Banjarmasin Post Selasa, 22 Juli 2014

More documents

Recommendations

Info

Aspirasi 16 Banjarmasin Post SELASA 22 JULI 2014 TAJUK Rampok Lagi, Rampok Lagi KEMBALI, perampokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa terjadi di Banjarmasin. Kali ini, perampokan terjadi di Toko Sanjaya yang menjual bahan bangunan di Jalan Pramuka No 17, Banjarmasin, Senin (21/7) pagi. Perampokan ini menewaskan dua orang yang merupakan pemilik toko, Hadirianwan Trikesumah (74) dan Erniewati Chandranata (69). Keduanya ditemukan dibunuh dan dirampok sekitar pukul 08.00 Wita. Dalam kejadian itu, pelakunya diduga adalah sopir pribadi korban yang baru sepekan bekerja membantu pasangan suami istri tersebut. Mobil Avanza DA 8742 TMJ warna putih milik korban hilang dalam kejadian itu. Dan, sopir yang baru sepekan bekerja itu juga hilang usai kejadian tersebut. Sampai saat ini, pihak kepolisian, terutama dari Polda Kalsel terus mencari pelaku atas kejadian yang menewaskan dua orang tersebut. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk menguak kasus tersebut. Peristiwa perampokan yang berujung kekerasan bahkan sampai hilangnya nyawa, makin kerap terjadi di Banjarmasin. Sebelumnya, di tahun ini, dua perampokan berujung maut juga terjadi. Minggu (8/1), perampokan terjadi di Toko Angkasa di Jalan Ujung Murung, Pasar Sudimampir. Kala itu, kawanan perampok bersenjata menggasak toko emas tersebut dengan menggunakan senjata api. Kejadian berlangsung saat para pedagang baru membuka toko dan situasi pasar masih sepi. Para pelaku diperkirakan berjumlah enam orang. Sang pemilik toko, Yuking dan istrinya Herlina sempat memberikan perlawanan, namun keduanya tidak dapat berbuat banyak, bahkan perampok menembak kaki Yuking dan memukul wajah Herlina. Meski sudah ada yang ditangkap, namun, sampai saat ini, pelaku dan penadah hasil rampokan belum semuanya berhasil diringkus SUARA REKAN PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2014 memang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Butuh perhatian khusus, kepala dingin, dan tidak tergesagesa dalam menerkanya. Untungnya pula, hajat besar tradisi demokrasi di negeri ini bersamaan dengan Ramadan, bulan puasa, yang tentunya termasuk wajib puasa emosi, menahan diri. Perbedaan kasat mata pilpres kali ini, seperti hasil hitung cepat (quick count) dari 12 lembaga survei yang menunjukkan raihan suara antara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK beda tipis. Lebih beda lagi, ada empat lembaga survei yang hitungannya menghasilkan pemenang berbeda dibanding 8 lembaga survei lainnya. Padahal pada pilpres-pilpres sebelumnya, kalaupun ada perbedaan hanya sebatas persennya, bukan pemenangnya. Kontroversi quick count itulah yang membutuhkan perhatian khusus. Presiden SBY akhirnya mengundang kedua capres, Prabowo dan Jokowi, pascapengumuman hitung cepat. Intinya, SBY meminta agar kedua capres saling menahan diri, menjaga suasana sejuk. Perhatian khusus juga dilakukan oleh para purnawirawan TNI. Dipimpin mantan wapres Tri Sutrisno, para sesepuh TNI itu mendatangi Panglima TNI dan memberikan wejangan agar sang panglima terus siaga dalam menjaga keamanan selama pilpres. Menjelang penetapan pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo dan Jokowi, termasuk para elite politik pendukung masingmasing capres-cawapres, selayaknya siap legawa, siap kalah dengan ikhlas. Secara harfiah, legawa berarti tulus hati, ikhlas. Yustinus Setyanta dalam blognya menulis, legawa berasal dari bahasa Jawa yang sekarang juga dipakai dalam bahasa Indonesia. Legawa itu ada hubungannya dengan kata “lega”, atau rela, tidak terbelenggu oleh rasa tidak rela, lapang dada. Mengapa lega harus ditambahi “wa”? Menurutnya, mengacu ceritera perwayangan, ada tokoh Rama Legawa. Kata legawa nama tokoh itu berasal dari kata “raghawa”, seperti Pandhawa atau Korawa. Kata “raghawa” dalam hal ini berarti darah atau keturunan. Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo Harus Legawa pihak berwajib. Lalu, Sabtu (28/6), giliran Toko Emas Arafah di Pasar Kalindo Banjarmasin yang diguncang kejadian serupa. Bahkan, dalam kejadian ini memakan dua korban jiwa, Ummi Hani (35) dan Salimin (43). Pelaku perampokan ini juga menggunakan pistol. Bukan hanya membuat nyawa melayang, tapi juga melukai tiga orang lainnya. Sejauh ini, belum semua pelaku perampokan itu dapat ditangkap pihak berwajib. Rentetan kejadian tersebut bisa saja bakal mengusik ketenangan dan rasa aman warga Banjarmasin dan sekitarnya yang selama ini tercipta. Menjadi tugas kepolisian tentunya, untuk mengembalikan rasa aman itu. Di antaranya, dengan secepatnya meringkus para pelaku perampokan tersebut. Namun, masyarakat juga harus ikut andil untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti perampokan tersebut. Seperti harapan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono, masyarakat diminta mampu meningkatkan kewaspadaannya. Masyarakat agar lebih berhati-hati agar terhindar dari tindak kejahatan. Juga diharapkan tidak mudah percaya begitu saja dengan orang baru yang tidak dikenal. Apalagi, biasanya menjelang Lebaran, tingkat kejahatan berupa pencurian, pencopetan, penjambretan dan perampokan memiliki kecenderungan meningkat. Imbauan yang kerap diberikan, seperti jangan berlebihan dalam berpakaian dan lainnya yang bisa mengundang kejahatan, harusnya kembali dicermati masyarakat. Seperti pesan Bang Napi yang dulu kerap menghiasi program berita kriminal di salah satu stasiun televisi, ‘Kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi juga adanya kesempatan’. Jadi kita pun harus selalu waspada, agar dapat terhindar dari aksi pelaku kejahatan. (*) Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan Manajer Peliputan: Elpianur Achmad Asisten Manajer Peliputan : R Hari Tri Widodo Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani (Banjarmasin Post/Online), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: Sigit Rahmawan A, Syamsuddin, Alpri Widianjono, Kamardi, Mahmud M Siregar, Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M Royan Naimi, Siti Hamsiah. Asisten: Sudarti, Halmien Thaha, Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda Royani, Mohammad Choiruman,Budi Arif RH. Staf Redaksi: Umi Sriwahyuni,Eka Dinayanti, Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim, Ibrahim Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Doni Usman, Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo, Ratino, M Risman Noor, Salmah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Didik Triomarsidi (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar Wahid, Rendy Nicko Ramandha, Restudia, Yayu Fathilal, Aprianto, Frans, Nurholis Huda, Man Hidayat, Reni Kurnia Wati. Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar. Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan Saputra, Samsudi. Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto Banjarmasin Post Group Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH Lega juga menginspirasi penyair Jawa modern, Iesmaniasita, dalam menciptakan puisi berjudul “Apa kamu sudah lega?”. Pada puisi ini Iesmaniasita bertanya pada penyair-penyair seangkatannya, “Apakah kamu sudah lega jikalau hanya menyanyikan lagu warisan?” Legawa selalu tertanam dalam-dalam di setiap konsep dasar kepemimpinan. Mengutip literatur, penampilan legawa dalam kepemimpinan adalah pengasih, karim dan dermawan, tabah, tawakal, dan menghibur diri. Selain itu, juga pasrah, menyerah dengan hati tulus bila terjadi kekecewaan dan kegagalan tetapi bangkit lagi untuk membangun. Bisa menerima segala kesalahan dan kekecewaan, serta menerima segala uji coba dengan tabah, apabila tidak disukai dan difitnah orang atau sesamanya tetapi terus berjuang tanpa pamrih melaksanakan tugas. Jika mengenal lebih jauh ajaran Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional ini, bahwa bukan hanya seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat yang terangkum