GEMA BNPB Vol.4 No.1

bnpb.go.id

GEMA BNPB Vol.4 No.1

ISSN 2088-6527 julI 2013 VOL.4 NO. 1

GEMA BNPB

AWAL TAHUN 2013, LEBIH DARI

KEJADIAN

200BENCANA

LANDA INDONESIA

Liputan Khusus

40 sinergi bnpb dengan

perguruan tinggi dalam

pengurangan risiko bencana

Fokus Berita

10 geladi Penanggulangan

bencana Tingkat Nasional

di Palu tahun 2012

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 1


Pengantar Redaksi

24

40

10

17

32

Daftar Isi

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

4

Laporan Utama

tumbuh, utuh,

tangguh

“Tumbuh, Utuh, Tangguh” merupakan deskripsi

perjalanan BNPB selama 5 tahun yang penuh

dinamika dalam berproses untuk menjadi profesional

di bidangnya. Tangguh tidak hanya milik

BNPB atau pun Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD), tetapi juga semua lapisan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah

Indonesia rawan bencana sehingga tangguh sudah

sepantasnya teraktualisasi dalam pikiran dan

perilaku masyarakat.

Edisi GEMA BNPB kali ini menampilkan

kegiatan-kegiatan dalam peningkatan

penang gulangan kebencanaan, seperti

Rakornas yang bertema Tumbuh, Utuh, Tangguh

di Jakarta Februari lalu. Rakornas diadakan untuk

memba ngun profesionalitas penanggulangan

ben cana dengan peningkatan kapabilitas dalam

deteksi dini, quick response, membangun

ketangguhan dan kesadaran masyarakat dalam

menghadapi bencana.

Pada November tahun lalu, BNPB mengadakan

pela tihan kesiapsiagaan dengan tema Gladi

Nasional di Palu, Sulawesi Tengah, dimana

kemam puan teknis dan instansi lokal diuji dengan

skenario bencana yang pernah terjadi di Palu.

Kegiatan lainnya seperti kerja sama dengan

12 perguruan tinggi peningkatan kompetensi

relawan dalam pelatihan Incident Command

System (ICS) yang bekerjasama dengan instansi

luar negeri.

Selain kegiatan dan kerjasama untuk kompetensi

sumber daya manusia, BNPB juga melakukan

upaya pada infrastruktur dengan mendirikan

bangunan perumahan Hunian Tetap (Huntap)

Merapi di Yogyakarta, membangun gedung

evakuasi (Escape Building) Kantor Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat dan pembuatan

jembatan Seitama di Kabupaten Banjar, Provinsi

Kalimantan Selatan.

Peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan

fisik merupakan hasil dari pengembangan ilmu

pengetahuan yang memang ditujukan untuk mempermudah

kehidupan dan meningkatkan kualitas

hidup manusia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan

Masyarakat

3 Pengantar

Redaksi

Fokus Berita

10 geladi PB Tingkat Nasional di Palu

tahun 2012

17 akhir proses Rehabilitasi dan

Rekonstruksi di Sumatera Barat

24 peran epwg dalam bingkai kerjasama

apec dalam penanggulangan bencana

28 gladi ruang (table top exercise -

ttx), peningkatan kesiapan dalam

menghadapi bencana

Liputan Khusus

32 awal tahun 2013, lebih dari 200 kejadian

bencana landa indonesia

36 membangun kompetensi di bidang ICS

40 sinergi bnpb dengan perguruan tinggi

dalam pengurangan risiko bencana

43 pelatihan SKKNI untuk bnpb yang lebih baik

46 Jembatan sei asam, jembatan penghidupan

50 6 sektor pemulihan pasca merapi

Profil

1. Deputi Bidang Penanganan Darurat

Dokumentasi BNPB

PELINDUNG Kepala BNPB PENASIHAT Sekretaris Utama PENANGGUNG JAWAB Kepala Pusat Data,

Informasi dan Humas REDAKTUR Hartje R. Winerungan, Neulis Zuliasri, Agus Wibowo, Harun

Sunarso, I Gusti Ayu Arlita NK EDITOR Ario Akbar Lomban, Theophilus Yanuarto, Rusnadi Suyatman

Putra, Suprapto, Slamet Riyadi, Ratih Nurmasari, Andika Tutun Widiatmoko FOTOGRAFER Andri

Cipto Utomo DESAIN GRAFIS Ignatius Toto Satrio SEKRETARIS Sulistyowati, Audrey Ulina Magdalena,

Ulfah Sari Febriani, Murliana ALAMAT REDAKSI Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat

Data, Informasi dan Humas, Jl. ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Telp. : 021-3458400 Fax : 021-

3458500 email : majalahgema@bnpb.go.id

2 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 3


Laporan Utama

TUMBUH, UTUH, TANGGUH

Utuh,

Tangguh” tema yang

“Tumbuh,

disuarakan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) Dr. Syamsul

Maarif dalam pra pembukaan

Rapat Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana 2013

di Bidakara, Jakarta, 4 Februari

2013. Rapat Koordinasi Nasional

(rakornas) yang diselenggarakan

dalam suasana ulang tahun

BNPB ke-5 ini menjadi

bagian dari strategi konkret

dalam optimalisasi kapasitas

kelembagaan penanggulangan

bencana pemerintah dan

pemerintah daerah yang

menjunjung semangat dan

komitmen tangguh dalam

menghadapi bencana.

Pembukaan Rakornas

“Tumbuh, Utuh, Tangguh”

merupakan deskripsi perjalanan

BNPB selama 5 tahun yang penuh

di namika dalam berproses untuk

menjadi profesional di bidangnya.

Tangguh tidak hanya milik BNPB

atau pun Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD), tetapi

juga semua lapisan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa

wilayah Indonesia rawan

bencana sehingga tangguh sudah

sepantasnya teraktualisasi dalam

pikiran dan perilaku masyarakat.

4 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 5


Laporan Utama

dan peralatan secara simbolis

Dr. Syamsul Maarif dengan

tegas menekankan di hadapan

para peserta rakonas, “Jangan

lengah!” pada pra pembukaan

tersebut. Peserta dari BPBD

provinsi dan kabupaten/kota

harus siap di garda depan bersama

masyarakat yang berisiko maupun

terdampak bencana. “Jangan lengah

dalam menghadapi bencana

di tahun 2013” ungkap Syamsul

Maarif. “Selalu bekerja dan bekerja

keras!” ulang Syamsul Maarif.

Kerja keras harus dilakukan dengan

penuh tanggung jawab, dan

tugas mulia ini demi kemanusiaan

dan membantu masyarakat

yang terdampak bencana. Di

samping itu, beliau mengucapkan

penghargaan setinggi-tingginya

kepada BPBD dan ucapan selamat

datang kepada pejabat yang baru

bergabung dengan BPBD.

Kepala BNPB mengajak

peserta untuk me-review

kebencanaan sepanjang 2012.

Melihat kenyataan dalam kurun

beberapa tahun terakhir bahwa

kecenderungan kejadian bencana

di Indonesia naik. Sementara

itu sepanjang tahun lalu, 85%

bencana dipicu oleh faktor

hidrometeorologi, seperti puting

beliung, banjir, dan longsor.

Di tengah-tengah kejadian

bencana, banyak capaian

BNPB yang tercatat pada tahun

2012. Beberapa capaian antara

lain terbentuknya 366 BPBD

Rakornas ini

merupakan

kesempatan

bagi pelaku

penanggulangan

bencana di daerah

untuk meningkatkan

kapasitas

pengetahuannya.

kabupaten/kota atau 75% dari

497 kabupaten/kota di Indonesia,

sukses dalam penyelenggaaraan

Asian Ministerial Conference

on Disaster Risk Reduction

(AMCDRR) ke-5 yang dihadiri

2.600 peserta dari 71 negara,

donor aktif di antara komunitas

internasional da lam keterlibatan

bantuan kemanusiaan ke

negara terdampak bencana,

tersertifikasinya 30.320 relawan,

dan penyusunan peta risiko

bencana dan rencana penanggulangan

bencana daerah

di tingkat provinsi. Sebagai

catatan mengenai partisipasi

aktif di komunitas internasional,

Indonesia turut membantu

meringankan negara-negara

terdampak seperti Korea Utara,

Haiti, Jepang, Australia, Selandia

Baru, Pakistan, dan negara-negara

di kawasan ASEAN.

Malam semakin larut, Kepala

BNPB menutup pengarahan

dengan beberapa kiat strategi

menghadapi tantangan kebencanaan

di tahun 2013. “Kita kerahkan

dan satukan semua potensi

dan sumber daya penanggulangan

bencana”, seru Syamsul Maarif.

Sebagai aktor penanggulangan

bencana, perlu leadership dan

berpikir lebih cerdas serta bekerja

lebih keras. BNPB dan BPBD harus

selalu tampil di depan dalam penanggulangan

bencana.

Membangun Profesionalitas

Penanggulangan Bencana

“Semangat berjuang, demi

panggilan kemanusiaan, derap

berpacu, pemerintahnya, masyarakat,

dan dunia usaha, demi

negara wujudkan cita, menuju

ketangguhan bangsa menghadapi

bencana...”, petikan lagu Mars

Tangguh mengiringi pembukaan

rakornas penanggulangan bencana

yang dihadiri peserta

BPBD provinsi dan kabupaten/

kota serta tamu undangan dari

kementerian/lembaga dan mitra

kerja BNPB, Jakarta (5/2).

Rakornas ini merupakan

kesempatan bagi pelaku

penanggulangan bencana di

daerah untuk meningkatkan

kapasitas pengetahuan mereka.

Tidak hanya itu, rangkaian lain

antara lain pe-nandatangan nota

kesepahaman (MoU) antara BNPB

dan kementerian/lembaga, serta

pemberian bantuan perlengkapan

serta malam apresiasi dan penghargaan.

Sementara itu, rakornas

ini bertujuan sebagai langkah

awal pelaksanaan kebijakan

penanggulangan bencana (PB)

2013, menyamakan persepsi

atau pemahaman dalam PB, dan

persiapan penyusunan rencana

kebijakan tahun 2014 yang akan

datang. Di samping itu, bertujuan

untuk melakukan evaluasi

penyelenggaraan PB, dan terakhir

mengoptimalkan akuntabilitas

penyelenggaraan PB dalam

rangka peningkatan kualitas opini

pengawasan dan pemeriksaan

laporan. Profesio nalitas dalam

arti yang komprehensif menjadi

harapan BNPB dalam memberikan

pelayanan bagi masyarakat dalam

kebencanaan.

Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agung

Laksono, membuka secara resmi

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan

Bencana 2013 di

Hotel Bidakara, Jakarta (5/2).

Rapat koordinasi nasional

(rakornas) yang berlangsung tiga

hari dan diikuti 33 BPBD provinsi

dan 366 BPBD kabupaten/kota

ini mengangkat tema “Tumbuh,

Utuh, Tangguh”. Penyelenggaraan

rakonas ini masih dalam suasana

memperingati hari ulang tahun

BNPB ke-5 yang jatuh pada

tanggal 26 Januari.

Dalam sambutan pembukaan

di hadapan 1.268 peserta

rakornas, Menkokesra Agung

Laksono menekankan mengenai

penyelenggaraan penanggulangan

bencana yang cepat, tepat,

dan akuntabel. Kecepatan dan

ketepatan dalam penanganan

darurat memegang peran yang

sangat menentukan. Kapabilitas

dalam deteksi dini, quick response,

dan membangun ketangguhan

dan kesadaran masyarakat

sehingga mereka dapat hidup

harmoni dengan risiko harus terus

ditingkatkan. “Upaya mitigasi dan

kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana adalah mutlak”, tambah

Agung Laksono.

Dalam laporan kegiatan,

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif,

M.Si menjelaskan bahwa BNPB

telah melakukan penandatanganan

MoU (nota kesepahaman)

dengan 23 kementerian/lembaga

dan perguruan tinggi, serta 9 MoU

dengan lembaga internasional.

“Tujuan makro dari MoU

adalah ingin menunjukkan

kepada masyarakat bahwa kita

selalu utuh, bersatu, dan saling

membantu dalam melakukan

penanggulangan bencana sesuai

dengan tugas dan wewenang

masing-masing kementerian/

lembaga”, jelas Syamsul Maarif.

Beliau juga menambahkan

bahwa tujuan mikro adalah untuk

6 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 7


Laporan Utama

Penghargaan atas Kerja Keras

ini, Gubernur Jawa Tengah,

Tertib Administrasi. Selain

kemudahan dalam pengerahan

Indonesia. Secara khusus, beliau

rakornas ini antara lain Wakil

Penanggulangan Bencana

Bibit Waluyo, dan Bupati Bungo

memberikan penghargaan

sumber daya dan tertib adminis-

juga mengucapkan terima kasih

Menteri Pekerjaan Umum,

Sebagai bentuk apresiasi dan

menerima secara khusus peng-

bagi BPBD, BNPB juga meng-

trasi dalam melaksanakan PB.

yang sebesar-besarnya kepada

Menteri Riset dan Teknologi,

memotivasi kinerja BPBD pro-

hargaan dari Kepala BNPB.

anugerahi penghargaan bagi

Pada akhir laporannya,

kementerian/lembaga yang telah

Menteri Pemberdayaan Perempu-

vinsi dan kabupaten/kota,

Kategori

penghargaan

relawan, TNI, Polri terhadap

Kepala BNPB mengucapkan

bekerja sama dalam memobilisasi

an dan Perlindungan Anak, Kepala

BNPB memberikan penghargaan

yang dinilai antara lain

dedikasi kemanusiaan di bidang

terima kasih kepada semua

sumber daya nasional, dalam

BPS, Kepala LIPI, Kepala Badan

BPBD terbaik dengan beberapa

Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

kebencanaan.

kemen-terian/lembaga atas

mendampingi, memperkuat, dan

Geologi, Badan Pengawas Tenaga

kategori. BPBD Provinsi Jawa

Penanganan

Darurat,

Berikut ini pemenang dari

kecepatan, kesiapan, dan kerja

membantu Pemda DKI Jakarta

Nuklir, Badan Pengawas Tenaga

Tengah dan BPBD Kabupaten

Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

masing-masing kategori yang

keras yang telah ber sama-sama

dan juga daerah-daerah lain pada

Nuklir, Kepala BMKG, Kepala

Bungo Provinsi Jambi sebagai

Logistik dan Peralatan, serta

dilombakan:

melakukan bantuan kemanusiaan

penanganan banjir Januari lalu.

Basarnas, serta perwakilan dari

Juara Nasional BPBD Terbaik

Perencanaan dan Pengelolaan

pada setiap kejadian bencana di

Hadir tamu undangan pada

lembaga internasional.

Tahun 2012. Pada kesempatan

Keuangan, Akuntabilitas dan

Penghargaan

Penanggulangan Bencana

Provinsi

Penghargaan Penanggulangan Bencana

2

1 Perencanaan pengelolaan keuangan

&

Pemenang

1 2 3

Provinsi Jawa Tengah Gorontalo Sumatera Barat

Kabupaten/Kota Bungo Bima Pasuruan

Akuntabilitas &

Tertib Administrasi

Pemenang

1 2 3

Jawa Barat

Sumatera

Selatan

Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Banjar Bima Gianyar

3 Pencegahan &

Kesiapsiagaan

Pemenang

1 2 3

Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Bantul Cilacap Aceh Barat

Provinsi

4

5

Penanganan Darurat

5

Logistik & Peralatan

Pemenang

Rehabilitasi &

Rekonstruksi

1 2 3

Jawa Barat

Pemenang

1 2 3

Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur Jambi

Kabupaten/Kota Bantul Pangkep Banjar

Provinsi

Kalimantan

Timur

Bengkulu

Kabupaten/Kota Cilacap Banjar Gorontalo

Pemenang

1 2 3

Sumatera

Selatan

Kalimantan

Barat

Jambi

Kabupaten/Kota Bungo Kapuas Hulu Banjar

8 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 9


Fokus Berita

GLADI NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA 2012

Jumat pagi di Pantai Talise Penggaraman, Palu, Sulawesi Tengah. Tampak orangorang

berolahraga, anak-anak sekolah bermain, ibu-ibu rumah tangga berinteraksi

dengan para tetangganya dan lain-lain. Bumi bergetar dan berguncang. Sirine

tanda bahaya berbunyi nyaring menyambut datangnya ancaman tsunami. Air bah

datang dari laut. Rumah dan bangunan hancur. Tubuh-tubuh bergelimpangan

dan bergeletakan tak bernyawa. Lalu mulailah terdengar jerit tangis dan teriakanteriakan

mencari sanak keluarga yang hilang.

