Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

SEKILAS ULASAN UU PERBANKAN SYARIAH 

Oleh: Arief R. Permana, S.H., M.H. 1 dan Anton Purba, S.H., LL.M 2 

I. PENDAHULUAN 

Puji syukur akhirnya UU Perbankan 

Syariah yang merupakan inisiatif DPR 

RI telah ditandatangani oleh 

Presiden RI pada tanggal 16 Juli 

2008, dengan nomor 21 Tahun 

2008, setelah sebelumnya disahkan 

dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 

tanggal 17 Juni 2008. Sebagaimana 

diketahui kegiatan perbankan 

syariah di Indonesia baru di mulai 

sejak tahun 1992, dengan mulai 

beroperasinya PT Bank Muamalat 

Indonesia (yang didirikan pada tahun 

1991 yang diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia dan Pemerintah). 

Pengaturan mengenai perbankan 

syariah pada waktu itu memang 

masih sangat terbatas, dalam UU 

No.7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan belum diatur secara tegas 

mengenai perbankan syariah. 

Dengan memperhatikan kebutuhan 

pengaturan yang lebih jelas 

mengenai perbankan syariah, maka 

dalam amandemen UU Perbankan, 

yaitu UU 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan UU No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, telah 

diakomodir beberapa pengaturan 

mengenai kegiatan perbankan 

syariah, antara lain pengertian bank 

mencakup bank syariah, pengertian 

prinsip syariah, dan pembiayaan. 

Setelah diakomodasinya Bank 

Syariah pada Undang-Undang 

Perbankan No. 10/1998, yang diikuti 

dengan serangkaian langkah 

kebijakan Bank Indonesia selaku 

otoritas perbankan, baik dari segi 

pengaturan, yaitu dengan 

mengeluarkan berbagai peraturan 

yang menyangkut perbankan 

syariah, maupun dari sisi internal 

Bank Indonesia yaitu dengan 

membentuk direktorat tersendiri 

yang menangani perbankan syariah, 

membuka kemungkinan bank 

konvensional untuk melakukan 

kegiatan usaha syariah dengan 

membentuk Unit Usaha Syariah 

(UUS), maupun penyediaan sarana 

pendukung, seperti Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia, perbankan 

syariah telah menunjukkan 

pertumbuhan yang berarti. 

Walaupun dalam beberapa tahun 

terakhir perbankan syariah 

menunjukkan peningkatan dari segi 

total aset yaitu dari Rp 20.880 miliar 

pada Desember 2005 menjadi Rp 

36.538 miliar pada Desember 2007 

atau meningkat 74,9%, 

penghimpunan dana meningkat 

79,7% dari Rp 15.582 miliar pada 

Desember 2005 menjadi Rp 28.012 

miliar pada Desember 2007 

pembiayaan meningkat 83,4%, 

dari Rp 15.232 miliar pada 

Desember 2005 menjadi Rp 27.944 

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 1 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008

miliar pada Desember 2007, namun 

apabila ditinjau dari pangsa total 

aset perbankan syariah 

dibandingkan perbankan 

konvensional masih relatif kecil, 

yaitu baru mencapai 1,84% atau 

Rp36.538 miliar dibanding 

Rp1.986.501 miliar pada Desember 

2007. 

Terdapat pandangan bahwa belum 

berkembang pesatnya perbankan 

syariah di Indonesia, antara lain 

disebabkan oleh : 

a. Sumber Daya Manusia yang 

kompeten dan profesional 

masih belum optimal; 

b. Pemahaman masyarakat 

terhadap perbankan Syariah 

belum merata; 

c. Jaringan kantor pelayanan dan 

keuangan Syariah masih relatif 

terbatas; 

d. Belum didukung dengan 

peraturan yang memadai 

(dalam bentuk Undang-Undang 

tersendiri yang terpisah dari 

Undang-Undang Perbankan 

konvensional); 

e. Sinkronisasi kebijakan dengan 

institusi pemerintah lainnya 

berkaitan dengan transaksi 

keuangan, khususnya 

perpajakan belum maksimal. 

