GEMA BNPB Vol.4 No.1

ISSN 2088-6527 julI 2013 VOL.4 NO. 1 

GEMA BNPB 

AWAL TAHUN 2013, LEBIH DARI 

KEJADIAN 

200BENCANA 

LANDA INDONESIA 

Liputan Khusus 

40 sinergi bnpb dengan 

perguruan tinggi dalam 

pengurangan risiko bencana 

Fokus Berita 

10 geladi Penanggulangan 

bencana Tingkat Nasional 

di Palu tahun 2012 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 1

Pengantar Redaksi 

24 

40 

10 

17 

32 

Daftar Isi 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 

4 

Laporan Utama 

tumbuh, utuh, 

tangguh 

“Tumbuh, Utuh, Tangguh” merupakan deskripsi 

perjalanan BNPB selama 5 tahun yang penuh 

dinamika dalam berproses untuk menjadi profesional 

di bidangnya. Tangguh tidak hanya milik 

BNPB atau pun Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD), tetapi juga semua lapisan masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah 

Indonesia rawan bencana sehingga tangguh sudah 

sepantasnya teraktualisasi dalam pikiran dan 

perilaku masyarakat. 

Edisi GEMA BNPB kali ini menampilkan 

kegiatan-kegiatan dalam peningkatan 

penang gulangan kebencanaan, seperti 

Rakornas yang bertema Tumbuh, Utuh, Tangguh 

di Jakarta Februari lalu. Rakornas diadakan untuk 

memba ngun profesionalitas penanggulangan 

ben cana dengan peningkatan kapabilitas dalam 

deteksi dini, quick response, membangun 

ketangguhan dan kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi bencana. 

Pada November tahun lalu, BNPB mengadakan 

pela tihan kesiapsiagaan dengan tema Gladi 

Nasional di Palu, Sulawesi Tengah, dimana 

kemam puan teknis dan instansi lokal diuji dengan 

skenario bencana yang pernah terjadi di Palu. 

Kegiatan lainnya seperti kerja sama dengan 

12 perguruan tinggi peningkatan kompetensi 

relawan dalam pelatihan Incident Command 

System (ICS) yang bekerjasama dengan instansi 

luar negeri. 

Selain kegiatan dan kerjasama untuk kompetensi 

sumber daya manusia, BNPB juga melakukan 

upaya pada infrastruktur dengan mendirikan 

bangunan perumahan Hunian Tetap (Huntap) 

Merapi di Yogyakarta, membangun gedung 

evakuasi (Escape Building) Kantor Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dan pembuatan 

jembatan Seitama di Kabupaten Banjar, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan 

fisik merupakan hasil dari pengembangan ilmu 

pengetahuan yang memang ditujukan untuk mempermudah 

kehidupan dan meningkatkan kualitas 

hidup manusia. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan 

Masyarakat 

3 Pengantar 

Redaksi 

Fokus Berita 

10 geladi PB Tingkat Nasional di Palu 

tahun 2012 

17 akhir proses Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi di Sumatera Barat 

24 peran epwg dalam bingkai kerjasama 

apec dalam penanggulangan bencana 

28 gladi ruang (table top exercise - 

ttx), peningkatan kesiapan dalam 

menghadapi bencana 


32 awal tahun 2013, lebih dari 200 kejadian 

bencana landa indonesia 

36 membangun kompetensi di bidang ICS 

40 sinergi bnpb dengan perguruan tinggi 

dalam pengurangan risiko bencana 

43 pelatihan SKKNI untuk bnpb yang lebih baik 

46 Jembatan sei asam, jembatan penghidupan 

50 6 sektor pemulihan pasca merapi 

Profil 

1. Deputi Bidang Penanganan Darurat 

Dokumentasi BNPB 

PELINDUNG Kepala BNPB PENASIHAT Sekretaris Utama PENANGGUNG JAWAB Kepala Pusat Data, 

Informasi dan Humas REDAKTUR Hartje R. Winerungan, Neulis Zuliasri, Agus Wibowo, Harun 

Sunarso, I Gusti Ayu Arlita NK EDITOR Ario Akbar Lomban, Theophilus Yanuarto, Rusnadi Suyatman 

Putra, Suprapto, Slamet Riyadi, Ratih Nurmasari, Andika Tutun Widiatmoko FOTOGRAFER Andri 

Cipto Utomo DESAIN GRAFIS Ignatius Toto Satrio SEKRETARIS Sulistyowati, Audrey Ulina Magdalena, 

Ulfah Sari Febriani, Murliana ALAMAT REDAKSI Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat 

Data, Informasi dan Humas, Jl. ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Telp. : 021-3458400 Fax : 021- 

3458500 email : majalahgema@bnpb.go.id 

2 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 


Laporan Utama 

TUMBUH, UTUH, TANGGUH 

Utuh, 

Tangguh” tema yang 

“Tumbuh, 

disuarakan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) Dr. Syamsul 

Maarif dalam pra pembukaan 

Rapat Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana 2013 

di Bidakara, Jakarta, 4 Februari 

2013. Rapat Koordinasi Nasional 

(rakornas) yang diselenggarakan 

dalam suasana ulang tahun 

BNPB ke-5 ini menjadi 

bagian dari strategi konkret 

dalam optimalisasi kapasitas 

kelembagaan penanggulangan 

bencana pemerintah dan 

pemerintah daerah yang 

menjunjung semangat dan 

komitmen tangguh dalam 


Pembukaan Rakornas 

“Tumbuh, Utuh, Tangguh” 

merupakan deskripsi perjalanan 

BNPB selama 5 tahun yang penuh 

di namika dalam berproses untuk 

menjadi profesional di bidangnya. 

Tangguh tidak hanya milik BNPB 

atau pun Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD), tetapi 

juga semua lapisan masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa 

wilayah Indonesia rawan 

bencana sehingga tangguh sudah 

sepantasnya teraktualisasi dalam 

pikiran dan perilaku masyarakat. 



Laporan Utama 

dan peralatan secara simbolis 

Dr. Syamsul Maarif dengan 

tegas menekankan di hadapan 

para peserta rakonas, “Jangan 

lengah!” pada pra pembukaan 

tersebut. Peserta dari BPBD 

provinsi dan kabupaten/kota 

harus siap di garda depan bersama 

masyarakat yang berisiko maupun 

terdampak bencana. “Jangan lengah 

dalam menghadapi bencana 

di tahun 2013” ungkap Syamsul 

Maarif. “Selalu bekerja dan bekerja 

keras!” ulang Syamsul Maarif. 

Kerja keras harus dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab, dan 

tugas mulia ini demi kemanusiaan 

dan membantu masyarakat 

yang terdampak bencana. Di 

samping itu, beliau mengucapkan 

penghargaan setinggi-tingginya 

kepada BPBD dan ucapan selamat 

datang kepada pejabat yang baru 

bergabung dengan BPBD. 

Kepala BNPB mengajak 

peserta untuk me-review 

kebencanaan sepanjang 2012. 

Melihat kenyataan dalam kurun 

beberapa tahun terakhir bahwa 

kecenderungan kejadian bencana 

di Indonesia naik. Sementara 

itu sepanjang tahun lalu, 85% 

bencana dipicu oleh faktor 

hidrometeorologi, seperti puting 

beliung, banjir, dan longsor. 

Di tengah-tengah kejadian 

bencana, banyak capaian 

BNPB yang tercatat pada tahun 

2012. Beberapa capaian antara 

lain terbentuknya 366 BPBD 

Rakornas ini 

merupakan 

kesempatan 

bagi pelaku 

penanggulangan 

bencana di daerah 

untuk meningkatkan 

kapasitas 

pengetahuannya. 

kabupaten/kota atau 75% dari 

497 kabupaten/kota di Indonesia, 

sukses dalam penyelenggaaraan 

Asian Ministerial Conference 

on Disaster Risk Reduction 

(AMCDRR) ke-5 yang dihadiri 

2.600 peserta dari 71 negara, 

donor aktif di antara komunitas 

internasional da lam keterlibatan 

bantuan kemanusiaan ke 

negara terdampak bencana, 

tersertifikasinya 30.320 relawan, 

dan penyusunan peta risiko 

bencana dan rencana penanggulangan 

bencana daerah 

di tingkat provinsi. Sebagai 

catatan mengenai partisipasi 

aktif di komunitas internasional, 

Indonesia turut membantu 

meringankan negara-negara 

terdampak seperti Korea Utara, 

Haiti, Jepang, Australia, Selandia 

Baru, Pakistan, dan negara-negara 

di kawasan ASEAN. 

Malam semakin larut, Kepala 

BNPB menutup pengarahan 

dengan beberapa kiat strategi 

menghadapi tantangan kebencanaan 

di tahun 2013. “Kita kerahkan 

dan satukan semua potensi 

dan sumber daya penanggulangan 

bencana”, seru Syamsul Maarif. 

Sebagai aktor penanggulangan 

bencana, perlu leadership dan 

berpikir lebih cerdas serta bekerja 

lebih keras. BNPB dan BPBD harus 

selalu tampil di depan dalam penanggulangan 

bencana. 

Membangun Profesionalitas 

Penanggulangan Bencana 

“Semangat berjuang, demi 

panggilan kemanusiaan, derap 

berpacu, pemerintahnya, masyarakat, 

dan dunia usaha, demi 

negara wujudkan cita, menuju 

ketangguhan bangsa menghadapi 

bencana...”, petikan lagu Mars 

Tangguh mengiringi pembukaan 

rakornas penanggulangan bencana 

yang dihadiri peserta 

BPBD provinsi dan kabupaten/ 

kota serta tamu undangan dari 

kementerian/lembaga dan mitra 

kerja BNPB, Jakarta (5/2). 

Rakornas ini merupakan 

kesempatan bagi pelaku 

penanggulangan bencana di 

daerah untuk meningkatkan 

kapasitas pengetahuan mereka. 

Tidak hanya itu, rangkaian lain 

antara lain pe-nandatangan nota 

kesepahaman (MoU) antara BNPB 

dan kementerian/lembaga, serta 

pemberian bantuan perlengkapan 

serta malam apresiasi dan penghargaan. 

Sementara itu, rakornas 

ini bertujuan sebagai langkah 

awal pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan bencana (PB) 

2013, menyamakan persepsi 

atau pemahaman dalam PB, dan 

persiapan penyusunan rencana 

kebijakan tahun 2014 yang akan 

datang. Di samping itu, bertujuan 

untuk melakukan evaluasi 

penyelenggaraan PB, dan terakhir 

mengoptimalkan akuntabilitas 

penyelenggaraan PB dalam 

rangka peningkatan kualitas opini 

pengawasan dan pemeriksaan 

laporan. Profesio nalitas dalam 

arti yang komprehensif menjadi 

harapan BNPB dalam memberikan 

pelayanan bagi masyarakat dalam 

kebencanaan. 

Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agung 

Laksono, membuka secara resmi 

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana 2013 di 

Hotel Bidakara, Jakarta (5/2). 

Rapat koordinasi nasional 

(rakornas) yang berlangsung tiga 

hari dan diikuti 33 BPBD provinsi 

dan 366 BPBD kabupaten/kota 

ini mengangkat tema “Tumbuh, 

Utuh, Tangguh”. Penyelenggaraan 

rakonas ini masih dalam suasana 

memperingati hari ulang tahun 

BNPB ke-5 yang jatuh pada 

tanggal 26 Januari. 

Dalam sambutan pembukaan 

di hadapan 1.268 peserta 

rakornas, Menkokesra Agung 

Laksono menekankan mengenai 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yang cepat, tepat, 

dan akuntabel. Kecepatan dan 

ketepatan dalam penanganan 

darurat memegang peran yang 

sangat menentukan. Kapabilitas 

dalam deteksi dini, quick response, 

dan membangun ketangguhan 

dan kesadaran masyarakat 

sehingga mereka dapat hidup 

harmoni dengan risiko harus terus 

ditingkatkan. “Upaya mitigasi dan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana adalah mutlak”, tambah 

Agung Laksono. 

Dalam laporan kegiatan, 

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, 

M.Si menjelaskan bahwa BNPB 

telah melakukan penandatanganan 

MoU (nota kesepahaman) 

dengan 23 kementerian/lembaga 

dan perguruan tinggi, serta 9 MoU 

dengan lembaga internasional. 

“Tujuan makro dari MoU 

adalah ingin menunjukkan 

kepada masyarakat bahwa kita 

selalu utuh, bersatu, dan saling 

membantu dalam melakukan 

penanggulangan bencana sesuai 

dengan tugas dan wewenang 

masing-masing kementerian/ 

lembaga”, jelas Syamsul Maarif. 

Beliau juga menambahkan 

bahwa tujuan mikro adalah untuk 



Laporan Utama 

Penghargaan atas Kerja Keras 

ini, Gubernur Jawa Tengah, 

Tertib Administrasi. Selain 

kemudahan dalam pengerahan 

Indonesia. Secara khusus, beliau 

rakornas ini antara lain Wakil 


Bibit Waluyo, dan Bupati Bungo 

memberikan penghargaan 

sumber daya dan tertib adminis- 

juga mengucapkan terima kasih 

Menteri Pekerjaan Umum, 

Sebagai bentuk apresiasi dan 

menerima secara khusus peng- 

bagi BPBD, BNPB juga meng- 

trasi dalam melaksanakan PB. 

yang sebesar-besarnya kepada 

Menteri Riset dan Teknologi, 

memotivasi kinerja BPBD pro- 

hargaan dari Kepala BNPB. 

anugerahi penghargaan bagi 

Pada akhir laporannya, 

kementerian/lembaga yang telah 

Menteri Pemberdayaan Perempu- 

vinsi dan kabupaten/kota, 

Kategori 

penghargaan 

relawan, TNI, Polri terhadap 

Kepala BNPB mengucapkan 

bekerja sama dalam memobilisasi 

an dan Perlindungan Anak, Kepala 

BNPB memberikan penghargaan 

yang dinilai antara lain 

dedikasi kemanusiaan di bidang 

terima kasih kepada semua 

sumber daya nasional, dalam 

BPS, Kepala LIPI, Kepala Badan 

BPBD terbaik dengan beberapa 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 

kebencanaan. 

kemen-terian/lembaga atas 

mendampingi, memperkuat, dan 

Geologi, Badan Pengawas Tenaga 

kategori. BPBD Provinsi Jawa 

Penanganan 

Darurat, 

Berikut ini pemenang dari 

kecepatan, kesiapan, dan kerja 

membantu Pemda DKI Jakarta 

Nuklir, Badan Pengawas Tenaga 

Tengah dan BPBD Kabupaten 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 

masing-masing kategori yang 

keras yang telah ber sama-sama 

dan juga daerah-daerah lain pada 

Nuklir, Kepala BMKG, Kepala 

Bungo Provinsi Jambi sebagai 

Logistik dan Peralatan, serta 

dilombakan: 

melakukan bantuan kemanusiaan 

penanganan banjir Januari lalu. 

Basarnas, serta perwakilan dari 

Juara Nasional BPBD Terbaik 

Perencanaan dan Pengelolaan 

pada setiap kejadian bencana di 

Hadir tamu undangan pada 

lembaga internasional. 

Tahun 2012. Pada kesempatan 

Keuangan, Akuntabilitas dan 

Penghargaan 


Provinsi 

Penghargaan Penanggulangan Bencana 

2 

1 Perencanaan pengelolaan keuangan 

& 

Pemenang 

1 2 3 

Provinsi Jawa Tengah Gorontalo Sumatera Barat 

Kabupaten/Kota Bungo Bima Pasuruan 

Akuntabilitas & 

Tertib Administrasi 

Pemenang 

1 2 3 

Jawa Barat 

Sumatera 

Selatan 

Sulawesi Utara 

Kabupaten/Kota Banjar Bima Gianyar 

3 Pencegahan & 

Kesiapsiagaan 

Pemenang 

1 2 3 

Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Utara 

Kabupaten/Kota Bantul Cilacap Aceh Barat 

Provinsi 

4 

5 

Penanganan Darurat 

5 

Logistik & Peralatan 

Pemenang 

Rehabilitasi & 

Rekonstruksi 

1 2 3 

Jawa Barat 

Pemenang 

1 2 3 

Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur Jambi 

Kabupaten/Kota Bantul Pangkep Banjar 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

Bengkulu 

Kabupaten/Kota Cilacap Banjar Gorontalo 

Pemenang 

1 2 3 

Sumatera 

Selatan 

Kalimantan 

Barat 

Jambi 

Kabupaten/Kota Bungo Kapuas Hulu Banjar 



Fokus Berita 

GLADI NASIONAL 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 2012 

Jumat pagi di Pantai Talise Penggaraman, Palu, Sulawesi Tengah. Tampak orangorang 

berolahraga, anak-anak sekolah bermain, ibu-ibu rumah tangga berinteraksi 

dengan para tetangganya dan lain-lain. Bumi bergetar dan berguncang. Sirine 

tanda bahaya berbunyi nyaring menyambut datangnya ancaman tsunami. Air bah 

datang dari laut. Rumah dan bangunan hancur. Tubuh-tubuh bergelimpangan 

dan bergeletakan tak bernyawa. Lalu mulailah terdengar jerit tangis dan teriakanteriakan 

mencari sanak keluarga yang hilang. 