Begitulah suasana awal

Gladi Lapangan (field

training exercise -

FTX) dalam Gladi Nasional

Penanggulangan Bencana

2012 pada Jumat pagi hingga

siang hari itu. Gladi Lapang

ini dihadiri oleh 750 orang

dari Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana

(SRC PB), Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

(BNPB), Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, Tentara

Nasional Indonesia (TNI),

Kepolisian Indonesia (Polri),

Taruna Tanggap Bencana

(Tagana), Badan SAR Nasional

(Basarnas), Dinas Kesehatan

(Dinkes), Dinas Pekerjaan

Umum (DPU), Pemerintah

Daerah (Pemda), Palang Merah

Indonesia (PMI), lembaga nonpemerintah,

organisasi internasional,

organisasi massa, perguruan

tinggi, masyarakat,

anak sekolah, dan lainnya.

Kegiatan FTX itu merupakan

salah satu kegiatan dalam

rangkaian kegiatan pada Gladi

Nasional Penanggulangan

Bencana. Rangkaian kegiatan

dalam Gladi Nasional PB 2012

ini meliputi sesi akademis,

TTX, gladi lapang (field training

exercise – FTX), evakuasi

mandiri, bakti sosial, pameran

kebencanaan, dan pemutaran

film kebencanaan.

Lokasi kegiatan dilakukan di

Lapangan Vatulemo, Puskesmas

Kawatuna, Lapangan Talise

Penggaraman, Hotel Swiss-Bel,

Desa Silae, Desa Lere, Desa

Talise, Desa Besusu Barat, dan

Desa Ujuna di lingkungan Kota

Palu, Sulawesi Tengah.

Tujuan pelaksanaan FTX ini

adalah untuk (1) Meningkatkan

pengetahuan, pemahaman,

dan kemampuan perorangan/

instansi dalam PB, (2) Meningkatkan

komando pengendali-an

dalam PB terpadu menghadapi

situasi kedaruratan di Kota

Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah, (3) Mensosialisasikan

dan menyempurnakan

rencana kontijensi Kota Palu

dalam menghadapi ancaman

gempabumi-tsunami, dan (4)

Mensosialisasikan Deklarasi

5th AMCDRR Jogjakarta.

Sasarannya adalah (1)

Ter ujinya kemampuan teknis

perorangan/instansi lokal

dalam PB, (2) Tersosialisasinya

dan terujinya mekanisme

PB lokal dan renkon

Kota Palu menghadapi

Salah satu

permasalahan

adalah

kurangnya

koordinas Ti

dalam upaya

penanggulangan

bencana.

gempabumi-tsunami, (3)

Tersusunnya bahan masukan

untuk perbaikan protap

kebencanaan, (4) Terujinya

Pedoman Penyelenggaraan

Latihan Kesiapsiagaan, dan (5)

Tersosialisasikannya Deklarasi

5th AMCDRR Jogjakarta.

Pelajaran yang ingin

dikembangkan dalam Gladi

Lapang ini antara lain

untuk menampilkan gelar

kemampuan pelaku dalam hal

(1) ManajemenPB, (2) SAR dan

evakuasi korban, (3) Layanan

kesehatan darurat, (4) Shelter,

logistik dan perbaik an darurat,

dan (5) Evakuasi mandiri di

masyarakat.

Dalam sambutan pembukaan

Gladi Lapang, Kepala

Badan Nasional Pe nanggulangan

Bencana (BNPB), DR.

Syamsul Maarif, M.Si., mengata

kan bahwa, “Pena nganan

bencana bersifat lokal. Artinya

setiap bencana di setiap

daerah memiliki ka rakteristik

yang berbeda. Penanganan

bencananya pun harus disesuaikan

dengan kondisi fisik,

ekonomi, sosial dan budaya

setempat. Urusan ben cana

adalah urusan bersama antara

pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha. Kita sudah tahu

ancaman bencana di Palu.

Masyarakat perlu disiapkan

kesiapsiagaannya.”

Menurut Syamsul Maarif,

pelaksanaan gladi merupakan

wujud kesiagaan semua

komponen daerah dalam

menghadapi bencana. Terlebih

jika ini dikaitkan dengan sejarah

10

Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 11


Fokus Berita

kebencanaan di Sulawesi

Tengah, dimana beberapa kali

bencana tsunami terjadi di

wilayah Sulawesi Tengah yakni

sekitar tahun 1968, tahun

1927, dan tahun 1938, dengan

tinggi gelom bang mencapai

3-12 meter. Dengan demikian,

masyarakat di Palu mempunyai

kearifan lokal terkait dengan

tsunami. Kearifan lokal tsunami

yang ada di Palu seperti

balumba bose dan balumba

latollu yang artinya gelombang

tinggi setelah gempa, harus

mencari jalan keluar sehingga

masyarakat dapat selamat saat

tsunami.

Gubernur Sulawesi Tengah,

Drs. H Longki Djanggola Msi.,

didampingi Wakil Gubernur,

H Sudarto SH. Mhum., menyambut

baik pelaksanaan

Gladi Nasional PB 2012 ini.

Longki Djanggola menilai

kegiatan tersebut sebagai

agenda pen ting yang harus ada

dalam program pembangunan

regio nal dan nasional. Kegiatan

itu juga sangat diharapkan,

meng ingat beberapa fakta

tentang kesiapsiagaan di

wilayah Sulawesi Tengah.

Longki Djanggola mengatakan,

“Salah satu permasalahan

di Sulawesi Tengah adalah

kurangnya koordinasi dalam

upaya penanggulangan

bencana. Maka apa yang dilakukan

kali ini, merupakan

bentuk untuk menyatukan

persepsi dan koordinasi dari

semua unsur yang terlibat

Simulasi korban bencana oleh relawan dan TNI

dalam satu kesa tuan komando

dan prosedur.”

Dalam acara tersebut BNPB

juga menyerahkan bantuan Rp

119,95 Miliar untuk rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana

dan bantuan logistik peralatan

Rp 10,5 Miliar untuk penguatan

kapasitas BPBD Sulawesi

Tengah dan BPBD kabupaten/

kota di Sulawesi Tengah.

Ancaman Bencana

Gempabumi & Tsunami

di Kota Palu

Mengapa Gladi Nasional Penanggulangan

Bencana pada

tahun 2012 ini dilaksanakan

di Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Tengah? Hal ini disebabkan

karena Kota Palu adalah daerah

yang sangat rawan gempabumi

dan tsunami.

Para geolog mengkategorikan

Kota Palu sebagai daerah

rawan gempabumi dengan

aktivitas tektonik tinggi yang

disebabkan oleh Sesar Palukoro

yang memanjang dari Selat

Makasar sampai pantai utara

Teluk Bone dengan panjang

patahan ±250 km. Di Kota Palu,

patahan tersebut melintas dari

Teluk Palu masuk ke wilayah

daratan, memotong jantung

kota, terus sampai ke Sungai

Larian di Lembah Pipikoro,

Donggala (arah selatan Palu).

Kepala BNPB menyerahkan bantuan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana dan bantuan logistik peralatan

No Lokasi Bujur Timur (º) Lintang Selatan (º) Tinggi Tsunami (m)

1 Tambu 119.878 0.050 3

2 Talise 119.830 0.100 3

3 Donggala 119.710 0.670 8-10

No Lokasi Bujur Timur (º) Lintang Selatan (º) Tinggi Tsunami (m)

1 Palu 119.866 0.900 10

2 Talise 119.870 0.870 12

Sesar ini merupakan

pertemuan lempeng-lempeng

tektonik Pasifik, Euro Asia, dan

Indo-Australia. Sesar itu terus

bergerak dengan pergeseran ke

arah kanan dengan kecepatan

2-3,5mm/tahun hingga 14-17

mm/tahun.

Dalam sejarahnya di

Kota Palu pernah beberapa

kali dihantam gempabumi

yang menimbulkan tsunami.

Menurut ahli tsunami Institut

Tabel Tsunami Tambu Tahun 1968

Tabel Tsunami Palu Tahun 1927

Teknologi Bandung (ITB) yang

juga merupakan alumnus

Universitas Tohoku, Jepang Dr.

Hamzah Latief, tsunami terjadi

pada tahun 1968 dan 1972

dengan rincian pada tabel.

Gladi Lapang

(field training exercise - FTX)

Secara umum skenario FTX ini

meliputi (1) Fase normal, (2)

Fase panik, (3) Fase Sistem

Komando Tanggap Darurat

(SKTD), (4) Fase respon lokal,

(5) Fase bantuan provinsi/

nasional, dan (6) Fase

pengakhiran tanggap darurat.

Fase panik dimulai dari

informasi-informasi gempa

bumi dan tsunami melalui

sistem peringatan dini Badan

Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) beserta

jejaringnya. Fase SKTD adalah

dengan mengirimkan Tim

Reaksi Cepat (TRC) BPBD

Kota Palu untuk melakukan

kaji cepat bencana gempa

dan tsunami. Dengan data

dasar itu maka BPBD Kota

Palu memberikan masukan

kepada Walikota Palu dan para

pihak terkait, dan Walikota

Palu kemudian menetapkan

status darurat bencana di Kota

Palu selama 30 hari. Walikota

Palu juga membentuk SKTD

termasuk Komandan Tanggap

12 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 13


Fokus Berita

Suasana Geladi Lapangan di Palu dengan

latar bukit dan pegunungan

Darurat (incident commander

– IC), fungsi staf komando dan

staf umum pada SKTD.

Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan pada fase respon

lokal adalah pencarian dan

perto longan (search and

rescue – SAR) darat dan

laut, layan an kesehatan, dan

layanan pe ngungsi. Aksi SAR

di laut dilaksanakan dengan

melibatkan para penyelam,

perahu karet (landing craft

rubber – LCR) dan perahu

Angkatan Laut. Korban bencana

di reruntuhan ditemukan oleh

Tim SRC PB dengan memotong

beton reruntuhan. Simulasi

ini juga menampilkan pertolongan

korban bencana

pada kebakaran rumah oleh

Pasukan Pemadam Kebakaran

(PMK) dan personel dengan

pakaian tahan api atau orangorang

menyebutnya “pakaian

astronot”. Selain itu juga ditampilkan

pembersihan reruntuhan

sisa gempa dan

tsunami dengan menggunakan

alat ekskavator.

Pada fase bantuan

provinsi/nasional menampilkan

mekanisme datangnya bantuan

dari Provinsi Sulawesi Tengah,

Tim SRC PB dan BNPB serta

bagaimana operasionalisasi

bantuan tersebut. Pada fase

peng akhiran tanggap darurat

ditampilkan mekanisme pengakhiran

masa tanggap darurat

dan peralihan ke tahap

rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana.

Sesi Akademis

Deputi Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

(BNPB) Ir. Sugeng Triutomo,

DESS., membuka acara “Sesi

Akademis pada Gladi Nasional

Penanggulangan Bencana

2012” di Kota Palu, Sulawesi

Tengah pada pada Senin pagi

(19/11/2012) ini.

Sugeng Triutomo mengatakan

dalam kata sambutannya,

“Untuk menguatkan kapasitas

daerah dalam pe nanggulangan

bencana, BNPB setiap tahun

memfasilitasi gladi PB berskala

nasional dan pada tahun ini

diadakan di Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah. Kota Palu

merupakan salah satu daerah

yang mempunyai risiko tinggi

dari ancam an gempabumi

yang akan memicu terjadinya

tsunami di wilayah Teluk Palu.

Beberapa kecamatan di wilayah

ini, diperkirakan penduduknya

terancam dan mempunyai

risiko terhadap timbulnya

korban jiwa serta kerusakan/

kerugian dari sisi ekonomi,

sosial dan lingkungan.”

Menurut Sugeng Triutomo,

lahirnya Undang-Undang

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana mengamanatkan

Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk

bertanggung jawab dalam

memberikan perlindungan

sepenuhnya kepada masyarakat.

Salah satu upaya pengurangan

risiko bencana (PRB) yang dapat

dilakukan adalah meningkatkan

kesiapsiagaan dalam

menghadapi ancaman, melalui

berbagai cara, antara lain dengan

melakukan rangkaian kegiatan

yang terdapat dalam siklus kesiapsiagaan,

yaitu perencanaan,

pengorganisasian dan persiapan

sumberdaya, pelatihan

dan latih an, dan evaluasi yang

hasilnya ditindaklanjuti dengan

tindakan-tindakan perbaikan

yang nyata.

Peran Pemerintah, Masyarakat

dan Lembaga Usaha dalam PB

Pada saat ini sudah mulai

umum diterima kredo bahwa

penanggulangan bencana (PB)

merupakan urusan semua

pihak. Hal itu merupakan gelombang

perubahan paradigma dari

disahkannya Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (UU

24/2007). Tentu saja upayaupaya

pengurangan risiko

bencana (PRB) mesti dilakukan

dengan melibatkan semua pihak

yang berkepentingan demi

ketang guhan bangsa dalam

menghadapi bencana.

Peran berbagai pihak

dalam penyelenggaraan PB itu

dipaparkan secara gamblang

oleh Deputi Bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan BNPB Ir.

Sugeng Triutomo, DESS., dalam

Sesi Akademis Gladi Nasional

Pe nanggulangan Bencana 2012,

“Ada tiga pilar pelaku PB, yaitu

pemerintah dan pemerintah

daerah, masyarakat, dan

lembaga usaha. Peran ketiga

pelaku itu diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan

Bencana. Pe ran pemerintah dan

pemerintah daerah diatur dalam

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;

peran masyarakat diatur dalam

Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran

lembaga usaha diatur dalam

Pasal 28 dan Pasal 29,” papar

Sugeng Triutomo.

Dengan mengacu kepada

UU 24/2007 Sugeng Triutomo

14 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 15


Fokus Berita

menjelaskan tentang proses

dan peran berbagai pihak

dalam penyelenggaraan PB.

Disini bencana diartikan sebagai

peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor

alam dan atau faktor nonalam

maupun faktor manusia,

sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak

psikologis.

Gladi ruang

(table top exercise – TTX)

Gladi ruang (table top exercise

– TTX) dalam Gladi Nasional

Penanggulangan Bencana 2012

merupakan salah satu metode

latihan untuk peningkatan

ka pasitas penanggulangan

bencana (PB). Dalam TTX

dilakukan dengan skenario

tertentu dan diarahkan

dengan ketat oleh fasilitator

dengan batasan waktu sesuai

dengan skenario tersebut. Para

peserta yang terlibat dalam

TTX berperan sesuai de ngan

institusi/lembaga masingmasing

atau peran tertentu yang

disepakati bersama. Di dalam

TTX ini terdapat pula fungsi

narasumber yang memberikan

penjelasan materi-materi terkait

topik TTX serta pengamat yang

mengevaluasi dan memberikan

masukan-masukan terkait

pelaksanaan TTX tersebut.

SRC Penanggulangan Bencana (PB) wilayah timur sedang menolong

korban terkena runtuhan bangunan dalam simulasi

AKHIR PROSES

REHABILITASI &

REKONSTRUKSI

DI SUMATERA BARAT

Saat itu gempabumi berkekuatan

7,9 SR menguncang

Sumatera Barat pada

30 September 2009. Gempa

yang terjadi akibat subduksi

lempeng tektonik Samudera

Hindia di bawah lempeng Asia

Pasifik ini dirasakan hingga Aceh,

Jambi, Riau, Bengkulu, bahkan

hingga Malaysia. Lebih dari 200

ribu unit rumah mengalami

kerusakan pasca gempa tersebut.

Tidak hanya berdampak pada

perumahan, sekitar 1.000 orang

menjadi kor-ban dan beberapa

infrastruktur seperti fasilitas

perekonomian, kesehatan, dan

sosial kemasyarakatan mengalami

kerusakan.

Membangun kembali

masyarakat Sumatera Barat pasca

bencana atau early recovery pun

langsung dilakukan. Memulihkan

masyarakat yang menjadi korban

dan mereka yang terdampak

menjadi perhatian utama

peme rintah dan pemerintah

daerah. Berjalan kurang lebih

3 tahun, proses rehabilitasi dan

rekonstruksi di Sumatera Barat

pasca gempa bumi 30 September

2009 berakhir. Pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi

(rehab rekon) ini berjalan sesuai

dengan rencana aksi yang telah

disusun.

16 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 17


Fokus Berita

Kepala BNPB bersama Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno bersama-sama

meresmikan Gedung Escape Building di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang

Pasca bencana gempabumi, pemerintah

pusat tidak membentuk Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi (BRR) seperti yang dilakukan di Aceh.

Peme-rintah Pusat telah memiliki Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

BNPB dapat menangani langsung rehab rekon pasca

bencana yang bersifat nasional.

