Laporan Tahunan - Matahari

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
(Dahulu/Formerly PT PACIFIC UTAMA Tbk)
Halaman 5/26 Schedule
10. PERPAJAKAN (lanjutan) 10. TAXATION (continued)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2010, 2009 AND 2008
(Expressed in million Rupiah,
unless otherwise stated)
d. Aset pajak tangguhan (lanjutan) d. Deferred tax assets (continued)
(Dibebankan)/
dikreditkan
ke laporan
laba rugi/
(Charged to)/
Credited to
statements
2007 of income 2008
Perbedaan antara nilai buku Difference between
bersih aset tetap commercial and fiscal net
komersial dan fiskal (55) (5) (60) book value of fixed assets
Kewajiban imbalan kerja 622 - 622 Employee benefits obligation
567 (5) 562
e. Administrasi e. Administrative
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
yang berlaku di Indonesia, Perusahaan
menghitung, menetapkan dan membayar
sendiri besarnya jumlah pajak yang
terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP")
dapat menetapkan atau mengubah
kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh
tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau
akhir tahun 2013, mana yang lebih awal.
Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap
tahun pajak 2008 dan tahun-tahun
selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat
menetapkan atau mengubah kewajiban pajak
tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak
saat terhutangnya pajak.
Pada bulan September 2008, Dewan
Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan
untuk mengubah Undang-Undang Pajak
Penghasilan yang akan berlaku efektif sejak
1 Januari 2009. Berdasarkan Undang-
Undang yang diubah ini, tarif pajak
penghasilan badan berkurang menjadi tarif
tetap sebesar 28% pada tahun fiskal 2009
dan 25% pada tahun fiskal 2010 dan tahuntahun
berikutnya.
Under the taxation laws of Indonesia, the
Company submits tax returns on the basis of
self assessment. The Director General of
Taxes (“DGT”) may assess or amend taxes
within ten years of the time the tax becomes
due, or until the end of 2013, whichever is
earlier. There are new rules applicable to the
fiscal year 2008 and subsequent years
stipulating that the DGT may assess or
amend taxes within five years of the time the
tax becomes due.
In September 2008, the Indonesian House of
Representatives approved a proposal to
amend the Income Tax Law which became
effective as of 1 January 2009. Under this
amended law, the corporate income tax rate
was reduced to a fixed rate of 28% for fiscal
year 2009 and to 25% for fiscal year 2010
and subsequent years.