Bank Indonesia berupaya untuk 

mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi sebatas kewenangan yang 

dimiliki, antara lain dalam mengatasi 

keterbatasan jaringan kantor 

pelayanan Bank Syariah, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan PBI 

No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 

2006 yang membolehkan bank 

konvensional yang memiliki Unit 

Usaha Syariah untuk membuka 

layanan syariah pada kantor cabang 

kovensional bank dimaksud. Melalui 

kebijakan tersebut diharapkan 

masalah jaringan pelayanan dan 

keuangan Bank Syariah dapat diatasi 

karena masyarakat dapat dilayani 

dimana saja saat membutuhkan 

layanan Bank Syariah. 

Selain itu, untuk lebih memberikan 

pemahaman kepada masyarakat 

pada umumnya, maupun akademisi 

dan kalangan perbankan pada 

khususnya, Bank Indonesia secara 

berkesinambungan melakukan 

sosialisasi mengenai perbankan 

syariah. Upaya untuk mengatasi 

berbagai kendala tersebut, tentunya 

tidak dapat dilakukan hanya oleh 

otoritas perbankan saja, tetapi harus 

dilakukan secara bersama-sama 

dengan Pemerintah maupun DPR, 

serta dukungan masyarakat. 

Melihat begitu besarnya dorongan 

dan dukungan dari masyarakat agar 

disusun UU Perbankan Syariah yang 

terpisah dari UU Perbankan 

konvensional, DPR RI mengajukan 

inisiatif penyusunan RUU Perbankan 

Syariah, dan selanjutnya mendapat 

tanggapan positif dari Pemerintah 


sehingga terbuka jalan untuk segera 

menyelesaikan RUU Perbankan 

Syariah, dan akhirnya setelah melalui 

pembahasan intensif UU Perbankan 

Syariah berhasil diselesaikan, dan 

mulai diberlakukan per 16 Juli 2008, 

menyusul telah diberlakukannya UU 

No.19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara pada 7 Mei 

2008. Dukungan yang begitu besar 

dari berbagai kalangan dapat dilihat 

dari proses penyusunan dan 

pembahasan Daftar Inventarisasi 

Masalah RUU Perbankan Syariah 

yang dapat diselesaikan dalam 

waktu yang relatif singkat. 

Dengan adanya dukungan 

seperangkat aturan yang memadai 

di bidang perbankan syariah, serta 

semakin bertambahnya instrumen 

keuangan syariah diharapkan akan 

semakin menarik investor/pelaku 

bisnis pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, 

sehingga perkembangan ekonomi 

syariah di Indonesia dapat 

berkembang lebih baik lagi. 

Terlebih-lebih di Indonesia yang 

penduduknya mayoritas muslim, 

memiliki potensi yang sangat besar 

untuk mendukung berkembangnya 

kegiatan ekonomi berdasarkan 

prinsip syariah, termasuk perbankan 

syariah. Hal ini mengingat di negaranegara 

yang mayoritas non muslim 

saja, seperti di Inggris, Jerman, 

Amerika Serikat, dan Singapura, 

kegiatan perbankan syariah pada 

khususnya dan ekonomi syariah 

pada umumnya banyak diterapkan 

dan berkembang cukup baik. 

Dengan demikian adalah keliru 

persepsi yang menganggap bahwa 

Bank Syariah hanya diperuntukan 

bagi penduduk yang muslim. Dalam 

praktiknya Bank Syariah adalah 

merupakan pilihan bagi masyarakat 

dalam memilih layanan perbankan 

dan tidak ada peraturan perundangundangan 

yang membatasi 

pelayanan Bank Syariah hanya untuk 

penduduk yang beragama muslim 

saja. Pada kenyataannya memang 

terdapat banyak kalangan non 

muslim yang menjadi nasabah Bank 

Syariah. 