“Oleh karena itu, Kepala BNPB, Bapak Syamsul

Maarif membentuk suatu Tim dengan nama Tim

Pendukung Teknik yang bertugas mendukung

Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam

percepatan penanganan rehab rekon berdasarkan

Rencana Aksi Rehab Rekon pasca gempabumi 30

18 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 19


Fokus Berita

September 2009”, ujar Dr. Sugimin

Pranoto pada sambutan acara

Peresmian Escape Building Kantor

Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat, Januari lalu (2/1).

Rehab rekon yang dilakukan

di Sumatera Barat ini memiliki

prinsip build back better, yang

berarti membangun kembali

dengan lebih baik. “Memba ngun

lebih baik tidak hanya pada infrastruktur

tetapi membangun juga

mental dan spiritual dalam kesiapsiagaan

mengantisipasi dan

menghadapi bencana”, tambah

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif

pada kesempatan yang sama.

DR. Syamsul Maarif, Msi menandatangani

5 Prasasti Peresmian Pembangunan di

Padang atas bantuan BNPB

Langkah Awal Rehab Rekon

Keberhasilan rehab rekon di

yang kegiatan rehab rekon harus

terdiri dari 20 – 25 kepala

dipertanggungjawabkan. Dana

Sumatera Barat tidak terlepas

sesuai dengan kondisi fisik,

keluarga. Pembentukan pokmas

diberikan apabila telah melalui

dari peran Tim Pendukung Teknik

Kepala BNPB memberikan pengarahan

sosial budaya, dan kearifan lokal

di fasilitasi oleh Tim Pendamping

proses verifikasi oleh fasilitator

(TPT). Kepala BNPB menunjuk

setempat. “Sistem yang kami

Masyarakat (TPM) dan Fasilitator.

yang ditunjuk.

Dr. Sugimin Pranoto sebagai

dataan, perencanaan, pendanaan

gempabumi

bangun yaitu kegiatan rehab

Tim dan fasilitator ini berfungsi

Berdasarkan kesepakatan

koordinator TPT yang berang-

termasuk bantuan luar negeri,

3. M e m b a n t u

rekon de ngan pendekatan

untuk memberi bantuan apabila

anggota Pokmas, masyarakat

gotakan unsur BNPB, Satuan Kerja

fasilitasi, dan koordinasi, pela-

mengkoordinasikan

pemberdayaan

komunitas

pokmas menghadapi kesulitan

mengatur sendiri rencana peman-

Perangkat Daerah (SKPD) terkait,

poran/informasi/media relation,

pelaksanaan rehab rekon

dan sistem kontraktual”, jelas

dalam implementasi di lapangan.

faatan dana Bantuan Langsung

dan unsur perguruan tinggi.

pengawasan, monitoring dan

sesuai kebijakan umum

Sugimin.

Melalui mekanisme ini,

Masyarakat (BLM). Namun,

Sementara itu, TPT ini dibentuk

evaluasi. Sedangkan tugas TPT

rehab rekon wilayah pasca

Melakukan pendekatan

masyarakat dapat berpartisipasi

masyarakat terlebih dahulu di-

berdasarkan Surat Keputusan

yang khusus di Provinsi Sumatera

gempabumi

terhadap komunitas sangat

langsung sekaligus bertanggung

persiapkan dengan diberikan

Kepala BNPB No. SK. 109/BNPB/

Barat ini mencakup antara lain:

4. Melakukan monitoring dan

pen ting sebagai penerima

jawab langsung terhadap

pelatihan dan pemahaman ten-

XI/2009 Tanggal 20 November

1. Merumuskan strategi dan

evaluasi pelaksanaan rehab

manfaat. Tanpa pelibatan

keberhasilan pembangunan

tang pelaksanaan program rehab

2009. Tim ini merupakan lem-

kebijakan

operasional

rekon.

dengan komunitas, akan terdapat

rumah mereka masing-masing.

dan rekon. Persiapan mencakup

baga yang mewakili BNPB

yang berkedudukan di Provinsi

Sumatera Barat.

rehab rekon wilayah pasca

gempabumi

2. Menyusun secara rinci

Mengawali rehab rekon ini,

disusunlah organisasi TPT dan

membangun sistem pelaksanaan

kesenjangan dalam pelaksanaan

kegiatannya. Dalam rehab rekon

Sumatera Barat, kelompok

Dana yang diterima oleh

pokmas tidak satu pun melalui

birokrasi peme rintahan, tetapi

persiapan kegiatan non teknis,

per siapan dokumen teknis, dan

persiapan administrasi pencairan

Fungsi TPT memperkuat

langkah percepatan rehab

rehab rekon. Agar rehab rekon

masyarakat (pokmas) dibentuk

tetap mengguna kan prinsip

dana.

pemerintah daerah dalam pen-

rekon wilayah pasca

berhasil, sistem penanganan

dengan anggota tiap pokmas

akuntabilitas sehingga dapat

Dalam membangun sistem

20 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 21


Fokus Berita

Rp 313 miliar yang bersumber

Sementara, dana yang paling

dari APBN. Dana tersebut

kecil pada sektor sosial

dimanfaatkan untuk sektor

diperuntukkan

untuk

perumahan dan pemukiman,

kesehatan, pendidikan, dan

infrastruktur termasuk gedung

agama. Beberapa usaha

pemerintah, sosial, ekonomi

ekonomi produktif yang

produktif, serta lintas sektor.

mendapat sentuhan dana

Sementara realisasi pelaksanaan

rehab rekon antara lain

dilakukan oleh SKPD terkait di

pertanian, perkebunan,

pemerintah provinsi.

perikanan, peternakan,

Tahap II (2010). Dana rehab

perindustrian,

dan

rekon sebesar Rp 2,052 triliun

perdagangan.

yang dimanfaatkan untuk

Kegiatan

rehab

peru mahan dan infrastruktur.

rekon ini juga

Dana yang dialokasikan di

sektor infrastruktur digunakan

memberikan dampak

konkret terhadap

Jalur evakuasi

Escape Building tahan gempa sampai 9 skala richter

untuk perbaikan 7 ruas jalan

provinsi di kabupaten dan kota

pertumbuh an ekonomi

lokal. Disebutkan dalam

BNPB dimana tiga pilar utama

pada solidaritas di tingkat pena-

rehab rekon, beberapa persiapan

kegiatan direncanakan dengan

seksama, baik itu sosialisasi

konsep dan mekanisme

pelaksanaan. Kegiatan dalam

penyiapan program ini meliputi

(1) penyusun an petunjuk teknis

pelaksanaan rehab rekon dan

bahan sosiali sasi; (2) sosialisasi

program dan koordinasi di tingkat

kabupaten/kota; (3) pengadaan

konsultan manajemen provinsi/

kabupaten/kota; (4) melakukan

rekruitmen fasilitator teknik dan

non teknik; (5) pembentukan

TPM dan fasilitator; validasi

data rumah rusak oleh TPM dan

fasilitator; dan (7) pembentukan

pokmas yang terdiri dari 20 – 25

KK per kelompok.

Rehab Rekon Sumatera Barat

Pelaksanaan rehab rekon

Sumatera Barat dilakukan dalam

4 tahap yang mencakup 4 sektor

yang berbeda, perumahan,

infrastruktur, sektor sosial,

dan sektor ekonomi. Sektor

infrastruktur ini termasuk

melakukan rehab rekon gedung

pemerintah. Rehab rekon pada

4 tahap tersebut berdasarkan

prioritas yang berbeda. Pada

tahap I tahun 2009, rehab rekon

lebih difokuskan pada konsep

pemberdayaan masyarakat. Tahap

II tahun 2010, dana rehab rekon

hanya untuk sektor perumahan

dan infrastruktur. Sedangkan

tahap III dan IV difokuskan untuk

sektor perumahan.

Berikut ini rincian

implementasi dana rehab rekon

Sumatera Barat: Tahap I (2009)

BNPB menyalurkan dana sebesar

sepanjang 23,6 km. Tahap III

(2011) sebesar Rp 694 milyar.

Dana ini masih dimanfaatkan

untuk sektor perumahan dan

infrastruktur, termasuk gedung

pemerintah. Dan pada tahap

IV (2012) dicairkan anggaran

Rp 300 miliar untuk sektor

perumahan.

Beberapa capaian yang

me lampaui target yang telah

direncanakan antara lain di

sektor perumahan; dana yang

diperuntukkan untuk sektor

ini dapat membangun 7%

lebih banyak dari yang telah

ditetapkan pada Rencana Aksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

sejumlah 181.988 unit.

Pada sektor infrastruktur,

dana diperuntukkan untuk

jalan, jembatan, jaringan

irigasi, air minum dan sanitasi.

hasil penelitian tim TPT dan

Universitas Andalas bahwa pada

akhir tahun 2009 hingga akhir

2011 menunjukkan kenaik an.

Laju pertumbuhan ekonomi

tahun 2009 sebesar 4,28 %,

sementara pada akhir 2010 laju

pertumbuhan menjadi 5,93%

dan pada akhir 2011 sebesar

6,22%.

Keberhasilan Berkat Dukungan

Semua Pihak

Rehab rekon dinilai berhasil

dalam membangun Sumatera

Barat yang makin lebih baik.

Pencapaian tersebut tidak

terlepas dari dukungan semua

pihak, baik itu pemerintah

dan pemerintah daerah,

organisasi kemanusiaan,

swasta, dan masyarakat. Hal

tersebut seperti pada lambang

harus bersinergi dalam

penanggulangan bencana di

Indonesia. Di sisi lain, komunitas

dan organisasi internasional

juga turut memberikan solidaritas

kemanusiaan di Sumatera

Barat. Mereka tidak berhenti

Dana rehab

rekon sebesar Rp

2,052 triliun yang

dimanfaatkan

untuk peru mahan

dan infrastruktur.

nganan darurat tetapi berlanjut

pada kegiatan rehab rekon.

Tercatat 55 organisasi

non pemerintah membantu

masyarakat Sumatera Barat

dalam proses pemulihan pasca

gempa. Organisasi internasional

kemanusiaan antara lain AusAID,

World Vision, JICA, Mercy Corp,

Build Change, Care International,

Islamic Relief. Organisasi-organisasi

ini berfokus pada pro ses

pemulihan dini di beberapa

cluster seperti hunian, pangan

dan gizi, kesehatan, pendidikan,

perlindungan, air dan sanitasi.

Meskipun TPT telah berakhir,

proses rehabilitasi dan

rekonstruksi tetap terus berjalan.

Proses tersebut dilaksana kan

di bawah koordinasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Sumatera Barat.

22 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 23


Fokus Berita

Peran EPWG dalam

Bingkai Kerjasama APEC dalam

Penanggulangan Bencana

Indonesia menjadi ketua dan tuan

rumah kerjasama regional Asia-

Pacific Economy Coorperation

(APEC) tahun 2013. Indonesia telah

berhasil memformulasikan tema

besar APEC 2013 adalah “Resilient

Asia Pacific, Engine of Global Growth”

de ngan 3 prioritas yaitu 1) Attaining

the Bogor Goals; 2) Sustainable

Growth with Equity; dan 3) Promoting

Connecvity. Dalam rangka mencapai

tema dan ketiga prioritas tersebut,

Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

bekerjasama dengan BAPPENAS telah

meminta kementerian dan lembaga

untuk menyampiakan deliver ables

yang mendukung keberhasilan

tersebut. Selain itu Kementerian

Luar Ne geri telah membagi menjadi

beberapa tahapan penyelenggaran

pertemuan Senior Ministerial Meeting

(SOM) dan KTT APEC 2013. Untuk

tahap SOM pertama, Kementerian

Luar Negeri telah mengagendakan

pertemuan di Hotel Marriot dan Rizt

Carlton yang dimulai pada tanggal 25

Januari- 7 Februari 2013.

Dalam kerjasama penanggulangan

bencana, APEC telah mengagendakan

setiap tahun adanya pertemuan

Emergency Preparedness Working

Group (EPWG) untuk mengadakan

pertemuan. Untuk EPWG ini telah

dijadwalkan pertemuan dilaksanakan

Sesi foto bersama peserta Emergency

Preparedness Working Group (EPWG)

24 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 25


Fokus Berita

Suasana diskusi EPWG

pada tanggal 2-3 Februari 2013

ekonomi lainnya yang terkena

dialogue tersebut dihadiri dari

memperoleh kemudahan

yang dilakukan oleh Deputi

pelaksanaan the 7th Senior

de ngan didahului pelaksanaan

bencana berskala besar. Konsep

negera-negara Australia, China,

dalam darurat bencana

Bidang Penanganan Darurat Ir.

Disaster Management Officials’

Policy Dialogue on Emergency

ini sebenarnya mengadopsi

China Taipei, China Hongkong,

adalah dengan menerapkan

Dody Ruswandi, MSCE. Dalam

Forum (SDMOF) yang akan

Response Travel Facilitaion (ERTF)

konsep APEC Business Travel

Indonesia, Korea, Jepang,

ERTF di masing-masing

diskusi disimpulkan bahwa :

diselenggarakan pada tanggal

yang dilaksanakan pada tanggal 1

Card (ABTC), para pengusaha

Mek siko, Papua New Gueni,

ekonomi APEC. Namun

1. Sebagaimana masukan

21-22 Agustus 2013 di Bali.

Februari 2013.

bonafit dari ekonomi APEC yang

Peru, Philipina, Rusia, Selandia

mengingat

adanya

dari Policy Dialogue,

SDMOF ketujuh ini akan

meme gang ABTC ini terdaftar

Baru, Singapur, USA, Thailand,

bottlenecks

ditingkat

perlu ada nya survey yang

mengundang peserta setingkat

Policy Dialogue

pada pi hak otoritas imigrasi

Vietnam. Beberapa keputusan

lapangan perlu adanya

dapat

meng identifikasi

menteri

penanggu langan

Pada pertemuan APEC 2012 yang

ekonomi APEC dan dapat bebas

yang diambil adalah sebagai

survey agar dapat

bottlenekcs dan mencari

bencana dari ekonomi APEC.

lalu di Kazan, Rusia, Indonesia

lalu la lang di semua ekonomi

berikut:

teridentifikasi bottlenekcs

solusi (debottlenecks)

mengusulkan suatu deliverable

APEC tanpa harus mengajukan

1. Perlu adanya suatu sistem

tersebut.

2. Memasukkan isu ERTF dalam

Langkah Tindak Lanjut

yaitu Emergency Response

visa pada seti ap kunjungan.

yang dapat memfasilitasi

setiap pertemuan EPWG

Mengingat berbagai keputusan

Travel Card. Pada waktu itu ada

Meng ingat bahwa pelaksanaan

kemudahan

masuknya

EPWG

hingga teridentifikasinya

penting dari EPWG tersebut

beberapa ekonomi (penyebutan

ERTF ini menyangkut pada

perso nel dan barang dari

Emergency

Preparedness

apakah ERTF dapat

maka perlu dilakukan:

negara atau entitas peserta)

working group lainnya maka

ekonomi APEC ke ekonomi

Working Group (EPWG)

dilaksanakan atau tidak.

1. BNPB memantau

yang mendukung namun ada

Indonesia

mengundang

yang lain yang terkena

diselenggarakan pada tanggal

pembentukan dan

beberapa yang sedikit skeptis

Emergency

Preparedness

bencana

2-3 Februari 2013 setelah

Selain itu, Deputi Bidang

pelaksanaan survey

atas usulan tersebut. Indonesia

Working Group (EPWG) untuk

2. Perlu adanya suatu sistem

pelaksanaan Policy Dialogue

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

terhadap pelaksanaan

kemudian memperluas lingkup

meng adakan dialog dengan

yang dapat memilah-milah

on ERTF. Beberapa negara

Ir. Sugeng Triutomo, DESS

ERTF.

deliverable tersebut menjadi

Business Mobility Group (BMG)

barang dan ekspertis

yang hadir adalah Australia,

menyampaikan hasil-hasil dan

2. BNPB menyiapkan

Emergency Response Travel

untuk isu keimigrasian dan Sub

yang masuk ke ekonomi

China Taipe, Indonesia,

rekomendasi pelaksanaan the

pelaksanaan the 7th

Facilitation (ERTF). ERTF ini

Committee on Customs and

yang terkena bencana

Korea, Jepang, Meksiko, Peru,

5th AMCDRR di Yogyakarta 2012

SDMOF di Bali pada

adalah suatu mekanisme yang

Procedure (SCCP) untuk isu bea

sesuai kebutuhan pada

Philipina, Rusia, Singapur, USA,

yang lalu.

tanggal 21-22 Agustus

mempermudah masuknya

dan cukai untuk membahas

saat tanggap darurat yang

Thailand, Vietnam. Indonesia

Selain itu, Indonesia

2013.

bantuan (personel dan barang)

ERTF tersebut.

berbeda pada hari demi hari

menyampaikan perkembangan

meng-umumkan bahwa BNPB

dari suatu ekonomi kepada

Dalam pelaksanaan policy

3. Salah satu cara untuk

hasil policy dialogue on ERTF

siap menjadi tuan rumah

26 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 27


Fokus Berita

Gladi Ruang (Table Top Exercise - TTX)

Peningkatan Kesiapan

Dalam Menghadapi Bencana

Para peserta antusias mengikuti

diskusi Table Top Exercise (TTX)

Indonesia adalah Negara yang rawan bencana geologis, termasuk gempa

bumi dan tsunami. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak

di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu: lempeng

Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sejarah mencatat

tsunami di Indonesia terjadi kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam

kurun waktu antara tahun 1600-2012.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan yang tinggi terhadap

bencana, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam upaya pengurangan

28 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 29


Fokus Berita

dan menanggulangi risiko dari

bencana yang mengancam.