Begitulah suasana awal 

Gladi Lapangan (field 

training exercise - 

FTX) dalam Gladi Nasional 


2012 pada Jumat pagi hingga 

siang hari itu. Gladi Lapang 

ini dihadiri oleh 750 orang 

dari Satuan Reaksi Cepat 


(SRC PB), Badan Nasional 


(BNPB), Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), 

Kepolisian Indonesia (Polri), 

Taruna Tanggap Bencana 

(Tagana), Badan SAR Nasional 

(Basarnas), Dinas Kesehatan 

(Dinkes), Dinas Pekerjaan 

Umum (DPU), Pemerintah 

Daerah (Pemda), Palang Merah 

Indonesia (PMI), lembaga nonpemerintah, 

organisasi internasional, 

organisasi massa, perguruan 

tinggi, masyarakat, 

anak sekolah, dan lainnya. 

Kegiatan FTX itu merupakan 

salah satu kegiatan dalam 

rangkaian kegiatan pada Gladi 

Nasional Penanggulangan 

Bencana. Rangkaian kegiatan 

dalam Gladi Nasional PB 2012 

ini meliputi sesi akademis, 

TTX, gladi lapang (field training 

exercise – FTX), evakuasi 

mandiri, bakti sosial, pameran 

kebencanaan, dan pemutaran 

film kebencanaan. 

Lokasi kegiatan dilakukan di 

Lapangan Vatulemo, Puskesmas 

Kawatuna, Lapangan Talise 

Penggaraman, Hotel Swiss-Bel, 

Desa Silae, Desa Lere, Desa 

Talise, Desa Besusu Barat, dan 

Desa Ujuna di lingkungan Kota 

Palu, Sulawesi Tengah. 

Tujuan pelaksanaan FTX ini 

adalah untuk (1) Meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan perorangan/ 

instansi dalam PB, (2) Meningkatkan 

komando pengendali-an 

dalam PB terpadu menghadapi 

situasi kedaruratan di Kota 

Palu, Provinsi Sulawesi 

Tengah, (3) Mensosialisasikan 

dan menyempurnakan 

rencana kontijensi Kota Palu 

dalam menghadapi ancaman 

gempabumi-tsunami, dan (4) 

Mensosialisasikan Deklarasi 

5th AMCDRR Jogjakarta. 

Sasarannya adalah (1) 

Ter ujinya kemampuan teknis 

perorangan/instansi lokal 

dalam PB, (2) Tersosialisasinya 

dan terujinya mekanisme 

PB lokal dan renkon 

Kota Palu menghadapi 

Salah satu 

permasalahan 

adalah 

kurangnya 

koordinas Ti 

dalam upaya 


bencana. 

gempabumi-tsunami, (3) 

Tersusunnya bahan masukan 

untuk perbaikan protap 

kebencanaan, (4) Terujinya 

Pedoman Penyelenggaraan 

Latihan Kesiapsiagaan, dan (5) 

Tersosialisasikannya Deklarasi 

5th AMCDRR Jogjakarta. 

Pelajaran yang ingin 

dikembangkan dalam Gladi 

Lapang ini antara lain 

untuk menampilkan gelar 

kemampuan pelaku dalam hal 

(1) ManajemenPB, (2) SAR dan 

evakuasi korban, (3) Layanan 

kesehatan darurat, (4) Shelter, 

logistik dan perbaik an darurat, 

dan (5) Evakuasi mandiri di 

masyarakat. 

Dalam sambutan pembukaan 

Gladi Lapang, Kepala 

Badan Nasional Pe nanggulangan 

Bencana (BNPB), DR. 

Syamsul Maarif, M.Si., mengata 

kan bahwa, “Pena nganan 

bencana bersifat lokal. Artinya 

setiap bencana di setiap 

daerah memiliki ka rakteristik 

yang berbeda. Penanganan 

bencananya pun harus disesuaikan 

dengan kondisi fisik, 

ekonomi, sosial dan budaya 

setempat. Urusan ben cana 

adalah urusan bersama antara 

pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha. Kita sudah tahu 

ancaman bencana di Palu. 

Masyarakat perlu disiapkan 

kesiapsiagaannya.” 

Menurut Syamsul Maarif, 

pelaksanaan gladi merupakan 

wujud kesiagaan semua 

komponen daerah dalam 

menghadapi bencana. Terlebih 

jika ini dikaitkan dengan sejarah 

10 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013 


Fokus Berita 

kebencanaan di Sulawesi 

Tengah, dimana beberapa kali 

bencana tsunami terjadi di 

wilayah Sulawesi Tengah yakni 

sekitar tahun 1968, tahun 

1927, dan tahun 1938, dengan 

tinggi gelom bang mencapai 

3-12 meter. Dengan demikian, 

masyarakat di Palu mempunyai 

kearifan lokal terkait dengan 

tsunami. Kearifan lokal tsunami 

yang ada di Palu seperti 

balumba bose dan balumba 

latollu yang artinya gelombang 

tinggi setelah gempa, harus 

mencari jalan keluar sehingga 

masyarakat dapat selamat saat 

tsunami. 

Gubernur Sulawesi Tengah, 

Drs. H Longki Djanggola Msi., 

didampingi Wakil Gubernur, 

H Sudarto SH. Mhum., menyambut 

baik pelaksanaan 

Gladi Nasional PB 2012 ini. 

Longki Djanggola menilai 

kegiatan tersebut sebagai 

agenda pen ting yang harus ada 

dalam program pembangunan 

regio nal dan nasional. Kegiatan 

itu juga sangat diharapkan, 

meng ingat beberapa fakta 

tentang kesiapsiagaan di 

wilayah Sulawesi Tengah. 

Longki Djanggola mengatakan, 

“Salah satu permasalahan 

di Sulawesi Tengah adalah 

kurangnya koordinasi dalam 

upaya penanggulangan 

bencana. Maka apa yang dilakukan 

kali ini, merupakan 

bentuk untuk menyatukan 

persepsi dan koordinasi dari 

semua unsur yang terlibat 

Simulasi korban bencana oleh relawan dan TNI 

dalam satu kesa tuan komando 

dan prosedur.” 

Dalam acara tersebut BNPB 

juga menyerahkan bantuan Rp 

119,95 Miliar untuk rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana 

dan bantuan logistik peralatan 

Rp 10,5 Miliar untuk penguatan 

kapasitas BPBD Sulawesi 

Tengah dan BPBD kabupaten/ 

kota di Sulawesi Tengah. 

Ancaman Bencana 

Gempabumi & Tsunami 

di Kota Palu 

Mengapa Gladi Nasional Penanggulangan 

Bencana pada 

tahun 2012 ini dilaksanakan 

di Kota Palu, Provinsi Sulawesi 

Tengah? Hal ini disebabkan 

karena Kota Palu adalah daerah 

yang sangat rawan gempabumi 

dan tsunami. 

Para geolog mengkategorikan 

Kota Palu sebagai daerah 

rawan gempabumi dengan 

aktivitas tektonik tinggi yang 

disebabkan oleh Sesar Palukoro 

yang memanjang dari Selat 

Makasar sampai pantai utara 

Teluk Bone dengan panjang 

patahan ±250 km. Di Kota Palu, 

patahan tersebut melintas dari 

Teluk Palu masuk ke wilayah 

daratan, memotong jantung 

kota, terus sampai ke Sungai 

Larian di Lembah Pipikoro, 

Donggala (arah selatan Palu). 

Kepala BNPB menyerahkan bantuan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana dan bantuan logistik peralatan 

No Lokasi Bujur Timur (º) Lintang Selatan (º) Tinggi Tsunami (m) 

1 Tambu 119.878 0.050 3 

2 Talise 119.830 0.100 3 

3 Donggala 119.710 0.670 8-10 

No Lokasi Bujur Timur (º) Lintang Selatan (º) Tinggi Tsunami (m) 

1 Palu 119.866 0.900 10 

2 Talise 119.870 0.870 12 

Sesar ini merupakan 

pertemuan lempeng-lempeng 

tektonik Pasifik, Euro Asia, dan 

Indo-Australia. Sesar itu terus 

bergerak dengan pergeseran ke 

arah kanan dengan kecepatan 

2-3,5mm/tahun hingga 14-17 

mm/tahun. 

Dalam sejarahnya di 

Kota Palu pernah beberapa 

kali dihantam gempabumi 

yang menimbulkan tsunami. 

Menurut ahli tsunami Institut 

Tabel Tsunami Tambu Tahun 1968 

Tabel Tsunami Palu Tahun 1927 

Teknologi Bandung (ITB) yang 

juga merupakan alumnus 

Universitas Tohoku, Jepang Dr. 

Hamzah Latief, tsunami terjadi 

pada tahun 1968 dan 1972 

dengan rincian pada tabel. 

Gladi Lapang 

(field training exercise - FTX) 

Secara umum skenario FTX ini 

meliputi (1) Fase normal, (2) 

Fase panik, (3) Fase Sistem 

Komando Tanggap Darurat 

(SKTD), (4) Fase respon lokal, 

(5) Fase bantuan provinsi/ 

nasional, dan (6) Fase 

pengakhiran tanggap darurat. 

Fase panik dimulai dari 

informasi-informasi gempa 

bumi dan tsunami melalui 

sistem peringatan dini Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) beserta 

jejaringnya. Fase SKTD adalah 

dengan mengirimkan Tim 

Reaksi Cepat (TRC) BPBD 

Kota Palu untuk melakukan 

kaji cepat bencana gempa 

dan tsunami. Dengan data 

dasar itu maka BPBD Kota 

Palu memberikan masukan 

kepada Walikota Palu dan para 

pihak terkait, dan Walikota 

Palu kemudian menetapkan 

status darurat bencana di Kota 

Palu selama 30 hari. Walikota 

Palu juga membentuk SKTD 

termasuk Komandan Tanggap 



Fokus Berita 

Suasana Geladi Lapangan di Palu dengan 

latar bukit dan pegunungan 

Darurat (incident commander 

– IC), fungsi staf komando dan 

staf umum pada SKTD. 

Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada fase respon 

lokal adalah pencarian dan 

perto longan (search and 

rescue – SAR) darat dan 

laut, layan an kesehatan, dan 

layanan pe ngungsi. Aksi SAR 

di laut dilaksanakan dengan 

melibatkan para penyelam, 

perahu karet (landing craft 

rubber – LCR) dan perahu 

Angkatan Laut. Korban bencana 

di reruntuhan ditemukan oleh 

Tim SRC PB dengan memotong 

beton reruntuhan. Simulasi 

ini juga menampilkan pertolongan 

korban bencana 

pada kebakaran rumah oleh 

Pasukan Pemadam Kebakaran 

(PMK) dan personel dengan 

pakaian tahan api atau orangorang 

menyebutnya “pakaian 

astronot”. Selain itu juga ditampilkan 

pembersihan reruntuhan 

sisa gempa dan 

tsunami dengan menggunakan 

alat ekskavator. 

Pada fase bantuan 

provinsi/nasional menampilkan 

mekanisme datangnya bantuan 

dari Provinsi Sulawesi Tengah, 

Tim SRC PB dan BNPB serta 

bagaimana operasionalisasi 

bantuan tersebut. Pada fase 

peng akhiran tanggap darurat 

ditampilkan mekanisme pengakhiran 

masa tanggap darurat 

dan peralihan ke tahap 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana. 

Sesi Akademis 

Deputi Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Badan Nasional 


(BNPB) Ir. Sugeng Triutomo, 

DESS., membuka acara “Sesi 

Akademis pada Gladi Nasional 


2012” di Kota Palu, Sulawesi 

Tengah pada pada Senin pagi 

(19/11/2012) ini. 

Sugeng Triutomo mengatakan 

dalam kata sambutannya, 

“Untuk menguatkan kapasitas 

daerah dalam pe nanggulangan 

bencana, BNPB setiap tahun 

memfasilitasi gladi PB berskala 

nasional dan pada tahun ini 

diadakan di Kota Palu, Provinsi 

Sulawesi Tengah. Kota Palu 

merupakan salah satu daerah 

yang mempunyai risiko tinggi 

dari ancam an gempabumi 

yang akan memicu terjadinya 

tsunami di wilayah Teluk Palu. 

Beberapa kecamatan di wilayah 

ini, diperkirakan penduduknya 

terancam dan mempunyai 

risiko terhadap timbulnya 

korban jiwa serta kerusakan/ 

kerugian dari sisi ekonomi, 

sosial dan lingkungan.” 

Menurut Sugeng Triutomo, 

lahirnya Undang-Undang 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana mengamanatkan 

Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah untuk 

bertanggung jawab dalam 

memberikan perlindungan 

sepenuhnya kepada masyarakat. 

Salah satu upaya pengurangan 

risiko bencana (PRB) yang dapat 

dilakukan adalah meningkatkan 

kesiapsiagaan dalam 

menghadapi ancaman, melalui 

berbagai cara, antara lain dengan 

melakukan rangkaian kegiatan 

yang terdapat dalam siklus kesiapsiagaan, 

yaitu perencanaan, 

pengorganisasian dan persiapan 

sumberdaya, pelatihan 

dan latih an, dan evaluasi yang 

hasilnya ditindaklanjuti dengan 

tindakan-tindakan perbaikan 

yang nyata. 

Peran Pemerintah, Masyarakat 

dan Lembaga Usaha dalam PB 

Pada saat ini sudah mulai 

umum diterima kredo bahwa 

penanggulangan bencana (PB) 

merupakan urusan semua 

pihak. Hal itu merupakan gelombang 

perubahan paradigma dari 

disahkannya Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (UU 

24/2007). Tentu saja upayaupaya 

pengurangan risiko 

bencana (PRB) mesti dilakukan 

dengan melibatkan semua pihak 

yang berkepentingan demi 

ketang guhan bangsa dalam 


Peran berbagai pihak 

dalam penyelenggaraan PB itu 

dipaparkan secara gamblang 

oleh Deputi Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan BNPB Ir. 

Sugeng Triutomo, DESS., dalam 

Sesi Akademis Gladi Nasional 

Pe nanggulangan Bencana 2012, 

“Ada tiga pilar pelaku PB, yaitu 

pemerintah dan pemerintah 

daerah, masyarakat, dan 

lembaga usaha. Peran ketiga 

pelaku itu diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan 

Bencana. Pe ran pemerintah dan 

pemerintah daerah diatur dalam 

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; 

peran masyarakat diatur dalam 

Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran 

lembaga usaha diatur dalam 

Pasal 28 dan Pasal 29,” papar 

Sugeng Triutomo. 

Dengan mengacu kepada 

UU 24/2007 Sugeng Triutomo 



Fokus Berita 

menjelaskan tentang proses 

dan peran berbagai pihak 

dalam penyelenggaraan PB. 

Disini bencana diartikan sebagai 

peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor 

alam dan atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia, 

sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak 

psikologis. 

Gladi ruang 

(table top exercise – TTX) 

Gladi ruang (table top exercise 

– TTX) dalam Gladi Nasional 

Penanggulangan Bencana 2012 

merupakan salah satu metode 

latihan untuk peningkatan 

ka pasitas penanggulangan 

bencana (PB). Dalam TTX 

dilakukan dengan skenario 

tertentu dan diarahkan 

dengan ketat oleh fasilitator 

dengan batasan waktu sesuai 

dengan skenario tersebut. Para 

peserta yang terlibat dalam 

TTX berperan sesuai de ngan 

institusi/lembaga masingmasing 

atau peran tertentu yang 

disepakati bersama. Di dalam 

TTX ini terdapat pula fungsi 

narasumber yang memberikan 

penjelasan materi-materi terkait 

topik TTX serta pengamat yang 

mengevaluasi dan memberikan 

masukan-masukan terkait 

pelaksanaan TTX tersebut. 

SRC Penanggulangan Bencana (PB) wilayah timur sedang menolong 

korban terkena runtuhan bangunan dalam simulasi 

AKHIR PROSES 

REHABILITASI & 

REKONSTRUKSI 

DI SUMATERA BARAT 

Saat itu gempabumi berkekuatan 

7,9 SR menguncang 

Sumatera Barat pada 

30 September 2009. Gempa 

yang terjadi akibat subduksi 

lempeng tektonik Samudera 

Hindia di bawah lempeng Asia 

Pasifik ini dirasakan hingga Aceh, 

Jambi, Riau, Bengkulu, bahkan 

hingga Malaysia. Lebih dari 200 

ribu unit rumah mengalami 

kerusakan pasca gempa tersebut. 

Tidak hanya berdampak pada 

perumahan, sekitar 1.000 orang 

menjadi kor-ban dan beberapa 

infrastruktur seperti fasilitas 

perekonomian, kesehatan, dan 

sosial kemasyarakatan mengalami 

kerusakan. 

Membangun kembali 

masyarakat Sumatera Barat pasca 

bencana atau early recovery pun 

langsung dilakukan. Memulihkan 

masyarakat yang menjadi korban 

dan mereka yang terdampak 

menjadi perhatian utama 

peme rintah dan pemerintah 

daerah. Berjalan kurang lebih 

3 tahun, proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi di Sumatera Barat 

pasca gempa bumi 30 September 

2009 berakhir. Pelaksanaan 


(rehab rekon) ini berjalan sesuai 

dengan rencana aksi yang telah 

disusun. 



Fokus Berita 

Kepala BNPB bersama Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno bersama-sama 

meresmikan Gedung Escape Building di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang 

Pasca bencana gempabumi, pemerintah 

pusat tidak membentuk Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi (BRR) seperti yang dilakukan di Aceh. 

Peme-rintah Pusat telah memiliki Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 

BNPB dapat menangani langsung rehab rekon pasca 

bencana yang bersifat nasional. 

“Oleh karena itu, Kepala BNPB, Bapak Syamsul 

Maarif membentuk suatu Tim dengan nama Tim 

Pendukung Teknik yang bertugas mendukung 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam 

percepatan penanganan rehab rekon berdasarkan 

Rencana Aksi Rehab Rekon pasca gempabumi 30 



Fokus Berita 

September 2009”, ujar Dr. Sugimin 

Pranoto pada sambutan acara 

Peresmian Escape Building Kantor 

Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat, Januari lalu (2/1). 

