Pekerjaan Sosial Jilid 1.pdf

Sejumlah rincian bisnis berlaku dalam praktek independen
pekerjaan sosial yang antara lain meliputi memiliki ruang
kantor, menerima rujukan, dan aturan konsultasi. Selain itu,
praktisioner independen pekerjaan sosial harus
mengembangkan ukuran-ukuran efektivitas praktek dan
dukungan kolegial serta mengelola krisis seperti klien bunuh
diri atau psikotik dan potensi penyelidikan malpraktek
(Motorin, Rosenberg, Levitt, & Rosenblum, 1987 dalam
DuBois & Miley, h. 83). Ada juga resiko kejenuhan
(burnout) sebagai akibat dari isolasi relatif dan terlalu
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai jadwal.
Akhirnya, perhatian harus diberikan kepada konsultasi
dengan kolega, perkembangan profesional, dan kegiatankegiatan
pemulihan atau restoratif yang memadai (Barker,
1984 dalam DuBois & Miley, h. 83).
Praktek privat adalah suatu opsi yang tersedia bagi
profesional yang memiliki kredensial yang baik dan
pengalaman yang sesuai setelah meraih pendidikan strata
dua pekerjaan sosial (di Indonesia strata satu pekerjaan
sosial). Banyak negara bagian sekarang mengatur praktek
privat pekerjaan sosial melalui peraturan lisensi. Para
pendukung pekerjaan sosial klinis mengatakan bahwa
praktek privat memberi pilihan yang lebih besar kepada
konsumen, jam lebih longgar, otonomi lebih besar, dan
keuntungan ekonomis (Neale 1983, Kelly & Alexander
1985 dalam DuBois & Miley, h. 83).
Praktek klinis privat seringkali menjadi tujuan mahasiswa
pekerjaan sosial. Akan tetapi, sementara praktisioner privat
memberi suatu sumbangan yang penting bagi kesejahteraan
dan keberfungsian sosial, praktek privat bukanlah tanpa
kontroversi. Kritik mencirikan praktek privat sebagai elitis,
berfokus pada mikro, dan tersedia hanya bagi mereka yang
mampu membayar.
7. Lokasi geografis
Jejaring penyelenggaraan pelayanan sosial memberi suatu
jejaring pelayanan di berbagai wilayah dan jurisdiksi
geografis. Baru-baru ini semakin besar perhatian yang
berfokus pada perbedaan antara setting perkotaan dan
setting pedesaan.
Jurisdiksi geografis menjelaskan batas-batas bagi
penyelenggaraan pelayanan sosial. Program dan pelayanan
131