II. MATERI UU PERBANKAN 

SYARIAH 

Dengan telah diberlakukannya UU 

tentang Perbankan Syariah, maka 

terdapat 2 (dua) UU yang mengatur 

perbankan di Indonesia, yaitu UU 


Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 

1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

Walaupun telah terdapat 2 (dua) UU 

yang masing-masing mengatur bank 

berdasarkan prinsip syariah dan 

bank konvensional, namun dalam 

masa peralihan ini masih dikenal 

Unit Usaha Syariah, yang membuka 

kesempatan bagi bank konvensional 

untuk melakukan kegiatan bank 


erdasarkan prinsip syariah. Hal ini 

menyebabkan bank konvensional di 

satu sisi tunduk pada UU Perbankan 

(bagi kantor bank yang beroperasi 

secara konvensional), dan di sisi lain 

tunduk pada UU Perbankan Syariah 

(bagi UUS dan KC Syariah dari bank 

konvensional dimaksud). 

Pada umumnya sistematika 

pengaturan UU Perbankan Syariah 

sama dengan UU Perbankan, yaitu 

antara lain meliputi azas, tujuan dan 

fungsi; perizinan, bentuk badan 

hukum; jenis dan kegiatan usaha; 

rahasia bank; pembinaan dan 

pengawasan; dengan beberapa 

perbedaan prinsip di dalamnya 

khususnya yang menyangkut aspek 

syariah, di samping itu terdapat 

beberapa pengaturan baru yaitu 

mengenai tata kelola, prinsip kehatihatian, 

dan pengelolaan risiko; 

penyelesaian sengketa; Komite 

Perbankan Syariah; self liquidation, 

serta perluasan kewenangan 

pengawasan Bank Indonesia, 

dengan ulasan singkat sebagai 

berikut: 

Asas, Tujuan dan Fungsi 

Perbankan Syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berasaskan 

Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, 

dan prinsip kehati-hatian (Pasal 2). 

Berbeda dengan UU Perbankan, 

pengaturan yang menyangkut asas 

ini, lebih menekankan pada frasa 

“berasaskan Prinsip Syariah”. Hal 

tersebut sesuai dengan karakteristik 

dari perbankan syariah. Adapun 

yang dimaksud dengan Prinsip 

Syariah dalam hal ini adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah 

(Pasal 1 angka 12), dan lembaga 

yang memiliki kewenangan tersebut 

adalah Majelis Ulama Indonesia yang 

berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di 

Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan 

atau musyawarah para ulama, 

cendekiawan dan zu’ama yang 

datang dari berbagai penjuru tanah 

air. 

Jika UU Perbankan konvensional 

tujuannya lebih ditekankan untuk 

meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional, maka dalam UU 

Perbankan Syariah tujuannya lebih 

ditekankan untuk meningkatkan 

keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Hal ini sesuai dengan prinsip 

ekonomi syariah yang menekankan 

pada aspek kesatuan (unity), 

keseimbangan (equilibrium), 

kebebasan (free will), dan tanggung 

jawab (responsibility). 

Sama halnya dengan bank 

(konvensional), fungsi pokok bank 

syariah adalah menghimpun dan 


menyalurkan dana masyarakat atau 

melaksanakan fungsi intermediasi. 

Di samping fungsi tersebut, bank 

syariah (dan UUS) mempunyai 

kekhususan, yaitu dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam 

bentuk lembaga baitul mal, yaitu 

menerima dana yang berasal dari 

zakat, infak, sedekah, hibah atau 

dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat. Selain itu juga 

dapat menghimpun dana sosial yang 

berasal dari wakaf uang dan 

menyalurkannya kepada pengelola 

wakaf (nazhir) sesuai kehendak 

pemberi wakaf (wakif). 