Rehab rekon yang dilakukan 

di Sumatera Barat ini memiliki 

prinsip build back better, yang 

berarti membangun kembali 

dengan lebih baik. “Memba ngun 

lebih baik tidak hanya pada infrastruktur 

tetapi membangun juga 

mental dan spiritual dalam kesiapsiagaan 

mengantisipasi dan 

menghadapi bencana”, tambah 

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif 

pada kesempatan yang sama. 

DR. Syamsul Maarif, Msi menandatangani 

5 Prasasti Peresmian Pembangunan di 

Padang atas bantuan BNPB 

Langkah Awal Rehab Rekon 

Keberhasilan rehab rekon di 

yang kegiatan rehab rekon harus 

terdiri dari 20 – 25 kepala 

dipertanggungjawabkan. Dana 

Sumatera Barat tidak terlepas 

sesuai dengan kondisi fisik, 

keluarga. Pembentukan pokmas 

diberikan apabila telah melalui 

dari peran Tim Pendukung Teknik 

Kepala BNPB memberikan pengarahan 

sosial budaya, dan kearifan lokal 

di fasilitasi oleh Tim Pendamping 

proses verifikasi oleh fasilitator 

(TPT). Kepala BNPB menunjuk 

setempat. “Sistem yang kami 

Masyarakat (TPM) dan Fasilitator. 

yang ditunjuk. 

Dr. Sugimin Pranoto sebagai 

dataan, perencanaan, pendanaan 

gempabumi 

bangun yaitu kegiatan rehab 

Tim dan fasilitator ini berfungsi 

Berdasarkan kesepakatan 

koordinator TPT yang berang- 

termasuk bantuan luar negeri, 

3. M e m b a n t u 

rekon de ngan pendekatan 

untuk memberi bantuan apabila 

anggota Pokmas, masyarakat 

gotakan unsur BNPB, Satuan Kerja 

fasilitasi, dan koordinasi, pela- 

mengkoordinasikan 

pemberdayaan 

komunitas 

pokmas menghadapi kesulitan 

mengatur sendiri rencana peman- 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait, 

poran/informasi/media relation, 

pelaksanaan rehab rekon 

dan sistem kontraktual”, jelas 

dalam implementasi di lapangan. 

faatan dana Bantuan Langsung 

dan unsur perguruan tinggi. 

pengawasan, monitoring dan 

sesuai kebijakan umum 

Sugimin. 

Melalui mekanisme ini, 

Masyarakat (BLM). Namun, 

Sementara itu, TPT ini dibentuk 

evaluasi. Sedangkan tugas TPT 

rehab rekon wilayah pasca 

Melakukan pendekatan 

masyarakat dapat berpartisipasi 

masyarakat terlebih dahulu di- 

berdasarkan Surat Keputusan 

yang khusus di Provinsi Sumatera 

gempabumi 

terhadap komunitas sangat 

langsung sekaligus bertanggung 

persiapkan dengan diberikan 

Kepala BNPB No. SK. 109/BNPB/ 

Barat ini mencakup antara lain: 

4. Melakukan monitoring dan 

pen ting sebagai penerima 

jawab langsung terhadap 

pelatihan dan pemahaman ten- 

XI/2009 Tanggal 20 November 

1. Merumuskan strategi dan 

evaluasi pelaksanaan rehab 

manfaat. Tanpa pelibatan 

keberhasilan pembangunan 

tang pelaksanaan program rehab 

2009. Tim ini merupakan lem- 

kebijakan 

operasional 

rekon. 

dengan komunitas, akan terdapat 

rumah mereka masing-masing. 

dan rekon. Persiapan mencakup 

baga yang mewakili BNPB 

yang berkedudukan di Provinsi 

Sumatera Barat. 

rehab rekon wilayah pasca 

gempabumi 

2. Menyusun secara rinci 

Mengawali rehab rekon ini, 

disusunlah organisasi TPT dan 

membangun sistem pelaksanaan 

kesenjangan dalam pelaksanaan 

kegiatannya. Dalam rehab rekon 

Sumatera Barat, kelompok 

Dana yang diterima oleh 

pokmas tidak satu pun melalui 

birokrasi peme rintahan, tetapi 

persiapan kegiatan non teknis, 

per siapan dokumen teknis, dan 

persiapan administrasi pencairan 

Fungsi TPT memperkuat 

langkah percepatan rehab 

rehab rekon. Agar rehab rekon 

masyarakat (pokmas) dibentuk 

tetap mengguna kan prinsip 

dana. 

pemerintah daerah dalam pen- 

rekon wilayah pasca 

berhasil, sistem penanganan 

dengan anggota tiap pokmas 

akuntabilitas sehingga dapat 

Dalam membangun sistem 



Fokus Berita 

Rp 313 miliar yang bersumber 

Sementara, dana yang paling 

dari APBN. Dana tersebut 

kecil pada sektor sosial 

dimanfaatkan untuk sektor 

diperuntukkan 

untuk 

perumahan dan pemukiman, 

kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur termasuk gedung 

agama. Beberapa usaha 

pemerintah, sosial, ekonomi 

ekonomi produktif yang 

produktif, serta lintas sektor. 

mendapat sentuhan dana 

Sementara realisasi pelaksanaan 

rehab rekon antara lain 

dilakukan oleh SKPD terkait di 

pertanian, perkebunan, 

pemerintah provinsi. 

perikanan, peternakan, 

Tahap II (2010). Dana rehab 

perindustrian, 

dan 

rekon sebesar Rp 2,052 triliun 

perdagangan. 

yang dimanfaatkan untuk 

Kegiatan 

rehab 

peru mahan dan infrastruktur. 

rekon ini juga 

Dana yang dialokasikan di 

sektor infrastruktur digunakan 

memberikan dampak 

konkret terhadap 

Jalur evakuasi 

Escape Building tahan gempa sampai 9 skala richter 

untuk perbaikan 7 ruas jalan 

provinsi di kabupaten dan kota 

pertumbuh an ekonomi 

lokal. Disebutkan dalam 

BNPB dimana tiga pilar utama 

pada solidaritas di tingkat pena- 

rehab rekon, beberapa persiapan 

kegiatan direncanakan dengan 

seksama, baik itu sosialisasi 

konsep dan mekanisme 

pelaksanaan. Kegiatan dalam 

penyiapan program ini meliputi 

(1) penyusun an petunjuk teknis 

pelaksanaan rehab rekon dan 

bahan sosiali sasi; (2) sosialisasi 

program dan koordinasi di tingkat 

kabupaten/kota; (3) pengadaan 

konsultan manajemen provinsi/ 

kabupaten/kota; (4) melakukan 

rekruitmen fasilitator teknik dan 

non teknik; (5) pembentukan 

TPM dan fasilitator; validasi 

data rumah rusak oleh TPM dan 

fasilitator; dan (7) pembentukan 

pokmas yang terdiri dari 20 – 25 

KK per kelompok. 

Rehab Rekon Sumatera Barat 

Pelaksanaan rehab rekon 

Sumatera Barat dilakukan dalam 

4 tahap yang mencakup 4 sektor 

yang berbeda, perumahan, 

infrastruktur, sektor sosial, 

dan sektor ekonomi. Sektor 

infrastruktur ini termasuk 

melakukan rehab rekon gedung 

pemerintah. Rehab rekon pada 

4 tahap tersebut berdasarkan 

prioritas yang berbeda. Pada 

tahap I tahun 2009, rehab rekon 

lebih difokuskan pada konsep 

pemberdayaan masyarakat. Tahap 

II tahun 2010, dana rehab rekon 

hanya untuk sektor perumahan 

dan infrastruktur. Sedangkan 

tahap III dan IV difokuskan untuk 

sektor perumahan. 

Berikut ini rincian 

implementasi dana rehab rekon 

Sumatera Barat: Tahap I (2009) 

BNPB menyalurkan dana sebesar 

sepanjang 23,6 km. Tahap III 

(2011) sebesar Rp 694 milyar. 

Dana ini masih dimanfaatkan 

untuk sektor perumahan dan 

infrastruktur, termasuk gedung 

pemerintah. Dan pada tahap 

IV (2012) dicairkan anggaran 

Rp 300 miliar untuk sektor 

perumahan. 

Beberapa capaian yang 

me lampaui target yang telah 

direncanakan antara lain di 

sektor perumahan; dana yang 

diperuntukkan untuk sektor 

ini dapat membangun 7% 

lebih banyak dari yang telah 

ditetapkan pada Rencana Aksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

sejumlah 181.988 unit. 

Pada sektor infrastruktur, 

dana diperuntukkan untuk 

jalan, jembatan, jaringan 

irigasi, air minum dan sanitasi. 

hasil penelitian tim TPT dan 

Universitas Andalas bahwa pada 

akhir tahun 2009 hingga akhir 

2011 menunjukkan kenaik an. 

Laju pertumbuhan ekonomi 

tahun 2009 sebesar 4,28 %, 

sementara pada akhir 2010 laju 

pertumbuhan menjadi 5,93% 

dan pada akhir 2011 sebesar 

6,22%. 

Keberhasilan Berkat Dukungan 

Semua Pihak 

Rehab rekon dinilai berhasil 

dalam membangun Sumatera 

Barat yang makin lebih baik. 

Pencapaian tersebut tidak 

terlepas dari dukungan semua 

pihak, baik itu pemerintah 

dan pemerintah daerah, 

organisasi kemanusiaan, 

swasta, dan masyarakat. Hal 

tersebut seperti pada lambang 

harus bersinergi dalam 


Indonesia. Di sisi lain, komunitas 

dan organisasi internasional 

juga turut memberikan solidaritas 

kemanusiaan di Sumatera 

Barat. Mereka tidak berhenti 

Dana rehab 

rekon sebesar Rp 

2,052 triliun yang 

dimanfaatkan 

untuk peru mahan 

dan infrastruktur. 

nganan darurat tetapi berlanjut 

pada kegiatan rehab rekon. 

Tercatat 55 organisasi 

non pemerintah membantu 

masyarakat Sumatera Barat 

dalam proses pemulihan pasca 

gempa. Organisasi internasional 

kemanusiaan antara lain AusAID, 

World Vision, JICA, Mercy Corp, 

Build Change, Care International, 

Islamic Relief. Organisasi-organisasi 

ini berfokus pada pro ses 

pemulihan dini di beberapa 

cluster seperti hunian, pangan 

dan gizi, kesehatan, pendidikan, 

perlindungan, air dan sanitasi. 

Meskipun TPT telah berakhir, 

proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi tetap terus berjalan. 

Proses tersebut dilaksana kan 

di bawah koordinasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Sumatera Barat. 



Fokus Berita 

Peran EPWG dalam 

Bingkai Kerjasama APEC dalam 


Indonesia menjadi ketua dan tuan 

rumah kerjasama regional Asia- 

Pacific Economy Coorperation 

(APEC) tahun 2013. Indonesia telah 

berhasil memformulasikan tema 

besar APEC 2013 adalah “Resilient 

Asia Pacific, Engine of Global Growth” 

de ngan 3 prioritas yaitu 1) Attaining 

the Bogor Goals; 2) Sustainable 

Growth with Equity; dan 3) Promoting 

Connecvity. Dalam rangka mencapai 

tema dan ketiga prioritas tersebut, 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

bekerjasama dengan BAPPENAS telah 

meminta kementerian dan lembaga 

untuk menyampiakan deliver ables 

yang mendukung keberhasilan 

tersebut. Selain itu Kementerian 

Luar Ne geri telah membagi menjadi 

beberapa tahapan penyelenggaran 

pertemuan Senior Ministerial Meeting 

(SOM) dan KTT APEC 2013. Untuk 

tahap SOM pertama, Kementerian 

Luar Negeri telah mengagendakan 

pertemuan di Hotel Marriot dan Rizt 

Carlton yang dimulai pada tanggal 25 

Januari- 7 Februari 2013. 

Dalam kerjasama penanggulangan 

bencana, APEC telah mengagendakan 

setiap tahun adanya pertemuan 

Emergency Preparedness Working 

Group (EPWG) untuk mengadakan 

pertemuan. Untuk EPWG ini telah 

dijadwalkan pertemuan dilaksanakan 

Sesi foto bersama peserta Emergency 

Preparedness Working Group (EPWG) 



Fokus Berita 

Suasana diskusi EPWG 

pada tanggal 2-3 Februari 2013 

ekonomi lainnya yang terkena 

dialogue tersebut dihadiri dari 

memperoleh kemudahan 

yang dilakukan oleh Deputi 

pelaksanaan the 7th Senior 

de ngan didahului pelaksanaan 

bencana berskala besar. Konsep 

negera-negara Australia, China, 

dalam darurat bencana 

Bidang Penanganan Darurat Ir. 

Disaster Management Officials’ 

Policy Dialogue on Emergency 

ini sebenarnya mengadopsi 

China Taipei, China Hongkong, 

adalah dengan menerapkan 

Dody Ruswandi, MSCE. Dalam 

Forum (SDMOF) yang akan 

Response Travel Facilitaion (ERTF) 

konsep APEC Business Travel 

Indonesia, Korea, Jepang, 

ERTF di masing-masing 

diskusi disimpulkan bahwa : 

diselenggarakan pada tanggal 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Card (ABTC), para pengusaha 

Mek siko, Papua New Gueni, 

ekonomi APEC. Namun 

1. Sebagaimana masukan 

21-22 Agustus 2013 di Bali. 

Februari 2013. 

bonafit dari ekonomi APEC yang 

Peru, Philipina, Rusia, Selandia 

mengingat 

adanya 

dari Policy Dialogue, 

SDMOF ketujuh ini akan 

meme gang ABTC ini terdaftar 

Baru, Singapur, USA, Thailand, 

bottlenecks 

ditingkat 

perlu ada nya survey yang 

mengundang peserta setingkat 

Policy Dialogue 

pada pi hak otoritas imigrasi 

Vietnam. Beberapa keputusan 

lapangan perlu adanya 

dapat 

meng identifikasi 

menteri 

penanggu langan 

Pada pertemuan APEC 2012 yang 

ekonomi APEC dan dapat bebas 

yang diambil adalah sebagai 

survey agar dapat 

bottlenekcs dan mencari 

bencana dari ekonomi APEC. 

lalu di Kazan, Rusia, Indonesia 

lalu la lang di semua ekonomi 

berikut: 

teridentifikasi bottlenekcs 

solusi (debottlenecks) 

mengusulkan suatu deliverable 

APEC tanpa harus mengajukan 

1. Perlu adanya suatu sistem 

tersebut. 

2. Memasukkan isu ERTF dalam 

Langkah Tindak Lanjut 

yaitu Emergency Response 

visa pada seti ap kunjungan. 

yang dapat memfasilitasi 

setiap pertemuan EPWG 

Mengingat berbagai keputusan 

Travel Card. Pada waktu itu ada 

Meng ingat bahwa pelaksanaan 

kemudahan 

masuknya 

EPWG 

hingga teridentifikasinya 

penting dari EPWG tersebut 

beberapa ekonomi (penyebutan 

ERTF ini menyangkut pada 

perso nel dan barang dari 

Emergency 

Preparedness 

apakah ERTF dapat 

maka perlu dilakukan: 

negara atau entitas peserta) 

working group lainnya maka 

ekonomi APEC ke ekonomi 

Working Group (EPWG) 

dilaksanakan atau tidak. 

1. BNPB memantau 

yang mendukung namun ada 

Indonesia 

mengundang 

yang lain yang terkena 


pembentukan dan 

beberapa yang sedikit skeptis 

Emergency 

Preparedness 

bencana 

2-3 Februari 2013 setelah 

Selain itu, Deputi Bidang 

pelaksanaan survey 

atas usulan tersebut. Indonesia 

Working Group (EPWG) untuk 

2. Perlu adanya suatu sistem 

pelaksanaan Policy Dialogue 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

terhadap pelaksanaan 

kemudian memperluas lingkup 

meng adakan dialog dengan 

yang dapat memilah-milah 

on ERTF. Beberapa negara 

Ir. Sugeng Triutomo, DESS 

ERTF. 

deliverable tersebut menjadi 

Business Mobility Group (BMG) 

barang dan ekspertis 

yang hadir adalah Australia, 

menyampaikan hasil-hasil dan 

2. BNPB menyiapkan 

Emergency Response Travel 

untuk isu keimigrasian dan Sub 

yang masuk ke ekonomi 

China Taipe, Indonesia, 

rekomendasi pelaksanaan the 

pelaksanaan the 7th 

Facilitation (ERTF). ERTF ini 

Committee on Customs and 

yang terkena bencana 

Korea, Jepang, Meksiko, Peru, 

5th AMCDRR di Yogyakarta 2012 

SDMOF di Bali pada 

adalah suatu mekanisme yang 

Procedure (SCCP) untuk isu bea 

sesuai kebutuhan pada 

Philipina, Rusia, Singapur, USA, 

yang lalu. 

tanggal 21-22 Agustus 

mempermudah masuknya 

dan cukai untuk membahas 

saat tanggap darurat yang 

Thailand, Vietnam. Indonesia 

Selain itu, Indonesia 

2013. 

bantuan (personel dan barang) 

ERTF tersebut. 

berbeda pada hari demi hari 

menyampaikan perkembangan 

meng-umumkan bahwa BNPB 

dari suatu ekonomi kepada 

Dalam pelaksanaan policy 

3. Salah satu cara untuk 

hasil policy dialogue on ERTF 

siap menjadi tuan rumah 



Fokus Berita 

Gladi Ruang (Table Top Exercise - TTX) 

Peningkatan Kesiapan 

Dalam Menghadapi Bencana 

Para peserta antusias mengikuti 

diskusi Table Top Exercise (TTX) 

Indonesia adalah Negara yang rawan bencana geologis, termasuk gempa 

bumi dan tsunami. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak 

di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu: lempeng 

Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sejarah mencatat 

tsunami di Indonesia terjadi kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam 

kurun waktu antara tahun 1600-2012. 

Sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan yang tinggi terhadap 

bencana, Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam upaya pengurangan 



Fokus Berita 

dan menanggulangi risiko dari 

bencana yang mengancam. 

Upaya yang dilakukan dengan 

meningkatkan kesiapsiagaan 

melalui latihan bersama yang 

melibatkan pihak-pihak yang 

terkait untuk mem perkuat 

sistem peringatan dini dan 

sistem komando tanggap 

darurat bencana. Oleh sebab 

itu, BNPB dengan didukung 

oleh Kementrian/Lembaga terkait 

akan menyelenggarakan 

rangkaian kegiatan yang melibatkan 

sipil militer dari Negaranegara 

anggota ASEAN serta 

Negara-negara yang tergabung 

East Asia Summit. 

Gladi ruang (Table Top 

Exercise-TTX) dalam Gladi 


Bencana 2012 adalah salah 

satu kegiatan dengan metode 

latihan untuk peningkatan 

kapasitas penanggulangan bencana 

(PB). Metode TTX menggunakan 

skenario tertentu dan 

mendapat arahan fasilitator 

dibatasi dengan waktu tertentu. 

Peserta yang terlibat di dalam 

TTX memiliki peran sesuai dengan 

institusi/lembaga masingmasing 

atau peran tertentu 

yang disepakati bersama. 

Narasumber juga dihadirkan 

untuk memberikan penjelasan 

isi materi-materi yang terkait 

TTX. Terakhir, pengamat yang 

memantau, mengevaluasi 

serta memberikan input terkait 

materi-materi TTX. 

Gladi ruang yang diselenggarkan 

di Palu, Sulawesi Tengah 

ini bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan 

dalam penanganan 

tang gap darurat. 

2. Mensosialisasikan 

per aturan-peraturan 

dalam PB khususnya 

mekanisme koordinasi 

tanggap darurat. 

3. Menyusun bahan untuk 

sistem operasi prosedur 

(SOP)daerah dalamPB. 

Kegiatan TTX yang diselenggarakan 

pada 19-23 November 

2012 diikuti oleh peserta 

mencapai 135. Para peserta 

berasal dari 30 organisasi/ 

instansi seperti BPBD Provinsi 

dan Kab/Kota di Sulawesi 

Tengah, instansi di lingkungan 

Sulawesi Tengah, LSM lokal, 

kelurahan, perguruan tinggi, 

badan Persatuan Bangsabangsa 

(PBB) dan lembaga 

internasional. 

Acara TTX diarahkan oleh 

fasilitator- fasilitator yang 

memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang mumpuni 

dalam PB. Fasili tator tersebut 

mengisi sesi-sesi acara TTX 

yaitu: 

Sesi pertama membahas 

tentang Sistem Peringatan Dini 

Tsunami dan Evakuasi Mandiri, 

sesi kedua dengan materi Sistem 

Komando Tanggap Darurat 

Bencana dan Peran Lembaga 

Usaha dan Masyarakat, sesi 

ketiga fasilitator memberikan 

matei Peran Provinsi dan 

Nasional dalam mendukung 

Daerah. 

Dalam prakteknya, di 

dalam TTX terjadi interaksi 

dinamis diantara para peserta 

dengan difasilitasivoleh para 

fasilitator yang mahir dalam 

mengarahkan para peserta 

dengan pertanyaan-pertanyaan 

kritis. Secara general, skenario 

yang digunakan adalah apabila 

terjadi gempa kemudian disusul 

tsunami. Informasi dike tahui 

mengalir dari instansi-instansi 

yang berwenang kepada pihak 

yang memiliki kepentingan 

dengan kejadian gencana 

tersebut seperti pemerintah 

daerah, media masa, lem baga 

non pemerintah dan masyarakat. 

Dari hasil pengamatan 

selama TTX berlangsung yaitu: 

1. Masyarakat umumnya 

mengetahui bila terjadi 

gempa harus menyelamatkan 

diri. 

2. Sistem peingatan dini 

seperti sirine terpasang, 

dapat menjangkau 

radius 2 km, sirine untuk 

daerah pesisir belum 

terpasang. 

3. Belum ada rencana 

evaku asi yang komprehensif 

4. Akses informasi peringat 

an dini dan pelibatan 

kelompok rentan 

dalam merencanakan 

evakuasi masih terbatas. 

5. Sistem Komando Tanggap 

Darurat (SKTD) 

secara umum sudah 

dipahami 

6. Banyak aktor non pemerintah 

7. Peran relawam sangat 

signifikan 

8. Rangkaian kordinasi 

antara provinsi dan 

kabu paten 

9. Dana oncall sangat rumit 

untuk dimanfaatkan pada 

masa sulit 

Tim evaluasi memberikan 

rekomendasi seperti perlunya 

kordinasi antar lembaga 

instansi terkait. Pentingnya 

penguatan kapasitas BPBD. 

Selain itu, Pusdalops belum 

beroperasi. Dalam menghadapi 

pra maupun pasca bencana, 

dibutuhkan rekrut relawan untuk 

menginformasikan bencana. 

Kemudian, dalam memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat 

lebih baik secara terstruktur. 

Gunakan system ko munikasi 

yang tidak tergantung listrik. 

Selama ini, evakuasi tidak terkoordinir, 

perlu dibuatkan 

perencanaan evakuasi secara 

ter padu. Ditingkatkan pelatihan 

dan SOP dalam menghadapi 

gempa, dan masih banyak 

catatan yang diberikan oleh Tim 

Evaluasi. 

Hal-hal tersebut merupakan 

hasil Gladi Ruang di Palu, 

Sulawesi Tengah pada tahun 

lalu. Termasuk dalam rangkaian 

kegiatan latihan Table Top 

Exercise yang berlanjut sampai 

kegiatan utama yaitu pada 

tanggal 22-25 April 2013 di 

Padang. Kegiatan ini bernama 

“Mentawai Megathrust 

Disaster Relief Exercise (DIREX) 

2013-2014”, dengan tema 

“Strengthening Collaboration 

and Partnership in Disaster 

Response to Build a Resilient 

Region”. Selain kegiatan Table 

Top Exercise, akan diisi kegiatan 

seperti Command Post Exercise, 

Field Training Exercise serta 

Humanitarian Civil Action atau 

Bakti Sosial pada bulan Maret 

2014 di Padang dan Mentawai. 

Kegiatan akan didahului dengan 

penyusunan konsep bersama 

(Concept Development 

Conference) disertai beberapa 

tahap perencanaan seperti 

Initial Planning Conference/IPC 

dan Final Planning Conference/ 

FPC. 




AWAL TAHUN 2013, LEBIH DARI 

KEJADIAN 

200BENCANA 

LANDA INDONESIA 

Di Bulan Januari dan 

Februari 2013, total 

kejadian bencana yang 

tercatat adalah 207 kejadian, 

120 kali terjadi pada bulan 

Januari sedangkan 87 lainnya 

terjadi pada bulan Februari. 

Menurut data, bencana selama 

tahun 2000-2012, jumlah 

kejadian bencana memang 

mengalami puncaknya pada 

awal tahun. 




Grafik Jumlah Kejadian 

Bencana Tahun 2000-2012 

per-Bulan Puncak kejadian 

bencana biasanya terjadi pada 

bulan Januari kemudian 

menunjukkan trend menurun 

hingga pertengahan tahun, 

dan kembali meningkat ketika 

memasuki musim penghujan di 

akhir tahun. 

Selama Januari 2013, 

BNPB mencatat 120 kejadian 

bencana terjadi di Indonesia. 

Ini adalah data sementara 

mengingat kejadian bencana 

belum semua dilaporkan 

ke BNPB. Dari 120 kejadian 

bencana menyebabkan 123 

orang meninggal, 179.659 

orang menderita dan mengungsi, 

940 rumah rusak berat, 

2.717 rumah rusak sedang, 

10.798 rumah rusak ringan, 

dan kerusakan fasilitas umum 

lainnya. Sekitar 96 persen 

Pantauan dari udara, 

banjir Jakarta Januari silam 

kejadian bencana masih 

didominasi oleh bencana 

hidro meteorologi seperti 

banjir, tanah longsor, puting 

beliung, ge lombang pasang, 

banjir dan tanah longsor. 

Selama Januari 2013 terjadi 

36 banjir yang menyebabkan 

58 orang meninggal dan 

176.041 orang menderita 

dan mengungsi. Sedangkan 

tanah longsor, terjadi 25 kali 

dan menyebabkan 40 orang 

meninggal. Sedangkan puting 

beliung, terjadi 43 kali kejadian 

dan menyebabkan korban 

meninggal dunia sebanyak 3 

orang, 616 rumah rusak berat, 

2.626 rumah rusak sedang, 

2.148 rumah rusak ringan, serta 

merusak 1 fasilitas kesehatan, 

6 fasilitas pendidikan, dan 14 

fasilitas peribadatan. 

Sedangkan di Bulan 

Februari 2013, sebanyak 

87 kejadian bencana yang 

terjadi. Jumlah ini relatif 

menurun dibandingkan bulan 

sebelumnya. 

Perbandingan Jumlah 

Kejadian Bencana 

Januari dan Februari 2013 

Dua kejadian yang mendominasi 

pada bulan Februari 

2013 tetap sama dengan bulan 

sebelumnya yakni puting 

beliung dan banjir. Di bulan 

Februari 2013, jumlah kejadian 

puting beliung mencapai 35 

kejadian atau sekitar 40% 

dari total seluruh kejadian, 

sedangkan banjir terjadi 

sebanyak 33 kali atau sekitar 

38%. Secara terperinci sebaran 

kejadian bencana selama 

Februari 2013 adalah 1 kejadian 

banjir dan tanah longsor, 18 

tanah longsor, 33 banjir, dan 

35 puting beliung. Korban 

meninggal dan hilang yang 

ditimbulkan sebanyak 59 jiwa, 

sedangkan korban menderita 

dan mengungsi 44.803 jiwa. 

Jumlah korban meninggal 

dan hilang terbanyak terjadi 

pada bencana banjir dan 

tanah longsor yang hanya 

terjadi 1 kali, yaitu di Kota 

Manado.Sebanyak 9.332 unit 

rumahmengalami kerusakan 

yang terbagi menjadi 1.127 

unit rumah rusak berat, 222 

unit rusak sedang dan 7.973 

unit rusak ringan. Selain 

rumah, bencana juga merusak 

9 unit fasilitas peribadatan dan 

16 unit fasilitas pendidikan. 

Banjir Jakarta pada 

Pertengahan Januari 2013 

Banjir yang terjadi di ibukota 

pada awal tahun ini tepatnya 

terjadi pada 15-27 Januari 

2013. Banjir disebabkan 

karena intensitas curah hujan 

yang besar selama tiga hari 

terakhir yaitu tanggal 15- 

17 Januari 2013. Selain itu, 

jebolnya banjir kanal barat juga 

semakin memperluas banjir. 

Korban jiwa yang ditimbulkan 

bencana banjir ini sebanyak 

38 jiwa meninggal dunia serta 

lebih dari 80.000 jiwa terpaksa 

mengungsi. Puncak pengungsi 

terjadi pada 18 Januari 2013. 

BNPB telah mengeluarkan 

dana sekitar Rp 50 milyar untuk 

bantuan logistik, peralatan, 

pengerahan personil TNI/ 

Polri dan sebagainya.BNPB 

mengkoordinasi kementerian/ 

BNPB pada 

bulan januari 

2013 telah 

memberikan 

bantuan kepada 

korban banjir 

Jakarta dengan 

jumlah sekitar 

Rp 50 miliar. 

lembaga untuk memperkuat 

Pemda DKI dalam penanganan 

banjir, dengan rincian sebagai 

berikut: 

• BNPB memobilisasi SRC-PB 

dan TRC-PB 150 personil dan 

dukungan relawan dari 93 

organisasi (K/L, ormas, dunia 

usaha. 

• BNPB mendistribusikan 

bantuan senilai Rp. 15,4 

Miliar yang terdiri dari 

peralatan dapur, tenda 

gulung, kids-ware, family 

kit, sandang, selimut, tikar, 

matras, tambahan lauk 

pauk, kantong mayat, perahu 

karet, motor trail, handy 

talkie, genset, tendaposko, 

mobil dapur lapangan, truk 

serbaguna, mobil penjernih 

air, tenda pengungsi, mobil 

MCK, veltbed; 

• Kementerian PU, mobilisasi 

10 unit mobiltangki, 4 mobil 

toilet, 20 unit pompa air, 

dan perbaikan tanggul di 

Latuharhari. 

• Kementerian ESDM 

memberikan 

dan 

mendistribusikan bantuan 

pangan, sandang, logistik, 

dan uang tunai. TNI dukungan 

personel 3.400 personil dan 

peralatan, serta 7 unit dapur 

umum, dan mobil toilet dari 

Kodam Jaya. 

• Kementerian Sosial, 

memberikan bantuan senilai 

Rp. 15,3 Miliar yang terdiri 

dari mobilisasi tagana dan 

tenaga penanganan psikososial, 

pendirian 9 dapur 

umum, distribusi 10 ribu 

lembar selimut, distribusi 

buffer stock permakanan, 

sandang, logistik dan 

peralatan; 

• Kementerian Kesehatan, 

mobilisasi tenaga kesehatan 

bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan, mensiagakan 

Puskesmas 24 jam, bantuan 

permakanan. 

• PMI memberikan bantuan 

pencarian, penyelamatan dan 

evakuasi, mengoperasikan 3 

dapur umum; 

• Basarnas melakukan 

pencarian dan penyelamatan 

serta evakuasi penduduk; 

• BMKG melakukan pemantauan 

dan prakiraan cuaca 

sebagai dasar perencanaan 

antisipasi ancaman bencana 

• BNPB, BPPT dan TNI 

melaksanakan Teknologi 

Modifikasi Cuaca diharapkan 

dapat mengurangi hujan 

sampai 30%. 

34 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013 



Dapat dibayangkan pada 

saat terjadinya bencana 

berskala besar, pos komando 

tanggap darurat bencana 

memiliki peran yang sangat strategis 

dalam melakukan respon 

bencana tersebut. Melihat 

kebutuhan untuk membangun 

kompetensi, khususnya mengenai 

sistem komando tanggap darurat, 

Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) melalui Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan 

(pusdiklat) menyelenggarakan 

pelatihan bagi calon pelatih atau 

training of trainers dengan materi 

Incident Command System atau 

ICS. 

Pelatihan yang bertema 

Training of Trainers Advanced 

Incident Command System 

(ICS) dan All Hazard 

Incident Management Team 


4 Maret hingga 8 Maret 2013. 

Pusdiklat yang bekerjasama 

dengan United States Forest 

Service (USFS) dan United 

States Aid for International 

Development (USAID) 

menghadirkan narasumber yang 

kompeten di bidang ICS selama 

lebih dari 25 tahun, seperti dari 

lembaga USFS, USAID, dan FEMA. 

Pelatihan selama 5 hari 

ini berfokus pada substansi 

Incident Command System yang 

awalnya diciptakan oleh USFS 

(United States Forest Service) 

dan diaplikasikan oleh FEMA (US 

Federal Emergency Management 

Agency). FEMA merupakan 

lembaga penanggulangan 

MEMBANGUN 

DI BIDANG ICS 

bencana yang dimiliki oleh 

Pemerintah Amerika Serikat. 

Dalam sambutan pembuka, 

Kepala Pusdiklat BNPB, Ir. B. Wisnu 

Widjaja, M.Sc., menyebutkan 

bahwa tujuan pelatihan ICS untuk 

membangun kompetensi dalam 

penguasaan dan pemahaman 

materi ICS yang lebih mendalam 

dan komprehensif. Pelatihan 

yang diikuti oleh unsur BNPB dan 

mitra kerja ini dapat memberikan 

pengetahuan sekaligus juga 

keahlian dalam kegiatan operasi 

tanggap darurat bencana mulai 

dari perencanaan sampai dengan 

aksi tanggap darurat. 

Di samping itu, pelatihan ini 

bertujuan untuk mengajarkan 

sekaligus menjadikan instruktur 

penanggulangan bencana yang 

berkualitas sekaligus handal 

yang dapat memfasilitasi 

pelatihan dengan efektif, efisien 

sekaligus juga mempunyai 

bekal pengetahuan yang luas 

dan berkompeten meliputi 

pemahaman akan keterampilan 

mengajar, pengetahuan 

tentang adaptasi cuaca dalam 

KOMPETENSI 

penanganan kebencanaan, 

manajemen tanggap darurat 

untuk semua jenis bahaya dan 

bencana, serta pemahaman akan 

proses perencanaan aksi tanggap 

darurat bencana. 

Penanganan darurat di setiap 

kejadian bencana membutuhkan 

kecepatan dan keakuratan. Oleh 

karena itu, personil yang terlatih 

menjadi syarat bagi mereka yang 

bekerja sebagai komandan atau 

dalam keanggotaan komando 

tanggap darurat. Melalui pelatihan 

ini, peserta belajar mengenai 

materi-materi seperti national 

incident management system, 

incident management system 

untuk para pembuat kebijkan. 

