatan 

empiris dan historis yaitu merestorasi fungsi akal sebagai 

sumber pengetahuan. Inilah kemudian yang dikenal dengan 

metode terpadu hukum Islam dan sosial (a unified to shari’ah 

and social inference). 3 

Di Indonesia sendiri juga banyak dilontarkan para 

pemiki-pemikir yang mengarah pada pembaharuan pemikiran 

Islam termasuk misalnya mengembalikan peran misi rasional 

dan empiris Islam. misalnya lima program reinterpretasi yang 

ditawarkan oleh Kuntowijoyo, antara lain : (1) perlunya 

dikembangkan penafsiran sosial struktural dari pada 

penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam al-Qur’an. (2) mengubah cara berpikir 

subjektif kepada cara berpikir objektif. Tujuannya adalah 

menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Di sini 

dicontohkan tentang Zakat. Dimana secara subjektif tujuan 

zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita. 

Adapun secara objektif, zakat berrtujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial. Disini kemudian dapat dikembangkan 

lebih luas upaya Islam dalam mewujudkan kesejahteraan 

sosial disamping zakat. (3) mengubah Islam yang bersifat 

normatif menjadi teoritis. Selama ini kecenderungan dalam 

menafsirkan ayat pada tataran normatif, dan kurang 

dikembangkan menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. (4) 




mengubah pemahaman yang a historis menjadi historis. Dan 

terkahir (5) merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang 

umum (general) menjadi formulasi-formulasi yang spesifik 

dan empiris. 4 Namun secara sistematis dalam bentuk 

metodologi belum terlihat jelas dalam perkembangan 

pemikiran di atas. untuk itu di bawah ini secara sistematis 

dapat penulis sajikan untuk menjawab persoalan dalam studi 

Islam. 