Perizinan dan bentuk badan 

hukum 

Untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha sebagai bank tentunya harus 

memperoleh izin terlebih dahulu dari 

otoritas yang berwenang, dalam hal 

ini Bank Indonesia. Berkaitan dengan 

hal tersebut, terdapat 2 (dua) rezim 

pengaturan yang menyangkut 

perizinan bank, yaitu yang diatur 

dalam bab mengenai perizinan, yang 

berlaku bagi setiap pihak yang 

melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah atau UUS wajib terlebih 

dahulu memperoleh izin usaha dari 

Bank Indonesia (Pasal 5), dan dalam 

bab mengenai kegiatan usaha, yang 

berlaku bagi pihak yang melakukan 

kegiatan penghimpunan dana dalam 

bentuk simpanan atau investasi 

(Pasal 22). Pengaturan mengenai 

perizinan atas kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat 

lebih dimaksudkan untuk mencegah 

penghimpunan dana tanpa izin 

(umumnya disebut sebagai “bank 

gelap”), kecuali kegiatan 

penghimpunan dana tersebut diatur 

dengan UU tersendiri, seperti UU 

Asuransi, UU Koperasi, dan UU Dana 

Pensiun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pembentuk Undang-Undang 

menyadari betapa pentingnya UU 

memberikan perlindungan terhadap 

kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat yang dimaksudkan 

untuk melindungi kepentingan 

masyarakat yang memiliki dana. Hal 

tersebut juga dimaksudkan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga perbankan 

sebagai lembaga yang didasarkan 

pada asas kepercayaan. Atas 

pelanggaran kedua ketentuan 

tersebut diancam dengan sanksi 

yang sama, yang diatur dalam Pasal 

59. Sementara dalam UU Perbankan 

konvensional materi yang 

menyangkut izin usaha bank hanya 

berkaitan dengan penghimpunan 

dana (Pasal 16). 

Berbeda halnya dengan bentuk 

badan hukum bank yang selama ini 

dikenal (berdasarkan UU Perbankan 

konvensional) yaitu berupa PT, 

Koperasi, atau Perusahaan Daerah, 

dalam UU Perbankan Syariah hanya 

mengenal bentuk badan hukum 


Perseroan Terbatas (Pasal 7). Dalam 

hal ini, badan hukum PT bank 

tersebut selain tunduk pada aturan 

dalam UU No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, juga 

tunduk pada UU Perbankan Syariah, 

hal ini sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 4 UU PT yang 

menegaskan bahwa terhadap 

perseroan berlaku UU Perseroan 

Terbatas, anggaran dasar perseroan, 

dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya, 

termasuk peraturan perbankan. 

Dengan bentuk badan hukum 

berupa PT, diharapkan Bank Syariah 

dapat lebih mudah dalam memenuhi 

ketentuan di bidang perbankan, 

antara lain dalam hal penambahan 

modal mengingat dalam perseroan 

terbatas dikenal prinsip one share 

one vote, sehingga lebih mudah 

dalam mengambil keputusan 

dibandingkan dengan badan hukum 

lain, misalnya koperasi yang 

menganut prinsip one man one 

vote. Selain itu, penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham juga 

relatif lebih gampang dibandingkan 

penyelenggaraan Rapat Anggota 

pada koperasi. 

Jenis dan Kegiatan Usaha 

Pembagian jenis bank dalam 

perbankan syariah dibedakan 

menjadi bank umum dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 

dengan perbedaan pokok BPRS 

dilarang menerima simpanan berupa 

giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. Pembagian jenis bank 

tersebut pada prinsipnya sama 

dengan perbankan konvensional. 