dalam Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutuwuri Handayani. Ki Hajar juga mengajarkan sifat kepemimpinan itu, yaitu Legawa (rela), Satya (setia), Prasaja (bersahaja/sederhana), dan Belaka (terbuka). Dalam pewayangan, legawa bagian dari Hastha Brata, ilmu tentang lakunya delapan (8) perwatakan alam yang telah dimiliki oleh raja besar yang adil, berwibawa, arif dan bijaksana, yakni Prabu Rama Wijaya dan Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna kemudian memberikan wejangan kepada penengah Pandhawa, Raden Arjuna, mengenai kandungan rahasia ilmu dahsyat tersebut. Delapan perwatakan alam dalam Hastha Brata adalah bumi, air, angin, samudra, rembulan, matahari, api, dan bintang. Dari delapan inilah legawa bagian dari perwatakan bumi, yang maknanya kaya, suka bederma, kaya hati (lembah manah, legawa). Dalam bumi pula mengandung filosofi, “Jika ada api, cobalah ditabur dengan tanah secukupnya, niscaya api tadi akan menjadi padam.” (*) Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG (P) Rusdi Effendi AR Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012) Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114 Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17 Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp (0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya: Jl RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242922 Tarif Iklan: Display Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk Display Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk Iklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk Iklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk Iklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Rp 15.000/baris Iklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW): Rp15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Harga Langganan: Rp 75.000/bln Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telepon (0511) 4705900-01 Isi di luar tanggung jawab percetakan Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”. WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. “Ingatlah tak ada hari yang sempurna! Kamu akan selalu memiliki potongan-potongan kasar tetapi sesuatu akan muncul darinya tanpa terlalu banyak goresan” Archana Pathak Peta(ka) Politik Pasca-Pilpres A lin-alih mendukung konsolidasi demokrasi, ironisnya para legislator justru berpotensi melakukan pembusukan demokrasi melalui amendemen UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Reposisi pasal-pasal bermasalah yang termaktub dalam amendemen UU MD3 cenderung bernuansa transaksional. Bahkan, dapat dikatakan sebagai upaya penyelematan posisi politik beberapa partai politik yang tengah mengalami degradasi elektoral pascapemilu legislatif 2014. Hasil amendemen yang menimbulkan kontroversi publik berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 92/PUU-X/2012 (mengenai reposisi sistem legislasi) dan putusan MK No 35/PUU- XI/2013 (tentang pemangkasan Badan Anggaran DPR RI) yang sarat dengan upaya melanggengkan perilaku koruptif para legislator. Hal itu terlihat dari dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dihilangkannya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang dalam UU MD3 sebelumnya diatur pada Pasal 81 ayat (1) huruf f. Padahal, sedari awal pembentukan BA- KN disebabkan minimnya kinerja para legislator dalam melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK terkait pemeriksaan keuangan negara. Dengan dihilangkannya BAKN tersebut tentu saja akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapasitas DPR dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, terkait pemeriksaan keuangan negara. Oleh BAMBANG ARIANTO Direktur Eksekutif dan Peneliti Politik Bulaksumur Empat Yogyakarta Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 1.