Upaya yang dilakukan dengan

meningkatkan kesiapsiagaan

melalui latihan bersama yang

melibatkan pihak-pihak yang

terkait untuk mem perkuat

sistem peringatan dini dan

sistem komando tanggap

darurat bencana. Oleh sebab

itu, BNPB dengan didukung

oleh Kementrian/Lembaga terkait

akan menyelenggarakan

rangkaian kegiatan yang melibatkan

sipil militer dari Negaranegara

anggota ASEAN serta

Negara-negara yang tergabung

East Asia Summit.

Gladi ruang (Table Top

Exercise-TTX) dalam Gladi

Nasional Penanggulangan

Bencana 2012 adalah salah

satu kegiatan dengan metode

latihan untuk peningkatan

kapasitas penanggulangan bencana

(PB). Metode TTX menggunakan

skenario tertentu dan

mendapat arahan fasilitator

dibatasi dengan waktu tertentu.

Peserta yang terlibat di dalam

TTX memiliki peran sesuai dengan

institusi/lembaga masingmasing

atau peran tertentu

yang disepakati bersama.

Narasumber juga dihadirkan

untuk memberikan penjelasan

isi materi-materi yang terkait

TTX. Terakhir, pengamat yang

memantau, mengevaluasi

serta memberikan input terkait

materi-materi TTX.

Gladi ruang yang diselenggarkan

di Palu, Sulawesi Tengah

ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman

dan pengetahuan

dalam penanganan

tang gap darurat.

2. Mensosialisasikan

per aturan-peraturan

dalam PB khususnya

mekanisme koordinasi

tanggap darurat.

3. Menyusun bahan untuk

sistem operasi prosedur

(SOP)daerah dalamPB.

Kegiatan TTX yang diselenggarakan

pada 19-23 November

2012 diikuti oleh peserta

mencapai 135. Para peserta

berasal dari 30 organisasi/

instansi seperti BPBD Provinsi

dan Kab/Kota di Sulawesi

Tengah, instansi di lingkungan

Sulawesi Tengah, LSM lokal,

kelurahan, perguruan tinggi,

badan Persatuan Bangsabangsa

(PBB) dan lembaga

internasional.

Acara TTX diarahkan oleh

fasilitator- fasilitator yang

memiliki pengetahuan dan

pengalaman yang mumpuni

dalam PB. Fasili tator tersebut

mengisi sesi-sesi acara TTX

yaitu:

Sesi pertama membahas

tentang Sistem Peringatan Dini

Tsunami dan Evakuasi Mandiri,

sesi kedua dengan materi Sistem

Komando Tanggap Darurat

Bencana dan Peran Lembaga

Usaha dan Masyarakat, sesi

ketiga fasilitator memberikan

matei Peran Provinsi dan

Nasional dalam mendukung

Daerah.

Dalam prakteknya, di

dalam TTX terjadi interaksi

dinamis diantara para peserta

dengan difasilitasivoleh para

fasilitator yang mahir dalam

mengarahkan para peserta

dengan pertanyaan-pertanyaan

kritis. Secara general, skenario

yang digunakan adalah apabila

terjadi gempa kemudian disusul

tsunami. Informasi dike tahui

mengalir dari instansi-instansi

yang berwenang kepada pihak

yang memiliki kepentingan

dengan kejadian gencana

tersebut seperti pemerintah

daerah, media masa, lem baga

non pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil pengamatan

selama TTX berlangsung yaitu:

1. Masyarakat umumnya

mengetahui bila terjadi

gempa harus menyelamatkan

diri.

2. Sistem peingatan dini

seperti sirine terpasang,

dapat menjangkau

radius 2 km, sirine untuk

daerah pesisir belum

terpasang.

3. Belum ada rencana

evaku asi yang komprehensif

4. Akses informasi peringat

an dini dan pelibatan

kelompok rentan

dalam merencanakan

evakuasi masih terbatas.

5. Sistem Komando Tanggap

Darurat (SKTD)

secara umum sudah

dipahami

6. Banyak aktor non pemerintah

7. Peran relawam sangat

signifikan

8. Rangkaian kordinasi

antara provinsi dan

kabu paten

9. Dana oncall sangat rumit

untuk dimanfaatkan pada

masa sulit

Tim evaluasi memberikan

rekomendasi seperti perlunya

kordinasi antar lembaga

instansi terkait. Pentingnya

penguatan kapasitas BPBD.

Selain itu, Pusdalops belum

beroperasi. Dalam menghadapi

pra maupun pasca bencana,

dibutuhkan rekrut relawan untuk

menginformasikan bencana.

Kemudian, dalam memberikan

sosialisasi kepada masyarakat

lebih baik secara terstruktur.

Gunakan system ko munikasi

yang tidak tergantung listrik.

Selama ini, evakuasi tidak terkoordinir,

perlu dibuatkan

perencanaan evakuasi secara

ter padu. Ditingkatkan pelatihan

dan SOP dalam menghadapi

gempa, dan masih banyak

catatan yang diberikan oleh Tim

Evaluasi.

Hal-hal tersebut merupakan

hasil Gladi Ruang di Palu,

Sulawesi Tengah pada tahun

lalu. Termasuk dalam rangkaian

kegiatan latihan Table Top

Exercise yang berlanjut sampai

kegiatan utama yaitu pada

tanggal 22-25 April 2013 di

Padang. Kegiatan ini bernama

“Mentawai Megathrust

Disaster Relief Exercise (DIREX)

2013-2014”, dengan tema

“Strengthening Collaboration

and Partnership in Disaster

Response to Build a Resilient

Region”. Selain kegiatan Table

Top Exercise, akan diisi kegiatan

seperti Command Post Exercise,

Field Training Exercise serta

Humanitarian Civil Action atau

Bakti Sosial pada bulan Maret

2014 di Padang dan Mentawai.

Kegiatan akan didahului dengan

penyusunan konsep bersama

(Concept Development

Conference) disertai beberapa

tahap perencanaan seperti

Initial Planning Conference/IPC

dan Final Planning Conference/

FPC.

30 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 31


Liputan Khusus

AWAL TAHUN 2013, LEBIH DARI

KEJADIAN

200BENCANA

LANDA INDONESIA

Di Bulan Januari dan

Februari 2013, total

kejadian bencana yang

tercatat adalah 207 kejadian,

120 kali terjadi pada bulan

Januari sedangkan 87 lainnya

terjadi pada bulan Februari.

Menurut data, bencana selama

tahun 2000-2012, jumlah

kejadian bencana memang

mengalami puncaknya pada

awal tahun.

32 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 33


Liputan Khusus

Grafik Jumlah Kejadian

Bencana Tahun 2000-2012

per-Bulan Puncak kejadian

bencana biasanya terjadi pada

bulan Januari kemudian

menunjukkan trend menurun

hingga pertengahan tahun,

dan kembali meningkat ketika

memasuki musim penghujan di

akhir tahun.

Selama Januari 2013,

BNPB mencatat 120 kejadian

bencana terjadi di Indonesia.

Ini adalah data sementara

mengingat kejadian bencana

belum semua dilaporkan

ke BNPB. Dari 120 kejadian

bencana menyebabkan 123

orang meninggal, 179.659

orang menderita dan mengungsi,

940 rumah rusak berat,

2.717 rumah rusak sedang,

10.798 rumah rusak ringan,

dan kerusakan fasilitas umum

lainnya. Sekitar 96 persen

Pantauan dari udara,

banjir Jakarta Januari silam

kejadian bencana masih

didominasi oleh bencana

hidro meteorologi seperti

banjir, tanah longsor, puting

beliung, ge lombang pasang,

banjir dan tanah longsor.

Selama Januari 2013 terjadi

36 banjir yang menyebabkan

58 orang meninggal dan

176.041 orang menderita

dan mengungsi. Sedangkan

tanah longsor, terjadi 25 kali

dan menyebabkan 40 orang

meninggal. Sedangkan puting

beliung, terjadi 43 kali kejadian

dan menyebabkan korban

meninggal dunia sebanyak 3

orang, 616 rumah rusak berat,

2.626 rumah rusak sedang,

2.148 rumah rusak ringan, serta

merusak 1 fasilitas kesehatan,

6 fasilitas pendidikan, dan 14

fasilitas peribadatan.

Sedangkan di Bulan

Februari 2013, sebanyak

87 kejadian bencana yang

terjadi. Jumlah ini relatif

menurun dibandingkan bulan

sebelumnya.

Perbandingan Jumlah

Kejadian Bencana

Januari dan Februari 2013

Dua kejadian yang mendominasi

pada bulan Februari

2013 tetap sama dengan bulan

sebelumnya yakni puting

beliung dan banjir. Di bulan

Februari 2013, jumlah kejadian

puting beliung mencapai 35

kejadian atau sekitar 40%

dari total seluruh kejadian,

sedangkan banjir terjadi

sebanyak 33 kali atau sekitar

38%. Secara terperinci sebaran

kejadian bencana selama

Februari 2013 adalah 1 kejadian

banjir dan tanah longsor, 18

tanah longsor, 33 banjir, dan

35 puting beliung. Korban

meninggal dan hilang yang

ditimbulkan sebanyak 59 jiwa,

sedangkan korban menderita

dan mengungsi 44.803 jiwa.

Jumlah korban meninggal

dan hilang terbanyak terjadi

pada bencana banjir dan

tanah longsor yang hanya

terjadi 1 kali, yaitu di Kota

Manado.Sebanyak 9.332 unit

rumahmengalami kerusakan

yang terbagi menjadi 1.127

unit rumah rusak berat, 222

unit rusak sedang dan 7.973

unit rusak ringan. Selain

rumah, bencana juga merusak

9 unit fasilitas peribadatan dan

16 unit fasilitas pendidikan.

Banjir Jakarta pada

Pertengahan Januari 2013

Banjir yang terjadi di ibukota

pada awal tahun ini tepatnya

terjadi pada 15-27 Januari

2013. Banjir disebabkan

karena intensitas curah hujan

yang besar selama tiga hari

terakhir yaitu tanggal 15-

17 Januari 2013. Selain itu,

jebolnya banjir kanal barat juga

semakin memperluas banjir.

Korban jiwa yang ditimbulkan

bencana banjir ini sebanyak

38 jiwa meninggal dunia serta

lebih dari 80.000 jiwa terpaksa

mengungsi. Puncak pengungsi

terjadi pada 18 Januari 2013.

BNPB telah mengeluarkan

dana sekitar Rp 50 milyar untuk

bantuan logistik, peralatan,

pengerahan personil TNI/

Polri dan sebagainya.BNPB

mengkoordinasi kementerian/

BNPB pada

bulan januari

2013 telah

memberikan

bantuan kepada

korban banjir

Jakarta dengan

jumlah sekitar

Rp 50 miliar.

lembaga untuk memperkuat

Pemda DKI dalam penanganan

banjir, dengan rincian sebagai

berikut:

BNPB memobilisasi SRC-PB

dan TRC-PB 150 personil dan

dukungan relawan dari 93

organisasi (K/L, ormas, dunia

usaha.

BNPB mendistribusikan

bantuan senilai Rp. 15,4

Miliar yang terdiri dari

peralatan dapur, tenda

gulung, kids-ware, family

kit, sandang, selimut, tikar,

matras, tambahan lauk

pauk, kantong mayat, perahu

karet, motor trail, handy

talkie, genset, tendaposko,

mobil dapur lapangan, truk

serbaguna, mobil penjernih

air, tenda pengungsi, mobil

MCK, veltbed;

• Kementerian PU, mobilisasi

10 unit mobiltangki, 4 mobil

toilet, 20 unit pompa air,

dan perbaikan tanggul di

Latuharhari.

• Kementerian ESDM

memberikan

dan

mendistribusikan bantuan

pangan, sandang, logistik,

dan uang tunai. TNI dukungan

personel 3.400 personil dan

peralatan, serta 7 unit dapur

umum, dan mobil toilet dari

Kodam Jaya.

• Kementerian Sosial,

memberikan bantuan senilai

Rp. 15,3 Miliar yang terdiri

dari mobilisasi tagana dan

tenaga penanganan psikososial,

pendirian 9 dapur

umum, distribusi 10 ribu

lembar selimut, distribusi

buffer stock permakanan,

sandang, logistik dan

peralatan;

• Kementerian Kesehatan,

mobilisasi tenaga kesehatan

bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan, mensiagakan

Puskesmas 24 jam, bantuan

permakanan.

• PMI memberikan bantuan

pencarian, penyelamatan dan

evakuasi, mengoperasikan 3

dapur umum;

• Basarnas melakukan

pencarian dan penyelamatan

serta evakuasi penduduk;

• BMKG melakukan pemantauan

dan prakiraan cuaca

sebagai dasar perencanaan

antisipasi ancaman bencana

BNPB, BPPT dan TNI

melaksanakan Teknologi

Modifikasi Cuaca diharapkan

dapat mengurangi hujan

sampai 30%.

34

Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 35


Liputan Khusus

Dapat dibayangkan pada

saat terjadinya bencana

berskala besar, pos komando

tanggap darurat bencana

memiliki peran yang sangat strategis

dalam melakukan respon

bencana tersebut. Melihat

kebutuhan untuk membangun

kompetensi, khususnya mengenai

sistem komando tanggap darurat,

Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) melalui Pusat

Pendidikan dan Pelatihan

(pusdiklat) menyelenggarakan

pelatihan bagi calon pelatih atau

training of trainers dengan materi

Incident Command System atau

ICS.

Pelatihan yang bertema

Training of Trainers Advanced

Incident Command System

(ICS) dan All Hazard

Incident Management Team

diselenggarakan pada tanggal

4 Maret hingga 8 Maret 2013.

Pusdiklat yang bekerjasama

dengan United States Forest

Service (USFS) dan United

States Aid for International

Development (USAID)

menghadirkan narasumber yang

kompeten di bidang ICS selama

lebih dari 25 tahun, seperti dari

lembaga USFS, USAID, dan FEMA.

Pelatihan selama 5 hari

ini berfokus pada substansi

Incident Command System yang

awalnya diciptakan oleh USFS

(United States Forest Service)

dan diaplikasikan oleh FEMA (US

Federal Emergency Management

Agency). FEMA merupakan

lembaga penanggulangan

MEMBANGUN

DI BIDANG ICS

bencana yang dimiliki oleh

Pemerintah Amerika Serikat.

Dalam sambutan pembuka,

Kepala Pusdiklat BNPB, Ir. B. Wisnu

Widjaja, M.Sc., menyebutkan

bahwa tujuan pelatihan ICS untuk

membangun kompetensi dalam

penguasaan dan pemahaman

materi ICS yang lebih mendalam

dan komprehensif. Pelatihan

yang diikuti oleh unsur BNPB dan

mitra kerja ini dapat memberikan

pengetahuan sekaligus juga

keahlian dalam kegiatan operasi

tanggap darurat bencana mulai

dari perencanaan sampai dengan

aksi tanggap darurat.

Di samping itu, pelatihan ini

bertujuan untuk mengajarkan

sekaligus menjadikan instruktur

penanggulangan bencana yang

berkualitas sekaligus handal

yang dapat memfasilitasi

pelatihan dengan efektif, efisien

sekaligus juga mempunyai

bekal pengetahuan yang luas

dan berkompeten meliputi

pemahaman akan keterampilan

mengajar, pengetahuan

tentang adaptasi cuaca dalam

KOMPETENSI

penanganan kebencanaan,

manajemen tanggap darurat

untuk semua jenis bahaya dan

bencana, serta pemahaman akan

proses perencanaan aksi tanggap

darurat bencana.

Penanganan darurat di setiap

kejadian bencana membutuhkan

kecepatan dan keakuratan. Oleh

karena itu, personil yang terlatih

menjadi syarat bagi mereka yang

bekerja sebagai komandan atau

dalam keanggotaan komando

tanggap darurat. Melalui pelatihan

ini, peserta belajar mengenai

materi-materi seperti national

incident management system,

incident management system

untuk para pembuat kebijkan.