Program pelatihan ICS tersebut 

dimaksudkan sebagai sarana 

untuk memperkuat sistem 

komando tanggap darurat 

bencana di Indonesia. 

Sebagai upaya peningkatan 

kapasitas bagi pelaku 


Indonesia, BNPB bekerjasama 

dengan USAID dan US Forest 

Service menye lenggarakan 

pelatihan-pelatihan ini. Program 

kerjasama ini akan berlangsung 

untuk kurun waktu 2012 – 2013 

Sekilas ICS 

ICS merupakan sistem komando 

yang memiliki tanggung jawab 

serta struktur organisasi dengan 

pekerjaan atau operasi untuk 

mengelola penanganan darurat 

dari hari ke hari. Sementara 

itu, FEMA menyebutkan bahwa 

ICS merupakan pendekatan 

manajemen dengan standar 

tertentu terhadap semua jenis 

bahaya. ICS memungkinkan 

untuk integrasi fasilitas, 

peralatan, personel, prosedur 

dan komunikasi yang dibutuhkan 

dalam operasi tanggap darurat 

dalam suatu struktur organisasi. 

Melalui ICS, organisasi 

mampu untuk melakukan 

respon secara terkoordinasi antar 

berbagai pelaku penanggulangan 

bencana, baik dari unsur 

pemerintah dan swasta. Di 

samping itu ICS berguna untuk 

membangun proses bersama 

untuk perencanaan dan 

pengelolaan sumber daya. 

Beberapa alasan 

menggunakan ICS secara 

profesional karena sistem ini 

membantu untuk memastikan 

keamanan bagi pelaku tanggap 

darurat dan masyarakat 

terdampak. Berikutnya 

pencapaian secara terukur dari 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

serta pemanfaatan sumber daya 

secara efisien. 

Sistem Komando Tanggap 




Suasana kelas diskusi 

Darurat Bencana diselenggarakan 

dengan pola, antara lain rencana 

operasi, permintaan, pengerahan 

atau mobilisasi sumber daya yang 

didukung fasilitas komando yang 

diselenggarakan sesuai dengan 

jenis, lokasi dan tingkatan bencana. 

Sementara itu, sistem ini 

menjalankan lima fungsi utama 

yang terdiri komando, operasi, 

perencanaan, logistik, dan keuangan/administrasi. 

Pada konteks Indonesia, 

ICS ini lebih dikenal di kalangan 

militer. Salah satu penerapan 

ICS di Indonesia yang dinilai 

berhasil pada saat penanganan 

pasca bencana erupsi Gunungapi 

Merapi di Yogyakarta. Saat itu, 

BNPB menjadi leader dalam 

membangun, mengorganisasi, 

dan memobilisasi stakeholders 

dalam Komando 

Tanggap Darurat 

Bencana Merapi. 

BNPB juga 

telah memiliki 

peraturan dan 

pedoman terkait 

dengan ICS. 

Peraturan yang 

menyangkut 

menge nai komando 

tanggap 

darurat bencana 

termuat di 

Peraturan 

Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 

2008 Tentang Sistem Komando 

Tanggap Darurat Bencana dan 

Peraturan Kepala BNPB Nomor 

14 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pembentukan Pos Komando 

Tanggap Darurat Bencana. 

Hingga kini, BNPB secara 

intensif melakukan pelatihanpelatihan, 

khusus terhadap 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dan mitra setempat, 

terkait sistem komando tanggap 

darurat ini. 

38 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013


langsung terhadap berbagai 

masalah yang dihadapi oleh 

manusia. 

SINERGI BNPB DENGAN 

PERGURUAN TINGGI 

DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

Sebagai upaya mempersiapkan 

dokumen Renas 


periode berikutnya (2015-2019), 

BNPB akan memfokuskan pada 

12 ancaman bencana yang sering 

terjadi di Indonesia. Langkahlangkah 

persiapan dalam 

melakukan ter sebut dibahas 

dalam “Workshop Nasional 

Riset dalam Penanggulangan 

Bencana” dengan beberapa 

Perguruan Tinggi (PT) dan Pusat 

Studi Bencana (PSB), yang 

diselenggarakan di Menara 

Peninsulla, Jakarta (28/2). 

Pada acara tersebut juga 

dilakukan penandatanganan 

nota kesepahaman kerjasama 

BNPB dengan keduabelas 

Perguruan Tinggi, antara lain 

adalah UNSYIAH (tsunami), 

UNAND (abrasi dan gelombang 

ekstrim), ITB (gempabumi), UI 

(cuaca ekstrim), IPB (kebakaran 

lahan dan hutan), UNDIP (banjir), 

UGM (longsor), ITS (kecelakaan 

industri), UPN Veteran 

Yogyakarta (gunung api), UNHAS 

(erosi), UNUD (kekering an), dan 

UNAIR (epidemi dan wabah 

penyakit). Hasil penelitian dari 

ke-12 perguruan tinggi tersebut 

diharapkan akan menjadi naskah 

akademik untuk lampiran dalam 

dokumen Renas PB 2015-2019 

yang juga melibatkan Pusat Studi 

Bencana. 

Mensinergikan penanggulangan 

bencana Joko 

Santoso selaku Ditjen Dikti 

kemendikbud mengatakan, 

“Indonesia kaya akan bencana, 

jadikan bangsa Indonesia yang 

super dalam pe-nanggulangan 

bencana. Kita harus belajar, 

dan melakukan riset dalam 

penanggulangan bencana negara 

kita sendiri” ungkapnya. 

Sementara itu, Deputi 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

BNPB, dalam pidatonya, Ir.Sugeng 

Triutomo,DESS menyampaikan 

“Kita menyadari perkembangan 

ilmu pengetahuan adalah 

pengembangan ilmu dan 

terapan yang dihadapi 

manusia. Tridarma perguruan 

tinggi menjadi landasan BNPB 

untuk bekerjasama dalam 

kemanusiaan” ucapnya. “Selain 

itu, tujuan workshop ini adalah 

untuk menginisiasi perguruan 

tinggi dengan lembaga riset yang 

lebih luas lagi serta mendapatkan 

hasil riset ilmiah yang dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Dalam perannya perguruan tinggi 

dapat memberikan kontribusi 

nyata untuk masyarakat” 

tambahnya. 

Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) adalah prasyarat 

utama dalam perkembangan 

peradaban manusia, karena 

filsafat pengembangan ilmu 

pengetahuan adalah memang 

ditujukan untuk mempermudah 

kehidupan dan meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Instrumen 

utama dalam pengembangan 

IPTEK adalah melalui berbagai 

riset ilmiah yang dilakukan dalam 

rangka pengembangan keilmuan 

atau juga riset terapan sebagai 

upaya memberikan solusi secara 

Permasalahan Nyata 

Salah satu permasalahan nyata 

yang dihadapi manusia Indonesia 

saat ini adalah ancaman bencana 

yang eskalasi risikonya terus 

meningkat dalam dasa warsa 

ter akhir ini. Trend bencana 

akibat dampak perubahan iklim 

(ancam an hidrometeorologi) di 

Indonesia terus meningkat dari 

tahun 2002-2011, baik intensitas, 

sebaran dan magnitude. Selama 

tahun 2011, rata-rata sekitar 

89% bencana hidrometero logi 

mendominasi dari total sebanyak 

1.598 kejadian bencana di 

Indonesia. Dari angka tersebut 

sebanyak 403 adalah banjir, di 

susul kebakaran pemukiman 

sebanyak 355 kejadian, dan 

puting beliung sebanyak 284 

kejadian. 

Sementara dari sisi korban 

dan kerugian, tercatat lebih 

dari 18 juta penduduk telah 

terdampak berbagai peristiwa 

bencana di seluruh wilayah 

Indonesia dalam periode 1980 

– 2008. Dalam periode tersebut, 

bencana geologis merupakan 

bencana yang paling merusak dan 

mengakibatkan korban terba nyak 

dengan korban jiwa 180 ribu jiwa 

dan kerusakan lebih dari 1,6 juta 

rumah. 

Permasalahan nyata ber upa 

berbagai ancaman bencana ini 

tentunya membutuhkan solusi 

yang terpercaya dan dapat 

diandalkan. Untuk itu, riset 

ilmiah dan terapan di bidang 

kebencanaan memang perlu 




difasilitasi sedemikian rupa agar dapat memberikan 

solusi alternatif jangka pendek maupun jangka panjang 

untuk membantu upaya penanggulangan bencana, 

khususnya dalam hal pengurangan risiko bencana. 

Sementara pada prinsipnya, perguruan tinggi 

sebagai tempat pengembangan keilmuan melalui 

berbagai kegiatan riset ilmiah dan terapan tentunya 

sudah banyak melakukan riset terkait kebencanaan yang 

sebenarnya berguna untuk berbagai upaya pengurangan 

risiko bencana maupun upaya penanggulangan bencana 

secara umum. Namun sayangnya sumber daya riset 

kebencanaan berupa hasil riset dan juga para periset 

yang berminat mengembang ilmu pengetahuan tentang 

kebencanaan belum didata dan dikelola dengan baik 

untuk kepentingan penanggulangan bencana di 

Indonesia. 

Maka dari itu, BNPB melalui direktorat PRB 

mengajak sejumlah perguruan tinggi terkemuka di 

Indonesia untuk membahas kontribusi riset keilmuan 

yang dilakukan perguruan tinggi untuk mendukung 

upaya penanggulangan bencana, khususnya upaya 

pengurangan risiko bencana. Antara lain menginisiasi 

pertemuan antar perguruan tinggi sebagai simpul 

jejaring sumberdaya kajian ilmiah kebencanaan. 

Serta membangun komitmen perguruan tinggi dalam 

pengelolaan hasil kajian ilmiah yang berguna untuk 

pengetahuan PRB bagi masyarakat luas dengan BNPB 

melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama. 

Memberikan cindera mata 

kepada peserta workshop 

Pengarahan dari Deputi I BNPB 

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah: 

· Tersedianya MoU antara BNPB dengan 

perguruan tinggi yang hadir, khususnya 

mengenai roadmap riset kebencanaan 

nasional berbasis hazard. 

· Tersusunnya dokumen komitmen 

bersama antara BNPB dan para 

perguruan tinggi dalam hal road map 

riset kebencanaan yang mengarah 

pada inisiatif pembentukan DRR 

center of knowledge. 

· Tersusunnya beberapa rencana tindak 

lanjut pendampingan dan advokasi 

PRB yang akan dilakukan oleh civitas 

akademika perguruan tinggi yang 

diundang. 

Sementara itu, acara ini juga dihadiri 

dari wakil perguruan tinggi kepala pusat 

studi bencana wakil dari lembaga riset, 

antara lain adalah BPPT, LIPI, RISTEK, 

BIG, LAPAN, ESDM, BMKG, BATAN, 

BAPETEN, Kementerian PU, Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

Sedangkan dari LSM/NGO/INGO adalah 

Forum Perguruan Tinggi, Planas PRB, 

OXFAM, Mercy Corp, DRRI dan Organisasi 

Internasional AIFDR, JICA, dan IOM. 

PELATIHAN SKKNI 

UNTUK BNPB YANG LEBIH BAIK 

Pada bulan februari 

lalu Kemenakertrans 

menyelenggarakan Kegiatan 

Pelatihan dengan tema 

Bimbingan Teknis Penyusunan 

Standar Kompetensi Nasional 

Indonesia (SKKNI). Kegiatan 

berlangsung di Hotel Aston 

Tropicana Bandung pada tanggal 

18 – 22 Februari 2013. 

Kegiatan dihadiri oleh 

Kementerian, Lembaga atau 

lem baga non pemerintah ini 

bertujuan mensosialisasikan 

regulasi-regulasi terkait de ngan 

pengembangan standarisasi 

kompetensi, menyamakan 

persepsi tentang standar 

kompetensi mulai dari perumusan 

sampai dengan penetapannya. 

Sementara itu, seminar 

ini dihadiri perwakilan dari 

Kementerian Kehutanan, 

Kementerian pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, 

Badan Informasi Geospasial, 

Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perhubungan, 

Asosiasi Profesi, Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral 

serta BNPB. 

Para peserta dari Kementerian, 

Lembaga dan Lembaga 

non pemerintah diharapkan 

dapat memahami terhadap 

sistem standarisasi kompetensi 

Suasana Bimbingan Teknis SKKNI 

kerja nasional dan proses 

pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia, serta penerapannya 

dan meningkatkan kompetensi 

pengembangan standar 

kompetensi sehingga tercapainya 

komitmen nasional. 

Acara yang dibuka 

oleh Bapak Kunjung Masehat, 

SH, MM selaku Direktur 

Standarisasi Kompetensi dan 

Program Pelatihan menjelaskan 

bahwa dalam era globalisasi, 

perdagangan bebas membawa 

dampak pada persaingan 

semakin ketat dan tajam, hanya 

tenaga kerja yang berkualitas 

dan kompeten yang mampu 




bersaing. Standar kompetensi 

kerja menjadi sangat penting bagi 

instansi pemerintahan dalam 

skala nasional Indonesia. 

Standar Kompetensi 

Kerja Nasional (SKKNI) adalah 

uraian kemampuan yang 

mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja 

minimal yang harus dimiliki 

seseorang untuk menduduki 

jabatan tertentu yang berlaku 

secara nasional. 

Dengan adanya SKKNI, 

akan terjalin hubungan timbal 

balik antara dunia usaha dengan 

lembaga diklat terwujud dengan 

merumuskan standar 

kebutuhan kualifikasi SDM yang 

diinginkan guna menjamin kesinambungan 

usaha atau industri. 

Selanjutnya, lembaga diklat 

akan menggunakan SKKNI sebagai 

acuan dalam merumuskan 

kebijakan dalam pengembangan 

SDM secara makro. 

KKNI Sebagai Acuan SKKNI 

Setelah dikeluarkan 

Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No. 8 

Tahun 2012 tentang Tata cara 

Penetapan Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia, 

Kemenakertrans berkepentingan 

untuk mengajak instansi 

kementerian dan lembaga 

untuk duduk ber sama-sama 

merancang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

KKNI merupakan kerangka 

SKKNI sebagai 

acuan dalam 

merumuskan 

kebijakan 

dalam 

pengembangan 

SDM secara 

makro 

penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyertakan 

dan mengintegrasikan antara 

bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan 

diberbagai sektor. KKNI sebagai 

acuan pengembangan Sumber 

Daya Manusia Indonesia, baik 

yang dilaksanakan melalui 

pendidikan, pelatihan maupun 

pengalaman kerja. 

Upaya Eksternal & Internal 

BNPB 

Meskipun standar 

kompetensi masih dalam tahap 

penyusun-an, akan tetapi BNPB 

telah melakukan berbagai upaya 

eksternal dan internal. Dari segi 

eksternal BNPB telah berupaya 

menyelenggarakan pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai, seperti mengadakan 

bimbingan teknis kepada BPBD, 

kerjasama dengan perguruan 

tinggi dalam menangani bencana, 

bekerja sama dengan instansi 

lembaga pemerintah dan non 

pemerintah dari dalam maupun 

luar negeri. 

Salah satu pelatihan 

yang diselenggarakan BNPB 

yaitu Pelatihan Gladi Nasional 

Penanggulangan Bencana, di Kota 

Palu, Sulawesi Tengah 19 – 23 

November 2012. Acara tersebut 

membahas kesiapsiagaan 

penyelenggara penanggulangan 

bencana (PB). Dibahas tentang 

siklus kesiapsiagaan merupakan 

rangkaian kesiapsiagaan yang 

menyeluruh dan dilakukan secara 

berkala dan berulang melalui 

lima tahapan yang sistematis, 

yaitu (1) Perencana an, (2) 

Pengorganisasian dan penyediaan 

sumberdaya, (3) Pelatihan 

dan latihan, (4) Evaluasi dan (5) 

Tindakan perbaikan. 

Menarik pada point ke- 

2, tentang Pengorganisasian 

dan penyediaan sumber daya, 

disebutkan pengorganisasian 

sumberdaya dilakukan dengan 

memastikan tugas dan 

tanggungjawab penyelenggaraan 

PB terbagi habis dan dilaksanakan 

oleh seluruh para pihak yang 

berkepentingan. Menempatkan 

personil-personilnya sesuai 

dengan kompetensi dan keterampilan 

yang dimiliki. Sebagai 

hasilnya adalah peralatan dan 

personilnya terlatih dapat 

dimobilisasi dalam situasi 

kedaruratan secara cepat dan 

tepat. 

Kelima tahapan 

kesiapsiagaan PB diatas, sesuai 

de-ngan unsur komponen 

kompetensi SKKNI yaitu: 

1. Knowledge, kemampuan 

memahami, menganalisa 

dan mengintegrasikan fakta 

dan informasi yang berkaitan 

dengan aspek teknis 

pekerjaan. 

2. Skill, kemampuan 

melaksanakan tugas sesuai 

de-ngan prosedur dan 

kinerja yang ditetapkan 

secara akurat, konsisten dan 

ekonomis. 