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu. Harapan pada Presiden Terpilih Diharapkan Listrik Tak Padam Lagi PESTA Demokrasi telah usai. Perang urat syaraf antarpendukung pun tak lagi tegang. Semua orang, baik rakyat jelata maupun orang kaya menyambut pesta demokrasi di bulan suci ini dengan gembira, senang serta antusias. Pesta Demokrasi kali ini memang beda dari biasanya, karena bertepatan dengan bulan suci umat Islam yaitu Ramadhan, di mana mereka ditantang untuk selalu sabar dengan segala cobaan dalam menjalani puasa. Termasuk, saat membela pasangan capres dan cawapres idolanya. Sedikit saja membuat hati orang terluka atau sakit, dan orang itu tak ridho, maka berkuranglah pahala Revisi UU Nomor 27/2009 tersebut dianggap tendensius untuk melindungi para legislator dari jerat hukum tindak pidana korupsi-suap, dan bertentangan dengan arus besar keinginan rakyat untuk memberantas korupsi. Dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 hasil amendemen diatur bahwa MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD diberikan otoritas tak hanya di ranah pemeriksaan pelanggaran kode etik anggota DPR, namun juga meliputi perluasan wewenang yang menyerupai semi peradilan (quacy judicial). Revisi ini dapat membuat para legislator tidak mudah dijerat secara hukum, sebelum mengantongi izin dari MKD yang akan mereka bentuk sendiri. Meski UU itu mengecualikan izin dari MKD, jika mereka tertangkap tangan bertindak pidana, disangka bertindak kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun, tetap saja amendemen ini akan memungkinkan mereka memainkan peran ganda sebagai regulator yang juga mirip operator penganggaran yang sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi. Menurut Garamfali (1997) korupsi dapat terjadi pada semua level dalam pengganggaran sejak perencanaan sampai pada pembayaran danadana publik. Tentu saja hal ini akan melahirkan adanya peran yang berlebihan tanpa kontrol yang memadai, sehingga tumbuh situasi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Peta(ka) Politik Amendemen UU MD3 akan menimbulkan peta(ka) politik pasca-pilpres 2014. Pertama, pemerintahan baru yang segera terbentuk, sulit tampil allout memberi dukungan politik bagi eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (K- PK). Padahal, peran dan fungsi lembaga anti-rusuah ini seperti di beberapa negara Singapura dan Hongkong terbilang sukses memberantas sindrom korupsi-suap. Kedua, menutup peluang bagi partai pemenang pemilu legislatif 2014 untuk menjadi pemimpin DPR, terutama PDI-P. Sebab, menurut rumusan Pasal 84 ayat (1), (5) dan (6) UU MD 3 hasil amendemen yang mengatur bahwa pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR, yang kerap berimplikasi menimbulkan ketegangan di antara DPR-presiden. Namun, bila merujuk pada Profesor Saldi Isra (2014) dalam fungsi legislasi, posisi pimpinan DPR tak selalu jadi penentu dalam pembahasan dan persetujuan bersama sebuah RUU. Seberapa besar pun kekuatan parpol yang ada di DPR, semuanya tak akan terjadi jika presiden (pemerintah) menolak ikut membahas dan menyetujui bersama RUU, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945. Jadi, posisi presiden sama kuatnya dengan 560 anggota DPR. Begitu pula dengan kemungkinan menggunakan ancaman pemakzulan, sebab desain UUD 1945 tak lagi memberi ruang dengan mudah untuk memakzulkan presiden. Singkat kata, jika kita melihat hasil penghitungan akhir rapat pleno rekapitulasi di 33 provinsi, menunjukkan Jokowi-JK unggul sekitar 8,4 juta suara atas Prabowo-Hatta. Berdasarkan hasil ini sudah dipastikan pasangan Jokowi- JK akan menjadi presidenwakil presiden periode 2014- 2019. Itu artinya, pasangan pemerintahan Jokowi-JK akan terbelenggu dengan ketegangan yang nyaris tidak berkesudahan. Jokowi-JK akhirnya akan dituntut untuk mencari tambahan anggota koalisi agar tidak dikerjai di parlemen. Apalagi semua keputusan strategis, seperti pengesahan anggaran, membutuhkan persetujuan DPR. Walhasil, jika nantinya Jokowi-JK merangkul partai lain dengan kompensasi bagibagi kekuasaan atau lebih dikenal politik dagang sapi tetapi kerap menguntungkan elite