566 Zulfahmi Bustami ARGUMENTASI POSITIFIKASI HUKUM ...

586
Zulfahmi Bustami
28
Ketentuan nisab 94 gram emas tersebut berbeda dengan ketentuan yang
dicantumkan dalam buku Pedoman Zakat, Jilid II, yang dikeluarkan oleh
Departeman Agama Tahun 1978, seluruh harta benda selain tanaman dan
binatang ternak ditetapkan nisabnya dengan 96 gram emas murni. Sementara itu
Didin Hafiduddin menetapkan 85 gram emas sebagai nisab. Didin Hafiduddin.,
Tentang Zakat, Infak dan shadaqah , (Jakarta : Gema Insani Press,1998), hlm.
39-40. perbendaan ketentuan tersebut kerena berbenda dalam mengukur nilai 20
dinar emas sebgai ukuran nisab.
29
Lihat lebih lanjut Fakhri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru
Islam, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 94-95.
30
Piagam ini menurut Abdul Haris Nasution, terwujudnya tidak terlepas dari
pemikiran ulama yang disampaikan melalui 52 ribu surat kepada PPKI. Endang
Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta; Rajawali Press,
1986), hlm. 34. Piagam ini juga dikenal dengan istilah The Jakarta Charter.
Menurut Ismail Sunny, dalam periode ini hukum Islam menjadi sumber
persuasif, yaitu sumber orang yang harus diyakinkan untuk menerimanya.
Ismail Sunny, “Kedudukan hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1994), h.75.
31
Kedua hal tersebut menurut Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai
kedudukan yang sama. Lebih lanjut dapat dibaca pada Ismail Sunny,
“Kedudukan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Tjun
Surjaman (ed.), Hukum Islam…, Op.cit., hlm. 77.
32
Lihat Noto Negoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), hlm. 68.
33
Pancasila mendudukkan agama pada kedudukan yang fundamental. Lihat
Ichtianto, Kontribusi Hukum Islam terhadap hukum Nasional, sebuah gambaran
posisi, dalam Jurnal Mimbar Agama, (Jakarta: Edisi No. 13 tahun V/1994),
hlm. 18.
34
Selain itu, hukum agama memperoleh tempat untuk dijadikan sebagai salah satu
sumber hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Dalam
konteks umat Islam, Syari’at Islam yang di dasarkan pada Al-Qur’an dan Al-
Hadits dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dengan demikian umat Islam dapat mengimplementasikan Syari’at Islam yang
cocok dengan kondisi Indonesia. Dapat dibaca pada Mohammad Hatta, Memoir,
(Jakarta: Tinta Emas, 1982) hlm. 460. Anwar Harjono menegaskan, bahwa
Indonesia menganut faham kebutuhan. Oleh karenanya sumber hukum yang
utama adalah Tuhan. Anwar Harjono, “Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum
Nasional”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: Edisi No. IV/Tahun 1995),
hlm. 8.
Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007