Kegiatan usaha perbankan syariah, 

khususnya menyangkut produk dan 

jasa yang ditawarkan, pada 

prinsipnya memiliki cakupan yang 

relatif lebih luas (bersifat universal 

banking) dibandingkan dengan yang 

ditawarkan perbankan konvensional, 

karena selain melakukan kegiatan 

usaha seperti halnya bank 

konvensional, bank syariah juga 

menawarkan jasa yang umumnya 

dijalankan oleh lembaga 

pembiayaan, seperti jasa leasing, 

serta pembiayaan bagi hasil yang 

umumnya ditawarkan oleh lembaga 

investasi, semacam modal ventura. 

Kegiatan usaha perbankan syariah, 

produk, serta jasanya wajib tunduk 

pada Prinsip Syariah, dalam hal ini 

fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia. Fatwa dimaksud 

diimplementasikan menjadi 

ketentuan perbankan melalui 

Peraturan Bank Indonesia. Fatwa 

dimaksud perlu diimplementasikan 

melalui PBI mengingat fatwa yang 

dikeluarkan oleh MUI bersifat umum 

(misalnya menyangkut transaksi 

keuangan), sehingga perlu 

diterjemahkan kedalam peraturan 

yang bersifat khusus (perbankan). 

Dalam rangka penyusunan PBI 


dimaksud, UU mengamanatkan 

Bank Indonesia untuk membentuk 

Komite Perbankan Syariah yang 

anggotanya berasal dari Bank 

Indonesia, Departemen Agama, dan 

masyarakat, yang memiliki keahlian 

di bidang syariah. Jumlahnya paling 

banyak 11 (sebelas) orang dengan 

komposisi yang seimbang. 

Pemilik dan Pengurus Bank 

UU Perbankan Syariah menegaskan 

bahwa ketentuan mengenai syarat, 

jumlah, tugas, kewenangan, 

tanggung jawab, serta hal lain yang 

menyangkut dewan komisaris dan 

direksi Bank Syariah diatur dalam 

anggaran dasar Bank Syariah (pasal 

28). Selanjutnya ditegaskan bahwa 

salah satu dari jajaran direksi 

tersebut berperan sebagai direktur 

yang bertugas untuk memastikan 

kepatuhan Bank Syariah terhadap 

pelaksanaan ketentuan Bank 

Indonesia dan peraturan perundangundangan 

lainnya. 

Demikian pentingnya sumber daya 

manusia di bidang perbankan, UU 

ini juga mengatur mengenai uji 

kemampuan dan kepatutan bagi 

pengurus bank (Pasal 30), dan 

pemegang saham pengendali (Pasal 

27). Pengaturan tersebut diperlukan 

mengingat perbankan sebagai 

lembaga kepercayaan masyarakat 

perlu dikelola oleh pengurus yang 

mempunyai 

kemampuan/kompetensi dan 

kepatutan/integritas, serta dimiliki 

oleh pemegang saham yang 

mempunyai 

kemampuan/kompetensi dan 

kepatutan/integritas. Dengan 

demikian tidak setiap orang dapat 

menjadi pengurus atau pemilik 

bank, hanya mereka yang telah lulus 

uji kemampuan dan kepatutanlah 

yang berhak. 

Di samping Dewan Komisaris dan 

Direksi, UU ini juga mewajibkan 

dibentuknya Dewan Pengawas 

Syariah di setiap Bank Syariah dan 

Bank Umum konvensional yang 

memiliki UUS, dengan tugas antara 

lain memberikan nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi 

kegiatan bank agar sesuai dengan 

prinsip syariah (pasal 32). Dewan 

Pengawas Syariah tersebut diangkat 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

atas rekomendasi Majelis Ulama 

Indonesia. 