politik ketimbang rakyat, itu sama artinya Jokowi JK telah mengkhianati suara rakyat. Oleh sebab itu, rakyat sangat menantikan Jokowi-JK tetap tampil pro-rakyat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan kepada partai oportunis. (*) Indonesia Maju, Jaya dan Makmur BEBERAPA waktu yang lalu, kita kembali melalui sejarah baru, yaitu pesta demokrasi pada 9 April 2014. Ya, PilPes tahun ini memang sangat menggemparkan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Capres dan cawapres tahun ini diwarnai dengan berbagai macam intrik dan beberapa konflik. Bahkan ada beberapa media, simpatisan dan anggota parpol melakukan tindakan yang disebut kampenye hitam (black campign). Mereka memanfaatkan kesalahan masa lalu capres ataupun cawapres. Bahkan, mereka membuat cerita fitnah untuk menjatuhkan capres/cawapres melalui berbagai media, dari MUHAMMAD ROCHI FAUZI SSOS Wiraswasta, Warga Kecamatan Binuang, Tapin puasanya. Kita melihat penghitungan suara dari tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, dan pusat, telah menyentuh titik akhir di mana negara ini akan mempunyai pemimpin baru yang menjadi dambaan. Melihat dari versi hitung cepat, tampaknya masyarakat dibuat bingung karena kedua pasang calon sama-sama mengklaim kemenangan. Ironi memang. Dari beberapa kali perjalanan demokrasi, hanya inilah kali pertama Capres & Cawapres saling mengklaim kemenangan, sehingga dapat perhatian serius dari Presiden SBY untuk menghentikan tayangan hasil-hasil hitung cepat agar tidak terjadi kebingungan dimasyarakat dan konflik di akar yang berbentuk selebaran seperti brosur hingga dalam bentuk video dokumenter seperti yang bisa dilihat di YouTube. Presiden kali ini mungkin adalah presiden yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia sejak lama, yaitu kepala pemerintahan yang mampu membawa masyarakatnya menuju kejayaan dan mengukir nama Indonesia menjadi salah satu negara maju, yang disegani dan tidak diremehkan bangsa-bangsa lain. Siapa pun presidennya kelak, kami (masyarakat umum) menginginkan presiden yang terpilih nanti benar-benar pro terhadap rakyat, dan menerapkan atau merealisasikan janji-janjinya. Kemudian, M RIZQI RAMADHANI Siswa MAN Barabai membersihkan korupsi yang telah menjamur di masyarakat dari kalangan atas sampai bawah, semuanya bisa terkena jamur korupsi. Kami berharap presiden rumput antarpendukung. Apa pun dan siapa pun pemenang pemimpin bangsa ini tak jadi soal bagi masyarakat awam. Sebab, hidup akan terus berjalan seperti yang dijalani sebelumnya. Tapi, biar bagaimanapun harapan akan tetap digantungkan pada presiden terpilih kelak. Karena, kemajuan bangsa ini sangat bergantung pada pemimpin. Khusus, untuk Kalimantan Selatan diharapkan tak pernah ada lagi pemadaman listrik walau 1 detik pun. Karena, itu merupakan urat nadi perekonomian di Banua kita. Selain itu, tak lagi mengeksplorasi habis-habisan tambang. Kemudian, memperbaiki infrastruktur dan membangun jalan alternatif menuju Banua Enam, mengingat padatnya arus lalu lintas saat ini. Ada satu ungkapan; bahwasanya Pemilu itu bukan memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk untuk berkuasa. (*) kali ini bisa menjadi “Obat Salep” yang menyembuhkan jamur korupsi dengan komposisi hukum yang tegas dan adil serta merata, tidak memandang status kehidupannya di masyarakat. Yang terpenting adalah memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) secara maksimal dengan pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena kualitas bangsa tergantung pada SDM-nya. Dengan pendidikan yang baik, akan melahirkan kader-kader bangsa yang mampu mengelola sumber daya alam kita yang menghasilkan produkproduk dalam negeri, yang dilirik bangsa lain, yang mampu bersaing di pasar Internasional. (*) Tema berikutnya: Israel Membombardir Palestina SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 250 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Kini, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.