Untuk mewakili pendekatan terpadu hukum Islam dan 

sosial, penulis akan mengutip pandangan Louay Safi dalam 

tulisannya: Foundation of Knowledge: a Comparative Study 

in Islamic and Western Method of Inquiry, terjemahannya 

berjudul : Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi 

Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat. Dalam 

tulisan ini, Safi membahas metode-metode penelitian dan 

pendekatan-pendekatan metodologis yang terkait dengan 

keilmuan muslim klasik dan Barat modern. Kajian ini 

bertujuan tidak hanya memahami metode-metode yang 

mempengaruhi perkembangan tradisi-tradisi muslim dan 

Barat, tetapi lebih melihatnya sejauh mana metode-metode 

itu dapat dimasukkan dalam sebuah metodologi Islam 

modern guna menjawab problematika sosial dan intelektual 

masyarakat. Karena selama ini metode yang digunakan dalam 

menjawab berbagai persoalan adalah bersumber dari tradisi 

Barat atau tradisi muslim klasik. Metode-metode yang 

berumber dari tradisi Barat memiliki banyak manfaat, tetapi 

tidak luput dari kekurangan yang sangat serius yaitu tidak 

mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan 

metode muslim klasik lebih terpokus pada pemahaman teksteks 

suci dan kurang tertarik pada persoalan sosial. Inilah 

kemudian pencarian sebuah metodologi alternatif dalam 

studi-studi keislaman modern saat ini sangat dibutuhkan dan 

menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam. 5 


Tidak dijadikannya wahyu sebagai sumber 

pengetahuan dalam tradisi ilmiah Barat terutama dalam hal 

pertentangan wahyu dengan akal. Dimana pengetahuan 

wahyu disingkirkan dari wilayah ilmu karena wahyu 

disamakan dengan keyakinan mistik, sementara ilmu 

didasarkan pada rasionalitas. 6 Tetapi upaya pemisahan ini 

merupakan pendapat yang keliru dan tidak dapat 

dipertahankan. 7 Dalam konteks ilmu sosial misalnya, 

pengaruh prinsip-prinsip transendental yang terpancar dari 

wahyu tidak terbatas pada tataran dasar konseptual dan 

landasan motivasional ilmu-ilmu sosial, tetapi meluas sampai 

pada pembentukan teoritis dari ilmu itu, misalnya gagasan 

tentang persamaan manusia yang menjadi teori poilitik 

modern. Sementara konsep persamaan manusia dapat digali 

dari wahyu. Oleh karenanya untuk menghindari bahkan 

membuang jauh sikap apologis, hukum Islam harus mampu 

mencakup dua hal yaitu secara deduktif dari nash dan 

induktif (empiris) sebagai hasil penelitian atau kajian yang 

nyata. Karena selama ini hukum Islam terutama masalah 

sosial belum dengan jelas dikembangkan secara metodologis. 

Konsekuensinya, bukan hanya dianggap normatif, namun 

juga dianggap bahwa hukum Islam selama ini lebih bersifat 

menghakimi atau bersifat memutus terhadap kasus yang ada, 

tidak dikembangkan secara keilmuan. 8 Begitu juga misalnya 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa 




gagasan pemaduan wahyu dan akal dalam teori hukum Islam 

yang merupakan cikal bakal landasan epistimologis bagi 

pengembangan metode penemuan hukum Islam (syar’i) 

secara khusus, dan metode penelitian hukum Islam secara 

umum sudah dimunculkan oleh Imam al-Ghazali, namun 

tidak didukung oleh pengembangan analisis empiris lebih 

lanjut sebagai wujud dari pemaduan wahyu dan akal 

tersebut. 9 

Inilah kemudian diperlukannya pengembangan 

penelitian hukum Islam yang tidak hanya bersumber dari 

teks-teks saja (bersifat sui-generis), tetapi juga mampu 

memadukannya dengan pengalaman dalam kehidupan 

manusia dan prilaku masyarakat melalui penelitian sui 

generis-empiris. Pemaduan ini dibangun secara dialektis, 

yaitu teks-teks dapat menjadi sumber dalam memberikan 

arahan tingkah laku dalam kehidupan, sebaliknya 

pengalaman yang muncul dalam masyarakat dapat 

memberikan gagasan bagaimana teks-teks nash itu dipahami 

dan ditafsirkan. 10 Secara umum pengembangan penelitian ini 

bertujuan: pertama, mencakup prosedur untuk 

menderivasikan aturan-aturan (hukum seperti pernyataanpernyataan) 

baik dari wahyu maupun sejarah. Kedua, 

metodologi ini memungkinkan terjadinya integrasi dari dua 

sumber tersebut. Lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini. 

Analisa Tekstual 

Untuk menderivasikan aturan-aturan dan konsep dari 

wahyu maka dapat dilihat prosedur inferensi tekstual berikut 

dan bagan di bawahnya.: 

1. Menghimpun ayat/nash yang relevan yang terkait 

dengan permasalahan yang dikaji. Antara lain melalui 

pendekatan linguistik. 

2. menganalisa, menafsirkan untuk medapatkan 

pemahaman yang tepat, bisa melalui interpretasi/ 

penafsiran maudhu’i misalnya, ta’lili dan lain 

sebagainya. 

3. mencari alasan hukum/kausasi hukum. 

4. membangun/membuat suatu aturan yang 

umum/universal, asas-asas, atau nilai-nilai dasar. 

Sehingga menjadi sebuah teori yang nantinya dapat 

diterapkan dalam permasalahan yang ada. Atau dalam 

istilah hukum Islam yaitu suatu prinsip-prinsip 

(qowa’id). 11 

Prosedur Inferensi Tekstual 

Identifikasi pernyataan-pernyataan yang relevan 

Interpretasi (tafsir) pernyataan 

Penjelasan (ta’lil) pernyataan 

Sistemisasi aturan dan konsep yang telah 

diderivasikan 

Sumber : Louay Safi 




Analisa Fenomena Sosial 

1. menganalisa tindakan manusia terhadap fenomena 

sosial yang dihadapi. Tujuan analisis ini adalah untuk 

melihat bagaimana : tujuannya, motifnya, dan 

aturannya. Tujuan adalah seluruh objek yang 

dikemukakan oleh pelaku/aktor untuk diwujudkan. 

