Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

More documents

Recommendations

Info

melalui Peradilan Agama (sesuai UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), bisa juga memilih penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, atau peradilan umum. Namun, Undang- Undang mensyaratkan bahwa penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agaman tetap harus dilakukan dengan berpedoman pada Prinsip Syariah. Sanksi Pengaturan sanksi dibedakan antara sanksi administratif dan sanksi pidana, dengan pola pengaturan umumnya hampir sama dengan UU Perbankan (konvensional). Pengaturan sanksi yang relatif baru (Pasal 66) dalam hal ini adalah sanksi pidana bagi direksi atau pegawai Bank Syariah atau UUS yang dengan sengaja: Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank; Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik; Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku; Tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana; diancam dengan pidana penjara 1 tahun - 5 tahun, dan pidana denda antara Rp1 miliar - Rp5 miliar. Pengaturan mengenai pemidanaan atau kriminalisasi terhadap pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana (BMPPD) tidak dikenakan secara langsung, sama seperti halnya dalam perbankan konvensional yang menerapkan Pasal 49 ayat (2) untuk menjaring pelanggaran BMPK, yaitu apabila bank tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan demikian diberikan kesempatan bagi bank untuk melakukan perbaikan/koreksi atas pelanggaran BMPK, hal ini mengingat terjadinya pelanggaran BMPK tidak selalu diketahui secara langsung pada saat pemberian kredit, tetapi bisa saja baru diketahui di kemudian hari. Adanya pengaturan sanksi tersebut diharapkan dapat lebih mempertegas ancaman terhadap BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 10 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008
norma-norma yang telah ditetapkan, yang seharusnya dipatuhi oleh direksi maupun pegawai bank. Ketentuan Peralihan Dalam Aturan Peralihan telah diatur mengenai batasan UUS beralih menjadi Bank Umum Syariah, mengingat UUS hanya bersifat sementara, yaitu : (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah; atau (2) 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah. Semangat dari pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan perbankan syariah yang murni di masa depan, sehingga kelak tidak dikenal lagi sistem campuran antara bank syariah dengan bank konvensional. Pengaturan lebih lanjut mengenai peralihan tersebut akan diatur dalam PBI. Guna mendukung efektivitas pengaturan tersebut, maka dalam PBI mengenai hal tersebut perlu dibuat secara tegas pengaturan persyaratan dan tata cara peralihan dari UUS menjadi Bank Umum Syariah, serta sanksi bagi yang melanggar, di samping itu hal terpenting adalah penegakan hukum atas aturan tersebut. PENUTUP 1. Dengan telah disahkannya RUU Perbankan Syariah menjadi UU, maka amanat UU tentang + 25 pengaturan lebih lanjut dalam PBI perlu segera disiapkan penyusunannya, termasuk di dalamnya penyesuaian beberapa PBI yang berlaku saat ini dengan materi UU Perbankan Syariah. 2. Untuk lebih memberikan pemahaman yang memadai kepada perbankan dan masyarakat umum sebagai pengguna, maka sosialisasi UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan secara efektif, baik melalui seminar/ lokakarya maupun melalui media masa. 3. Dengan telah diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 11 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008
Page 1 and 2: SEKILAS ULASAN UU PERBANKAN SYARIAH
Page 3 and 4: sehingga terbuka jalan untuk segera
Page 5 and 6: menyalurkan dana masyarakat atau me
Page 7 and 8: dimaksud, UU mengamanatkan Bank Ind
Page 9: erkas atas permintaan Bank Indonesi

Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?