Foto bersama perwakilan kementerian, 

lembaga dan non lembaga 

3. Atitude, kemampuan 

untuk menampilkan sikap 

dan tingkah laku yang 

impresif terhadap orang 

lain atau pelanggan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Upaya internal BNPB seperti 

penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintahan yang pernah 

dilaksanakan oleh BNPB di 

bogor 11 – 13 Oktober 2012, 

penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintahan bertujuan memberikan 

panduan bagi seluruh 

instansi pemerintah pusat dan 

daerah dalam mengidentifikasi, 

menyusun, mendokumentasikan, 

me ngembangkan, memonitor 

serta mengevaluasi SOP Aparatur 

Pemerintah sesuai dengan tugas 

dan fungsi aparatur pemerintah 

untuk mewujudkan instansi 

pemerintah yang efektif dan 

efisien. Setelah SOP Administrasi 

Pemerintahan disusun, BNPB 

kemudian membentuk tim untuk 

reformasi birokrasi BNPB. 

Berbagai pelatihan telah 

digelar, SOP telah disusun, 

tim perubahan dan perbaikan 

sistem birokrasi telah terbentuk, 

pertanyaannya adalah apakah 

BNPB mampu menjalankan prosedur 

administrasi pemerin tah 

sesuai yang diharap kan? Apakah 

BNPB dapat memenuhi standar 

SKKNI? Dalam pelaksana annya 

dibutuhkan kemauan dan itikad 

baik dari segenap karya wan 

untuk menuju BNPB menjadi 

lembaga yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 




SEI ASAM, 

JEMBATAN PENGHIDUPAN 

Banjir bandang yang terjadi dua tahun lalu telah merusak dan 

menghancurkan beberapa infrastruktur umum di Kabupaten 

Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kepala BNPB meresmikan 

Jembatan Sei Asam 

46 Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013 



Jembatan Sei Asam yang 

waktu itu masih berkonstruksi 

kayu ulin tersapu banjir 

bandang. Jembatan ini tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana 

penyeberangan tetapi juga 

penghubung ikatan sosial dan 

budaya antar desa yang terpisah 

oleh Sungai Sei Asam. 

Saat jembatan ini 

roboh, masyarakat sekitar 

memanfaatkan sampan untuk 

menyeberang dan mereka pun 

tidak dapat mengangkut hasil 

bumi mereka dalam jumlah yang 

besar. Jalan memutar merupakan 

alternatif satu-satunya untuk 

memutar roda kehidupan. 

Merespon kondisi ini, 

Peme rintah Kabupaten Banjar 

berupaya untuk memulihkan 

kehidupan masyarakat 

setempat. Melalui program 


pasca bencana, peme rintah 

setempat menganggarkan dana 

pembangunan jembatan kayu 

ulin atau kayu besi menjadi 

jembatan dengan konstruksi 

baja. Desain jembatan baja yang 

berdimensi 5.50 x 70.00 meter 

dibangun dalam dua tahap. 

Pembangunan yang 

terbagi menjadi dua tahap 

memanfaatkan dana APBN dan 

APBD Kabupaten Banjar. Tahap 

pertama adalah pembangunan 

struktur bawah jembatan. 

Pembangunan yang memakan 

biaya sekitar Rp 2 miliar ini 

bersumber dari Dana Bantuan 

Sosial Berpola Hibah Kegiatan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasca Bencana Tahun 

Anggaran 2010. Sementara itu, 

pembangunan tahap berfokus 

pada struktur atas jembatan. 

Dana yang dikucurkan dari APBD 

ini berkisar Rp 5 miliar lebih. 

Menyapa warga 

Pembangunan jembatan 

yang telah rampung Desember 

tahun lalu ini kemudian 

diresmikan Kepala Badan 


Bencana, Dr. Syamsul Maarif, 

pada 11 Maret 2013. Jembatan 

yang berlokasi di Desa Sungai 

Asam, Kecamatan Karang Intan, 

dilengkapi dengan penerangan 

dengan bantuan listrik dan sinar 

matahari. 

Kepala BNPB yang 

didampingi Gubernur Kalsel, 

Rudy Arifin, dan Bupati Banjar, 

Sultan Khairul Saleh, meninjau 

jembatan seusai memotong 

pita peresmian. Masyarakat 

setempat yang diwakili Warhami 

sangat berterima kasih kepada 

BNPB atas dukungan dana 

pembangunan jembatan. 

Hal senada juga disampaikan 

oleh Gubernur Kalsel, BNPB 

telah memberikan dukungan 

sumber daya dalam rangka 

peningkatan kapasitas lokal 

penanggulangan bencana. Dalam 

sambutan, Gubernur Kalsel juga 

menekankan agar masyarakat 

setempat turut menjaga dan 

memelihara jembatan stra tegis 

ini. 

Pemerintah Daerah Tanggap 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjar sangat peka dan peduli 

terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakatnya. 

Hal ini ditunjukkan secara nyata 

dengan realisasi pembangunan 

jembatan yang sangat strategis 

bagi penghidupan masyarakat 

setempat. Setelah terbangunnya 

jembatan ini, masyarakat 

mengatakan bahwa mereka 

dapat memasarkan hasil bumi 

dengan mudah. Di samping itu, 

ongkos produksi yang terkait 

dengan biaya transportasi dapat 

ditekan. Perdagangan lokal 

dapat tumbuh dengan cepat. 

Melalui jembatan ini, ikatan 

sosial dan budaya antar desa 

yang dipisahkan oleh Sungai 

Sei Asam menjadi lebih dekat. 

“Jembatan ini memiliki nilai 

lebih karena tidak hanya sebagai 

sarana penyeberangan tetapi 

juga meng hubungkan Desa 

Sungai asam dengan desa-desa 

lain”, tambah Syamsul Maarif. 

BNPB sangat mengapresiasi 

terhadap apa yang telah 

dilakukan pemerintah daerah 

setempat melalui sharing 

Menandatangani prasasti 

cost dari anggaran pusat dan 

daerah. “Sharing pembiayaan ini 

menunjukkan bahwa daerah ini 

berdaya,” jelas Syamsul Maarif 

dalam sambutan. 

Sementara itu, perhatian 

Pemerintah Provinsi juga 

ditunjukkan dengan pemberian 

bantuan bagi korban bencana 

alam di Kabupaten Banjar. 

Gubernur H. Rudy Arifin 

menyerahkan bantuan senilai Rp 

376 juta kepada Bupati Banjar 

Sultan Khairul Saleh pada saat 

peresmian Jembatan Sei Asam. 

48 Majalah GEMA BNPB Vol. IV IV No.1 Tahun 2013 



Masih ada 656 KK yang tidak mau 

direlokasi di Yogya dan 403 KK di 

Jawa Tengah. 

Dalam bidang infrastruktur,di 

Kabupaten Magelang perbaikan jalan 

33,7 km dan perbaikan jembatan 5 

Menkokesra dan Kepala BNPB 

berdialog dengan masyarakat 

unit. Di Kabupaten Klaten perbaik 

5 SEKTOR 

PEMULIHAN 

PASCA MERAPI 

Kunjungan Menkokesra 

Warga yang direlokasi 

Kepala BNPB, DR.Syamsul Maarif, M.Si 

dan Menkokesra HR.Agung Laksono 

didampingi Wakil Gubernur Yogyakarta 

Sri Paku Alam IX meninjau hunian tetap 

Merapi,Yogyakarta (13/01). Sebelumnya 

Kepala BNPB melalui Deputi Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi,memberikan paparan 

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi 

di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. 

Ada 5 sektor bidang kegiatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi, antara 

lain : pemulihan perumahan dan pemukiman, 

pemulihan infrastruktur, pemulihan sosial, 

pemulihan ekonomi pro duktif, pemulihan 

lintas sektoral. 

Rumah yang terbangun hingga Desember 

2012 adalah 2.083 unit di Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Magelang 406 unit, sedangkan 

165 KK masih belum bersedia untuk relokasi 

(lokasi huntap menunggu revisi tata ruang 

daerah). Sampai dengan 31 Desember 2012 

an jalan 27,80 km dan perbaikan 

jembatan 2 unit, Di Kabupaten 

Boyolali perbaikan jalan 2,53 km 

dan perbaik an jembatan 7 unit. 

Sleman perbaikan jalan kabupaten 

10,30 km, pembangunan jalan 

poros desa 3,3 km, pembangunan 

jembatan akses ke huntap 1 unit. 

DIY perbaikan jalan provinsi 2 ruas 

jalan,rekonstruksi jembatan provinsi 

3 unit. 

Dalam bidang ekonomi produktif 

di Kabupaten Boyolali, Klaten, 

Magelang, Sleman, antara lain sapi 

potong, sapi perah, bibit padi, bibit 

Jagung, bibit Jabon, dan sebagainya. 

Bidang lintas sektor,antara 

lain, pembangunan shelter 

permanen, pembangunan tempat 

evakuasi akhir, relokasi dan rehab 

barak pengungsian, revitalisasi 

posko,pembangunan prasarana 

lingkungan,pengadaan perangkat 

pendukung seperti CCTV early 

warning system. 

Menkokesra mengatakan, 

“Sukses story membutuhkan kesinambungan 

kerja antar sektoral, 

tergambar dari kinerja BNPB yang 

berhasil membangun rehab rekon di 

Yogya dan Jawa Tengah. Walaupun 

masih ada hambatan, saya ucapkan 

terima kasih kepada semua pihak 

yang terlibat,” ucapnya. Seiring 

per-ubahan cuaca ekstrem di 

Indonesia, masyarakat hendaknya 

memperhatikan warning yang 

diberikan instansi berwenang. 

“Jika BMKG atau lembaga 

berwenang sudah memberikan 

peringat-an, hendaknya pihak 

terkait segera mengambil tindakan 

untuk mengurangi korban jiwa,” 

tambahnya. 

Sementara itu, Kepala BNPB 

mengatakan “Visi penanggulangan 

bencana adalah ketangguhan 

bangsa dalam menghadapi bencana, 

ada 4 strategi untuk masyarakat, 

yakni: Jauhkan masyarakat dari 

bencana dengan cara relokasi, 

jauhkan bencana dari masyarakat 

dengan mebangun peringatan dini, 

normalisasi sungai, sabo dan lainlain, 

living harmony with disaster, 

dan daya lenting masyarakat,” 

ungkapnya. 

“Kita tidak harus takut dengan 

bencananya, kalo kita tahu 

perilakunya,” tegasnya. 

“Pendekatan dengan budaya, 

seperti pendekatan kepada Asih 

menjadi ‘EWSnya’ masyarakat, jika 

BPPATK sudah mengatakan tanda 

bahaya. masyarakat yang tinggal 

di Kawasan Rawan Bencana Merapi 

harus menandatangani pernyataan 

ingin tinggal disana dan bersedia 

mengungsi jika Merapi sudah dalam 

keadaan bahaya,” tambahnya. 

Rombongan mengunjungi 

Huntap Pagerjurang, dan Huntap 

Karangkendal, Cangkringan, Sleman. 

Dalam kunjungan tersebut hadir pula 

pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian 

Kesra dan eselon 1 BNPB, Sekretaris 

Utama Ir. Fatchul Hadi, DIPL 

HE, Deputi Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi,Ir. Bambang 

Sulistianto, MM dan pejabat eselon 

2 BNPB lainnya. 



OPINI 

cepat Menanggulangi bencana, 

cepat mewujudkan reformasi birokrasi 

Kepercayaan pemerintah 

kepada BNPB semakin 

meningkat dengan semakin 

meningkatnya jumlah anggaran 

yang dialokasikan kepada BNPB 

dalam lima tahun terakhir dimana 

pada tahun 2009 dialokasikan 

sebesar 157 M dan pada tahun 

2013 menjadi 1.345 M atau menjadi 

856,69 % dalam lima tahun 

atau setiap tahun rata-rata naik 

151,34 %. Untuk anggaran BA 103, 

sedangkan untuk anggaran BA 999 

juga mengalami kenaikan dimana 

pada tahun 2009 dialokasikan 

sebesar 2.570 M dan pada tahun 

2011 menjadi 4.300 M atau menjadi 

167,32 % dalam 4 tahun atau 

setiap tahun rata-rata naik sebesar 

16,75 %. 

Kelahiran BNPB diawali dengan 

lahirnya undang-undang nomor 24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap 

kehidupan dan penghidupan 

termasuk perlindungan atas bencana 

bagi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia 

dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan umum. 

BNPB merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen 

setingkat menteri yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan, yang 

memiliki visi Ketangguhan Bangsa 

dalam menghadapi Bencana dengan 

misi meliputi melindungi bangsa 

dari ancaman bencana melalui 

pengurangan resiko, membangun 

sistem penanggulangan bencana 

yang handal dan menyelenggarakan 

penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi 

dan menyeluruh. 

Meski usia BNPB baru 5 

tahun, namun kiprahnya dalam 

pe-nanggulangan bencana di 

Indonesia sangat dikenal dengan 

baik bahkan dunia Internasional 

telah mengakuinya yaitu dengan 

diberikannya Global Champin 

for Disarter Risk Reduction dari 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

yang diserahkan kepada Presiden 

Susilo Bambang Yudoyono. Menurut 

Seskab Dipo Alam menyebutkan 

bahwa piagam tersebut merupakan 

penghargaan pertama PBB di bidang 

kebencanaan dan Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono adalah tokoh 

pertama yang mendapatkannya. 

Penghargaan ini diberikan atas 

keberhasilan Indonesia dalam 

meningkatkan kesadaran pentingnya 

pencegahan bencana serta 

mengimplementasikannya kedalam 

kebijakan nasional yang efektif. 

Tidak mau ketinggalan dengan 

prestasi dalam penanganan penanggulangan 

bencana yang telah 

diakui dunia, BNPB dengan cepat 

melakukan Reformasi Birokrasi (RB) 

yaitu ikut mewujudkan menjadi 

pemerintah kelas dunia dengan 

sasaran meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 

terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN serta 

meningkatnya kualitas pelayanan 

publik. 

RB di lingkungan BNPB 

merupakan prioritas ketiga, yaitu 

Kementerian/Lembaga yang tidak 

termasuk dalam prioritas pertama 

dan kedua yang pelaksanaannya 

berpedoman kepada amanat 

Peraturan Presiden nomor 81 

tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2015 

dengan prinsip pelaksanaan 

meliputi: menyampaikan usulan 

dokumen road map kepada Tim 

Refobi Nasional (TRBN) melalui Unit 

Pelaksana Refobi Nasional (UPRBN). 

Tunjangan kinerja yang merupakan 

fungsi keberhasilan pelaksanaan 

refobi yang pemberiannya di-lakukan 

secara bertahap sesuai kemajuan 

keberhasilan/capaian pelaksanaan 

refobi. 

Oleh karena itu dalam rangka 

melaksanakan proses RB secara 

bertahap dan berkelanjutan dan 

untuk mewujudkan birokrasi 

pemerintahan yang profesional 

telah dibentuk Tim Pengarah dan 

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi 

di Lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana dengan 

Keputusan Kepala BNPB nomor 

141 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 

2012 dengan tugas meliputi: Tim 

Pengarah yaitu memberikan 

arahan, masukan tentang kebijakan 

reformasi serta melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan BNPB. 

Sedangkan Tim Pelaksana 

mem-punyai tugas yaitu: menyusun 

dan merumuskan program dan 

kegiatan serta langkah-langkah 

yang perlu dilakukan dalam 

melanjutkan pelaksanaan reformasi 

birokrasi, melakukan koordinasi 

dan kerjasama dengan instansi/ 

lembaga terkait dan satuan/unit 

kerja serta melakukan monitoring 

dan evaluasi secara internal terhadap 


lingkungan BNPB serta menyusun 

dan menyampaikan laporan kepada 

kepala BNPB. 

Adapun Program Reformasi 

Birokrasi BNPB meliputi manajemen 

perubahan, penataan peraturan 

perundang-undangan, penataan 

dan penguatan organisasi, 

penataan tatalaksana, penataan 

sistem manajemen SDM aparatur, 

penguatan akuntabilitas knerja, 

peningkatan kualitas pe-layanan 

publik serta monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. 

Salah satu indikator keberhasilan 

BNPB dalam melaksanakan 

reformasi birokrasi khususnya dalam 

mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN yaitu dengan 

menciptakan akuntabilitas dan 

keterbukaan pengelolaan keuangan 

negara, sesuai amanat pasal 55 ayat 

2.a UU nomor 1 tahun 2004 Kepala 

BNPB selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang telah menyusun 

dan menyampaikan laporan 

keuangan yang meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca 

dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK), dimana kualitas Laporan 

Keuangan yang disusun mulai 

tahun 2008 mengalami peningkatan 

berdasarkan hasil audit oleh BPKP 

RI mendapat opini Disclaimer untuk 

tahun 2008 dan 2009 kemudian 

meningkat pada tahun 2010 Laporan 

Keuangannya mendapat Opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) dan 

pada tahun 2011 mendapat opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

dan diharapkan pada tahun 2012 

juga mendapat opini WTP. 

Pada bulan Desember 2012 

BNPB telah menyampaikan 

dokumen RB BNPB kepada TRBN 

di Kantor Kementrian Penertiban 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi yaitu Road Map Refobi dan 

Quick Wins BNPB yang dilampiri 

dokumen Analisis Jabatan, Analisis 

Beban Kerja dan Proyeksi 5 Tahun, 

Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan 

Data Pegawai, Standar Operating 

Prosedure (SOP), Renstra dan Lakip 

BNPB. 