Rahasia Bank 

Rahasia bank merupakan hal 

penting dalam dunia perbankan, 

dan berlaku umum di seluruh 

negara. Pengaturan mengenai 

rahasia bank pada umumnya sama 

dengan UU Perbankan konvensional, 

yang wajib dirahasiakan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keterangan mengenai 

nasabah dan simpanannya, 

kewajiban tersebut berlaku bagi 


ank dan pihak terafiliasi. Beberapa 

pengaturan mengenai rahasia bank 

dalam UU Perbankan Syariah yang 

agak berlainan dengan UU 

Perbankan konvensional, antara lain: 

1) Tidak diaturnya pengecualian 

rahasia bank untuk kepentingan 

piutang yang sudah diserahkan 

kepada BUPLN/PUPN, seperti 

halnya yang diatur dalam UU 

Perbankan konvensional. Dengan 

demikian pengecualian rahasia 

bank yang dapat dimintakan 

izinnya ke BI terbatas hanya 

untuk kepentingan perpajakan, 

dan kepentingan peradilan 

dalam perkara pidana. Di 

samping itu terdapat 

pengecualian lainnya yang tidak 

memerlukan izin dari BI, yaitu 

dalam perkara perdata antara 

bank dengan nasabahnya, dalam 

rangka tukar menukar informasi 

antar bank, dan atas permintaan, 

persetujuan atau kuasa dari 

nasabah, serta bagi ahli waris 

yang sah dalam hal nasabah 

telah meninggal dunia. 

2) Pengaturan mengenai penyidik 

diperluas, tidak hanya terbatas 

pada jaksa atau polisi, tetapi 

berlaku juga bagi penyidik lain 

yang diberi wewenang 

berdasarkan UU (Pasal 43). 

Dengan demikian para penyidik 

di luar polisi atau jaksa dapat 

meminta keterangan mengenai 

rahasia bank, namun permintaan 

tersebut tetap diajukan oleh 

pimpinan instansi/departemen 

atau setingkat menteri. Hal 

tersebut menunjukkan sikap 

masih dipertahankannya sifat 

kerahasiaan bank, walaupun 

diperluas kepada penyidik diluar 

polisi atau jaksa, tetapi hanya 

tingkat 

pimpinan 

instansi/departemen yang dapat 

mengajukan permintaan izin 

dimaksud. 

Pembinaan dan Pengawasan 

Bank 

Bank merupakan suatu lembaga 

kepercayaan yang dalam melakukan 

kegiatan usahanya sebagian besar 

menggunakan dana masyarakat 

Oleh karena itu untuk menjaga 

kelangsungan usahanya, dan 

menjamin kestabilan sistem 

perbankan secara keseluruhan, 

maka terhadap lembaga perbankan 

perlu dilakukan pengawasan oleh 

otoritas perbankan yaitu Bank 

Indonesia. Pengaturan mengenai 

pembinaan dan pengawasan bank 

secara umum hampir sama dengan 

UU Perbankan konvensional, antara 

lain menyangkut kewajiban bank 

untuk memelihara tingkat 

kesehatan, kewajiban untuk 

menyampaikan segala keterangan 

mengenai usahanya kepada Bank 

Indonesia, dan kewajiban untuk 

memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaan buku-buku dan berkas- 


erkas atas permintaan Bank 

Indonesia. Di samping itu diatur pula 

penugasan kepada kantor akuntan 

publik atau pihak lain untuk 

melakukan pemeriksaan, serta 

beberapa kewenangan Bank 

Indonesia untuk melakukan tindakan 

dalam rangka tindak lanjut 

pengawasan. Pengaturan yang 

relatif baru adalah pemberian 

kewenangan kepada Bank Indonesia 

dalam rangka melaksanakan tugas 

pengawasan bank (pasal 52 ayat 

(3)), yaitu kewenangan untuk: 

- Memeriksa dan mengambil 

data/dokumen dari setiap tempat 

yang terkait dengan bank; 

- Memeriksa dan mengambil 

data/dokumen dan keterangan 

dari setiap pihak yang menurut 

penilaian BI memiliki pengaruh 

terhadap bank; 

- Memerintahkan bank melakukan 

pemblokiran rekening tertentu. 

