November - Desember 2012. Vol.13 No. 6 - Perpustakaan POM ...

8
beredar di Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya
masih ditemukan produk obat dan makanan ilegal dan atau
mengandung bahan berbahaya yang berisiko terhadap
kesehatan masyarakat luas.
Merujuk pada beberapa kasus pro justicia hasil penyidikan
Badan POM, hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif
sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini
menyebabkan pelaku kembali beroperasi setelah menjalani
hukumannya. Keadaan ini terjadi karena lemahnya payung
hukum yang mengatur pengawasan obat dan makanan, yang
saat ini masih merujuk pada Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996
tentang Pangan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
Hukuman yang terlalu ringan, denda yang tidak cukup berat
untuk membuat pelakunya bangkrut, hingga minimnya
pengawasan pada jalur-jalur distribusi obat dan makanan
resmi, membuat bisnis ini dianggap lebih menguntungkan
dibandingkan bisnis haram narkotika atau penyelundupan
produk tembakau/rokok yang konsekwensi hukumnya lebih
berat.
Diperlukan legal basis `yang kuat, agar kasus-kasus pemalsuan
dan peredaran obat dan makanan ilegal serta produk
mengandung bahan berbahaya tidak terus bermunculan yang
berarti akan memperbesar risiko kesehatan yang mungkin
timbul di masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengusulkan
Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan
kepada Lembaga Legislatif dengan usulan nama Undang-
Undang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
InfoPOM - Vol.13 No. 6 November-Desember 2012
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Undang-
Undang Pangan.
UU Pangan telah disahkan sejak bulan November 2012,
yaitu UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan
pembahasan terhadap RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan PKRT saat ini telah memasuki tahap akhir.
Dalam UU Pangan yang baru ini mengatur setiap lingkup
penyelenggaran pangan, meliputi perencanaan, ketersediaan,
keterjangkauan, konsumsi, keamanan, label dan iklan,
pengawasan, sistem informasi, penelitian dan pengembangan,
kelembagaan, peran serta masyarakat dan penyidikan.
Hukuman bagi pelaku pelanggaran ditingkatkan dan lebih
mencakup secara luas dan mendetil untuk setiap perbuatan
yang termasuk tindak pidana.
UU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT
yang diusulkan secara lengkap mengatur pengawasan di
setiap fungsi meliputi penetapan standar dan persyaratan,
pembuatan, penandaan (label) dan informasi, peredaran,
pengeluaran (ekspor), pemasukan (impor), promosi dan iklan,
pengujian laboratorium, penarikan kembali dan pemusnahan
produk, pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh produk,
penyidikan, serta partisipasi masyarakat. UU tersebut juga
menyebutkan secara jelas kewenangan Badan Pengawas,
dalam melakukan pengawasan. Mengenai hukuman atau
sanksi yang dikenakan, pada RUU ini diusulkan sanksi yang
lebih berat baik pidana maupun denda yang diharapkan dapat
memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran.
Diharapkan apabila Undang-Undang ini sudah disahkan,
maka Indonesia mempunyai payung hukum yang jelas dalam
mengawasi produk obat, obat tradisional, suplemen makanan,
kosmetik dan produk pangan untuk melindungi masyarakat
dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dari produk-produk
yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan
mutu produk obat dan makanan.
Penutup.
Payung hukum pengawasan obat dan makanan merupakan
syarat mutlak yang diperlukan untuk melindungi masyarakat
terhadap produk obat dan makanan yang berisiko terhadap
kesehatan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur
pengawasan obat dan makanan, maka petugas pengawas
dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan membuat
masyarakat lebih terlindungi sehingga cita-cita Indonesia
Sehat sesuai target Millenium Development Goals bukan
hanya menjadi tujuan dan mimpi, tetapi dapat segera menjadi
kenyataan.
Penulis
Biro Hukum dan Humas