Program pelatihan ICS tersebut

dimaksudkan sebagai sarana

untuk memperkuat sistem

komando tanggap darurat

bencana di Indonesia.

Sebagai upaya peningkatan

kapasitas bagi pelaku

penanggulangan bencana di

Indonesia, BNPB bekerjasama

dengan USAID dan US Forest

Service menye lenggarakan

pelatihan-pelatihan ini. Program

kerjasama ini akan berlangsung

untuk kurun waktu 2012 – 2013

Sekilas ICS

ICS merupakan sistem komando

yang memiliki tanggung jawab

serta struktur organisasi dengan

pekerjaan atau operasi untuk

mengelola penanganan darurat

dari hari ke hari. Sementara

itu, FEMA menyebutkan bahwa

ICS merupakan pendekatan

manajemen dengan standar

tertentu terhadap semua jenis

bahaya. ICS memungkinkan

untuk integrasi fasilitas,

peralatan, personel, prosedur

dan komunikasi yang dibutuhkan

dalam operasi tanggap darurat

dalam suatu struktur organisasi.

Melalui ICS, organisasi

mampu untuk melakukan

respon secara terkoordinasi antar

berbagai pelaku penanggulangan

bencana, baik dari unsur

pemerintah dan swasta. Di

samping itu ICS berguna untuk

membangun proses bersama

untuk perencanaan dan

pengelolaan sumber daya.

Beberapa alasan

menggunakan ICS secara

profesional karena sistem ini

membantu untuk memastikan

keamanan bagi pelaku tanggap

darurat dan masyarakat

terdampak. Berikutnya

pencapaian secara terukur dari

tujuan-tujuan yang ingin dicapai

serta pemanfaatan sumber daya

secara efisien.

Sistem Komando Tanggap

36 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 37


Liputan Khusus

Suasana kelas diskusi

Darurat Bencana diselenggarakan

dengan pola, antara lain rencana

operasi, permintaan, pengerahan

atau mobilisasi sumber daya yang

didukung fasilitas komando yang

diselenggarakan sesuai dengan

jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

Sementara itu, sistem ini

menjalankan lima fungsi utama

yang terdiri komando, operasi,

perencanaan, logistik, dan keuangan/administrasi.

Pada konteks Indonesia,

ICS ini lebih dikenal di kalangan

militer. Salah satu penerapan

ICS di Indonesia yang dinilai

berhasil pada saat penanganan

pasca bencana erupsi Gunungapi

Merapi di Yogyakarta. Saat itu,

BNPB menjadi leader dalam

membangun, mengorganisasi,

dan memobilisasi stakeholders

dalam Komando

Tanggap Darurat

Bencana Merapi.

BNPB juga

telah memiliki

peraturan dan

pedoman terkait

dengan ICS.

Peraturan yang

menyangkut

menge nai komando

tanggap

darurat bencana

termuat di

Peraturan

Kepala BNPB Nomor 10 Tahun

2008 Tentang Sistem Komando

Tanggap Darurat Bencana dan

Peraturan Kepala BNPB Nomor

14 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pembentukan Pos Komando

Tanggap Darurat Bencana.

Hingga kini, BNPB secara

intensif melakukan pelatihanpelatihan,

khusus terhadap

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dan mitra setempat,

terkait sistem komando tanggap

darurat ini.

38

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013


Liputan Khusus

langsung terhadap berbagai

masalah yang dihadapi oleh

manusia.

SINERGI BNPB DENGAN

PERGURUAN TINGGI

DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Sebagai upaya mempersiapkan

dokumen Renas

Penanggulangan Bencana

periode berikutnya (2015-2019),

BNPB akan memfokuskan pada

12 ancaman bencana yang sering

terjadi di Indonesia. Langkahlangkah

persiapan dalam

melakukan ter sebut dibahas

dalam “Workshop Nasional

Riset dalam Penanggulangan

Bencana” dengan beberapa

Perguruan Tinggi (PT) dan Pusat

Studi Bencana (PSB), yang

diselenggarakan di Menara

Peninsulla, Jakarta (28/2).

Pada acara tersebut juga

dilakukan penandatanganan

nota kesepahaman kerjasama

BNPB dengan keduabelas

Perguruan Tinggi, antara lain

adalah UNSYIAH (tsunami),

UNAND (abrasi dan gelombang

ekstrim), ITB (gempabumi), UI

(cuaca ekstrim), IPB (kebakaran

lahan dan hutan), UNDIP (banjir),

UGM (longsor), ITS (kecelakaan

industri), UPN Veteran

Yogyakarta (gunung api), UNHAS

(erosi), UNUD (kekering an), dan

UNAIR (epidemi dan wabah

penyakit). Hasil penelitian dari

ke-12 perguruan tinggi tersebut

diharapkan akan menjadi naskah

akademik untuk lampiran dalam

dokumen Renas PB 2015-2019

yang juga melibatkan Pusat Studi

Bencana.

Mensinergikan penanggulangan

bencana Joko

Santoso selaku Ditjen Dikti

kemendikbud mengatakan,

“Indonesia kaya akan bencana,

jadikan bangsa Indonesia yang

super dalam pe-nanggulangan

bencana. Kita harus belajar,

dan melakukan riset dalam

penanggulangan bencana negara

kita sendiri” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BNPB, dalam pidatonya, Ir.Sugeng

Triutomo,DESS menyampaikan

“Kita menyadari perkembangan

ilmu pengetahuan adalah

pengembangan ilmu dan

terapan yang dihadapi

manusia. Tridarma perguruan

tinggi menjadi landasan BNPB

untuk bekerjasama dalam

kemanusiaan” ucapnya. “Selain

itu, tujuan workshop ini adalah

untuk menginisiasi perguruan

tinggi dengan lembaga riset yang

lebih luas lagi serta mendapatkan

hasil riset ilmiah yang dapat

bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam perannya perguruan tinggi

dapat memberikan kontribusi

nyata untuk masyarakat”

tambahnya.

Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) adalah prasyarat

utama dalam perkembangan

peradaban manusia, karena

filsafat pengembangan ilmu

pengetahuan adalah memang

ditujukan untuk mempermudah

kehidupan dan meningkatkan

kualitas hidup manusia. Instrumen

utama dalam pengembangan

IPTEK adalah melalui berbagai

riset ilmiah yang dilakukan dalam

rangka pengembangan keilmuan

atau juga riset terapan sebagai

upaya memberikan solusi secara

Permasalahan Nyata

Salah satu permasalahan nyata

yang dihadapi manusia Indonesia

saat ini adalah ancaman bencana

yang eskalasi risikonya terus

meningkat dalam dasa warsa

ter akhir ini. Trend bencana

akibat dampak perubahan iklim

(ancam an hidrometeorologi) di

Indonesia terus meningkat dari

tahun 2002-2011, baik intensitas,

sebaran dan magnitude. Selama

tahun 2011, rata-rata sekitar

89% bencana hidrometero logi

mendominasi dari total sebanyak

1.598 kejadian bencana di

Indonesia. Dari angka tersebut

sebanyak 403 adalah banjir, di

susul kebakaran pemukiman

sebanyak 355 kejadian, dan

puting beliung sebanyak 284

kejadian.

Sementara dari sisi korban

dan kerugian, tercatat lebih

dari 18 juta penduduk telah

terdampak berbagai peristiwa

bencana di seluruh wilayah

Indonesia dalam periode 1980

– 2008. Dalam periode tersebut,

bencana geologis merupakan

bencana yang paling merusak dan

mengakibatkan korban terba nyak

dengan korban jiwa 180 ribu jiwa

dan kerusakan lebih dari 1,6 juta

rumah.

Permasalahan nyata ber upa

berbagai ancaman bencana ini

tentunya membutuhkan solusi

yang terpercaya dan dapat

diandalkan. Untuk itu, riset

ilmiah dan terapan di bidang

kebencanaan memang perlu

40 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 41


Liputan Khusus

difasilitasi sedemikian rupa agar dapat memberikan

solusi alternatif jangka pendek maupun jangka panjang

untuk membantu upaya penanggulangan bencana,

khususnya dalam hal pengurangan risiko bencana.

Sementara pada prinsipnya, perguruan tinggi

sebagai tempat pengembangan keilmuan melalui

berbagai kegiatan riset ilmiah dan terapan tentunya

sudah banyak melakukan riset terkait kebencanaan yang

sebenarnya berguna untuk berbagai upaya pengurangan

risiko bencana maupun upaya penanggulangan bencana

secara umum. Namun sayangnya sumber daya riset

kebencanaan berupa hasil riset dan juga para periset

yang berminat mengembang ilmu pengetahuan tentang

kebencanaan belum didata dan dikelola dengan baik

untuk kepentingan penanggulangan bencana di

Indonesia.

Maka dari itu, BNPB melalui direktorat PRB

mengajak sejumlah perguruan tinggi terkemuka di

Indonesia untuk membahas kontribusi riset keilmuan

yang dilakukan perguruan tinggi untuk mendukung

upaya penanggulangan bencana, khususnya upaya

pengurangan risiko bencana. Antara lain menginisiasi

pertemuan antar perguruan tinggi sebagai simpul

jejaring sumberdaya kajian ilmiah kebencanaan.

Serta membangun komitmen perguruan tinggi dalam

pengelolaan hasil kajian ilmiah yang berguna untuk

pengetahuan PRB bagi masyarakat luas dengan BNPB

melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama.

Memberikan cindera mata

kepada peserta workshop

Pengarahan dari Deputi I BNPB

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

· Tersedianya MoU antara BNPB dengan

perguruan tinggi yang hadir, khususnya

mengenai roadmap riset kebencanaan

nasional berbasis hazard.

· Tersusunnya dokumen komitmen

bersama antara BNPB dan para

perguruan tinggi dalam hal road map

riset kebencanaan yang mengarah

pada inisiatif pembentukan DRR

center of knowledge.

· Tersusunnya beberapa rencana tindak

lanjut pendampingan dan advokasi

PRB yang akan dilakukan oleh civitas

akademika perguruan tinggi yang

diundang.

Sementara itu, acara ini juga dihadiri

dari wakil perguruan tinggi kepala pusat

studi bencana wakil dari lembaga riset,

antara lain adalah BPPT, LIPI, RISTEK,

BIG, LAPAN, ESDM, BMKG, BATAN,

BAPETEN, Kementerian PU, Kementerian

Kehutanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Lingkungan Hidup.

Sedangkan dari LSM/NGO/INGO adalah

Forum Perguruan Tinggi, Planas PRB,

OXFAM, Mercy Corp, DRRI dan Organisasi

Internasional AIFDR, JICA, dan IOM.

PELATIHAN SKKNI

UNTUK BNPB YANG LEBIH BAIK

Pada bulan februari

lalu Kemenakertrans

menyelenggarakan Kegiatan

Pelatihan dengan tema

Bimbingan Teknis Penyusunan

Standar Kompetensi Nasional

Indonesia (SKKNI). Kegiatan

berlangsung di Hotel Aston

Tropicana Bandung pada tanggal

18 – 22 Februari 2013.

Kegiatan dihadiri oleh

Kementerian, Lembaga atau

lem baga non pemerintah ini

bertujuan mensosialisasikan

regulasi-regulasi terkait de ngan

pengembangan standarisasi

kompetensi, menyamakan

persepsi tentang standar

kompetensi mulai dari perumusan

sampai dengan penetapannya.

Sementara itu, seminar

ini dihadiri perwakilan dari

Kementerian Kehutanan,

Kementerian pariwisata dan

Ekonomi Kreatif, Kementerian

Komunikasi dan Informatika,

Badan Informasi Geospasial,

Kementerian Kesehatan,

Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perhubungan,

Asosiasi Profesi, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral

serta BNPB.

Para peserta dari Kementerian,

Lembaga dan Lembaga

non pemerintah diharapkan

dapat memahami terhadap

sistem standarisasi kompetensi

Suasana Bimbingan Teknis SKKNI

kerja nasional dan proses

pengembangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia, serta penerapannya

dan meningkatkan kompetensi

pengembangan standar

kompetensi sehingga tercapainya

komitmen nasional.

Acara yang dibuka

oleh Bapak Kunjung Masehat,

SH, MM selaku Direktur

Standarisasi Kompetensi dan

Program Pelatihan menjelaskan

bahwa dalam era globalisasi,

perdagangan bebas membawa

dampak pada persaingan

semakin ketat dan tajam, hanya

tenaga kerja yang berkualitas

dan kompeten yang mampu

42 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 43


Liputan Khusus

bersaing. Standar kompetensi

kerja menjadi sangat penting bagi

instansi pemerintahan dalam

skala nasional Indonesia.

Standar Kompetensi

Kerja Nasional (SKKNI) adalah

uraian kemampuan yang

mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja

minimal yang harus dimiliki

seseorang untuk menduduki

jabatan tertentu yang berlaku

secara nasional.

Dengan adanya SKKNI,

akan terjalin hubungan timbal

balik antara dunia usaha dengan

lembaga diklat terwujud dengan

merumuskan standar

kebutuhan kualifikasi SDM yang

diinginkan guna menjamin kesinambungan

usaha atau industri.

Selanjutnya, lembaga diklat

akan menggunakan SKKNI sebagai

acuan dalam merumuskan

kebijakan dalam pengembangan

SDM secara makro.

KKNI Sebagai Acuan SKKNI

Setelah dikeluarkan

Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi No. 8

Tahun 2012 tentang Tata cara

Penetapan Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia,

Kemenakertrans berkepentingan

untuk mengajak instansi

kementerian dan lembaga

untuk duduk ber sama-sama

merancang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI merupakan kerangka

SKKNI sebagai

acuan dalam

merumuskan

kebijakan

dalam

pengembangan

SDM secara

makro

penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyertakan

dan mengintegrasikan antara

bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman

kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja

sesuai dengan struktur pekerjaan

diberbagai sektor. KKNI sebagai

acuan pengembangan Sumber

Daya Manusia Indonesia, baik

yang dilaksanakan melalui

pendidikan, pelatihan maupun

pengalaman kerja.

Upaya Eksternal & Internal

BNPB

Meskipun standar

kompetensi masih dalam tahap

penyusun-an, akan tetapi BNPB

telah melakukan berbagai upaya

eksternal dan internal. Dari segi

eksternal BNPB telah berupaya

menyelenggarakan pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi

pegawai, seperti mengadakan

bimbingan teknis kepada BPBD,

kerjasama dengan perguruan

tinggi dalam menangani bencana,

bekerja sama dengan instansi

lembaga pemerintah dan non

pemerintah dari dalam maupun

luar negeri.

Salah satu pelatihan

yang diselenggarakan BNPB

yaitu Pelatihan Gladi Nasional

Penanggulangan Bencana, di Kota

Palu, Sulawesi Tengah 19 – 23

November 2012. Acara tersebut

membahas kesiapsiagaan

penyelenggara penanggulangan

bencana (PB). Dibahas tentang

siklus kesiapsiagaan merupakan

rangkaian kesiapsiagaan yang

menyeluruh dan dilakukan secara

berkala dan berulang melalui

lima tahapan yang sistematis,

yaitu (1) Perencana an, (2)

Pengorganisasian dan penyediaan

sumberdaya, (3) Pelatihan

dan latihan, (4) Evaluasi dan (5)

Tindakan perbaikan.

Menarik pada point ke-

2, tentang Pengorganisasian

dan penyediaan sumber daya,

disebutkan pengorganisasian

sumberdaya dilakukan dengan

memastikan tugas dan

tanggungjawab penyelenggaraan

PB terbagi habis dan dilaksanakan

oleh seluruh para pihak yang

berkepentingan. Menempatkan

personil-personilnya sesuai

dengan kompetensi dan keterampilan

yang dimiliki. Sebagai

hasilnya adalah peralatan dan

personilnya terlatih dapat

dimobilisasi dalam situasi

kedaruratan secara cepat dan

tepat.

Kelima tahapan

kesiapsiagaan PB diatas, sesuai

de-ngan unsur komponen

kompetensi SKKNI yaitu:

1. Knowledge, kemampuan

memahami, menganalisa

dan mengintegrasikan fakta

dan informasi yang berkaitan

dengan aspek teknis

pekerjaan.

2. Skill, kemampuan

melaksanakan tugas sesuai

de-ngan prosedur dan

kinerja yang ditetapkan

secara akurat, konsisten dan

ekonomis.

Foto bersama perwakilan kementerian,

lembaga dan non lembaga

3. Atitude, kemampuan

untuk menampilkan sikap

dan tingkah laku yang

impresif terhadap orang

lain atau pelanggan dalam

melaksanakan tugasnya.