Banjarmasin Post SELASA 22 JULI 2014 ambun Bungai 17 Sehari Tiga Izin Terbit ■ Bupati Kapuas Terbitkan Izin Baru PALANGKARAYA, BPOST- Moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru bagi usaha perkebunan dan pertambangan di Kalteng, ternyata tak berjalan efektif. Penerbitan izin oleh kepala daerah masih saja terjadi di Kalteng. Seperti di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BPost, Bupati Ben Brahim S Bahat menerbitkan izin arahan lokasi kepada PT Duta Agro Indonesia seluas 15.800 hektare di Kecamatan Dadahup, Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Mantangai, juga PT Kapuas Sawit Sejahtera seluas 8.203 hektare di Kapuas Barat pada tanggal 11 Juni 2014. Selain itu, Bupati Kapuas Ben Brahim juga mengeluarkan izin arahan lokasi kepada PT Pesona Alam Indonesia seluas sekitar 20.000 hektare yang berada di Kecamatan Dadahup dan Kapuas Murung. “Saya memang pernah mendengar jika Kapuas ada mengeluarkan izin arahan lokasi baru untuk perkebunan. Seharusnya kepala daerah melapor terlebih dahulu kepada gubernur sebelum mengeluarkan izin,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang menjawab BPost, Senin (21/7). Dia menegaskan, moratorium penerbitan izin perkebunan dan pertambangan yang diberlakukan Gubernur Kalteng sejak 2012 itu sampai sekarang masih belum dicabut. Itu dilakukan untuk menata sekaligus mengevaluasi persoalan perkebunan dan pertambangan di Kalteng yang sampai sekarang masih bermasalah. Moratorium perizinan ini berlaku di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murungraya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas dan Pulangpsau. Penghentian itu tidak saja berlaku pada izin tambang, tapi juga izin lain yang menyangkut eksploitasi sumber daya alam, seperti izin perkebunan, kehutanan, khususnya untuk koridor atau jalan khusus, serta perhubungan yang menyangkut izin pelabuhan atau terminal khusus. Kadisbunhut Kapuas Simpun Jaya saat dikonfirmasi Tak Ada Izin Gubernur ■ Supian Hadi Gugat Cerai Iswanti PALANGKARAYA, BPOST- Setelah kabar tentang pernikahannya dengan Vita KDI beberapa waktu lalu, gonjang ganjing seputar kehidupan rumah tangga Supian Hadi kembali mengemuka. Itu setelah Bupati Kotawaringin Timur ini menggunggat cerai istrinya, Iswanti. Senin (21/7), sidang gugatan cerai itu digelar di Pengadilan Agama Sampit. Namun majelis hakim menunda jalannya sidang karena kehadiran penggugat maupun tergugat dilakukan oleh kuasa hukum masing-masing. “Diagendakan baru akan digelar lagi pada 25 Agustus. “ Seharusnya kepala daerah melapor terlebih dahulu kepada gubernur sebelum mengeluarkan izin ” RAWING RAMBANG Kepala Dinas Perkebunan Kalteng mengatakan masih belum mengetahui perihal penerbitan izin tersebut. Dirinya mengaku belum mendapat tembusan. “Nanti akan saya cek kembali,” ujarnya singkat. Terpisah Kabag KSDA Septiadi mengatakan pengeluaran izin kepada tiga perusahaan yang dimaksud sudah melalui prosedur. Karena izin tersebut telah berdasar pada pertimbangan teknis dari disbunhut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Tim perizinan telah melakukan rapat dengan tim teknis dari perkebunan dan pertanahan, ijin keluar melalui beberapa pihak jika ada kesalahan tentu akan ada evaluasi dalam permohonannya,” ujarnya. Sementara itu bupati Kapuas belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via telepon tidak diangkat dan SMS tidak dibalas. (ami/nia) IZIN ARAHAN LOKASI DIBERIKAN PADA 1. PT Duta Agro Indonesia seluas 15.800 hektare di Kecamatan Dadahup, Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Mantangai, 2. PT Kapuas Sawit Sejahtera seluas 8.203 hektare di Kapuas Barat 3. PT Pesona Alam Indonesia seluas sekitar 20.000 hektare yang berada di Kecamatan Dadahup dan Kapuas Murung. Banyak yang Bermasalah GUBERNUR Kalteng Agustin Teras Narang, sebelumnya mengaku