Pengaturan yang relatif baru lainnya 

adalah mengenai pencabutan izin 

usaha bank atas permintaan sendiri 

(self liquidation). Dalam rangka 

mengantisipasi adanya permintaan 

pencabutan izin usaha bank atas 

permohonan pemegang saham, 

telah diakomodir pasal yang 

mengatur mengenai hal tersebut 

sebagai payung hukum (Pasal 54 

ayat (4)). Ketentuan seperti ini belum 

diatur dalam UU Perbankan 

konvensional. Pengaturan mengenai 

pencabutan izin usaha atas 

permintaan sendiri sejalan dengan 

UU LPS yang membuka 

kemungkinan pencabutan izin usaha 

atas permintaan pemegang saham. 

Dalam hal ini LPS tidak membayar 

klaim penjaminan nasabah 

penyimpan, karena penyelesaian 

seluruh kewajiban bank merupakan 

tanggung jawab bank yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, 

pengajuan pencabutan izin usaha 

atas permintaan sendiri hanya dapat 

diajukan bank kepada Bank 

Indonesia setelah bank dimaksud 

menyelesaikan seluruh kewajibannya 

kepada nasabahnya. 

Penyelesaian Sengketa 

Hubungan bank dengan nasabah 

pada umumnya merupakan 

hubungan keperdataan. Jalinan 

hubungan tersebut, dalam 

praktiknya tidak selalu berjalan 

mulus, bisa saja timbul 

ketidaksepahaman atau sengketa 

diantara keduanya. Dalam hal terjadi 

sengketa yang menyangkut 

perbankan syariah, maka 

penyelesaian sengketa tersebut pada 

prinsipnya dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama (Pasal 55), namun 

apabila para pihak telah 

memperjanjikan lain, penyelesaian 

sengketa dilakukan sesuai dengan isi 

perjanjian. Dengan demikian 

sengketa perbankan syariah selain 

penyelesaiannya dapat dilakukan 


melalui Peradilan Agama (sesuai UU 


Perubahan Atas UU No.7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama), 

bisa juga memilih penyelesaian 

sengketa melalui musyawarah, 

mediasi perbankan, Basyarnas, atau 

peradilan umum. Namun, Undang- 

Undang mensyaratkan bahwa 

penyelesaian sengketa di luar 

Peradilan Agaman tetap harus 

dilakukan dengan berpedoman pada 

Prinsip Syariah. 

Sanksi 

Pengaturan sanksi dibedakan antara 

sanksi administratif dan sanksi 

pidana, dengan pola pengaturan 

umumnya hampir sama dengan UU 

Perbankan (konvensional). 

Pengaturan sanksi yang relatif baru 

(Pasal 66) dalam hal ini adalah sanksi 

pidana bagi direksi atau pegawai 

Bank Syariah atau UUS yang dengan 

sengaja: 

Melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan UU ini dan 

perbuatan tersebut telah 

mengakibatkan kerugian bagi 

bank; 

Menghalangi pemeriksaan atau 

tidak membantu pemeriksaan 

yang dilakukan oleh dewan 

komisaris atau kantor akuntan 

publik; 

Memberikan penyaluran dana 

atau fasilitas penjaminan dengan 

melanggar ketentuan yang 

berlaku; 

Tidak melakukan langkahlangkah 

yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan Batas 

Maksimum Pemberian 

Penyaluran Dana; 

diancam dengan pidana penjara 1 

tahun - 5 tahun, dan pidana denda 

antara Rp1 miliar - Rp5 miliar. 

Pengaturan mengenai pemidanaan 

atau kriminalisasi terhadap 

pelanggaran Batas Maksimum 

Pemberian Penyaluran Dana 

(BMPPD) tidak dikenakan secara 

langsung, sama seperti halnya dalam 

perbankan konvensional yang 

menerapkan Pasal 49 ayat (2) untuk 

menjaring pelanggaran BMPK, yaitu 

apabila bank tidak melakukan 

langkah-langkah yang diperlukan 

untuk memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan dalam UU 

Perbankan, dan ketentuan 

perundang-undangan lainnya yang 

berlaku bagi bank. Dengan demikian 

diberikan kesempatan bagi bank 

untuk melakukan perbaikan/koreksi 

atas pelanggaran BMPK, hal ini 

mengingat terjadinya pelanggaran 

BMPK tidak selalu diketahui secara 

langsung pada saat pemberian 

kredit, tetapi bisa saja baru diketahui 

di kemudian hari. 

