Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

More documents

Recommendations

Info

miliar pada Desember 2007, namun apabila ditinjau dari pangsa total aset perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional masih relatif kecil, yaitu baru mencapai 1,84% atau Rp36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar pada Desember 2007. Terdapat pandangan bahwa belum berkembang pesatnya perbankan syariah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh : a. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional masih belum optimal; b. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah belum merata; c. Jaringan kantor pelayanan dan keuangan Syariah masih relatif terbatas; d. Belum didukung dengan peraturan yang memadai (dalam bentuk Undang-Undang tersendiri yang terpisah dari Undang-Undang Perbankan konvensional); e. Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya perpajakan belum maksimal. Bank Indonesia berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebatas kewenangan yang dimiliki, antara lain dalam mengatasi keterbatasan jaringan kantor pelayanan Bank Syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang membolehkan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membuka layanan syariah pada kantor cabang kovensional bank dimaksud. Melalui kebijakan tersebut diharapkan masalah jaringan pelayanan dan keuangan Bank Syariah dapat diatasi karena masyarakat dapat dilayani dimana saja saat membutuhkan layanan Bank Syariah. Selain itu, untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, maupun akademisi dan kalangan perbankan pada khususnya, Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, tentunya tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas perbankan saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah maupun DPR, serta dukungan masyarakat. Melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun UU Perbankan Syariah yang terpisah dari UU Perbankan konvensional, DPR RI mengajukan inisiatif penyusunan RUU Perbankan Syariah, dan selanjutnya mendapat tanggapan positif dari Pemerintah BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 2 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008
sehingga terbuka jalan untuk segera menyelesaikan RUU Perbankan Syariah, dan akhirnya setelah melalui pembahasan intensif UU Perbankan Syariah berhasil diselesaikan, dan mulai diberlakukan per 16 Juli 2008, menyusul telah diberlakukannya UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada 7 Mei 2008. Dukungan yang begitu besar dari berbagai kalangan dapat dilihat dari proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perbankan Syariah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya dukungan seperangkat aturan yang memadai di bidang perbankan syariah, serta semakin bertambahnya instrumen keuangan syariah diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi. Terlebih-lebih di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk perbankan syariah. Hal ini mengingat di negaranegara yang mayoritas non muslim saja, seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura, kegiatan perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya banyak diterapkan dan berkembang cukup baik. Dengan demikian adalah keliru persepsi yang menganggap bahwa Bank Syariah hanya diperuntukan bagi penduduk yang muslim. Dalam praktiknya Bank Syariah adalah merupakan pilihan bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan dan tidak ada peraturan perundangundangan yang membatasi pelayanan Bank Syariah hanya untuk penduduk yang beragama muslim saja. Pada kenyataannya memang terdapat banyak kalangan non muslim yang menjadi nasabah Bank Syariah. II. MATERI UU PERBANKAN SYARIAH Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun telah terdapat 2 (dua) UU yang masing-masing mengatur bank berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional, namun dalam masa peralihan ini masih dikenal Unit Usaha Syariah, yang membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk melakukan kegiatan bank BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 3 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008
Page 1: SEKILAS ULASAN UU PERBANKAN SYARIAH
Page 5 and 6: menyalurkan dana masyarakat atau me
Page 7 and 8: dimaksud, UU mengamanatkan Bank Ind
Page 9 and 10: erkas atas permintaan Bank Indonesi
Page 11 and 12: norma-norma yang telah ditetapkan,

Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah - Bank Indonesia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?