terpaksa mengeluarkan kebijakan itu karena banyaknya laporan dari masyarakat terhadap sejumlah perizinan yang dikeluarkan dan dirasakan menyengsarakan masyarakat. “Saya sudah keluarkan surat perintah ini untuk segera ditindaklanjuti oleh para bupati agar untuk sementara tidak mengeluarkan izin sejak surat ini dikeluarkan hingga dilakukan audit terhadap semua perizinan,” kata dia, beberapa waktu lalu. Surat perihal moratorium penerbitan izin dan audit untuk perizinan pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perhubungan, bernomor 540/287/Ek, dan ditandatangani Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, ditujukan kepada 7 bupati di Kalteng. Moratorium itu dimaksudkan agar bisa dilakukan audit terhadap semua perizinan yang telah dikeluarkan, dengan tujuan untuk melihat apakah semua perizinan ini sudah memenuhi peraturan yang berlaku atau tidak. (ami) BANJARMASIN POST GROUP/RENI KURNIAWATI MEMBAHAYAKAN - Kondisi jembatan berlubang di Desa Bakungin Kecamatan Pulaupetak berpotensi membahayakan warga yang melintasinya. Apalagi saat malam, karena tidak ada penerangan yang memadai. Kapolda Tak Restui Lokalisasi Judi TPS Jangan Lagi di Tikungan Jalan KUALAKAPUAS, BPOST - Dinas Pekerjaan umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kapuas terus berusaha untuk mengelola sampah dengan menyediakan fasilitas pembuangan sampah. Namun untuk peletakannya masih perlu pembenahan dan perbaikan, pasalnya ada beberapa TPS yang diletakkan di tempat tidak seharusnya seperti di tikungan dan di trotoar. Untuk mengatasi masalah sampah saat ini BLH membuat tempat sampah sebanyak 70 unit, dan 17 TPS. “Hal ini dilakukan karena produksi sampah tiap harinya terus meningkat,” ujar Kepala BLH, Saleh Makki saat ditemui BPost di ruangannya, Senin (21/7). Penempatannya juga akan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Penempatan TPS di persimpangan jalan seperti di Jalan Seroja diharapkan tidak ada lagi. “Kami bekerja sama juga dengan dinas PU untuk memilih tempat PALANGKARAYA, BPOST- Kapolre Kalteng, Brigjen Pol Bambang Hermanu tak merestui wacana lokalisasi perjudian dadu gurak (dagur) dan permainan ketangkasan di wilayah Palangkaraya, Kalteng. Menurut orang nomor sati di Polda Kalteng itu, perjudian dadu gurak adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas, bukannya diberikan ruang untuk berkembang. “Tidak ada wacana lokalisasi kawasan perjudian itu. Dadu gurak itu adalah penyakit masyarakat, yang memberantas bukan hanya polisi tetapi juga masyarakatnya sendiri. Jadi mari kita memberantasnya bersama-sama,” tegas kapolda. Kapolda mengakui selama ini pihaknya sudah sangat tegas dalam memberantas perjudian dadu gurak tersebut. Bahkan sudah banyak pelakunya yang ditangkap. Tetapi karena itu adalah penyakit masyarakat, ketika usai menjalani hukuman, pelakunya kembali melakukan perjudian. “Jadi seharusnya mereka yang melakukan perjudian itu terutama bandar judi yang harus diperbaiki moralnya. Dia harus mengerti bahwa perbuatan judi itu dilarang oleh agama maupun yang tepat,” tambahnya. Tempat sampah yang ada sekarang masih terbatas dan perlu penambahan jumlahnya baik di instansi, tempat umum dan sekolah. Tak kalah penting adalah adanya peningkatan frekuensi pengambilan sampah di TPS sehingga sampah tidak menumpuk dan berserakan di jalan. Untuk itu tambahnya, dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus segera membuat rencana penambahan jumlah pengambilan sampah di TPS. Letak TPS juga memengaruhi pengambilan sampah sehingga perlu perencanaan yang tepat. BLH Kabupaten Kapuas juga berencana membangun bank sampah untuk mengolah sampah agar mempunyai nilai ekonomis dan bisa memberi kontribusi untuk daerah. “Kita akan bangun Bank Sampah untuk mengelola sampah yang produksinya cukup melimpah di Kapuas ISWANTI (kiri), dan Supian Hadi