GEMA BNPB Vol.4 No.1

Fokus Berita
Suasana Geladi Lapangan di Palu dengan
latar bukit dan pegunungan
Darurat (incident commander
– IC), fungsi staf komando dan
staf umum pada SKTD.
Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada fase respon
lokal adalah pencarian dan
perto longan (search and
rescue – SAR) darat dan
laut, layan an kesehatan, dan
layanan pe ngungsi. Aksi SAR
di laut dilaksanakan dengan
melibatkan para penyelam,
perahu karet (landing craft
rubber – LCR) dan perahu
Angkatan Laut. Korban bencana
di reruntuhan ditemukan oleh
Tim SRC PB dengan memotong
beton reruntuhan. Simulasi
ini juga menampilkan pertolongan
korban bencana
pada kebakaran rumah oleh
Pasukan Pemadam Kebakaran
(PMK) dan personel dengan
pakaian tahan api atau orangorang
menyebutnya “pakaian
astronot”. Selain itu juga ditampilkan
pembersihan reruntuhan
sisa gempa dan
tsunami dengan menggunakan
alat ekskavator.
Pada fase bantuan
provinsi/nasional menampilkan
mekanisme datangnya bantuan
dari Provinsi Sulawesi Tengah,
Tim SRC PB dan BNPB serta
bagaimana operasionalisasi
bantuan tersebut. Pada fase
peng akhiran tanggap darurat
ditampilkan mekanisme pengakhiran
masa tanggap darurat
dan peralihan ke tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
Sesi Akademis
Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB) Ir. Sugeng Triutomo,
DESS., membuka acara “Sesi
Akademis pada Gladi Nasional
Penanggulangan Bencana
2012” di Kota Palu, Sulawesi
Tengah pada pada Senin pagi
(19/11/2012) ini.
Sugeng Triutomo mengatakan
dalam kata sambutannya,
“Untuk menguatkan kapasitas
daerah dalam pe nanggulangan
bencana, BNPB setiap tahun
memfasilitasi gladi PB berskala
nasional dan pada tahun ini
diadakan di Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah. Kota Palu
merupakan salah satu daerah
yang mempunyai risiko tinggi
dari ancam an gempabumi
yang akan memicu terjadinya
tsunami di wilayah Teluk Palu.
Beberapa kecamatan di wilayah
ini, diperkirakan penduduknya
terancam dan mempunyai
risiko terhadap timbulnya
korban jiwa serta kerusakan/
kerugian dari sisi ekonomi,
sosial dan lingkungan.”
Menurut Sugeng Triutomo,
lahirnya Undang-Undang
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana mengamanatkan
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk
bertanggung jawab dalam
memberikan perlindungan
sepenuhnya kepada masyarakat.
Salah satu upaya pengurangan
risiko bencana (PRB) yang dapat
dilakukan adalah meningkatkan
kesiapsiagaan dalam
menghadapi ancaman, melalui
berbagai cara, antara lain dengan
melakukan rangkaian kegiatan
yang terdapat dalam siklus kesiapsiagaan,
yaitu perencanaan,
pengorganisasian dan persiapan
sumberdaya, pelatihan
dan latih an, dan evaluasi yang
hasilnya ditindaklanjuti dengan
tindakan-tindakan perbaikan
yang nyata.
Peran Pemerintah, Masyarakat
dan Lembaga Usaha dalam PB
Pada saat ini sudah mulai
umum diterima kredo bahwa
penanggulangan bencana (PB)
merupakan urusan semua
pihak. Hal itu merupakan gelombang
perubahan paradigma dari
disahkannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (UU
24/2007). Tentu saja upayaupaya
pengurangan risiko
bencana (PRB) mesti dilakukan
dengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingan demi
ketang guhan bangsa dalam
menghadapi bencana.
Peran berbagai pihak
dalam penyelenggaraan PB itu
dipaparkan secara gamblang
oleh Deputi Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan BNPB Ir.
Sugeng Triutomo, DESS., dalam
Sesi Akademis Gladi Nasional
Pe nanggulangan Bencana 2012,
“Ada tiga pilar pelaku PB, yaitu
pemerintah dan pemerintah
daerah, masyarakat, dan
lembaga usaha. Peran ketiga
pelaku itu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan
Bencana. Pe ran pemerintah dan
pemerintah daerah diatur dalam
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
peran masyarakat diatur dalam
Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran
lembaga usaha diatur dalam
Pasal 28 dan Pasal 29,” papar
Sugeng Triutomo.
Dengan mengacu kepada
UU 24/2007 Sugeng Triutomo
14 Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013
Majalah GEMA BNPB Vol. IV No.1 Tahun 2013 15