Motif adalah dorongan psikologis, motivasi untuk 

berbuat tersebut dapat berupa komitmen moral atau 

demi kepentingan sendiri. Adapun aturan adalah 

prosedur teknis yang harus diikuti oleh pelaku untuk 

mencapai tujuan. 

2. klasifkasi tindakan-tindakan. 

3. mengidentifikasi aturan umum/universal. 

4. selanjutnya dibangun sistemisasi aturan-aturan 

universal. 12 

Prosedur Inferensi Historis 

Derivasi aturan dan konsep general 

Pengelompokan aksi yang sama dalam satu 

kategori 

Identifikasi aturan universal yang membangun 

relasi inter-kelompok 

Sistemisasi aturan-aturan universal 


Langkah-langkah pendekatan terpadu 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas secara ringkas, 

maka bangunan metode terpadu antara hukum Islam dan 

sosial dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Analisis teks atau fenomena ke dalam komponenkomponen 

dasarnya. 

2. pengelompokkan pernyataan atau aksi yang sama di 

bawah satu kategori. 




3. mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan 

berbagai kategori 

4. identifikasi aturan-aturan dan tujuan general yang 

membangun interaksi atau inter-relasi berbagai 

kategori. 

5. terakhir melakukan sistemisasi aturan-aturan yang 

diperoleh melalui prosedur-prosedur sebelumnya 

(menghilangkan kontrakdiksi). 

Prosedur Inferensi tekstual dan Historis yang padu 

Analisa teks/fenomena ke dalam komponennya 

Pengelompokan pernyataan dan perbuatan yang 

sama ke dalam satu kategori 

Identifikasi aturan yang menyatukan berbagai 

kategori 

Sistemisasi aturan yang diperoleh melalui 

prosedur teks/aksi 


Ilustrasi berikut dapat dijadikan contoh pemaduan 

antara hukum Islam dan sosial, misalnya tentang 

- Wasiat wajib untuk anak angkat dan orang tua angkat 

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 209 

dinyatakan : bahwa harta peninggalkan anak angkat dibagi 

berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap 

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak 

angkat. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, 

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya. 13 

Istilah wasiat wajibah merupakan hal yang baru 

diperkenalkan dalam istilah hukum Islam (figh), karena 

dalam kitab figh klasik istilah ini tidak ditemukan, baru 

kemudian pada abad ke-20 dan seterusnya diperkenalkan, 

seperti di Mesir, Tunisia, Syiria, Iran, Maroko, dan 

Pakistan. 14 Ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dan 

orang tua angkat yang tercantum dalam KHI di Indonesia 

yang memberikan hak waris kepada anak angkat dan orang 

tua angkat merupakan ketentuan yang baru yang belum diatur 

dalam Al-Qur’an, karena dalam Al-Qur’an secara jelas tidak 

mengakui keberadaan anak angkat atau orang tua angkat dan 

karenanya tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu 

kasus ini sangat menarik untuk dianalisa bagaimana dalam 

kaitannya dengan pendekatan terpadu hukum Islam dan 

Sosial. 




- Ekonomi Islami 

Ilmu ekonomi konvensional mengunakan pendekatan 

positivisme-induktifisme, atau juga disebut dengan 

emperical-based. Pendekatan ini juga disebut sebagai 

mainstream atau pendekatan ilmiah (scientific approach). Hal 

ini lazim dikarenakan banyak ilmu sosial, termasuk bidang 

ekonomi mengacu pada pola pikir atau penalaran umum yang 

dipakai dalam dunia eksakta atau kealaman. Namun 

metodologi ini tidak luput dari kritikan dan kelemahan 

terutama yang terkait dengan penerapannya dalam ilmu sosial 

yang sangat berbeda dengan ilmu alam yang senantiasa 

mengalami perubahan dan perkembangan. Apalagi misalnya 

kritikan tersebut dikaitkan dengan aspek etik dan nilai-nilai 

kemanusian yang hilang dari ilmu ekonomi konvensional. 