Upaya internal BNPB seperti

penyusunan SOP Administrasi

Pemerintahan yang pernah

dilaksanakan oleh BNPB di

bogor 11 – 13 Oktober 2012,

penyusunan SOP Administrasi

Pemerintahan bertujuan memberikan

panduan bagi seluruh

instansi pemerintah pusat dan

daerah dalam mengidentifikasi,

menyusun, mendokumentasikan,

me ngembangkan, memonitor

serta mengevaluasi SOP Aparatur

Pemerintah sesuai dengan tugas

dan fungsi aparatur pemerintah

untuk mewujudkan instansi

pemerintah yang efektif dan

efisien. Setelah SOP Administrasi

Pemerintahan disusun, BNPB

kemudian membentuk tim untuk

reformasi birokrasi BNPB.

Berbagai pelatihan telah

digelar, SOP telah disusun,

tim perubahan dan perbaikan

sistem birokrasi telah terbentuk,

pertanyaannya adalah apakah

BNPB mampu menjalankan prosedur

administrasi pemerin tah

sesuai yang diharap kan? Apakah

BNPB dapat memenuhi standar

SKKNI? Dalam pelaksana annya

dibutuhkan kemauan dan itikad

baik dari segenap karya wan

untuk menuju BNPB menjadi

lembaga yang lebih baik di masa

yang akan datang.

44 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 45


Liputan Khusus

SEI ASAM,

JEMBATAN PENGHIDUPAN

Banjir bandang yang terjadi dua tahun lalu telah merusak dan

menghancurkan beberapa infrastruktur umum di Kabupaten

Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala BNPB meresmikan

Jembatan Sei Asam

46 Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 47


Liputan Khusus

Jembatan Sei Asam yang

waktu itu masih berkonstruksi

kayu ulin tersapu banjir

bandang. Jembatan ini tidak

hanya berfungsi sebagai sarana

penyeberangan tetapi juga

penghubung ikatan sosial dan

budaya antar desa yang terpisah

oleh Sungai Sei Asam.

Saat jembatan ini

roboh, masyarakat sekitar

memanfaatkan sampan untuk

menyeberang dan mereka pun

tidak dapat mengangkut hasil

bumi mereka dalam jumlah yang

besar. Jalan memutar merupakan

alternatif satu-satunya untuk

memutar roda kehidupan.

Merespon kondisi ini,

Peme rintah Kabupaten Banjar

berupaya untuk memulihkan

kehidupan masyarakat

setempat. Melalui program

rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana, peme rintah

setempat menganggarkan dana

pembangunan jembatan kayu

ulin atau kayu besi menjadi

jembatan dengan konstruksi

baja. Desain jembatan baja yang

berdimensi 5.50 x 70.00 meter

dibangun dalam dua tahap.

Pembangunan yang

terbagi menjadi dua tahap

memanfaatkan dana APBN dan

APBD Kabupaten Banjar. Tahap

pertama adalah pembangunan

struktur bawah jembatan.

Pembangunan yang memakan

biaya sekitar Rp 2 miliar ini

bersumber dari Dana Bantuan

Sosial Berpola Hibah Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana Tahun

Anggaran 2010. Sementara itu,

pembangunan tahap berfokus

pada struktur atas jembatan.

Dana yang dikucurkan dari APBD

ini berkisar Rp 5 miliar lebih.

Menyapa warga

Pembangunan jembatan

yang telah rampung Desember

tahun lalu ini kemudian

diresmikan Kepala Badan

Nasional Penanggulangan

Bencana, Dr. Syamsul Maarif,

pada 11 Maret 2013. Jembatan

yang berlokasi di Desa Sungai

Asam, Kecamatan Karang Intan,

dilengkapi dengan penerangan

dengan bantuan listrik dan sinar

matahari.

Kepala BNPB yang

didampingi Gubernur Kalsel,

Rudy Arifin, dan Bupati Banjar,

Sultan Khairul Saleh, meninjau

jembatan seusai memotong

pita peresmian. Masyarakat

setempat yang diwakili Warhami

sangat berterima kasih kepada

BNPB atas dukungan dana

pembangunan jembatan.

Hal senada juga disampaikan

oleh Gubernur Kalsel, BNPB

telah memberikan dukungan

sumber daya dalam rangka

peningkatan kapasitas lokal

penanggulangan bencana. Dalam

sambutan, Gubernur Kalsel juga

menekankan agar masyarakat

setempat turut menjaga dan

memelihara jembatan stra tegis

ini.

Pemerintah Daerah Tanggap

Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjar sangat peka dan peduli

terhadap permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakatnya.

Hal ini ditunjukkan secara nyata

dengan realisasi pembangunan

jembatan yang sangat strategis

bagi penghidupan masyarakat

setempat. Setelah terbangunnya

jembatan ini, masyarakat

mengatakan bahwa mereka

dapat memasarkan hasil bumi

dengan mudah. Di samping itu,

ongkos produksi yang terkait

dengan biaya transportasi dapat

ditekan. Perdagangan lokal

dapat tumbuh dengan cepat.

Melalui jembatan ini, ikatan

sosial dan budaya antar desa

yang dipisahkan oleh Sungai

Sei Asam menjadi lebih dekat.

“Jembatan ini memiliki nilai

lebih karena tidak hanya sebagai

sarana penyeberangan tetapi

juga meng hubungkan Desa

Sungai asam dengan desa-desa

lain”, tambah Syamsul Maarif.

BNPB sangat mengapresiasi

terhadap apa yang telah

dilakukan pemerintah daerah

setempat melalui sharing

Menandatangani prasasti

cost dari anggaran pusat dan

daerah. “Sharing pembiayaan ini

menunjukkan bahwa daerah ini

berdaya,” jelas Syamsul Maarif

dalam sambutan.

Sementara itu, perhatian

Pemerintah Provinsi juga

ditunjukkan dengan pemberian

bantuan bagi korban bencana

alam di Kabupaten Banjar.

Gubernur H. Rudy Arifin

menyerahkan bantuan senilai Rp

376 juta kepada Bupati Banjar

Sultan Khairul Saleh pada saat

peresmian Jembatan Sei Asam.

48 Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 49


Liputan Khusus

Masih ada 656 KK yang tidak mau

direlokasi di Yogya dan 403 KK di

Jawa Tengah.

Dalam bidang infrastruktur,di

Kabupaten Magelang perbaikan jalan

33,7 km dan perbaikan jembatan 5

Menkokesra dan Kepala BNPB

berdialog dengan masyarakat

unit. Di Kabupaten Klaten perbaik­

5 SEKTOR

PEMULIHAN

PASCA MERAPI

Kunjungan Menkokesra

Warga yang direlokasi

Kepala BNPB, DR.Syamsul Maarif, M.Si

dan Menkokesra HR.Agung Laksono

didampingi Wakil Gubernur Yogyakarta

Sri Paku Alam IX meninjau hunian tetap

Merapi,Yogyakarta (13/01). Sebelumnya

Kepala BNPB melalui Deputi Rehabilitasi

dan Rekonstruksi,memberikan paparan

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi

di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Ada 5 sektor bidang kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi, antara

lain : pemulihan perumahan dan pemukiman,

pemulihan infrastruktur, pemulihan sosial,

pemulihan ekonomi pro duktif, pemulihan

lintas sektoral.

Rumah yang terbangun hingga Desember

2012 adalah 2.083 unit di Kabupaten Sleman,

Kabupaten Magelang 406 unit, sedangkan

165 KK masih belum bersedia untuk relokasi

(lokasi huntap menunggu revisi tata ruang

daerah). Sampai dengan 31 Desember 2012

an jalan 27,80 km dan perbaikan

jembatan 2 unit, Di Kabupaten

Boyolali perbaikan jalan 2,53 km

dan perbaik an jembatan 7 unit.

Sleman perbaikan jalan kabupaten

10,30 km, pembangunan jalan

poros desa 3,3 km, pembangunan

jembatan akses ke huntap 1 unit.

DIY perbaikan jalan provinsi 2 ruas

jalan,rekonstruksi jembatan provinsi

3 unit.

Dalam bidang ekonomi produktif

di Kabupaten Boyolali, Klaten,

Magelang, Sleman, antara lain sapi

potong, sapi perah, bibit padi, bibit

Jagung, bibit Jabon, dan sebagainya.

Bidang lintas sektor,antara

lain, pembangunan shelter

permanen, pembangunan tempat

evakuasi akhir, relokasi dan rehab

barak pengungsian, revitalisasi

posko,pembangunan prasarana

lingkungan,pengadaan perangkat

pendukung seperti CCTV early

warning system.

Menkokesra mengatakan,

“Sukses story membutuhkan kesinambungan

kerja antar sektoral,

tergambar dari kinerja BNPB yang

berhasil membangun rehab rekon di

Yogya dan Jawa Tengah. Walaupun

masih ada hambatan, saya ucapkan

terima kasih kepada semua pihak

yang terlibat,” ucapnya. Seiring

per-ubahan cuaca ekstrem di

Indonesia, masyarakat hendaknya

memperhatikan warning yang

diberikan instansi berwenang.

“Jika BMKG atau lembaga

berwenang sudah memberikan

peringat-an, hendaknya pihak

terkait segera mengambil tindakan

untuk mengurangi korban jiwa,”

tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPB

mengatakan “Visi penanggulangan

bencana adalah ketangguhan

bangsa dalam menghadapi bencana,

ada 4 strategi untuk masyarakat,

yakni: Jauhkan masyarakat dari

bencana dengan cara relokasi,

jauhkan bencana dari masyarakat

dengan mebangun peringatan dini,

normalisasi sungai, sabo dan lainlain,

living harmony with disaster,

dan daya lenting masyarakat,”

ungkapnya.

“Kita tidak harus takut dengan

bencananya, kalo kita tahu

perilakunya,” tegasnya.

“Pendekatan dengan budaya,

seperti pendekatan kepada Asih

menjadi ‘EWSnya’ masyarakat, jika

BPPATK sudah mengatakan tanda

bahaya. masyarakat yang tinggal

di Kawasan Rawan Bencana Merapi

harus menandatangani pernyataan

ingin tinggal disana dan bersedia

mengungsi jika Merapi sudah dalam

keadaan bahaya,” tambahnya.

Rombongan mengunjungi

Huntap Pagerjurang, dan Huntap

Karangkendal, Cangkringan, Sleman.

Dalam kunjungan tersebut hadir pula

pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian

Kesra dan eselon 1 BNPB, Sekretaris

Utama Ir. Fatchul Hadi, DIPL

HE, Deputi Bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi,Ir. Bambang

Sulistianto, MM dan pejabat eselon

2 BNPB lainnya.

50 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 51


OPINI

cepat Menanggulangi bencana,

cepat mewujudkan reformasi birokrasi

Kepercayaan pemerintah

kepada BNPB semakin

meningkat dengan semakin

meningkatnya jumlah anggaran

yang dialokasikan kepada BNPB

dalam lima tahun terakhir dimana

pada tahun 2009 dialokasikan

sebesar 157 M dan pada tahun

2013 menjadi 1.345 M atau menjadi

856,69 % dalam lima tahun

atau setiap tahun rata-rata naik

151,34 %. Untuk anggaran BA 103,

sedangkan untuk anggaran BA 999

juga mengalami kenaikan dimana

pada tahun 2009 dialokasikan

sebesar 2.570 M dan pada tahun

2011 menjadi 4.300 M atau menjadi

167,32 % dalam 4 tahun atau

setiap tahun rata-rata naik sebesar

16,75 %.

Kelahiran BNPB diawali dengan

lahirnya undang-undang nomor 24

tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dengan tujuan untuk

memberikan perlindungan terhadap

kehidupan dan penghidupan

termasuk perlindungan atas bencana

bagi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia

dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan umum.

BNPB merupakan Lembaga

Pemerintah Non Departemen

setingkat menteri yang dipimpin

oleh seorang Kepala Badan, yang

memiliki visi Ketangguhan Bangsa

dalam menghadapi Bencana dengan

misi meliputi melindungi bangsa

dari ancaman bencana melalui

pengurangan resiko, membangun

sistem penanggulangan bencana

yang handal dan menyelenggarakan

penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinasi

dan menyeluruh.

Meski usia BNPB baru 5

tahun, namun kiprahnya dalam

pe-nanggulangan bencana di

Indonesia sangat dikenal dengan

baik bahkan dunia Internasional

telah mengakuinya yaitu dengan

diberikannya Global Champin

for Disarter Risk Reduction dari

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

yang diserahkan kepada Presiden

Susilo Bambang Yudoyono. Menurut

Seskab Dipo Alam menyebutkan

bahwa piagam tersebut merupakan

penghargaan pertama PBB di bidang

kebencanaan dan Presiden Susilo

Bambang Yudoyono adalah tokoh

pertama yang mendapatkannya.

Penghargaan ini diberikan atas

keberhasilan Indonesia dalam

meningkatkan kesadaran pentingnya

pencegahan bencana serta

mengimplementasikannya kedalam

kebijakan nasional yang efektif.

Tidak mau ketinggalan dengan

prestasi dalam penanganan penanggulangan

bencana yang telah

diakui dunia, BNPB dengan cepat

melakukan Reformasi Birokrasi (RB)

yaitu ikut mewujudkan menjadi

pemerintah kelas dunia dengan

sasaran meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas kinerja birokrasi,

terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN serta

meningkatnya kualitas pelayanan

publik.

RB di lingkungan BNPB

merupakan prioritas ketiga, yaitu

Kementerian/Lembaga yang tidak

termasuk dalam prioritas pertama

dan kedua yang pelaksanaannya

berpedoman kepada amanat

Peraturan Presiden nomor 81

tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2015

dengan prinsip pelaksanaan

meliputi: menyampaikan usulan

dokumen road map kepada Tim

Refobi Nasional (TRBN) melalui Unit

Pelaksana Refobi Nasional (UPRBN).

Tunjangan kinerja yang merupakan

fungsi keberhasilan pelaksanaan

refobi yang pemberiannya di-lakukan

secara bertahap sesuai kemajuan

keberhasilan/capaian pelaksanaan

refobi.

Oleh karena itu dalam rangka

melaksanakan proses RB secara

bertahap dan berkelanjutan dan

untuk mewujudkan birokrasi

pemerintahan yang profesional

telah dibentuk Tim Pengarah dan

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dengan

Keputusan Kepala BNPB nomor

141 Tahun 2012 tanggal 2 Juli

2012 dengan tugas meliputi: Tim

Pengarah yaitu memberikan

arahan, masukan tentang kebijakan

reformasi serta melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan BNPB.

Sedangkan Tim Pelaksana

mem-punyai tugas yaitu: menyusun

dan merumuskan program dan

kegiatan serta langkah-langkah

yang perlu dilakukan dalam

melanjutkan pelaksanaan reformasi

birokrasi, melakukan koordinasi

dan kerjasama dengan instansi/

lembaga terkait dan satuan/unit

kerja serta melakukan monitoring

dan evaluasi secara internal terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan BNPB serta menyusun

dan menyampaikan laporan kepada

kepala BNPB.

Adapun Program Reformasi

Birokrasi BNPB meliputi manajemen

perubahan, penataan peraturan

perundang-undangan, penataan

dan penguatan organisasi,

penataan tatalaksana, penataan

sistem manajemen SDM aparatur,

penguatan akuntabilitas knerja,

peningkatan kualitas pe-layanan

publik serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

Salah satu indikator keberhasilan

BNPB dalam melaksanakan

reformasi birokrasi khususnya dalam

mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN yaitu dengan

menciptakan akuntabilitas dan

keterbukaan pengelolaan keuangan

negara, sesuai amanat pasal 55 ayat

2.a UU nomor 1 tahun 2004 Kepala

BNPB selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang telah menyusun

dan menyampaikan laporan

keuangan yang meliputi Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca

dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK), dimana kualitas Laporan

Keuangan yang disusun mulai

tahun 2008 mengalami peningkatan

berdasarkan hasil audit oleh BPKP

RI mendapat opini Disclaimer untuk

tahun 2008 dan 2009 kemudian

meningkat pada tahun 2010 Laporan

Keuangannya mendapat Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) dan

pada tahun 2011 mendapat opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

dan diharapkan pada tahun 2012

juga mendapat opini WTP.

Pada bulan Desember 2012

BNPB telah menyampaikan

dokumen RB BNPB kepada TRBN

di Kantor Kementrian Penertiban

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yaitu Road Map Refobi dan

Quick Wins BNPB yang dilampiri

dokumen Analisis Jabatan, Analisis

Beban Kerja dan Proyeksi 5 Tahun,

Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan

Data Pegawai, Standar Operating

Prosedure (SOP), Renstra dan Lakip

BNPB.

