November - Desember 2012. Vol.13 No. 6 - Perpustakaan POM ...

InfoPOM - Vol.13 No. 6 November-Desember 2012
Dinantikan Lahirnya:
Payung Hukum yang Lebih Kuat untuk
Pengawasan Obat dan Makanan
Pendahuluan
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral
dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan
POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan
Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam
sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market
hingga post-market control yang disertai dengan upaya
penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community
empowerment).
Dewasa ini dan di masa depan pengawasan obat dan makanan
sebagai bagian integral pembangunan kesehatan di Indonesia
menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis.
Globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya peredaran
obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik dan
makanan dalam jumlah yang sangat besar dan arus yang
sangat cepat karena tereduksinya berbagai hambatan ekspor
impor yang terjadi sebelumnya. Kondisi ini dapat mempunyai
implikasi meningkatnya peredaran produk-produk ilegal, tidak
saja di dalam negeri tetapi juga antar negara.
Dalam sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM),
peran aktif masyarakat/publik sangat strategis sebagai mata
dan telinga Badan POM telah dapat memberikan umpan balik
dalam melakukan perbaikan secara terus menerus. Disisi lain
kerja sama lintas sektor dalam implementasi SISPOM masih
belum optimal karena kerja sama dengan instansi penegak
hukum yang masih bersifat marjinal dan tindakan hukum yang
belum memberikan efek jera terhadap para pelanggar.
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Untuk menekan sekecil mungkin risiko kesehatan yang
mungkin terjadi dari produk obat dan makanan, dilakukan
Sistem Pengawasan tiga lapis (SISPOM 3 lapis). Lapis pertama
dalam sistem pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan
oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi
yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar
mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen
bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang
dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran
terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen
dikenakan sangsi, baik administratif maupun pro-justisia.
Pengawasan lapis kedua adalah pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi;
penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum
diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sample
dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta
peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.
Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat
konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk
maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi,
informasi dan edukasi. Dengan pengawasan yang berlapis,
diharapkan masyarakat dapat terhindar dari produk obat dan
makanan yang berbahaya bagi kesehatan.
Pengawasan lapis ketiga adalah pengawasan oleh konsumen
melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan
mengenai kualitas produk yang digunakannya dan caracara
penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh
masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada
akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk
membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan
kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu
dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat membentengi
dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang
tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi
lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam
menjaga kualitas produknya.
Payung Hukum Pengawasan Obat dan
Makanan
Sistem pengawasan tiga lapis diharapkan dapat menjamin
keamanan, mutu dan manfaat produk obat dan makanan yag
7