Kenyataan ini dipertegas lagi misalnya bagaimana ekonomi 

yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia justru 

sebaliknya. Atau paling tidak belum mampu menjawab 

permasalahan tentang kebahagian manusia. Disinilah 

metodologi ekonomi Islami mendapatkan moment yang 

penting di dalam menjawab permasalahan tersebut. 15 

Maka dapat dipetakan bagaimana posisi metodologi 

konvensional dan Islam antara lain : 

1. pendekatan ilmiah selama ini menafikan unsurunsur 

ilahiah. Konsekuensinya pendekatan ilmiah 

tidak mengenal konsep tauhid. 

2. atas dasar arogansi kemampuan pikir (akal) 

semata, pendekatan ilmiah justru 

mempertentangkan antara wahyu dan akal. 

3. berdasarkan prinsip Islam yang menghargai akal, 

maka sesungguhnya hasil penalaran akal melalui 

kajian ilmiah tidak mutlak harus ditolak, karena 

sebagian dapat diterima. 

4. berdasarkan strata dan urutan prinsip metode yang 

dikenal, maka pendekatan ilmiah selama ini pada 

dasarnya hanyalah bagian dari metode dalam 

Islam. 16 

Untuk melihat bagaimana pemaduan antara hukum 

Islam (wahyu) dengan ekonomi sehingga melahirkan 

ekonomi Islam kita dapat melihat model pemaduan yang 

disampaikan oleh Muhammad Anas az-Zarqa’ salah seorang 

tokoh pendukung pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial 

di bawah ini. 17 

Pernyataan Islam 

Pernyataan normatif 

Pernyataan deskriptif 

Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005 Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005 

1 

2 

3 

5 

2 

4 6 

Pernyataan ekonomi 

Pernyataan normatif 

Pernyataan deskriptif



Keterangan : 

1 = memuat pernyataan normatif (wahyu) 

2 = pernyataan deskriptif (positif) wahyu 

5 = pernyataan normatif ekonomi 

6 = pernyataan deskriptif ekonomi 

kelompok 3 dan 4 merupakan pernyataan bersama antara 

Islam (wahyu) dan ekonomi. 18 

Untuk konteks Ekonomi Islam, pendekatan terpadu 

ini sangat relevan untuk dikaji secara serius karena saat ini 

perkembangan ekonomi Islam baik secara konseptual 

maupun aplikasinya dalam berbagai sangat pesat. 

Disamping itu yang perlu diperhatikan juga bahwa 

ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi. Ia merupakan 

hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang 

membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan 

pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan 

masyarakat. Adanya konsep pemikiran dan organisasiorganisasi 

yang dibentuk atas nama sistem ini sudah tentu 

bisa dinilai sebagai model dan awal pertumbuhannya. Tapi ia 

masih membutuhkan model-model banyak lagi, agar 

membentuk kesatuan yang lebih terpadu serta memiliki daya 

kemampuan untuk menghasilkan atau darinya dapat ditarik 

kesimpulan-kesimpulan yang dapat diuji dalam penelitian 

dan praktek. 19 

Sumber-sumber Islam mengandung koleksi hukum 

yang sangat luas mengenai berbagai bidang kegiatan 

ekonomi. Oleh karenanya perlu diarahkan ke suatu bentuk 

yang jelas dan tegas, sehingga dapat disusun menjadi suatu 

sistem ekonomi Islam. 20 Salah satu perhatian yang besar 

dalam hal ini adalah perbankan Islam. Karena memang 

bidang uang, perbankan, dan kebijakan moneter menjadi 

kajian yang sangat populer saat ini, baik pada tataran teoritis 

maupun praktis. Popularitas perbankan terus tumbuh dan 

jumlah deposan tambah meningkat cepat. Pada dasawarsa 

1950-an dan 1960-an, perbankan Islam hanyalah suatu 

impian akademis, sangat sedikit orang yang menyadarinya, 

kini hampir setiap muslim tahu tentang bank Islam. 