Setelah dokumen reformasi

birokrasi BNPB diterima oleh

TRBN di Kementrian Penertiban

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, langkah selanjutnya

adalah Tim Independen dan Tim

Quality Assurance RB Nasional

akan melakukan penilaian

pelaksanaan RB meliputi uji

lapangan atas dokumen yang telah

disampaikan serta penilaian atas

perencanaan dan pelaksanaan

dalam program Reformasi

Birokrasi BNPB seperti diuraikan

di atas. Dimana perencanaan dan

pelaksanaan tersebut harus dapat

menggambarkan Quick Win berupa

perubahan atau keunggulan setelah

dilakukan RB. Penilaian pelaksanakan

RB telah dilakukan verifikasi

lapangan pada tanggal 8 Februari

2013. Kedatangan Tim verifikasi

lapangan dari Kementrian PAN

dan Reformasi Birokrasi serta Tim

Penilai Independen dari Universitas

Indonesia diterima oleh Kepala Badan

dan seluruh jajaran eselon I dan II

serta segenap anggota tim pelaksana

RB di BNPB. Selesai penerimaan oleh

Kepala BNPB dilanjutkan dengan

verifikasi dokumen pelaksanaan RB

dengan semua Tim Pelaksana RB di

BNPB.

Dari hasil verifikasi lapangan

BNPB mendapat nilai 34 sehingga

berhak mendapat tunjangan

kinerja sebesar 40 % (empat puluh

persen). Melengkapi apa yang

telah dilakukan BNPB juga telah

melaksanakan Penilain Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB), dan telah disampaikan ke

Kementrian Penertiban Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi pada

tanggal 29 Maret 2013 secara on

line. Sesuai ketentuan PMPRB harus

sudah disampaikan paling lambat

tanggal 31 Maret 2013 dan PMPRB

yang disampaikan BNPB menempati

urutan ke 43 dari dari hampir 84

Kementrian/Lembaga yang wajib

menyampaikannya. Saat ini telah

dilakukan penandatangan Berita

Acara Informasi Jabatan oleh seluruh

pegawai BNPB yang selanjutnya

di tandatangani oleh BKN dan

Kementrian Penertiban Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mendapatkan tunjangan

kinerja semua upaya telah dilakukan,

kita tinggal menunggu keluarnya

Perpres Tunjangan Kinerja BNPB.

Sehubungan dengan hal tersebut

diatas semua insan BNPB wajib

berperan aktif dalam mendorong

pelaksanaan reformasi birokrasi di

BNPB. BNPB tangguh... tangguh...

tangguh.

52 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

53


PROFIL

JALIN KEMITRAAN,

OPERASI

PENANGANAN

DARURAT

PUN TERASA MUDAH

Ir. Dody Ruswandi, MSCE

Tidak mengenal hari dan waktu, Dody

Ruswandi selalu siap untuk memonitor

bencana yang terjadi di wilayah nusantara

yang dilewati cincin api dan dikelilingi lempeng

tektonik. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat,

53 tahun lalu, bersama jajaran Badan Nasional

Penanggulang an Bencana (BNPB) akan melakukan

koordinasi dengan pelaku penanggulangan

bencanadi lapangandan memastikan penanganan

darurat berlangsung secara baikbagi para korban

atau pun masyarakat terdampak.

Perjalanan Karier

Pak Dody panggilan akrab sehari-hari, pernah

memimpin Departemen Pekerjaan Umum (PU)

Provinsi Sumatera Barat selama hampir 5 tahun.

Jabatan terakhir di Departemen PU adalah Kepala

Dinas Pra sarana Jalan Tata Ruang dan Pemu kiman.

Pengalaman kerja pada dinas yang dimulai sejak

tahun 1985 ini sangat membantu beliau dalam

menjalankan tugas penangan an darurat. Semasa

bergabung dengan departemen, pekerjaan lebih

berkaitan dengan pe nanganan masalah jalan,

jembat an, prasarana air bersih, MCK, tata ruang,

dan prasarana pemukiman.

Semasa mengabdi di Departe men PU, Pak Dody

mengung kapkan bahwa perbaikan infra struktur

pada jalan yang rusak akibat longsor badan jalan

atau longsor tebing merupakan tang gung jawabnya.

“Sumatera Barat adalah sarangnya longsor setiap

tahun, bahkan setiap bulan yang membuat jalan

raya putus”, jelas Pak Dody.

Di samping itu, latar belakang di bidang

teknik sipil memantapkan dalam setiap pemikiran

dan tindakan dalam merespon situasi-situasi

kedaruratan. Sosok dengan latar belakang

pendidikan teknik sipil ini tidak hanya diperoleh

di Institut Teknologi Bandung, tetapi juga program

S2 di University of Wisconsin, at Madison, Amerika

Serikat, yang lulus pada tahun 1995.

Sementara itu, karir di BNPB dimulai

ketika beliau ditunjuk sebagai Direktur Logistik

pada Februari 2011.Dan berselang dua bulan,

beliau kemudian diangkat sebagai Deputi Bidang

Penanganan Darurat. Upaya kerja keras ini telah

dirintis sejak mulai bekerja sebagai pegawai negeri

sipil di lingkungan Kanwil Pekerjaan Umum Provinsi

Sumatera Barat pada 27 tahun lalu.

Pada kepemimpinannya saat ini sebagai

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, sebuah

pendekatan response terpadu dengan nama Multicluster

Initial Rapid Assessment atau MIRA mulai

digagas untuk dapat dimanfaatkan oleh semua

organisasi sesuai dengan konteks Indonesia.

Sedikit gambaran mengenai MIRA, United

Nations Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs (UNOCHA) memfasilitasi misi kerjasama

dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF),

World Food Program (WFP), Oxfam GB, Save the

Children, Assessment Capacity Project (ACAPS),

and Emergency Capacity Building (ECB) Project ke

Indonesia untuk membahas isu-isu utama terkait

kajian terkoordinasi dengan pendekatan Multi-

Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (MIRA)

dalam konteks Indonesia.

Assessment atau penilaian sangat penting,

khususnya assessment yang mampu memberikan

pengetahuan atau informasi yang lebih detail, akurat,

dan cepat sehingga hal ini mampu memberikan

gambaran yang jelas dalam pengambilan keputusan

dengan tujuan menyelamatkan manusia pada saat

masa tanggap darurat.

Tugas Terberat dan Pengabdian

Bertugas untuk pekerjaan ke manusiaan tentunya

tidak ter lepas dari tantangan yang diha dapi.

54 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 55


PROFIL

6 bulan itu sehingga beliau

dapat berkonsentrasi penuh

melaksanakan tugas rehab rekon

perumahan itu.

Memang tidak sempurna,

tetapi secara substansial tugas

tersebut dapat diselesaikan

sesuai target.

Pengabdiaan Pak Dody

saat ini lebih difokuskan pada

dinamika penanganan darurat

bencana di Indonesia. Beliau

sangat serius dan bekerja keras

dalam melakukan tugas. Apa

yang memotivasi beliau dalam

pekerjaan ini bahwa menangani

kebencanaan itu sangat menarik.

“Segera setelah kita selesai

menangani tanggap darurat,

masyarakat langsung terbantu

atas upaya kita tersebut, nah itu

lah nikmatnya kita bisa membantu

Berkoordinasi dengan Komandan

SRC PB Wilayah Barat saat tanggap

darurat banjir Jakarta

warga”, kata Pak Deputi.

Perspektif dalam Respon

Darurat

Tantangan paling sulit ketika pada tahun 2010

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, M.Si. menugaskan

dan menunjuk beliau sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(rehab rekon) Perumahan Masya rakat pasca gempa

bumi 2009 di Sumatera Barat.

Saat itu, BNPB menyerahkan dana bantuan

Rp 2 triliun dan dalam jangka waktu 6 bulan

harus dimanfaatkan untuk penyelesaian proses

rehabilitasi dan rekonstruki. Target proses ini

mencapai 130.000 unit rumah masyarakat yang

rusak berat dan sedang.

“Tugas ini boleh dibilang hampir impossible

untuk dilaksanakan karena kita harus berhadapan

dengan banyak sekali persoalan masya rakat

dan banyak sekali faktor sosial”, kenang Deputi.

“Belum ada aturan dan mekanismenya, jadi

saya bersama Pak Dr. Sugimin, pada saat itu

harus membuat aturan dan mekanisme atau pun

sistemnya dan tentu ini tugas yang tidak gampang”,

jelas Pak Dody. Pak Sugimin ini adalah koordinator

Tim Pendukung Teknis (TPT) rehabilitasi dan

rekonstruksi Sumatera Barat.

“Kalau penyelenggaraan ini gagal, warga akan

melakukan demo besar-besaran”, tambah beliau.

Diakuinya bahwa tugas yang diemban akhirnya

berhasil karena kerja keras beliau dan didukung

oleh semua pejabat di BNPB dan didukung penuh

oleh Gubernur Sumatera Barat serta semua Bupati

di Sumatera Barat. Penyelenggaraan rehab rekon

perumahan itu dapat selesai pada akhir Desember

2010 dan praktis bantuan dana yang sudah

dialokasikan dapat terserap semua. Di samping

itu, beliau menyerahkan “jabatan harian” Kepala

Dinas PU pada semua para kepala bidang selama

Prinsip respon darurat adalah

kecepatan dan keakuratan. Namun untuk mengimplemen

tasikan prinsip tersebut perlu banyak

langkah baik dari inisiatif internal BNPB serta

kemitraan antar kementerian/lembaga dan

organisasi-organsasi kemanusia an. Menurut Pak

Dody, kemitraan pada tingkat nasional sudah dapat

berjalan dengan baik. Koordinasi yang terbangun

dengan para Eselon 1 dari kementerian/lembaga

maupun TNI sudah berjalan. Diakuinya bahwa hal

tersebut dapat beliau lakukan karena tidak terlepas

dari leadership yang kuat Kepala BNPB, Dr. Syamsul

56 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 57


PROFIL

Maarif serta dorongan yang amat kuat dari Kepala

BNPB kepada semua staf, sehingga tugas-tugas

kita bisa terwujud dengan maksimal. “Kita bisa

diterima dan dibantu oleh para Eselon 1 dari semua

kementerian/lembaga” tambah beliau.

Sementara itu, Pak Deputi melihat bahwa

koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten masih

belum terwujud. Penanggung jawab BPBD masih

sulit berhubungan dan bekerja sama dengan para

SKPD, apalagi berkoodinasi dengan TNI/Polri di

daerahnya. Tentu ini merupakan proses yang harus

terus diba-ngun dan dimotivasi untuk hasil yang

lebih baik.

Namun beberapa propinsi antara lain seperti

BPBD Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Sumatera

Barat, sudah mulai dapat berkoordinasi dengan baik

dengan para SKPD dan TNI/POLRI.

“Nah kondisi inilah yang akan menjadi tugas

berat BNPB ke depan, bagaimana membuat BPBD

di daerah bisa mampu berkoordinasi dan merangkul

dengan semua stakeholders-nya di daerah agar

penyelenggaraan upaya kedaruratan di tingkat

daerah dapat dilakukan secara terpadu melibatkan

semua pihak”, jelas Pak Dody. Berbicara tentang

hal tersebut, pendekatan-pendekatan informal,

sebagai budaya ke timuran, menjadi inisiatif awal

untuk membangun koordinasi dan kemitraan secara

luas.

Melihat respon darurat di Indonesia saat ini,

beliau mengungkapkan bahwa kita masih belum

memiliki tools yang lengkap untuk membantu

terwujudnya quick response pada saat tanggap

darurat. Pada kejadian tsunami di Mentawai pada

Oktober 2010 lalu, Jakarta baru tahu setelah 2 hari.

Indonesia merupakan negara yang sangat besar,

hanya dengan memiliki tools khusus, kita akan

dapat mewujudkan quick response tersebut.

Bersama Margareta Wahlstrom, selaku Utusan Khusus

Sekjen PBB dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana

Beberapa pemikiran terkait dengan respon

darurat di Indonesia, beliau menjelaskan sebagai

berikut. “Terkait respon, kapasitas pusat dan provinsi

yang harus diperbesar agar dapat di deploy kemana

saja bila terjadi bencana di kabupaten/kota”, jelas

beliau. Sedangkan kapasitas respon di tingkat

kabupaten/kota cukup diperkuat sampai tingkat

tertentu saja. Justru untuk kapasitas pencegahan

dan kesiapsiagaan di tingkat kabupaten/kota yang

harus diperbesar karena mereka yang sehari-hari

berhadapan dengan masyarakat.

“Dari kedua bentuk strategi ini, pemerintah dan

pemerintah daerah bisa melakukan investasi atau

penganggaran yang lebih efisien dan efektif dalam

bidang penanggulangan bencana”, jelasnya.

Dalam respon darurat, perlu dipertimbangkan

juga MIRA. Pendekatan ini akan memperkaya

database yang sangat membantu untuk

mengambil keputusan tepat dan cepat tentang

sumber daya yang ada dan pengerahan di daerah

bencana. Database itu dibutuhkan agar tidak

ter jadi overlapping pengerahan sumber daya di

daerah bencana. Pembentukan MIRA tentu akan

membutuhkan waktu cukup lama di mana semua

data sekun-der dari semua stakeholders, baik nasional

dan daerah dapat di kum pulkan di Pusat Data,

Infor masi, dan Humas BNPB.

Berbicara tentang penanggulangan bencana,

Pak Dody meng ungkapkan bahwa yang menjadi

first responder adalah masyarakat itu sendiri, oleh

karena itu masyarakat yang harus dipersiapkan.

“Mereka perlu diedukasi, dilatih, dimandirikan.

Menurut data Bank Dunia, kurang lebih 90 juta

orang yang saat ini bermukim di daerah rawan

bencana di Indonesia, jadi tugas kita tentu akan

cukup lama untuk menyiapkan masyarakat yang

tangguh menghadapi bencana itu”, papar Pak

Deputi.

58 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 59


PROFIL

“Kita masih belum

memiliki tools

yang lengkap

untuk membantu

terwujudnya

quick response

pada saat tanggap

darurat”

Menyambut Kepala BNPB saat

rapat koordinasi dengan PU

Refleksi Pengabdian sebagai

inovasi karena tidak semua persoalan kedaruratan

Menyikapi penanggulangan bencana di

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Deputi Bidang Penanganan

Darurat

Setiap melakukan pengabdian

kemanusiaan tentu terkandung

tanggung jawab dan keseriusan. Hal

tersebut harus teraktuali sasi dalam

pemikiran dan sikap konkret dalam tugas

sehari-hari. Tugas penanganan darurat

tidak mudah karena menyangkut nyawa

manusia dan dampak yang lebih buruk

pasca bencana.

Bergelut dengan kenyataan ini,

prinsip yang dipegang oleh Pak Dody

harus berupaya mencintai pekerjaan

kita. Beliau juga menambahkan,

“Kerja tanpa mengenal waktu harus

mampu meyakinkan keluarga bahwa

kita sewaktu-waktu harus bertugas

walaupun hari Lebaran pun”. Selain itu,

perlu memacu diri untuk melakukan

ada aturannya di peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga tetap dibutuhkan

kemampuan untuk berimprovisasi dan berinovasi.

Pak Dody tidak bekerja seorang diri, namun

dengan leadership, kemampuan untuk mendorong

dan memotivasi semua staf, serta bermitra dengan

siapa saja akan memper mudah dalam setiap misi

pena nganan darurat. “Pokoknya enaklah, bertugas

di kedaruratan ini, bisa punya banyak teman

dan relasi di semua kementerian/lembaga dan

stakeholder, karena lingkup pekerjaannya bahkan

internasional”, jelas Pak Dody. Saya juga beruntung

punya Direktur- direktur dan Kasubdit-kasubdit

yang ternyata sangat tangguh dan totalitasnya

kelihatan dalam menghadapi tugas penanganan

darurat yang cukup berat ini. Dan tentunya diatas

semua itu, karena kita punya seorang Kepala BNPB

yang mempunyai Strong Leadership yang mampu

membawa BNPB menjadi Lembaga yang diakui di

Negara ini maupun di tingkat Internasional.

Indonesia, beliau mengatakan bahwa BNPB saat ini

sedang bekerja keras untuk mencari metode yang

efektif untuk menghadapi perubahan iklim yang

sewaktu-waktu memicu kejadian bencana. BNPB

tidak sendiri, tetapi bekerja sama untuk membahas

isu ini dengan BPPT, BMKG dan Kementerian/

Lembaga lainnya. “Tantangan ke depan tentu

makin berat dan kita mau tidak mau harus siap

menghadapi ini:, jelas Pak Dody.

Pak Deputi berterima kasih kepada Kepala

BNPB karena telah menugaskannya pada posisi

ini. Beliau selalu mengemban amanat itu dengan

penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pengabdian

terhadap Negara telah membawa beliau

dianugerahi beberapa tanda penghargaan Pencipta

Karya Konstruksi Terbaik (2006), Satya LencanaSatya

10 Tahun (1999), dan Satya Lencana Satya 20 Tahun

(2010).