Adanya pengaturan sanksi tersebut 

diharapkan dapat lebih 

mempertegas ancaman terhadap 


norma-norma yang telah ditetapkan, 

yang seharusnya dipatuhi oleh 

direksi maupun pegawai bank. 

Ketentuan Peralihan 

Dalam Aturan Peralihan telah diatur 

mengenai batasan UUS beralih 

menjadi Bank Umum Syariah, 

mengingat UUS hanya bersifat 

sementara, yaitu : 

(1) Dalam hal Bank Umum 

Konvensional memiliki UUS yang 

nilai asetnya telah mencapai 

paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) dari total nilai aset bank 

induknya, maka Bank Umum 

Konvensional dimaksud wajib 

melakukan Pemisahan UUS 

tersebut menjadi Bank Umum 

Syariah; atau 

(2) 15 (lima belas) tahun sejak 

berlakunya Undang-Undang 

Perbankan Syariah, maka Bank 

Umum Konvensional yang 

memiliki UUS wajib melakukan 

Pemisahan UUS yang dimilikinya 

menjadi Bank Umum Syariah. 

Semangat dari pengaturan tersebut 

adalah untuk menciptakan 

perbankan syariah yang murni di 

masa depan, sehingga kelak tidak 

dikenal lagi sistem campuran antara 

bank syariah dengan bank 

konvensional. Pengaturan lebih 

lanjut mengenai peralihan tersebut 

akan diatur dalam PBI. Guna 

mendukung efektivitas pengaturan 

tersebut, maka dalam PBI mengenai 

hal tersebut perlu dibuat secara 

tegas pengaturan persyaratan dan 

tata cara peralihan dari UUS menjadi 

Bank Umum Syariah, serta sanksi 

bagi yang melanggar, di samping itu 

hal terpenting adalah penegakan 

hukum atas aturan tersebut. 

PENUTUP 

1. Dengan telah disahkannya RUU 

Perbankan Syariah menjadi UU, 

maka amanat UU tentang + 25 

pengaturan lebih lanjut dalam 

PBI perlu segera disiapkan 

penyusunannya, termasuk di 

dalamnya penyesuaian beberapa 

PBI yang berlaku saat ini dengan 

materi UU Perbankan Syariah. 

2. Untuk lebih memberikan 

pemahaman yang memadai 

kepada perbankan dan 

masyarakat umum sebagai 

pengguna, maka sosialisasi UU 

Perbankan Syariah dan peraturan 

pelaksanaannya perlu dilakukan 

secara efektif, baik melalui 

seminar/ lokakarya maupun 

melalui media masa. 

3. Dengan telah diberlakukannya 

UU Perbankan Syariah yang 

merupakan landasan hukum bagi 

kegiatan perbankan syariah di 

Indonesia, maka diharapkan 

dapat 

mendorong 

perkembangan perbankan 

syariah, khususnya dalam 

peningkatan pelayanan 


perbankan baik dari sisi jumlah 

bank maupun jaringan 

pelayanan, sehingga peranan 

perbankan syariah sebagai salah 

satu pilihan di samping 

perbankan konvensional, dapat 

meningkat dengan pangsa yang 

cukup signifikan dibanding 

perbankan konvensional. 

4. Dengan terdapatnya beberapa 

perbedaan pengaturan antara 

perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional, maka 

UU Perbankan konvensional 

perlu dilakukan perubahan, agar 

tidak menimbulkan kerancuan 

dalam pelaksanaannya.

Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?