Perbankan Islam telah menjadi topik perbincangan dan 

diskusi dalam berbagai pertemuan. 21 

Perkembangan perbankan Islam di berbagai belahan 

dunia Islam sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai 

Islam paling tidak dilatarbelakangi sedikitnya dua alasan; 

pertama, adanya keinginan masyarakat untuk melakukan 

berbagai kegiatan ekonomi termasuk transaksi perbankan 

sesuai dengan nilai dan prinsip syari’ah. 22 Kedua, keunggulan 

sistem operasional dan produk perbankan syari’ah, antara lain 

mengutamakan moralitas, keadilan, dan transparansi dalam 

kegiatan operasional perbankan syari’ah. 23 

Diantara alasan tersebut di atas yang menjadi faktor 

pendorong munculnya perbankan Islam di berbagai belahan 

dunia Islam, demikian juga halnya di Indonesia. 24 

PENUTUP 

Upaya mencari sebuah metode alternatif pendekatan 

terpadu hukum Islam dan sosial dalam studi Islam merupakan 

kelanjutan dan pengembangan lebih mendalam dari cita-cita 

besar gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan secara umum, 

atau Islamisasi ilmu-ilmu sosial secara khusus. 

Pada prinsipnya upaya ini bertujuan; Pertama 

bagaimana Islam merumuskan, mengenali, menjelaskan 




fenomena kehidupan sosial. Dimana pendekatan yang 

digunakan tidak lain adalah untuk menjelaskan fenomena 

sosial dengan berangkat dari ajaran Islam, yaitu Islam 

dipahami sebagai sistem penjelasan atas kenyataan sosial, 

Islam sebagai sistem teori keilmuan untuk menjelaskan 

semua realitas kehidupan umat. Tentu saja hal ini tidak hanya 

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam wahyu (tersurat) 

tetapi juga yang terdapat dalam alam atau sunnatullah 

(tersirat). Kedua, Islam yang sudah melembaga menjadi 

sistem nilai, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan 

sebagainya dalam masyarakat tertentu harus dipahami dengan 

teori yang pas. 

Sebagai catatan akhir, menurut hemat penulis 

pendekatan ini masih memerlukan pendalaman lebih jauh 

oleh para intelektual dan ahli hukum muslim, sehingga 

pendekatan ini benar-benar mampu diterapkan dan dapat 

menjawab berbagai problematika umat. 

Endnotes : 

1. Sidik Tono, Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial: 

Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam, dalam Jurnal Al- 

Mawarid, Edisi VII, Februari 1999, p. 59. Namun pengklasifikasian 

metode penemuan hukum Islam diatas menurut Syamsul Anwar yang 

ketiga adalah metode penyelarasan (sinkronisasi, at-taufiq), dimana 

metode qiyasi dan metode istilahi dimasukkan dalam kategori metode 

kausasi. Sehingga metode penemuan hukum Islam menjadi tiga 

bagian yaitu ; (1) metode interpretasi linguistik (at-turuq albayaniyyah), 

(2) metode kausasi (ta’lil), dan (3) metode penyelarasan 

(sinkronisasi, at-taufiq), Syamsul Anwar, Teori Konfomitas dalam 

Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali, dalam M. Amin 

Abdullah, dkk., Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi 

(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), p. 275. 

2. Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyajarta 

: Gama Media, 2001), p. 98-99. 

3. Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelititan Hukum Islam, 

dalam Anurrofiq (ed), Mazhab Jogya; Mengagas Paradigma Ushul 

Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), p. 81-82. 

4. Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung : 

Mizan, 1998), Cet.VII. p. 283-285. 

5. Louay Safi, Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi 

Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, Alih Bahasa, 

Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), p. 1-3. 

6. Ibid, p. 207. 

7. Konflik/benturan antara wahyu dan akal dalam sejarah hukum Islam 

merupakan salah satu analisa Noel J Coulson dalam melihat 

persoalan penting dalam hukum Islam itu sendiri. Walaupun 

kemudian dalam kajian selanjutnya ia menjelaskan bahwa pada 

hakekatnya dalam tradisi keilmuan Islam antara wahyu dan akal tidak 

terjadi pertentangan, namun lebih merupakan simbiosis saling 

berhubungan atau saling melengkapi (komlementar) antara wahyu 

dan akal. Lihat dalam Noel J Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi 

Islam, alih Bahasa: Drs. H. Fuad, M.A., (Yogyakarta : IKAPI, 2001). 