60 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 61


OPINI

Banjir di Jatinegara,

Kampung Melayu,

Jakarta Timur

TERTIB ADMINISTRASI, TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN

& PERTANGGUNGJAWABAN

DANA

PENANGGULANGAN

BENCANA

Drs. Bintang Susmanto, Ak, MBA, Inspektur Utama BNPB

Meningkatnya kejadian,

intensitas, dan frekuensi

bencana di

Indonesia mengakibatkan kerusakan

dan kerugian yang besar yang

mem butuhkan dana yang tidak

se dikit untuk memperbaikinya

minimal mengembalikan kepada

kondisi sebelum terjadi bencana

bahkan lebih baik dari kondisi

sebelumnya (build back better).

Dana yang besar juga dibutuhkan

untuk mencegah dan memitigasi

bencana, juga dalam membangun

kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Demikian juga pada saat

terjadi bencana diperlukan dana

yang cukup besar untuk menanganinya

dimana dana tersebut

harus tersedia setiap saat.

Pengelolaan dana tersebut harus

dilakukan dengan baik dan benar,

tertib, sesuai aturan yang berlaku,

secara transparan dan akuntabel,

sehingga bisa tercipta wilayah

tertib administrasi (WTA) dan

wilayah bebas korupsi (WBK) yang

bermuara pada good governance

dan clean government. Dilihat dari

sumbernya, dana penanggulangan

bencana tersebut berasal dari 3

sumber, yaitu berasal dari APBN,

APBD, dan masyarakat. Semua

dana tersebut harus dikelola

dan dipertanggungjawabkan

secara transparan dan akuntabel.

Penanganan bencana harus

dilaksanakan dengan cepat

untuk mencegah kehilangan jiwa,

mengurangi penderitaan manusia,

mengurangi kerusakan harta benda

dan kehilangan sumber daya

ekonomi, serta mempercepat

proses pemulihan, namun tetap

harus memperhatikan tertib

administrasi dan akuntabilitas

serta sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang

berlaku. Hal ini sejalan pula

dengan Prinsip-Prinsip Penanggulangan

Bencana seperti yang

tercantum Undang-Undang Nomor

24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dimana

salah satu Prinsip Penanggulangan

Bencana adalah “Transparansi dan

Akuntabilitas”. Kita harus menjaga

jangan sampai Pengelola

Bencana mengalami “bencana”

setelah menangani bencana.

“Bencana” bagi Pengelola Bencana

tersebut bisa datang dari

Aparat Penegak Hukum seperti

Kejaksaan, Kepolisian, dan/

atau Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) karena Penge lola

Bencana melakukan penyimpangan

dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan dana

bencana. Penyimpangan bisa

disebabkan oleh tidak dipa tuhinya

ketentuan peraturan per undangundangan

(bisa masuk kategori

unsur melawan hukum).

Penyimpangan bisa ber akibat

pada kesalahan admi nis trasi

namun tidak sedikit juga yang

berakibat pada kerugian negara.

Bila Aparat Penegak Hukum menemukan

dan dapat membuktikan

adanya tiga unsur Tindak

Pidana Korupsi (unsur melawan

hukum, unsur menguntungkan

diri sendiri atau orang lain, dan

unsur kerugian negara), Pengelola

Bencana dapat mengalami

“bencana”. Untuk itu para Pengelola

Bencana harus dibekali

penge tahuan dan keterampilan

yang cukup mengenai peraturan

perundang-undangan tentang

bencana, keuangan, pengadaan

barang/jasa, dan peraturan terkait

lainnya. Pengetahuan dan

keterampilan ini juga harus disertai

sikap yang jujur, amanah,

berani dan cepat mengambil

keputusan, serta bekerja untuk

kepentingan kemanusiaan.

Selain dikelola dengan baik,

dana penanggulangan bencana

tersebut juga harus diper tanggung

jawabkan dengan benar.

Pertanggungjawaban dana

tersebut dituangkan dalam

bentuk Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja. Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja

tersebut akan diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) melalui pemeriksaan

keuangan dan pemeriksaan

kinerja. Untuk meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan

yang bermuara pada Laporan

Keuangan, harus dimulai dari

komitmen Pimpinan tertinggi

sampai Pelaksana, peningkatan

kompetensi dan kapasitas

Sumber Daya Manusia, ketertiban

administrasi, pencatatan dan

pertanggungjawaban yang akurat

dan tepat waktu, pengamanan

asset negara, pengelolaan hibah

yang terintegrasi, pengelolaan

inventaris (Barang Milik Negara/

BMN) yang andal, kepatuhan

terhadap peraturan perundangundangan,

kesesuaian dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), dan keandalan Sistem

Pengendalian Intern. Bila semua

ini dilaksanakan dengan baik,

pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap Laporan

Keuangan akan menghasilkan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(Unqualified Opinion).

62 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 63


OPINI

Setiap tahun BPK sebagai

O = f (SAP, PU, SPI)

litas pengelolaan keuangan ne-

dengan penguatan efektivitas

pengendalian, penilaian risiko,

(BPKP), Inspektorat Jenderal

Pe ngawas Eksternal Pemerintah

O (Opini) merupakan dependent

gara, Presiden selaku Kepala

penyelenggaran SPIP, Men teri/

kegiatan pengendalian, informasi

Kementerian, Inspektorat Utama/

mela kukan pemeriksaan ter-

variable yg ter gantung pada

Pemerintahan mengatur dan

Pimpinan Lembaga, Guber nur,

dan komunikasi, serta pemantauan

Inspektorat Lembaga Pemerintah

hadap Instansi Pemerintah de-

independent variable berikut :

menyelenggarakan

sistem

dan Bupati/Walikota bertang-

pengendalian intern. Untuk

Non Kementerian, Inspektorat

ngan menghasilan 3 Laporan,

· SAP (kesesuaian terhadap

pengendalian intern di ling-

gungjawab atas efektivitas penye-

memperkuat dan menunjang

Provinsi, dan Inspektorat Kabu-

yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan

Standar Akuntansi

kungan pemerintahan secara

lenggaraan SPIP di lingkungan

efektivitas penyelenggaraan SPI,

paten/Kota. Agar SPIP terse-

terhadap laporan Keuangan,

Pemerintahan),

menyeluruh. Sistem pengendalian

masing-masing. SPIP adalah

dilakukan pengawasan intern

lenggara dengan efektif perlu

Laporan Kepatuhan terhadap

· PU (kepatuhan terhadap

intern tersebut ditetapkan de-

sistem pengendalian intern

dan pembinaan penyelenggaraan

disiapkan sumber daya manusia

Peraturan Perundang-undangan,

peraturan perundang-

ngan Peraturan Pemerintah

yang diselenggarakan secara

SPIP. Pengawasan intern meru-

yang mampu memahami dan

dan Laporan terhadap Efektivitas

undangan), dan

(PP). Untuk memenuhi amanat

menyeluruh di lingkungan pe-

pakan salah satu bagian dari

menjalankan SPIP dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern.

· SPI (efektivitas Sistem

Undang-Undang

tersebut,

merintah pusat dan pemerintah

kegiatan pengendalian intern

Dalam penanggulangan

Makin sesuai Laporan Keuangan

Pengendalian Intern)

pada tanggal 28 Agustus 2008,

daerah. Tujuan ditetapkannya

yang berfungsi melakukan

bencana, Pemerintah Pusat

Instansi Pemerintah dengan

Pemerintah menerbitkan Per-

SPIP adalah untuk memberikan

penilaian independen atas

dan Pemerintah Daerah harus

Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan demikian diperlu-

aturan Pemerintah Nomor 60

keyakinan yang memadai bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi

bahu membahu dalam pena-

(SAP), makin patuh terhadap

kan juga penguatan sistem

Tahun 2008 tentang Sistem

tercapainya efektivitas dan

instansi pemerintah. Pengawasan

nganannya, termasuk dalam

peraturan perundang-undangan

pengendalian intern pada setiap

Pengendalian Intern Pemerintah

efisiensi pencapaian tujuan pe-

intern dilakukan melalui audit,

pendanaannya. Pemerintah

(PU), dan makin efektif Sistem

unit pengelola dana bantuan

(SPIP). PP 60 Tahun 2008 me -

nyelenggaraan pemerintahan

reviu, evaluasi, pemantauan,

Daerah jangan sampai hanya

Pengendalian Intern (SPI), akan

bencana. Dalam Undang-

wajibkan Menteri/Pimpinan

negara, keandalan pelaporan

dan kegiatan pengawasan

bergantung pada Pemerintah

berpengaruh terhadap Opini Hasil

Undang Nomor 1 Tahun 2004

Lembaga, Gubernur, dan Bupati/

keuangan, pengamanan aset

lainnya. Aparat Pengawasan

Pusat. Pemerintah Daerah juga

Pemeriksaan BPK (O) yang makin

tentang Perbendaharaan Nega-

Walikota melakukan pengendalian

negara, dan ketaatan terhadap

Internal Pemerintah (APIP) yang

harus menyediakan anggaran

baik dengan standar tertinggi

ra, disebutkan bahwa dalam

atas penyelenggaraan kegiat-

peraturan perundang-undangan.

melakukan pengawasan intern

penanggulangan bencana pa-

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

rangka meningkatkan ki ner-

an pemerintah dengan berpe-

Unsur Sistem Pengendalian

adalah Badan Pengawasan

da APBD nya. Sebagaimana ter-

(Unqualified Opinion).

ja, transparansi, dan akun tabi-

doman pada SPIP. Terkait

Intern (SPI) meliputi: lingkungan

Keuangan dan Pembangunan

tuang dalam Undang-Undang

64 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 65


OPINI

Pemerintah (Government),

dimungkinkan dalam penang-

Masyarakat (Civil Society), dan

gulangan bencana, termasuk

Lembaga Usaha (Private Sector),

pendanaannya, namun tetap

dimana masing-masing juga

harus sesuai kebutuhan dan per-

bisa menyediakan dana untuk

mintaan negara yang dibantu.

penanggulangan bencana. Oleh

Dari segi pendanaan, dana pe-

karena itu sebaiknya Lembaga

nanggulangan bencana menjadi

Usaha juga diajak berpartisipasi

tanggungjawab bersama antara

aktif dengan menyediakan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

dana penanggulangan bencana

Daerah (budget sharing). Dengan

dalam program Corporate

demikian Pemerintah Daerah

Social Responsibility (CSR) nya.

juga berkewajiban menyediakan

Selain Pemerintah, masyarakat

dana yang cukup dari APBD un-

Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (UU 24

Tahun 2007), Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah men jadi

penanggungjawab dalam penyelenggaraan

penanggulangan

bencana. Bila terjadi bencana,

Pemerintah Kabupaten/Kota

ber tindak selaku first responder,

yaitu pihak pertama yang

melakukan response karena

berada paling dekat dengan lokasi

bencana. Pemerintah Propinsi

yang bersangkutan segera merapat

memberikan dukungan.

Pemerintah Pusat juga segera

merapat memberikan bantuan

dan pendampingan untuk

hal-hal yang bersifat ekstrim,

misalnya dalam hal daerah

kurang memiliki kemampuan

baik kekurangan dana, tenaga,

maupun logistik dan peralatan.

Sesuai yang dilambangkan

dalam gambar segitiga biru pada

logo penanggulangan bencana

Indonesia, 3 pilar utama penanggulangan

utama adalah

juga berkewajiban melakukan

kegiatan penanggulangan bencana.

Lembaga Usaha juga diberi

kesempatan dalam penyelenggaraan

penanggulangan

bencana baik secara tersendiri

maupun secara bersama dengan

pihak lain. Selain itu juga diberi

kesempatan kepada lembaga

internasional dan lembaga asing

non pemerintah untuk ikut serta

dalam kegiatan penanggulangan

bencana baik secara sendirisendiri,

bersama-sama, dan/atau

bersama dengan mitra kerja dari

Indonesia dengan memperhatikan

latar belakang sosial, budaya,

dan agama masyarakat setempat

sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2008

tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing

Non Pemerintah Dalam Penanggulangan

Bencana. Dalam

hal ini bantuan internasional juga

tuk penanggulangan bencana.

Se-yogya-nya makin tinggi tingkat

kerawanan bencana suatu daerah,

makin tinggi dana yang

disediakan dalam APBD untuk

penanggulangan bencana. Pengertian

ini tidak hanya harus

dipahami oleh pihak Eksekutif,

tetapi juga oleh pihak Legislatif

(DPRD) karena proses persetujuan

anggaran harus melalui Legistatif.

Selain itu Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana (PP 22 Tahun

2008) mengamanatkan bahwa

selain Dana Siap Pakai disediakan

dalam APBN yang ditempatkan

dalam anggaran BNPB untuk

kegiatan pada saat tanggap

darurat, Pemerintah Daerah juga

menyediakan dana siap pakai

dalam anggaran penanggulangan

bencana yang berasal dari

APBD yang ditempatkan dalam

anggaran BPBD. Dana siap pakai

tersebut harus selalu tersedia

sesuai dengan kebutuhan pada

saat tanggap darurat.

Dalam PP 22 Tahun 2008 diamanatkan

disediakannya 3 dana

khusus untuk penanggulangan

bencana, yaitu dana kontinjensi

bencana yang disediakan untuk kegiatan

kesiapsiagaan pada tahap

pra bencana, dana siap pakai

yang disediakan untuk kegiatan

pada saat keadaan darurat, dan

dana bantuan sosial berpola hibah

yang disediakan untuk kegiatan

pada saat pasca bencana. Namun

demikian sampai dengan saat ini

dana kontinjensi bencana belum

secara optimal dialokasikan oleh

Kementerian Keuangan. Padahal

kita semua mengetahui bahwa

mencegah (preventif) lebih baik

daripada memperbaiki.

Perlu juga dipertimbangkan

adanya peraturan atau revisi

peraturan di tingkat Presiden

atau Menteri yang secara khusus

mengatur lebih spesifik hal-hal

yang diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah yaitu :

1. Peraturan Presiden tentang

Penetapan Status dan

Tingkatan Bencana.

2. Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pedoman

Sistem Akuntansi Dana

Penanggulangan Bencana

yang Bersumber dari

Masyarakat

3. Peraturan Menteri Keuangan

tentang Pencatatan Dana

Masyarakat yang Diterima

oleh Pemerintah Pusat

dalam APBN.

4. Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pencatatan

Dana Masyarakat yang

Diterima oleh Pemerintah

Daerah dalam APBD.

66 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 67


SNAP SHOT

Kepala BNPB bertukar cinderamata setelah memberikan

paparan di Mabes TNI, Cilangkap (29 /1).

BNPB meraih penghargaan Elshinta Award 2012 dari Radio

Elshinta sebagai instansi pemerintah yang proaktif memberikan

informasi kepada masyarakat, di Jakarta (19/2)

Konferensi Pers Banjir Jakarta oleh BNPB dengan Kementerian Lembaga lainnya di Pos Komando Banjir,

PU, Jakarta (18/1)

Foto bersama dengan tim Teknologi Modifikasi Cuaca untuk

mengantisipasi banjir Jakarta pada hari ke-14, di Halim

Perdanakusuma (8/2)

Kepala BNPB memberikan pandangannya dalam acara

DRR and the Post 2015 Development Agenda, Global

Thematic Consultation, di Kuningan, Jakarta (20/2).

Sidak Kepala BNPB beserta Menkokesra ke tempat pengungsian banjir Jakarta, di GOR Otista Jakarta

(16/1)

Kepala BNPB memberikan pembekalan materi untuk Pasis

di Sesko AL Cipulir (15/2).

Kunjungan Assitant Secretary General_BCPR Director

United Nations ke BNPB (18/2).

68 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 69


SNAP SHOT

Forum Komunikasi BAKOHUMAS BNPB mengenai Sosialisasi

International Table Top Exercise (TTX) 2013, di Jakarta (19/2)

Kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Filipina (NDRMCC) untuk belajar DIBI ke BNPB, Jakarta

(11/3).

Kunjungan delegasi dari Cina ke Pusdalops BNPB (14/1)

Kunjungan TNI Kementerian Pertahanan mempelajari

Penanggulangan Bencana di BNPB, Jakarta (13/3).

MOU Kerjasama BNPB Indonesia dengan Australia dalam

Penanggulangan Bencana yang diwakili oleh Duta Besar

Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, di Jakarta (25/3)

MOU BNPB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

di Jakarta (26/2).

70

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013


Diterbitkan oleh:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jl. IR. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Telp: 021 3458400, Fax: 021 3458500

www.bnpb.go.id

Email : contact@bnpb.go.id

Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia

Twitter : http: //twitter.com/bnpb_Indonesia

Youtube : http://www.youtube.com/user/BNPBIndonesia

More magazines by this user
Similar magazines