Setelah dokumen reformasi 

birokrasi BNPB diterima oleh 

TRBN di Kementrian Penertiban 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, langkah selanjutnya 

adalah Tim Independen dan Tim 

Quality Assurance RB Nasional 

akan melakukan penilaian 

pelaksanaan RB meliputi uji 

lapangan atas dokumen yang telah 

disampaikan serta penilaian atas 

perencanaan dan pelaksanaan 

dalam program Reformasi 

Birokrasi BNPB seperti diuraikan 

di atas. Dimana perencanaan dan 

pelaksanaan tersebut harus dapat 

menggambarkan Quick Win berupa 

perubahan atau keunggulan setelah 

dilakukan RB. Penilaian pelaksanakan 

RB telah dilakukan verifikasi 

lapangan pada tanggal 8 Februari 

2013. Kedatangan Tim verifikasi 

lapangan dari Kementrian PAN 

dan Reformasi Birokrasi serta Tim 

Penilai Independen dari Universitas 

Indonesia diterima oleh Kepala Badan 

dan seluruh jajaran eselon I dan II 

serta segenap anggota tim pelaksana 

RB di BNPB. Selesai penerimaan oleh 

Kepala BNPB dilanjutkan dengan 

verifikasi dokumen pelaksanaan RB 

dengan semua Tim Pelaksana RB di 

BNPB. 

Dari hasil verifikasi lapangan 

BNPB mendapat nilai 34 sehingga 

berhak mendapat tunjangan 

kinerja sebesar 40 % (empat puluh 

persen). Melengkapi apa yang 

telah dilakukan BNPB juga telah 

melaksanakan Penilain Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(PMPRB), dan telah disampaikan ke 

Kementrian Penertiban Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi pada 

tanggal 29 Maret 2013 secara on 

line. Sesuai ketentuan PMPRB harus 

sudah disampaikan paling lambat 

tanggal 31 Maret 2013 dan PMPRB 

yang disampaikan BNPB menempati 

urutan ke 43 dari dari hampir 84 

Kementrian/Lembaga yang wajib 

menyampaikannya. Saat ini telah 

dilakukan penandatangan Berita 

Acara Informasi Jabatan oleh seluruh 

pegawai BNPB yang selanjutnya 

di tandatangani oleh BKN dan 

Kementrian Penertiban Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Untuk mendapatkan tunjangan 

kinerja semua upaya telah dilakukan, 

kita tinggal menunggu keluarnya 

Perpres Tunjangan Kinerja BNPB. 

Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas semua insan BNPB wajib 

berperan aktif dalam mendorong 


BNPB. BNPB tangguh... tangguh... 

tangguh. 


53

PROFIL 

JALIN KEMITRAAN, 

OPERASI 

PENANGANAN 

DARURAT 

PUN TERASA MUDAH 

Ir. Dody Ruswandi, MSCE 

Tidak mengenal hari dan waktu, Dody 

Ruswandi selalu siap untuk memonitor 

bencana yang terjadi di wilayah nusantara 

yang dilewati cincin api dan dikelilingi lempeng 

tektonik. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 

53 tahun lalu, bersama jajaran Badan Nasional 

Penanggulang an Bencana (BNPB) akan melakukan 

koordinasi dengan pelaku penanggulangan 

bencanadi lapangandan memastikan penanganan 

darurat berlangsung secara baikbagi para korban 

atau pun masyarakat terdampak. 

Perjalanan Karier 

Pak Dody panggilan akrab sehari-hari, pernah 

memimpin Departemen Pekerjaan Umum (PU) 

Provinsi Sumatera Barat selama hampir 5 tahun. 

Jabatan terakhir di Departemen PU adalah Kepala 

Dinas Pra sarana Jalan Tata Ruang dan Pemu kiman. 

Pengalaman kerja pada dinas yang dimulai sejak 

tahun 1985 ini sangat membantu beliau dalam 

menjalankan tugas penangan an darurat. Semasa 

bergabung dengan departemen, pekerjaan lebih 

berkaitan dengan pe nanganan masalah jalan, 

jembat an, prasarana air bersih, MCK, tata ruang, 

dan prasarana pemukiman. 

Semasa mengabdi di Departe men PU, Pak Dody 

mengung kapkan bahwa perbaikan infra struktur 

pada jalan yang rusak akibat longsor badan jalan 

atau longsor tebing merupakan tang gung jawabnya. 

“Sumatera Barat adalah sarangnya longsor setiap 

tahun, bahkan setiap bulan yang membuat jalan 

raya putus”, jelas Pak Dody. 

Di samping itu, latar belakang di bidang 

teknik sipil memantapkan dalam setiap pemikiran 

dan tindakan dalam merespon situasi-situasi 

kedaruratan. Sosok dengan latar belakang 

pendidikan teknik sipil ini tidak hanya diperoleh 

di Institut Teknologi Bandung, tetapi juga program 

S2 di University of Wisconsin, at Madison, Amerika 

Serikat, yang lulus pada tahun 1995. 

Sementara itu, karir di BNPB dimulai 

ketika beliau ditunjuk sebagai Direktur Logistik 

pada Februari 2011.Dan berselang dua bulan, 

beliau kemudian diangkat sebagai Deputi Bidang 

Penanganan Darurat. Upaya kerja keras ini telah 

dirintis sejak mulai bekerja sebagai pegawai negeri 

sipil di lingkungan Kanwil Pekerjaan Umum Provinsi 

Sumatera Barat pada 27 tahun lalu. 

Pada kepemimpinannya saat ini sebagai 

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, sebuah 

pendekatan response terpadu dengan nama Multicluster 

Initial Rapid Assessment atau MIRA mulai 

digagas untuk dapat dimanfaatkan oleh semua 

organisasi sesuai dengan konteks Indonesia. 

Sedikit gambaran mengenai MIRA, United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (UNOCHA) memfasilitasi misi kerjasama 

dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF), 

World Food Program (WFP), Oxfam GB, Save the 

Children, Assessment Capacity Project (ACAPS), 

and Emergency Capacity Building (ECB) Project ke 

Indonesia untuk membahas isu-isu utama terkait 

kajian terkoordinasi dengan pendekatan Multi- 

Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (MIRA) 

dalam konteks Indonesia. 

Assessment atau penilaian sangat penting, 

khususnya assessment yang mampu memberikan 

pengetahuan atau informasi yang lebih detail, akurat, 

dan cepat sehingga hal ini mampu memberikan 

gambaran yang jelas dalam pengambilan keputusan 

dengan tujuan menyelamatkan manusia pada saat 

masa tanggap darurat. 

Tugas Terberat dan Pengabdian 

Bertugas untuk pekerjaan ke manusiaan tentunya 

tidak ter lepas dari tantangan yang diha dapi. 



PROFIL 

6 bulan itu sehingga beliau 

dapat berkonsentrasi penuh 

melaksanakan tugas rehab rekon 

perumahan itu. 

Memang tidak sempurna, 

tetapi secara substansial tugas 

tersebut dapat diselesaikan 

sesuai target. 

Pengabdiaan Pak Dody 

saat ini lebih difokuskan pada 

dinamika penanganan darurat 

bencana di Indonesia. Beliau 

sangat serius dan bekerja keras 

dalam melakukan tugas. Apa 

yang memotivasi beliau dalam 

pekerjaan ini bahwa menangani 

kebencanaan itu sangat menarik. 

“Segera setelah kita selesai 

menangani tanggap darurat, 

masyarakat langsung terbantu 

atas upaya kita tersebut, nah itu 

lah nikmatnya kita bisa membantu 

Berkoordinasi dengan Komandan 

SRC PB Wilayah Barat saat tanggap 

darurat banjir Jakarta 

warga”, kata Pak Deputi. 

Perspektif dalam Respon 

Darurat 

Tantangan paling sulit ketika pada tahun 2010 

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, M.Si. menugaskan 

dan menunjuk beliau sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

(rehab rekon) Perumahan Masya rakat pasca gempa 

bumi 2009 di Sumatera Barat. 

Saat itu, BNPB menyerahkan dana bantuan 

Rp 2 triliun dan dalam jangka waktu 6 bulan 

harus dimanfaatkan untuk penyelesaian proses 

rehabilitasi dan rekonstruki. Target proses ini 

mencapai 130.000 unit rumah masyarakat yang 

rusak berat dan sedang. 

“Tugas ini boleh dibilang hampir impossible 

untuk dilaksanakan karena kita harus berhadapan 

dengan banyak sekali persoalan masya rakat 

dan banyak sekali faktor sosial”, kenang Deputi. 

“Belum ada aturan dan mekanismenya, jadi 

saya bersama Pak Dr. Sugimin, pada saat itu 

harus membuat aturan dan mekanisme atau pun 

sistemnya dan tentu ini tugas yang tidak gampang”, 

jelas Pak Dody. Pak Sugimin ini adalah koordinator 

Tim Pendukung Teknis (TPT) rehabilitasi dan 

rekonstruksi Sumatera Barat. 

“Kalau penyelenggaraan ini gagal, warga akan 

melakukan demo besar-besaran”, tambah beliau. 

Diakuinya bahwa tugas yang diemban akhirnya 

berhasil karena kerja keras beliau dan didukung 

oleh semua pejabat di BNPB dan didukung penuh 

oleh Gubernur Sumatera Barat serta semua Bupati 

di Sumatera Barat. Penyelenggaraan rehab rekon 

perumahan itu dapat selesai pada akhir Desember 

2010 dan praktis bantuan dana yang sudah 

dialokasikan dapat terserap semua. Di samping 

itu, beliau menyerahkan “jabatan harian” Kepala 

Dinas PU pada semua para kepala bidang selama 

Prinsip respon darurat adalah 

kecepatan dan keakuratan. Namun untuk mengimplemen 

tasikan prinsip tersebut perlu banyak 

langkah baik dari inisiatif internal BNPB serta 

kemitraan antar kementerian/lembaga dan 

organisasi-organsasi kemanusia an. Menurut Pak 

Dody, kemitraan pada tingkat nasional sudah dapat 

berjalan dengan baik. Koordinasi yang terbangun 

dengan para Eselon 1 dari kementerian/lembaga 

maupun TNI sudah berjalan. Diakuinya bahwa hal 

tersebut dapat beliau lakukan karena tidak terlepas 

dari leadership yang kuat Kepala BNPB, Dr. Syamsul 



PROFIL 

Maarif serta dorongan yang amat kuat dari Kepala 

BNPB kepada semua staf, sehingga tugas-tugas 

kita bisa terwujud dengan maksimal. “Kita bisa 

diterima dan dibantu oleh para Eselon 1 dari semua 

kementerian/lembaga” tambah beliau. 

Sementara itu, Pak Deputi melihat bahwa 

koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten masih 

belum terwujud. Penanggung jawab BPBD masih 

sulit berhubungan dan bekerja sama dengan para 

SKPD, apalagi berkoodinasi dengan TNI/Polri di 

daerahnya. Tentu ini merupakan proses yang harus 

terus diba-ngun dan dimotivasi untuk hasil yang 

lebih baik. 

Namun beberapa propinsi antara lain seperti 

BPBD Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Sumatera 

Barat, sudah mulai dapat berkoordinasi dengan baik 

dengan para SKPD dan TNI/POLRI. 

“Nah kondisi inilah yang akan menjadi tugas 

berat BNPB ke depan, bagaimana membuat BPBD 

di daerah bisa mampu berkoordinasi dan merangkul 

dengan semua stakeholders-nya di daerah agar 

penyelenggaraan upaya kedaruratan di tingkat 

daerah dapat dilakukan secara terpadu melibatkan 

semua pihak”, jelas Pak Dody. Berbicara tentang 

hal tersebut, pendekatan-pendekatan informal, 

sebagai budaya ke timuran, menjadi inisiatif awal 

untuk membangun koordinasi dan kemitraan secara 

luas. 

Melihat respon darurat di Indonesia saat ini, 

beliau mengungkapkan bahwa kita masih belum 

memiliki tools yang lengkap untuk membantu 

terwujudnya quick response pada saat tanggap 

darurat. Pada kejadian tsunami di Mentawai pada 

Oktober 2010 lalu, Jakarta baru tahu setelah 2 hari. 

Indonesia merupakan negara yang sangat besar, 

hanya dengan memiliki tools khusus, kita akan 

dapat mewujudkan quick response tersebut. 

Bersama Margareta Wahlstrom, selaku Utusan Khusus 

Sekjen PBB dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana 

Beberapa pemikiran terkait dengan respon 

darurat di Indonesia, beliau menjelaskan sebagai 

berikut. “Terkait respon, kapasitas pusat dan provinsi 

yang harus diperbesar agar dapat di deploy kemana 

saja bila terjadi bencana di kabupaten/kota”, jelas 

beliau. Sedangkan kapasitas respon di tingkat 

kabupaten/kota cukup diperkuat sampai tingkat 

tertentu saja. Justru untuk kapasitas pencegahan 

dan kesiapsiagaan di tingkat kabupaten/kota yang 

harus diperbesar karena mereka yang sehari-hari 

berhadapan dengan masyarakat. 

“Dari kedua bentuk strategi ini, pemerintah dan 

pemerintah daerah bisa melakukan investasi atau 

penganggaran yang lebih efisien dan efektif dalam 

bidang penanggulangan bencana”, jelasnya. 

Dalam respon darurat, perlu dipertimbangkan 

juga MIRA. Pendekatan ini akan memperkaya 

database yang sangat membantu untuk 

mengambil keputusan tepat dan cepat tentang 

sumber daya yang ada dan pengerahan di daerah 

bencana. Database itu dibutuhkan agar tidak 

ter jadi overlapping pengerahan sumber daya di 

daerah bencana. Pembentukan MIRA tentu akan 

membutuhkan waktu cukup lama di mana semua 

data sekun-der dari semua stakeholders, baik nasional 

dan daerah dapat di kum pulkan di Pusat Data, 

Infor masi, dan Humas BNPB. 

Berbicara tentang penanggulangan bencana, 

Pak Dody meng ungkapkan bahwa yang menjadi 

first responder adalah masyarakat itu sendiri, oleh 

karena itu masyarakat yang harus dipersiapkan. 

“Mereka perlu diedukasi, dilatih, dimandirikan. 

Menurut data Bank Dunia, kurang lebih 90 juta 

orang yang saat ini bermukim di daerah rawan 

bencana di Indonesia, jadi tugas kita tentu akan 

cukup lama untuk menyiapkan masyarakat yang 

tangguh menghadapi bencana itu”, papar Pak 

Deputi. 



PROFIL 

“Kita masih belum 

memiliki tools 

yang lengkap 

untuk membantu 

terwujudnya 

quick response 

pada saat tanggap 

darurat” 

Menyambut Kepala BNPB saat 

rapat koordinasi dengan PU 

Refleksi Pengabdian sebagai 

inovasi karena tidak semua persoalan kedaruratan 

Menyikapi penanggulangan bencana di 

Deputi Bidang Penanganan Darurat 

Deputi Bidang Penanganan 

Darurat 

Setiap melakukan pengabdian 

kemanusiaan tentu terkandung 

tanggung jawab dan keseriusan. Hal 

tersebut harus teraktuali sasi dalam 

pemikiran dan sikap konkret dalam tugas 

sehari-hari. Tugas penanganan darurat 

tidak mudah karena menyangkut nyawa 

manusia dan dampak yang lebih buruk 

pasca bencana. 

Bergelut dengan kenyataan ini, 

prinsip yang dipegang oleh Pak Dody 

harus berupaya mencintai pekerjaan 

kita. Beliau juga menambahkan, 

“Kerja tanpa mengenal waktu harus 

mampu meyakinkan keluarga bahwa 

kita sewaktu-waktu harus bertugas 

walaupun hari Lebaran pun”. Selain itu, 

perlu memacu diri untuk melakukan 

ada aturannya di peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, sehingga tetap dibutuhkan 

kemampuan untuk berimprovisasi dan berinovasi. 

Pak Dody tidak bekerja seorang diri, namun 

dengan leadership, kemampuan untuk mendorong 

dan memotivasi semua staf, serta bermitra dengan 

siapa saja akan memper mudah dalam setiap misi 

pena nganan darurat. “Pokoknya enaklah, bertugas 

di kedaruratan ini, bisa punya banyak teman 

dan relasi di semua kementerian/lembaga dan 

stakeholder, karena lingkup pekerjaannya bahkan 

internasional”, jelas Pak Dody. Saya juga beruntung 

punya Direktur- direktur dan Kasubdit-kasubdit 

yang ternyata sangat tangguh dan totalitasnya 

kelihatan dalam menghadapi tugas penanganan 

darurat yang cukup berat ini. Dan tentunya diatas 

semua itu, karena kita punya seorang Kepala BNPB 

yang mempunyai Strong Leadership yang mampu 

membawa BNPB menjadi Lembaga yang diakui di 

Negara ini maupun di tingkat Internasional. 

Indonesia, beliau mengatakan bahwa BNPB saat ini 

sedang bekerja keras untuk mencari metode yang 

efektif untuk menghadapi perubahan iklim yang 

sewaktu-waktu memicu kejadian bencana. BNPB 

tidak sendiri, tetapi bekerja sama untuk membahas 

isu ini dengan BPPT, BMKG dan Kementerian/ 

Lembaga lainnya. “Tantangan ke depan tentu 

makin berat dan kita mau tidak mau harus siap 

menghadapi ini:, jelas Pak Dody. 

Pak Deputi berterima kasih kepada Kepala 

BNPB karena telah menugaskannya pada posisi 

ini. Beliau selalu mengemban amanat itu dengan 

penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pengabdian 

terhadap Negara telah membawa beliau 

dianugerahi beberapa tanda penghargaan Pencipta 

Karya Konstruksi Terbaik (2006), Satya LencanaSatya 

10 Tahun (1999), dan Satya Lencana Satya 20 Tahun 

(2010). 