8. 

A. Qodri Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional:Kompetisi Hukum 

Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), p. 45-46. 

9. 

Syamsul Anwar, Teori Hukum Islam Al-Ghazali dan Pengembangan 

Metode Penemuan Hukum Syair’ah, dalam M. Amin Abdullah 

(et.al.), Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikurtur (Yogyakarta : 

Kurnia Kalam Semesta, 2002), p. 198. 

10. 

Syamsul Anwar, ……..Mazhab Yogya, p. 162. 

11. 

Louay Syafi, Op.Cit, p. 218-222. 

12. 

Ibid, p. 223-227. 

13. 

Cik Hasan Bisri, (et.al.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan 

Agama:dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos, 1999), p. 

206. 

14. 

Kasus ini merupakan salah satu penjelasan M. Atho’ Mudzhar dalam 

melihat pendekatan Hukum Islam dengan sosial, lihat tulisannya 

Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi 

(Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), p. 163-164. 

15. 

Fenomena ini misalanya terlihat sejak dari munculnya pemikiran 

ekonomi Islam pada dekade 50-an dan baru berkembang luas sejak 

tahun 90-an sampai saat ini. Lihat dalam M. Akhyar Adnan, 

Metodologi Konvensional dan Penelitian Ekonomi Islami, dalam M. 

Amin Abdullah, dkk., Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi 

(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), p. 294-297. 

16. 

Ibid, p. 301. 

17. 

Syamsul Anwar,……………..Tafsir Baru dalam Studi Islam dalam 

Era Multikurtur Op.Cit, p. 202-203. 

18. 

Ibid, p. 203-204. 

19. 

M. Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah menuju Ekonomi 

Islam, (Bandung : Mizan, 1989), Cet.1, p. 86. 

20. 

Muhammad Baqir Ash-Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, 

penerjemah : M. Hashem (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), Cet.1, p. 

167-168. 

21. 

M. Umer Chapra, Masa Depan Ekonomi Islam : Sebuah tinjauan 

Islam, penerjemah : Ikhwan Abidin B (Jakarta : Gema Insani Press, 

2001), p. 229. 

22. 

Keinginan ini terutama misalnya permasalahan bebas riba. Kontribusi 

para ekonom muslim dalam aspek ini antara lain diselenggarakannya 

konferensi internasional tentang ilmu ekonomi Islam yang 

dilaksanakan di Mekkah pada tahun 1976, konferensi internasioanl 

tentang Islam dan tata ekonomi yang baru yang diadakan di London 

pada tahun 1977, dua seminar tentang fiskal dan moneter Islam yang 

dilaksanakan di Mekkah tahun 1982 dan Islamabad (1981), 

konferensi tentang perbankan Islam dan strategi untuk kerjasama 

ekonomi yang dilaksanakan di Badan-badan Jerman Barat pada tahun 

1982, serta konferensi internasional kedua tentang ilmu ekonomi 

Islam yang dilaksanakan di Islamabad pada tahun 1983. dari 

konferensi ini memperlihatkan sumbangann yang berharga dalam 

upaya untuk penghapusan riba dari perekonomian modern. 

Bandingkan dalam M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, 

penerjemah : Ikhwan Abidin Basri (Jakarta : Gema Insani Press, 

2001). 

23. Adiwarman A.K., Perbankan Syari’ah memiliki Keunggulan, Koran 

Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi, 18 Maret 2002. 

24. Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek 

(Jakarta : Gema Insani Press, 2001). 

Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005 Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005 

1 

Ade Candra Kusuma,Calon Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program S2 IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2003).



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24

68 69 Ade Candra Kusuma PEMBAHARUAN ... - UIN Suska Riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?