bersama Vita KDI (kanan) NET Pada sidang tadi, pada intinya majelis menghendaki terjadinya mediasi antara kedua pihak tapi tak bisa dilakukan karena ketidakhadiran penggugat,” ujar A Ruzeli, kuasa hukum Iswanti. Iswanti sendiri, sebut dia, tidak bisa hadir pada persidangan karena sakit. Sedangkan Supian Hadi dikatakan sedang bertugas ke luar daerah. Gugatan cerai dilayangkan atas alasan kehidupan rumah tangganya selama ini sering cekcok. Namun selain alasan ketidakhadiran penggugat, timpal Ruzeli, ada persyaratan administratif lain yang belum dimiliki Supian Hadi atas gugatan cerainya terhadap Iswanti. “Izin cerai dari atasannya belum ada. Dalam hal ini, atasan seorang bupati tentu gubernur,” kata dia. Pada Oktober 2013, Iswanti sebelumnya juga mengadukan Supian Hadi kepada Mendagri. Itu dilakukan atas perlakukan suaminya yan dianggap tidak lagi memerdulikan Iswanti bersama kedua buah hati mereka, Mohammad Alesandro Rendy Sadewa (7 tahun) dan Mohammad Alesandro Sendy Sadewa (3 tahun). Apalagi ketika itu, kabar pernikahan Supian Hadi dengan artis Vita KDI yang bernama lengkap Novita Anggraini binti Darmoko, mencuat. Sebagai pejabat negara, Supian Hadi dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap PP Nomor 10/1983 yang diubah/ditambah dengan PP Nomor 45/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Atas pe langgaran itu, yang bersangkutan diminta agar mendapat sanksi berupa hukuman disiplin yang seberatberatnya. (ami) negara,” tambahnya. Oleh sebab itu, tambahnya, harus ada gerakan bersama dari masyarakat sendiri maupun para tokoh agama dan pemuka masyarakat. Misalnya ketika khutbah di masjid, gereja atau dimana pun harus ditegaskan bahwa berjudi itu tidak akan menyejahterakan, tapi justru bisa membawa celaka. Terpisah, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Saubari Kusmiran, mengatakan maraknya praktik perjudian di Palangkaraya akibat lemahnya penertiban yang dilakukan aparat. Akibatnya praktik perjudian hampir selalu ada agar mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan mampu membantu PAD,” jelasnya. Terpisah Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Kapuas Rasidi menjelaskan untuk penambahan frekuensi angkutan sampah saat ini belum bisa dilakukan karena terbentur anggaran yang terbatas. Sebenarnya, tambahnya, frekuensi angkutan yang ada sekarang sudah cukup, hanya di sekitar rumah warga yang menggelar upacara kematian. “Ini sudah menyebar hampir ke semua kelurahan yang ada di Palangkaraya, terutama di pekotaan,” katanya. Dia meminta polisi harus lebih tegas dalam menangkap dan memproses para pemain dan bandar judi dadu gurak tersebut, sehingga tidak adalagi perjudian di Palangkaraya. “Yang menjadi masalah ini kan, di lokasi perjudian tersebut juga ada anak-anak dan kerap ada aparat yang turut mengamankan lokasi perjudian itu, sehingga terkesan perjudian itu makin marak di Palangkaraya,” katanya. (tur) NET DIKELUHKAN - Tempat sampah di persimpangan Jalan Seroja, Kualakapuas yang dikeluhkan. masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya sehingga memberi kesan bahwa sampah tidak diangkut. Selain masyarakat langsung, ada pula pengangkut sampah yang mengambil dari perumahan atau pasar menggunakan kendaraan roda tiga yang kemudian diletakkan ke TPS juga tidak pada waktunya sehingga membuat sampah terus menumpuk. (nia) Jadwal Imsyakiah Untuk Kota Palangkaraya dan Sekitarnya Tanggal Imsyak Subuh Zuhur Ashar Maghrib Isya 15/7/14 04.00 04.10 11.32 14.56 17.34 18.46 2207/B17
Page 1 and 2: 32 RP 3.000 HALAMAN Hadin Mujad BAN
Page 3 and 4: Banjarmasin Post SELASA 22 JULI 201
Page 15: Banjarmasin Post SELASA 22 JULI 201
Page 25 and 26: SELASA SELASA 22 JULI 2014 25 DEMI
Page 31: Tribun Suksesi Banjarmasin Post 32

Banjarmasin Post Selasa, 22 Juli 2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?