OPINI 

Banjir di Jatinegara, 

Kampung Melayu, 

Jakarta Timur 

TERTIB ADMINISTRASI, TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS 

PENGELOLAAN 

& PERTANGGUNGJAWABAN 

DANA 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Drs. Bintang Susmanto, Ak, MBA, Inspektur Utama BNPB 

Meningkatnya kejadian, 

intensitas, dan frekuensi 

bencana di 

Indonesia mengakibatkan kerusakan 

dan kerugian yang besar yang 

mem butuhkan dana yang tidak 

se dikit untuk memperbaikinya 

minimal mengembalikan kepada 

kondisi sebelum terjadi bencana 

bahkan lebih baik dari kondisi 

sebelumnya (build back better). 

Dana yang besar juga dibutuhkan 

untuk mencegah dan memitigasi 

bencana, juga dalam membangun 

kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

Demikian juga pada saat 

terjadi bencana diperlukan dana 

yang cukup besar untuk menanganinya 

dimana dana tersebut 

harus tersedia setiap saat. 

Pengelolaan dana tersebut harus 

dilakukan dengan baik dan benar, 

tertib, sesuai aturan yang berlaku, 

secara transparan dan akuntabel, 

sehingga bisa tercipta wilayah 

tertib administrasi (WTA) dan 

wilayah bebas korupsi (WBK) yang 

bermuara pada good governance 

dan clean government. Dilihat dari 

sumbernya, dana penanggulangan 

bencana tersebut berasal dari 3 

sumber, yaitu berasal dari APBN, 

APBD, dan masyarakat. Semua 

dana tersebut harus dikelola 

dan dipertanggungjawabkan 

secara transparan dan akuntabel. 

Penanganan bencana harus 

dilaksanakan dengan cepat 

untuk mencegah kehilangan jiwa, 

mengurangi penderitaan manusia, 

mengurangi kerusakan harta benda 

dan kehilangan sumber daya 

ekonomi, serta mempercepat 

proses pemulihan, namun tetap 

harus memperhatikan tertib 

administrasi dan akuntabilitas 

serta sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan yang 

berlaku. Hal ini sejalan pula 

dengan Prinsip-Prinsip Penanggulangan 

Bencana seperti yang 

tercantum Undang-Undang Nomor 

24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana dimana 

salah satu Prinsip Penanggulangan 

Bencana adalah “Transparansi dan 

Akuntabilitas”. Kita harus menjaga 

jangan sampai Pengelola 

Bencana mengalami “bencana” 

setelah menangani bencana. 

“Bencana” bagi Pengelola Bencana 

tersebut bisa datang dari 

Aparat Penegak Hukum seperti 

Kejaksaan, Kepolisian, dan/ 

atau Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) karena Penge lola 

Bencana melakukan penyimpangan 

dalam mengelola dan 

mempertanggungjawabkan dana 

bencana. Penyimpangan bisa 

disebabkan oleh tidak dipa tuhinya 

ketentuan peraturan per undangundangan 

(bisa masuk kategori 

unsur melawan hukum). 

Penyimpangan bisa ber akibat 

pada kesalahan admi nis trasi 

namun tidak sedikit juga yang 

berakibat pada kerugian negara. 

Bila Aparat Penegak Hukum menemukan 

dan dapat membuktikan 

adanya tiga unsur Tindak 

Pidana Korupsi (unsur melawan 

hukum, unsur menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain, dan 

unsur kerugian negara), Pengelola 

Bencana dapat mengalami 

“bencana”. Untuk itu para Pengelola 

Bencana harus dibekali 

penge tahuan dan keterampilan 

yang cukup mengenai peraturan 

perundang-undangan tentang 

bencana, keuangan, pengadaan 

barang/jasa, dan peraturan terkait 

lainnya. Pengetahuan dan 

keterampilan ini juga harus disertai 

sikap yang jujur, amanah, 

berani dan cepat mengambil 

keputusan, serta bekerja untuk 

kepentingan kemanusiaan. 

Selain dikelola dengan baik, 

dana penanggulangan bencana 

tersebut juga harus diper tanggung 

jawabkan dengan benar. 

Pertanggungjawaban dana 

tersebut dituangkan dalam 

bentuk Laporan Keuangan 

dan Laporan Kinerja. Laporan 

Keuangan dan Laporan Kinerja 

tersebut akan diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) melalui pemeriksaan 

keuangan dan pemeriksaan 

kinerja. Untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan 

yang bermuara pada Laporan 

Keuangan, harus dimulai dari 

komitmen Pimpinan tertinggi 

sampai Pelaksana, peningkatan 

kompetensi dan kapasitas 

Sumber Daya Manusia, ketertiban 

administrasi, pencatatan dan 

pertanggungjawaban yang akurat 

dan tepat waktu, pengamanan 

asset negara, pengelolaan hibah 

yang terintegrasi, pengelolaan 

inventaris (Barang Milik Negara/ 

BMN) yang andal, kepatuhan 

terhadap peraturan perundangundangan, 

kesesuaian dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), dan keandalan Sistem 

Pengendalian Intern. Bila semua 

ini dilaksanakan dengan baik, 

pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) terhadap Laporan 

Keuangan akan menghasilkan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(Unqualified Opinion). 



OPINI 

Setiap tahun BPK sebagai 

O = f (SAP, PU, SPI) 

litas pengelolaan keuangan ne- 

dengan penguatan efektivitas 

pengendalian, penilaian risiko, 

(BPKP), Inspektorat Jenderal 

Pe ngawas Eksternal Pemerintah 

O (Opini) merupakan dependent 

gara, Presiden selaku Kepala 

penyelenggaran SPIP, Men teri/ 

kegiatan pengendalian, informasi 

Kementerian, Inspektorat Utama/ 

mela kukan pemeriksaan ter- 

variable yg ter gantung pada 

Pemerintahan mengatur dan 

Pimpinan Lembaga, Guber nur, 

dan komunikasi, serta pemantauan 

Inspektorat Lembaga Pemerintah 

hadap Instansi Pemerintah de- 

independent variable berikut : 

menyelenggarakan 

sistem 

dan Bupati/Walikota bertang- 

pengendalian intern. Untuk 

Non Kementerian, Inspektorat 

ngan menghasilan 3 Laporan, 

· SAP (kesesuaian terhadap 

pengendalian intern di ling- 

gungjawab atas efektivitas penye- 

memperkuat dan menunjang 

Provinsi, dan Inspektorat Kabu- 

yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan 

Standar Akuntansi 

kungan pemerintahan secara 

lenggaraan SPIP di lingkungan 

efektivitas penyelenggaraan SPI, 

paten/Kota. Agar SPIP terse- 

terhadap laporan Keuangan, 

Pemerintahan), 

menyeluruh. Sistem pengendalian 

masing-masing. SPIP adalah 

dilakukan pengawasan intern 

lenggara dengan efektif perlu 

Laporan Kepatuhan terhadap 

· PU (kepatuhan terhadap 

intern tersebut ditetapkan de- 

sistem pengendalian intern 

dan pembinaan penyelenggaraan 

disiapkan sumber daya manusia 

Peraturan Perundang-undangan, 

peraturan perundang- 

ngan Peraturan Pemerintah 

yang diselenggarakan secara 

SPIP. Pengawasan intern meru- 

yang mampu memahami dan 

dan Laporan terhadap Efektivitas 

undangan), dan 

(PP). Untuk memenuhi amanat 

menyeluruh di lingkungan pe- 

pakan salah satu bagian dari 

menjalankan SPIP dengan baik. 

Sistem Pengendalian Intern. 

· SPI (efektivitas Sistem 

Undang-Undang 

tersebut, 

merintah pusat dan pemerintah 

kegiatan pengendalian intern 

Dalam penanggulangan 

Makin sesuai Laporan Keuangan 

Pengendalian Intern) 

pada tanggal 28 Agustus 2008, 

daerah. Tujuan ditetapkannya 

yang berfungsi melakukan 

bencana, Pemerintah Pusat 

Instansi Pemerintah dengan 

Pemerintah menerbitkan Per- 

SPIP adalah untuk memberikan 

penilaian independen atas 

dan Pemerintah Daerah harus 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

Dengan demikian diperlu- 

aturan Pemerintah Nomor 60 

keyakinan yang memadai bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

bahu membahu dalam pena- 

(SAP), makin patuh terhadap 

kan juga penguatan sistem 

Tahun 2008 tentang Sistem 

tercapainya efektivitas dan 

instansi pemerintah. Pengawasan 

nganannya, termasuk dalam 

peraturan perundang-undangan 

pengendalian intern pada setiap 

Pengendalian Intern Pemerintah 

efisiensi pencapaian tujuan pe- 

intern dilakukan melalui audit, 

pendanaannya. Pemerintah 

(PU), dan makin efektif Sistem 

unit pengelola dana bantuan 

(SPIP). PP 60 Tahun 2008 me - 

nyelenggaraan pemerintahan 

reviu, evaluasi, pemantauan, 

Daerah jangan sampai hanya 

Pengendalian Intern (SPI), akan 

bencana. Dalam Undang- 

wajibkan Menteri/Pimpinan 

negara, keandalan pelaporan 

dan kegiatan pengawasan 

bergantung pada Pemerintah 

berpengaruh terhadap Opini Hasil 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Lembaga, Gubernur, dan Bupati/ 

keuangan, pengamanan aset 

lainnya. Aparat Pengawasan 

Pusat. Pemerintah Daerah juga 

Pemeriksaan BPK (O) yang makin 

tentang Perbendaharaan Nega- 

Walikota melakukan pengendalian 

negara, dan ketaatan terhadap 

Internal Pemerintah (APIP) yang 

harus menyediakan anggaran 

baik dengan standar tertinggi 

ra, disebutkan bahwa dalam 

atas penyelenggaraan kegiat- 

peraturan perundang-undangan. 

melakukan pengawasan intern 

penanggulangan bencana pa- 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

rangka meningkatkan ki ner- 

an pemerintah dengan berpe- 

Unsur Sistem Pengendalian 

adalah Badan Pengawasan 

da APBD nya. Sebagaimana ter- 

(Unqualified Opinion). 

ja, transparansi, dan akun tabi- 

doman pada SPIP. Terkait 

Intern (SPI) meliputi: lingkungan 

Keuangan dan Pembangunan 

tuang dalam Undang-Undang 



OPINI 

Pemerintah (Government), 

dimungkinkan dalam penang- 

Masyarakat (Civil Society), dan 

gulangan bencana, termasuk 

Lembaga Usaha (Private Sector), 

pendanaannya, namun tetap 

dimana masing-masing juga 

harus sesuai kebutuhan dan per- 

bisa menyediakan dana untuk 

mintaan negara yang dibantu. 

penanggulangan bencana. Oleh 

Dari segi pendanaan, dana pe- 

karena itu sebaiknya Lembaga 

nanggulangan bencana menjadi 

Usaha juga diajak berpartisipasi 

tanggungjawab bersama antara 

aktif dengan menyediakan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

dana penanggulangan bencana 

Daerah (budget sharing). Dengan 

dalam program Corporate 

demikian Pemerintah Daerah 

Social Responsibility (CSR) nya. 

juga berkewajiban menyediakan 

Selain Pemerintah, masyarakat 

dana yang cukup dari APBD un- 

Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (UU 24 

Tahun 2007), Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah men jadi 

penanggungjawab dalam penyelenggaraan 


bencana. Bila terjadi bencana, 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

ber tindak selaku first responder, 

yaitu pihak pertama yang 

melakukan response karena 

berada paling dekat dengan lokasi 

bencana. Pemerintah Propinsi 

yang bersangkutan segera merapat 

memberikan dukungan. 

Pemerintah Pusat juga segera 

merapat memberikan bantuan 

dan pendampingan untuk 

hal-hal yang bersifat ekstrim, 

misalnya dalam hal daerah 

kurang memiliki kemampuan 

baik kekurangan dana, tenaga, 

maupun logistik dan peralatan. 

Sesuai yang dilambangkan 

dalam gambar segitiga biru pada 

logo penanggulangan bencana 

Indonesia, 3 pilar utama penanggulangan 

utama adalah 

juga berkewajiban melakukan 

kegiatan penanggulangan bencana. 

Lembaga Usaha juga diberi 

kesempatan dalam penyelenggaraan 


bencana baik secara tersendiri 

maupun secara bersama dengan 

pihak lain. Selain itu juga diberi 

kesempatan kepada lembaga 

internasional dan lembaga asing 

non pemerintah untuk ikut serta 

dalam kegiatan penanggulangan 

bencana baik secara sendirisendiri, 

bersama-sama, dan/atau 

bersama dengan mitra kerja dari 

Indonesia dengan memperhatikan 

latar belakang sosial, budaya, 

dan agama masyarakat setempat 

sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Peran Serta Lembaga 

Internasional dan Lembaga Asing 

Non Pemerintah Dalam Penanggulangan 

Bencana. Dalam 

hal ini bantuan internasional juga 

tuk penanggulangan bencana. 

Se-yogya-nya makin tinggi tingkat 

kerawanan bencana suatu daerah, 

makin tinggi dana yang 

disediakan dalam APBD untuk 

penanggulangan bencana. Pengertian 

ini tidak hanya harus 

dipahami oleh pihak Eksekutif, 

tetapi juga oleh pihak Legislatif 

(DPRD) karena proses persetujuan 

anggaran harus melalui Legistatif. 

Selain itu Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana (PP 22 Tahun 

2008) mengamanatkan bahwa 

selain Dana Siap Pakai disediakan 

dalam APBN yang ditempatkan 

dalam anggaran BNPB untuk 

kegiatan pada saat tanggap 

darurat, Pemerintah Daerah juga 

menyediakan dana siap pakai 

dalam anggaran penanggulangan 

bencana yang berasal dari 

APBD yang ditempatkan dalam 

anggaran BPBD. Dana siap pakai 

tersebut harus selalu tersedia 

sesuai dengan kebutuhan pada 

saat tanggap darurat. 

Dalam PP 22 Tahun 2008 diamanatkan 

disediakannya 3 dana 

khusus untuk penanggulangan 

bencana, yaitu dana kontinjensi 

bencana yang disediakan untuk kegiatan 

kesiapsiagaan pada tahap 

pra bencana, dana siap pakai 

yang disediakan untuk kegiatan 

pada saat keadaan darurat, dan 

dana bantuan sosial berpola hibah 

yang disediakan untuk kegiatan 

pada saat pasca bencana. Namun 

demikian sampai dengan saat ini 

dana kontinjensi bencana belum 

secara optimal dialokasikan oleh 

Kementerian Keuangan. Padahal 

kita semua mengetahui bahwa 

mencegah (preventif) lebih baik 

daripada memperbaiki. 

Perlu juga dipertimbangkan 

adanya peraturan atau revisi 

peraturan di tingkat Presiden 

atau Menteri yang secara khusus 

mengatur lebih spesifik hal-hal 

yang diamanatkan oleh Peraturan 

Pemerintah yaitu : 

1. Peraturan Presiden tentang 

Penetapan Status dan 

Tingkatan Bencana. 

2. Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Pedoman 

Sistem Akuntansi Dana 


yang Bersumber dari 

Masyarakat 

3. Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Pencatatan Dana 

Masyarakat yang Diterima 

oleh Pemerintah Pusat 

dalam APBN. 

4. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Pencatatan 

Dana Masyarakat yang 

Diterima oleh Pemerintah 

Daerah dalam APBD. 



SNAP SHOT 

Kepala BNPB bertukar cinderamata setelah memberikan 

paparan di Mabes TNI, Cilangkap (29 /1). 

BNPB meraih penghargaan Elshinta Award 2012 dari Radio 

Elshinta sebagai instansi pemerintah yang proaktif memberikan 

informasi kepada masyarakat, di Jakarta (19/2) 

Konferensi Pers Banjir Jakarta oleh BNPB dengan Kementerian Lembaga lainnya di Pos Komando Banjir, 

PU, Jakarta (18/1) 

Foto bersama dengan tim Teknologi Modifikasi Cuaca untuk 

mengantisipasi banjir Jakarta pada hari ke-14, di Halim 

Perdanakusuma (8/2) 

Kepala BNPB memberikan pandangannya dalam acara 

DRR and the Post 2015 Development Agenda, Global 

Thematic Consultation, di Kuningan, Jakarta (20/2). 

Sidak Kepala BNPB beserta Menkokesra ke tempat pengungsian banjir Jakarta, di GOR Otista Jakarta 

(16/1) 

Kepala BNPB memberikan pembekalan materi untuk Pasis 

di Sesko AL Cipulir (15/2). 

Kunjungan Assitant Secretary General_BCPR Director 

United Nations ke BNPB (18/2). 



SNAP SHOT 

Forum Komunikasi BAKOHUMAS BNPB mengenai Sosialisasi 

International Table Top Exercise (TTX) 2013, di Jakarta (19/2) 

Kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Filipina (NDRMCC) untuk belajar DIBI ke BNPB, Jakarta 

(11/3). 

Kunjungan delegasi dari Cina ke Pusdalops BNPB (14/1) 

Kunjungan TNI Kementerian Pertahanan mempelajari 

Penanggulangan Bencana di BNPB, Jakarta (13/3). 

MOU Kerjasama BNPB Indonesia dengan Australia dalam 

Penanggulangan Bencana yang diwakili oleh Duta Besar 

Australia untuk Indonesia Greg Moriarty, di Jakarta (25/3) 

MOU BNPB dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

di Jakarta (26/2). 

70 

Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013

Diterbitkan oleh: 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Jl. IR. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 

Telp: 021 3458400, Fax: 021 3458500 

www.bnpb.go.id 

Email : contact@bnpb.go.id 

Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia 

Twitter : http: //twitter.com/bnpb_Indonesia 

Youtube : http://www.youtube.com/user/BNPBIndonesia

GEMA BNPB Vol.4 No.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?